ESSAY IEO 2015

JUDUL :INEQUALITY

(INDONESIA ECONOMIC FOR EQUAL PROSPERITY)

Disusun oleh:WAHIDYAWATI DEWI MAHDIANA

140431600868CATTETIANA DHEVI

140413605671

UNIVERSITAS NEGERI MALANGKOTA MALANG

2014

1ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tujuh tahun terakhir menunjukkan trenpeningkatan yang signifikan. Sayangnya, prestasi apik ini tidak bisa dirasakan olehsemua kalangan. Masih besar rentang ketimpangan sosial ekonomi. Yang kayasemakin kaya , yang miskin semakin miskin.

Melihat kondisi yang benar-benar timpang, Indonesia butuh pembenahanpada APBN. Penulis memiliki gagasan yang berbunyi INEQUALITY (IndonesiaEconomic for Equal Prosperity). INEQUALITY ini memfokuskan pada kesetaraankesejahteraan. Antara masyarakat dan aparatur negara memiliki kesempatan yangsama mendapatkan kesejahteraan. Solusi yang ditawarkan adalah alih alokasianggaran. Anggaran yang menggemuk di beberapa sektor salah satunya adalahpenggajian aparatur negara (dalam hal ini DPR), dialihkan untuk sektorpendidikan sebagai investasi pembangunan ekonomi. Pendidikan adalah awal dariperbaikan kualitas hidup yang nantinya akan mengatasi permasalahanketenagakerjaan. Fokus pembenahan ada pada fasilitas pendidikan yaituinfrastruktur dan biaya pendidikan.

Kata kunci : ketimpangan, APBN, alih alokasi

2DAFTAR ISI

ABSTRAK .............................................................................................................. 1DAFTAR ISI........................................................................................................... 2LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... 3SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS........................................................... 4PENDAHULUAN .................................................................................................. 5TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................................... 7METODE PENULISAN....................................................................................... 11HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................................. 12DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 18

3LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Essay : INEQUALITY (IndonesiaEconomic for Equal Prosperity)

2. Ketua Kelompok

a.Nama Lengkap : Wahidyawati Dewi Mahdiana

b.NIM : 140431600868

c.Jurusan : Ekonomi Pembangunan

d.Universitas : Universitas Negeri Malang

e.Alamat Rumah dan No Tel./HP : Jln. Titan II/BB14 Malang

082232134470

f. Alamat email : wahiddiana@yahoo.com

3. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Grisvia Agustin, S.E., M.Sc.

b. NIDN : 0018088002

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Jln. Tlogowarna F-10 Malang

082143342114

Malang, 2 Oktober 2014

Menyetujui,Dosen Pendamping Ketua Pelaksana

Dr. Grisvia Agustin, S.E., M.Sc. Wahidyawati Dewi M.

NIDN. 0018088002 NIM. 140431600868

4KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145Telepon: 0341-551312Laman: www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : Wahidyawati Dewi MahdianaNIM : 140431600868Program Studi : S1 Pendidikan EkonomiFakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa essay dengan judul:INEQUALITY (Indonesia Economic for Equal Prosperity)

yang diusulkan untuk kompetisi IEO 2015 bersifat original dan belum pernahdipublikasikan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 2 Oktober 2014Mengetahui,Dosen Pembimbing Yang Menyatakan

Dr. Grisvia Agustin, S.E., M.Sc. Wahidyawati Dewi M.

NIDN. 0018088002 NIM. 140431600868

5PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalamrangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintahuntuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunanyang disertai dengan pemerataan pendapatan.

Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yangpertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaanpemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasistabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi,tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran. Sedangkan sebagaiNegara berkembang dengan potensi perekonomian yang kuat, Indonesia diharapkanmemiliki tujuan lebih untuk mengatasi permasalahan kesenjangan denganpertumbuhan inklusif (inclusive growth).

Inclusive growth sebagai strategi pembangunan ekonomi memberikan fokuspada pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan maupunalokasi. Pertumbuhan disebut inklusif ketika menciptakan peluang ekonomi yangsejalan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh lapisanmasyarakat. Kesempatan mendapatkan yang layak bagi semua kalangan merupakansalah satu unsur terpenting dalam rangka menciptakan kesetaraan.

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimilikioleh setiap orang. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusiayang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuhdengan tantangan dan kompetisi. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hakyang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapaikesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya.

Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indikator apakahsuatu negara dikategorikan negara maju, negara berkembang atau bahkan negaramiskin. Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tanpadidukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka negara

6tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebutdengan sebaik-baiknya.

Sebagai sebuah hak yang hakiki, pengaturan mengenai hak atas pendidikandiatur dalam Alinea Keempat Pembukaan dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar1945 Amandemen Ke-4. Berdasarkan hal tersebut, ditegaskan bahwa salah satutujuan dari pembentukkan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupanbangsa.

Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar1945 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pasaltersebut bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagisetiap warga negaranya tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, agama, ataubahkan keadaan sosial dan ekonominya.

Dalam konstitusi juga dijelaskan bahwa negara menganggarkan dana yangcukup besar pula untuk dunia pendidikan demi terpenuhinya hak atas pendidikanbagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar1945Amandemen ke-4, dijelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikansekurang kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negaraserta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhanpenyelenggaraan pendidikan nasional.

Apabila suatu negara perhitungan dalam memberikan pendidikan yang layakbagi warganya, jangan harap peradaban Negara tersebut akan maju karena hanyailmu dan kecakapan sumber daya manusialah yang dapat mengangkat suatuperadaban.

Dalam essay ini akan dijelaskan mengenai perbandingan antara alokasi danaAPBN pada belanja pegawai dengan alokasi dana pada pendidikan, ketidaksetaraanyang ditimbulkan, serta solusi yang kami coba tawarkan untuk permasalahanketimpangan dalam pengalokasian dana APBN.

7TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan PemerintahKebijakan pemerintah pada prinsipnya bersifat luas. Menurut Werf

(1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuantertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkankebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusanyang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuantertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia,kebijakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyaikekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri

2. Kebijakan eksternal (Publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikatmasyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakanharus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaanberbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh pemerintah pusatberupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KepMen) dan lainlain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat olehpemerintah daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), PeraturanDaerah (PerDa) dan lain lain.

B. Kebijakan FiskalKebijakan fiskal merujuk pada pilihan-pilihan pemerintah mengenai

tingkat pembelanjaan atau pajak negara secara keseluruhan. Kebijakanfiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikankeseimbangan makroekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untukmempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian ekonomi

dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhisisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melaluipeningkatan kapasitas perekonomian. Dalam pengelolaan stabilitas

8makroekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakanmoneter.

C. APBN

Menurut pasal 1 ayat 7 UU No.2003 Anggaran Pendapatan danBelanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangantahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraantugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan daerah. Belanja negara sangat berperan pentingdalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat.

Di dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 11 :

(1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yangditetapkan tiap tahun dengan undang- undang

(2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, danpembiayaan.

(3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukanpajak, dan hibah.

(4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraantugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuanganantara pemerintah pusat dan daerah.

(5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

D. Inclusive Growth

Inclusive Growth refers both to the pace and pattern of growth,which are interlinked and must be addressed together. Rapid pace ofgrowth is unquestionably necessary for substantial poverty reduction, butfor this growth to be sustainable in the long run, it should be broad-basedacross sectors, and inclusive of the large part of a countrys labor force.

This definition implies a direct link between the macro and microdeterminants of growth. While there is broad agreement on the basic

9policies that are important for growth and inclusive growth, strongcountry specific diagnostics has been underscored as critical forprioritizing and shaping these policies to fit country needs. The inclusivegrowth team is cooperating and receiving valuable financial supportthrough the multi-donor DFSG trust fund. (Worldbank)

Inclusive Growth mengacu pada kecepatan dan pola pertumbuhan.Kedua aspek tersebut saling terkait. Laju pertumbuhan ekonomi tidakdiragukan lagi peranannya untuk mengurangi kemiskinan yang cukupbesar, dengan catatan pertumbuhan tersebut berkelanjutan dalam jangkapanjang, merata di semua sektor termasuk ketenagakerjaan. Definisi inimenyiratkan hubungan langsung antara faktor makro dan mikropertumbuhan.

E. PendidikanPendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat

mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegasdalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yangmenyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikutipendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3)menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakansuatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan danketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Sedangkan ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskananggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaranpendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatandaerah (APBD) untuk mememenuhi kebutuhan penyelenggaraanpendidikan nasional.

Aturan yang termuat dalam Ayat (4) tersebut menunjukkan betapapenting dan betapa prioritasnya bidang pendidikan di Indonesia. Sebanyak20 persen atau seperlima anggaran pemerintah pusat dan seperlima

10

anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk menyelenggarakanpendidikan.

F. Sumber Daya ManusiaSumber daya manusia adalah salah satu faktor penentu

produktivitas. Dalam ekonomi pengetahuan dan ketrerampilan pekerjadiperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sumber dayamanusia termasuk kecakapan yang dibentuk mulai masa anak-anak hinggadewasa.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia dibutuhkan guru,perpustakaan dan waktu pembelajaran yang dihabiskan oleh seorangpelajar. Dalam hal ini pelajar memegang peran sebagai pekerja dengan

tugas penting yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.Pelajar sebagai pekerja akan berperan dalam kegiatan produksi di masa

yang akan datang.

G. Pendapatan Per KapitaSalah satu komponen dari pendapatan nasional adalah pendapatan

per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduksuatu negara pada suatu masa tertentu. Suatu masyarakat dipandangmengalami pertambahan dalam kemakmuran apabila pendapatan perkapita terus menerus bertambah dari tahun ke tahun. Pendapatan perkapita dikatakan sebagai representasi kondisi ekonomi suatu negara.

11

METODE PENULISAN

Essay ini ditulis berdasarkan pengamatan terhadap alokasi APBN dalamkebijakan fiskal Indonesia. Penulis mencari data dari sumber yang terpercaya untukdikaji. Situs-situs pemerintah yang digunakan antara lain kementerian sekretariatnegara, kementerian keuangan, badan pusat statistik, dan bappenas. Penulis jugamengacu pada opini yang terverifikasi kebenarannya yang dilansir di media sosial(baca: kompasiana.com).

Pengolahan data menggunakan buku pegangan makroekonomi, sesuaidengan cakupan materi yang dibahas. Digunakan beberapa teori sebagai landasanberpikir penulis. Untuk memperluas wawasan dan gagasan, penulis menggunakanbuletin ekonomi yang dilansir oleh Bank Indonesia.

Dalam penulisan essay, penulis menggunakan metode pemaparan data.Penulis membahas dan mengkritisi serta mencari solusi dari data yang dipaparkan.Dalam pembahasan, penulis fokus kepada dua sektor untuk dijadikan perbandingan.Hal ini dimaksudkan agar argumentasi yang disampaikan semakin kuat dan terarahpada fokus yang dibahas.

12

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara berkembang. Sebagai negara yang berkembang,banyak aspek yang harus dibenahi. Salah satunya adalah manajemen keuangan.Seperti data yang dilansir oleh kemenkeu.go.id, pengeluaran negara dibagi untukbanyak sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan.

Disebutkan dalam UUD 1945, anggaran pendidikan untuk APBN sekurang-kurangnya 20%. Menurut data yang dipaparkan kementerian keuangan, persentaseanggaran pendidikan dalam kurun lima tahun terakhir mengalami kecenderunganpenurunan. Tahun 2009 anggaran mencapai 20,8 sedangkan pada tahun 2014anggaran tercantum 20,0. Menurut laporan semester satu APBN 2014, pendapatandan pembelanjaan negara mengalami masalah dikarenakan melemahnya nilai tukarmata uang rupiah terhadap dollar AS.

Di sisi lain yaitu sektor pembiayaan kementerian negara/lembaga, DPR RImengalami peningkatan anggaran dari 30,9 pada tahun 2013 menjadi 33,7 padatahun 2014. Melihat fakta ini timbul pertanyaan. Mengapa alokasi anggaranpendidikan menurun sedangkan untuk pembiayaan kementerian negara/lembagamengalami peningkatan?

Pada dasarnya, masih banyak sorotan sektor anggaran yang dirasa timpang.Penulis memfokuskan pada DPR dikarenakan krusialnya lembaga tersebut untukmasyarakat. Keputusan-keputusan yang disahkan oleh DPR akan berefek jangkapanjang. APBN sendiri juga dirancang oleh DPR dimana setiap tahun dievaluasiefisiensi dan seberapa penting alih alokasi anggaran. Apabila yang mengalami trenperbaikan hanya untuk kalangan aparatur negara bagaimana masyarakat bisa benar-benar merasakan adanya perubahan.

Lebih mencengangkan lagi, santer tersiar kabar kemewahan para anggotaDPR. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi wakil rakyat di Singapura yang benar-benar memposisikan diri sebagai wakil rakyat. Mereka menggunakan transportasiumum yang sama dengan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari, sertamenggunakan fasilitas umum lainnya tanpa merasa dirinya lebih eksklusif dariorang lain. Para wakil rakyat di Singapura berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk membantu rakyat, sehingga tidak ada

13

alasan untuk menggunakan rakyat sebagai batu loncatan kepentingan politiksemata.

Fakta lain menunjukkan, kondisi masyarakat berbanding terbalik denganwakilnya , DPR. Sebagai aparatur negara, gaji yang mereka dapatkan berbeda jauhdengan masyarakat biasa. Seiring dengan naiknya pertumbuhan ekonomi, gaji DPRjuga naik. Lebih mencengangkan lagi di dalam data Independent ParliamentaryStandards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF) terbaru,Indonesia berada di peringkat keempat dengan gaji anggota DPR paling besar didunia. Merujuk pada data IPSA dan IMF, Indonesia berada di peringkat keempatdengan jumlah gaji anggota DPR 18 kali lipat dari pendapat per kapita rata-ratapenduduk Indonesia.

Berikut ini adalah rincian sejumlah uang yang diterima oleh DPR, yang

dimuat dalam majalah Economist edisi 20-26 Juli 2013:

A. Gaji pokok dan tunjangan1. Rp 4.200.000 per bulan2. Tunjangan

Jabatan Rp 9.700.000 per bulan

Uang paket Rp 2.000.000 per bulan

Beras Rp 30.090 per jiwa per bulan Keluarga: suami/istri sebanyak 10% x Gaji Pokok Rp 420.000

per bulan. Anak sebanyak 25 x Gaji Pokok Rp 84.000 per jiwaper bulan

Khusus PPH, Pasal 21 Rp 2.699.813

B. Penerimaan lain-lain

1. Tunjangan kehormatan Rp3.720.000 per bulan2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000 per bulan3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.0004. Pansus Rp 2.000.000 per undang- undang per paket5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000 per bulan)6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000 per orang per periode

14

C. Biaya perjalanan1. Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing2. Uang harian:

Daerah tingkat I Rp 500.000 per hari

Daerah tingkat II Rp 400.000 per hari

3. Uang representasi:

Daerah Tingkat I Rp 400.000

Daerah Tingkat II Rp 300.000

(Keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dansebanyak-banyaknya 7 hari per sepekan untuk kunjungan kerjaper orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi pergabungan komisi)

D. Rumah jabatan1. Anggaran pemeliharaan

- RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000 per rumah per tahun- RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000 per rumah per tahun

2. Perlengkapan rumah lengkap

E. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman1. Biaya pengobatan oleh PT Askes

Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkatdari anggota yang bersangkutan.

Jangkauan pelayanan nasional:

Di provider di seluruh Indonesia yang ditunjuk termasukprovider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap.

2. Uang duka :

Wafat (3 bulan x gaji) Tewas (6 bulan x gaji)

3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000 per orang

15

F. Pensiunan

1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000 per bulan2. Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan

Bukan nominal yang kecil untuk ukuran pendapatan seorang DPR. Banyakfasilitas mewah yang seharusnya tidak tercantum dalam rincian penggajian.Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja, hal ini dirasa berlebihan. DPRberanggotakan 560 orang, dengan kata lain negara mengeluarkan Rp310.240.000.000 per tahun untuk penggajian anggota DPR.

Mirisnya, subsidi pendidikan baik berupa dana pengadaan dan perbaikansarana pembelajaran maupun biaya pendidikan, masih saja terhambat likuiditaspencairan dana. Hal ini menimbulkan efek baru dalam pelayanan fasilitaspendidikan. Masyarakat menjadi tidak antusias lagi dengan pendidikan karenaalasan biaya yang mahal.

Penulis memiliki sebuah pemikiran mengenai betapa besarnya biaya dariAPBN yang dianggarkan pemerintah untuk menggaji Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) Indonesia, yang notabene seringkali disorot oleh publik karena kinerja danpelayanan masyarakat yang tidak memuaskan. Di sisi lain sektor pendidikan yangsebenarnya sangat urgent untuk dikembangkan dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk masa depan Indonesia terkesan diremehkanoleh pemerintah.

Bukti nyata adalah kisah seorang karyasiswa DIKTI yang sedangmenempuh S2 di Australia nyaris dan saat ini tengah berurusan dengan hukum dinegara kanguru tersebut. Kasusnya adalah terlilit hutang untuk membayar SPP diMelbourne University yang seharusnya dibayarkan oleh DIKTI pada April 2014,setidaknya begitulah yang dia tulis di Kompasiana 17 September 2014.

Dalam tajuk berita yang lain, penulis menemukan sebuah artikelterverifikasi (teruji kebenarannya) dari Kompasiana yang mengkritisi sikap DPRyang tertidur saat sidang, lengkap beserta foto, serta rincian dana gaji DPR yangsangat membengkak, cukup untuk membiayai 100 pelajar Indonesia membayarUKT di jurusan kedokteran. Padahal, jika direnungkan baik-baik, pendidikan SDMmerupakan investasi penting untuk masa depan negara. Mengapa tidak mencobamengalihkan dana yang membengkak di sektor belanja pegawai ke pendidikan yang

16

jelas-jelas berguna bagi kemajuan peradaban suatu bangsa. Dalam buku PengantarEkonomi Makro oleh N. Gregory Mankiw, disebutkan bahwa Indonesia termasukdalam enam Negara Asia yang tingkat perekonomiannya tertinggi. Dengan prestasisedemikian rupa, akan tidak pantas apabila birokrasi pendidikan di Indonesiaseperti sekarang ini.

Sejatinya pendidikan adalah jembatan mobilitas sosial. Semakin tinggipendidikan, semakin besar mendapat kesempatan gaji yang lebih baik. Perbaikangaji identik dengan perbaikan kesejahteraan hidup.

Menguatkan pondasi dan menggali potensi layaknya membangun rumahyang kokoh dan menemukan timbunan emas di bawah rumah. Tujuan ini akandidapat melalui pendidikan. Demi kesuksesan mewujudkan pendidikan berkualitas,maka dibutuhkan dana lebih.

Didukung lagi dengan pernyataan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yangmenyatakan negara sekurang-kurangnya menganggarkan 20% dari APBN untuksektor pendidikan. Pendidikan merupakan sektor yang memang perlu diprioritaskannegara karena menyentuh langsung hak masyarakat, dan sangat terkait erat denganpembangunan sumber daya manusia masa depan. (Kementerian Sekretariat NegaraRepublik Indonesia, 2009)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Kementerian Sekretariat NegaraRepublik Indonesia, pendidikan adalah hal yang fundamental. Pendidikan adalahinvestasi yang penting dalam sumber daya manusia. Di negara berkembang, dimana sumber daya manusia berkualitas langka, perbedaan antara upah pekerjaterdidik dengan tidak terdidik biasanya besar. Oleh karena itu, pendidikan adalahsarana mobilitas sosial vertikal naik.

Pemerintah memegang peranan penting dalam pendidikan dengan produkyang dihasilkan, kebijakan pemerintah. Menyediakan sekolah yang baik danmendorong populasi penduduk untuk mengenyam pendidikan adalah wewenangpemerintah.

Investasi pendidikan dalam bentuk sumber daya manusia membutuhkanpengorbanan biaya yang ditanggung oleh negara. Akan tetapi pengorbanan ini akanmemperoleh manfaat di masa yang akan datang dalam rangka mempercepatpertumbuhan ekonomi antara lain :

17

1. Manajemen perusahan-perusahaan modern yang dikembangkansemakin efisien

2. Penggunaan teknologi modrn dalam kegiatan ekonomi dapat lebihcepat berkembang

3. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan daya pemikiranmasyarakat

4. Berbagai pakar, tenaga ahli dan tenaga terampil yang diperlukanberbagai kegiatan ekonomi dapat disediakan.

Pendidikan adalah investasi tidak terlihat yang akan dirasakan di masadepan. Negara bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Adanya perubahankebijakan dan inovasi datangnya dari sumber daya manusia. Dengan kata lainsumber daya manusia yang berkualitas adalah aset bagi perbaikan masa depan suatunegara. Andil yang diberikan sangat besar. Bayangkan saja jika 50% sajamasyarakat Indonesia yang produktif berpendidikan, dampak yang diberikan akanbesar. Masalah-masalah seperti pengangguran dan kriminalitas akan secarabertahap berkurang. Kreativitas dan ide-ide segar berlandasan dan logis untukditerapkan dengan mudah dijumpai.

Gaji DPR yang cukup besar apabila dikurangi jatah sebesar 25 % dandialihkan untuk sektor pendidikan, berapa banyak anak yang merasa terbantu,infrastruktur yang dibenahi, pengadaan pendidikan di daerah 3T (terdepan,tertinggal,terluar). Berdasarkan penjelasan di atas penulis beranggapan bahwa alihalokasi anggaran salah satu solusi terbaik yang ditawarkan sebagai usahapemerataan kesejahteraan bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia.

18

DAFTAR PUSTAKA

Mankiw,N.Gregory; Quah,Euston dan Wilson,Peter. 2014. Pengantar EkonomiMakro. Jakarta: Salemba Empat.

Sukirno,Sadono. 2011. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta:Rajawali Pers.

Surjaningsih, Ndari; Utari, G. A. Diah dan Trisnanto, Budi. Dampak Kebijakan

Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. Buletin Ekonomi Moneter danPerbankan, April 2012.

Maipita, Indra; Jantan, M.D dan Razak, Nor Azam Abdul. Dampak Kebijakan

Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia.

Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2010.Ferdinand, Daniel. Kami Membayar Anda Rp 554.000.000 Pertahun Plus.. Plus

Bukan untuk Tidur. 30 September 2014.

http://politik.kompasiana.com/2014/08/31/kami-membayar-anda-rp-554000000-pertahun-plus-plus-bukan-untuk-tidur-676256.html.

Hanafi. Sebuah Drama di Akhir Perjalanan Studi dengan Beasiswa DIKTI. 30

September 2014. http://edukasi.kompasiana.com/2014/09/17/sebuah-drama-di-akhir-perjalanan-studi-dengan-beasiswa-dikti-679475.html

Undang-Undang Dasar 1945UU No. 17 tahun 2003

http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/laporan-pemerintah-tentang-pelaksanaan-apbn-semester-i-tahun-2014 (diakses pada tanggal 2 Oktober 2014)

http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/athumbs/apbn/PENDIDIKAN.pdf (diaksespada tanggal 2 Oktober 2014)

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3647(diakses pada tanggal 2 Oktober 2014)

Keppres No. 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 29 Tahun2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat T.A. 2014

www.bps.go.id (diakses pada tanggal 30 September 2014)perpustakaan.bappenas.go.id (diakses pada tanggal 2 Oktober 2014)repository.widyatama.ac.id (diakses pada tanggal 2 Oktober 2014)