Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014

5/25/2018 Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014

1/294


2/294

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014

Diterbitkan oleh :

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Hak Cipta 2012 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

ISBN : 978-979-3764-77-1

Akses melalui situs : www.bappenas.go.id

Kritik dan saran : [email protected]

Korespondensi : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Kementerian PPN/Bappenas

Jalan Taman Suropati Nomor 2

Jakarta 10310


3/294

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 i

EVALUASI DUA TAHUN

PELAKSANAAN RPJMN 2010-2014

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tahun 2012


4/294

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014ii


5/294

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 iii

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia


6/294

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014iv


7/294

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 v

Prof. DR. Boediono

Wakil Presiden Republik Indonesia


8/294

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014vi


9/294

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 vii

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah memasuki tahun

ketiga. Berbagai upaya pembangunan telah dilakukan dan telah memberikan hasil nyata berupa capaiankegiatan-kegiatan prioritas nasional dan prioritas lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Bappenas perlu melakukan

evaluasi tahunan atas pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Hasil evaluasi ini setiap tahun digunakan sebagai alat

kontrol untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan nasional RPJMN 2010-2014 terhadap target yang

telah ditetapkan. Oleh karenanya, laporan ini bukan saja sebagai laporan hasil kerja Pemerintah sepanjang

tahun 2011 tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan

kebijakan pembangunan untuk tahun berikutnya.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2011 secara umum telah memberikan hasil capaianpembangunan yang cukup baik. Beberapa yang dapat dikemukakan antara lain capaian dalam percepatan

pembangunan infrastruktur fisik yang ditandai dengan terlaksananya pembangunan jalan baru, jalur kereta api

ganda, saluran irigasi, bendungan, dan pembangunan pertanian. Demikian pula capaian pembangunan untuk

mendukung pembangunan infrastruktur lunak menunjukkan hasil yang semakin baik, antara lain tercermin

dengan semakin tertatanya regulasi bagi para investor. Sementara itu, terkait dengan capaian prioritas nasional

untuk percepatan pembangunan infrastruktur sosial ditunjukkan oleh semakin meningkatnya taraf pendidikan

dan kesehatan masyarakat. Sedangkan capaian prioritas nasional yang merupakan upaya pembangunan

kreativitas antara lain ditandai oleh tercapainya target pembangunan pengembangan kebudayaan, pemuda,

dan olah raga.

Seperti diketahui, capaian prioritas nasional tidak mungkin dapat dipisahkan dari capaian pembangunan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebagai usaha meningkatkan kualitas evaluasi RPJMN

2010-2014, maka mulai laporan tahun 2011 ini disajikan pula gambaran pelaksanaan pembangunan daerah

dalam mencapai target prioritas nasional. Sebagai langkah awal, berdasarkan hasil kunjungan dan konsultasi

dengan para pelaksana pembangunan di beberapa provinsi, salah satu Bab dalam laporan ini menguraikan

capaian prioritas nasional pada tingkat provinsi menurut indikator prioritas nasional masing-masing.

Diharapkan, infomasi tersebut bermanfaat dan menjadi perhatian para pemangku kepentingan terkait peran

dan upaya pemerintah daerah dalam mencapai prioritas nasional dan prioritas lainnya.

Tak bisa dipungkiri, bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan masih ditemui berbagai kendala dan

tantangan. Diantara kendala dan tantangan dimaksud antara lain mencakup aspek kapasitas kelembagaan,

masalah koordinasi baik di pusat maupun daerah, keterbatasan SDM dan sarana prasarana, dan masalah

regulasi.


10/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014viii

Mengakhiri kata sambutan ini, meskipun secara umum target prioritas nasional telah berhasil dicapai, kerja

keras seluruh pihak, khususnya pelaksana yang terlibat langsung, perlu dan bahkan harus lebih ditingkatkan lagi

agar seluruh target pembangunan dapat tercapai pada akhir tahun 2014 nanti. Untuk target prioritas nasional

yang saat ini masih belum terpenuhi, kerja keras terfokus, konsistensi, dan berkualitas, perlu diupayakan lebih

lanjut. Dengan demikian, dalam sisa waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014, upaya yang dilakukan diharapkan

mampu memberikan hasil yang baik sehingga target prioritas nasional tahun 2014 dapat tercapai pada akhir

RPJMN 2010-2014.

Jakarta, Maret 2012

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

Armida S. Alisjahbana


11/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 ix

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..................................................................................................................................................................... i

Kata Pengantar .................................................................................................................................................................... vii

Daftar Isi .................................................................................................................................................................................. ixDaftar Tabel ........................................................................................................................................................................... x

Daftar Gambar ..................................................................................................................................................................... xi

Daftar Singkatan ................................................................................................................................................................. xii

BAGIAN I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 3

BAGIAN II PENCAPAIAN PEMBANGUNAN PRIORITAS NASIONAL

Bab 2.1. Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ................................ 11

Bab 2.2. Prioritas Nasional 2: Pendidikan ............................................................................... 31

Bab 2.3. Prioritas Nasional 3: Kesehatan ................................................................................. 45

Bab 2.4. Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan ........................................... 55 Bab 2.5. Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan ................................................................ 83

Bab 2.6. Prioritas Nasional 6: Infrastruktur ............................................................................. 99

Bab 2.7. Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha ........................................ 117

Bab 2.8. Prioritas Nasional 8: Energi ......................................................................................... 131

Bab 2.9. Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana ........... 143

Bab 2.10. Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar,

dan Pascakonflik .................................................................... 159

Bab 2.11. Prioritas Nasional 11: Kebudayaan Kreativitas, dan Inovasi Teknologi ......... 177

Bab 2.12. Prioritas Nasional 12: Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ......................... 187

Bab 2.13. Prioritas Nasional 13: Bidang Perekonomian ......................................................... 215

Bab 2.14. Prioritas Nasional 14: Bidang Kesejahteraan Rakyat ............................................ 223

BAGIAN III PENCAPAIAN PEMBANGUNAN PRIORITAS NASIONAL

DI ENAM PROVINSI ................................................................................................................ 243

BAGIAN IV PENUTUP .................................................................................................................................... 263


12/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Tahun 2011 ......................................................................................................................... 16

Tabel 2.2.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 2: Pendidikan, Tahun 2011 ........................ 36Tabel 2.3.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 3: Kesehatan, Tahun 2011 .......................... 49

Tabel 2.4.1. Perkembangan Angka Kemiskinan, Tahun 2006-2011 ............................................................. 56

Tabel 2.4.2. Jumlah Fasilitator/Konsultan dan Tenaga Kerja Melalui PNPM Mandiri ............................. 58

Tabel 2.4.3. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan,

Tahun 2011 ................................................................................................................................................ 65

Tabel 2.5.1. Capaian Sementara Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian, NTP/NTN, dan

Skor PPH, Tahun 2011 ............................................................................................................................ 84

Tabel 2.5.2. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan,

Tahun 2011 ................................................................................................................................................ 88

Tabel 2.6.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 6: Infrastruktur, Tahun 2011 ...................... 105Tabel 2.7.1. Realisasi PMDN dan PMA, Tahun 2008-2011 ................................................................................. 119

Tabel 2.7.2. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan

Iklim Usaha, Tahun 2011 ....................................................................................................................... 121

Tabel 2.8.1. Capaian Energi Listrik, Tahun 2010-2011 ....................................................................................... 132

Tabel 2.8.2. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 8: Energi, Tahun 2011 .................................. 137

Tabel 2.9.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan Bencana, Tahun 2011 .......................................................................................... 147

Tabel 2.10.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal,

Terdepan, Terluar dan Pascakonflik .................................................................................................. 162

Tabel 2.11.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas,dan Inovasi Teknologi, Tahun 2011 .................................................................................................. 180

Tabel 2.12.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 12: Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan, Tahun 2011 ................................................................................................................ 195

Tabel 2.13.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 13: Bidang Perekonomian,

Tahun 2011 ................................................................................................................................................ 218

Tabel 2.14.1. Perkembangan Wisatawan Mancanegara, Tahun 2010-2011 ................................................. 225

Tabel 2.14.2. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 14: Bidang Kesejahteraan

Rakyat, Tahun 2011 ................................................................................................................................ 231

Tabel 3.1. Daftar Provinsi, Prioritas Nasional dan Indikator yang Didalami ........................................... 244

Tabel 3.2.. Pencapaian Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola di Provinsi Jawa Barat,

Jawa Timur, dan Kalimantan Barat .................................................................................................... 245

Tabel 3.3. Pencapaian Prioritas Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan

Kalimantan Barat ..................................................................................................................................... 246

Tabel 3.4.. Pencapaian Prioritas Kesehatan di Prioritas di Provinsi Sulawesi Tenggara,

Nusa Tenggara Timur, dan Riau .......................................................................................................... 248

Tabel 3.5. Pencapaian Prioritas Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Barat,

Jawa Timur, dan Kalimantan Barat .................................................................................................... 252

Tabel 3.6. Pencapaian Prioritas Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara,

Nusa Tenggara Timur, dan Riau .......................................................................................................... 255

Tabel 3.7. Pencapaian Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Riau ............................................. 258


13/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.1 Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan .......................................................................... 32

Gambar 2.3.1. Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Menurut Provinsi, Tahun 2010 ........................................................................................................ 46

Gambar 2.3.2. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Karakteristik Sosial Ekonomi,

Tahun 2010 ............................................................................................................................................. 46

Gambar 2.4.1. Perkembangan Besaran Alokasi PNPM Mandiri dan Jumlah Kecamatan,

Tahun 2007-2011 ................................................................................................................................. 57

Gambar 2.4.2. Realisasi BLM PNPM Mandiri 2007-2011 ..................................................................................... 58

Gambar 2.4.3. Pencapaian Target Penyaluran KUR (Rp Miliar) ......................................................................... 59

Gambar 2.5.1. Capaian Produksi Beberapa Bahan Pangan 2010-2011 ......................................................... 84

Gambar 2.6.1. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan

Tanah (P4T) ............................................................................................................................................ 100Gambar 2.6.2. Jumlah Km Jalan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Pelebaran) ......................................... 100

Gambar 2.6.3. Diagram Pencapaian Desa Dering dan PLIK, Tahun 2010 dan 2011 ................................. 103

Gambar 2.7.1. Arus Masuk FDI di Indonesia tahun 2008-2011 ........................................................................ 119

Gambar 2.8.1. Target dan Realisasi Produksi Minyak Bumi ............................................................................... 133

Gambar 2.9.1. Pencapaian Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis dan Pengembangan

Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa (Ha) ........................................................................... 144

Gambar 3.1. Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur,

dan Kalimantan Barat (Tahun 2010 dan 2011) .......................................................................... 251


14/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014xii

DAFTAR SINGKATAN

AABH : Anak Berhadapan Dengan Hukum

ABK : Anak Berkebutuhan Khusus

ACCT : ASEAN Convention on Counter Terrorism

ADK : Anak dengan Kecacatan

AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome

AIPMNH : Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health

AKB : Angka Kematian Bayi

AKI : Angka Kematian Ibu

AKPAR : Akademi Pariwisata

Almatsus : Alat Material Khusus

Alokon : Alat dan Obat Kontrasepsi

Alutsista : Alat Utama Sistem Persenjataan

AMPK : Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Ampres : Amanat Presiden

ANRI : Arsip Nasional Republik Indonesia

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

API : Annual Parasite Index

APK : Angka Partisipasi Kasar

APM : Angka Partisipasi Murni

ARAM : Angka Ramalan

ARG : Automatic Rain Gauge

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

ASI : Air Susu Ibu

ASN : Aparatur Sipil Negara

ATCS : Automatic Traffic Light Control SystemATT : Arms Trade Treaty

Ausindo : Australia Indonesia

AWS : Automatic Weather System

B

Babinsa : Bintara Pembina Desa

Bandara : Bandar Udara

BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan TInggi

Bareskrim : Badan Reserse Kriminal

BATAN : Badan Tenaga Nuklir Nasional

BBG : Bahan Bakar Gas

BBM : Bahan Bakar Minyak

BHI : Badan Hukum Indonesia

Bimtek : Bimbingan Teknis

BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat

BKN : Badan Kepegawaian Negara

BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal

BKTKI : Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia

BLBU : Bantuan Langsung Benih Unggul

BLM : Bantuan Langsung Masyarakat

BMKG : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

BNI : Bank Negara Indonesia

BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BNPB : Badan Nasional Penanggulangan BencanaBNPP : Badan Nasional Pengelola Perbatasan

BNPT : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme


15/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 xiii

BO : Bahan Organik

BOPD : Barrel Oil Per Day

BOS : Bantuan Operasional Sekolah

BP3TI : Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

BPDAS : Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPN : Badan Pertanahan Nasional

BPO : Bahan Perusak Ozon

BPP : Balai Penyuluhan Pertanian

BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

BPR : Bank Perkreditan Rakyat

BPS : Badan Pusat Statistik

BPTA : Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

BRI : Bank Rakyat Indonesia

BRT : Bus Rapid Transit

BSBL : Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain

BSM : Bantuan Siswa Miskin

BSPS : Bantuan Stimulan Perumahan SwadayaBTA : Bakteri Tahan Asam

BTKI : Buku Tarif Kepabeanan Indonesia

BULOG : Badan Urusan Logistik

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BWC RevCon : Biological Weapons Convention Review Conference

C

Cabjari : Cabang Kejaksaan Negeri

CATS : Custom Advanced Trade System

CBM : Coal Bed Methane

CCAM : Conformal-Cubic Atmospheric Model

CCTV : Closed Circuit TelevisionCEWS : Climate Early Warning Systems

COD : Commercial Operation Date

CPR : Contraceptive Prevalence Rate

CPS : Crown Prosecutor Service

CSR : Corporate Social Responsibility

CTBT : Comprehensive Test Ban Treaty

D

D/S : Jumlah Balita Ditimbang/Jumlah BalitaSeluruhnya

DAK : Dana Alokasi Khusus

DAOPS : Daerah Operasi

DAS : Daerah Aliran Sungai

DDUB : Dana Daerah untuk Urusan BersamaDED : Detail Engineering Design

DEDC : Detail Engineering Design for Construction

Desartada : Desain Besar Penataan Daerah

DI : Daerah Istimewa

Diklat : Pendidikan dan Pelatihan

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Ditjen : Direktorat Jenderal

DJSN : Dewan Jaminan Sosial Nasional

DKI : Daerah Khusus Ibukota

DK-PBB : Dewan Keamanan PBB

DME : Desa Mandiri Energi

DMO : Domestic Market ObligationDOB : Daerah Otonom Baru

DOEN : Daftar Obat Esensial Nasional


16/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014xiv

DPO : Daftar Pencarian Orang

DPOD : Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DSS : Decision Support System

DTPK : Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan

DVB : Digital Video Broadcasting

E

EBT : Energi Baru Terbarukan

EEC : Enterprise Electronic Corporation

e-KTP : Kartu Tanda Penduduk Elektronik

EOR : Enhanced Oil Recovery

EPCIC : Engineering Procurement Construction Instalation Commisioning

ESCO : Energy Service Company

ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral

F

FDI : Foreign Direct Investment

FEED : Front-End Engineering and Design

FFI : Festival Film Indonesia

FKUB : Forum Kerukunan Umat Beragama

FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

FSRU : Floating Storage Regasification Unit

G

Galticas : Daerah tertinggal, terpencil, perbatasan

Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani

GCTF : Global Counter Terrorism Forum

GKG : Gabah Kering Giling

GKP : Gula Kristal Putih

GNB : Gerakan Non Blok

GPS : Global Positioning SystemGRK : Gas Rumah Kaca

GRMS : Government Resources Management System

GT : Gross Tonage

H

ha : Hekto Are

HAM : Hak Asasi Manusia

HET : Harga Eceran Tertinggi

HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu

HI : Hubungan Industrial

HIV : Human Immunodeficiency Virus

HKI : Hak atas Kekayaan Intelektual

HKm : Hutan KemasyarakatanHoA : Head of Agreement

HPP : Harga Pembelian Pemerintah

I

IAEA : International Atomic Energy Agency

ICH : Intangible Cultural Herritage

ICT : Information and Communication Technology

IDG : Indeks Pemberdayaan Gender

IKM : Industri Kecil dan Menengah

IMP : Institusi Masyarakat Perdesaan

Imtaq : Iman dan Taqwa

INATRADE : layanan perijinan onlinemilik Kementerian Perdagangan

Inpres : Instruksi Presiden

INTR : Indonesia National trade Repository


17/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 xv

IPB : Institut Pertanian Bogor

IPG : Indeks Pembangunan Gender

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IPP : Independent Power Producer

Iptek : Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

ISO : International Organization for Standardization

ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Akut

ITB : Institut Teknologi Bandung

IUP OP : Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi

IUP : Izin Usaha Pertambangan

IUU Fishing : Illegal, Unreported And Unregulated Fishing

J

Jamkesda : Jaminan Kesehatan Daerah

Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jampersal : Jaminan Persalinan

Jampidsus : Jaksa Agung Muda Pidana Khusus

Jamsostek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja

JIDES : Jaringan Irigasi Desa

JITUT : Jaringan Irigasi Tingkat Usaha TaniJORR : Jakarta Outer Ring Road

Juklak : Petunjuk Pelaksanaan

Juknis : Petunjuk Teknis

JUT : Jalan Usaha Tani

K

K/L : Kementerian/Lembaga

K1 : Kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan

K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

K4 : Kunjungan keempat ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan

pelayanan antenatal

KA : Kereta Api

KADIN : Kamar Dagang dan IndustriKASN : Komisi Aparatur Sipil Negara

KB : Keluarga Berencana

Kejari : Kejaksaan Negeri

Kejati : Kejaksaan Tinggi

KEK : Kawasan Ekonomi Khusus

KemenKUKM : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

KemenPU : Kementerian Pekerjaan Umum

Kemenag : Kementerian Agama

Kemendag : Kementerian Perdagangan

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemenhub : Kementerian PerhubunganKemenhut : Kementerian Kehutanan

Kemenkes : Kementerian Kesehatan

Kemenkeu : Kementerian Keuangan

Kemenkominfo : Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kemenkumham/

Kemkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kemennakertrans : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KemenPAN dan RB : Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemenparekraf : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kemenperin : Kementerian Perindustrian

KemenPPN/Bappenas : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan

Pembangunan NasionalKemenristek : Kementerian Riset dan Teknologi

Kementan : Kementerian Pertanian


18/294

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014xvi

Kemhan : Kementerian Pertahanan

Kemkes : Kementerian Kesehatan

Keppres : Keputusan Presiden

KIA : Kesehatan Ibu dan Anak

KIE : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

KISM : Proyek Kawasan Industri Sei Mangkei

KJKS/UJKS Koperasi : Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

KK : Kepala Keluarga

KKIP : Komite Kebijakan Industri Pertahanan

KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama

KKN : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan

KKPE : Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

Kl : Kiloliter

KLA : Kota Layak Anak

KLH : Kementerian Lingkungan Hidup

Klp : Kelompok

Km : Kilometer

Kmsp : Kilometer Spoor

KN1 : Kunjungan Neonatal PertamaKNPK : Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan

KPDT : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan

KPI : Kelembagaan Pengelola Irigasi

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

KPP dan PA : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KPR : Kredit Pemilikan Rumah

KPS : Keluarga Pra-Sejahtera

KPS : Kerjasama Pemerintah Swasta

KRAPI : Kajian Kerentanan dan Resiko Adaptasi Perubahan Iklim

KRDE : Kereta Rel Diesel Elektrik

KRDI : Kereta Rel Diesel IndonesiaKRI : Kapal Republik Indonesia

KRL : Kereta Rel Listrik

KS 1 : Keluarga Sejahtera I

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat

KSP/KJKS : Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah

KSP/USP Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi

KTA : Kekerasan Terhadap Anak

KTI : Kawasan Timur Indonesia

KTKLN : Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri

KTP : Kartu Tanda Penduduk

KTT : Konferensi Tingkat Tinggi

KUB : Kelompok Usaha BersamaKUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUPS : Kredit Usaha Pembibitan Sapi

KUR : Kredit Usaha Rakyat

KY : Komisi Yudisial

L

LAN : Lembaga Administrasi Negara

LDPM : Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

LGV : Liquid Gas for Vehicle

LHKPN : Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LK : Landas KontinenLKI : Landas Kontinen Indonesia

LKM : Lembaga Keuangan Mikro


19/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 xvii

LKM/KSP/USP : Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

LKMA : Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKS : Lembaga Kerjasama

LLAJ : Lalu Lintas Angkutan Jalan

LMVD : Lembaga Modal Ventura Daerah

LNG : Liquified Natural Gas

LNS : Lembaga Non-Struktural

LPG : Liquified Petroleum Gas

LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian

LPP : Laju Pertumbuhan Penduduk

LPSK : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LSI : Lembaga Survei Indonesia

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

LSRIP : Lower Solo River Improvement Project

LSUJP : Lembaga Sertifikasi Usaha Jasa Pertambangan

M

MA : Madrasah Aliyah

Malindo : Malaysia IndonesiaMBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MBS : Manajemen Berbasis Sekolah

MDGs : Millemium Development Goals

MEWS : Meteorological Early Warning System

MI : Madrasah Ibtidaiyah

MICE : Meeting, Incentive travel, Conference, and Exhibition

MKH : Majelis Kehormatan Hakim

MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

MLA : Mutual Legal Assistance

MMSCFD : Million Metric Standard Cubic Feet Per Day

MONUSCO : UN Organisation Stabilization Mission in Democratic Republic of Congo

MOS : Model Output StatistikMoU : Memorandum Of Understanding

MP3EI : MasterPlanPercepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

MP3KI : MasterPlanPercepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia

MPLIK : Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan

MRA : Mutual Recognation Agreement

MRT : Mass Rapid Transit

MSR : Mobile Shooting Ring

MTF : Maritime Task Force

MTs : Madrasah Tsanawiyah

MTSAT : Multifunctional Transport Satellites

MW : Mega Watt

NNAPZA : Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif

NIK : Nomor Induk Kependudukan

NLP : Nomor Lembar Peta

NOAA : National Oceanic Atmospheric Administration

NPL : Non Performing Loan

NPT RevCon : Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty Review Conference

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

NSPM : Norma, Standar, Pedoman Dan Manual

NSS : Nuclear Science Symposium

NSW : National Single Window

NTB : Nusa Tenggara Barat

NTN : Nilai Tukar NelayanNTP : Nilai Tukar Petani

NTT : Nusa Tenggara Timur


20/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014xviii

O

ORF : Offshore Receiving Facility

Ormas : Organisasi Kemasyarakatan

OSS : One Stop Services

P

P2DTK : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

P2IPDT : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Daerah TertinggalP2KP : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

P2KPDT : Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal

P2SEDT : Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal

P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

P2WP : Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan

P4B : Program Percepatan Pembanguan Papua dan Papua Barat

P4DT : Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal

P4T : Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

PA : Peserta KB Lama

PAKEM : Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan

PAMSIMAS : Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat

PATI : Pendatang Asing Tanpa IjinPAUD : Pendidikan Anak Usia Dini

PB : Peserta KB Baru

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDB : Produk Domestik Bruto

PDN : Pinjaman Dalam Negeri

PDR : Pusat Distribusi Regional

PEL : Pengembangan Ekonomi Lokal

Pemda : Pemerintah Daerah

Perda : Peraturan Daerah

Permen : Peraturan Menteri

Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri

PermenegPP dan PA : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPermenESDM : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Permenkeu : Peraturan Menteri Keuangan

PermenPAN dan RB : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Perpres : Peraturan Presiden

Persero : Perusahaan Perseroan

Pertamina : Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

PGN : Perusahaan Gas Negara

PHK : Pemutusan Hubungan Kerja

PIK-P2C : Pusat Informasi dan Komunikasi Perempuan Penyandang Cacat

Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah

PJU : Penerangan Jalan Umum

PK : Peninjauan KembaliPKB : Penyuluh Keluarga Berencana

PKH : Program Keluarga Harapan

PKN : Peningkatan Kehidupan Nelayan

PKO : Palm Kernel Oil

PKO : Peace Keeping Operation

PKP : Peningkatan Kualitas Permukiman

PKP-PK : Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran

PKSA : Program Kesejahteraan Sosial Anak

PKT : Pusat Krisis Terpadu

PKWT : Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

PLIK : Pusat Layanan Internet Kecamatan

PLKB : Petugas Lapangan Keluarga BerencanaPLN : Perusahaan Listrik Negara

PLRT : Penata Laksana Rumah Tangga


21/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 xix

PLTBS : Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit

PLTN : Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

PLTP : Pembangkit Listrik Tenaga Panas

PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap

PMA : Penanaman Modal Asing

PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri

PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto

PMW : Program Mahasiswa Wirausaha

PN : Penyelenggara Negara

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNG : Papua Nugini

PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PNPM-DTK : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Daerah Tertinggal Dan Khusus

PNPM-LMP : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Lingkungan Mandiri

Perdesaan

PNPM-MP : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan

PNPM-PISEW : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Ekonomi

Wilayah

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Pokdakan : Kelompok Pembudidaya Ikan

Pokja : Kelompok Kerja

Poklahsar : Kelompok Pengolah dan Pemasaran

Poktan : Kelompok-Kelompok Kegiatan

Polda : Kepolisian Daerah

Polindes : Poliklinik Desa

Polres : Kepolisian Resor

Polri : Kepolisian Republik Indonesia

PONED : Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

PONEK : Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif

Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu

PP : Peraturan Pemerintah

PPA-PKH : Penarikan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluaga Harapan

PPATK : Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan

PPH : Pola Pangan Harapan

PPIP : Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

PPKBD : Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa

PPKD : Perusahaan Penjamin Kredit Daerah

PPLKB : Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana

PPLS : Pendataan Program Perlindungan Sosial

PPRG : Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

PPT : Pusat Pelayanan Terpadu

PPU : Private Power Utilities

PRIMA : Program Indonesia Emas

Prokasih : Program Kali BersihProlegnas : Program Legislasi Nasional

Proper : Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

Prov/kab/kota : Provinsi/Kabupaten/Kota

PRUKAB : Produk Unggulan Kabupaten

PSO : Public Service Obligation

PSU : Prasarana, Sarana Dan Utilitas

PT KAI : Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia

PT Telkom : PT Telekomunikasi Indonesia

PT : Perguruan Tinggi

PTA : Perguruan Tinggi Agama

PTA : Perguruan Tinggi Asing

PTN : Perguruan Tinggi NegeriPTS : Perguruan Tinggi Swasta

PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu


22/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014xx

PTT : Pengelolaan Tanaman Terpadu

PUAP : Pengembangan Usaha Agro Pertanian

PUG : Pengarusutamaan Gender

PUG&A : Pengarusutamaan Gender dan Anak

PUGAR : Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

PUMP : Pengembangan Usaha Mina Perdesaan

PUS : Pasangan Usia Subur

Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat

Q

QA : Quality Assurance(Penjamin Kualitas)

QS : Quacquarelli Symonds

R

Radar : Radio Detection and Ranging

RAD-GRK : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

RAN : Rencana Aksi Nasional

RAN-GRK : Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

RAN-PPK : Rencana AksiNasional Program Penanggulangan Kemiskinan

Ranpur : Kendaraan Tempur

Raskin : Beras Untuk Rumah Tangga Miskin

RB : Reformasi Birokrasi

RBN : Reformasi Birokrasi Nasional

RDKK : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

RDTL : Republik Demokratik Timor Leste

RISE : Regional Infrastructure for Social Economic

Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar

RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga

RKB : Ruang Kelas Baru

RKP : Rencana Kerja Pemerintah

RPerpres : Rancangan Peraturan Presiden

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPP : Rancangan Peraturan Pemerintah

RPP : Rancangan Peraturan Perundangan

RPSA : Rumah Perlindungan Sosial Anak

RPTC : Rumah Perlindungan Trauma Center

RRC : Republik Rakyat Cina

RS : Rumah Sakit

RSH : Rumah Sederhana Sehat

RSLH : Rumah Sederhana Layak Huni

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

RTS : Rumah Tangga Sasaran

RTSM : Rumah Tangga Sangat Miskin

Rusun : Rumah Susun

Rusunami : Rumah Susun Sederhana MilikRusunawa : Rumah Susun Sederhana Sewa

RUU : Rancangan Undang-Undang

RUU PRT : Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga

S

SAC : Statistical Analisys Center

SAK : Sistem Administrasi Kependudukan

Satgas : Satuan Tugas

Satker : Satuan Kerja

SBNP : Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

SD : Sekolah Dasar

SDA : Sumber Daya AlamSDKI : Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

SDLB : Sekolah Dasar Luar Biasa


23/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 xxi

SDM : Sumber Daya Manusia

SEA Games : Southeast Asian Games

SEA WG : South East Asia Working Group

SEANWFZ : Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone

SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung

Setneg : Sekretaris Negara

SIAK : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

SIM-TKI : Sistem Informasi TKI

SIUP : Surat Ijin Usaha Perdagangan

SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional

SKA : Surat Keterangan Asal

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKT : Surat Keterangan Tanah

SLPTT : Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu

SMA : Sekolah Menengah Atas

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

SMLB : Sekolah Menengah Luar Biasa

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SMPK : Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus

SMPLB : Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

SMU-PBB : Sidang Majelis Umum PBB

SNP : Standar Nasional Pendidikan

SOP : Standard Operating Procedures

SOTK : Struktur Organisasi dan Tata Kerja

SP : Satuan Pekerjaan

SP : Sensus Penduduk

SP/SB : Serikat Pekerja / Serikat Buruh

SPADA : Support for Poor and Disadvantaged Area

SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum

SPBG : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas

SPDKP : Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan

SPI : Standardized Precipitation Index

SPIPISE : Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik

SPM : Standar Pelayanan Minimal

SPPN : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

SPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

SRC-PB : Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

SRI/Organik : System of Rice Intensification Organic

SSO : Single Sign On

STP : Sekolah Tinggi Pariwisata

Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional

T

T/PCCs : Troop/Police Contributing CountriesTA : Tahun Anggaran

TAM : Tata Air Mikro

TB : Tuberculosis

TBN : Tambahan Berita Negara

TCWC : Tropical Cyclone Warning Centre

TDP : Tanda Daftar Perusahaan

TEWS : TsunamiEarly Warning System

Tipikor : Tindak Pidana Korupsi

TKI : Tenaga Kerja Indonesia

TKPK : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

TKPKD : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

TMII : Taman Mini Indonesia IndahTMMD : TNI Manunggal Membangun Desa

TNI : Tentara Nasional Indonesia


24/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014xxii

ToR : Terms of References

TPB-UNODC : Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime

TPK : Tim Pengelola Kegiatan

TPPO : Tindak Pidana Perdagangan Orang

TPS : Tempat Pembuangan Sampah

TRKB : Tambahan Ruang Kelas Baru

TT : Tempat Tidur

TUK : Tempat Uji Kompetensi

TUN : Tata Usaha Negara

U

UCI : Universal Child Immunization

UGM : Universitas Gajah Mada

UHH : Umur Harapan Hidup

UI : Universitas Indonesia

UMKM : Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

UN SC : United Nations Security Council

UN : Ujian Nasional

UNAIR : Universitas Airlangga

UNAMID : United Nations African Union Mission in DarfurUNCAC : United Nations Convention against Corruption

UNCTED : United Nations Counter-Terrorism ExecutiveDirectorate

UNCTITF : United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force

UNCTOC : United Nations Convention against Transnational Organized Crime

UNDIP : Universitas Diponegoro

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNGCTS : United Nations Global Counter Terrorism Strategy

UNIBRAW : Universitas Brawijiya

UNIFIL : United Nations Interim Force in Lebanon

UNMIL : United Nations Mission in Liberia

UN-MINUSTAH : United Nations Mission Stabilizationin Haiti

UNMISS : United Nations Mission in the Republic of South SudanUNODC : United Nations Office on Drugs and Crime

UNS : Universitas Negeri Sebelas Maret

UP4B : Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

UPK : Unit Pengelola Kegiatan

UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

USB : Unit Sekolah Baru

USD : United States Dollar

USK : Usaha Skala Kecil

USO : Universal Service Obligation

UT : Universitas Terbuka

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang DasarUUPA : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

W

Wisman : Wisatawan Mancanegara

Wisnus : Wisatawan Nusantara

WP3WT : Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

WPP : Wilayah Pengelolaan Perikanan

WS : Wilayah Sungai

WTO : World Trade Organization

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

Z

ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif


25/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 xxiii


26/29


27/29

BAGIAN I

PENDAHULUAN

BAGIAN I

PENDAHULUAN


28/294



29/29

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 3

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 merupakan pelaksanaan Visi

dan Misi Presiden terpilih. Dokumen RPJMN 20102014 memuat Strategi Pembangunan Nasional,

Kebijakan Umum, Prioritas Nasional, dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh

K/L. Seperti diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, Bappenas perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 20102014

Guna memenuhi amanat tersebut, sejak tahun lalu Bappenas telah menerbitkan buku laporan evaluasi

pelaksanaan RPJMN 20102014. Pembahasan capaian pembangunan disajikan menurut Prioritas Nasional

sesuai Buku I RPJMN 20102014, khususnya pada level outcome atau Substansi Inti. Evaluasi dilakukan

berdasarkan gap analysis atau pencapaian pembangunan yang dilihat dari perbedaan sasaran dan capaian

pembangunan masing-masing indikator Substansi Inti.

BagianI

Selain evaluasi pencapaian Prioritas Nasional,

evaluasi juga dilakukan atas capaian Prioritas

Nasional berdasarkan pelaksanaan pembangunan

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Untuk

itu telah dilakukan kunjungan lapang ke enam

provinsi guna mengumpulkan data dan mengeceksecara langsung pelaksanaan dan capaian kegiatan

pembangunan di daerah. Kunjungan ke provinsi

dimaksudkan untuk melihat dan memeriksa secara

langsung capaian Prioritas Nasional yang masih

belum tercapai atau yang sudah baik, pada tingkat

provinsi. Pada kunjungan tersebut sekaligus dapat

dilakukan komunikasi dan diperoleh penjelasan

sekaitan dengan pencapaian Prioritas Nasional

berdasarkan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Fokus kunjungan adalah pada kegiatan yang

dilaksanakan daerah dalam mencapai sasaran

Prioritas Nasional, khususnya yang capaiannya masihdi bawah target yang telah ditentukan. Pelaksanaan

kunjungan lapang dilaksanakan di Provinsi Riau,

Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi

Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun fokus

evaluasi diarahkan pada: (1) Prioritas Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola, khususnya pelaksanaan

e-KTP; (2) Prioritas Pendidikan, khususnya capaian

APK jenjang Sekolah Menengah; (3) PrioritasKesehatan, mengenai AKI dan AKB; (4) Prioritas

Ketahanan Pangan, mengenai produksi padi, jagung,

dan kedelai; (5) Prioritas Infrastruktur, difokuskan

pada capaian pembangunan jalan, perumahan

rakyat dan pembangunan telekomunikasi; dan (6)

Prioritas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan

Bencana terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan

kritis pada DAS prioritas.

Pencapaian Prioritas Nasional di enam provinsimerupakan perwujudan upaya peningkatan kualitaslaporan Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010

2014 sehingga tidak hanya menyampaikan kemajuanpelaksanaan pembangunan nasional, tetapi juga

menggali lebih dalam pelaksanaan pembangunan


30/29


Misi Pembangunan

Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintahberupaya untuk mewujudkan Indonesia yanglebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkanfondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dandemokratis. Misi pembangunan 20102014 adalah:Pertama, melanjutkan pembangunan mencapaiIndonesia yang sejahtera, yang tercermin pada tingkatkesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam

bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yangdidukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan danteknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan

tingkat pengangguran melalui program perbaikan

kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur

dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan

hidup secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat

pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang

bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya

ketertiban umum, penghapusan segala macam

diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi

manusia, serta kebebasan yang bertanggung

jawab. Ketiga, memperkuat dimensi keadilandalam semua bidang termasuk pengurangan

kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan

RPJMN 2010-2014Dokumen RPJMN 20102014 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi K/L dan PemerintahDaerah dalam menyusun rencana kerja. RPJMN berisikan Visi dan Misi, Agenda, dan Sasaran, serta PrioritasPembangunan.

Visi Pembangunan

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Visi Indonesia 2014 yang tertuang dalam RPJMN 20102014,

adalah:TERWUJUDNYAINDONESIAYANGSEJAHTERA, DEMOKRATIS, DANBERKEADILAN.

Kesejahteraan Rakyat.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang

berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya

bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan

menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secaraaktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

di daerah. Hasil pengecekan capaian pembangunandi daerah ini lebih merupakan snapshot gambaran

pelaksanaan pembangunan nasional di enamprovinsi, sehingga hasil yang diperoleh terbataspada Prioritas Nasional, indikator, dan provinsi yangditentukan. Oleh karenanya, hasil pengecekan lebihbersifat spesifik dan tidak dapat ditarik menjadikesimpulan pelaksanaan pembangunan nasional.

Namun, dengan segala keterbatasan tersebut, hasilpengecekan capaian pembangunan di daerah tetapdapat digunakan sebagai mekanisme salah satupeningkatan sinergi Pusat-Daerah, terutama dalammengatasi berbagai permasalahan pencapaiantarget pembangunan berikut upaya dan tindak lanjut

yang perlu dilakukan bersama.

Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas

pelaksanaan evaluasi pembangunan, ak an terusdiupayakan pengembangan sistem dan mekanisme

evaluasi yang lebih baik, lebih dipercaya, dan lebihakurat; sehingga hasil evaluasi dapat digunakansebagai bahan perbaikan dan masukan dalammenyusun rencana pembangunan tahun berikutnya.

Laporan Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN20102014 dibagi kedalam empat bagian, yaitu:

Pendahuluan, Pencapaian Pembangunan PrioritasNasional, Pencapaian Pembangunan PrioritasNasional Di Enam Provinsi, dan Penutup.

Bagian I. Pendahuluan. Pada awal bagian ini secaraumum dijelaskan latar belakang, tujuan, dan strukturpenyajian laporan evaluasi. Pada bagian berikutnya

secara singkat diuraikan struktur RPJMN 20102014.Bagian II. Pencapaian Pembangunan PrioritasNasional. Pada Bagian II diuraikan capaian,permasalahan, dan tindak lanjut yang dilakukandalam melaksanakan 14 Prioritas Nasional. Ringkasanuraian disajikan dalam format matriks termasuktarget 2012 dan K/L pelaksana kegiatan.

Bagian III. Pencapaian Pembangunan PrioritasNasional Di Enam Provinsi. Dalam bagian inidisajikan hasil evaluasi umum dan informasi yangmerupakan hasil kunjungan lapang ke enam provinsi.Hasil evaluasi terdiri dari pencapaian sasaran Prioritas

Nasional pada tingkat pemerintah daerah/provinsi,dengan struktur serupa dengan bagian sebelumnya.

Bagian IV. Penutup. Pada bagian ini disajikanringkasan pencapaian 14 Prioritas Nasional,pencapaian daerah, dan kesimpulan secara umum.


31/29


pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota),dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanyadapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsisecara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu.Demikian pula, kebijakan pemberantasan korupsisecara konsisten diperlukan agar tercapai rasakeadilan dan pemerintahan yang bersih.

Agenda Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunannasional, ditetapkan lima agenda utama meliputi:(1) Pembangunan ekonomi dan peningkatankesejahteraan rakyat, (2) Perbaikan tata kelolapemerintahan, (3) Penegakan pilar demokrasi, (4)Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta(5) Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Agenda I. Pembangunan Ekonomi danPeningkatan Kesejahteraan Rakyat. Peningkatankesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas

dari pemerintah mendatang. Wujud akhir dariperbaikan kesejahteraan akan tercermin padapeningkatan pendapatan, penurunan tingkatpengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat.Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkanmelalui sejumlah program pembangunan untukpenanggulangan kemiskinan dan penciptaankesempatan kerja, termasuk peningkatan programdi bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatanpembangunan infrastruktur dasar.

Agenda II. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik

menjadi isu yang penting dalam konteks nasionaldan internasional. Perwujudan dari perbaikan tatakelola pemerintahan dapat dilihat dari penurunantingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, danpengurangan ekonomi biaya tinggi. Pembangunanbirokrasi yang kuat merupakan elemen pentinguntuk menjaga agar kelangsungan pembangunantetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasiakan dilaksanakan di seluruh K/L untuk selanjutnyaditeruskan di pemerintah daerah.

Agenda III. Penegakan Pilar Demokrasi.Penegakan pilar demokrasi merupakan agenda yang

tetap penting dalam periode 20102014. Wujuddari penegakan demokrasi adalah penghargaanterhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasanberpendapat, adanya checks and balances, jaminanakan keberagaman yang tercermin dengan adanyaperlindungan terhadap segenap warga negaratanpa membedakan paham, asal-usul, golongan,dan gender. Lembaga-lembaga demokrasi terusdiperkuat dengan cara memberikan contoh danmenegakkan nilai-nilai demokrasi. Pembangunandemokrasi diarahkan untuk mencapai demokrasipada tingkat yang substansial.

Agenda IV. Penegakan Hukum. Dalam mewujudkanIndonesia yang demokratis perlu didukung denganadanya penegakan hukum. Dalam periode 2010

2014, wujud dari penegakan hukum adalah adanyakepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia yangakan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastianberusaha bagi masyarakat. Penegakan hukumdiharapkan akan membawa dampak yang positifbagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannyaakan memberi dampak positif bagi perekonomian

Indonesia. Agenda dalam bidang hukum mencakupproses pembuatan UU, proses penjabarannya,proses pengawasan, dan juga penegakan aturanhukum, dan menjamin proses peradilan yang bebas.Sementara itu, pembenahan pada substansi hukum,struktur hukum, dan budaya hukum dilakukanantara lain dengan memperkecil tumpang tindihdan inkosistensi peraturan perundang-undangan,menghilangkan hambatan pada implementasiperaturan perundangan. Selanjutnya, permasalahanterkait dengan struktur hukum akan diatasi denganpeningkatan independensi dan akuntabilitas

kelembagaan hukum, peningkatan kemampuansumber daya manusia di bidang hukum, sertamendorong berlakunya sistem peradilan yangtransparan dan terbuka.

Agenda V. Pembangunan yang Inklusif danBerkeadilan. Perwujudan keadilan keikutsertaandiwujudkan dalam bidang ekonomi dan sosial-politik.Dalam bidang ekonomi, keadilan diwujudkan dalambentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasiterhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat,dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik,perwujudan keadilan keikutsertaan (inklusif) dapat

berupa perbaikan akses semua kelompok terhadapkebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politikdan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Prioritas Pembangunan

Selanjutnya visi dan misi serta agenda utamapembangunan dirumuskan dan dijabarkan ke dalam11 Prioritas Nasional, yaitu: reformasi birokrasi dantata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangankemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur;iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkunganhidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal,terdepan, dan pasca-konflik; serta kebudayaan,kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping 11Prioritas Nasional tersebut di atas, upaya untukmewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasionaljuga dilakukan melalui upaya pencapaian PrioritasNasional Lainnya di bidang politik, hukum, dankeamanan, di bidang perekonomian, dan di bidangkesejahteraan rakyat. Rangkuman kebijakan 14Prioritas Nasional tersebut diuraikan berikut ini.

Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan TataKelola.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

dilakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu,penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum

yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan

BagianI


32/29


kualitas pelayanan publik perlu didukung oleh

efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah,

kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan

data kependudukan yang baik. Substansi inti dari

reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai

berikut: (1) Struktur, (2) Otonomi daerah, (3) Sumber

daya manusia, (4) Regulasi, (5) Sinergi antara pusat

dan daerah, (6) Penegakan hukum, dan (7) Data

kependudukan.

Prioritas Nasional 2: Pendidikan

Prioritas pendidikan ditujukan untuk peningkatan

akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau,

relevan, dan efisien menuju terangkatnya

kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran

budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi

tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung

keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik

dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja

atau kewirausahaan dan menjawab tantangan

kebutuhan tenaga kerja. Substansi inti program

aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

(1) Akses pendidikan dasar-menengah, (2) Akses

pendidikan tinggi, (3) Metodologi, (4) Pengelolaan,

(5) Kurikulum, dan (6) Kualitas: Peningkatan kualitas

guru, pengelolaan dan layanan sekolah.

Prioritas Nasional 3: Kesehatan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatandilaksanakan melalui pendekatan preventif, tidak

hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatanmasyarakat dan lingkungan di antaranya denganperluasan penyediaan air bersih, penguranganwilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapatmeningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahunpada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, danpencapaian keseluruhan sasaran MDGs tahun 2015.Substansi inti program aksi bidang kesehatan adalahsebagai berikut: (1) Program kesehatan masyarakat,(2) Program KB (3) Sarana kesehatan, (4) Obat, dan (5)Asuransi Kesehatan Nasional.

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan

Dalam penanggulangan kemiskinan tujuan yangakan dicapai adalah penurunan tingkat kemiskinanabsolut dari 14,1 persen pada 2009 menjadi8-10 persen pada 2014 dan perbaikan distribusipendapatan dengan perlindungan sosial yangberbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat danperluasan kesempatan ekonomi masyarakat yangberpendapatan rendah. Substansi inti program aksipenanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:(1) Bantuan Sosial Terpadu, (2) PNPM Mandiri, (3) KUR,dan (4) Tim Penanggulangan Kemiskinan.

Prioritas Nasional 5: Ketahanan PanganPeningkatan ketahanan pangan dan lanjutanrevitalisasi pertanian dilaksanakan dalam mewujudkan

kemandirian pangan, peningkatan daya saing produkpertanian, peningkatan pendapatan petani, sertakelestarian lingkungan dan sumber daya alam.Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertaniansebesar 3,7 persen per tahun dan Indeks Nilai TukarPetani sebesar 115-120 pada 2014. Substansi intiketahanan pangan adalah: (1) Lahan, pengembangan

kawasan dan tata ruang pertanian; (2) Infrastruktur;(3) Penelitian dan pengembangan; (4) Investasi,pembiayaan, dan subsidi; (5) Pangan dan gizi; dan (6)Adaptasi perubahan iklim.

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur

Dibidang infrastruktur, pembangunan diprioritaskanpada infrastruktur yang memiliki daya dukungdan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomidan sosial yang berkeadilan dan mengutamakankepentingan masyarakat umum di seluruh bagiannegara kepulauan dengan mendorong partisipasimasyarakat. Substansi inti program aksi bidanginfrastruktur adalah sebagai berikut: (1) Tanah dantata ruang, (2) Jalan, (3) Perhubungan, (4) Perumahanrakyat, (5) Pengendalian banjir, (6) Telekomunikasi,dan (7) Transportasi perkotaan.

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan IklimUsaha

Peningkatan investasi dilaksanakan melalui perbaikankepastian hukum, penyederhanaan prosedur,perbaikan sistem informasi, dan pengembangan KEK.Substansi inti program aksi bidang iklim investasidan iklim usaha adalah sebagai berikut: (1) Kepastian

hukum, (2) Penyederhanaan prosedur, (3) Logistiknasional, (4) Sistem informasi, (5) PengembanganKEK, dan (6) Kebijakan ketenagakerjaan.

Prioritas Nasional 8: Energi

Pencapaian ketahanan energi nasional diprioritaskanbagi pengembangan energi yang menjaminkelangsungan pertumbuhan nasional melaluirestrukturisasi kelembagaan dan optimalisasipemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.Substansi inti program aksi bidang energi adalahsebagai berikut: (1) Kebijakan, (2) RestrukturisasiBUMN, (3) Kapasitas energi, (4) Energi alternatif, (5)

Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas, dan (6)Konversi menuju penggunaan gas.

Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup danPengelolaan Bencana

Pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaanbencana dilaksanakan melalui konservasi danpemanfaatan lingkungan hidup mendukungpertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yangkeberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaanrisiko bencana untuk mengantisipasi perubahaniklim. Substansi inti program aksi bidang lingkunganhidup dan pengelolaan bencana adalah sebagai

berikut: (1) Perubahan iklim, (2) Pengendaliankerusakan lingkungan, (3) Sistem peringatan dini,dan (4) Penanggulangan bencana.


33/29


Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal,Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan,terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaandan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal,terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan

damai di wilayah pascakonflik. Substansi inti programaksi bidang sebagai berikut: (1) Kebijakan, (2)Kerjasama internasional, (3) Keutuhan wilayah, dan (4)Daerah tertinggal.

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas,dan Inovasi Teknologi

Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologidiarahkan pada pengembangan dan perlindungankebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu sertaapresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistikdan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dankemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai

pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, danteknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesiasebagai negara maritim dan kepulauan. Substansiinti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas,dan inovasi teknologi adalah sebagai berikut: (1)Perawatan, (2) Sarana, (3) Penciptaan, (4) Kebijakan,dan (5) Inovasi teknologi.

Prioritas Nasional 12: Bidang Politik, Hukum, danKeamanan.

Prioritas nasional lainnya di bidang politik,hukum, dan keamanan substansi inti mencakup:

(1) Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanismeprosedur penanganan terorisme, (2) Pelaksanaanprogram deradikalisasi untuk menangkal terorisme,(3) Peningkatan peran Republik Indonesia dalammewujudkan perdamaian dunia, (4) Peningkatanpelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri, (5)Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaanpencegahan dan pemberantasan korupsi, (6)Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor, (7)Pengembalian aset (asset recovery), (8) Peningkatan

kepastian hukum, (9) Penguatan perlindungan HAM,dan (10) Pemberdayaan industri strategis pertahanan.

Prioritas Nasional 13: Bidang Perekonomian

Prioritas nasional lainnya di bidang perekonomianmencakup: (1) Pelaksanaan pengembangan industrisesuai dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2008 tentangKebijakan Industri Nasional; (2) Peningkatan perandan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasiperdagangan internasional; (3) Peningkatanpelayanan dan perlindungan TKI selama prosespenyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta(4) Peningkatan upaya pelayanan dan perlindunganTKI di luar negeri.

Prioritas Nasional 14: Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas nasional lainnya di bidang kesejahteraanrakyat substansi inti mencakup: (1) Pelaksanaan ibadahhaji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010;

(2) Peningkatan kerukunan umat beragama melaluipembentukan dan peningkatan efektivitas FKUB;(3) Peningkatan jumlah wisatawan mancanegaradan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secarabertahap dalam 5 tahun; (4) Promosi 10 tujuanpariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran danpengiklanan yang kreatif dan efektif; (5) Perbaikan danpeningkatan kualitas jaringan prasarana dan saranapendukung pariwisata; (6) Peningkatan kapasitaspemerintah dan pemangku kepentingan pariwisatalokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan danhospitality management yang kompetitif di kawasan

Asia; (7) Perumusan kebijakan dan pedoman bagipenerapan pengarusutamaan (mainstreaming)Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian danLembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya; (8)Pencapaian posisi papan atas pada SEA Games padatahun 2011, peningkatan perolehan medali di AsianGames tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; (9)Peningkatan character building melalui gerakan,revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan;serta (10) Revitalisasi gerakan pramuka.

BagianI


34/29



35/29


BAGIAN II

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN

PRIORITAS NASIONAL

BAGIAN II

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN

PRIORITAS NASIONAL


36/29



37/29


Nomor 23 Tahun 2010, KepmenPAN dan RB Nomor 355

dan Nomor 356 Tahun 2010.

Terkait pelaksanaan RB di tingkat pusat, sampai dengan

tahun 2011, 16 K/L telah melaksanakan RB dan 20 K/L

sedang dalam proses persetujuan oleh Komite Pengarah

Reformasi Birokrasi. Berikutnya, 25 K/L diharapkan dapat

diproses pada tahun 2012 dan 15 K/L pada tahun 2013.

Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2013 seluruh

K/L telah melaksanakan RB, sehingga pada tahun 2014

dapat dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas

RB di tingkat pusat. Untuk pelaksanaan RB di daerah,

KemenPAN dan RB sedang mempersiapkan kebijakan

operasional agar RB di daerah dapat dilaksanakan padatahun 2012.

Pencapaian

Selama dua tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014,

berbagai kegiatan prioritas dalam rangka reformasi

birokrasi dan tata kelola telah menghasilkan beberapa

capaian penting. Dimulai dengan penyusunan

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi,

yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 81 Tahun

2010 dan PermenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010.

Sebagai tindak lanjut dari Grand Designdan Road Map

Reformasi Birokrasi telah ditetapkan sembilan Pedoman

Pelaksanaan RB melalui PermenPAN dan RB yang

menjadi acuan bagi K/L dalam melaksanakan reformasi

birokrasi. Selanjutnya, untuk mengawal proses

reformasi birokrasi telah dibentuk Komite Pengarah,

Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen,danTim Quality Assurance, yang ditetapkan melalui Keppres

PRIORITAS NASIONAL 1:

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

P

erbaikan kinerja birokrasi dan tata kelola merupakan agenda mendesak dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola sebagai salah satu prioritas dalam RPJMN 2010-2014. Perbaikan birokrasi dan

tata kelola pemerintahan dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas,

akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selain itu, juga dilaksanakan peningkatankualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas

pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dilaksanakan melalui tujuh substansi inti: (1) Penataan struktur

kelembagaan instansi pemerintah, (2) Penataan otonomi daerah, (3) Penyempurnaan kebijakan pengelolaan

SDM aparatur, (4) Peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, (5) Sinergi antara

pusat dan daerah, (6) Penegakan hukum, dan (7) Pengembangan data kependudukan. Ketujuh substansi inti

tersebut menjadi fokus untuk pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Bab

2.1


38/294


Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi dan

tata kelola juga dilakukan melalui penataan struktur

kelembagaan instansi pemerintah. Terkait dengan haltersebut, telah diterbitkan PermenPAN dan RB Nomor65 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum SistemKelembagaan Pemerintah, PermenPAN dan RB Nomor66 Tahun 2011 tentang SOP Penataan Kelembagaan

Pemerintah, PermenPAN dan RB Nomor 67 Tahun2011 tentang Pedoman Evaluasi KelembagaanPemerintah, dan PermenPAN dan RB Nomor 68 Tahun2011 tentang Pedoman Umum Kelembagaan Instansiyang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum.

Selain itu, saat ini telah dilakukan penataanorganisasi dan tata kerja di seluruh kementeriannegara hingga unit organisasi eselon IV sesuaidengan ketentuan Perpres RI Nomor 47 Tahun 2009tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Negara. Perpres tersebut merupakan tindak lanjutdari UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara; Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu IIberdasarkan Keppres Nomor 84/P Tahun 2009; danPerpres RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara. Sedangkan untuk penataan LPNK, saat inisedang disusun Perpres tentang LPNK sebagai acuandalam penataan LPNK secara keseluruhan. Selain itu,juga sedang disusun PermenPAN dan RB tentangKonsolidasi dan Tata Hubungan Tiga Lembaga yaituKemenPAN dan RB, BKN, dan LAN.

Terkait dengan SDM aparatur, berbagai kebijakan

dalam pengelolaan SDM aparatur terus

disempurnakan untuk mewujudkan SDM aparatur

yang profesional, netral, berintegritas, dan sejahtera.

Dalam hal ini, telah disempurnakan beberapa RPP

terkait pengelolaan SDM aparatur, diantaranya

RPP tentang Sistem Pengadaan/Rekrutmen dan

Seleksi PNS, RPP tentang Kebutuhan Pegawai, RPP

tentang Remunerasi dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Negeri, RPP tentang Penilaian Kinerja Pegawai, dan

RPP tentang Sistem Pengelolaan Dana Pensiun

PNS. Selanjutnya, untuk mendorong terciptanyaakuntabilitas dan sistem merit di lingkungan birokrasi,

telah diterbitkan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja PNS, PP Nomor 44 Tahun

2011 tentang Pemberhentian PNS, PermenPAN dan

RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum

Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemda, dan

PermenPAN dan RB Nomor 63 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja

Pegawai Negeri.

Disamping itu, pada tahun 2011 telah mulai dilakukan

pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam

rangka penyusunan RUU ASN. RUU ini disusun untuk

menggantikan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian yang dipandang sudah

tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Beberapa

perubahan mendasar yang akan diwujudkan melalui

RUU ini adalah terlaksananya rekrutmen dan

promosi jabatan secara terbuka (pilot project sudah

dilaksanakan), pengenalan jabatan eksekutif senior

(senior executive service), pembentukan KASN, dan

perubahan posisi Pejabat Pembina Kepegawaian.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan kinerja

SDM aparatur dan menata organisasi, Pemerintah

telah mengeluarkan kebijakan moratorium PNS, yang

ditetapkan melalui Peraturan Bersama antara Menteri

PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri

Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor

800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011

tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon

Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan ini berlaku mulai 1

September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.Dalam masa penundaan tersebut, instansi pusat dan

daerah diharapkan dapat melakukan penghitungan

kebutuhan jumlah PNS yang tepat berdasarkan

analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan

penataan organisasi (rightsizing) dan penataan PNS

dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

Terkait otonomi daerah, substansi inti dari

reformasi birokrasi dan tata kelola difokuskan pada

penataan daerah melalui penghentian/pembatasan

pemekaran wilayah, peningkatan efisiensi dan

efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah,dan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala

daerah. Dalam upaya membatasi pemekaran wilayah

maka telah disusun Desain Besar Penataan Daerah

sebagai pedoman pengkajian usulan pembentukan

DOB. Desain besar ini mendukung PP Nomor 78

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Sampai

saat ini sudah terdapat 33 usulan pembentukan

provinsi, 123 usulan pembentukan kabupaten, dan

14 usulan pembentukan kota.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah

telah dilakukan sosialisasi Permendagri Nomor 22

Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2012. Terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan

pemilihan kepala daerah, pada tahun 2011 draftRUU

Pilkada telah disampaikan kepada Presiden RI melalui

Sekretariat Negara yang selanjutnya menunggu

Amanat Presiden untuk pembahasan antara

Pemerintah dengan DPR-RI.

Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi regulasi

baik di tingkat pusat maupun daerah yang merupakan


39/29


langkah strategis dalam meningkatkan investasi di

Indonesia maka pemerintah telah menetapkan UU

Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan revisi UUNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Dengan dilakukannya revisi

terhadap UU Nomor 10 Tahun 2004 diharapkan dapatmeningkatkan kualitas regulasi agar sesuai dengan

kebutuhan prioritas pembangunan nasional. Sampai

dengan triwulan III tahun 2011 telah dilaksanakaninventarisasi dan pengkajian peraturan daerah

sebanyak 9.000 Perda dan dari hasil kajian tersebut

ditemukan sebanyak 351 Perda yang bermasalah.

Pelaksanaan peningkatan sinergi antara pusat dan

daerah, keberhasilannya diukur antara lain melalui

penetapan dan penerapan Sistem Indikator KinerjaUtama Pelayanan Publik yaitu SPM. Sampai dengan

triwulan III tahun 2011 terdapat 14 SPM yang sudah

ditetapkan melalui peraturan menteri terkait, dan

telah dilakukan fasilitasi penerapan untuk delapanSPM, yakni SPM bidang Kesehatan, SPM bidang

Lingkungan Hidup, SPM bidang Sosial, SPM bidangBKKBN, SPM bidang Pemberdayaan Perempuan,

SPM bidang Ketahanan Pangan, dan SPM bidang

Ketenagakerjaan. Pada akhir tahun 2011 sedangdilakukan pemantauan penerapan 2 SPM, yakni SPM

bidang Pekerjaan Umum dan SPM bidang Perumahan

Rakyat, sehingga secara keseluruhan sudah 10 SPMyang mendapatkan fasilitas untuk penerapannya.

Pelaksanaan PTSP/OSS juga telah semakinmeningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Jumlah Pemda yang menerapkan PTSP/OSS telahmeningkat dari 417 OSS menjadi 420 OSS. Guna

memberikan jaminan kepastian penyediaanpelayanan bagi masyarakat, saat ini sedang disusun 2

peraturan sebagai pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, yakni 1 RPP tentangPelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, serta 1 Rancangan Perpres tentang

Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugidalam Pelayanan Publik. Selain itu, saat ini sedang

disusun Rancangan PermenPAN dan RB tentang

Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka penegakan hukum, peningkatanintegritas dan sinergitas antar lembaga penegakhukum serta peningkatan kualitas aparat penegak

hukum menjadi prioritas yang menentukan kualitas

penegakan hukum di Indonesia. Terkait denganpeningkatan kualitas hakim, KY semakin meningkatkan

peran dan fungsinya dalam pengawasan perilaku

hakim. Pada tahun 2011 KY telah menerima 3.354laporan masyarakat dengan rincian 1.710 laporan

yang ditujukan langsung ke KY dan 1.644 laporan

hanya merupakan tembusan. Dari laporan yang masuk

tersebut telah ditindaklanjuti dan diregistrasi sebanyak

740 laporan berdasarkan kelengkapan dokumen. Dari

jumlah laporan pengaduan masyarakat yang masuk

dapat disimpulkan bahwa kepedulian masyarakat

terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum di

Indonesia semakin bertambah.

Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC

2003, langkah-langkah percepatan pencegahan

dan pemberantasan korupsi juga terus dilakukanoleh pemerintah antara lain penetapan Inpres

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Langkah-langkah pencegahan telah pula dilakukan

antara lain melalui upaya peningkatan kepatuhan

penyelenggara negara dalam menyampaikan LHKPN.

Pemeriksaan LHKPN ditujukan untuk mengidentifikasi

dan menguji secara detil informasi dan data terkait

dengan asal usul perolehan harta kekayaan wajib

LHKPN. Pada tahun 2011 tambahan LHKPN yangtelah diumumkan ke dalam TBN sebanyak 23.048

sehingga total keseluruhan LHKPN yang dilaporkan

sampai dengan tahun 2011 adalah 137.618 buah

(angka kumulatif 2005 sampai dengan 2011).

Peningkatan kepatuhan penyelenggara negara dalam

menyampaikan LHKPN diharapkan akan semakin

meningkatkan integritas penyelenggara negara dan

akan mengurangi kesempatan terjadinya korupsi.

Terkait dengan pencapaian dalam penyelenggaraan

NIK dan SAK Terpadu, telah diberikan NIK kepada

penduduk di 497 kab/kota dengan perincian pada

tahun 2010 sebanyak 330 kab/kota dan tahun 2011

sebanyak 167 kab/kota. Sementara untuk pencapaian

terkait dengan e-KTP, perekaman e-KTP sampai

dengan 31 Desember 2011 telah dilakukan kepada

34,5 juta penduduk, dan realisasi hasil perekaman

sampai tanggal 30 Januari 2012 adalah 42.064.949

atau 63,10 persen.

Permasalahan

Terlepas dari berbagai capaian yang telah dihasilkan

selama tahun 2011, masih terdapat beberapa target

yang belum tercapai dengan baik. Kurangnyakoordinasi dan belum adanya persamaan persepsi

antar K/L merupakan masalah utama dalam upaya

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi

pemerintah. Masih terdapat instansi pemerintah

yang struktur organisasi dan tata laksananya

belum sepenuhnya mendukung tupoksi sehingga

berdampak pada belum optimalnya kinerja instansi

yang bersangkutan. Selain itu, belum seluruh K/L

melaksanakan RB mengingat jumlah K/L Pusat

yang cukup banyak, sehingga diperlukan waktu

untuk melakukan penilaian oleh Komite Pengarah

Reformasi Birokrasi.

Bab

2.1


40/29


Upaya dalam penyempurnaan pengelolaan SDM

aparatur masih terhambat oleh belum selesainya

penyusunan berbagai kebijakan yang akan

menjadi pedoman penataan dan pembinaan SDM

aparatur, mengingat diperlukannya koordinasi dan

harmonisasi lintas kementerian agar peraturan tidak

tumpang tindih. Disamping itu, rencana penataanjumlah SDM aparatur melalui rightsizing masih

terkendala oleh keterbatasan jumlah tenaga analis

jabatan dan keterbatasan anggaran pemerintah.

Terkait penataan daerah, permasalahan yang dihadapi

adalah masih terdapatnya usulan pembentukan DOB

sedangkan pemerintah telah menetapkan moratorium

pembentukan DOB. Untuk itu, tantangan utama yang

dihadapi Pemerintah Daerah adalah meningkatkan

kapasitas daerah masing-masing dan menurunkan

keinginan berbagai pihak untuk pemekaran daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatankualitas belanja daerah dalam APBD adalah semakin

meningkatnya alokasi untuk belanja aparatur

sehingga melebihi dari 50 persen APBD, penyediaan

alokasi untuk dana pendamping, dan kewajiban

untuk mengalokasikan dana pendidikan sebesar

20 persen. Sementara permasalahan yang dihadapi

terkait DAK adalah masih terjadinya keterlambatan

penetapan pagu untuk DAK per bidang di daerah,

serta arah penggunaan DAK dalam juknis yang

terlalu spesifik, sehingga belum tentu mencerminkan

kebutuhan daerah sesungguhnya. Permasalahan-

permasalahan tersebut berdampak pada rendahnyakualitas penyerapan dan pemanfaatan APBD.

Mengenai pemilihan kepala daerah, draft RUU

Pilkada masih tertahan pengesahannya sebelum

pembahasan dengan DPR-RI. Permasalahan

terkait dengan SDM aparatur daerah adalah

masih terdapatnya proses politisasi birokrasi

pascapemilukada terutama dalam hal rekrutmen

pegawai, promosi, dan mutasi jabatan. Oleh karena

itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap

politisasi birokrasi baik oleh pemerintah maupun

oleh partai politik.

Dalam hal regulasi, meskipun UU Nomor 12 tahun

2011 telah ditetapkan, masih banyak ditemukan

peraturan daerah yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan di atasnya, dan

masih banyak yang tidak kondusif bagi investasi.

Hal ini disebabkan evaluasi peraturan perundang-

undangan belum dilakukan secara terintegrasi di

tingkat pusat maupun daerah.Tantangannya adalah

melakukan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi

peraturan perundang-undangan di tingkat pusat

dan daerah serta peningkatan kemampuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalammenyusun peraturan daerah.

Dari aspek sinergi pusat dan daerah, permasalahanyang dihadapi terkait SPM adalah belum diterapkannyaSPM dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah,serta belum terintegrasinya SPM dalam dokumenperencanaan dan anggaran termasuk analisisperhitungan biaya hingga pengalokasian terhadapkomponen pendukung dalam pelaksanaan SPM.Sampai dengan akhir tahun 2011, setidaknya terdapatdua SPM telah melalui tahap sidang DPOD dan dalamproses penajaman substansi, yaitu SPM bidangPenanaman Modal dan UMKM.

Permasalahan yang terkait dengan penegakanhukum adalah akses masyarakat untuk mendapatkankeadilan masih minim. Koordinasi dan kerjasamaantar aparat penegak hukum masih belum optimal.Masih banyak penanganan kasus yang tebang pilihyang menimbulkan rasa ketidakadilan khususnya bagimasyarakat miskin dan terpinggirkan. Berdasarkandata yang dirilis oleh LSI pada Desember 2011 tentangkepercayaan publik kepada pemberantasan korupsikinerja pemerintah terkait dengan penegakan hukumdinilai oleh masyarakat secara umum masih buruk.Sepanjang tahun 2011 telah terjadi penurunankepercayaan publik terhadap penegakan hukum.Salah satu penyebabnya adalah ketidakpercayaanpublik yang besar terhadap pemberantasan korupsidan masih banyaknya penanganan kasus yang tidakmencerminkan rasa keadilan terutama terhadapmasyarakat miskin dan terpinggirkan.

Terkait dengan data kependudukan, permasalahan

utama adalah masih banyaknya daerah yang belummenggunakan SAK, masih adanya penduduk denganKTP ganda, KTP palsu, NIK ganda, serta NIK yang tidak

mencerminkan data yang faktual.

Tindak Lanjut

Pelaksanaan program-program yang mendukung

prioritas nasional terus ditingkatkan dengan sebaik-

baiknya dan diupayakan untuk mengatasi berbagai

permasalahan yang dihadapi bangsa. Sesuai dengan

RPJMN 2010-2014, maka kebijakan pembangunan

bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola

pemerintahan, dengan sasaran: (1) Peningkatanpenyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN; (2) Peningkatan kualitas pelayanan

publik; (3) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi; dan (4) Peningkatan efektivitas

otonomi daerah. Dalam rangka perbaikan tata kelola

pemerintahan maka akan ditempuh upaya-upaya

yang diuraikan berikut ini :

Penataan struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan

instansi pemerintah, melalui: (1) Konsolidasi

struktural K/L berdasarkan tugas pokok dan fungsi

instansi pemerintah serta grand design sistemkelembagaan pemerintah. Penyusunan grand


41/29


design diharapkan selesai pada tahun 2012; (2)

Pengembangan sistem dan analisis efisiensi dan

efektivitas kinerja kelembagaan; (3) Penyelesaian RUU

tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dapat

menjadi landasan bagi sistem ketatalaksanaan yang

efisien, transparan dan akuntabel; (4) Penyusunan

GRMS yang terdiri dari e-proc, e-project, e-planning,

e-delivery, e-controlling, dan e-performance; dan (5)

Perluasan implementasi RB Instansi di tingkat pu

Documents

Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014