Hambatan- hambatan dalam perdagangan Internasional Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, demikian halnya negara. Setiap negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya agar dapat hidup makmur dan sejahtera. Kerja sama dalam bentuk hubungan dagang antarnegara sangat dibutuhkan oleh setiap negara. Hal ini disebabkan setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Selain itu, juga disebabkan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki, iklim, letak geografis, jumlah penduduk, pengetahuan, dan teknologi. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan munculnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, namun juga negara berkembang. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan melakukan perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor impor, negara maju akan memperoleh bahan-bahan baku yang dibutuhkan industrinya sekaligus dapat menjual produknya ke negara-negara berkembang. Sementara itu, negara berkembang dapat mengekspor hasil-hasil produksi dalam negeri sehingga memperoleh devisa. Negara berkembang juga membutuhkan pinjaman dalam bentuk investasi dan modal yang dapat diperoleh dari negara-negara maju. Devisa dan pinjaman dalam bentuk investasi dan modal ini dapat digunakan negara berkembang untuk memajukan perekonomian dalam negerinya. Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan perdangangan antara lain: 1. Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. Istilah Bea Cukai terdiri dari 2 kata: bea dan cukai. Meski secara harfiah mirip, secara istilah keduanya memiliki arti masing-masing. Kita mulai dari bea. Berasal dari bahasa Sansekerta, bea berarti ongkos. Bea dipakai sebagai istilah ongkos barang yang keluar atau masuk suatu negara, yakni bea masuk dan bea keluar. Instansi pemungutnya disebut pabean. Hal-hal yang terkait dengannya disebut kepabeanan. Nah, secara istilah, kepabeanan berarti segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang antar negara. Secara filosofis dan historis memang demikian.Filosofi adanya pabean memang pengawasan. Naluri pertahanan suatu negara atau entitas kekuasaan tentu akan melakukan pengawasan terhadap apapun yang masuk ke dalam wilayahnya. Tentu sang penguasa tidak ingin di wilayah kekuasaannya dimasuki barang-barang yang dapat mengancam kekuasaannya. Senjata atau mesiu misalnya. Atau barang yang dapat meracuni masyarakatnya, seperti alkohol atau candu. Dalam pada itu, sang penguasa juga ingin menciptakan stabilitas ekonomi, dengan kontrol pasar, sekaligus meraup pendapatan. Di sinilah bea dipungut. Kesemuanya, tentu, demi melindungi kepentingan nasional masing-masing.Fungsi filosofis historis tadi tetap dipakai hingga kini di seluruh dunia. Dengan tetap bertujuan melindungi kepentingan nasional masing-masing, ada negara yang lebih menggunakan pabean sebagai alat pertahanan, ada yang cenderung ke finansial. Oleh karenanya, banyak negara yang menjadikan pabean sebagai institusi militer atau keamanan, tak sedikit pula yang menjadikannya di bawah departemen yang mengurusi keuangan. Di AS, pabean di bawah Homeland Security Department. Di Hongaria, pabean adalah bagian dari militer. Yang di bawah keuangan contohnya di negara kita sendiri. Namun mayoritas, termasuk yang beraliran keuangan, pabean selalu dibekali kemampuan pertahanan negara atau penegakan hukum. Mungkin terkecuali pabean Singapura.Karena dilahirkan dari rahim pertahanan yang bernafaskan pengawasan, pabean (Indonesia) semestinya memang tidak melulu dibebani target-target pemasukan keuangan negara. Pabean harus lebih dikonsentrasikan untuk menjaga pintu negara dari barang-barang yang mengancam kepentingan nasional.2. Kuota. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Kuota adalah pembatasan secara fisik terhadap barang-barang yang diperdagangkan secara Internasional. Kuota impor adalah pembatasan jumlah fisik yang masuk ke dalam negeri dan Kuota ekspor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Sama halnya dengan tarif, Kuota juga di bagi menjadi beberapa bagian, antara lain : Absolute atau Unilateral Kuota adalah pembatasan yang hanya di lakukan untuk negara sepihak, tidak melalui persetujuan dengan negara lain. Negotiated atau Bilateral Kuota adalah Kuota yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan persetujuan dengan 2 negara atau lebih. Tarif Kuota adalah gabungan antara tarif dan Kuota. Suatu barang yang dimasukkan ke dalam negeri melebihi jumlah yang telah ditargetkan, maka tarifnya akan menjadi lebih mahal.Mixing Kuota adalah pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpit pada proporsi tertentu dalam memproduksi barang.3. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain. 4. Muatan lokal.

5. Kualitas Sumber Daya yang Rendah Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Mengapa? Karena jika sumber daya manusia rendah,maka kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional.

6. Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabilamembayarnya dilakukan secara langsung akan mengalami kesulitan. Selain itu, juga mempunyai risiko yang besar. Oleh karena itu negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, akan tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer ataumenggunakan L/C.

7. Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.

8. Terjadinya Perang Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kelesuan. Sehingga hal ini dapatmenyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat.

9. Adanya Organisasi-Organisasi Ekonomi Regional Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasiorganisasi ekonomi. Tujuan organisasi-organisasi tersebut untuk memajukan perekonomian negara-negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negaranegaraanggota. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan.

10. Peraturan administrasi. Peraturan Administarsi adalah Hukum mengenai pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.11. Politik dumping Politik Dumping adalah bilamana menjual suatu barang yang dinilainya lebih tinggi dari harga beli, bila dijual di luar negeri maupun dalam negeri tetap mendapat untung. Adapun beberapa motif dari Politik Dumping, yaitu antara lain:1. Barang-barang yang diminati oeh negara asal, supaya dapat terjual di luar negeri.2. Berebut pasaran Luar negeri.3. Memperkenalkan suatu produk dalam negri ke negara lain.

12. Perbedaan mata uangPada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antarnegara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional..Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea. Argumen untuk hambatan perdangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika. Di Indonesia, hambatan perdagangan banyak digunakan untuk membatasi impor pertanian dari luar negeri untuk melindungi petani dari anjloknya harga loka

Pengertian / Definisi Ekspor dan Impor Serta KegiatannyaKegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain disebut ekspor, sedangkan kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain disebut impor, kegiatan demikian itu akan menghasilkan devisa bagi negara.Devisa merupakan masuknya uang asing kenegara kita dapat digunakan untuk membayar pembelian atas impor dan jasa dari luar negeri.Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan,tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat.A. Produk ekspor dan impor dari negara IndonesiaSecara umum produk ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi dua yaitu barang migas dan barang non migas. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Barang non migas adalah barang-barang yangukan berupa minyak bumi dan gas,seperti hasil perkebunan,pertanian,peternakan,perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas.1. Produk ekspor IndonesiaProduk ekspor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri dan begitupun juga jasa.a. Hasil PertanianContoh karet, kopi kelapa sawit, cengkeh,teh,lada,kina,tembakau dan cokelat.b. Hasil HutanContoh kayu dan rotan. Ekspor kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti mebel.c. Hasil PerikananHasil perikanan yang banyak di ekspor merupakan hasil dari laut. produk ekspor hasil perikanan, antara lain ikan tuna, cakalang, udang dan bandeng.d. Hasil PertambanganContoh barang tambang yang di ekspor timah, alumunium, batu bara tembaga dan emas.e. Hasil IndustriContoh semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi.f. JasakebijakanPemerintah menyiapkan dua regulasi untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang terjadi sepanjang tahun ini. Defisit transaksi berjalan disebabkan oleh besarnya total impor dibanding ekspor.Guna mengurangi arus impor, Kementerian Keuangan akan mengeluarkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yakni tentang Pengenaan PPh Pasal 22 Atas Impor Barang Tertentu, dan Fasilitas Pembebasab dan Pengembalian Bea Masuk atas Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE).Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, dua regulasi tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut regulasi yang telah dikeluarkan sebelumnya sebagai bagian dari kebijakan ekonomi untuk memberikan stimulus nasional. Kali ini, kebijakan tersebut diperlukan untuk merespon tekanan pada neraca perdagangan dengan cara meredam impor barang-barang tertentu."Ini membuat ekspor impor menjadi simpel," kata Chatib di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Senin (9/12).Adapun pokok dari kebijakan tersebut adalah, menyesuaikan tarif pemungutan PPh 22 atas impor barang-barang tertentu dari semulau 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Kriteria impor barang tertentu yang menjadi sasaran pengenaan tarif PPh 22 impor yang lebih tinggi adalah bukan barang yang digunakan untuk industri dalam negeri untuk menjaga produksitvitas industri dalam negeri, dan merupakan barang konsumtif dengan nilai impor yang signifikan dan tidak memberikan dampak besar kepada inflasi.Selanjutnya, berdasarkan kriteria di atas, barang impor yang terkena tarif PPh 22 impor yang lebih tinggi meliptuti 502 jenis barang berdasarkan kode Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Kelompok barang tersebut meliputi antara lain elektronik dan handphone, kendaraan bermotor (kecuali CKD/IKD, Hibrid/Listrik, dan kendaraan berpenumpang lebih dari sepuluh), tas, baju, alas kaki, dan perhiasan termasuk parfum serta furniture, perlengkapan rumah tangga dan mainan.Adapun dampak yang diharapkan dari PMK ini, lanjut Chatib, adalah untuk pengendalian impor atas barang tertentu, penurunan tenakan defisit neraca perdagangan serta mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan produksi barang sebagai subtitusi impor barang. "Sekarang pengenaan PPh 22 sebesar 7,5 persen berlaku untuk semua importir yang masuk kelompok. Tidak ada pembedaan perlakuan terhadap importir yang memiliki API atau tidak memiliki," ungkapnya.Selain itu dalam rangka mendorong ekspor, mengurangi defisit neraca perdagangan, memperkuat daya saing perusahaan, dan meningkatkan investasi terutama pada sektor-sektor industri yang melakukan kegiatan ekspor, perlu diberikan stimulus fiskal dan optimalisasi otomasi pada pelayanan/pengawasan/perizinan atas fasilittas pembebasan dan pengembalian bahan baku yang diimpor untuk diproduksi dengan tujuan dieskpor atau yang lebih dikenal dengan fasilitas KITE.Pokok-pokok kebijakan yang mengalami perubahan adalah penambahan jenis insentif fiskal. Perubahan kebijakan dibidang fiskal yaitu adanya fasilitas pembebasan yang sebelumnya hanya mendapatkan fasilitas bea masuk, saat ini ditambah dengan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut.Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan kemudahan dibidang perizinan dan pelayanan fasilitas KITE meliputi penyederhanaan persyaratan dan penerapan otomasi pengajuan perizinan untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian, perluasan objek fasilitas yaitu meliputi semua bahan baku dan bahan penolong yang digunakan untuk proses produksi dalam rangka ekspor sehingga dapat mengurangi biaya produksi perusahaan.Kemudian, penyederhanaan prosedur pelayanan impor dan ekspor di mana dimungkinkan mengimpor barang KITE bersama-sama dengan barang impor non KITE serta mengekspor barang KITE bersama-sama dengan barang ekspor perusahaan KITE lainnya sehingga dapat diharapkan mengurangi biaya dan waktu impor/ekspor.Dua regulasi ini, lanjut Chatib, masih menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan dipastikan akan berlaku 60 hari sejak aturan tersebut diundangkan. "Sekarang masih menunggu pengesahan dari Kemenkumham," jelasnya.Sementara itu, Menteri Perindustrian MS. Hidayat mengatakan pihaknya telah melakukan dialog bersama 1500 perusahaan eksportir guna membahas regulasi tersebut. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari jalan keluar atas defisit neraca transaksi berjalan dan merumuskannya dalam regulasi."Kita sudah melakukan dialog denga 1500 eksportir untuk mencari jalan keluar permasalahan defisit current account. Hasilnya dengan cara membuat regulasi yang tidak menghambat tapi sangat terseleksi dan mendorong," kata Hidayat.Salah satu pokok kebijakan tersebut adalah menghilangkan restitusi atau pajak impor barang yang bisa diambil kembali saat proses ekspor barang jadi. Sektor maufaktur akan terbantu atas regulasi tersebut. Tentunya, lanjutnya, akan meningkatkan ekspor.E. Kebijakan dalam Perdagangan InternasionalSetiap negara akan melindungi perekonomian di dalam negerinya dan pengaruh pelaksanaan perdagangan internasional. OIeh karena itu, ada beberapa kebijakan yang akan diarnbil oleh setiap negara. Kebijakan ini berkaitan dengan proteksi (perlindungan) industri dalam negeri karena pengaruh perdagangan internasional tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut, antara lain tarif, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, premi, diskriminasi harga, dan dumping.1. TarifTarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang yang melewati baras suatu negara. Tarif dapat dikenakan terhadap barang impor ataupun ekspor. Akan tetapi, dalam analisis ekonomi, tarif impor lebih penting dan pada tarifekspor.Ada beberapa macam penggolongan tarif, antara lain sebagai berikut :a. Bea ekspor (export duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain.b. Bea transito (transit duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang hanya melewati negara tersebut karena tujuan akhirnya negara lain (sebagai transit).c. Bea impor (impor duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang masuk dalam daerah pabean suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.Pembebanan tarifatas suatu barang dapat menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang yang dikenai tarif tersebut. Pengenaan tarif terhadap barang-barang impor biasanya ditujukan Untuk melindungi produksi barang sejenis yang dihasilkan di dalam negeri.Pengaruh pembebanan terhadap harga barang impor dapat digambarkan dalam kurva berikut :

Keterangan :OP merupakan harga produsen di luar negeri sebelum ada pembebanan tarifOQ1 merupakan jumlah produksi dalam OQ4 negeri besarnya konsumsi dalam negeriQ1Q4besarnya impor barang-barang dan luar negeri PP1merupakan besarnya tarif atas barang impor OP1besarnya harga barang di dalam negeri setelah adanya tarif imporSetelah adanya tanif produksi dalasn negeri dapat bersaing dengan barang impor. Harga barang-barang impor menjadi mahal, sehingga produksi dalam negeri meningkat Q1Q2. Karena harga barang impor yang mahal, konsumen mengurangi konsumsinya sebesar QO4. Luas segi empat GHIJ merupakan penerimaan pemerintah dan tarif barang-barang impor.

2. KuotaKuota adalah pembatasan jumlah barang yang boleh masuk (kuota impor) dan jumlah barang yang boleh keluar (kuota ekspor). Kuota yang diterapkan oleh pemerintah biasanya dilakukan dengan cara memperkenankan impor ataupun ekspor suatu barang dengan jumlah yang dibatasi.

a. Kuota ImporBeberapa jenis kuota impor, antara lain sebagai berikut :1) Absolute atau unilateral quota adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dan negara lain.2) Negotiated atau bilateral quota adalah kuota yang besar kecilnya ditenrnkan berdasarkan Perjanjian antara dua negara atau lebih yang terlibat dalam perdagangan.3) Tarif quota adalah gabungan antara tarif dan kuota. Untuk barang-barang tertentu jumlahnya dibedakan dan diizinkan masuk atau keluar tetapi dikenakan tarif yang tinggi.4) Mixing quota adalah pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor dengan proporsi tertentu dalam rangka melaksanakan produksi barang akhir. Pembatasan mi bertujuan mendorong perkembangan industri di dalam negeri.Adanya kuota impor berarti barang-barang impor di pasaran tersedia terbatas. Hal tersebut berarti barang-barang sejenis yang dihasilkan di dalarn negeri dapat bersaing. Jika digambarkan dalam bentuk kurva akan tampak seperti berikut :

Keterangan :QQ1besarnya produksi dalam negeri sebelum ada kuota imporQQ4besarnya konsumsi dalam negeri sebelum ada kuota imporQ1Q1besarnya impor barang dan luar negeri sebelum ada kuota imporOP harga barang sebelum ada kuota imporQ2Q3besarnya impor barang yang diperkenankan pemerintah setelah kuota OP1 harga barang dalam negeri setelah adanya kuota impor OQ2 besarnya produksi dalam negeri setelah adanya kuota impor OQ3 besarnya konsumsi setelah adanya kuota imporSegiempat BCEF keuntungan yang diperoleh pedagang pengimpor setelah adanya kuota.

b. Kuota EksporKuota ekspor yang diterapkan oleh setiap negara memiliki beberapa tujuan , antara lain :1) mencegah barang-barang yang penting agar tidak jatuh ke negara yang dianggap berbahaya;2) menjamin ketersediaan barang di dalam negeri dalam jumlah yang cukup;3) mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.Kuota ekspor biasanya dikenakan terhadap bahan mentah yang merupakan komoditas perdagangan penting.

3. Larangan EksporLarangan ekspor adalah kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional yang tidak memperbolehkan ekspor barang dan dalam ke luar wilayah pabean suatu negara. Misalnya, ekspor pasir laut Indonesia ke Singapura dilarang karena menimbulkan kerusakan Iingkungan yang merugikan negara.

4. Larangan ImporLarangan impor merupakan kebalikan dan larangan ekspor, yaitu suatu kebijakan dalam perdagangan dengan cara melarang membeli barang dan luar negeri untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri. Misalnya, larangan mengimpor beras, bawang putih, dan gula pasir. Jika barang-barang (komoditas) tersebut tidak dilindungi, petani padi, bawang, dan tebu akan mendenita kerugian yang besar.Apabila digambarkan dalam bentuk kurva, pengaruh larangan impon terhadap harga barang akan tampak seperti berikut :

Keterangan :OQbesarnya produksi dalam negeri sebelum ada larangan imporQ1Q3besarnya impor barang sebelum ada laranganOQ3besarnya konsumsi barang sebelum ada larangan imporOPtingkat harga barang sebelum ada larangan imporOQ2besarnya produksi dalam negeri setelah ada larangan imporOQ2besarnya barang setelah ada larangan impor karena tidak ada barang impor di pasar (impor = 0)OP1tingkat harga barang setelah ada larangan imporDengan adanya larangan impor, produsen dalam negeri dapat menjual barang lebih banyak dan dengan harga yang Iebih tinggi.

5. SubsidiSubsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau pun mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dengan subsidi, harga jual suatu barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Maksud diberikannya subsidi adalah agar para produsen dalam negeri menjual barangnya dengan harga yang lebih murah sehingga bisa bersaing dengan barang-barang impor. Subsidi ini dapat berupa a. uang yang diberikan secara Iangsung (nominal rupiah);b. subsidi per unit produksi.Pengaruh subsidi biaya produksi dalam negeri terhadap barang-barang impor dapat digambarkan dalam kurva berikut.

Keterangan :QQ2Besarnya produksi dalam negeri sebelum ada subsidiQ1Q3Besarnya impor barang sebelum ada subsidi untuk produksi dalam negeriOQ3Besarnya konsumsi barang di dalam negeriOPTingkat harga sebelum ada subsidiBCBesarnya subsidi yang diberikan pemerintah sehingga kurva penawaran bergeser dari So ke SOQ2Besarnya produksi dalam negeri setelah adanya subsidiQ2Q3Besarnya impor barang setelah ada subsidi untuk produksi dalam negeriPP1BCBesarnya subsidi total yang diberikan kepada produsen dalam negeriSetelah ada subsidi, harga barang tetap sebesar OP dan jumlah konsumsi barang juga tetap sebesar OQ2.6. PremiPremi dalam kebijakan perdagangan internasional berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan daiam meningkatkan ekspornya. Misalnya, penghargaan untuk kualitas barang yang memenuhi standar kualitas ekspor, penyederhanaan prosedur ekspor, biaya ekspor yang murah, dan penyediaan fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai.

7. Diskriminasi Harga dan Dumping Salah satu kebijakan dalam perdagangan inrernasional yang cukup banyak mendapar sorotan adalah dumping. Kebijakan ini merupakan salah satu benruk diskriminasi harga. Suaru negara dikatakan melakukan damping jika mengekspor hasil produksinya ke suatu negara dengan harga yang lebih rendah daripada harga di dalam negeri.Misalnya, Jepang menjual mobil-mobilnya ke Indonesia dengan harga yang murah, padahal harga mobil dengan merek dan tipe yang sama di Jepang sendiri harganya mahal. Kebijakan menaikkan harga di dalam negeri ini biasanya dirujukan unruk menutupi kerugian yang mungkin terjadi di luar negeri.Dalam menjalankan kebijakan ini, harus memenuhi persyararan-persyararan rerrenru, anrara lain sebagai berikut :a. Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada di luar negeri atau dengan kata lain bahwa kurva permintaan di dalam negeri relatif kurang elastis dibandingkan dengan luar negeri yang keadaan pasarnya persaingan sempurna.b. Konsumen di dalam negeri tidak dapat membeli barangnya dan luar negeri.

F. DevisaDevisa merupakan total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Dengan memerhatikan pengertian devisa, yaitu kekayaan terhadap negara lain maka devisa mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :1. sebagai alat pembayaran luar negeri;2. sebagai jaminan utang;3. sebagai jaminan impor;4. alat ukur kemampuan negara dalam melakukan transaksi internasional.Sumber-sumber devisa berasal dan penerimaan Jun negeri, antara lain sebagai berikut :1. penerimaan hasil minyak dan gas bumi;2. pinjaman luar negeri;3. jasa pengangkutan ke luar negeri;4. penerimaan bunga obligasi asing;5. pengirirnan tenaga kerja Indonesia (TIC) ke luar negeri;6. penjualan kayu hutan ke luar negeri.Besarnya cadangan devisa suatu negara dapat diketahui melalui neraca pembayaran internasional (balance of payment). Makin besar cadangan devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara, makin besar Icemampuan negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan makin kuat pula nilai mata uang negara tersebut. Cadangan devisa dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut :1. Cadangan devisa resmi atau official foreign exchange reserve, yaitu cadangan devisa milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditatausahakan oleh Bank Indonesia.2. Cadangan devisa nasional atau country foreign exchange reserve, yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan, atau lembaga terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional (termasuk miik bank umum nasional).Beberapa kebijakan pengaruran sistem devisa yang pernah dilaksanakan di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem Devisa KontrolSistem in diterapkan di Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 1964. Pada wakru direrapkan undang-undang ini, devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa umum (DU). Sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini, setiap perolehan devisa wajib diserahkan kepada negara.

2. Sistem Devisa SemikontrolSistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu No. 64 Tahun 1970. Perolehan DHE wajib diserahkan kepada Bank Indonesia dan penggunaannya juga harus mendapat izin dari Bank Indonesia, sementara untuk DU dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Administrasi perolehan dan penggunaan DHE dilanjutkan oleh Bank Indonesia, sementara Lalu lintas devisa untuk jenis DU mulai tidak dapat diadministrasikan dan dipantau secara baik.

3. Sistem Devisa BebasSistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan PP No. 1 Tahun 1982. Dengan peraturan ini, setiap penduduk dapat bebas memiliki dan menggunakan devisa. Hal itu berlaku untuk semua jenis devisa, baik bentuk DHE maupun DU. Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan tujuan penggunaannya. Kebebasan sistem devisa ini kemudian diartikan sistem devisa tidak wajib lapor.

4. Penegasan Sistem Devisa BebasUndang-Undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang diberlakukan pada tanggal 17 Mel 1999. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban bagi setiap penduduk untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, baik secara Iangsung maupun melalui pihak lain yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Diatur pula kewenangan Bank IndonesIa unruk menetapkan ketentuan atas berbagai jenis nansaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan devisa di Indonesia.Jika dibuatkan bagannya, penerapan sistem devisa yang pernah berlaku di Indonesia, seperti disamping.Perkembangan Ekspor NonMigas (Komoditi) Periode : 2009-2014(Nilai : Juta US$) NOHSUraian20092010201120122013Trend(%) 2009-2013Perub.(%) 2013/2012Peran.(%) 2013Jan-PebPerub.(%) 2014/2013Peran.(%) 2014

20132014

1.27BAHAN BAKAR MINERAL13.934,018.725,727.444,126.407,824.780,316,13-6,1616,534.187,23.563,9-14,8914,93

2.15LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI12.219,516.312,221.655,321.299,819.224,912,45-9,7412,823.610,73.252,4-9,9213,62

3.40KARET DAN BARANG DARI KARET4.912,89.373,314.352,210.475,29.394,215,12-10,326,271.564,61.393,3-10,955,84

4.85MESIN/PERLATAN LISTRIK8.020,410.373,211.145,410.764,810.438,45,80-3,036,961.782,01.605,6-9,906,73

5.26BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM5.804,88.148,07.342,65.082,66.544,1-2,2928,754,37922,9300,9-67,401,26

6.84MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK4.721,74.986,75.749,56.103,15.968,56,94-2,213,98924,61.053,713,974,41

7.48KERTAS/KARTON3.357,34.186,24.169,43.937,23.756,61,65-4,592,51584,9622,36,382,61

8.62PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN3.132,83.611,04.149,73.749,23.906,24,904,192,61686,5693,10,972,90

9.29BAHAN KIMIA ORGANIK1.672,42.690,13.815,92.811,52.760,211,03-1,821,84427,1589,538,022,47

10.74TEMBAGA2.367,13.305,83.810,71.886,21.737,6-11,13-7,881,16332,7244,1-26,621,02

11.38BERBAGAI PRODUK KIMIA1.214,91.874,53.665,33.846,43.816,135,09-0,792,55609,6719,518,033,01

12.61BARANG-BARANG RAJUTAN2.528,02.889,93.541,13.439,83.481,48,481,212,32577,5575,3-0,382,41

13.44KAYU, BARANG DARI KAYU2.341,22.936,03.374,93.448,53.634,910,975,402,42534,2646,721,072,71

14.87KENDARAAN DAN BAGIANNYA1.957,82.899,93.328,64.856,94.567,224,73-5,963,05772,4798,23,343,34

15.64ALAS KAKI1.736,12.501,83.301,93.524,63.860,421,429,532,57621,5636,82,482,67

16.71PERHIAASAN/PERMATA1.191,81.456,52.593,53.234,32.751,328,03-14,931,84417,1860,0106,203,60

17.55SERAT STAFEL BUATAN1.483,52.075,22.545,92.260,92.327,810,372,961,55368,2378,52,801,59

18.39PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK1.771,72.150,12.513,72.487,32.602,89,584,641,74399,9446,211,581,87

19.03IKAN DAN UDANG1.709,52.015,62.439,52.751,42.854,714,303,751,90376,6475,726,321,99

20.80TIMAH1.268,01.734,62.438,72.132,22.129,213,24-0,141,42433,8238,3-45,061,00

21.73BENDA-BENDA DARI BESI DAN BAJA1.141,21.468,01.905,82.042,42.152,017,345,371,44327,2396,721,241,66

22.94PERABOT, PENERANGAN RUMAH1.711,12.021,91.822,21.899,41.873,61,20-1,361,25328,7318,7-3,051,33

23.09KOPI, TEH, REMPAH-REMPAH1.253,01.428,81.676,52.087,51.948,713,45-6,651,30272,1215,1-20,960,90

24.47BUBUR KAYU/PULP868,81.468,91.557,71.547,01.845,816,8719,321,23268,7263,5-1,931,10

25.54FILAMEN BUATAN1.026,91.227,91.449,01.392,91.256,75,44-9,770,84204,7205,80,500,86

26.72BESI DAN BAJA853,91.101,51.352,7875,1652,4-7,39-25,450,44130,0140,07,690,59

27.18KAKAO/COKLAT1.413,41.643,61.345,31.053,41.151,5-8,199,310,77156,4199,727,680,84

28.75NIKEL584,11.435,91.218,0993,3941,66,04-5,210,63179,4144,6-19,390,61

29.89KAPAL LAUT1.080,21.137,01.197,5818,6942,5-5,8415,140,63523,9130,1-75,170,54

30.76ALUMINIUM527,0771,8869,4783,7693,45,80-11,530,46122,9116,5-5,200,49

31.34SABUN DAN PREPARAT PEMBERSIH567,5642,4832,01.032,61.056,518,742,310,70165,7167,91,300,70

32.52KAPAS524,8749,7811,0710,7825,58,9016,160,55123,7147,619,340,62

33.16DAGING DAN IKAN OLAHAN540,5545,0745,0844,7991,217,9517,350,66160,8165,32,800,69

34.24TEMBAKAU595,6672,6710,1794,2931,411,1917,280,62159,2170,26,880,71

35.90PERANGKAT OPTIK520,9553,8625,1728,7727,49,88-0,180,49123,7139,312,620,58

36.28BAHAN KIMIA ANORGANIK375,3470,7607,0599,5486,77,91-18,810,32113,258,4-48,430,24

37.33MINYAK ATSIRI, KOSMETIK WANGI-WANGIAN341,2468,8591,4584,5604,114,613,360,4091,4104,514,350,44

38.19OLAHAN DARI TEPUNG307,1443,0556,1573,8646,919,1112,740,4389,8101,513,070,43

39.92PERANGKAT MUSIK365,6450,8536,1543,7535,29,96-1,560,3673,490,523,290,38

40.21BERBAGAI MAKANAN OLAHAN238,5378,7535,3681,2664,130,15-2,510,44104,8117,011,640,49

41.23AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN246,7343,4503,3624,7736,032,1117,820,49119,0150,126,120,63

42.70KACA & BARANG DARI KACA352,5431,7438,7415,5388,51,58-6,510,2657,754,6-5,350,23

43.08BUAH-BUAHAN261,2297,9435,6401,9418,113,204,040,2868,194,438,570,40

44.31PUPUK222,8360,4433,0549,4677,230,2823,280,45127,3103,5-18,730,43

45.30PRODUK INDUSTRI FARMASI213,0306,8386,1433,2442,819,832,210,3061,766,07,050,28

46.69PRODUK KERAMIK267,2341,3375,5344,6341,95,15-0,790,2354,361,813,790,26

47.95MAINAN251,5368,2360,0451,2545,119,1220,830,3668,274,28,850,31

48.42BARANG-BARANG DARI KULIT178,4246,4292,1324,7338,116,814,130,2358,150,5-13,020,21

49.32SARI BAHAN SAMAK & CELUP215,4270,6291,2330,2351,012,486,280,2353,857,77,220,24

50.63KAIN PERCA180,7215,2279,3384,1332,219,69-13,520,2258,750,1-14,650,21

LAINNYA2.920,63.230,33.903,53.697,03.883,97,305,052,59589,9626,06,132,62

NON MIGAS97.491,7129.739,5162.019,6153.043,0149.918,810,80-2,04100,0025.169,923.875,6-5,14100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian PerdaganganPerkembangan Impor Menurut Gol. Barang Periode : 2009-2014(Nilai : Juta US$) NOSektor20092010201120122013Trend(%) 2009-2013Perub.(%) 2013/2012Jan-MarPerub.(%) 2014/2013

20132014

TOTAL96.829,2135.663,3177.435,6191.689,5186.628,718,03-2,6445.650,643.245,2-5,27

I.BARANG KONSUMSI6.752,69.991,613.392,913.408,613.138,917,65-2,012.833,72.966,54,69

1.Makanan Dan Minuman (Belum diolah) Untuk Rumah Tangga955,61.166,91.847,81.541,41.385,610,75-10,11211,2372,376,28

2.Makanan Dan Minuman (Olahan) Untuk Rumah Tangga1.367,32.439,63.626,12.836,92.443,014,02-13,89471,4551,717,03

3.Bahan Bakar Dan Pelumas (Olahan)591,2970,31.625,51.435,31.350,922,68-5,88341,2309,0-9,44

4.Mobil Penumpang451,2918,11.029,01.515,31.192,427,70-21,31384,2246,2-35,92

5.Alat Angkutan Bukan Untuk Industri228,3254,3286,7350,3386,114,6910,2265,588,034,35

6.Barang Konsumsi Tahan Lama818,31.075,01.288,31.584,71.599,518,870,94330,5340,12,90

7.Barang Konsumsi Setengah Tahan Lama941,11.367,71.774,21.953,92.164,022,4110,75447,2487,48,99

8.Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama1.189,41.541,51.699,01.926,52.165,115,2712,39488,3461,3-5,53

9.Barang Yang Tidak Diklasifikasikan210,3258,2216,5264,4452,216,8271,0494,2110,517,30

II.BAHAN BAKU PENOLONG69.638,198.755,1130.934,3140.126,0141.957,919,411,3135.106,433.066,5-5,81

1.Makanan dan Minuman (Belum Diolah) Untuk Industri2.640,93.074,84.186,74.101,04.354,413,756,18792,31.109,540,04

2.Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Industri1.582,02.165,83.330,23.349,33.685,223,7010,03818,6855,94,56

3.Bahan Baku (Belum Diolah) Untuk Industri2.901,74.539,36.813,25.639,76.299,319,3311,701.517,31.363,5-10,14

4.Bahan Baku (Olahan) Untuk Industri29.248,841.714,353.409,659.437,058.353,618,95-1,8214.292,913.326,8-6,76

5.Bahan Bakar Dan Pelumas (Belum Diolah)7.387,38.553,511.173,510.853,313.673,115,8325,983.365,63.473,03,19

6.Bahan Bakar Motor5.135,18.464,611.962,414.061,714.839,230,085,533.852,83.744,5-2,81

7.Bahan Bakar Dan Pelumas (Olahan)5.750,59.270,015.771,215.835,514.977,227,76-5,423.856,53.516,8-8,81

8.Suku Cadang Dan Perlengkapan Barang Modal11.000,014.815,616.937,818.126,116.803,311,06-7,304.291,03.889,9-9,35

9.Suku Cadang Dan Perlengkapan Alat Angkutan3.991,96.157,07.349,78.722,38.972,621,752,872.319,41.786,6-22,97

III.BARANG MODAL20.438,526.916,633.108,438.154,831.531,912,93-17,367.710,57.212,2-6,46

1.Barang Modal Kecuali Alat Angkutan13.311,818.777,023.660,126.659,326.128,218,52-1,996.278,46.218,7-0,95

2.Mobil Penumpang451,2918,11.029,01.515,31.192,427,70-21,31384,2246,2-35,92

3.Alat Angkutan Untuk Industri6.675,57.221,68.419,39.980,24.211,3-5,80-57,801.047,9747,3-28,69

Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade