EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

DI KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

LISNAWATI ANAS 105721135816

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2021

ii

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

DI KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

LISNAWATI ANAS 105721135816

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2021

iii

MOTTO

“Masa lalu yang buruk tidak selalu menjadi akhir yang buruk bagi kehidupan kita,

justru bisa seribu kali lebih kuat membangkitkan motivasi diri kita untuk meraih

kesuksesan yang hakiki”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibunda tercinta, ketulusan dari

hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Dan saudaraku

Salniati Anas, Hasnawati Anas, Muh. April Anas, dan KeponakanKu Tersayang

Ahmad Ayub Ramadhan Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang,

Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku

iv

v

vi

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah

Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman

yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi

sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta bapak

Abdul Nasir dan ibu Wa Pia. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat

terselesaikan tanpa dukungan dari kedua orang tua dan berbagai pihak baik

moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan

skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar.

2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, SE, M.Si, Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Muh. Nur R, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA, selaku dosen Pembimbing Skripsi I

yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap

permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Muh. Nur R, SE, MM, selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah

bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi

dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas

kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak pengetahuan

yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

7. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Manajemen IX Angkatan

2016 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

viii

8. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah

memberikan bantuan kepada penulis.

9. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan

serta doanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan

bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Makassar, Mei 2021

Penulis,

(Lisnawati Anas)

ix

ABSTRAK

Lisnawati Anas. 105721135816. Efektifitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Pelayanan Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Makassar. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh H. Mahmud Nuhung selaku Pembimbing I, dan Muh. Nur Rasyid selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelayanan Publik Terhadap Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Pelayanan Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Publik di Kota Makassar dapat dikatakan sudah cukup efektif. Dari penelitian yang dilakukan dengan melihat indeks kepuasan masyarakat dan prosedur pelayanan serta melihat secara langsung proses pelayanan di lapangan dan capaian indikator kinerja organisasi maka pelayanan publik yang dilakukan dikatakan efektif. Saran yang diberikan peneliti dari hasil penelitian ini meliputi, Memperbaiki proses pelayanan agar tepat dan sesuai dengan proses yang telah ditentukan, melihat masih banyak pemohon yang belum jelas terkait ketepatan proses pelayanan, Memperbaiki kejelasan prosedur proses pelayanan. Dimana masih banyak pemohon yang bingung dengan alur proses pelayanan. Kemudian memperbaiki Fasilitas Pelayanan serta mensosialisasikan prosedur pelayanan melalui media massa agar masyarakat tidak bingung ketika berurusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar.

Kata kunci : efektifitas, pelayanan publik

x

ABSTRACT

Lisnawati Anas. 105721135816. Effectiveness of Public Services through the Implementation of One Stop Service System and Online Services at the Investment Office and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) in Makassar City. Thesis of the Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by. H. Mahmud Nuhung as Advisor I, and Muh. Nur Rasyid as Advisor II. This study aims to determine the effectiveness of public services on the application of one-stop integrated service systems and online services at the Office of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP) in Makassar City. This research is a qualitative descriptive study using data collection techniques using observation, interviews, documentation, and literature study. The data analysis technique used descriptive analysis. The results showed that the effectiveness of public services in Makassar City was quite effective. From research conducted by looking at the community satisfaction index and service procedures as well as seeing firsthand the service process in the field and the achievement of organizational performance indicators, the public service is said to be effective. Suggestions given by researchers from the results of this study include, Improving the service process to be precise and in accordance with the predetermined process, seeing that there are still many applicants who are unclear regarding the accuracy of the service process, Improving the clarity of service process procedures. Where there are still many applicants who are confused about the flow of the service process. Then improve Service Facilities and socialize service procedures through the mass media so that the public is not confused when dealing with the One Stop Investment and Integrated Services Service in Makassar City.

Keywords: effectiveness, Public service

xi

DAFTAR ISI

SAMPUL ................................................................................................ i

HALAMAN JUDUL .................................................................................. ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN..................................................................... v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .................................................. vi

KATA PENGANTAR ............................................................................... vii

ABSTRAK ............................................................................................... ix

ABSTRACT ............................................................................................. x

DAFTAR ISI ........................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ..................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xiv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang Penelitian .................................................. 1

B. Rumusan Masalah .............................................................. 3

C. Tujuan Penelitian ................................................................ 3

D. Manfaat Penelitian ............................................................... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 5

A. Efektivitas .......................................................................... 5

1. Pengertian Efektivitas ................................................... 5

2. Faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas .............. 5

3. Pendekatan Efektivitas ................................................. 6

B. Pelayanan Publik ............................................................... 7

1. Pengertian Pelayanan Publik ....................................... 8

2. Prinsip Pelayanan Publik .............................................. 8

3. Standar Pelayanan Publik ............................................ 10

4. Unsur-unsur Pelayanan Publik ..................................... 11

5. Pola Pelayanan Terpadu .............................................. 12

C.Tinjauan Empiris ................................................................... 13

D. Kerangka Konsep ................................................................ 15

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................. 18

A. Jenis Penelitian ................................................................... 18

B. Fokus Penelitian .................................................................. 18

C. Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................. 18

D. Jenis dan Sumber Data ....................................................... 19

E. Informan Penelitian ............................................................. 19

xii

F. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 20

G. Analisis Data ........................................................................ 21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 22

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................... 22

B. Hasil Penelitian ................................................................... 27 C. Pembahasan ........................................................................ 41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 43

A. Kesimpulan .......................................................................... 43

B. Saran .................................................................................... 44

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 45

LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu ....................................................................... 14

Tabel 3.1. Data Informan Penelitian ................................................................. 19

Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja ................................................................ 32

Tabel 4.2. Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Tahun 2019 dan

Tahun 2020 .................................................................................... 34

Tabel 4.3.Target Perbandingan Renstra dan Realisasi Tahun 2019 dan

Tahun 2020 .................................................................................... 35

Tabel 4.4.Capaian Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan

Perizinan A ..................................................................................... 36

Tabel 4.5. Capaian Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan

Perizinan B ..................................................................................... 37

Tabel 4.6. Capaian Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan

Perizinan C ..................................................................................... 38

Tabel 4.7. Capaian Indikator Kinerja PMA dan PMDN Tahun 2020 ................... 39

Table 4.8. Perkembangan Realisasi PMDN Kota Makassar,

Tahun 2016-2020 ........................................................................... 40

Tabel 4.9. Perkembangan Realisasi PMA Kota Makassar,

Tahun 2016-2020 ........................................................................... 40

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konsep ................................................................... 17

Gambar 4.1. Struktur Organisasi ................................................................ 26

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah komponen utama dalam pembentukan instansi atau

organisasi, karena pada pelaksanaan pelayanan publik pemerintah mengemban

bertanggung jawab yang sangat besar untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat agar menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jika,

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan baik dan

memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dengan begitu masyarakat akan

merasa sangat puas dengan layanan yang telah diberikan oleh pemerintah

sehingga pada akhirnya masyarakat menganggap bahwa pelayanan yang

diterima sangat berkualitas. Oleh sebab itu, pelayanan yang berkualitas

tentunya memperlihatkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Hal ini, sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan

Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang- Undang

Nomor 22 Tahun 1999.

Untuk meminimalisir lemahnya pelayanan publik, maka pemerintah

berupaya mengalihkan aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintahan

konvensional mulai meningkatkan penggunaan teknologi. Salah satu

programnya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dibuat

kedalam bentuk pelayanan perizinan terpadu (one stop service) yang dikenal

sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga pelayanan ini menjadi syarat

terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) dan

pemerintahan yang bersih (clean government).

2

Pelayanan publik dapat dianggap efektif apabila masyarakat memperoleh

kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat, dan

memuaskan. Suatu organisasi yang efektif pastinya organisasi yang memiliki

orientasi dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja yang

telah ditetapkan dengan tujuan dan standar pelayan publik.

Akan tetapi, ada beberapa cerita dan pengalaman dari masyarakat yang

memberikan keluhan dan kritikan tentang pelayanan yang diberikan oleh kantor

perizinan Kota Makassar. Dimana pemerintah telah menyediakan pelayanan

\online pemohon masih harus datang ke kantor perizinan untuk mengurus surat

izin usahanya. Ditambah lagi jika pengurusan surat izin usaha perdagangan

(SIUP) yang disertai pula dengan pengurusan surat tanda daftar perusahaan

(TDP) mau tidak mau pemohon harus datang lagi ke kantor perizinan untuk

menyelesaikan terlebih dahulu salah satu dari izin usaha yang diajukan untuk

menghasilkan outputnya.

Selain itu, masyarakat menilai penerapan pelayanan sistem online masih

sering terjadi gangguan sehingga jika masyarakat tidak bisa mengakses melalui

web online. Jadi, masyarakat diharuskan untuk datang langsung ke instansi

terkait agar dapat menyelesaikan perizinan yang dibutuhkan.

Melihat dari permasalahan yang telah diuraikan dan mengingat betapa

pentingnya Pelayanan Publik karena sangat dibutuhkan masyarakat dan

jaminan Komitmen Organisasi bagi instansi, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul "EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK

MELALUI PENERAPAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

PELAYANAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) Dl KOTA MAKASSAR".

3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang diidentifikasikan dalam

penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pelayanan Publik melalui

penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan online pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di

Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan

penelitian adalah untuk mengetahui seberapa efektifkah pelayanan publik

setelah penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan

online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang berguna yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

a. Dalam penelitian ini, berharap agar penelitian ini dapat menambah

wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menambah ilmu yang

didapatkan selama melakukan proses perkuliahan.

b. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar studi untuk

perbandingan dan referensi bagi penelitian lain yang sejenis dan

diharapkan untuk memberikan penelitian yang selanjutnya bisa

lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan.

4

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan

khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia, juga

pada masalah yang diteliti yaitu pengaruh disiplin kerja dan

komitmen organisasi dalam meningkatkan pelayan publik suatu

instansi pemerintahan.

b. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Makassar, Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan suatu

kesimpulan dan saran-saran terhadap masalah yang dihadapi

instansi sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan

pelayan publik.

c. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi untuk

memperkaya cakrawala berfikir dan sebagai bahan referensi

tambahan untuk penelitian ilmiah yang akan dilakukan selanjutnya.

5

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya

pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu

organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan

efektif.”. Sedangkan, Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara

output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh

tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga

berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public

sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai

pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang

merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas adalah

pada pencapaian tujuan atau sasaran yang telah direncanakan atau ditetapkan

sebelumnya.

2. Faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Donni dan Agus

(2013), yaitu:

a. Karakteristik Organisasi. Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti

susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi.

6

b. Karakteristik Lingkungan Mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah

lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar batas

organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam

pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah

lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan

yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

c. Karakteristik Pekerjaan, faktor yang paling berpengaruh terhadap

efektivitas.

d. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang

dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi

sehingga efektivitas tercapai.

3. Pendekatan Efektivitas

Menurut Robbins dalam Donni dan Agus (2012) menyatakan sejumlah

pendekatan dalam efektivitas organisasi, yaitu:

a. Pendekatan sumber (resource approach).

Pendekatan sumber yakni mengukur efektivitas melalui keberhasilan

organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber daya yang

dibutuhkannya.

b. Pendekatan proses (internal process approach)

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan

kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif

proses internal berjalan dengan lancar, karyawan bekerja dengan

kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing

terkoordinasi secara baik dengan produktivitas yang tinggi. Pendekatan

ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan

7

perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber

yang dimiliki oleh organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap

kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh

organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan

organisasi.

c. Pendekatan sasaran (goals approach)

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan

identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan

organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.Dengan demikian

pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil

merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya.

B. Pelayanan Publik

Pelayanan Menurut Moenir (2006), adalah proses itu sendiri. Jadi

manajemen pelayanan adalah manajemen proses, yaitu sisi manajemen

yang mengatur dan mengendalikan proses layanan, agar mekanisme

kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tetap mengenai sasaran

dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani. Kriteria terakhir inilah

yang menjadi ukuran bagi keberhasilan fungsi layanan.Mengenai

pelayanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu badan penanggung jawab

atas penyelenggaraan fungsi layanan dan pelaku layanan.

Menurut Budiman Rusli bahwa selama hidupnya, manusia selalu

membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurut sesuai dengan life cycle

theory of leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia pelayanan

secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan

yang dibutuhkan akan semakin menurun.

8

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik adalah : "Pelayan publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik'.

Sehubungan dengan kewajiban melaksanakan pelayanan publik bagi

pemerintah, menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak begitu juga

kewajiban.Sebagaimana seorang warga Negara, setiap orang mempunyai

hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah.Tiap orang

juga berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan sewenang-

wenang dari pejabat tata usaha Negara sendiri."

2. Prinsip Pelayanan Publik

Prinsip pelayanan publik Menurut Ibrahim (2008), diantaranya :

a. Persamaan keuntungan dan logika usaha pelanggan merasakan

kualitas pelayanan sehingga memberikan keuntungan.

b. Kewenangan dalam pengambilan keputusan harus

didesentralisasikan sedapat mungkin antara organisasi dan pelanggan.

c. Fokus Perorganisasian

9

d. Organisasi harus terstruktur dan berfungsi, sehingga tujuan utama

untuk menggerakkan sumber-sumber dapat mendukung garis depan

operasional.

e. Kontrol/Pengawasan

f. Pemimpin dan pengawasan harus memperhatikan dorongan semangat

dan dukungan kepada setiap karyawan.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63

Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terdapat

standar pelayanan publik yaitu :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilsanakanan

2. Kejelasan

Yaitu persyaratan teknis administratif pelayanan publik, unit kerja atau

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan

pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelayanan

publik, serta rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian Hukum

Yaitu pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan.

4. Akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah

5. Keamanan

Yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan

kepastian hukum.

6. Tanggung jawab

10

Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian

keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana

teknologi telekomunikasi dan informatika.Kemudahan akses, tempat dan

lokasi serta saran pelayanan memadai, mudah dijangkau oleh

masyarakat.

8. Kedisiplinan, kesopanan dan Keramahan

Yaitu pemberi pelayanan harus bersifat disiplin, sopan santun, ramah

serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

9. Kenyaman, pelayanan harus tertib, teratur disediakan ruang tunggu

yang nyaman, bersih, rapi serta dilengkapi fasilitas pendukung

pelayanan seperti tempat parker, toilet dan tempat sampah.

3. Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan publik menurut Ridwan dan sudrajat (2009), meliput

sebagai berikut:

a. Prosedur Pelayanan

Merupakan salah satu standar pelayanan.Prosedur pelayanan harus

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan publik, termasuk

pengaduan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

b. Waktu Penyelesaian

Waktu yang ditetapkan sejak pengajuan diajukan sampai dengan

penyelesaian, termasuk pengaduan.

11

c. Produk Layanan.

Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

d. Biaya pelayanan

Termasuk rinciannya harus ditentukan secara konsisten dan tidak boleh

ada pungli

e. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh

penyelenggara pelayanan publik akan menentukan dan mendukung

keberhasilan pada pelayanan.

f. Kompetensi Petugas dari Pemberi Pelayanan

Hal itu harus ditentukan secara tepat berdasarkan pengetahuan,

keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar

pelayanan yang diberikan berkualitas.

4. Unsur-unsur Pelayanan Publik

Terdapat empat (4) unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

a. Penyediaan layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan jasa tertentu

kepada pihak tertentu, baik berupa jasa berupa konsumen maupun jasa

tertentu.

b. Penerima Layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau

konsumen yang menerima berbagai jasa dari penyedia jasa.

c. Jenis pelayanan, yaitu pelayanan yang dapat diberikan dengan

memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan.

d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyediaan layanan

harus mengacu pada tujuan layanan, yaitu kepuasan pelanggan.

12

5. Pola Pelayanan Terpadu

Pelayanan terpadu adalah bagian dari mekanisme pelayanan dalam bentuk

perizinan maupun non perizinan di satu tempat. Layanan terpadu merupakan

bagian dari upaya mewujudkan terlaksananya pemerintahan yang baik.Dari hal

ini prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan hal-hal yang ingin

ditonjolkan dalam pelaksanaannya.

Pola penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dibedakan menjadi dua,

yaitu :

a. Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Pola pelayanan satu atap memiliki persamaan dengan pola pelayanan

fungsional yaitu, prinsipnya kewenangan proses dan penyelesaian

layanan tetap dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait. Sedangkan

perbedaannya yaitu, pada pelayanan terpadu satu atap, masing-masing

Dinas atau Instansi membentuk counter atau loket-loket atau pintu

pelayanan untuk masing-masing jenis perizinan, dan menempatkan staf

sebagai Front Office/front line yang dikoordinir oleh seorang Kepala

Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA).

b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menurut Nina Rahmayanty (2010: 5) dalam bukunya mengatakan,

pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang dan pekerjaan.Tanpa

pelanggan, kita atau perusahaan tidak punya apa-apa.Perusahaanlah

yang bergantung pada pelanggan dan untuk pelangganlah kita bekerja,

karena pelanggan sumber uang dan pekerjaan. Pelayanan dan kepuasan

pelanggan merupakan tujuan utama dalam perusahan karena tanpa

pelanggan, perusahaan tidak akan ada. Oleh karena itu tugas utama

13

perusahaan adalah menarik dan mempertahankan pelanggan. Pelanggan

ditarik dengan tawaran yang lebih kompetitif dan dipertahankan dengan

memberikan kepuasan.

Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan

proses dan dilayani melalui satu pintu. Asumsinya penyelenggaraan

pelayanan dilakukan secara tunggal oleh Dinas/ Instansi tertentu atau

oleh Unit kerja tertentu yang mandiri, (UPTSP), dan diselenggarakan

pada satu tempat atau lokasi tertentu. Jenis pelayanannya meliputi

pelayanan yang prosesnya memiliki keterkaitan dengan perizinan yang

lain, artinya, ada keterkaitan antara kewenangan pelayanan perizinan

yang dimiliki oleh satu atau lebih dari dinas/instansi tertentu yang

dipadukan dan dikoordinasikan oleh satu Dinas/Instansi atau UPTSP.

Pola ini tidak berbeda jauh dengan pola UPTSA atau One Stop Service

yang saat ini dilakukan di beberapa daerah.

C. Tinjauan Empiris

Kajian empiris adalah informasi yang membenarkan suatu keyakinan

akan kebenaran atau kebohongan dari suatu klaim empiris. Dalam

pandangan empiris seseorang hanya dapat mengklaim memiliki pengetahuan

ketika seseorang memiliki keyakinan yang sesuai berdasarkan bukti

empiris.Dalam pengertian lain, kajian empiris sama dengan hasil eksperimen

untuk asumsi perbandingan.

14

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No Nama/

Tahun

Judul Metode Hasil

1 Vina

Savinatun

azah,

(2020)

EFEKTIVITAS

PELAYANAN

PERIZINAN

BERBASIS

ONLINE DI

DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

KABUPATEN

CIAMIS

Dalam

Penelitian ini

penulis

menggunakan

metode

penelitian

deskriptif

kualitatif

Berdasarkan hasil

penelitian diperoleh

kesimpulan bahwa

pelaksanaan

pelayanan perizinan

berbasis online

secara umum belum

berjalan secara

maksimal mengingat

bahwa untuk

program pelayanan

perizinan berbasis

online adalah

program inovasi yang

baru saja diterapkan

di DPMPTSP, dapat

terlihat dari 13

indikator yang diteliti.

Kendala-kendala

yang ditemukan yaitu

Terbatasnya Sumber

Daya Manusia baik

dari peran petugas

maupun masyarakat

pemohon perizinan,

kurangnya sarana

dan prasarana yang

belum memadai.

2 Selvia

Riza,

(2020)

EFEKTIVITAS

PELAYANAN

SURAT IZIN

USAHA

PERDAGANGA

N PADA DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

Adapun

bentuk

penelitian ini

adalah

deskriptif

kualitatif

Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa

layanan investasi dan

(DPM-PTSP) di

Kampar telah efektif

dalam memberikan

pelayanan kepada

masyarakat

khususnya bussines

lisence. Lebih

15

SATU PINTU

(DPM-PTSP)

KABUPATEN

KAMPAR

Banyak Kecamatan

Bangkinang Kota

Kelola Perizinan

karena untuk

kecamatan

Bangkinang kota

lebih sadar akan

pentingnya perizinan,

dan

sering mengikuti

sosialisasi yang

dilakukan oleh dinas

penanaman modal

dan layanan, serta

banyak usaha

masyarakat yang

berdomisili di distrik

Bangkinang

Kota.

3 MARLINA,

(2020)

EFEKTIVITAS

SISTEM

PERIZINAN

ONLINE dan

TRACKING

SISTEM

(SPOTS) pada

DINAS

PENANAMAN

MODAL dan

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

(DPMPTSP)

KABUPATEN

SIAK.

Penelitian ini

menggunakan

penelitian

deskriptif

kualitatif

dapat disimpulkan

bahwa efektivitas

sistem perizinan

online dan sistem

pelacakan (SPOTS)

dalam hal input,

proses, output, dan

hasil, telah mampu

memberikan

informasi yang akurat

untuk publik, dan

dapat membantu

orang dalam

mengurus semua hal

yang berkaitan

dengan perizinan.

Hal ini karena ada

faktor pendukung

adalah partisipasi

masyarakat, sumber

daya manusia dan

Infrastruktur.

16

4 IMELDA

FEBRIAN

Y, NUR

FITRIYAH,

ENOS

PASELLE

(2019)

EFEKTIVITAS

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

TERHADAP

PENYERAPAN

INVESTASI DI

KALIMANTAN

TIMUR (STUDI

PADA BADAN

PERIJINAN DAN

PENANAMAN

MODAL

DAERAH

PROVINSI

KALIMANTAN

TIMUR)

Penelitian ini

merupakan

penelitian

deskriptif

melalui

pendekatan

kualitatif

Hasil penelitian

menunjukkan bahwa

Efektivitas Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

(PTSP) dalam

penyerapan investasi

di Provinsi

Kalimantan Timur,

dapat dilihat dari

beberapa aspek,

yaitu : (1)

Pencapaian Tujuan

dapat meningkatkan

pengelolaan dan

optimalisasi sarana

dan prasarana serta

sumber daya terkait

lainnya untuk

mendukung secara

penuh aktivitas

PTSP, (2) Integrasi

yang dilaksanakan

dengan memenuhi

kebutuhan publik

maupun dalam

rangka pelaksanaan

ketentuan dan

peraturan

perundang-undangan

yang berlaku,

sebagai standar

pelayanan yang

harus dilakukan oleh

Instansi, dan (3)

Adaptasi lebih

ditekankan pada

prosedur perizinan

yang lebih sederhana

dan tidak berbelit-

belit, sehingga

diperlukan

kemampuan dan

keahlian pegawai

dalam melaksanakan

17

pekerjaan tersebut

agar dilakukan

secara profesional.

Dengan harapan

dapat menunjang

terciptanya

pelayanan yang lebih

efektif, sehingga

mampu membawa

perubahan ke arah

pencapaian tujuan

organisasi.

5 ANDI

WINDA

SARI,(2019

)

PELAKSANAAN

PELAYANAN

PUBLIK DALAM

PEMBERIAN IZIN

MENDIRIKAN

BANGUNAN DI

KOTA PALOPO

penelitian ini

menggunakan

metode

deskriptif

dengan

pendekatan

kualitatif

Dapat disimpulkan

bahwa pemberian

izin mendirikan

bangunan di kota

palopo masih

terbilang berbelit

karena kurangnya

koordinasi antar

pejabat dalam

melayani dan

D. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual akan mengarahkan proses penelitian sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai dan akan menjadi alur pemikiran penelitian

tentang efektivitas pelayanan publik pada penerapan sistem pelayanan

terpadu satu pintu dan pelayanan online di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar.Adapun

kerangka konsep dari penelitian ini adalah :

18

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

Efektivitas Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) di Kota Makassar

Sistem Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Pelayanan Online

Cepat Efektif/ Efesien

Transparan Kepastian Hukum

Bebas Pungli Kejelasan

Harapan Pengguna Layanan

Kemudahan Kepastian Kenyamanan

Kejelasan biaya dan waktu Transparansi dan tidak berbelit belit

19

19

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan

berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain,

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

dalam konteks alam yang khusus. dan memanfaatkan berbagai metode alami

(Moleong, 2016)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilihat dari latar belakang masalah yang kemudian

dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan

pustaka. Maka, fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana Efektifitas Pelayanan

Publik melalui Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Pelayanan

Online pada DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Kota Makassar.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar yang beralamat di jalan Ahmad

Yani Nomor 2 dalam kompleks Balaikota Makassar, dan masyarakat kota

makassar sebagai objek dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah

20

Kota Makassar. Sedangkan waktu penelitian selama 2 bulan dimulai dari April

sampai Juni 2021.

D. Jenis dan Sumber data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam

penulisan ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau

lapangan penelitian melalui wawancara dan observasi lapangan dengan instansi

yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, penelaahan studi

ke perpustakaan dan sebagainya.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang orang yang dapat memberikan

informasi.Informasi penelitian adalah sesuatu baik orang benda ataupun instansi

(organisasi) yang sifat keadaannya diteliti. Yang menjadi informan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No Nama Umur

(tahun)

Jabatan

Pendidikan

1 Andi Engka, S.Sos.MM 50 Kepala Bidang

Perencanaan,

Pengendalian dan

Promosi

Penanaman Modal

S.2

21

2 Abdullah,S.STP M.Si 38 Kepala Seksi S.2

3 Gazali, S.Sos.MM 42 staff S.2

4 Rina 30 Masyarakat

Pengguna layanan

SMA

5 Ratna 35 Masyarakat

Pengguna layanan

D1

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis menggunakan jenis

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Pengamatan atau observasi lapangan merupakan kegiatan yang

dilakukan, untuk memproses dengan maksud untuk merasakan dan

kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena secara

langsung berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui

terlebih dahulu, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk

melanjutkan dengan investigasi secara langsung di lapangan.

2. Wawancara

Pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara

langsung kepada objek instansi yang akan dituju.

3. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk

mengumpulkan berbagai data meliputi bahan pustaka yang bersumber

dari buku-buku, skripsi orang lain, serta peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan penelitian ini.Dokumentasi dari instansi yang

terkait dengan penelitian ini.

22

G. Analisis Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer

maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif. Maka data yang

digunakan pun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya

yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup maka kemudian

data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan

pada dasar-dasar pengetahuan umum lalu meneliti persoalan yang dapat bersifat

khusus.

23

23

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat,

martabat, dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam

pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan

pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan

berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi,

hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan yang berkelanjutan, dengan

diikuti oleh penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel (good

governance).

Pelayanan perizinan dalam mendirikan suatu usaha di Indonesia

terus semakin diperbaiki dan dipermudah. Pemerintah telah melakukan

upaya penyederhanaan layanan baik Perizinan maupun non perizinan

yaitu dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau

disingkat PTSP. Apa yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu satu

Pintu (PTSP) atau dalam bahasa inggrisnya disebut the one-stop

integrated service?

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bukanlah kebijakan baru di

dalam manajemen birokrasi. Pembentukan PTSP di daerah termasuk

dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada

24

masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan

pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan

terjangkau. Dengan adanya PTSP, pemohon perizinan tidak perlu lagi

mengurus berbagai surat dan dokumen di dinas berbeda dengan lokasi

kantor yang berbeda pula

Birokrasi pelayanan yang berbelit-belit membuat investor tidak

mudah untuk membuka usaha di Indonesia.Pemerintah Pusat telah

menghimbau kepada para Gubernur, Walikota dan Bupati untuk segera

membangun PTSP untuk investor. Jika tidak, Dana Alokasi Khusus (DAK)

akan dihapus untuk daerah yang bersangkutan, termasuk mengurangi

jumlah Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Maksud dan Tujuan dibentuknya PTSP

Tujuan didirikannya PTSP adalah untuk mempermudah proses

perizinan dalam mendirikan usaha yang selama ini dikeluhkan oleh para

pelaku usaha. Masyarakat atau investor menganggap terlalu lama

mengurus proses perizinan dan nonperizinan yang proses

pengolahannya dimulai dari tahap permohonan hingga tahap penerbitan

dokumen.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan

pengurusan perizinan, proses pengurusan mulai dari tahap permohonan

sampai dengan tahap penerbitan dokumen dilayani melalui satu pintu dan

dilakukan di satu tempat.Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk

memperoleh pelayanan publik.Sedangkan sasaran Penyelenggaraan

25

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang

cepat, efektif, efisien, transparan dan pasti.

3. Dasar Hukum

Praktek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat ini

menggunakan dasar hukum:

● Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) didirikan berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

● Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal.

● Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman

Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem

Pelayanan Satu Atap.

● Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

● Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas

Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang.

● Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan

Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

● Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi

Pemerintah.

26

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja

organisasi yang transparan dan akuntabel merupakan bentuk akuntabilitas

kinerja DPMPTSP Kota Makassar. Setiap organisasi perangkat daerah wajib

membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja

organisasi yang transparan dan akuntabel merupakan bentuk akuntabilitas

kinerja DPMPTSP Kota Makassar. Setiap organisasi perangkat daerah wajib

membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang

bertujuan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana target pembangunan yang

ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Key Performance Indicator (IKU)

Investasi Kota Makassar dan One Stop Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) yang

dicanangkan pada tahun 2020 telah tercapai.

27

a. Struktur Organisasi.

GAMBAR 4.1. STRUKTUR ORGANISASI

28

b. Visi

Visi utama Kota Makassar adalah menjadi Kota Jasa dengan pokok visi yaitu

Makassar Kota Niaga dan Jasa.

c. Misi

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Makassar adalah Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan

menguatkan daya saing ekonomi kota.

d. Kebijakan

Dalam menjalankan misi ada dua tujuan utama yang ingin dicapai.

Sasaran utama pertama adalah: “Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis

daya saing perdagangan dan jasa” dengan indikator kinerja PDRB/kapita (Juta

Rupiah), Tingkat Pengangguran (%), Kontribusi usaha perdagangan dalam

PDRB (%), Kontribusi bisnis jasa PDRB, dan jumlah wisatawan domestik dan

mancanegara. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran utama peningkatan daya

saing perdagangan dan jasa sesuai dengan visinya adalah “Pengembangan

pusat niaga dan fasilitas penunjang perdagangan, jasa dan pariwisata,

pengembangan UKM dan penguatan BUMD, serta penguatan iklim investasi”.

B. HASIL PENELITIAN

a. Karakteristik Informan Penelitian

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima)

orang diantaranya 3 orang dari DPMPTSP dan 2 (dua) orang mewakili

masyarakat.

Seluruh informan adalah berjenis kelamin Pria dan wanita dengan rata-

29

rata usia antara 29-55 tahun dan Informan ini telah disesuaikan dengan

kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian. Berikut hasil wawancara dengan

informan :

Peneliti : Pelayanan apa saja yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar?

Informan :Semua jenis perizinan dan non izin (rekomendasi) yang berhubungan

dengan kegiatan publik diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar. (AE,

pukul 11:23, 03 mei 2021)

Peneliti : Bila kepuasan pelayan tidak terpenuhi, bagaimana masyarakat bisa

memberikan masukan atas ketidakpuasan pelayanan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Makassar?

Informan : Bilamana kepuasan pelayanan tidak terpenuhi, masyarakat bisa

memberikan masukan atas ketidakpuasan pelayanan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Makassar melalui pengaduan online 112 dan pengaduan secara

langsung melalui seksi pengaduan dan layanan informasi pada Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Makassar. (AE, pukul 11:35, 03 Mei 2021)

Peneliti : Apakah standar pelayanan yang diberikan memiliki SOP yang dijadikan

rujukan di DPMPTSP Kota Makassar?

Informan :Standar pelayanan yang diberikan sudah memiliki SOP yang dijadikan

rujukan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014

Tentang Pedoman Standar Pelayanan. Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar.(ADL,

pukul. 13:45, 21 mei 2021)

30

Peneliti : Bilamana standar tersebut tidak dijalankan apakah ada sanksi bagi

pegawai tersebut?

Informan :Bila standar pelayanan tidak dijalankan maka ada sanksi bagi pegawai

yang tidak taat pada pedoman standar pelayanan. (AE, pukul. 13: 58,

21 mei 2021)

Peneliti : Manakah yang lebih efektif pelayanan secara langsung atau

pelayanan online di DPMPTSP Kota Makassar?

Informan :Yang lebih efektif adalah pelayanan secara langsung di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Makassar. (GZ, pukul. 09:30, 30 Mei 2021)

Peneliti : Apakah kedepannya DPMPTSP Kota Makassar akan lebih fokus

memberikan pelayanan secara online?

Informan :Kedepannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar tetap memberikan pelayanan secara

online dan pelayanan secara langsung karena pelayanan online hanya

khusus dilakukan pada pemberian izin perdagangan umum. (GZ,

pukul. 09:35, 30 Mei 2021)

Peneliti : Apa yang Anda ketahui tentang Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar?

Informan: Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah

kantor yang melayani masyarakat dalam hal mengeluarkan izin. (RN,

pukul 10:00, 03 juni)

Peneliti : Pelayanan apa saja yang anda dapatkan dari Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar?

31

Informan: Pelayanan yang berhubungan dengan izin. (RN, pukul 10:05, 03 juni)

Peneliti : Sejauh mana tingkat kepuasan anda terhadap pelayanan yang

diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar ?

Informan: Saat ini pelayanan internal yang diberikan sudah cukup maksimal akan

tetapi masih perlu perbaikan dalam penyediaan sarana dan prasarana

pelayanan khususnya masalah lokasi parkir yang belum memadai.

(RN, pukul 10:09, 03 juni)

Peneliti : Apakah Anda sudah mengetahui adanya pelayanan online di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Makassar?

Informan :Ya. Saya sudah mengetahui bahwa ada pelayanan on line (RN, pukul

10:12, 03 juni)

Peneliti : Apakah anda pernah menerima /dilayani secara online di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Makassar?

Informan :Ya. (RT, pukul 14:23, 03 juni)

Peneliti: Bagaimana pendapat anda tentang pelayanan online di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Makassar?

Informan: Dengan adanya pelayanan online bisa lebih memudahkan dalam

berurusan dan kita tidak harus datang ke kantornya untuk

menyelesaikan urusan. (RTt, pukul 14:30, 03 juni)

32

Peneliti: Bagaimanakah perbandingan tingkat perbaikan layanan sebelum dan

setelah adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar?

Informan: Sebelum adanya DPMPTSP pelayanan publik itu sangat berbelit-belit

khususnya dalam pelayanan perizinan. Dan setelah adanya

DPMPTSP alhamdulillah pelayanan lebih terarah, mudah dan tepat

waktu serta lebih transparan dalam hal alur syarat dan biaya. (RT,

pukul 14:45, 03 juni)

Peneliti: Bagaimana pandangan saudara tentang pelayanan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Makassar?

Informan: Menurut saya pelayanan administrasi di DPMPTSP sudah efektif dan

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berurusan. (RT,

pukul 15:00, 03 juni)

b. Capaian Kinerja Organisasi Dan Indeks Kepuasan Masyarakat

. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan

metode perbandingan pencapaian target kinerja. Metode membandingkan

pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja

yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya

akan dilakukan analisis terhadap penyebab kesenjangan kinerja yang terjadi dan

tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini

berguna untuk memberikan gambaran kepada pihak eksternal tentang sejauh

mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan

33

sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran masing-masing target dan

analisis masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah

100% 88,64% 88,64%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah

100% 88,64% 88,64%

Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas

100% 88,64% 88,64%

Sumber : LAKIP DMPTSP Tahun 2020

Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

didukung oleh pelaksanaan seluruh lingkup pelayanan administrasi di SKPD.

Lingkup pelayanan administrasi disusun dalam 9 kegiatan yang akan mendukung

seluruh proses administrasi perkantoran selama satu tahun.

Indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP

merupakan wujud pelaksanaan pelayanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Pelayanan Penanaman Modal sebagai salah satu instansi pemberi

pelayanan publik, yang dituntut untuk terus meningkatkan fasilitas pelayanan,

baik sarana dan prasarana pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan PTSP. Salah satu kegiatan penunjang program

peningkatan pelayanan perizinan adalah pelaksanaan survei kepuasan

masyarakat (SKM) dengan penetapan indikator dan unit variabel pertanyaan

kuesioner dalam survei yang mengacu pada standar penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN

RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik.

34

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, Negara berkewajiban melayani setiap warga negara

dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka

pelayanan publik. Untuk itu, berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan

oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun

daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.Oleh karena itu, dalam hal ini

perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan

tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan dapat mengetahui informasi

pengguna layanan yang terdiri dari :

1. Profil pengguna layanan;

2. Persepsi pengguna layanan, dan;

3. Keluhan, saran perbaikan serta aspirasi pengguna layanan.

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM bertujuan

untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa dan

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan tujuan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai

kinerja penyedia layanan

2. Mendorong penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas layanan publik;

3. Mendorong penyedia layanan untuk lebih inovatif dalam memberikan

pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik.

35

Indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP

terhadap tata cara pelayanan perizinan disusun dalam standardisasi dan

sertifikasi pelayanan perizinan. Seluruh mekanisme prosedur pelayanan

perizinan disusun dalam standar mutu manajemen (ISO) sebagai salah satu

persyaratan bagi penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan ini memiliki target

kinerja kegiatan dengan realisasi kegiatan. Berikut perbandingan realisasi

pencapaiannya:

Tabel 4.2. Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Tahun 2019 dan Tahun 2020

INDIKATOR TARGET

RENSTRA REALISASI

2019 REALISASI

2020

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP

100% 90,36 88,36

Persentase pelayanan perizinan yang dapat diproses secara online

100% 21.768 izin 14.114 izin

Persentase kebijakan penanaman modal dan PTSP yang ditindaklanjuti sesuai regulasi perundang-undangan

100% 2 Jenis 2 Jenis

Sumber : LAKIP DMPTSP Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan PTSP pada tahun 2019 cukup baik dibandingkan tahun 2020.Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dalam renstra untuk

meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas perlu terus

ditingkatkan.terus ditingkatkan. lebih ditingkatkan melalui Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Survei Kepuasan Masyarakat berfungsi mengukur tingkat kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan juga menjadi dasar dalam

perumusan kebijakan pengembangan pelayanan publik.

36

2. Update Data Perizinan memiliki output jumlah perizinan dan nonperizinan

yang terdaftar dan diterbitkan sesuai SOP. Penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonperizinan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun

2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan Termasuk Perizinan Berusaha dan Non

Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

3. Penyusunan kebijakan penanaman modal dan PTSP memiliki output kinerja

jumlah jenis kebijakan penanaman modal dan PTSP yang disusun sesuai

perundang-undangan.

Tabel 4.3.Target Perbandingan Renstra dan Realisasi Tahun 2019 dan

Tahun 2020

INDIKATOR TARGET

RENSTRA

REALISASI

2019

REALISASI

2020

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP 100% 90,36 88,36

Persentase pelayanan perizinan yang dapat diproses secara online 100% 21.768 izin 14.114 izin

Persentase kebijakan penanaman modal dan PTSP yang ditindaklanjuti sesuai regulasi perundang-undangan

100% 2 Jenis 2 Jenis

Sumber : LAKIP DMPTSP Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan jumlah izin yang diterbitkan

pada tahun 2020, turun 35% dari tahun sebelumnya yaitu 21.768 izin.Pada tahun

2020, seluruh pelaku usaha mengalami penurunan angka pendapatan, sehingga

mengurangi aktivitas pelaku usaha untuk mengajukan izin baru terkait peluang

usaha yang dapat meningkatkan perekonomian Kota Makassar. Salah satu

akibat dari penurunan jumlah realisasi izin adalah meningkatnya wabah penyakit

37

COVID-19 yang mengurangi aktivitas atau jam pelayanan bidang usaha yang

sebelumnya dapat beroperasi dari pagi hingga malam dan berlakunya SK Wali

Kota. peraturan tentang PBB yang mengatur waktu maksimal kegiatan usaha

dilakukan pada pukul 18.00 WITA.

Pemerintah Kota Makassar bersama Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya mengatasi dan memulihkan

perekonomian Kota Makassar dengan merumuskan beberapa program dan

kegiatan serta melalui pendampingan pemerintah pusat khususnya BKPM pada

tahun 2021 melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bimbingan

teknis bagi pelaku usaha dan UMKM untuk fasilitasi/insentif di bidang

Penanaman Modal dalam hal penggunaan aplikasi OSS dan kemudahan layanan

usaha di PTSP. Hasil pengukuran pencapaian target kinerja di atas adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.4.Capaian Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Penyelesaian

Pelayanan Perizinan A

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan A

100 % 7.365 izin 76%

Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan non perizinan A

100% 7.365 izin 76%

Sumber : LAKIP DMPTSP Tahun 2020

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur

dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur semua perizinan

dan nonperizinan di SKPD teknis. Untuk itu, disusun Surat Keputusan Tim Teknis

yang memiliki kewenangan sebagai tim pelaksana PTSP di bidang pengendalian,

pengawasan, dan peninjauan hasil teknis untuk menerbitkan surat rekomendasi

38

sebagai persyaratan penerbitan izin. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan terbagi menjadi beberapa bidang, salah satunya dalam

penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perizinan.Bidang A terbagi atas

bidang penataan ruang, pekerjaan umum, pertanahan, perumahan dan

permukiman serta lingkungan hidup.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A terbagi

menjadi 3 sub bidang yaitu A/I, A/II, dan A/III dengan target 7.350 izin.

Persentase pencapaian pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I dan A/II sudah

mencapai target >100% sedangkan A/III hanya mencapai 18% pencapaian.

Sektor jasa perizinan A berupaya merumuskan peraturan walikota tentang

pemberian fasilitasi/insentif pengurangan retribusi IMB bagi pelaku usaha

menengah ke bawah (UMKM) di tengah wabah COVID-19 dan pemulihan

ekonomi Kota Makassar. Hasil pengukuran pencapaian target kinerja di atas

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Capaian Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Penyelesaian

Pelayanan Perizinan B

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan B

100 % 2.363 izin 59,08%

Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan non perizinan B

100% 2.363 izin 59,08%

Sumber : LAKIP DMPTSP Tahun 2020

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur

dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur semua perizinan

dan nonperizinan di SKPD teknis. Untuk itu, disusun Surat Keputusan Tim Teknis

39

yang memiliki kewenangan sebagai tim pelaksana PTSP di bidang pengendalian,

pengawasan, dan peninjauan hasil teknis untuk menerbitkan surat rekomendasi

sebagai persyaratan penerbitan izin. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan terbagi menjadi beberapa bidang, salah satunya dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.B terbagi atas sektor

perdagangan, sektor industri, sektor pariwisata, sektor koperasi, sektor perikanan

dan pertanian. Hasil pengukuran pencapaian target kinerja di atas adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.6. Capaian Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Penyelesaian

Pelayanan Perizinan C

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan C

100 % 4.386 izin 94,37%

Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan non perizinan C

100% 4.386 izin 94,37%

Sumber : LAKIP DMPTSP Tahun 2020

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur

dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur semua perizinan

dan nonperizinan di SKPD teknis. . Untuk itu, disusun Surat Keputusan Tim

Teknis yang memiliki kewenangan sebagai tim pelaksana PTSP di bidang

pengendalian, pengawasan, dan peninjauan hasil teknis untuk menerbitkan surat

rekomendasi sebagai persyaratan penerbitan izin. Penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonperizinan terbagi menjadi beberapa bidang, salah satunya

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.C terbagi atas

bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, bidang

40

perhubungan, bidang sosial dan bidang penelitian. Hasil pengukuran pencapaian

target kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Capaian Indikator Kinerja PMA dan PMDN Tahun 2020

Indikator Kinerja

Tahun 2020

Target Realisasi Capaian

Jumlah Investor dan Nilai Investasi yang dilayani Realisasinya

Jumlah PMA = 100 investor Nilai Investasi = 100 juta US$

Jumlah PMA = 1.026 investor Nilai Investasi = 19.295.100 U$

Jumlah PMA = 100% Nilai Investasi = 20 %

Jumlah PMDN = 120 Investor Nilai Investasi = Rp. 750 Milyar

Jumlah PMDN = 3.371 Investor Nilai Investasi = Rp. 7.453.875.500.000

Jumlah PMDN =100% Nilai Investasi =100%

Sumber : LAKIP DMPTSP Tahun 2020

Dari tabel 4.13. Terkait kinerja PMA dan PMDN tahun 2020 di atas, dapat

disimpulkan bahwa realisasi jumlah PMA tahun 2020 senilai 19.295.100 U$,

melebihi target yang diharapkan sebesar 100 juta US$ dan realisasi PMDN

senilai Rp. 7.453.875.500.000,- hampir 100% dari target yang diharapkan

sebesar Rp. 750 Miliar.

Peningkatan pertumbuhan investor PMA/PMDN di Kota Makassar sangat

mempengaruhi nilai investasi PMA/PMDN di beberapa sektor.Peningkatan nilai

investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari laju pembangunan kawasan

perumahan dan perkantoran, pengelolaan, perdagangan besar dan eceran, jasa

konstruksi, jasa kesehatan, transportasi dan pergudangan.

Pemberian fasilitasi/insentif kepada pelaku usaha khususnya PMDN bertujuan

untuk menarik lebih banyak investor dengan berbagai potensi investasi di Kota

Makassar.Pemberian fasilitasi/insentif dapat diberikan dalam bentuk kemudahan

akses pelayanan perizinan serta akses fasilitas penggunaan jalan khusus bagi

PMA/PMDN yang memiliki usaha di bidang sarana dan prasarana.

Table 4.8. Perkembangan Realisasi PMDN Kota Makassar, Tahun 2016-2020

41

Tahun Proyek Investasi (Rp) Pertumbuhan

(%)

Tenaga Kerja

Indonesia Asing

2016 26 906.046.100.000 5,79 1.478 16

2017 20 762.295.066.477 -15,86 972 507

2018 12 526.468.345.227 -30,94 0 547

2019 459 3.067.061.000.000 482,57 3.828 0

2020 975 7.453.875.500.000 143,02 3.371 4

Sumber Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, terjadi pertumbuhan signifikan realisasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2020 di Kota Makassar sebesar

143,02% dari Rp. 7.453.875.5000 tahun 2019 Rp 3.067.061.000.000 pada tahun

2020 terutama dipengaruhi oleh kemudahan yang diberikan kepada perusahaan

PMDN untuk melaporkan realisasi investasinya melalui Online Single Submission

(OSS) dan Laporan Kinerja Investasi (LKPM). Dinas Penanaman Modal Kota

Makassar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mendorong kerjasama

dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sulawesi Selatan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melaksanakan

realisasi investasi besar di kota Makassar.

Tabel 4.9. Perkembangan Realisasi PMA Kota Makassar, Tahun 2016-2020

Tahun Proyek Investasi

(US $)

Pertumbuhan

(%)

Tenaga Kerja

Domestik Asing

2016 34 76.688.500 143,75 2.215 9

2017 27 37.844.100 -50,65 504 3

2018 17 79.656.448 110,48 543 4

2019 228 96.862.466 21,6 164 11

2020 339 19.295.100 -80,07 1.026 11

Sumber Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar

Pada aspek Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi penurunan realisasi

pertumbuhan investasi tahun 2020 di kota Makassar sebesar -80,07% dari

USD$19.295.100 pada tahun 2019 menjadi USD$96.682.466,67 pada tahun

2020 dengan total 339 proyek. proyek. Realisasi jumlah investor PMA mengalami

42

peningkatan dibandingkan realisasi nilai investasi PMA. Penurunan nilai investasi

PMA disebabkan oleh para pelaku usaha yang sebelumnya telah mempermudah

pendaftaran dan pendaftaran usaha, salah satunya melalui aplikasi OSS namun

proses kegiatan usaha tidak sepenuhnya terlaksana.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah

memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Kota Makassar. Hal ini

terlihat dari hasil penelitian, kemudian tanggapan dari DPMPTSP dan

masyarakat sebagai informan dalam penelitian ini serta didukung oleh capaian

kinerja dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui sistem

yang telah diterapkan oleh DPMPTSP.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelayanan publik pada dinas

Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di kota Makassar sudah

efektif dalam pelayanan secara langsung . namun, dari segi pelayanan online

masih terbatas dikarenakan ada beberapa masyarakat yang belum memahami

pelayanan secara online . Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang

telah dilakukan oleh Vina Safinatun Najah (2019) dengan judul penelitian

“Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis” dalam hasil penelitiannya

mengatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa

pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis online secara umum belum berjalan

secara maksimal mengingat bahwa untuk program pelayanan perizinan berbasis

online adalah program inovasi yang baru saja diterapkan di DPMPTSP, dapat

43

terlihat dari 13 indikator yang diteliti. Kendala-kendala yang ditemukan yaitu

Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik dari peran petugas maupun masyarakat

pemohon perizinan, kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai.

44

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan mengenai

efektivitas pelayanan publik pada penerapan sistem pelayanan terpadu satu

pintu dan pelayanan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, maka peneliti disimpulkan

bahwa pelayanan publik dengan penerapan sistem pelayanan terpadu satu

pintu dan pelayanan Online sudah efektif. Hal ini terlihat dari indikator untuk

mengukur efektivitas pelayanan publik dalam memberikan pelayanan perizinan

dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan

kepastian hukum serta mewujudkan hak masyarakat dan investor untuk

memperoleh pelayanan perizinan. bebas dari pemerasan, transparansi, dan

lainnya. informasi yang jelas mengenai persyaratan, biaya dan waktu yang

dapat dilakukan di satu tempat, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pada aspek kepastian hukum, DPMPTSP Kota Makassar bekerja dibawah

payung hukum yang berlaku sehingga setiap aktivitas mengacu pada

aturan hukum yang berlaku. Pada aspek transparan, DPMPTSP

menyediakan berbagai cara untuk masyarakat mendapatkan informasi

yang dibutuhkan, website DPMPTSP Kota Makassar, layanan call center,

dan layanan WhatsApp. Pada aspek pengembangan IT, DPMPTSP Kota

Makassar melakukan berbagai inovasi seperti meluncurkan aplikasi On

Line yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung.

b. Indikator peningkatan kompetensi SDM aparatur telah berjalan dengan

baik. Hal tersebut peneliti simpulkan dari aspek komitmen kerja yang tinggi

45

c. dari pegawai, kemampuan yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas

pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, terampil, kreatif, dan inovatif,

taat pada asas dan disiplin dalam bekerja, memiliki daya tanggap yang baik

terhadap permasalahan, memiliki jati diri sebagai abdi masyarakat, memiliki

rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, dan dapat

memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan di atas, maka saran dan

masukan dari peneliti yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Kota Makassar,

khususnya DPMPTSP, dan pelaku UMKM, sebagai berikut:

a. Tidak tersedianya sarana pendukung dalam pelayanan yang berupa parkir

lebih luas dapat dimaksimalkan lagi dengan diberi tempat yang teduh dan

ruang tunggu yang representatif agar masyarakat sebagai penerima layanan

yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Makassar menjadi lebih aman dan

nyaman.

b. Adanya jenis layanan yang akhirnya harus dikembalikan kepada SKPD

teknis karena ketidaksiapan pegawai selaku pemberi layanan untuk

menangani secara efektif sehingga masyarakat tidak menumpuk pada satu

titik layanan seperti yang terjadi pada pelayanan administrasi kependudukan

yang akhirnya dikembalikan ke SKPD teknis kembali..

c. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai

referensi dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian

selanjutnya.

46

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Badul 2013. Modul Electronic Government. Makassar: Universitas

Hasanuddin Andrianto, Nico 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-

government. Malang: Bayumedia Publishing Dwi, Yuni. 2018. Panduan Praktis Mengurus IMB. Yogyakarta: Pustaka

Grhatama Emzir. 2012. Analisis Data. Jakarta. PT. Raja Gravind Persada E. Utrecht, 2017. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Gasper, Vincent. 2017. Manajemen Kualitas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Andi Winda Sari. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo. 2017. Makassar: Universitas Hasanuddin

Andika Raja Putra. Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan. 2015. Universitas Sumatera Utara

Imelda Febriany, Nur Fitriyah, Enos Paselle. Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur) 2015: Universitas Mulawarman l 16, No 4 2013 ISSN 1411-0199

Vina Savinatunazah. Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, 2019: Universitas Galuh

Jurnal Lawand Justice Vol.1 No.1 Maret 2016 http://bppt.badungkab.go.id/hal -latar belakang. html ixzz4Qpgs12GN73

http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-prinsip-menurut beberapa ahli.html, https://www.slideshare.net/primus74, http://id.wikipedia.org/wiki/pelayananpublik, www.slideshare.net/mobile. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Makassar. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelayanan Publik Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dibawah kendali Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM). Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

L

A

M

P

I

R

A

N

Tabel Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai SOP Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun

2020 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Perizinan Berusaha

dan Perizinan Non

Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO JENIS IZIN

BULAN TOTA

L JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

A PENATAAN RUANG DAN PEKERJAAN UMUM

-

1 KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) 205 192 172 58 48 179 277 162 247 236 120 121 2017

2 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 573 360 347 297 230 765 665 322 499 559 446 162 5225

3 SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

4 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

5 IZIN USAHA JASA KONSULTAN

6 IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN DAN RUANG MANFAAT JALAN

B PERTANAHAN

1 IZIN LOKASI

C PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 IZIN KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PENGESAHAN SITE-PLAN)

6 3 5 6 2 5 3 5 4 7 5 8 59

2 SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (PERTELAAN GEDUNG)

D LINGKUNGAN HIDUP

1 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

2 IZIN LINGKUNGAN 1 7 4 3 15

3 IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR 1 2 1 3 2 5 1 1 2 18

4 IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN

5 IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)

1 5 2 9 8 3 1 2 31

E PERDAGANGAN

1 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) / NIB

2 IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 135 102 145 265 112 141 245 305 152 216 78 268 2164

3 SURAT IZIN USAHA PUSAT PEMBELANJAAN

4 TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 1 5 2 6 3 1 5 6 1 30

5 IZIN USAHA MIKRO

6 IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

7 IZIN USAHA TOKO MODERN

8 SURAT IZIN USAHA PASAR RAKYAT

9 SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

10 SURAT IZIN KHUSUS WAKTU PELAYANAN (BAGI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN)

11 SURAT IZIN USAHA KHUSUS WAKTU PELAYANAN (BAGI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

12 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (GOLONGAN B DAN GOLONGAN C)

13 SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG

14 SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA ; a. Penerima dari waralaba dalam negeri; b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan

c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri

15 IZIN SALON KECANTIKAN

16 IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

17 IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL

18 IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2 15 10 3 2 8 5 4 5 54

19 IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

20 IZIN KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

F PARIWISATA 113

1 TDUP 10 12 5 15 3 5 10 12 8 5 18 10 113

G KOPERASI

1 IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM 2 2

2 IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM

3 IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM

4 IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM

H PERIKANAN

1 IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN

2 IZIN PARAMEDIK VETERINER

3 IZIN RUMAH POTONG HEWAN

4 IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN PAKAN

5 IZIN USAHA DEPO OBAT HEWAN

6 IZIN USAHA TOKO OBAT HEWAN

7 IZIN USAHA RUMAH SAKIT HEWAN (SIVET)

8 IZIN USAHA KLINIK HEWAN (SIVET)

9 IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH

10 IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PEMBENIHAN

11 IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PEMBESARAN

12 IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN

13 IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN

I KESEHATAN 3983

1 IZIN PRAKTIK DOKTER 35 28 36 15 10 16 38 40 36 35 42 38 369

2 IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS 28 33 20 12 10 8 31 34 24 32 40 20 292

3 IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI 23 20 25 9 5 16 28 26 27 30 38 34 281

4 IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI SPESIALIS 5 3 3 4 2 2 8 3 5 9 7 11 62

5 IZIN PRAKTEK DOKTER INTERNSHIP 22 18 28 6 17 12 28 24 28 27 23 30 263

6 IZIN PRAKTEK TEKNISI KARDIOVASKULER 2 1 2 3 2 2 12

7 IZIN PRAKTIK APOTEKER 25 14 17 9 13 8 24 28 31 24 32 27 252

8 IZIN PRAKTIK ASISTEN APOTEKER 18 23 20 11 6 38 35 38 35 33 37 294

9 IZIN PRAKTIK PRANATA LAB. KESEHATAN 2 8 5 3 1 19

10 IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI KLINIK 2 3 2 2 1 1 3 14

11 IZIN PRAKTIK TEKNIK ELEKTROMEDIK 5 4 3 2 1 15

12 IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS 2 1 1 1 2 7

13 IZIN PRAKTIK TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

3 3 1 2 4 2 2 2 2 21

14 IZIN PRAKTIK MANDIRI BIDAN 20 38 33 10 12 20 35 45 30 35 28 30 336

15 IZIN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT 44 46 61 15 20 16 45 38 43 39 32 31 430

16 IZIN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT GIGI 2 5 1 1 2 1 12

17 IZIN PRAKTIK MANDIRI FISIOTERAPI 2 3 2 2 1 10

18 IZIN TENAGA KERJA SANITARIAN 2 5 1 1 1 1 1 1 13

19 IZIN TENAGA KERJA NUTRISIONIS 2 3 2 2 2 2 3 16

20 IZIN TENAGA KERJA EPIDEMIOLOGI KESEHATAN 1 2 2 2 1 8

21 IZIN TENAGA KERJA PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

1 1 2 2 1 5 10

22 IZIN TENAGA KERJA ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

1 2 3

23 IZIN TENAGA KERJA PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

1 2 2 5

24 IZIN TENAGA KERJA PERAWAT 22 35 30 14 20 11 48 45 38 30 34 32 359

25 IZIN TENAGA KERJA PERAWAT ANASTESI 2 3 3 2 2 1 5 2 20

26 IZIN TENAGA KERJA BIDAN 8 15 24 7 10 8 30 33 35 32 38 35 275

27 IZIN TENAGA KERJA OKUPASI TERAPIS 3 1 2 2 2 1 2 13

28 IZIN TENAGA KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 3 1 2 7

29 IZIN TENAGA KERJA PEREKAM MEDIS 2 3 2 1 1 1 1 11

30 IZIN TENAGA KERJA RADIOGRAFER 2 1 1 1 2 7

31 IZIN TENAGA KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN 2 2 3 2 9

32 IZIN TENAGA KERJA TEHNISI GIGI 1 1

33 IZIN TENAGA TUKANG GIGI 1 1 1 3

34 IZIN TENAGA KERJA TEKNISI PELAYANAN DARAH 2 2 4

35 IZIN TENAGA KERJA TERAPIS WICARA 1 1 2 4

36 IZIN TENAGA KERJA ORTOTIK PROSTETIK 2 1 3 6

37 IZIN TENAGA KERJA FISIKAWAN MEDIS 2 2 4

38 IZIN TENAGA KERJA ENTOMOLOGI KESEHATAN

39 IZIN TENAGA KERJA MIKROBIOLOGI KESEHATAN

40 IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 3 4 2 6 8 15 8 16 62

41 IZIN LAIK HYGIENE 2 2 3 2 3 2 14

42 IZIN LAIK HYGIENE RESTORAN/RUMAH MAKAN 1 1 3 1 1 1 3 2 1 14

43 IZIN LAIK HYGIENE KOLAM RENANG 2 1 2 1 6

44 IZIN LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA/CATERING

5 10 16 3 5 6 12 10 14 20 23 18 142

45 IZIN PEST KONTROL 2 3 2 2 2 1 12

46 IZIN DEPOT AIR MINUM 4 2 1 1 1 2 4 4 3 2 5 4 33

47 IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL 2 1 2 1 2 8

48 IZIN USAHA PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

49 SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

5 3 6 4 4 8 6 12 10 8 6 9 81

50 IZIN APOTEK 16 10 3 1 7 5 15 5 16 20 13 10 121

51 IZIN KLINIK 1 1 2 1 1 6

52 IZIN RUMAH SAKIT 2 2

53 IZIN TOKO OBAT 1 1 1 2 1 3 9

54 IZIN OPTIK 2 1 2 5

55 IZIN OPERASIONAL KLINIK RADIOLOGI

56 IZIN OPERASIONAL KLINIK DIALISIS

57 IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

58 IZIN LABORATORIUM KESEHATAN 2 1 1 4

J PENDIDIKAN 377

1 IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR 4 9 6 3 2 15 2 5 9 10 6 4 75

2 IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

12 7 27 15 23 15 20 35 36 14 25 22 251

3 IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL 3 4 8 8 7 5 2 6 8 51

K TENAGA KERJA 20

1 PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)

2 IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA 3 3 2 4 4 2 2 20

3 SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA LOKAL (SIU-LPTKS AKL)

4 TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS (BKK)

L PERHUBUNGAN

1 IZIN USAHA ANGKUTAN DARAT

2 IZIN TRAYEK UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG

3 IZIN OPERASI ANGKUTAN UNTUK PENUMPANG TIDAK DALAM TRAYEK

4 KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

5 IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN PERAWATAN KAPAL PERBAIKAN KAPAL

6 IZIN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

7 IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

8 IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT

9 IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT

10 IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

11 IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBRANGAN

12 IZIN USAHA PENGOPERASIAN KAPAL PENYEBRANGAN

M SOSIAL 6

1 IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH’

2 IZIN PENELITIAN 1 1 1 1 2 6

JUMLAH 14.114

Sumber : LAKIP DMPTSP Tahun 2020

BIOGRAFI PENULIS

Lisnawati anas lahir di Bau bau pada tanggal 06 oktober

1998 dari pasangan Abdul Nasir dan wa pia. Peneliti

merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Saat

ini peneliti bertempat tinggal di.jl talasalapang 1 no.15.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu pada

tahun 2005 peneliti masuk pada SDN No.1 Parigi dan

lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan kejenjang SMPN No.1 parigi dan

lulus pada tahun 2014 dan pendidikan SMAN No.1 Parigi lulus pada tahun 2016

kemudian peneliti diterima sebagai mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas

Ekonimi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan

penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi

Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.