MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2017

EKSPOSE POKOK POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN KAMPAR

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai

anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja

dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan

demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan

negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan

golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat

yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi

kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.”

SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD (Pasal 157UU 23/2014)

Kewajiban Anggota DPRD

a. .................... i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui

kunjungan kerja secara berkala;

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

masyarakat; dan

k. ....................

Pasal 161 UU 23/2014

Menjaring Aspirasi

pada Dapil

Menyiapkan

Laporan Reses

Disampaikan

Dalam Paripurna

4

D P R D KEPALA DAERAH

PEMBENTUKAN

PERDA

ANGGARAN

PENGAWASAN

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

PELAPORAN

P-JAWABAN

APBD

PENGAWASAN

Pasal 149 Pasal 284

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten terlibat secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan dilibatkannya DPRD dalam pembahasan sejak awal, diharapkan dapat memberikan masukan berupa aspirasi masyarakat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang dihasilkan/didapatkan pada saat melaksanakan reses maupun kunjungan kerja ke daerah.

SELANJUTNYA PADA KESEMPATAN INI SAYA AKAN MENYAMPAIKAN POKOK POKOK PIKIRAN DPRD SEBAGAI

BERIKUT ;

PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN DPRD MENGENAI ARAH PRIORITAS PEMBANGUNAN RUMUSAN USULAN KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN YANG

BERSUMBER DARI HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM TERBAHAS DALAM MUSRENBANG DAN AGENDA KERJA DPRD UNTUK TAHUN 2018 YANG TELAH

KAMI BUAT SEBAGAI TINDAKLANJUT DARI ASPIRASI MASYAKAT KABUPATEN KAMPAR YANG BARANG TENTU DISESUAIKAN DENGAN VISI DAN MISI BUPATI KAMPAR TERPILIH

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

DAPAT KITA WUJUDKAN MELALUI ; PENYEDIAAN ANGGARAN DALAM APBD SEBESAR 20% UNTUK

PENDIDIKAN. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN BAIK

FORMAL ATAUPUN INFORMAL SECARA MERATA SAMPAI KE KACAMATAN.

PEMBERIAN BEA SISWA TERHADAP SISWA/MAHASISWA YANG

BERPRESTASI. PEMBAGIAN ANTARA JURUSAN AGAMA DENGAN JURUSAN

UMUM . PENYEBARAN GURU RELATIF KURANG MERATA DAN JUMLAH

GURU STUDI SAINT YANG MASIH BELUM MENCUKUPI.

PEMBANGUNAN YANG BISA MEMENUHI

KEBUTUHAN MASA KINI DENGAN TIDAK

MENGORBANKAN HAK PEMENUHAN GENERASI

YANG AKAN DATANG.

PEMBANGUNAN YANG MEMPERHATIKAN

EKOSISTEM , SEHINGGA KEBERADAAN EKOSISTEM

TETAP TERJAGA DAN KUALITAS LINGKUNGAN

TIDAK MENGALAMI PENURUNAN.

BIDANG SUMBER DAYA ALAM

BIDANG PEMUKIMAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

PERLU MERESPON SETIAP USULAN DARI MUSRENBANG

DESA SAMPAI MUSRENBANG KABUPATEN DALAM BENTUK

KEGIATAN YANG NYATA.

PERLUNYA PENYEDIAAN JARINGAN AIR BERSIH DAN TANKI

AIR BERSIH PADA DAERAH PINGGIRAN.

MASIH BANYAKNYA PERUMAHAN PENDUDUK YANG BELUM

MEMENUHI SYARAT RUMAH SEHAT/RUMAH LAYAK HUNI.

KAMI JUGA MINTA AGAR SETIAP ASPIRASI MASYARAKAT

YANG KAMI DAPAT DARI DAERAH PEMILIHAN KAMPAR 1

SAMPAI DENGAN 6 SELAMA RESES AGAR JADI PERHATIAN,

KARENA SEMUA ITU ASPIRASI MURNI YANG KAMI

DAPATKAN DARI MASYARAKAT DARI 21 KECAMATAN.

BIDANG PEMERINTAHAN

UNTUK BIDANG PEMERINTAHAN DAPAT SAYA SAMPAIKAN, DISEBABKAN MENINGKATKANYA JUMLAH PENDUDUK DAN JAUHNYA AKSES MENUJU IBU KOTA KABUPATEN, PERLU ADANYA PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS, SEPERTI DARI RAWAT INAP MENJADI RUMAH SAKIT TIPE D ATAU C.

PERLU PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH DAERAH KEPADA STAKE HOLDERS TERKAIT DAN MASYARAKAT DENGAN MENERAPKAN PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PROFESIONALITAS.

BIDANG PEMUKIMAN, SARANA DAN

PRASARANA WILAYAH

PERLU MERESPON SETIAP USULAN DARI MUSRENBANG

DESA SAMPAI MUSRENBANG KABUPATEN DALAM

BENTUK KEGIATAN YANG NYATA.

KAMI JUGA MINTA AGAR SETIAP ASPIRASI MASYARAKAT

YANG KAMI DAPAT DARI DAERAH PEMILIHAN KAMPAR 1

SAMPAI DENGAN 5 SELAMA RESES AGAR JADI

PERHATIAN, KARENA SEMUA ITU ASPIRASI MURNI YANG

KAMI DAPATKAN DARI MASYARAKAT DARI 21

KECAMATAN.

13

BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DALAM PANDANGAN KAMI EKONOMI KERAKYATAN YANG ADA SAAT INI SUDAH BAIK AKAN TETAPI PERLU PENINGKATAN ILMU PENGALAMAN DAN WAWASAN.

ADA BAIKNYA PEMERINTAH MELAKUKAN POLA

PENDAMPINGAN DAN PENYERTAAN MODAL. PERLU MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA LOKAL PADA

PERUSAHAAN- PERUSAHAAN YANG ADA DI KABUPATEN KAMPAR. PEMBANGUNAN HARUS SELALU MEWUJUDKAN KEPENTINGAN

MASYARAKAT. PEMBANGUNAN HARUS SELALU BERKELANJUTAN UNTUK

MENINGKATKAN MUTU HIDUP SEGALA ASPEK TERMASUK AGAMA, FISIK ROHANI DAN BUDAYA.

• AGAR PROGRAM/KEGIATAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH TEREALISASI DENGAN

OPTIMAL, MAKA PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN

DAERAH MUTLAK MENDAPAT PERHATIAN.

• SUMBER PENDAPATAN DAERAH DARI PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD) MENGENAI PAJAK DAERAH PERLU

PENGELOLAANNYA DILAKUKAN OLEH APARATUR

PEMERINTAH DAERAH SECARA PROFESIONAL DAN

RASIONAL.

• HAL ITU DIKARENAKAN : PAJAK DAERAH SEBAGAI

SUMBER PENDAPATAN DAERAH MASIH MENJADI

PRIMADONA PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN

KAMPAR.

SARAN

• SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, TUGAS DPRD ADALAH

MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT, MAKA DALAM

PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR, DIHARAPKAN DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAMPAR TETAP MENJADI

PERHATIAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR. OLEH

KARENA ITU, MELALUI AJANG MUSRENBANG INI, PEMERINTAH

KABUPATEN KAMPAR DAPAT MEREALISASIKAN DALAM SETIAP

APBD.

• SUMBER PENDAPATAN DAERAH DARI DANA PERIMBANGAN YANG

PERLU DIPERJUANGKAN DENGAN PROAKTIF YAITU DANA BAGI

HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK DAN DANA ALOKASI

UMUM, SEHINGGA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KAMPAR

BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA DAN JUGA

MEMPERJUANGKAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN AGAR

DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN DI KABUPATEN KAMPAR SEMAKSIMAL

MUNGKIN.

LANJUTAN

Kami berkeyakinan, bahwa pelaksanaan

musrenbang RKPD Tahun 2017 yang diprakarsai

oleh eksekutif mampu mewujudkan kesamaan

pandang dan pemahaman terkait kebijakan dan

prioritas pembangunan Kabupaten Kampar

Tahun 2017 serta menjadi komitmen bersama

dalam mengimplementasikan perencanaan

pembangunan tersebut dengan tetap

memperhatikan sinergitas perencanaan

pembangunan.

TERIMA KASIH