300
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Oleh: HIDAYATULLOH NIM. 107044102355 PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH KONSENTRASI PERADILAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

  • Upload
    lythuy

  • View
    231

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA DEPOK

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

HIDAYATULLOH

NIM. 107044102355

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H/2011 M

Page 2: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

ii

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA DEPOK

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Hidayatulloh

NIM. 107044102355

Di Bawah Bimbingan:

Dr. H. Yayan Sofyan, S.H., M.Ag.

NIP: 196810141996031002

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H/2011 M

Page 3: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di

Pengadilan Agama Depok” telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas

Syariah dan Hukum Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17 Juni 2011. Skripsi ini telah diterima

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)

pada Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah.

Jakarta, 21 Juni 2011

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

NIP. 195505051982031012

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua : Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A.

NIP. 195003061976031001

Sekretaris : Hj. Rosdiana, M.A.

NIP. 196906102003122001

Pembimbing : Dr. H. Yayan Sofyan, S.H., M.Ag.

NIP. 196810141996031002

Penguji I : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A.

NIP. 150050917

Penguji II : Dr. Abdurrahman Dahlan, M.A.

NIP. 195811101988031001

Page 4: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 29 Mei 2011

Hidayatulloh

Page 5: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

v

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhana wa ta’ala atas segala taufiq dan inayah-Nya

yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu

‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir

zaman.

Skripsi ini kami persembahkan kepada Ayahanda Asmawih dan Ibunda

Rohimah yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, kasih sayang, dan doa tanpa

kenal lelah dan bosan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih

sayang-Nya kepada mereka.

Kami sadar tidak akan dapat menyelesaikan skrispi ini tanpa adanya bantuan

orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan segala kerendahan hati, kami

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya

kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M. selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A. dan Hj. Rosdiana, M.A. selaku Ketua dan

Sekretaris Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah.

3. Dr. H. Yayan Sopyan, S.H., M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang tak pernah

lelah membimbing, mengarahkan, dan mengkritik kami dalam penyelesaian

skripsi ini.

Page 6: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

vi

4. Dr. Phil. JM. Muslimin, M.A. selaku pembimbing selama menjalani segala

aktifitas di kampus yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar selalu

bekerja dan berusaha maksimal demi menggapai mimpi kami.

5. Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan

mendidik kami selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yakub, M.A. selaku orang tua kami selama belajar di

Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah, yang telah memberikan teladan,

mendidik, mengajarkan disiplin, dan memberikan ilmu yang sangat berharga bagi

kehidupan kami, serta asatidz dan musyrif.

7. Ketua Pengadilan Agama Depok beserta pihak-pihak yang terkait, khususnya

Drs. Sarnoto, M.H. dan Endang Ridwan, S.Ag. yang telah meluangkan waktunya

sehingga memudahkan kami menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepala Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas beserta para staf yang

telah memberikan fasilitas kepada kami dalam menelusuri literatur yang

berkaitan dengan skripsi ini.

9. Keluarga besar Peradilan Agama Angkatan 2007 kelas A yang menjadi teman

seperjuangan kami. Seluruh pengurus BEMJ Peradilan Agama periode 2009-

2010 dan 2010-2011 yang telah menemani kami belajar dan berorganisasi,

terutama untuk Ridho Akmal Nasution dan Arifin Bahtiar. Serta kawan-kawan di

HMI Komfaksy, LKBHMI, MCC, KMA-PBS, dan KKN Cikembulan terutama

Arif Soleh, Asep Solahuddin, Riduan Dalimunthe, Subly, Naila, Andy, Dwima,

Hafiz, Daus, Mala, Ima, Yai dan seterusnya yang tidak kami sebutkan satu

persatu. Selanjutnya kawan-kawan kelompok studi TOEFL Bang Indra, Ulul

Page 7: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

vii

Azmi, Alvin, Anya dan kelompok studi Bahasa Arab Pita, Arif, Yeti, Fida, dan

Siti. Kawan-kawan di Darus-Sunnah terutama angkatan Ta’aruf 2007 serta teman

satu kamar Imam, Ali, Hayat, Munthe, Gus Nabil, Ipul, Faris, Bagus, Munawar,

Farhan, dan Riski.

Akhirnya, tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai balas jasa kecuali

hanya doa semoga semua pihak yang telah membantu penulis, mendapatkan ganjaran

yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Ciputat, 29 Mei 2011

Hidayatulloh

Page 8: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .............................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv

KATA PENGANTAR ......................................................................................... v

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah...................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 7

D. Review Studi Terdahulu .......................................................... 9

E. Metode Penelitian.................................................................... 12

F. Sistematika Penulisan ............................................................. 16

BAB II MEDIASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA ......................... 18

A. Pengertian Mediasi .................................................................. 18

B. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi ................................ 23

C. Keuntungan Menggunakan Mediasi ....................................... 26

D. Peran dan Fungsi Mediator ..................................................... 30

E. Proses Mediasi ........................................................................ 34

F. Mediasi Dalam Islam .............................................................. 39

Page 9: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

ix

BAB III TEORI EFEKTIVITAS ................................................................ 47

A. Pengertian Efektivitas ............................................................. 47

B. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat .................................. 48

C. Teori Efektivitas Hukum ......................................................... 52

BAB IV ANALISA EFEKTIVITAS MEDIASI......................................... 59

A. Profil Pengadilan Agama Depok ............................................. 59

B. Analisa Efektivitas Mediasi .................................................... 63

1. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ............. 63

2. Kualifikasi Mediator ......................................................... 69

3. Fasilitas dan Sarana ........................................................... 78

4. Kepatuhan Masyarakat ...................................................... 82

5. Kebudayaan ....................................................................... 86

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi ................................................ 94

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi .... 98

BAB V PENUTUP ....................................................................................... 102

A. Kesimpulan ............................................................................. 102

B. Saran-saran ............................................................................. 103

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 105

LAMPIRAN ......................................................................................................... 112

Page 10: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan

peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan

sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban

masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari

kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan

yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the

truth and justice).1

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat

ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian

perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding,

kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan

membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat

formalistis belaka.2

1 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet.VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

2 Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan

salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana,

cepat, dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekadar menitikberatkan unsur kecepatan

dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu

atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu

yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim

Page 11: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

2

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan

efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian.

Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch

Reglement (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Voor

De Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal

dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1)

HIR berbunyi:3

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka

pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan

menperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada

waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak

diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat

(akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim

yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat

imperatif.4 Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang

bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha

mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak

perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian,

atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut

tidak bermoral dan tidak professional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan

biaya ringan. Lihat Gemala Dewi, ed., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, cet.III,

(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 71-72.

3 R. Tresna, Komentar HIR, cet.XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 110.

4 M. Yahya Harahap, … h. 231.

Page 12: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

3

upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak

yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa

dirugikan.

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan

kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945

melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak dari

ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 145 R.Bg, MA memodifikasikannya ke arah yang

lebih bersifat memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian, maka

diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA)

Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR).

Tujuan penerbitan SEMA adalah membatasi perkara secara substansif dan

prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan

perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada

tingkat kasasi.

Belum genap 2 (dua) tahun usia SEMA Nomor 01 Tahun 2002 pada

tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

(selanjutnya disebut PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 yang berjudul Prosedur

Mediasi di Pengadilan. Dalam konsiderans huruf e dikatakan salah satu alasan

mengapa PERMA diterbitkan karena SEMA Nomor 01 Tahun 2002 belum

lengkap atas alasan SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke

dalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan

Page 13: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

4

akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif

memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di

pengadilan sesuai PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan

permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk

mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA

Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan.

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan

bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih

cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para

pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa

keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan pengintegrasian mediasi ke

dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif

mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan

memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di

samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).5

5 Konsiderans butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan.

Page 14: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

5

Dalam ajaran Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui

perdamaian yang disebut dengan al-sulh.6 Islam menganjurkan pihak yang

bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar

pengadilan. Sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan

terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat

pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan

keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran al-Quran dan Nabi Muhammad

dalam ajaran Islam memilih sulh sebagai sarana penyelesaikan sengketa yang

didasarkan pada pertimbangan bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan

tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.7

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya

mengamalkan konsep sulh yang merupakan ajaran Islam.8 Para hakim di

Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa

6 Secara bahasa, al-sulh berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq

memberikan pengertian sulh dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Lihat

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201. Muhammad Khatib al-Syarbini

menyebutkan sulh sebagai suatu akad di mana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan

mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.

177.

7 Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 159-160.

8 Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk

peradilan khusus bagi umat Islam. Eksistensinya tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945 yang berbunyi:

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.

Page 15: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

6

untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat

penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya

adalah untuk mengurangi jumlah perkara, maka penulis beranggapan perlu untuk

dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tulisan ini ingin menganalisa

efektifitas mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi dengan judul

“Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Depok”.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembahasan pada penelitian ini dibatasi hanya pada tingkat keberhasilan

mediasi, faktor-faktor pendukung dan penghambat, efektivitasnya di lingkungan

Pengadilan Agama Depok.

2. Rumusan Masalah

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih

cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para

pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan bertujuan

menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di

pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan

Page 16: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

7

dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat

memutus (ajudikatif).

Namun pada kenyataannya selama 2 (dua) tahun pengintegrasian mediasi

ke dalam proses beracara di pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 01 Tahun 2008 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke

persidangan. Belum terjadi perubahan signifikan terhadap jumlah perkara yang

masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan

harapan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah pokok yang

menjadi objek kajian dalam skripsi ini:

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama

Depok?

2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Depok?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan

mediasi di Pengadilan Agama Depok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Menguji efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama

Depok.

Page 17: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

8

b. Mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama sesuai

dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Depok.

c. Mencari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Depok serta mencari solusinya.

2. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan

mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya

bermanfaat diantaranya:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan

perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam

penerapannya pada sistem peradilan perdata.

2. Bagi masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas

mengenai pengintegrasian proses mediasi didalam penyelesaian perkara di

pengadilan agama.

3. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir

kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Page 18: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

9

D. Review Studi Terdahulu

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis telah menemukan

beberapa skripsi yang membahas tentang mediasi. Berikut skripsi yang penulis

temukan:

Tabel 1

NO IDENTITAS SUBSTANSI PEMBEDA

1. M. Ali Suproni,

Konsentrasi

Peradilan Agama.

Judul skripsi:

“Pelaksanaan

Mediasi Dalam

Perkara Perceraian

di Pengadilan

Agama Jakarta

Selatan”.

Meneliti kesesuaian

antara pelaksanaan

mediasi di Pengadilan

Agama Jakarta

Selatan dengan aturan

dalam PERMA

Nomor 01 Tahun

2008, keberhasilan

peran mediasi dalam

menekan angka

perceraian, dan

faktor-faktor yang

mendukung dan

menghambat

pelaksanaan mediasi.

Proses integrasi

proses mediasi dalam

peradilan sesuai

PERMA Nomor 01

Tahun 2008 di

Pengadilan Agama

Jakarta Selatan

memerlukan

persiapan yang baik,

mulai dari kesiapan

sarana prasarana,

hingga ketersediaan

mediator yang

profesional.

Penelitian hanya

dilakukan dalam

bentuk analisa

kesesuaian antara

aturan dalam PERMA

Nomor 01 Tahun 2008

Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan

dengan penerapannya

di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan.

Berbeda dengan yang

penulis lakukan, yaitu

menganalisa

efektivitas mediasi

berdasarkan teori

sebagai alat ukur.

Sehingga dapat

didapatkan

kesimpulan apakah

mediasi efektif atau

tidak.

Page 19: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

10

2. Syahdan,

Konsentrasi

Peradilan Agama.

Judul skripsi:

“Pengaruh Mediasi

Terhadap Angka

Perceraian (Studi

Analisa Pasca

Peraturan

Mahkamah Agung

Nomor 01 Tahun

2008 Tentang

Prosedur Mediasi Di

Pengadilan Agama

Jakarta Selatan)”.

Menyajikan analisa

pengaruh mediasi

terhadap angka

perceraian, penerapan

mediasi di Pengadilan

Agama Jakarta

Selatan sejak

keluarnya PERMA

Nomor 1 Tahun 2008

serta kesesuaiannya,

dan faktor-faktor yang

menyebabkan

pelaksanaan mediasi

tidak berjalan efektif.

Dalam skripsi ini

menggunakan data-

data statistik dan hasil

wawancara dengan

para hakim yang

menjadi mediator.

Dalam analisa,

diberikan kesimpulan

bahwa mediasi tidak

berpengaruh

signifikan terhadap

angka perceraian.

Wawancara yang

dilakukan terhadap

para hakim sebagai

pelaksana mediasi

serta pengumpulan

data statistik dijadikan

kesimpulan terhadap

efektif atau tidaknya

mediasi terhadap

angka perceraian.

Hal tersebut juga

dilakukan oleh

penulis, namun tidak

hanya itu, faktor-

faktor lain yang

mempengaruhi efektif

atau tidaknya mediasi

penulis gunakan yang

diambil dari teori

efektivitas Soerjono

Soekanto.

3. Siti Umu Kulsum

NIM.

106044101441

Konsentrasi

Peradilan Agama,

2006. Judul skripsi:

“Efektivitas Mediasi

Dalam Perceraian

Perspektif PERMA

No. 1 Tahun 2008

Tentang Prosedur

Mediasi”.

Membahas sejarah

lahirnya PERMA

Nomor 01 Tahun 2008

Tentang Prosedur

Mediasi di

Pengadilan, dan

mediasi; pengertian,

dasar hukum, prinsip-

prinsip, dan

prosedurnya mulai

tahap pramediasi,

proses, hingga

putusannya.

Skripsi ini menyajikan

data perkara tahun

2008-2009 di

Skripsi ini hanya

fokus pada data

perkara yang ada lalu

menganalisa

efektivitas mediasi

tanpa menguji faktor-

faktor penunjang

keberhasilan mediasi.

Sedangkan penulis

menguji 5 (lima)

faktor yang

mempengaruhi

keberhasilan mediasi

berdasarkan teori

efektivitas yang

penulis gunakan.

Page 20: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

11

Pengadilan Agama

Jakarta Timur yang

kemudian dianalisa

keefektivan mediasi

sekaligus menjelaskan

hambatan dan

tantangan

pelaksanannya.

4. Widya Alia

NIM.

106043201357

Konsentrasi

Perbandingan

Hukum, 2006. Judul

skripsi:

“Efektivitas Mediasi

di Pengadilan

Agama Jakarta

Selatan Setelah

Dikeluarkannya

PERMA Nomor 1

Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di

Pengadilan”.

Menerangakan

pengertian, sejarah,

dasar hukum, ruang

lingkup, prinsip-

prinsip mediasi dalam

PERMA Nomor 01

Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

Skripsi ini

menggunakan teori

efektivitas Ilham

Idrus sebagai alat

ukur atau indikator

efektivitas mediasi di

Pengadilan Agama

Jakarta Selatan.

Teori efektivitas yang

digunakan sebagai alat

ukur lebih kepada

aspek mediasi dalam

pola kerjanya,

sehingga tidak

menjangkau indikator-

indikator lain yang

lebih luas.

Lain hal dengan

penulis lakukan,

yakni menggunakan

teori efektivitas

Soerjono Soekanto

yang lebih luas. Teori

ini tidak hanya

melihat keefektifan

dari pola kerja, tetapi

juga melihat faktor

pendukung yang

bersifat internal

maupun eksternal.

Page 21: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

12

E. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan bahan/data penyusunan skripsi ini agar mengandung

suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian ilmiah

sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat

deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran

yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek

yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan mediasi

berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan

dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis

adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan

fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.9 Dalam penelitian ini yang

akan dicari perihal pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dengan

berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola

perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh

kejelasannya di persidangan pengadilan.

9 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:

RajaGrafindo, 2001), h. 26.

Page 22: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

13

3. Data Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan

untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang

timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian,

terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

- Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)

- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan megenai bahan hukum

primer, yang terdiri dari:

- Buku-buku

- Majalah Hukum

- Artikel Ilmiah

- Arsip-arsip yang mendukung

- Publikasi dari Lembaga terkait

Page 23: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

14

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum

primer dan sekunder, meliputi:

- Bibliografi

- Ensiklopedia

- Kamus Hukum

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke

lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut.

1) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama

Depok, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang

diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut. Dalam hal

ini mengenai pelaksanaan mediasi di lokasi tersebut.

2) Subyek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu

dipertanggungjawabkan secara prosesil, maka yang tepat untuk

dijadikan rujukan adalah Hakim yang ditunjuk sebagai Mediator itu

sendiri dari para pihak yang pernah menjalani proses mediasi dan

Hakim Pengadilan Agama Depok yang mampu mengkaji,

mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses

mediasi.

Page 24: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

15

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari

konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaaan berupa

peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan

lain-lain sumber.10

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses

interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu

pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan

pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan

(responden).11

Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim yang ditunjuk

sebagai Mediator di Pengadilan Agama Depok yang mampu mengkaji,

10

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: UMS

Press, 2004), h. 47.

11

Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1990), h. 71.

Page 25: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

16

mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses

mediasi.

5. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan

menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang

nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.12

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari

sub-sub yang dirinci sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang mediasi dalam konsep dan penerapannya

yang meliputi pengertian mediasi, asas-asas umum dalam proses mediasi,

keuntungan menggunakan mediasi, peran dan fungsi mediator, proses mediasi,

dan mediasi dalam Islam.

Bab Ketiga, memaparkan teori efektivitas hukum sebagai alat uji proses

mediasi di pengadilan agama. Penulis menjelaskan pengertian efektivitas dan

12

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984), h. 13.

Page 26: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

17

selanjutnya dilakukan pembahasan bekerjanya hukum di masyarakat.

Selanjutnya, disajikan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang

dijadikan dasar pengujian penelitian ini.

Bab Keempat, berisi analisa efektivitas mediasi yang berisikan tentang

profil Pengadilan Agama Depok, laporan pemberdayaan lembaga perdamaian,

faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi, dan di akhir

penulis sajikan analisa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Depok

berdasarkan landasan teori efektivitas, yakni tinjauan yuridis PERMA Nomor 1

Tahun 2008, kualifikasi mediator, fasilitas dan sarana, kepatuhan masyarakat,

kebudayaan.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Page 27: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

18

BAB II

MEDIASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA

A. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang

berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak

ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan

menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna

mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam

menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust)

dari para pihak yang bersengketa.13

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai

proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan

sebagai penasihat.14

Dalam Black‟s Law Dictionary, pengertian mediasi adalah:15

“A method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who

tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.”

13

Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

14

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, cet.II,

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 726.

15

Bryan A. Garner. Ed, Black‟s Law Dictionary, 8th

ed, (USA: West, 2004), h. 1003.

Page 28: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

19

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari

bahasa Inggris mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai

yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat

diterima pihak-pihak yang bersengketa.16

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS sebagaimana dikutip oleh Runtung,

memberikan batasan bahwa mediation, mediasi: salah satu alternatif penyelesaian

sengketa di luar pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau

penengah.17

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan

dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara

pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat

dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya

suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.18

16

B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h .168.

17

Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia:

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH-Universitas

Sumatera Utara. Medan: USU, 2006. Di akses pada tanggal 06 November 2010 dari

http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf, h. 8.

18

John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), h. 42.

Page 29: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

20

Pengertian mediasi yang lain menurut Cristopher W. Moore sebagaimana

dikutip oleh Gatot Soemartono adalah: 19

The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third

party who has limited or no authoritative decision-making power but who assists

the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of

issues in dispute.

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi,

yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan

oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (limited) atau

sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang

membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang

diterima kedua belah pihak.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.20

19

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2006), h. 121.

20

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Page 30: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

21

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki

perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:21

1. Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang

berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses

pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi

masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah

mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-

pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat

sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu

yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa

menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana

untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh

seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi

jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya

perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor

01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk

mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak

21

Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Artikel di akses pada tanggal 06 November 2010 dari http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf

Page 31: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

22

menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran

terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan

batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat

pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi

resikonya akan fatal.

3. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus

dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi

mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sunggguh-sungguh untuk

mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan

mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekadar untuk

memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-

sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai

perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang perperkara

untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan

Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan

demikiaan segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh

pihak-pihak yang berperkara.

Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda,

begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk

memudahkan dalam memahami pengertian mediasi, penulis berpendapat bahwa

Page 32: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

23

untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui

unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

1. Metode alternatif penyelesaian sengketa;

2. Bersifat non litigasi;

3. Menggunakan jasa mediator; dan

4. Kesepakatan sesuai keinginan para pihak.

B. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian non ligitasi atau setidak-tidaknya

proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19

Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika

mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 19 Ayat (2) disebutkan bahwa semua

catatan mediator wajib dimusnahkan.

Bila kita telaah lebih lanjut kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi”

akan terlihat agak ganjil, karena sejatinya ketika gugatan didaftarkan dan dicatat

dalam register pengadilan, berarti sejak saat itu para pihak sudah mulai tunduk

dengan aturan dalam proses hukum acara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2008

mengatur mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi

persidangan yang sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun

sesungguhnya perkara tersebut sudah ada dalam kewenangan pengadilan. Maka

Page 33: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

24

menurut D.Y. Witanto22

, bahwasanya PERMA hendak memberikan pengertian

bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat dan

substansi penyelesainnya berada di luar kewenangan Majelis Hakim yang

menyidangkan perkaranya.

Oleh karena PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses

yang berada di luar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi

memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada

umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

1. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan

menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga

tidak kaku dan rigid. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di

luar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana

yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah

pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara

sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal

persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi

informal.

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 13 Ayat (3) PERMA

Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling

22

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan

Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, cet.I, ( Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31.

Page 34: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

25

lama 40 (empat puluh) hari dan dalam Pasal 13 Ayat (4) dapat diperpanjang

paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila

kesepakatan tercapai kurang dari 40 (empat puluh) hari, mediator dapat

langsung mengajukan kesepakatan damai kehadapan hakim yang memeriksa

perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan

tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi,

dan peninjauan kembali.

3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya

sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat

menguntungkan kedua belah pihak.

4. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non

hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses

mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh

lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang

tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan

hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya

apapun.

5. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1

Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali

para pihak menghendaki lain.

Page 35: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

26

6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak

menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga

perkara dinyatakan selesai.

7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak perlu

saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah

mempertemukan titik temu dari permasalahan.

8. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan

dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan

menghargai.

9. Hasil mediasi bersifat win-win solution. Tidak ada istilah menang kalah.

Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.

10. Akta perdamaian bersifat final dan binding. Berkekuatan hukum tetap (BHT)

dan dapat dieksekusi.

C. Keuntungan Memilih Proses Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan

keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga

sangat tepat bila dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan

di pengadilan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi

adalah:23

23

Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, cet.I, (Jakarta:

Badan Penerbit IBLAM, 2004), h. 24-25.

Page 36: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

27

1. Proses yang cepat: persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-

pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya

berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk

setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.

2. Bersifat rahasia: segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi

bersifat rahasia di mana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers

yang meliput.

3. Tidak mahal: sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan

kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat

murah: para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.

4. Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-

kebutuhan masing-masing pihak: preseden-preseden hukum tidak akan

diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.

5. Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap

mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang

diinginkan.

Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang

berbeda dari litigasi di pengadilan. Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat

memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:24

24

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia …, h. 139-140.

Page 37: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

28

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif

murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau

arbitrase.

b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara

nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya

pada hak-hak hukumnya.

c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara

langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap

proses dan hasilnya.

e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit

diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.

f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan

saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena

mereka sendiri yang memutuskannya.

g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu

mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim

di pengadilan atau arbitrer pada arbitrase.

Page 38: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

29

Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang

beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana

dikutip oleh Runtung, yaitu:25

1. Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah

dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan

litigasi;

2. Penyelesaian secara cepat;

3. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak;

4. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan “customized”;

5. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;

6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;

7. Pemberdayaan individu;

8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan

dengan cara yang lebih ramah;

9. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan;

10. Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi atau

prosedur menang-kalah;

11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

25

Runtung. Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

…, h. 9-10.

Page 39: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

30

D. Peran dan Fungsi Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator adalah pihak netral

yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau

memaksakan sebuah penyelesaian.

Pengertian mediator dalam Black‟s Law Dictionary adalah:26

A neutral person who tries to help disputing parties reach an agreement.

Mediator artinya perantara (penghubung, penengah).27

Dalam Kamus

Hukum Indonesia, kata mediator berasal dari bahasa latin mediator yang berarti

penengah; pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang

bersengketa.28

Mediator dalam Kamus Ekonomi ELIPS artinya penengah, yakni

seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang

bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.29

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi

yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat

dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa

26

Bryan A. Garner. Ed, Black‟s Law Dictionary …, h. 1003.

27

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia …, h. 726.

28

B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia…, h. 168.

29

Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

…,h. 8.

Page 40: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

31

kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan

membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati,

tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan

yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak

setuju dengan pernyataan tersebut.

Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak

dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut

adalah sebagai berikut: 30

30

Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional …, h. 60-65.

Page 41: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

32

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak;

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan

derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;

4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap

kesepakatan para pihak; dan

5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan

damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana

dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa

peran penting antara lain:31

1. Melakukan diagnosa konflik;

2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;

3. Menyusun agenda;

4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;

5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;

6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;

7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan; dan

8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

31

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi …, h.102.

Page 42: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

33

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat

penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran

tersebut diatas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara

lain:32

1. Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah

pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.

2. Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk

menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

3. Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan

hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.

4. Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan

kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.

5. Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralisir konflik dari berbagai

informasi yang bersifat negatif, memancing emosi, dan memperkeruh

suasana.

6. Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa

keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut

kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif.

7. Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan

para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.

32

Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency

(JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008), h. 16.

Page 43: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

34

E. Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan.

Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal.

Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor

1 Tahun 2008:

1. Tahapan Pra Mediasi.

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan.

Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan

memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari

persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada

penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan

kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar

mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak

boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah

memiliki sertifikat mediator.

Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan

mediator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim

Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang

bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh

Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Page 44: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

35

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 40 (empat

puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika

diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas)

hari kerja (Pasal 13 Ayat [3] dan [4]).

2. Pembentukan Forum.

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator

yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak

dapat menyerahkan resume perkara33

kepada mediator yang ditunjuk oleh

Majelis Hakim.

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog.

Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang

bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut,

mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan

dan kepercayaan para pihak.

3. Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus34

,

mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi

kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-

33

Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara

dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

34

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh

pihak lainnya. Lihat Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kaukus dilakukan agar para pihak

dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan

disaat bertemu dengan pihak lawan.

Page 45: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

36

kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak

pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

4. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan

kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir

kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan

dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 Ayat

(3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus

dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

a. sesuai kehendak para pihak;

b. tidak bertentangan dengan hukum;

c. tidak merugikan pihak ketiga;

d. dapat dieksekusi; dan

e. dengan iktikad baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut

diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka

bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya

gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan

mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan

ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai

Page 46: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

37

akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan

menjadi akta perdamaian.

5. Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 23 Ayat (1) PERMA disebutkan bahwa para pihak

dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa

di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan

kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk

memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak

masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register

perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat

menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut

dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat

tertutup untuk umum seperti perceraian).

6. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa

atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang

seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan

atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat

di antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak

berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang

Page 47: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

38

dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan

dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan

kesepakatan para pihak.

7. Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. Pertama,

mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para

pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan

kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan

seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua,

proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan.

Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang

pengadilan.

8. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya

perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau

peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat

banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum

diputus.

Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam PERMA

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara singkat

tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam tabel sebagai

berikut:

Page 48: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

39

Tabel 2

URUTAN PROSES MEDIASI

- Pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Perdata

Negeri/Agama

- Pembayaran Panjar Biaya Perkara dan

Penandatanganan Surat Kuasa untuk Membayar

(SKUM)

- Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

oleh Ketua Pengadilan Negeri/Agama

- Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menentukan

hari sidang dengan penetapan

- Juru Sita Pengadilan melakukan pemanggilan

kepada para pihak (Penggugat, Tergugat, dan

Turut Tergugat)

- Para Pihak hadir

- Penyampaian proses mediasi

oleh Ketua majelis Hakim

- Para Pihak tidak hadir

- Dilakukan pemanggilan ulang

- Pemilihan Mediator

- Penundaan sidang

- Putusan Verstek/

- Putusan Gugur

- Mediator mengadakan pertemuan awal

- Perkenalan dan penyampaian

informasi tentang prosedur mediasi

- Menyusun jadwal pertemuan

Page 49: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

40

- Penyampaian dan pertukaran resume

- Melakukan dialog tentang

kemungkinan beberapa penawaran

- Negoisasi

- Meminta keterangan ahli

- Kaukus

- Penyampaian

usulan/penawaran lain

- Perumusan butir-butir kesepakatan

- Penjelasan-penjelasan

- Analisis dan koreksi

- Penandatanganan dokumen

kesepakatan damai

Proses mediasi gagal

Proses persidangan

dilanjutkan

- Penyampaian Dokumen Kesepakatan

Damai kehadapan Majelis hakim

Pemeriksa Perkara

- Pengukuhan menjadi Akta Perdamaian

Eksekusi

- Kesepakatan perdamaian tidak

dikukuhkan menjadi akta perdamaian

- Perkara dicabut

Page 50: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

41

F. Mediasi Dalam Islam

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan al-Sulh. Secara bahasa artinya

qath al-niza‟ yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari al-Sulh sendiri

adalah:35

ازعح نرفع وضع عمذ ان

Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.

Sedangkan Hanabilah memberikan definisi al-Sulh sebagai berikut:36

انإصالح إنى تها رىصم يعالذج ت خرهف ان

Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang

bersengketa.

Praktik al-Sulh sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW.

dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang

bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak

dengan pihak lain yang sedang berselisih. Al-Sulh menjadi metode untuk

mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa

dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar

pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan

konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.

35

Muhammad Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 177.

Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201 dan Wahbah Zuhaili,

al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 168.

36

Ibnu Qudamah, al-Mughni Juz 5, cet.I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 3.

Page 51: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

42

Dalam perkara perceraian, al-Quran menjelaskan tentang al-Sulh dalam

surat al-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

خافد ايرأج وإ اح فها إعراضا أو شىزا تعهها ي ا ج ه عه صهحا أ

ا ه ر وانصهح صهحا ت فس وأحضرخ خ انشح انأ وذرمىا ذحسىا وإ فإ

انهه ا كا ت هى .خثرا ذعDan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya,

maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-

benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu

menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam‟ah, isteri

Rasulullah SAW disaat ia mencapai usia lanjut, Rasulullah SAW hendak

menceraikannya. Lalu Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai

tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah SAW menerima hal tersebut dan

mengurungkan niatnya untuk menceraikannya.37

Tafsir ayat ini juga ada dalam kitab Shahih al-Bukhari. Dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh

dari suaminya adalah wanita yang suaminya tidak lagi ada keinginan

terhadapnya, yaitu hendak menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita

lain. Lalu si wanita (isterinya) berkata kepada suaminya: “Pertahankanlah diriku

dan jangan engkau ceraikan. Silakan engkau menikah lagi dengan wanita lain,

37

Abu al-Fida Isma‟il bin „Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, Tafsir al-Quran al-

„Azhim, Juz 2, cet.II, (Riyad: Dar Thayibah, 1999), h. 426.

Page 52: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

43

engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.” Maka firman Allah dalam

ayat tersebut: Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian

yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).38

Dari sebab turunnya ayat ini, penulis berpendapat bahwa Saudah saat itu

melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berupaya

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan merelakan jatah harinya

diberikan kepada Aisyah, isteri Rasulullah SAW yang paling muda. Dalam hal

ini, memang tidak ada pihak ketiga sebagai mediator. Namun apa yang

dilakukan Saudah adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian

ditegaskan dalam syari‟at Islam dengan turunnya surat al-Nisa ayat 128 tersebut.

Demikian cara Saudah mempertahankan keutuhan rumah tangganya

dengan cara memberikan jatah harinya untuk Aisyah. Pemberian jatah tersebut

disebutkan pula dalam hadis riwayat Abu Dawud sebagai berikut:39

ا ذ حذث أح رو ت ع ا انسرح ت أخثر وهة ات ىس ع ع شهاب ات

عروج أ ر ت حذثه انست ثى زوج عائشح أ ه اهلل صهى ان :وسهى لاند عه

ه اهلل صهى انهه رسىل كا ألرع سفرا أراد إرا وسهى عه سائه ت ره فأ

ها خرج يعه تها خرج سه ايرأج نكم مسى وكا ه هرها ىيها ي ر ون غ أ

د سىدج .نعائشح ىيها وهثد زيعح تBerkata Ahmad bin „Amr bin al-Sarh, berkata Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu

Syihab: Bahwasanya „Urwah bin Zubeir berkata kepadanya bahwa Aisyah

berkata: Rasulullah SAW bila hendak melakukan perjalanan melakukan undian

38

Muhammad bin „Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. Juz 3, cet.I, (Kairo: Dar al-Hadis,

2000), h. 647. Hadis No. 5206.

39

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‟ats al-Sijistani, Sunan Abu Dawud. Juz 2, (Beirut: Dar al-

Kutub al-„Arabi, t.t.), h. 209. Hadis No. 2140.

Page 53: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

44

diantara isteri-isterinya. Siapa yang namanya keluar dalam undian akan ikut

bersamanya. Dan Rasulullah SAW membagi hari bagi tiap-tiap isterinya kecuali

Saudah bin Zam‟ah memberikan jatah harinya untuk Aisyah.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat

dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan

konsep mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

ا شماق خفرى وإ ه ا فاتعثىا ت حك ا أههه ي وحك أههها ي رذا إ

ا انهه ىفك إصهاحا ه ت انهه إ ا كا .خثرا عهDan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang

hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syiqaq/persengketaan antara suami

isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam/juru damai. Kedua hakam

tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari

jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau pun

mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam adalah:

1. Berakal.

2. Baligh.

3. Adil.

4. Muslim.

Page 54: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

45

Tidak disyaratkan hakam berasal dari pihak keluarga suami maupun

isteri. Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran.40

Bisa jadi hakam diluar

pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar

terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami isteri tersebut.

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak

jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus

hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator

profesional. Seorang hakam juga berhak memberikan kesimpulan apakah

perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik

bubar. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi

dengan dua pilihan, berhasil atau gagal.

Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antara suami isteri

adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah

tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang

berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan

kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Namun bila

terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak

melanggar syariat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis

riwayat Ibnu Hibban sebagai berikut:41

40

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz 2 …, h. 185. 41

Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, Shahih Ibnu Hibban bi

Tartibi Ibnu Bilban. Juz 11, cet.II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 488. Hadis No. 5091.

Page 55: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

46

ا ذ أخثر يح سار انفرح ت ذ انس رل ا: لال تس اهلل عثذ حذث عثذ ت انرح

ا: لال انذاري حذث يروا ذ ت ا: لال انطاطري يح حذث ا سه تهال ت

ر حذث كث ذ ت ز ذ ع انىن رتاح ت رج أت ع اهلل رسىل لال: لال هر

ه اهلل صهى جائس انصهح: سهى و عه ت سه أو حرايا أحم صهحا إنا ان

.حهانا حروBerkata Muhammad bin al-Fath al-Samsar di Samarkand berkata

Abdullah bin Abd al-Rahman al-Darimi berkata Marwan bin Muhammad al-

Thathari berkata Sulaiman bin Bilal berkata Katsir bin Zaid dari al-Walid bin

Rabah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian itu

baik antara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang

haram dan mengharamkan yang halal.

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan

dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah

boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah

tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian

sengketa suami isteri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan

kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

BAB III

TEORI EFEKTIVITAS

A. Pengertian Efektivitas

Page 56: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

47

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa

Inggris effective, dalam Kamus John M. Echols dan Hassan Shadily artinya

adalah berhasil dan ditaati.42

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif

artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat

berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.43

Sedangkan dalam Black‟s Law Dictionary, effective adalah bentuk

adjective yang bila disandingkan dengan kata statue, order, contract, dst berarti

in operation at given time. Bisa juga berarti performing within the range of

normal and expected standards atau juga productive; achieving a result.44

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum

memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam,

bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana

dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum

ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum,

termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator

berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda

42

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet.XXIII, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1996), h.207.

43

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia…, h. 284.

44

Bryan A. Garner. Ed, Black‟s Law Dictionary …, h. 554.

Page 57: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

48

bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.45

B. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau

interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang ditaati oleh

masyarakat agar tercapai ketertiban, keserasian, dan ketentraman hidup. Aturan-

aturan yang berlaku bertugas mengatur hubungan dalam struktur masyarakat

yang kompleks.

Di dalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun

tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya hukum

memiliki peran dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk

mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih

dahulu, menurut Soerjono Soekanto dinamakan social engineering atau social

planning.46

Dalam teori-teori hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah

biasanya dibedakan menjadi tiga macam hal. Hal berlakunya kaidah hukum

biasanya disebut “gelding” (bahasa Belanda) “geltung” (bahasa Jerman). Tentang

45

Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan. Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2011

dari http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf

46

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, cet.V, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2006), h.122.

Page 58: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

49

hal berlakunya kaidah hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa agar

kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan

kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum/peraturan tersebut harus memenuhi

tiga unsur sebagai berikut: 47

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara

yang telah ditentukan/ditetapkan, atau apabila menunjukan hubungan

keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya

kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori

kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita

hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Kalau ditelaah secara lebih mendalam, maka agar supaya berfungsi, maka

suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut di atas.

Mengapa demikian? Adapun sebabnya adalah antara lain:

1. Bila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah

tersebut merupakan kaidah mati (dode regel).

2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka

kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (dwangmaatregel).

47

Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, cet.V, (Bandung,

Citra Aditya Bakti, 1989), h.56-57.

Page 59: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

50

3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin hukum tersebut hanya

merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).

Dari penjelasan di atas, kelihatan sedikit betapa rumitnya masalah, oleh

karena biasanya seseorang hanya melihatnya dari satu sudut saja. Sebab, agar

hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi, senantiasa dapat

dikembalikan pada paling sedikit 4 (empat) faktor:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;

2. Petugas yang menegakkannya;

3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum; dan

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum

dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja. Hukum bukanlah

hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan

memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut

dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk

mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara

efektif) adalah:48

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam

peraturan hukum tersebut;

48

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000), h.70.

Page 60: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

51

2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik

yang mematuhi atau melanggar hukum;

3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;

4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk

berbuat sesuai hukum.

Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo melihat bahwa dalam penegakan hukum

dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Maka dalam

pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat

terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Penegakan hukum dilakukan

oleh institusi yang berwenang untuk itu, seperti jaksa, polisi, dan pejabat

pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan, maka

sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah

tersebut.49

49

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, cet.II,

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.192.

Page 61: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

52

C. Teori Efektivitas Hukum

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana

terjadinya sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

kaidah-kaidah hukum dapat mengejawantah dalam jiwa masyarakat sehingga

tercipta kedamaian, ketentraman, dan ketertiban.

Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menilai

bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan

diskresi50

yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur

oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.51

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat saja terjadi. Hal ini terjadi

apabila terjadi ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam

masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah

semata-mata pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di

Indonesia cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam

pergaulan hidup bila pelaksanaan aturan dalam undang-undang ternyata malah

menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono

Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor.

50

Diskresi berasal dari bahasa Inggris discreation yang berarti kewenangan berupa kebebasan

bertindak pejabat negara, atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri, demi pelayanan publik

yang bertanggung jawab. Lihat B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia …, h.56.

51

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2007), h.7.

Page 62: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

53

Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai

berikut:52

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Maksud faktor hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono

Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis

yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang

sah. Masalah-masalah umumnya disini adalah, antara lain:

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu

cukup sistematis?

2. Apakah peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan

tertentu cukup sinkron; artinya:

a. apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan-pertentangan?

b. apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?

3. Apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan bidang kehidupan

tertentu sudah cukup atau belum?

4. Apakah penerbitan peraturan tersebut adalah sesuai dengan persyaratan

yuridis?

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah

sebuah peraturan efektif atau tidak.

52

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum …, h.8.

Page 63: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

54

2. Faktor penegak hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh

karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung

berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum

penulis batasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan

hukum yang tidak hanya mencakup law inforcement, akan tetapi juga peace

maintenance. Maka mereka ini adalah para pegawai hukum pengadilan di

lingkungan Pengadilan Agama Depok, baik pada strata atas, menengah, dan

bawah diantaranya para hakim, panitera, jurusita, dan pegawai non-justisial

lainnya. Adapun standarisasi efektivitas sebuah penegak hukum adalah:

1. Sampai seberapa jauh petugas terikat oleh peraturan yang ada?

2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan “kebijaksanaan”?

3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada

masyarakat umum?

4. Sampai seberapa jauh derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang

diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang

tegas pada wewenangnya?

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah

penegak hukum yang ada efektif atau tidak.

Page 64: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

55

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas

tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil

penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Adapun standarisasi efektivitas

fasilitas penegakan hukum adalah:

1. Apakah sarana prasarana yang ada layak pakai?

2. Apakah yang ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi?

3. Apakah yang kurang perlu dilengkapi?

4. Apakah yang rusak perlu diperbaiki?

5. Apakah yang telah mundur ditingkatkan?

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah

fasilitas yang ada efektif atau tidak.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor

sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang

diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan

kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

Page 65: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

56

Begitu pula dalam hal proses mediasi, kedua belah pihak yang

bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator

agar sengketa di antara mereka dapat selesai dengan baik. Sehingga peran

mediator sangat penting dalam perjalanan proses mediasi di antara kedua

belah pihak.

Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang

berlaku di suatu masyarakat sangat penting untuk diketahui, agar mediator

dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah menambah keruh

suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai dan kaidah yang hidup di

masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor

masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan

spiritual atau material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem

kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan

kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut

yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan

seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta

perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi

pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum

Page 66: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

57

pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku,

nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang

dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga

dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

mencerminkan dua keadaaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang

akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor

kebudayaan ini.

Dalam hal mediasi di pengadilan agama yang kita ketahui para

pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat

akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat

muslim.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan

penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat

netral. Ia akan dikatakan efektif bila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak

efektif bila tidak dijalankan. Oleh karena itu, digunakan istilah positif bagi

keefektifan dan negatif bagi ketidakefektifan.

Demikian teori efektivitas hukum hasil pemikiran Soerjono Soekanto.

Demi kemudahan pembaca, penulis menyajikan teori tersebut dalam sebuah

tabel sebagai berikut:

Page 67: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

58

Tabel 3

Teori Efektivitas Hukum

Penegakan Hukum

Hukum

(U

ndan

g-U

nd

ang)

Pen

egak

Hukum

Sar

ana

atau

Fas

ilit

as

Mas

yar

akat

Keb

uday

aan

Positif Negatif

Efektif Tidak Efektif

Page 68: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

59

BAB IV

ANALISA EFEKTIVITAS MEDIASI

A. Profil Pengadilan Agama Depok

Pengadilan Agama Depok Kelas I B beralamat di Jalan Boulevard Sektor

Anggrek Komplek Perkantoran Kota Kembang Grand Depok City Depok dan

beroperasi pada alamat tersebut setelah diresmikannya gedung Pengadilan

Agama Depok bersamaan dengan diresmikannya gedung Pengadilan Tinggi

Agama Bandung pada tanggal 20 Februari tahun 2007 oleh Prof. Dr. H. Bagir

Manan, SH, M.CL., di Jalan Soekarno Hatta 714 Bandung.

Pengadilan Agama Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang

peresmian operasionalnya dilakukan oleh Wali Kota Depok di Gedung Balai

Kota Depok pada tanggal 25 Juni 2003 dan mulai menjalankan fungsi peradilan

sejak tanggal 01 Juli 2003 di Jalan Bahagia Raya No. 11 Depok dengan

menyewa rumah penduduk sebagai gedung operasionalnya.

Daerah hukum Pengadilan Agama Depok adalah meliputi Pemerintahan

Kota Depok sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dalam

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (5)

disebutkan bahwa “Daerah hukum Pengadilan Agama Depok meliputi wilayah

Pemerintahan Kota Depok Propinsi Jawa Barat”.

Page 69: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

60

Pengadilan Agama Depok yang daerah hukumnya meliputi Wilayah

Pemerintahan Kota Depok yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 64 Kelurahan

dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dengan beban kerja rata-rata tiap

bulan 162 perkara. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Depok

didukung dengan kekuatan pegawai sebanyak 38 orang dan secara formal

pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Depok harus dipertanggung jawabkan

dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku atasan.

Pengadilan Agama Depok sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,

warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari‟ah

dan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-

Undang.

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang

No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam

melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi

harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang

sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan, hal mana Pengadilan Agama Depok

sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang dijabarkan oleh

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu: Visi “Terwujudnya putusan

yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib

dan damai di bawah lindungan Allah SWT” dan Misi : “Menerima, memeriksa,

Page 70: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

61

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam

Indonesia di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah,

shodaqoh dan ekonomi syari‟ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan”.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Depok meliputi Wilayah Kota

Depok. Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6o 19‟ 00” – 6o 28‟

00” Lintang Selatan dan 106o 43‟ 00” – 106o 55‟ 30” Bujur Timur. Kota Depok

berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah

Jabodetabek.

Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah

dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140

meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota

Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar

200,29 km2.

Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai

Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping

itu terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha,

dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar.

Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan

kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah,

terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan

menuju utara: Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali

Cikeas.

Page 71: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

62

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Depok dalam tabel adalah

sebagai berikut:*

Tabel 4

*Sumber diperoleh dari Endang Ridwan, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

WAKIL KETUA

Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H.

HAKIM

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Dra. Hj. Siti Nadirah

Drs. H. A. Baidhowi, M.H.

Dra. Nurmiwati

Dra. Hj. Fauziah, M.H.

Asep Nursobah, S.Ag.

Drs. Bambang Hermanto, M.H.

Dra. Suifita Netty, S.H.

KETUA

Drs. Nia Nurhamidah R., M.H.

HAKIM

Drs. Azid Izuddin, M.H.

Dra. Taslimah, M.H.

Drs. Sarnoto, M.H.

Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H.

Drs. Andi Akram, S.H., M.H.

Hj. Suciati, S.H.

Dra. Rogayah

Umar Faruq, S.Ag., M.HI.

E. Kurniawati Imron, S.Ag.

PANITERA SEKRETARIS

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

WAKIL PANITERA

Endang Ridwan, S.Ag.

WAKIL SEKRETARIS

Ita Sasmita, S.H.

PANITERA MUDA

PERMOHONAN

Mumu, SH., M.H.

PANITERA MUDA

GUGATAN

M. Ali Afriddy, S.H.

PANITERA MUDA

HUKUM

Drs. E. Arifuddin

KAUR

KEUANGAN

Siti Aisah, S.H.

KAUR

KEPEGAWAIAN

Indra Ari Setiawan, S.H.

KAUR

UMUM

Mataris, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Inti Khobijati

Defrialdi, S.H.

M. Thamrin, S.Ag.

Totih R. Amanah, S.H.

Arifin, S.Ag., M.Ag.

JURUSITA

Pepen, S.Ag.

Samsudin, S.Ag.

JURUSITA PENGGANTI

Bahrun Kustiawan

Wiji Piningit

Novia Husein

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Yulianti Widyaningsih, S.H.

Page 72: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

63

B. Analisa Efektivitas Mediasi

1. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Salah satu kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang

berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan.

Kekuasaan dan kewenangan itu ditegaskan pada angka 2 huruf c Penjelasan

Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang

berbunyi:53

Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan

atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya

peradilan.

Mengenai kategori PERMA ditinjau dari segi ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 7 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, termasuk salah satu jenis ketentuan peraturan

perundang-undangan. Tentang hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:54

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi sebagai berikut:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai

berikut:

53

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

54

M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan

Kembali Perkara Perdata, cet.II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.165-167.

Page 73: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

64

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Demikian hierarki peraturan perundang-undangan an sich

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, apa yang

ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak bersifat final dan limitatif

karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui

keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (4), berbunyi sebagai berikut:55

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi sebagai

berikut:

55

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Page 74: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

65

Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini,

antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK,

Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang

setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas

perintah undang-undang.

Bertitik tolak dari Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, dengan tegas dinyatakan

bahwa PERMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan.

Bila dilihat konsideran PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat diketahui bahwa salah satu dasar

diaturnya mediasi dalam PERMA adalah Reglemen Indonesia yang

diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara

untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227.

Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:56

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka

pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan

menperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu

pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua

belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat

itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan

sebagai putusan hakim yang biasa.

56

R. Tresna, Komentar HIR …, h. 110.

Page 75: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

66

Yahya Harahap menjelaskan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan tidak selamanya mampu memberi penyelesaian hukum yang

timbul sebagai akibat perubahan sosial yang cepat (rapidly social change).

Berikut penjelasannya:57

Pertama, peraturan perundang-undangan langsung konservatif.

Sesaat setelah peraturan perundang-undangan diundangkan maka: ketentuan

peraturan perundang-undangan itu langsung menjadi huruf atau kalimat

mati, sedang pada sisi lain kebutuhan permasalahan sosial ekonomi

kehidupan masyarakat berkembang terus tanpa henti, sehingga peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai lagi sebagai hukum

yang hidup (living law) yang mampu menjembatani antara rumusan

peraturan perundang-undangan dengan perubahan sosial ekonomi yang

terjadi;

Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan demikian, apabila

kekuasaan penafsiran dianggap kurang efektif membina keseragaman opini

hukum (unified legal opinion) dan keseragaman kerangka hukum (unified

legal frame work) di antara putusan pengadilan, lebih tepat MA

mengeluarkan peraturan.

57

M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan

Kembali Perkara Perdata, …, h.167-169.

Page 76: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

67

Kedua, tidak ada undang-undang yang sempurna. Kapan pun dan

dimanapun tidak pernah manusia mampu membuat dan mencipta peraturan

perundang-undangan yang sempurna.

Ketiga, yang berwenang menentukan kebenaran dan keadilan adalah

kekuasaan kehakiman melalui peradilan. Sesuai dengan kedudukan yang

diberikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada

kekuasaan kehakiman untuk menyenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan (to enforce the law and justice), maka berdasarkan

konstitusi yang berwenang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (to

enforce truth and justice) yang terkandung dalam suatu peraturan

perundang-undangan adalah pengadilan melalui hakim. Oleh karena itu,

sejak peraturan perundang-undangan diundangkan dan dinyatakan berlaku,

yang berwenang menentukan benar tidaknya dan adil tidaknya peraturan

perundang-undangan dalam penerapan, langsung berpindah ke pundak

kekuasaan kehakiman/badan peradilan. Sedang pembuat peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan berada di belakang sebagai

penonton. Sehubungan dengan itu, apabila ternyata peraturan perundang-

undangan itu mengandung berbagai kekosongan maupun telah tertinggal

dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dianggap tepat apabila MA

mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (complementary).

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak

Page 77: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

68

yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi,

maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.58

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan

perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya

perdamaian.59

Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan

masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi

mereka.60

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai

alat ukur penelitian ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada

daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan

kesimpulan sebagai berikut:

a. PERMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang tersebut tidaklah bersifat final dan limitatif,

58

Wawancara dengan Sarnoto dan Fauziah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat pada tanggal 10 Mei 2011 dan Sulfita Netti, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

59

Wawancara dengan Bambang Hermanto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

60

Wawancara dengan Sulkha Herawati dan E. Kurniati, Hakim Mediator Pengadilan Agama

Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 78: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

69

karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui

keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.

c. Landasan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah peraturan

perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan

perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi

kekosongan hukum.

d. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan PERMA tidak

bertenangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

2. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan

mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar

proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah

diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

Page 79: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

70

Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang daftar

mediator sebagai berikut:

(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua

Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat

sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai

dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para

mediator.

Ketua Pengadilan yang menentukan daftar mediator. Dalam daftar

tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator, namun

penulis mendapatkan daftar mediator di Pengadilan Agama Depok tidak

tercantum pengalaman yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PERMA

Nomor 1 Tahun 2008.

(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah

memiliki sertifikat dalam daftar mediator.

(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada

mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang

bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Hakim di Pengadilan Agama Depok yang telah memiliki sertifikat

mediator hanya ada 2 (dua) orang, sehingga semua hakim disana

ditempatkan dalam daftar mediator.

(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan

permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya

ditempatkan dalam daftar ,mediator pada pengadilan yang

bersangkutan.

(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua

Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar

mediator.

Page 80: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

71

Jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator sangat sedikit

namun kebutuhan akan mediator sangat mendesak, maka semua hakim

ditetapkan menjadi mediator. Ketua Pengadilan yang menempatkan nama-

nama hakim dalam daftar mediator.

(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui

daftar mediator.

Daftar mediator setiap tahun dievaluasi dan diperbaharui oleh Ketua

Pengadilan. Dalam buku laporan pemberdayaan lembaga perdamaian dapat

diketahui jumlah mediasi yang berhasil dan gagal. Begitu pula, daftar

mediator dapat berubah tiap tahun akibat mutasi hakim. Berikut daftar

mediator di Pengadilan Agama Depok:

Page 81: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

72

Tabel 5 DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA DEPOK

NO NAMA/NIP

PENDIDIKAN TEMPAT TANGGAL LAHIR

1

Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H. S 1 IAIN Bandung

19630623.198903.1.004 S 2 UNTAG Jakarta

Kadipaten, 23 Juni 1963

2

Dra. Hj. Fauziah, M.H. S 1 IAIN Sunan Ampel Surabaya

19671108.199303.2.001 S 2 UNTAG Jakarta

Surabaya, 8 November 1967

3

Drs. Azid Izuddin, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19620713.1993.1.003 S 2 UNTAG Jakarta

Bogor, 13 Juli 1962

4

Dra. Taslimah, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19680314.199303.2.005 S 2 UNTAG Jakarta

Jakarta, 14 Maret 1968

5

Drs. Sarnoto, M.H. S 1 Univ Muhammadiyah Surakarta

19671225.199403.1.005 S 2 UMI Makassar

Kulon Progo, 25 Desember 1967

6

Dra. Sulfita Netty, S.H. S 1 IAIN Imam Bonjol Padang

19580803.199403.2.001 S 2 UNIHAZ

Simabur Tanah Datar, 3 Agustus 1958

7

Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H. S 1 IAIN Jakarta

19680915.199403.2.004 S 1 Univ Muhammadiyah Sumatera

Jakarta, 15 September 1968

8

Drs. Agus Abdullah, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19690803.199403.1.003 S 2 UNTAG Jakarta

Sukapura, 3 Agustus 1969

9

Dra. Hj. Siti Nadirah S 1 IAIN Makassar

19661119.199303.2.002

Ujung Pandang, 19 November 1966

10

Drs. H. A. Baidhowi, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19560912.198511.1.001 S 2 UNTAG Jakarta

Jakarta, 12 September 1956

11

Dra. Nurmiwati S 1 IAIN Yogyakarta

19671225.199303.2.002

Bone, 25 Desember 1967

12 Hj. Suciati, S.H. S 1 Universitas Jakarta

19570714.198003.2.005

13 Dra. Rogayah S 1 IAIN Bandung

19600924.199103.2.001

14 Drs. Bambang Hermanto, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19590919.198903.1.001 S 2 Universitas Islam Jakarta

15 Umar Faruq, S.Ag., M.HI. S 1 IAIN Yogyakarta

19700101.199703.1.007 S 2 UII Yogyakarta

16 E. Kurniawati Imron, S.Ag. S 1 STAI Cirebon

19560726.198003.2.001

*Sumber diperoleh dari Endang Ridwan, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Page 82: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

73

Dari 16 (enam belas) hakim yang ditetapkan sebagai mediator, hanya

ada 2 (dua) orang yang telah memiliki sertifikat mediator, yakni Drs. H. Uu

Abdul Haris, M.H.dan Drs. Sarnoto, M.H.

Para hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator

dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh

Mahkamah Agung RI pada tahun 2009 yang lalu. Pelatihan mediator sangat

terbatas jumlahnya, karena diselengarakan Mahkamah Agung RI secara

nasional, sehingga pesertanya sangat terbatas.61

Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator

kepada seluruh hakim di pengadilan agama, agar:

a) Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan

mediasi.62

Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki

kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.

b) Mediasi berjalan efektif.63

Mediator yang terlatih akan mampu

mengorganisir proses mediasi dengan baik.

c) Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi.64

Mereka

akan memiliki teknik-teknik yang terprogram.65

Tugas mediator berbeda

61

Wawancara dengan Fauziah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada

tanggal 10 Mei 2011 dan dengan E. Kurniati, Sulkha Herawati, Bambang Hermanto, dan Sulfita Netti,

kesemuanya Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

62

Wawancara dengan Sulfita Netti, Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada

tanggal 11 Mei 2011.

63

Wawancara dengan Bambang Hermanto, Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat

pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 83: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

74

dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat

menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator ia harus

lebih luwes dan komunikatif, karena berfungsi sebagai penengah konflik

antara para pihak.

d) Lebih siap saat ditunjuk menjadi mediator.66

Kenyataannya seluruh

hakim ditetapkan oleh Ketua Pengadilan menjadi mediator, dikarenakan

jumlah hakim yang bersertifikat masih sangat sedikit.

Dalam skripsi ini, penulis meneliti perolehan mediator selama

bertugas menangani perkara dalam lembaga perdamaian tahun 2009 dan

2010 sebagai berikut:

64

Wawancara dengan Sarnoto dan Fauziah, Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat

pada tanggal 10 Mei 2011.

65

Wawancara dengan E. Kurniati, Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada tanggal

11 Mei 2011.

66

Wawancara dengan Sulkha Herawati, Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada

tanggal 11 Mei 2011.

Page 84: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

75

Tabel 6

NO NAMA MEDIATOR

MEDIASI YANG DITANGANI

TAHUN 2009 PORSENTASE TAHUN 2010 PORSENTASE

BERHASIL GAGAL BERHASIL BERHASIL GAGAL BERHASIL

1 Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H. 0 0 0% 0 0 0%

2 Dra. Hj. Fauziah, M.H. 0 0 0% 0 10 0%

3 Drs. Azid Izuddin, M.H. 0 2 0% 0 3 0%

4 Dra. Taslimah, M.H. 2 5 28,5% 0 3 0%

5 Drs. Sarnoto, M.H. 8 49 14% 9 39 18,7%

6 Dra. Sulfita Netty, S.H. 0 0 0% 0 3 0%

7 Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H. 3 18 14,2% 0 16 0%

8 Drs. Agus Abdullah, M.H. 4 31 11,4% 1 28 3,4%

9 Dra. Hj. Siti Nadirah 3 43 6,5% 1 20 4,7%

10 Drs. H. A. Baidhowi, M.H. 10 35 22,2% 1 9 10%

11 Dra. Nurmiwati 1 15 6,2% 1 6 14,2%

12 Hj. Suciati, S.H. 0 0 0% 0 8 0%

13 Dra. Rogayah 0 0 0% 0 0 0%

14 Drs. Bambang Hermanto, M.H. 0 0 0% 0 2 0%

15 Umar Faruq, S.Ag., M.HI. 0 0 0% 0 9 0%

16 E. Kurniawati Imron, S.Ag. 0 0 0% 0 17 0%

Dari tabel 6 diatas, ada hal-hal yang perlu dikaji. Pertama, diketahui

bahwa hakim yang memiliki sertifikat mediator hanya ada 2 (dua) orang

yakni Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H. dan Drs. Sarnoto, M.H., namun yang

melaksankan fungsi mediator hanya Drs. Sarnoto, M.H. Sangat disayangkan

hakim yang telah bersertifikat tidak melaksanakan fungsi mediator padahal

telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Ini bertolak belakang dengan tujuan

MA yang menyelenggarakan pelatihan mediator agar para hakim yang

melaksanakan fungsi mediator memiliki SDM yang berkualitas.

Page 85: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

76

Kedua, tidak ada pemerataan tugas sebagai mediator. Ada hakim

yang telah ditetapkan sebagai mediator, namun tidak pernah melaksanakan

fungsi tersebut. Ada pula hakim mediator yang menangani mediasi lebih

banyak dari yang lainnya. Padahal selain yan telah bersertifikat, kemampuan

mereka adalah sama.

Ketiga, tahun 2009 diketahui angka porsentase keberhasilan mediator

sangat kecil. Tidak ada yang mencapai 50%, bahkan 30% pun tidak. Begitu

pula tahun 2010, angkanya menurun. Tidak ada yang mencapai 25%.

Bahkan banyak yang tidak berhasil sama sekali selama menjalankan fungsi

mediator.

Keempat, ada angka kenaikan porsentase keberhasilan pada Drs.

Sarnoto, M.H., sebagai satu-satunya hakim bersertifikat yang menjalankan

fungsi mediator. Pada tahun 2009, porsentase mencapai 14% kemudian

meningkat di tahun 2010 sebesar 18,7%. Kenaikan tersebut dapat

dipengaruhi oleh kemampuannya setelah mengikuti pelatihan mediator di

tahun 2009. Dalam tabel pula dapat diketahui bahwa angka mediasi yang

dilakukan terbanyak diantara hakim lainnya. Namun angka keberhasilannya

masih sangat kecil, belum mencapai 50%. Sehingga bila dibandingkan

dengan mediator lain perbedaan tidak terlalu jauh.

Penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang

harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator sebagai berikut:

Page 86: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

77

a. Sumber Daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan

pelatihan kepada mereka. Mediasi adalah salah satu bentuk dari

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang berbeda dengan litigasi,

sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib

mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI

yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera

diberikan lebih banyak lagi.

b. Pengadilan Agama Depok harus menyediakan mediator bersertifikat dari

luar pengadilan. Hal ini karena jumlah hakim yang ditetapkan menjadi

mediator yang bersertifikat hanya ada 2 (dua) orang.

c. Pemberian insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi

mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum menerbitkan

PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim

yang menjalankan fungsi mediator, padahal sudah diamanatkan dalam

Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.67

d. Hakim yang melaksanakan fungsi mediator dan telah bersertifikat

cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih bila dibandingkan

dengan hakim yang melaksanakan fungsi mediator tidak memiliki

sertifikat. Namun, angka keberhasilan tersebut tidak terlalu jauh. Hakim

67

Pasal tersebut berbunyi: (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung

tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang.berhasil menjalankan fungsi

mediator.

Page 87: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

78

yang telah bersertifikat pun angka keberhasilannya sangat kecil, tidak

mencapai 50%.

e. Pelatihan mediator bagi para hakim yang menjalankan fungsi mediator

bukan satu-satunya jalan keberhasilan mediasi di pengadilan. Hakim

yang telah bersertifikat pun belum mampu menggapai angka

keberhasilan mediasi yang cukup tinggi. Namun bukan berarti MA tidak

perlu memberikan pelatihan, tetapi pelatihan harus tetap diberikan

kepada semua hakim yang menjalankan fungsi mediator dan

memberikan pengawasan dan evaluasi secara teratur akan kinerja

mereka.

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok hanya ada 1 (satu) ruang

yang didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian tanpa diberi sekat atau

pembatas. Tiap bagian disediakan 1 (buah) meja dan 3 (tiga) buah kursi.

Dalam ruang tersebut dapat dilakukan 3 (tiga) proses mediasi sekaligus.

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah:

a. Ruangan yang sempit sehingga membuat tidak nyaman para pihak dan

mediator sendiri.

Page 88: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

79

b. Tidak adanya sekat pembatas di antara 3 (tiga) meja sehingga bila

dilangsungkan proses mediasi secara bersamaan membuat para pihak

tidak nyaman karena proses tidak lagi tertutup.68

c. Ruang yang tersedia hanya 1 (satu), tidak sebanding dengan jumlah

orang yang akan melakukan mediasi. Para pihak seringkali terlihat

mengantri.69

d. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus.70

Padahal proses kaukus adalah

sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses

perdamaian para pihak.

e. Fasilitas pendukung yang kurang seperti proyektor dan ketersediaan air

minum.71

Namun walaupun demikian, ruang mediasi di Pengadilan Agama

Depok menggunakan Air Conditioner (AC) yang menjadikan ruangan

tersebut terasa sejuk.

Pengadilan Agama Depok terus berbenah diri untuk memperbaiki

dan menambah fasilitas dan sarana ruang mediasi. Selain itu, perawatan

68

Wawancara dengan Fauziah pada tanggal 10 Mei 2011, Sulfita Netti pada tanggal 11 Mei

2011, Umar Faruq dan Nurmiwati pada tanggal 13 Mei 2011. Semuanya adalah Hakim Mediator

Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

69

Wawancara dengan Sulkha Herawati dan E. Kurniati, Hakim Mediator Pengadilan Agama

Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

70

Wawancara dengan Sarnoto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada

tanggal 10 Mei 2011.

71

Wawancara dengan Bambang Hermanto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 89: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

80

terhadap fasilitas dan sarana tetap dilakukan dengan baik dengan melakukan

evaluasi setiap bulannya.

Demi kemudahan para pihak yang akan mengikuti proses mediasi, di

pintu ruang mediasi terpampang jadual mediator. Dalam jadual tercantum

nama-nama mediator disertai latar belakang pendidikan dan hari para

mediator bertugas. Setiap hari ada 3 (tiga) orang mediator yang bertugas.

Semuanya berasal dari hakim. Pengadilan Agama Depok belum

menyediakan mediator dari luar pengadilan, karena masih dianggap belum

dibutuhkan. Berikut jadual mediator yang ada di Pengadilan Agama Depok:

Tabel 7

JADUAL MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA DEPOK

NO HARI NAMA/NIP

PENDIDIKAN TEMPAT TANGGAL LAHIR

1

SENIN

Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H. S 1 IAIN Bandung

19630623.198903.1.004 S 2 UNTAG Jakarta

Kadipaten, 23 Juni 1963

2

Dra. Hj. Fauziah, M.H. S 1 IAIN Sunan Ampel

Surabaya

19671108.199303.2.001 S 2 UNTAG Jakarta

Surabaya, 8 November 1967

3

Drs. Azid Izuddin, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19620713.1993.1.003 S 2 UNTAG Jakarta

Bogor, 13 Juli 1962

4 SELASA

Dra. Taslimah, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19680314.199303.2.005 S 2 UNTAG Jakarta

Jakarta, 14 Maret 1968

Page 90: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

81

5

Drs. Sarnoto, M.H. S 1 UM Surakarta

19671225.199403.1.005 S 2 UMI Makassar

Kulon Progo, 25 Desember 1967

6

Dra. Suifita Netty, S.H. S 1 IAIN Imam Bonjol

19580803.199403.2.001 S 2 UNIHAZ

Simabur Tanah Datar, 3 Agustus 1958

7

RABU

Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H. S 1 IAIN Jakarta

19680915.199403.2.004 S 1 UM Sumatera

Jakarta, 15 September 1968

8

Drs. Agus Abdullah, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19690803.199403.1.003 S 2 UNTAG Jakarta

Sukapura, 3 Agustus 1969

9

Dra. Hj. Siti Nadirah S 1 IAIN Makassar

19661119.199303.2.002

Ujung Pandang, 19 November 1966

10

Drs. H. A. Baidhowi, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19560912.198511.1.001 S 2 UNTAG Jakarta

Jakarta, 12 September 1956

11

KAMIS

Dra. Nurmiwati S 1 IAIN Yogyakarta

19671225.199303.2.002

Bone, 25 Desember 1967

12 Hj. Suciati, S.H. S 1 Universitas Jakarta

19570714.198003.2.005

13 Dra. Rogayah S 1 IAIN Bandung

19600924.199103.2.001

14

JUM'AT

Drs. Bambang Hermanto, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19590919.198903.1.001 S 2 UIJ

15 Umar Faruq, S.Ag., M.HI. S 1 IAIN Yogyakarta

19700101.199703.1.007 S 2 UII Yogyakarta

16 E. Kurniawati Imron, S.Ag. S 1 STAI Cirebon

19560726.198003.2.001 *Sumber diperoleh dari Endang Ridwan, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Page 91: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

82

4. Kepatuhan Masyarakat

Bila kita lihat laporan pemberdayaan lembaga perdamaian di tahun

2009, dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi adalah 14,1 %.

Kemudian pada tahun 2010 tingkat keberhasilannya adalah 6,9 %.

Porsentase keberhasilannya tahun 2010 menurun 7,2 %. (Lihat Bab Tingkat

Keberhasilan Mediasi)

Penulis melakukan klasifikasi lebih mendetail, dari sejumlah angka

mediasi yang akan dapat diketahui angka cerai talak dan cerai gugat. Berikut

data yang penulis sajikan.

Tabel 8 LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN

PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2009

NO BULAN

JENIS PERKARA KETERANGAN

JUMLAH BERHASIL GAGAL

CERAI CERAI CERAI CERAI CERAI CERAI PERKARA

TALAK GUGAT TALAK GUGAT TALAK GUGAT

1 Januari 22 18 5 10 17 8 40

2 Februari 8 9 1 3 7 6 17

3 Maret 12 18 0 0 12 18 30

4 April 7 10 2 1 5 9 17

5 Mei 10 16 1 3 9 13 26

6 Juni 16 24 0 4 16 20 40

7 Juli 4 6 0 1 4 5 10

8 Agustus 11 9 1 0 10 9 20

9 September 4 3 0 0 4 3 7

10 Oktober 8 9 0 2 8 7 17

11 November 11 13 1 1 10 12 24

12 Desember 13 8 1 1 12 7 21

TOTAL 126 143 12 26 114 117 269

Page 92: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

83

Dalam tabel 10 diketahui perkara cerai gugat (53,1%) lebih banyak

daripada perkara cerai talak (46,8%). Bahkan rata-rata tiap bulan angka cerai

gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak sepanjang tahun 2009.

Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai talak di tahun 2009

adalah 9,5%. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai

gugat adalah 18,1%. Kemudian angka kegagalan mediasi pada perkara cerai

talak adalah 90,4%. Lalu angka kegagalan mediasi pada perkara cerai gugat

adalah 81,8%.

Berdasarkan angka-angka tersebut, penulis berkesimpulan bahwa

angka cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak. Bila dibandingkan

dengan angka perceraian secara nasional pun demikian. Namun yang

menarik adalah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Depok lebih

banyak terjadi pada perkara cerai gugat. Perbandingan porsentasenya pun

cukup jauh.

Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan data di tahun 2010 sebagai

berikut:

Page 93: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

84

Tabel 9 LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN

PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2010

NO BULAN

JENIS PERKARA KETERANGAN

JUMLAH BERHASIL GAGAL

CERAI CERAI CERAI CERAI CERAI CERAI PERKARA

TALAK GUGAT TALAK GUGAT TALAK GUGAT

1 Januari 8 9 1 0 7 9 17

2 Februari 8 14 2 2 6 12 22

3 Maret 8 8 0 0 8 8 16

4 April 1 6 0 0 1 6 7

5 Mei 2 2 0 1 2 1 4

6 Juni 6 6 0 1 6 5 12

7 Juli 3 9 1 0 2 9 12

8 Agustus 5 7 0 1 5 6 12

9 September 10 9 2 1 8 8 19

10 Oktober* 0 0 0 0 0 0 0

11 November 16 10 0 1 16 9 26

12 Desember 14 26 0 0 14 26 40

TOTAL 81 106 6 7 75 99 187

*Data hilang, tidak tercantum dalam laporan tahunan.

Dalam tabel 11 diketahui perkara cerai gugat (56,6%) lebih banyak

daripada perkara cerai gugat (43,3%). Bahkan rata-rata tiap bulan angka

cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak sepanjang tahun

2010.

Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai talak di tahun 2010

adalah 7,4%. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai

gugat adalah 6,6%%. Kemudian angka kegagalan mediasi pada perkara cerai

talak adalah 92,5%. Lalu angka kegagalan mediasi pada perkara cerai gugat

adalah 93,3%.

Page 94: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

85

Dibandingkan dengan data tahun 2009 pada tabel 8, diketahui bahwa

angka cerai gugat masih lebih banyak daripada cerai talak. Namun angka

keberhasilan menunjukkan perbedaan. Porsentase keberhasilan mediasi

dalam perkara cerai talak lebih tinggi sedikit daripada angka keberhasilan

perkara cerai gugat. Ini berbeda dengan tahun 2009. Sehingga penulis

berkesimpula bahwa di tahun 2010 angka keberhasilan mediasi perkara cerai

talak lebih tinggi. Oleh karena itu, angka keberhasilan sifatnya fluktuatif.

Dapat berubah setiap tahunnya.

Setelah mengetahui angka-angka keberhasilan mediasi, penulis

memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama

menjalani proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam

menjalani proses mediasi sebagai berikut:

a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar.72

Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak

kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pada diri

para pihak.

b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan,

sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan

72

Wawancara dengan Sulkha Herawati dan E. Kurniati, Hakim Mediator Pengadilan Agama

Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 95: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

86

perkawinan.73

Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan

gagal untuk didamaikan.

c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus.74

Konflik yang telah

berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad

untuk damai.

d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka

lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke

proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya

sebagai formalitas semata.

5. Kebudayaan

Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat dalam skripsi ini yang

dimaksud adalah budaya masyarakat muslim yang berperkara di pengadilan

agama. Alasan ini sangat tepat karena disebutkan dalam Pasal 1 butir (1)

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama

Islam.

73

Wawancara dengan Sulkha Herawati dan E. Kurniati, Hakim Mediator Pengadilan Agama

Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

74

Wawancara dengan Bambang Hermanto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 96: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

87

Dalam pasal di atas, dapat diketahui bahwa hanya orang-orang yang

beragama Islam yang dapat menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama.

Sehingga perkara perceraian yang masuk dipastikan para pihaknya adalah

muslim.

Penulis melihat kecenderungan angka perceraian di Pengadilan

Agama semakin meningkat tiap tahunnya. Berikut perbandingan angka

perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dalam kurun waktu 4

(empat) tahun terakhir:

Diagram 1

ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

4 (EMPAT) TAHUN TERAKHIR75

75

Sumber: E-book Profil Peradilan Agama Tahun 2007 diakses dari

http://www.badilag.net/data/PROFIL/ebook-profil-PA07en.pdf, Tahun 2008 diakses dari

http://badilag.mahkamahagung.go.id/data/ditbinadpa/TABEL%20DATA%20PERSENTASE%20PER

KARA%20CT%20CG%20PERK%20LAIN%20YG%20DIPUTUS%20TAHUN%202008.pdf

, Tahun 2009 diakses dari

http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/peradilan%20agama%20V%20indonesia%202009.pdf, dan

Tahun 2010 diakses dari

http://www.badilag.net/data/PROFIL/peradilan%20agama%20V%20indonesia%202010.pdf.

54.64563.943 67.124

74.131

94.245

111.145

126.065

149.24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009

Cerai Talak

Cerai Gugat

Page 97: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

88

Bila kita perhatikan diagram di atas, maka kita dapat mengetahui

bahwa angka perceraian mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan

yang terjadi pun cukup tinggi per tahunnya. Pada tahun 2006 terjadi 54.645

(32,50%) perkawinan yang putus akibat cerai talak dan 94.245 (56,20%)

perkawinan yang putus akibat cerai gugat. Untuk tahun 2007 terjadi 63.943

(31,845%) perkawinan yang putus akibat cerai talak dan 111.145 (55,352%)

perkawinan yang putus akibat cerai gugat . Pada tahun 2008 terjadi 67.124

(28,31%) perkawinan yang putus akibat cerai talak dan 126.065 (53,16%)

perkawinan yang putus akibat cerai gugat. Selanjutnya pada tahun 2009

terjadi 74.131 (28,76%) perkawinan yang putus akibat cerai talak dan

149.240 (57,89%) perkawinan yang putus akibat cerai gugat.

Melalui diagram diatas, penulis melihat bahwa angka perceraian

yang terjadi tiap tahunnya selalu meningkat. Banyak hal yang menyebabkan

terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat pertama. Pertama,

moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis

keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, suami

melakukan poligami tidak sesuai aturan (poligami tidak sehat), krisis akhlak

(perilaku salah satu pihak yang rusak/amoral) dan cemburu yang berlebihan.

Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak

bertanggungjawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan,

seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin dibawah umur.

Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh

Page 98: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

89

kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan

ketidakharmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, dihukum. Salah

satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, cacat biologis.

Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan,

sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus

menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada

peristiswa perceraian ini dapat disebabkan oleh ketidak harmonisan pribadi,

gangguan pihak ketiga, dan faktor politis. Ketujuh, dan lain-lain.

Berikut faktor-faktor penyebab perceraian perbandingan tahun 2006,

2007, 2008, dan 2009.

Diagram 2

Page 99: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

90

Tabel 10

NO PENYEBAB CERAI JUMLAH % DARI JUMLAH TOTAL

1. Moral 9.457 6,35%

2. Meninggalkan Kewajiban 74.042 49,72%

3. Kawin dibawah Umur 387 0,25%

4. Menyakiti Jasmani dan Rohani 1.110 0,74%

5. Dihukum 213 0,14%

6. Cacat Biologis 609 0,41%

7. Terus Menerus Berselisih 63.068 42,41%

8. Lain-lain 4 0,02%

JUMLAH 148.890 100%

Diagram 3

Tabel 11

NO PENYEBAB CERAI JUMLAH % DARI JUMLAH TOTAL

1. Moral 10.090 6,39%

2. Meninggalkan Kewajiban 77.528 49,13%

3. Kawin dibawah Umur 513 0,32%

4. Menyakiti Jasmani dan Rohani 1.845 1,16%

5. Dihukum 356 0,22%

6. Cacat Biologis 1.621 1,02%

7. Terus Menerus Berselisih 65.818 41,71%

8. Lain-lain 0 0%

JUMLAH 157.771 100%

6.39%

49.13%

0.32%1.16%

0.22%

1.02%

41.71%

0%

Faktor-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2007

Moral

Meninggalkan Kewajiban

Kawin dibawah Umur

Menyakiti Jasmani dan Rohani

Dihukum

Cacat Biologis

Terus Menerus Berselisih

Lain-lain

Page 100: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

91

Diagram 4

Tabel 12

NO PENYEBAB CERAI JUMLAH % DARI JUMLAH TOTAL

1. Moral 12.469 6,63%

2. Meninggalkan Kewajiban 95.296 50,68%

3. Kawin dibawah Umur 408 0,22%

4. Menyakiti Jasmani dan Rohani 1.942 1,03%

5. Dihukum 300 0,16%

6. Cacat Biologis 1.080 0,57%

7. Terus Menerus Berselisih 76.482 40,67%

8. Lain-lain 60 0,03%

JUMLAH 188.037 100%

Page 101: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

92

Tabel 13

NO PENYEBAB CERAI JUMLAH % DARI JUMLAH TOTAL

1. Moral 15.966 7,38%

2. Meninggalkan Kewajiban 106.501 49,24%

3. Kawin dibawah Umur 384 0,18%

4. Menyakiti Jasmani dan Rohani 2.552 1,18%

5. Dihukum 459 0,21%

6. Cacat Biologis 865 0,40%

7. Terus Menerus Berselisih 88.753 41,04%

8. Lain-lain 806 0,37%

JUMLAH 216.286 100%

Kenaikan angka putusnya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi

akibat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut William J.

Goode,76

perubahan ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. Mungkin

yang terpenting adalah berkurangnya ketidaksetujuan akan perceraian itu

76

William J. Goode, Sosiologi Keluarga, cet.VII. Penerjemah Lailahanoum Hasyim. (Jakarta:

Bumi Aksara, 2007), h. 190.

Page 102: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

93

sendiri. Boleh dikatakan bahwa setengah abad yang lalu, hampir setiap yang

bercerai kehilangan kehormatannya dalam lingkungan sosialnya, itu pun

kalau tidak dikucilkan sama sekali. Kedua, penggantian yang tersedia bagi

mereka yang bercerai juga telah berubah. Karena banyak orang bercerai,

banyak kemungkinan untuk memperoleh pasangan yang baru. Antara 85-90

persen dari mereka yang bercerai antara umur 20-40 banyak kemungkinan

kawin lagi. Lagi pula karena sekarang orang jarang tinggal di tanah

pertanian, tenaga yang waktu itu ada dalam diri suami atau istri dapat dibeli

dari tenaga ahli. Hal ini merupakan keuntungan bagi seorang wanita yang

diceraikan untuk dapat menunjang diri sendiri, meskipun penghasilannya itu

tidak akan sama besarnya denganm seorang laki-laki. Dengan demikian,

tekanan sosial dari teman-teman dan sanak agar tetap dalam pernikahan

mulai melemah, lain daripada waktu setengah abad yang lalu.

Gejala meningkatnya angka perceraian pada Peradilan Agama dari

tahun ke tahun, menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

a. Tingginya angka kelahiran di Indonesia secara tidak langsung

meningkatkan angka perkawinan laki-laki dan perempuan. Semakin

banyak penduduk, berarti semakin banyak orang yang butuh untuk

memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan biologis yakni dengan

perkawinan selain memiliki tujuan yang lain seperti ketenangan batin

dan sebagainya.

Page 103: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

94

b. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian. Islam mengajarkan

bahwa talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci. Namun tidak ada

ulama yang mengharamkan perceraian. Apalagi bila perceraian adalah

sebagai jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan

membahayakan salah satu pihak atau keduanya.

c. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian yang semakin mengendur. Pada

masa lalu ada kesan stereotip bagi laki-laki dan/atau wanita yang

memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangannya. Namun saat ini

kesan itu sudah berkurang, bahkan cenderung hilang di lingkungan

masyarakat perkotaan.

d. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama

perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh

suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya.

Dengan bekal pendidikan yang dimiliknya, seorang wanita dapat mencari

pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya. Maka dapat kita lihat pada

tahun 2006-2009, angka cerai gugat lebih tinggi dari pada angka cerai

talak.

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Depok, penulis menggunakan Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian

Pengadilan Agama Depok Tahun 2009 dan 2010. Data laporan tersebut

Page 104: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

95

merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di

Pengadilan Agama. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke lembaga

perdamaian setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun

yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah

jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Laporan pemberdayaan lembaga perdamaian di Pengadilan Agama

Depok mulai dibukukan mulai tahun 2009, walaupun PERMA lahir tahun 2008.

Hal tersebut dikarenakan prosedur mediasi yang baru membutuhkan waktu dalam

hal implementasi di lapangan. Dan sesuatu yang wajar, bahwasanya aturan yang

baru disahkan tidak dapat langsung dilaksanakan dalam waktu singkat, karena

membutuhkan proses yang cukup lama.

Berikut penulis rangkum laporan pemberdayaan lembaga perdamaian,

kemudian dihitung prosentase keberhasilan mediasi tiap tahunnya.

Page 105: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

96

Tabel 14

LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN

PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2009*

NO BULAN JUMLAH PERKARA

KETERANGAN

BERHASIL TIDAK

BERHASIL

1 Januari 40 15 25

2 Februari 17 4 13

3 Maret 30 0 30

4 April 17 3 14

5 Mei 26 4 22

6 Juni 40 4 36

7 Juli 10 1 9

8 Agustus 20 1 19

9 September 7 0 7

10 Oktober 17 2 15

11 November 24 2 22

12 Desember 21 2 19

TOTAL 269 38 231 *Sumber diperoleh dari Endang Ridwan, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Untuk mengetahui prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi

dalam 1 (satu) tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut:77

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui prosentase perkara perceraian

yang berhasil di mediasi pada tahun 2009 sebagai berikut:

77

Ali Muhtarom, Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian. Artikel

diakses pada tanggal 10 April 2011 di

http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf

Jumlah perkara yang dicabut X 100 %

Jumlah perkara yang diputus

38 X 100 % = 14,1 %

269

Page 106: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

97

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada

Pengadilan Agama Depok selama tahun 2009 adalah sebesar 14,1 % dari semua

perkara perceraian yang diputus.

Tabel 15

LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN

PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2010

NO BULAN JUMLAH PERKARA

KETERANGAN

BERHASIL TIDAK

BERHASIL

1 Januari 17 1 16

2 Februari 22 4 18

3 Maret 16 0 16

4 April 7 0 7

5 Mei 4 1 3

6 Juni 12 1 11

7 Juli 12 1 11

8 Agustus 12 1 11

9 September 19 3 16

10 Oktober* 0 0 0

11 November 26 1 25

12 Desember 40 0 40

TOTAL 187 13 174

*Data hilang, tidak tercantum dalam laporan tahunan. *Sumber diperoleh dari Endang Ridwan, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2009

sebagai berikut:

13 X 100 % = 6,9 %

187

Page 107: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

98

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada

Pengadilan Agama Depok selama tahun 2010 adalah sebesar 6,9 % dari semua

perkara perceraian yang diputus.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor

pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor

pendukung keberhasilan mediasi:

a. Kemampuan Mediator.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga

dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah

mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang

mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah

permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam

memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya

dengan damai dan baik.78

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi.

Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan

78

Wawancara dengan Sufita Netti, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat

pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 108: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

99

nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan

atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang

untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki

pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk

berpisah dengan suaminya lebih kuat.

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan

mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah

merasa ketidaknyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang

berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang,

berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.

Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat

mendukung keberhasilan mediasi.79

c. Moral dan Kerohanian.

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk

mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan

salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan

perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat

kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi. 80

79

Disampaikan oleh Bambang Hermanto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat saat wawancara pada tanggal 11 Mei 2011.

80

Ketiga faktor tersebut disampaikan saat wawancara dengan E. Kurniawati dan Sulkha

Herwiyanti, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 109: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

100

d. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah

yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang

dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak

didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran

masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan

dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak

Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat

untuk hidup bersama.81

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai

berikut:

a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya

sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke

Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya

perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering

menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.82

81

Wawancara dengan Fauziah dan Sarnoto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Depok,

Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2011.

82

Wawancara dengan Fauziah dan Sarnoto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Depok,

Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2011.

Page 110: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

101

b. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut,

saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak

tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar

sendiri.

Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa

memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.83

c. Faktor Psikologi atau Kejiwaan.

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya

seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan

perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri

perkawinannya.84

83

Wawancara dengan E. Kurniawati dan Sulkha Herwiyanti, Hakim Mediator di Pengadilan

Agama Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

84

Disampaikan oleh Bambang Hermanto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat saat wawancara pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 111: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

102

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Depok, penulis menyimpulkan bahwa mediasi belum efektif.

Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah.

Faktor ini yang menjadi penyebab utama belum efektifnya mediasi di

Pengadilan Agama Depok.

2. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib

bagi pribadi maupun keluarga. Begitu pula kemajuan tingkat pendidikan dan

ekonomi masyarakat turut mempengaruhi persepsi bahwa perceraian

bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.

3. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Depok masih kurang

memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang

didalamnya.

4. Kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator belum merata. Hanya ada 2

(orang) yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh

Mahkamah Agung RI.

Page 112: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

103

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan

kepada pihak-pihak yang terkai sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi

Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihatan,

Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar

memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin

kawin. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup

serta kesiapan mental baik, sehingga terhindar dari perceraian yang

disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini

sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

2. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA tentang

kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi

mediator yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; menyelenggarakan

pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang

belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh MA pada tahun 2009;

dan membangun ruang mediasi dan fasilitas lainnya yang baik demi

menunjang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.

3. Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja

mediator dari hakim yang telah ditetapkan; hendaknya disiapkan mediator

Page 113: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

104

bersertifkat dari luar pengadilan untuk memenuhi kebutuhan mediator terlatih

yang jumlahnya masih sangat sedikit di pengadilan agama; dan melakukan

evaluasi kinerja mediator secara rutinn.

4. Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator, agar melaksanakan

tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan mediasi yang telah diberikan MA

dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan supaya belajar secara mandiri

sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan yang telah mendapatkan

pelatihan.

5. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran tentang

mediasi secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis bermediasi.

Hal demikian sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia

hukum dan peradilan.

Page 114: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

105

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan

Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Ali, Achmad. Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. Jakarta:

Badan Penerbit IBLAM, 2004, Cet. Ke-1.

Al-Bukhari, Muhammad bin „Ismail. Shahih al-Bukhari. Juz 3. Kairo: Dar al-Hadis,

2000, Cet. Ke-1.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‟ats. Sunan Abu Dawud. Juz 2. Beirut:

Dar al-Kutub al-„Arabi, t.t.

Al-Syarbini, Muhammad Khatib. Mughni al-Muhtaj Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Budiardjo, Ali. dkk. Law Reform in Indonesia: Diagnostic Assessment of Legal

Development in Indonesia: Result of a Research Study Undertaken for The

World Bank, vol. I. Jakarta: Cyber Consult.

Dewi, Gemala (ed.). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.Jakarta:

Kencana Prenada Media, 2006, Cet. Ke-2.

Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. Metode Penelitian Hukum. Surakarta:

UMS Press, 2004.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 1996, Cet. Ke-23.

Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah

Syari‟ah di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, Cet. Ke-1.

Page 115: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

106

Garner, Bryan A. (ed.). Black‟s Law Dictionary, 8th

ed. USA: West, 2004.

Goode, William J. Sosiologi Keluarga. Penerjemah Lailahanoum Hasyim. Jakarta:

Bumi Aksara, 2007, Cet. Ke-7.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika,

2008, Cet. Ke-7.

----------------------------. Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan

Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. Ke-

2.

Head, John W. Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.

Hejazziey, Djawahir (ed.). Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Jakarta: Fakultas

Syariah dan Hukum, 2007, Cet. Ke-1.

Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti.

Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban. Juz 11. Beirut: Muassasah al-

Risalah, 1993, Cet. Ke-2.

Ibnu Katsir, Abu al-Fida Isma‟il bin „Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi. Tafsir

al-Quran al-„Azhim, Juz 2. Riyad: Dar Thayibah, 1999, Cet. Ke-2.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:

Bayumedia Publishing, 2007, Cet. Ke-3.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Tanya dan Jawab Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di

Page 116: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

107

Pengadilan. Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency

(JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.

Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Marbun, B.N. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, 2006, Cet. Ke-1.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Musthofa Sy. Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media,

2005, Cet. Ke-1.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju,

2008, Cet. Ke-1.

Pengadilan Agama Depok. Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Tahun

2009 dan 2010.

Qudamah, Ibnu. al-Mughni Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1984, Cet. Ke-1.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000.

-----------------------. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah.

Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, Cet. Ke-2.

Romy H, Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1990.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah Juz 3. Kairo: Dar al-Fath, 1990.

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2007.

Page 117: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

108

--------------------------. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1989, Cet. Ke-5.

--------------------------. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:

RajaGrafindo, 2001.

-------------------------. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.

--------------------------. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2006, Cet. Ke-5.

Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2006, Cet. Ke-1.

Sutiyoso, Bambang. Aktualita Hukum dalam Era Reformasi: Paparan Aktual

Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di

Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.

Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet. Ke-2.

Tresna, R. Komentar HIR. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, Cet. Ke-18.

Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT.

Citra Adytia Bakti, 2003.

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan

Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Ke-

1.

Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Page 118: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

109

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

-------------------------. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Situs Internet:

Fajar, Asep Rahmat. Potret Dunia Peradilan Indonesia: Refleksi dan Proyeksi.

Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI, t.t. Di akses pada

tanggal 06 November 2010 dari http://www.pemantauperadilan.com/opini/57-

POTRET%20DUNIA%20PERADILAN%20INDONESIA.pdf

----------------------- . Wajah Lembaga Peradilan Indonesia: Kenyataan dan Harapan.

Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI, t.t. Di akses pada

tanggal 06 November 2010 dari

http://www.pemantauperadilan.com/opini/29.WAJAH%20LEMBAGA%20P

ERADILAN%20INDONESIA.pdf

Hakim, Nurul. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan. Artikel diakses

pada tanggal 10 Mei 2011 dari

http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf

Page 119: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

110

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Peradilan Agama Tahun 2007, 2008,

2009, dan 2010. Data diakses dari

http://www.badilag.net/data/PROFIL/ebook-profil-PA07en.pdf,

http://badilag.mahkamahagung.go.id/data/ditbinadpa/TABEL%20DATA%20

PERSENTASE%20PERKARA%20CT%20CG%20PERK%20LAIN%20YG

%20DIPUTUS%20TAHUN%202008.pdf,

http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/peradilan%20agama%20V%20indone

sia%202009.pdf, dan

http://www.badilag.net/data/PROFIL/peradilan%20agama%20V%20indonesi

a%202010.pdf pada tanggal 05 Mei 2011.

Muhtarom, Ali. Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian.

Artikel diakses pada tanggal 10 April 2011 di

http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf

Runtung. Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di

Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu

Hukum Adat FH-Universitas Sumatera Utara. Medan: USU, 2006. Di akses

pada tanggal 06 November 2010 dari

http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf

Siddiki. Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya

Ringan. Artikel. Di akses pada tanggal 06 November 2010 dari

http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf

Page 120: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

111

Sunarmi. Membangun Sistem Peradilan di Indonesia. Artikel. Medan: e-USU

Repository, 2004. Di akses pada tanggal 06 November 2010 dari

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1576/1/perdata-sunarmi3.pdf

Tampubolon, Muhammad Buchary Kurniata. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Kinerja Pengadilan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di

Pengadilan Negeri: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro. Semarang: UNDIP, 2008. Di akses pada tanggal 06 November

2010 dari

http://eprints.undip.ac.id/18261/1/Muhammad_Buchary_Kurniata_Tampubol

on.pdf

Page 121: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : E. Kurniati S.Ag.

NIP : 19560726.198003.2.001

Jabatan : Hakim

Usia : 55 tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Depok?

Sejak kapan?

Ya, sejak November 2010.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama Depok.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu?

Pada tahun berapa?

Tidak/belum.

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Tidak, karena serifikasi mediator diberikan hanya kepada yang mengikuti

pelatihan bertaraf nasional yang pesertanya sangat terbatas.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Perlu, karena lebih baik apabila mediator mempunyai teknik-teknik yang

terprogram.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi masyarakat

yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, sebab ada dampak yang disampaikan kepada para pihak sebelum

berperkara bahwa mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan

masalah yang buntu.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

Page 122: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Tidak, karena dalam beberapa hal akan memperpanjang rantai penyelesaian

perkara dan menjadi sangat mengikat.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim mediator

di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan? Bagaimana

bentuk sosialisasinya?

Sudah dilakukan sosialisai baik secara khusus dalam bentuk pelatihan,maupun

dalam setiap pertemuan di setiap tingkat. (MA, PTA, dan PA).

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena masing masing pihak mempunyai kepentingan yang sama yaitu

sama-sama merasa lebih memperlancar proses ber”acara”di persidangan.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi mediator?

Mediasi berarti mempertemukan kedua pihak yang bermasalah melalui juru bicara

agar tercapai perdamaian atau minimal ada titik temu dalam tujuan yang akan

dicapai atau meminimalisis perbedaan-perbedaan antar dua pihak yang

bermasalah.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

Sangat diperlukan, sebab mendamaikan para pihak di persidangan waktunya sangat

terbatas, tetapi dengan mediasi bisa lebih leluasa dan bisa dilakukan secara

parsial.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Ya, maksimal 40 hari.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Melanjutkan persidangan.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan

kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Ya ada, masing-masing pribadi lebih terbuka menyampaikan permasalahannya.

b. Bila tidak, kenapa?

-

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

-Faktor teknik mediator.

Page 123: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-Faktor sosiologis dan psikologis.

-Faktor moral dan kerohanian.

Kesemua hal tersebut sangat berpengaruh kepada para pihak.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Para pihak tidak bisa diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat

menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

-Pihak penggugat/pemohon sudah tidak bisa memaafkan pihak tergugat/ sehingga

sulit untuk rukun lagi.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi

cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena mempertemukan perbedaan-perbedaan pendapat dalam perkara

perceraian juga memang digunakan dan cocok dengan melalui mediasi .

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang

dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan

fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Tidak.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu

lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Tidak disediakan anggaran untuk itu.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap baik

dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

Cukup baik, tapi tidak ideal.

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Ruang yang tersedia hanya satu, tidak sebanding dengan jumlah orang yang

akan melakukan mediasi.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

Page 124: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

-Tidak, karena diperlukan biaya untuk membayarnya.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses mediasi?

Sebagian besar merasa puas.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam

proses mediasi?

-Masing masing pihak merasa di posisi yang benar.

-Merasa telah tercapai kata sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan

perceraian.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah Bapak/Ibu

pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan dalam perkara

perceraian?

Belum pernah.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Sepanjang tidak ada relevansinya maka belum diperlukan.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama sudah

siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena saling membutuhkan pencerahan dan kemudahan dalam berproses

perkara.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(E. Kurniati S.Ag.) (Hidayatulloh)

Page 125: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Dra. Hj. Fauziah, M.H.

NIP : 19671108.199303.2.001

Jabatan : Hakim

Usia : 44 tahun

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Depok?

Sejak kapan?

Sejak bertugas di Pengadilan Agama Depok tahun 2010.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu?

Pada tahun berapa?

-

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Karena belum mendapat pelatihan mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Perlu, karena akan menambah keterampilan Hakim dalam melakukan mediasi.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena bila tidak dilaksanakan dapat menjadikan Putusan Pengadilan Batal

Demi Hukum.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Tidak, karena perkembangan hukum itu sangat cepat.

Page 126: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim mediator

di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan? Bagaimana

bentuk sosialisasinya?

Sudah, dengan mengikutsertakan salah satu/beberapa hakim dalam pelatihan

mediator dan menerbitkan PERMA untuk dibagikan kepada Para Hakim.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, setiap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara harus

diperintahkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan

pokok perkara.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi mediator?

-Mediasi adalah satu upaya perdamaian di luar pengadilan guna mencari titik temu

dalam masalah yang disengketakan.

-Fungsi mediator sebagai jembatan atau penengah dalam mencari solusi.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

-Sangat diperlukan.

-Ya.

-Karena ketika mediasi, kita bisa berbicara lebih rileks dan terbuka, sehingga

perdamaian itu lebih mudah diwujudkan.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Pada umumnya dalam ruangan tertutup tersendiri dan hanya 1 (satu) hari, bila

keadaan tertentu bisa lebih.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Dalam PERMA ada tahapan Kaukus (pertemuan sepihak), dimana mediator dalam

menggali keinginan/hal-hal yang mendalam mendengar secara terpisah dan

masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan

kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Ya ada pengaruhnya, setidak-tidaknya dapat meredakan emosi para pihak.

b. Bila tidak, kenapa?

-

Page 127: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

-Faktor utama adalah iktikad baik dari para pihak sendiri untuk dapat dirukunkan.

-Kesadaran akan masing-masing kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan

dan memulai hidup rukun kembali.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Karena keadaan rumah tangga sudah sangat komplek dan kedua belah pihak

sudah ingin mengakhiri pernikahannya.

-Salah satu pihak sangat kuat keinginannya untuk bercerai.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi

cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Cocok, karena mediasi merupakan bagian dari upaya perdamaian.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang

dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan

fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Tidak ada insentif bagi hakim.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu

lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai hakim mediator.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap baik

dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

-

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Karena ruang mediasi baru ada satu dan didalamnya difungsikan 2 (dua) meja

sebagai tempat pelayanan mediasi, sehingga kurang eksklusif.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

Page 128: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak ada, karena mediator dari hakim yang ada sudah dianggap cukup.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Ada yang menerima dengan senang hati dan ada pula yang menganggap tidak

perlu karena sudah sangat keras untuk bercerai.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam

proses mediasi?

Salah satu pihak atau keduanya sudah sama-sama kuat kehendaknya untuk

bercerai.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Tidak pernah.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Karena masih belum diperlukan untuk mengundang ahli.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Karena tidak semua pihak siap untuk dilakukan mediasi, mereka menginginkan

perkara cepat selesai dan sangat kuat keinginan untuk bercerai.

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Dra. Hj. Fauziah, M.H.) (Hidayatulloh)

Page 129: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Dra. Nurmiwati

NIP : 19671225.199303.2.002

Jabatan : Hakim

Usia : 44 tahun

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama

Depok? Sejak kapan?

April 2009.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada

Bapak/Ibu? Pada tahun berapa?

-

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Belum mengikuti pelatihan mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Perlu untuk meningkatkan SDM Peradilan.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Tidak, karena upaya mediasi hak bagi para pihak pengadilan tidak dapat

memaksa.

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Page 130: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sudah ada UU tentang ADR dan UU No 30 Tahun 1999.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim

mediator di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan?

Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sudah dengan pelatihan.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Efektif, namun masih perlu ditingkatkan SDM mediator.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi

mediator?

Mediasi adalah mencari titik temu yang diinginkan oleh kedua pihak dengan

difasilitasi oleh mediator.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

-Perlu mediasi,

-Untuk efektivitas dan efisiensi persidangan.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Prinsipnya tertutup, namun para pihak dapat meminta yang lain sesuai

kesepakatan.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

-

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator

dapat melakukan kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

-

b. Bila tidak, kenapa?

Belum perlu.

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

-Iktikad baik dari kedua pihak.

-Persoalan yang tidak terlalu ruwet.

-Persuasif yang baik.

Page 131: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Persoalan terlalu rumit.

-Persuasif kurang.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah

mediasi cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Perlu, karena boleh jadi gugatan yang diajukan oleh pihak hanya karena

emosi atau soek terapi, dengan mediasi pihak dapat diingatkan/tersadar

kembali.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan

sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang

berhasil menjalankan fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Belum.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang

Bapak/Ibu lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Sudah menjadi tugas hakim yang diamanatkan oleh PERMA No 1 Tahun

2008.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap

baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di

pengadilan Agama Depok?

-

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Belum, satu ruang dipakai oleh 2 (dua) mediator.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

Page 132: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak, karena itu bukan tugas PA,

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Untuk perkara perceraian lebih banyak yang ingin tidak perlu mediasi.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan

dalam proses mediasi?

-Persoalan yang sudah ruwet

-Tersinggung harga dirinya.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih

ahli dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Tidak.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Belum diperlukan.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena proses mediasi sifatnya wajib, bila tidak dilalui dapat

mengakibatkan putusan batal demi hukum.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

Depok, 13 Mei 2011

Yang Diwawancarai Yang Mewawancarai

(Dra. Nurmiwati) (Hidayatulloh)

Page 133: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Drs. Sarnoto, M.H.

NIP : 19671225.199403.1.005

Jabatan : Hakim

Usia : 44 tahun

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Depok?

Sejak kapan?

Sejak tahun 2006.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu?

Pada tahun berapa?

Ya punya, dari MA RI tahun 2009.

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

-

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Perlu, karena dengan pelatihan mediasi akan menambah keterampilan hakim

dalam melaksanakan mediasi.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena bila pihak pencari keadilan tidak mau melaksanakan mediasi, maka

putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Page 134: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Tidak perlu, karena perkembangan hukum itu sangat cepat dan problem hukum

selalu datang duluan baru itu solusi hukumnya.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim mediator

di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan? Bagaimana

bentuk sosialisasinya?

Sudah, dengan memanggil/mengikutsertakan salah satu/beberapa hakim secara

bertahap untuk mengikuti pelatihan dan dengan menerbitkan PERMA tersebut

untuk dibagikan kepada para hakim.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, setiap perkara yang pada awal prinsipnya dua-duanya (kedua belah pihak)

hadir; Majelis Hakim selalu mewajibkan dilakukan mediasi terlebih dahulu

sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutan.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi mediator?

Mediasi adalah upaya untuk mencari titik temu atau kesamaan pandangan antara

pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkaranya.

Mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan penengah (wasit).

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

Mediator diberi kebebasan oleh Majelis Hakim untuk menentukan proses mediasi

sesuai PERMA.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Mediasi selalu harus tertutup; pada umumnya pihak berperkara hanya 1 (satu) kali

melaksanakan mediasi.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Dalam PERMA ada tahap KAUKUS (pertemuan sepihak), mediator mencoba

menggali keinginan pihak secara tertulis dan masing-masing pihak diberi

kesempatan yang sama.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan

kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Ya, ada pengaruhnya yaitu setidak-tidaknya dapat mengendalikan emosi para

pihak.

b. Bila tidak, kenapa?

Page 135: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

Faktor utama adalah tekad/iktikad para pihak sendiri untuk kembali rukun,

terutama pihak Pemohon/Penggugat yang masih bisa menerima

Termohon/Tergugat untuk kembali bersama.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Kedua belah pihak sudah sama-sama menghendaki perceraian.

-Salah satu pihak sangat kuat keinginannya untuk bercerai.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi

cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Cocok, karena mediasi adalah salah satu dari upaya perdamaian yang

kemudian diformulasikan sebagai bagian hukum acara perdata.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang

dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan

fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Tidak ada insentif bagi hakim yang berhasil dalam mediasi.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu

lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Dalam PERMA telah ditegaskan bahwa mediasi yang dilakukan di pengadilan

dan oleh mediator hakim tidak dipungut biaya.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap baik

dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

-

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Ruang mediasi baru 1 (satu) dan didalamnya ada 3 (tiga) meja yang berfungsi

semua sebagai pelayanan mediasi dan tidak tersedia ruang kaukus.

Page 136: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak ada, karena mediator dari hakim masih dianggap cukup dan sanggup

untuk melayani pihak-pihak.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Ada yang dengan kooperatif dan senang sekali untuk melakukan mediasi dan ada

pula yang menolak untuk mediasi.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam

proses mediasi?

Salah satu pihak atau kedua-duanya sudah sama-sama menghendaki perceraian.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Tidak pernah.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Sampai saat ini belum atau tidak perlu untuk mengundang ahli.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Tidak semua pihak siap untuk melakukan mediasi, karena tidak semua pihak

memahami tentang maksud dan tujuan mediasi.

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Drs. Sarnoto, M.H.) (Hidayatulloh)

Page 137: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H.

NIP : 19680915.199403.2.004

Jabatan : Hakim

Usia : 43 tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Depok?

Sejak kapan?

Ya.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama Depok.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu?

Pada tahun berapa?

-

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Tidak, karena belum mengikuti pelatihan mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Perlu, karena hakim sering diminta para pihak untuk menjadi mediator dalam

perkaranya.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena mediasi akan menjembatani para pihak dalam meyelesaikan

masalahnya sehingga mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Page 138: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Tidak perlu, karena dalam bentuk PERMA saja saat ini sudah cukup/memadai

dan mengikat.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim

mediator di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan?

Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sudah dengan menjadi salah seorang hakim Pengadilan Agama Depok untuk

mengikuti pelatihan mediator.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Ya, karena dengan mediasi terhadap para pihak membuat proses beracara di

lingkungan kerja dan mudah (memperlancar proses beracara).

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi

mediator?

Mediasi adalah mempertemukan dua pihak yang bermasalah melalui juru

bicara/juru runding agar tercapai perdamaian atau minimal ada titik temu dalam

tujuan yang akan dicapai atau meminimalisir perbedaan-perbedaan antara dua

pihak yang bermasalah.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

Sangat diperlukan, sebab mendamaikan para pihak di persidangan sangat terbatas

waktunya. Dengan mediasi bisa lebih leluasa dan bisa dilakukan secara parsial

(kaukus).

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Ya, maksimal 40 (empat puluh) hari.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Melanjutkan persidangan untuk menyelesaikan perkara lagi.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan

kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Ya, dapat karena masing-masing pribadi lebih leluasa dan terbuka

menyampaikan keluhannya.

b. Bila tidak, kenapa?

-

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

Page 139: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-Teknis menyampaikan mediator.

-Faktor sosiologi dan psikologis.

-Faktor rohani.

-Faktor moral.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Bila para pihak tidak dapat diredam emosinya.

-Sebagian para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator

dan merasa benar sendiri.

-Bila pihak Penggugat/Pemohon sudah tidak bisa memaafkan pihak

Tergugat/Termohon.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi

cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena mempertemukan perbedaan-perbedaan terdapat dalam perkara

perceraian juga diperlukan dan cocok dengan melalui mediasi.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang

dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan

fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Tidak.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu

lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Tidak disediakan anggaran untuk itu.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap baik

dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

Cukup baik tapi tidak ideal.

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Page 140: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Ruang yang tersedia hanya satu tidak sesuai dengan jumlah orang yang akan

melakukan mediasi.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak, karena diperlukan biaya untuk membayarnya.

D. Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Sebagian besar merasa puas.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam

proses mediasi?

-Masing-masing pihak merasa di posisi yang benar.

-Merasa telah tercapai kata sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan

perceraian.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Belum pernah.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Sepanjang tidak ada relevansinya maka belum diperlukan.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena saling membutuhkan, diantaranya untuk pemecahan dan

kemudahan dalam berproses perkara.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H.) (Hidayatulloh)

Page 141: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Umar Faruq, S.Ag., M.H.I.

NIP : 19700101.199703.1.007

Jabatan : Hakim

Usia : 41 tahun

Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama

Depok? Sejak kapan?

Ya, sejak Januari 2011.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada

Bapak/Ibu? Pada tahun berapa?

-

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Belum mengikuti pelatihan mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

-Perlu untuk peningkatan SDM Peradilan.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Tidak, karena upaya mediasi hak bagi para pihak, Pengadilan tidak dapat

memaksa.

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Page 142: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sudah ada UU tentang ADR dan UU No 30 Tahun 1999.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim

mediator di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan?

Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sudah dengan pelatihan-pelatihan.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Efektif, namun masih perlu ditingkatkan SDM mediator.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi

mediator?

Mediasi berarti mencari titik temu yang diinginkan oleh kedua pihak dengan

difasilitasi oleh mediator.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

-Perlu mediasi.

-Untuk efektivitas dan efisiensi persidangan.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Prinsipnya tertutup, namun para pihak dapat meminta yang lain sesuai

kesepakatan.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

-

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator

dapat melakukan kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

-

b. Bila tidak, kenapa?

Belum perlu.

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

-Iktikad baik dari kedua pihak.

-Persoalan yang tidak terlalu ruwet

-Persuasif yang baik.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

Page 143: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-Persoalan sudah rumit

-Persuasif sudah kurang.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah

mediasi cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Perlu, karena boleh jadi gugatan yang diajukan oleh pihak hanya karena

emosi atau shock terapy, dengan mediasi pihak dapat diingatkan/tersadar.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan

sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang

berhasil menjalankan fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Belum.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang

Bapak/Ibu lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Sudah menjadi tugas hakim yang diamanatkan oleh PERMA No 1 Tahun

2008.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap

baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di

pengadilan Agama Depok?

-

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

-Belum.

-Satu ruang dipakai oleh 2(dua) orang mediator.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Page 144: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Tidak, karena itu bukan tugas Pengadilan Agama.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Untuk perkara perceraian lebih banyak yang ingin tidak perlu mediasi.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan

dalam proses mediasi?

-Persoalan yang sudah ruwet.

-Tersinggung harga dirinya.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih

ahli dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Tidak.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Belum diperlukan.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena proses mediasi sifatnya wajib, bila tidak dapat mengakibatkan

putusan batal demi hukum.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Umar Faruq, S.Ag., M.H.I.) (Hidayatulloh)

Page 145: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Drs. H. Bambang Hermanto, M.H.

NIP : 19590919.198903.1.001

Jabatan : Hakim

Usia : 50 tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama

Depok? Sejak kapan?

Ya, sejak tahun 2010.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada

Bapak/Ibu? Pada tahun berapa?

Belum bersertifikat.

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Belum ikut pelatihan sertifikat mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Ya, sangat perlu. Supaya lebih efektif.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena setiap pemeriksaan harus diupayakan perdamaia dan mediasi

sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

Ya perlu supaya ada keseragaman beracara.

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Page 146: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim

mediator di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan?

Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sudah melalui pembinaan rutin oleh Ketua Pengadilan Agama.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Belum efektif, alasannya sebagian besar mediator belum bersertifikat.

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi

mediator?

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Mediator berfungsi

sebagai penengah bagi pihak pihak berperkara.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

Ya proses mediasi diperlukan, ya memang majelis hakim berkewajiban

mendamaikan dalam persidangan, sedangkan mediator di luar persidangan dan

dari integrasi ada kesan untuk ada alternatif penyelesaian di luar sidang dan

menghindari penumpukan.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Ya proses mediasi dilakukan secara tertutup dan biasanya berlangsung 1-2

minggu.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Jika sudah diupayakan tetapi menemui jalan buntu, ya sudah tinggal dibuatkan

laporan gagal memperoleh kesepakatan.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat

melakukan kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Sebetulnya perlu dilakukan kaukus. Dan saya yakin ada pengaruhnya.

b. Bila tidak, kenapa?

-

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

Page 147: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

Faktor psikologi kejiwaan yang terlalu kecewa, sehingga sering berputus

harapan.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah

mediasi cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, alasannya merukunkan kembali rumah tangga yang sudah pecah,

sungguh sulit tetapi mulia.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana

yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil

menjalankan fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Masih kurang memadai dan dibutuhkan sarana penunjang seperti proyektor.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Mediator hakim yang berhasil disediakan insentif sesuai dengan pasal 25

PERMA Tahun 2008.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang

Bapak/Ibu lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Pasal 10 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2008 disebutkan penggunaan jasa

mediator tidak dipungut biaya.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap

baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

Ya cukup memadai, yaitu ada ruang tersendiri dan ber-AC.

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Satu ruang 3 mediator, sarana air minum, dan proyektor.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

Page 148: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak, sebab belum ada mediator diluar hakim yang bersertifikat

mendaftarkan diri.

D. Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

70-80% memberikan respon positif.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan

dalam proses mediasi?

-Komunikasi yang sudah terputus.

-Ada pihak ke tiga.

-Pendidikan.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Belum pernah, namun para pihak sendiri yang menyatakan sudah pernah

menghadap seorang ahli.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Para pihak sendiri merasa tidak perlu.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, hampir semua siap mengikuti mediasi setelah upaya perdamaian.

b. Bila tidak, apa alasannya?

Sudah terlalu parah keadaan rumah tangganya.

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Drs. H. Bambang Heryanto, S.H.) (Hidayatulloh)

Page 149: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA DEPOK

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

HIDAYATULLOH

NIM. 107044102355

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H/2011 M

Page 150: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

ii

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA DEPOK

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Hidayatulloh

NIM. 107044102355

Di Bawah Bimbingan:

Dr. H. Yayan Sofyan, S.H., M.Ag.

NIP: 196810141996031002

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H/2011 M

Page 151: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di

Pengadilan Agama Depok” telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas

Syariah dan Hukum Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17 Juni 2011. Skripsi ini telah diterima

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)

pada Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah.

Jakarta, 21 Juni 2011

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

NIP. 195505051982031012

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua : Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A.

NIP. 195003061976031001

Sekretaris : Hj. Rosdiana, M.A.

NIP. 196906102003122001

Pembimbing : Dr. H. Yayan Sofyan, S.H., M.Ag.

NIP. 196810141996031002

Penguji I : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A.

NIP. 150050917

Penguji II : Dr. Abdurrahman Dahlan, M.A.

NIP. 195811101988031001

Page 152: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 29 Mei 2011

Hidayatulloh

Page 153: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

v

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhana wa ta’ala atas segala taufiq dan inayah-Nya

yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu

‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir

zaman.

Skripsi ini kami persembahkan kepada Ayahanda Asmawih dan Ibunda

Rohimah yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, kasih sayang, dan doa tanpa

kenal lelah dan bosan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih

sayang-Nya kepada mereka.

Kami sadar tidak akan dapat menyelesaikan skrispi ini tanpa adanya bantuan

orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan segala kerendahan hati, kami

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya

kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M. selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A. dan Hj. Rosdiana, M.A. selaku Ketua dan

Sekretaris Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah.

3. Dr. H. Yayan Sopyan, S.H., M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang tak pernah

lelah membimbing, mengarahkan, dan mengkritik kami dalam penyelesaian

skripsi ini.

Page 154: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

vi

4. Dr. Phil. JM. Muslimin, M.A. selaku pembimbing selama menjalani segala

aktifitas di kampus yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar selalu

bekerja dan berusaha maksimal demi menggapai mimpi kami.

5. Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan

mendidik kami selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yakub, M.A. selaku orang tua kami selama belajar di

Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah, yang telah memberikan teladan,

mendidik, mengajarkan disiplin, dan memberikan ilmu yang sangat berharga bagi

kehidupan kami, serta asatidz dan musyrif.

7. Ketua Pengadilan Agama Depok beserta pihak-pihak yang terkait, khususnya

Drs. Sarnoto, M.H. dan Endang Ridwan, S.Ag. yang telah meluangkan waktunya

sehingga memudahkan kami menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepala Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas beserta para staf yang

telah memberikan fasilitas kepada kami dalam menelusuri literatur yang

berkaitan dengan skripsi ini.

9. Keluarga besar Peradilan Agama Angkatan 2007 kelas A yang menjadi teman

seperjuangan kami. Seluruh pengurus BEMJ Peradilan Agama periode 2009-

2010 dan 2010-2011 yang telah menemani kami belajar dan berorganisasi,

terutama untuk Ridho Akmal Nasution dan Arifin Bahtiar. Serta kawan-kawan di

HMI Komfaksy, LKBHMI, MCC, KMA-PBS, dan KKN Cikembulan terutama

Arif Soleh, Asep Solahuddin, Riduan Dalimunthe, Subly, Naila, Andy, Dwima,

Hafiz, Daus, Mala, Ima, Yai dan seterusnya yang tidak kami sebutkan satu

persatu. Selanjutnya kawan-kawan kelompok studi TOEFL Bang Indra, Ulul

Page 155: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

vii

Azmi, Alvin, Anya dan kelompok studi Bahasa Arab Pita, Arif, Yeti, Fida, dan

Siti. Kawan-kawan di Darus-Sunnah terutama angkatan Ta’aruf 2007 serta teman

satu kamar Imam, Ali, Hayat, Munthe, Gus Nabil, Ipul, Faris, Bagus, Munawar,

Farhan, dan Riski.

Akhirnya, tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai balas jasa kecuali

hanya doa semoga semua pihak yang telah membantu penulis, mendapatkan ganjaran

yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Ciputat, 29 Mei 2011

Hidayatulloh

Page 156: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .............................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv

KATA PENGANTAR ......................................................................................... v

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah...................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 7

D. Review Studi Terdahulu .......................................................... 9

E. Metode Penelitian.................................................................... 12

F. Sistematika Penulisan ............................................................. 16

BAB II MEDIASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA ......................... 18

A. Pengertian Mediasi .................................................................. 18

B. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi ................................ 23

C. Keuntungan Menggunakan Mediasi ....................................... 26

D. Peran dan Fungsi Mediator ..................................................... 30

E. Proses Mediasi ........................................................................ 34

F. Mediasi Dalam Islam .............................................................. 39

Page 157: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

ix

BAB III TEORI EFEKTIVITAS ................................................................ 47

A. Pengertian Efektivitas ............................................................. 47

B. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat .................................. 48

C. Teori Efektivitas Hukum ......................................................... 52

BAB IV ANALISA EFEKTIVITAS MEDIASI......................................... 59

A. Profil Pengadilan Agama Depok ............................................. 59

B. Analisa Efektivitas Mediasi .................................................... 63

1. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ............. 63

2. Kualifikasi Mediator ......................................................... 69

3. Fasilitas dan Sarana ........................................................... 78

4. Kepatuhan Masyarakat ...................................................... 82

5. Kebudayaan ....................................................................... 86

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi ................................................ 94

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi .... 98

BAB V PENUTUP ....................................................................................... 102

A. Kesimpulan ............................................................................. 102

B. Saran-saran ............................................................................. 103

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 105

LAMPIRAN ......................................................................................................... 112

Page 158: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan

peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan

sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban

masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari

kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan

yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the

truth and justice).1

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat

ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian

perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding,

kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan

membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat

formalistis belaka.2

1 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet.VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

2 Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan

salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana,

cepat, dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekadar menitikberatkan unsur kecepatan

dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu

atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu

yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim

Page 159: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

2

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan

efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian.

Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch

Reglement (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Voor

De Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal

dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1)

HIR berbunyi:3

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka

pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan

menperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada

waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak

diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat

(akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim

yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat

imperatif.4 Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang

bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha

mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak

perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian,

atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut

tidak bermoral dan tidak professional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan

biaya ringan. Lihat Gemala Dewi, ed., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, cet.III,

(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 71-72.

3 R. Tresna, Komentar HIR, cet.XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 110.

4 M. Yahya Harahap, … h. 231.

Page 160: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

3

upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak

yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa

dirugikan.

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan

kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945

melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak dari

ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 145 R.Bg, MA memodifikasikannya ke arah yang

lebih bersifat memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian, maka

diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA)

Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR).

Tujuan penerbitan SEMA adalah membatasi perkara secara substansif dan

prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan

perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada

tingkat kasasi.

Belum genap 2 (dua) tahun usia SEMA Nomor 01 Tahun 2002 pada

tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

(selanjutnya disebut PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 yang berjudul Prosedur

Mediasi di Pengadilan. Dalam konsiderans huruf e dikatakan salah satu alasan

mengapa PERMA diterbitkan karena SEMA Nomor 01 Tahun 2002 belum

lengkap atas alasan SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke

dalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan

Page 161: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

4

akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif

memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di

pengadilan sesuai PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan

permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk

mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA

Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan.

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan

bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih

cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para

pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa

keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan pengintegrasian mediasi ke

dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif

mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan

memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di

samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).5

5 Konsiderans butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan.

Page 162: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

5

Dalam ajaran Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui

perdamaian yang disebut dengan al-sulh.6 Islam menganjurkan pihak yang

bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar

pengadilan. Sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan

terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat

pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan

keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran al-Quran dan Nabi Muhammad

dalam ajaran Islam memilih sulh sebagai sarana penyelesaikan sengketa yang

didasarkan pada pertimbangan bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan

tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.7

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya

mengamalkan konsep sulh yang merupakan ajaran Islam.8 Para hakim di

Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa

6 Secara bahasa, al-sulh berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq

memberikan pengertian sulh dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Lihat

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201. Muhammad Khatib al-Syarbini

menyebutkan sulh sebagai suatu akad di mana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan

mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.

177.

7 Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 159-160.

8 Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk

peradilan khusus bagi umat Islam. Eksistensinya tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945 yang berbunyi:

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.

Page 163: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

6

untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat

penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya

adalah untuk mengurangi jumlah perkara, maka penulis beranggapan perlu untuk

dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tulisan ini ingin menganalisa

efektifitas mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi dengan judul

“Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Depok”.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembahasan pada penelitian ini dibatasi hanya pada tingkat keberhasilan

mediasi, faktor-faktor pendukung dan penghambat, efektivitasnya di lingkungan

Pengadilan Agama Depok.

2. Rumusan Masalah

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih

cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para

pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan bertujuan

menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di

pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan

Page 164: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

7

dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat

memutus (ajudikatif).

Namun pada kenyataannya selama 2 (dua) tahun pengintegrasian mediasi

ke dalam proses beracara di pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 01 Tahun 2008 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke

persidangan. Belum terjadi perubahan signifikan terhadap jumlah perkara yang

masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan

harapan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah pokok yang

menjadi objek kajian dalam skripsi ini:

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama

Depok?

2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Depok?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan

mediasi di Pengadilan Agama Depok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Menguji efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama

Depok.

Page 165: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

8

b. Mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama sesuai

dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Depok.

c. Mencari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Depok serta mencari solusinya.

2. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan

mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya

bermanfaat diantaranya:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan

perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam

penerapannya pada sistem peradilan perdata.

2. Bagi masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas

mengenai pengintegrasian proses mediasi didalam penyelesaian perkara di

pengadilan agama.

3. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir

kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Page 166: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

9

D. Review Studi Terdahulu

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis telah menemukan

beberapa skripsi yang membahas tentang mediasi. Berikut skripsi yang penulis

temukan:

Tabel 1

NO IDENTITAS SUBSTANSI PEMBEDA

1. M. Ali Suproni,

Konsentrasi

Peradilan Agama.

Judul skripsi:

“Pelaksanaan

Mediasi Dalam

Perkara Perceraian

di Pengadilan

Agama Jakarta

Selatan”.

Meneliti kesesuaian

antara pelaksanaan

mediasi di Pengadilan

Agama Jakarta

Selatan dengan aturan

dalam PERMA

Nomor 01 Tahun

2008, keberhasilan

peran mediasi dalam

menekan angka

perceraian, dan

faktor-faktor yang

mendukung dan

menghambat

pelaksanaan mediasi.

Proses integrasi

proses mediasi dalam

peradilan sesuai

PERMA Nomor 01

Tahun 2008 di

Pengadilan Agama

Jakarta Selatan

memerlukan

persiapan yang baik,

mulai dari kesiapan

sarana prasarana,

hingga ketersediaan

mediator yang

profesional.

Penelitian hanya

dilakukan dalam

bentuk analisa

kesesuaian antara

aturan dalam PERMA

Nomor 01 Tahun 2008

Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan

dengan penerapannya

di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan.

Berbeda dengan yang

penulis lakukan, yaitu

menganalisa

efektivitas mediasi

berdasarkan teori

sebagai alat ukur.

Sehingga dapat

didapatkan

kesimpulan apakah

mediasi efektif atau

tidak.

Page 167: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

10

2. Syahdan,

Konsentrasi

Peradilan Agama.

Judul skripsi:

“Pengaruh Mediasi

Terhadap Angka

Perceraian (Studi

Analisa Pasca

Peraturan

Mahkamah Agung

Nomor 01 Tahun

2008 Tentang

Prosedur Mediasi Di

Pengadilan Agama

Jakarta Selatan)”.

Menyajikan analisa

pengaruh mediasi

terhadap angka

perceraian, penerapan

mediasi di Pengadilan

Agama Jakarta

Selatan sejak

keluarnya PERMA

Nomor 1 Tahun 2008

serta kesesuaiannya,

dan faktor-faktor yang

menyebabkan

pelaksanaan mediasi

tidak berjalan efektif.

Dalam skripsi ini

menggunakan data-

data statistik dan hasil

wawancara dengan

para hakim yang

menjadi mediator.

Dalam analisa,

diberikan kesimpulan

bahwa mediasi tidak

berpengaruh

signifikan terhadap

angka perceraian.

Wawancara yang

dilakukan terhadap

para hakim sebagai

pelaksana mediasi

serta pengumpulan

data statistik dijadikan

kesimpulan terhadap

efektif atau tidaknya

mediasi terhadap

angka perceraian.

Hal tersebut juga

dilakukan oleh

penulis, namun tidak

hanya itu, faktor-

faktor lain yang

mempengaruhi efektif

atau tidaknya mediasi

penulis gunakan yang

diambil dari teori

efektivitas Soerjono

Soekanto.

3. Siti Umu Kulsum

NIM.

106044101441

Konsentrasi

Peradilan Agama,

2006. Judul skripsi:

“Efektivitas Mediasi

Dalam Perceraian

Perspektif PERMA

No. 1 Tahun 2008

Tentang Prosedur

Mediasi”.

Membahas sejarah

lahirnya PERMA

Nomor 01 Tahun 2008

Tentang Prosedur

Mediasi di

Pengadilan, dan

mediasi; pengertian,

dasar hukum, prinsip-

prinsip, dan

prosedurnya mulai

tahap pramediasi,

proses, hingga

putusannya.

Skripsi ini menyajikan

data perkara tahun

2008-2009 di

Skripsi ini hanya

fokus pada data

perkara yang ada lalu

menganalisa

efektivitas mediasi

tanpa menguji faktor-

faktor penunjang

keberhasilan mediasi.

Sedangkan penulis

menguji 5 (lima)

faktor yang

mempengaruhi

keberhasilan mediasi

berdasarkan teori

efektivitas yang

penulis gunakan.

Page 168: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

11

Pengadilan Agama

Jakarta Timur yang

kemudian dianalisa

keefektivan mediasi

sekaligus menjelaskan

hambatan dan

tantangan

pelaksanannya.

4. Widya Alia

NIM.

106043201357

Konsentrasi

Perbandingan

Hukum, 2006. Judul

skripsi:

“Efektivitas Mediasi

di Pengadilan

Agama Jakarta

Selatan Setelah

Dikeluarkannya

PERMA Nomor 1

Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di

Pengadilan”.

Menerangakan

pengertian, sejarah,

dasar hukum, ruang

lingkup, prinsip-

prinsip mediasi dalam

PERMA Nomor 01

Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

Skripsi ini

menggunakan teori

efektivitas Ilham

Idrus sebagai alat

ukur atau indikator

efektivitas mediasi di

Pengadilan Agama

Jakarta Selatan.

Teori efektivitas yang

digunakan sebagai alat

ukur lebih kepada

aspek mediasi dalam

pola kerjanya,

sehingga tidak

menjangkau indikator-

indikator lain yang

lebih luas.

Lain hal dengan

penulis lakukan,

yakni menggunakan

teori efektivitas

Soerjono Soekanto

yang lebih luas. Teori

ini tidak hanya

melihat keefektifan

dari pola kerja, tetapi

juga melihat faktor

pendukung yang

bersifat internal

maupun eksternal.

Page 169: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

12

E. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan bahan/data penyusunan skripsi ini agar mengandung

suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian ilmiah

sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat

deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran

yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek

yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan mediasi

berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan

dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis

adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan

fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.9 Dalam penelitian ini yang

akan dicari perihal pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dengan

berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola

perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh

kejelasannya di persidangan pengadilan.

9 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:

RajaGrafindo, 2001), h. 26.

Page 170: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

13

3. Data Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan

untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang

timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian,

terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

- Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)

- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan megenai bahan hukum

primer, yang terdiri dari:

- Buku-buku

- Majalah Hukum

- Artikel Ilmiah

- Arsip-arsip yang mendukung

- Publikasi dari Lembaga terkait

Page 171: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

14

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum

primer dan sekunder, meliputi:

- Bibliografi

- Ensiklopedia

- Kamus Hukum

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke

lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut.

1) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama

Depok, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang

diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut. Dalam hal

ini mengenai pelaksanaan mediasi di lokasi tersebut.

2) Subyek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu

dipertanggungjawabkan secara prosesil, maka yang tepat untuk

dijadikan rujukan adalah Hakim yang ditunjuk sebagai Mediator itu

sendiri dari para pihak yang pernah menjalani proses mediasi dan

Hakim Pengadilan Agama Depok yang mampu mengkaji,

mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses

mediasi.

Page 172: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

15

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari

konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaaan berupa

peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan

lain-lain sumber.10

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses

interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu

pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan

pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan

(responden).11

Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim yang ditunjuk

sebagai Mediator di Pengadilan Agama Depok yang mampu mengkaji,

10

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: UMS

Press, 2004), h. 47.

11

Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1990), h. 71.

Page 173: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

16

mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses

mediasi.

5. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan

menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang

nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.12

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari

sub-sub yang dirinci sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang mediasi dalam konsep dan penerapannya

yang meliputi pengertian mediasi, asas-asas umum dalam proses mediasi,

keuntungan menggunakan mediasi, peran dan fungsi mediator, proses mediasi,

dan mediasi dalam Islam.

Bab Ketiga, memaparkan teori efektivitas hukum sebagai alat uji proses

mediasi di pengadilan agama. Penulis menjelaskan pengertian efektivitas dan

12

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984), h. 13.

Page 174: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

17

selanjutnya dilakukan pembahasan bekerjanya hukum di masyarakat.

Selanjutnya, disajikan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang

dijadikan dasar pengujian penelitian ini.

Bab Keempat, berisi analisa efektivitas mediasi yang berisikan tentang

profil Pengadilan Agama Depok, laporan pemberdayaan lembaga perdamaian,

faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi, dan di akhir

penulis sajikan analisa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Depok

berdasarkan landasan teori efektivitas, yakni tinjauan yuridis PERMA Nomor 1

Tahun 2008, kualifikasi mediator, fasilitas dan sarana, kepatuhan masyarakat,

kebudayaan.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Page 175: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

18

BAB II

MEDIASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA

A. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang

berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak

ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan

menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna

mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam

menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust)

dari para pihak yang bersengketa.13

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai

proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan

sebagai penasihat.14

Dalam Black‟s Law Dictionary, pengertian mediasi adalah:15

“A method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who

tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.”

13

Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

14

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, cet.II,

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 726.

15

Bryan A. Garner. Ed, Black‟s Law Dictionary, 8th

ed, (USA: West, 2004), h. 1003.

Page 176: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

19

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari

bahasa Inggris mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai

yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat

diterima pihak-pihak yang bersengketa.16

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS sebagaimana dikutip oleh Runtung,

memberikan batasan bahwa mediation, mediasi: salah satu alternatif penyelesaian

sengketa di luar pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau

penengah.17

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan

dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara

pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat

dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya

suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.18

16

B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h .168.

17

Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia:

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH-Universitas

Sumatera Utara. Medan: USU, 2006. Di akses pada tanggal 06 November 2010 dari

http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf, h. 8.

18

John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), h. 42.

Page 177: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

20

Pengertian mediasi yang lain menurut Cristopher W. Moore sebagaimana

dikutip oleh Gatot Soemartono adalah: 19

The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third

party who has limited or no authoritative decision-making power but who assists

the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of

issues in dispute.

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi,

yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan

oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (limited) atau

sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang

membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang

diterima kedua belah pihak.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.20

19

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2006), h. 121.

20

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Page 178: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

21

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki

perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:21

1. Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang

berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses

pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi

masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah

mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-

pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat

sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu

yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa

menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana

untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh

seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi

jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya

perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor

01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk

mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak

21

Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Artikel di akses pada tanggal 06 November 2010 dari http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf

Page 179: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

22

menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran

terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan

batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat

pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi

resikonya akan fatal.

3. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus

dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi

mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sunggguh-sungguh untuk

mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan

mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekadar untuk

memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-

sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai

perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang perperkara

untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan

Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan

demikiaan segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh

pihak-pihak yang berperkara.

Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda,

begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk

memudahkan dalam memahami pengertian mediasi, penulis berpendapat bahwa

Page 180: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

23

untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui

unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

1. Metode alternatif penyelesaian sengketa;

2. Bersifat non litigasi;

3. Menggunakan jasa mediator; dan

4. Kesepakatan sesuai keinginan para pihak.

B. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian non ligitasi atau setidak-tidaknya

proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19

Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika

mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 19 Ayat (2) disebutkan bahwa semua

catatan mediator wajib dimusnahkan.

Bila kita telaah lebih lanjut kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi”

akan terlihat agak ganjil, karena sejatinya ketika gugatan didaftarkan dan dicatat

dalam register pengadilan, berarti sejak saat itu para pihak sudah mulai tunduk

dengan aturan dalam proses hukum acara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2008

mengatur mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi

persidangan yang sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun

sesungguhnya perkara tersebut sudah ada dalam kewenangan pengadilan. Maka

Page 181: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

24

menurut D.Y. Witanto22

, bahwasanya PERMA hendak memberikan pengertian

bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat dan

substansi penyelesainnya berada di luar kewenangan Majelis Hakim yang

menyidangkan perkaranya.

Oleh karena PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses

yang berada di luar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi

memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada

umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

1. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan

menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga

tidak kaku dan rigid. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di

luar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana

yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah

pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara

sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal

persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi

informal.

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 13 Ayat (3) PERMA

Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling

22

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan

Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, cet.I, ( Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31.

Page 182: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

25

lama 40 (empat puluh) hari dan dalam Pasal 13 Ayat (4) dapat diperpanjang

paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila

kesepakatan tercapai kurang dari 40 (empat puluh) hari, mediator dapat

langsung mengajukan kesepakatan damai kehadapan hakim yang memeriksa

perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan

tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi,

dan peninjauan kembali.

3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya

sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat

menguntungkan kedua belah pihak.

4. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non

hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses

mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh

lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang

tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan

hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya

apapun.

5. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1

Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali

para pihak menghendaki lain.

Page 183: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

26

6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak

menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga

perkara dinyatakan selesai.

7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak perlu

saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah

mempertemukan titik temu dari permasalahan.

8. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan

dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan

menghargai.

9. Hasil mediasi bersifat win-win solution. Tidak ada istilah menang kalah.

Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.

10. Akta perdamaian bersifat final dan binding. Berkekuatan hukum tetap (BHT)

dan dapat dieksekusi.

C. Keuntungan Memilih Proses Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan

keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga

sangat tepat bila dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan

di pengadilan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi

adalah:23

23

Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, cet.I, (Jakarta:

Badan Penerbit IBLAM, 2004), h. 24-25.

Page 184: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

27

1. Proses yang cepat: persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-

pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya

berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk

setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.

2. Bersifat rahasia: segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi

bersifat rahasia di mana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers

yang meliput.

3. Tidak mahal: sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan

kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat

murah: para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.

4. Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-

kebutuhan masing-masing pihak: preseden-preseden hukum tidak akan

diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.

5. Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap

mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang

diinginkan.

Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang

berbeda dari litigasi di pengadilan. Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat

memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:24

24

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia …, h. 139-140.

Page 185: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

28

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif

murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau

arbitrase.

b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara

nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya

pada hak-hak hukumnya.

c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara

langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap

proses dan hasilnya.

e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit

diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.

f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan

saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena

mereka sendiri yang memutuskannya.

g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu

mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim

di pengadilan atau arbitrer pada arbitrase.

Page 186: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

29

Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang

beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana

dikutip oleh Runtung, yaitu:25

1. Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah

dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan

litigasi;

2. Penyelesaian secara cepat;

3. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak;

4. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan “customized”;

5. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;

6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;

7. Pemberdayaan individu;

8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan

dengan cara yang lebih ramah;

9. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan;

10. Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi atau

prosedur menang-kalah;

11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

25

Runtung. Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

…, h. 9-10.

Page 187: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

30

D. Peran dan Fungsi Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator adalah pihak netral

yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau

memaksakan sebuah penyelesaian.

Pengertian mediator dalam Black‟s Law Dictionary adalah:26

A neutral person who tries to help disputing parties reach an agreement.

Mediator artinya perantara (penghubung, penengah).27

Dalam Kamus

Hukum Indonesia, kata mediator berasal dari bahasa latin mediator yang berarti

penengah; pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang

bersengketa.28

Mediator dalam Kamus Ekonomi ELIPS artinya penengah, yakni

seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang

bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.29

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi

yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat

dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa

26

Bryan A. Garner. Ed, Black‟s Law Dictionary …, h. 1003.

27

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia …, h. 726.

28

B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia…, h. 168.

29

Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

…,h. 8.

Page 188: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

31

kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan

membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati,

tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan

yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak

setuju dengan pernyataan tersebut.

Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak

dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut

adalah sebagai berikut: 30

30

Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional …, h. 60-65.

Page 189: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

32

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak;

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan

derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;

4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap

kesepakatan para pihak; dan

5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan

damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana

dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa

peran penting antara lain:31

1. Melakukan diagnosa konflik;

2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;

3. Menyusun agenda;

4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;

5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;

6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;

7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan; dan

8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

31

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi …, h.102.

Page 190: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

33

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat

penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran

tersebut diatas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara

lain:32

1. Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah

pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.

2. Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk

menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

3. Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan

hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.

4. Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan

kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.

5. Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralisir konflik dari berbagai

informasi yang bersifat negatif, memancing emosi, dan memperkeruh

suasana.

6. Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa

keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut

kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif.

7. Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan

para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.

32

Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency

(JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008), h. 16.

Page 191: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

34

E. Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan.

Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal.

Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor

1 Tahun 2008:

1. Tahapan Pra Mediasi.

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan.

Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan

memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari

persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada

penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan

kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar

mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak

boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah

memiliki sertifikat mediator.

Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan

mediator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim

Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang

bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh

Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Page 192: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

35

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 40 (empat

puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika

diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas)

hari kerja (Pasal 13 Ayat [3] dan [4]).

2. Pembentukan Forum.

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator

yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak

dapat menyerahkan resume perkara33

kepada mediator yang ditunjuk oleh

Majelis Hakim.

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog.

Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang

bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut,

mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan

dan kepercayaan para pihak.

3. Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus34

,

mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi

kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-

33

Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara

dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

34

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh

pihak lainnya. Lihat Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kaukus dilakukan agar para pihak

dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan

disaat bertemu dengan pihak lawan.

Page 193: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

36

kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak

pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

4. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan

kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir

kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan

dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 Ayat

(3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus

dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

a. sesuai kehendak para pihak;

b. tidak bertentangan dengan hukum;

c. tidak merugikan pihak ketiga;

d. dapat dieksekusi; dan

e. dengan iktikad baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut

diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka

bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya

gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan

mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan

ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai

Page 194: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

37

akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan

menjadi akta perdamaian.

5. Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 23 Ayat (1) PERMA disebutkan bahwa para pihak

dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa

di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan

kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk

memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak

masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register

perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat

menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut

dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat

tertutup untuk umum seperti perceraian).

6. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa

atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang

seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan

atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat

di antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak

berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang

Page 195: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

38

dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan

dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan

kesepakatan para pihak.

7. Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. Pertama,

mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para

pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan

kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan

seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua,

proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan.

Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang

pengadilan.

8. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya

perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau

peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat

banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum

diputus.

Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam PERMA

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara singkat

tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam tabel sebagai

berikut:

Page 196: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

39

Tabel 2

URUTAN PROSES MEDIASI

- Pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Perdata

Negeri/Agama

- Pembayaran Panjar Biaya Perkara dan

Penandatanganan Surat Kuasa untuk Membayar

(SKUM)

- Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

oleh Ketua Pengadilan Negeri/Agama

- Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menentukan

hari sidang dengan penetapan

- Juru Sita Pengadilan melakukan pemanggilan

kepada para pihak (Penggugat, Tergugat, dan

Turut Tergugat)

- Para Pihak hadir

- Penyampaian proses mediasi

oleh Ketua majelis Hakim

- Para Pihak tidak hadir

- Dilakukan pemanggilan ulang

- Pemilihan Mediator

- Penundaan sidang

- Putusan Verstek/

- Putusan Gugur

- Mediator mengadakan pertemuan awal

- Perkenalan dan penyampaian

informasi tentang prosedur mediasi

- Menyusun jadwal pertemuan

Page 197: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

40

- Penyampaian dan pertukaran resume

- Melakukan dialog tentang

kemungkinan beberapa penawaran

- Negoisasi

- Meminta keterangan ahli

- Kaukus

- Penyampaian

usulan/penawaran lain

- Perumusan butir-butir kesepakatan

- Penjelasan-penjelasan

- Analisis dan koreksi

- Penandatanganan dokumen

kesepakatan damai

Proses mediasi gagal

Proses persidangan

dilanjutkan

- Penyampaian Dokumen Kesepakatan

Damai kehadapan Majelis hakim

Pemeriksa Perkara

- Pengukuhan menjadi Akta Perdamaian

Eksekusi

- Kesepakatan perdamaian tidak

dikukuhkan menjadi akta perdamaian

- Perkara dicabut

Page 198: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

41

F. Mediasi Dalam Islam

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan al-Sulh. Secara bahasa artinya

qath al-niza‟ yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari al-Sulh sendiri

adalah:35

ازعح نرفع وضع عمذ ان

Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.

Sedangkan Hanabilah memberikan definisi al-Sulh sebagai berikut:36

انإصالح إنى تها رىصم يعالذج ت خرهف ان

Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang

bersengketa.

Praktik al-Sulh sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW.

dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang

bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak

dengan pihak lain yang sedang berselisih. Al-Sulh menjadi metode untuk

mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa

dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar

pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan

konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.

35

Muhammad Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 177.

Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201 dan Wahbah Zuhaili,

al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 168.

36

Ibnu Qudamah, al-Mughni Juz 5, cet.I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 3.

Page 199: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

42

Dalam perkara perceraian, al-Quran menjelaskan tentang al-Sulh dalam

surat al-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

خافد ايرأج وإ اح فها إعراضا أو شىزا تعهها ي ا ج ه عه صهحا أ

ا ه ر وانصهح صهحا ت فس وأحضرخ خ انشح انأ وذرمىا ذحسىا وإ فإ

انهه ا كا ت هى .خثرا ذعDan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya,

maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-

benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu

menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam‟ah, isteri

Rasulullah SAW disaat ia mencapai usia lanjut, Rasulullah SAW hendak

menceraikannya. Lalu Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai

tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah SAW menerima hal tersebut dan

mengurungkan niatnya untuk menceraikannya.37

Tafsir ayat ini juga ada dalam kitab Shahih al-Bukhari. Dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh

dari suaminya adalah wanita yang suaminya tidak lagi ada keinginan

terhadapnya, yaitu hendak menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita

lain. Lalu si wanita (isterinya) berkata kepada suaminya: “Pertahankanlah diriku

dan jangan engkau ceraikan. Silakan engkau menikah lagi dengan wanita lain,

37

Abu al-Fida Isma‟il bin „Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, Tafsir al-Quran al-

„Azhim, Juz 2, cet.II, (Riyad: Dar Thayibah, 1999), h. 426.

Page 200: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

43

engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.” Maka firman Allah dalam

ayat tersebut: Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian

yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).38

Dari sebab turunnya ayat ini, penulis berpendapat bahwa Saudah saat itu

melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berupaya

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan merelakan jatah harinya

diberikan kepada Aisyah, isteri Rasulullah SAW yang paling muda. Dalam hal

ini, memang tidak ada pihak ketiga sebagai mediator. Namun apa yang

dilakukan Saudah adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian

ditegaskan dalam syari‟at Islam dengan turunnya surat al-Nisa ayat 128 tersebut.

Demikian cara Saudah mempertahankan keutuhan rumah tangganya

dengan cara memberikan jatah harinya untuk Aisyah. Pemberian jatah tersebut

disebutkan pula dalam hadis riwayat Abu Dawud sebagai berikut:39

ا ذ حذث أح رو ت ع ا انسرح ت أخثر وهة ات ىس ع ع شهاب ات

عروج أ ر ت حذثه انست ثى زوج عائشح أ ه اهلل صهى ان :وسهى لاند عه

ه اهلل صهى انهه رسىل كا ألرع سفرا أراد إرا وسهى عه سائه ت ره فأ

ها خرج يعه تها خرج سه ايرأج نكم مسى وكا ه هرها ىيها ي ر ون غ أ

د سىدج .نعائشح ىيها وهثد زيعح تBerkata Ahmad bin „Amr bin al-Sarh, berkata Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu

Syihab: Bahwasanya „Urwah bin Zubeir berkata kepadanya bahwa Aisyah

berkata: Rasulullah SAW bila hendak melakukan perjalanan melakukan undian

38

Muhammad bin „Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. Juz 3, cet.I, (Kairo: Dar al-Hadis,

2000), h. 647. Hadis No. 5206.

39

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‟ats al-Sijistani, Sunan Abu Dawud. Juz 2, (Beirut: Dar al-

Kutub al-„Arabi, t.t.), h. 209. Hadis No. 2140.

Page 201: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

44

diantara isteri-isterinya. Siapa yang namanya keluar dalam undian akan ikut

bersamanya. Dan Rasulullah SAW membagi hari bagi tiap-tiap isterinya kecuali

Saudah bin Zam‟ah memberikan jatah harinya untuk Aisyah.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat

dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan

konsep mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

ا شماق خفرى وإ ه ا فاتعثىا ت حك ا أههه ي وحك أههها ي رذا إ

ا انهه ىفك إصهاحا ه ت انهه إ ا كا .خثرا عهDan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang

hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syiqaq/persengketaan antara suami

isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam/juru damai. Kedua hakam

tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari

jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau pun

mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam adalah:

1. Berakal.

2. Baligh.

3. Adil.

4. Muslim.

Page 202: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

45

Tidak disyaratkan hakam berasal dari pihak keluarga suami maupun

isteri. Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran.40

Bisa jadi hakam diluar

pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar

terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami isteri tersebut.

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak

jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus

hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator

profesional. Seorang hakam juga berhak memberikan kesimpulan apakah

perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik

bubar. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi

dengan dua pilihan, berhasil atau gagal.

Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antara suami isteri

adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah

tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang

berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan

kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Namun bila

terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak

melanggar syariat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis

riwayat Ibnu Hibban sebagai berikut:41

40

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz 2 …, h. 185. 41

Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, Shahih Ibnu Hibban bi

Tartibi Ibnu Bilban. Juz 11, cet.II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 488. Hadis No. 5091.

Page 203: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

46

ا ذ أخثر يح سار انفرح ت ذ انس رل ا: لال تس اهلل عثذ حذث عثذ ت انرح

ا: لال انذاري حذث يروا ذ ت ا: لال انطاطري يح حذث ا سه تهال ت

ر حذث كث ذ ت ز ذ ع انىن رتاح ت رج أت ع اهلل رسىل لال: لال هر

ه اهلل صهى جائس انصهح: سهى و عه ت سه أو حرايا أحم صهحا إنا ان

.حهانا حروBerkata Muhammad bin al-Fath al-Samsar di Samarkand berkata

Abdullah bin Abd al-Rahman al-Darimi berkata Marwan bin Muhammad al-

Thathari berkata Sulaiman bin Bilal berkata Katsir bin Zaid dari al-Walid bin

Rabah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian itu

baik antara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang

haram dan mengharamkan yang halal.

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan

dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah

boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah

tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian

sengketa suami isteri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan

kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

BAB III

TEORI EFEKTIVITAS

A. Pengertian Efektivitas

Page 204: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

47

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa

Inggris effective, dalam Kamus John M. Echols dan Hassan Shadily artinya

adalah berhasil dan ditaati.42

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif

artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat

berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.43

Sedangkan dalam Black‟s Law Dictionary, effective adalah bentuk

adjective yang bila disandingkan dengan kata statue, order, contract, dst berarti

in operation at given time. Bisa juga berarti performing within the range of

normal and expected standards atau juga productive; achieving a result.44

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum

memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam,

bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana

dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum

ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum,

termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator

berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda

42

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet.XXIII, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1996), h.207.

43

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia…, h. 284.

44

Bryan A. Garner. Ed, Black‟s Law Dictionary …, h. 554.

Page 205: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

48

bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.45

B. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau

interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang ditaati oleh

masyarakat agar tercapai ketertiban, keserasian, dan ketentraman hidup. Aturan-

aturan yang berlaku bertugas mengatur hubungan dalam struktur masyarakat

yang kompleks.

Di dalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun

tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya hukum

memiliki peran dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk

mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih

dahulu, menurut Soerjono Soekanto dinamakan social engineering atau social

planning.46

Dalam teori-teori hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah

biasanya dibedakan menjadi tiga macam hal. Hal berlakunya kaidah hukum

biasanya disebut “gelding” (bahasa Belanda) “geltung” (bahasa Jerman). Tentang

45

Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan. Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2011

dari http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf

46

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, cet.V, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2006), h.122.

Page 206: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

49

hal berlakunya kaidah hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa agar

kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan

kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum/peraturan tersebut harus memenuhi

tiga unsur sebagai berikut: 47

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara

yang telah ditentukan/ditetapkan, atau apabila menunjukan hubungan

keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya

kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori

kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita

hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Kalau ditelaah secara lebih mendalam, maka agar supaya berfungsi, maka

suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut di atas.

Mengapa demikian? Adapun sebabnya adalah antara lain:

1. Bila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah

tersebut merupakan kaidah mati (dode regel).

2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka

kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (dwangmaatregel).

47

Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, cet.V, (Bandung,

Citra Aditya Bakti, 1989), h.56-57.

Page 207: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

50

3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin hukum tersebut hanya

merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).

Dari penjelasan di atas, kelihatan sedikit betapa rumitnya masalah, oleh

karena biasanya seseorang hanya melihatnya dari satu sudut saja. Sebab, agar

hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi, senantiasa dapat

dikembalikan pada paling sedikit 4 (empat) faktor:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;

2. Petugas yang menegakkannya;

3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum; dan

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum

dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja. Hukum bukanlah

hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan

memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut

dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk

mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara

efektif) adalah:48

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam

peraturan hukum tersebut;

48

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000), h.70.

Page 208: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

51

2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik

yang mematuhi atau melanggar hukum;

3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;

4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk

berbuat sesuai hukum.

Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo melihat bahwa dalam penegakan hukum

dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Maka dalam

pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat

terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Penegakan hukum dilakukan

oleh institusi yang berwenang untuk itu, seperti jaksa, polisi, dan pejabat

pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan, maka

sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah

tersebut.49

49

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, cet.II,

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.192.

Page 209: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

52

C. Teori Efektivitas Hukum

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana

terjadinya sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

kaidah-kaidah hukum dapat mengejawantah dalam jiwa masyarakat sehingga

tercipta kedamaian, ketentraman, dan ketertiban.

Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menilai

bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan

diskresi50

yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur

oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.51

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat saja terjadi. Hal ini terjadi

apabila terjadi ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam

masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah

semata-mata pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di

Indonesia cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam

pergaulan hidup bila pelaksanaan aturan dalam undang-undang ternyata malah

menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono

Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor.

50

Diskresi berasal dari bahasa Inggris discreation yang berarti kewenangan berupa kebebasan

bertindak pejabat negara, atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri, demi pelayanan publik

yang bertanggung jawab. Lihat B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia …, h.56.

51

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2007), h.7.

Page 210: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

53

Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai

berikut:52

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Maksud faktor hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono

Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis

yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang

sah. Masalah-masalah umumnya disini adalah, antara lain:

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu

cukup sistematis?

2. Apakah peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan

tertentu cukup sinkron; artinya:

a. apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan-pertentangan?

b. apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?

3. Apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan bidang kehidupan

tertentu sudah cukup atau belum?

4. Apakah penerbitan peraturan tersebut adalah sesuai dengan persyaratan

yuridis?

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah

sebuah peraturan efektif atau tidak.

52

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum …, h.8.

Page 211: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

54

2. Faktor penegak hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh

karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung

berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum

penulis batasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan

hukum yang tidak hanya mencakup law inforcement, akan tetapi juga peace

maintenance. Maka mereka ini adalah para pegawai hukum pengadilan di

lingkungan Pengadilan Agama Depok, baik pada strata atas, menengah, dan

bawah diantaranya para hakim, panitera, jurusita, dan pegawai non-justisial

lainnya. Adapun standarisasi efektivitas sebuah penegak hukum adalah:

1. Sampai seberapa jauh petugas terikat oleh peraturan yang ada?

2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan “kebijaksanaan”?

3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada

masyarakat umum?

4. Sampai seberapa jauh derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang

diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang

tegas pada wewenangnya?

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah

penegak hukum yang ada efektif atau tidak.

Page 212: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

55

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas

tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil

penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Adapun standarisasi efektivitas

fasilitas penegakan hukum adalah:

1. Apakah sarana prasarana yang ada layak pakai?

2. Apakah yang ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi?

3. Apakah yang kurang perlu dilengkapi?

4. Apakah yang rusak perlu diperbaiki?

5. Apakah yang telah mundur ditingkatkan?

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah

fasilitas yang ada efektif atau tidak.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor

sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang

diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan

kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

Page 213: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

56

Begitu pula dalam hal proses mediasi, kedua belah pihak yang

bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator

agar sengketa di antara mereka dapat selesai dengan baik. Sehingga peran

mediator sangat penting dalam perjalanan proses mediasi di antara kedua

belah pihak.

Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang

berlaku di suatu masyarakat sangat penting untuk diketahui, agar mediator

dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah menambah keruh

suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai dan kaidah yang hidup di

masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor

masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan

spiritual atau material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem

kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan

kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut

yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan

seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta

perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi

pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum

Page 214: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

57

pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku,

nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang

dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga

dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

mencerminkan dua keadaaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang

akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor

kebudayaan ini.

Dalam hal mediasi di pengadilan agama yang kita ketahui para

pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat

akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat

muslim.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan

penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat

netral. Ia akan dikatakan efektif bila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak

efektif bila tidak dijalankan. Oleh karena itu, digunakan istilah positif bagi

keefektifan dan negatif bagi ketidakefektifan.

Demikian teori efektivitas hukum hasil pemikiran Soerjono Soekanto.

Demi kemudahan pembaca, penulis menyajikan teori tersebut dalam sebuah

tabel sebagai berikut:

Page 215: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

58

Tabel 3

Teori Efektivitas Hukum

Penegakan Hukum

Hukum

(U

ndan

g-U

nd

ang)

Pen

egak

Hukum

Sar

ana

atau

Fas

ilit

as

Mas

yar

akat

Keb

uday

aan

Positif Negatif

Efektif Tidak Efektif

Page 216: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

59

BAB IV

ANALISA EFEKTIVITAS MEDIASI

A. Profil Pengadilan Agama Depok

Pengadilan Agama Depok Kelas I B beralamat di Jalan Boulevard Sektor

Anggrek Komplek Perkantoran Kota Kembang Grand Depok City Depok dan

beroperasi pada alamat tersebut setelah diresmikannya gedung Pengadilan

Agama Depok bersamaan dengan diresmikannya gedung Pengadilan Tinggi

Agama Bandung pada tanggal 20 Februari tahun 2007 oleh Prof. Dr. H. Bagir

Manan, SH, M.CL., di Jalan Soekarno Hatta 714 Bandung.

Pengadilan Agama Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang

peresmian operasionalnya dilakukan oleh Wali Kota Depok di Gedung Balai

Kota Depok pada tanggal 25 Juni 2003 dan mulai menjalankan fungsi peradilan

sejak tanggal 01 Juli 2003 di Jalan Bahagia Raya No. 11 Depok dengan

menyewa rumah penduduk sebagai gedung operasionalnya.

Daerah hukum Pengadilan Agama Depok adalah meliputi Pemerintahan

Kota Depok sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dalam

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (5)

disebutkan bahwa “Daerah hukum Pengadilan Agama Depok meliputi wilayah

Pemerintahan Kota Depok Propinsi Jawa Barat”.

Page 217: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

60

Pengadilan Agama Depok yang daerah hukumnya meliputi Wilayah

Pemerintahan Kota Depok yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 64 Kelurahan

dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dengan beban kerja rata-rata tiap

bulan 162 perkara. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Depok

didukung dengan kekuatan pegawai sebanyak 38 orang dan secara formal

pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Depok harus dipertanggung jawabkan

dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku atasan.

Pengadilan Agama Depok sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,

warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari‟ah

dan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-

Undang.

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang

No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam

melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi

harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang

sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan, hal mana Pengadilan Agama Depok

sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang dijabarkan oleh

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu: Visi “Terwujudnya putusan

yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib

dan damai di bawah lindungan Allah SWT” dan Misi : “Menerima, memeriksa,

Page 218: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

61

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam

Indonesia di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah,

shodaqoh dan ekonomi syari‟ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan”.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Depok meliputi Wilayah Kota

Depok. Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6o 19‟ 00” – 6o 28‟

00” Lintang Selatan dan 106o 43‟ 00” – 106o 55‟ 30” Bujur Timur. Kota Depok

berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah

Jabodetabek.

Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah

dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140

meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota

Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar

200,29 km2.

Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai

Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping

itu terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha,

dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar.

Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan

kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah,

terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan

menuju utara: Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali

Cikeas.

Page 219: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

62

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Depok dalam tabel adalah

sebagai berikut:*

Tabel 4

*Sumber diperoleh dari Endang Ridwan, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

WAKIL KETUA

Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H.

HAKIM

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Dra. Hj. Siti Nadirah

Drs. H. A. Baidhowi, M.H.

Dra. Nurmiwati

Dra. Hj. Fauziah, M.H.

Asep Nursobah, S.Ag.

Drs. Bambang Hermanto, M.H.

Dra. Suifita Netty, S.H.

KETUA

Drs. Nia Nurhamidah R., M.H.

HAKIM

Drs. Azid Izuddin, M.H.

Dra. Taslimah, M.H.

Drs. Sarnoto, M.H.

Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H.

Drs. Andi Akram, S.H., M.H.

Hj. Suciati, S.H.

Dra. Rogayah

Umar Faruq, S.Ag., M.HI.

E. Kurniawati Imron, S.Ag.

PANITERA SEKRETARIS

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

WAKIL PANITERA

Endang Ridwan, S.Ag.

WAKIL SEKRETARIS

Ita Sasmita, S.H.

PANITERA MUDA

PERMOHONAN

Mumu, SH., M.H.

PANITERA MUDA

GUGATAN

M. Ali Afriddy, S.H.

PANITERA MUDA

HUKUM

Drs. E. Arifuddin

KAUR

KEUANGAN

Siti Aisah, S.H.

KAUR

KEPEGAWAIAN

Indra Ari Setiawan, S.H.

KAUR

UMUM

Mataris, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Inti Khobijati

Defrialdi, S.H.

M. Thamrin, S.Ag.

Totih R. Amanah, S.H.

Arifin, S.Ag., M.Ag.

JURUSITA

Pepen, S.Ag.

Samsudin, S.Ag.

JURUSITA PENGGANTI

Bahrun Kustiawan

Wiji Piningit

Novia Husein

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Yulianti Widyaningsih, S.H.

Page 220: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

63

B. Analisa Efektivitas Mediasi

1. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Salah satu kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang

berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan.

Kekuasaan dan kewenangan itu ditegaskan pada angka 2 huruf c Penjelasan

Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang

berbunyi:53

Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan

atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya

peradilan.

Mengenai kategori PERMA ditinjau dari segi ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 7 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, termasuk salah satu jenis ketentuan peraturan

perundang-undangan. Tentang hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:54

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi sebagai berikut:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai

berikut:

53

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

54

M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan

Kembali Perkara Perdata, cet.II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.165-167.

Page 221: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

64

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Demikian hierarki peraturan perundang-undangan an sich

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, apa yang

ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak bersifat final dan limitatif

karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui

keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (4), berbunyi sebagai berikut:55

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi sebagai

berikut:

55

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Page 222: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

65

Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini,

antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK,

Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang

setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas

perintah undang-undang.

Bertitik tolak dari Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, dengan tegas dinyatakan

bahwa PERMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan.

Bila dilihat konsideran PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat diketahui bahwa salah satu dasar

diaturnya mediasi dalam PERMA adalah Reglemen Indonesia yang

diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara

untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227.

Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:56

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka

pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan

menperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu

pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua

belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat

itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan

sebagai putusan hakim yang biasa.

56

R. Tresna, Komentar HIR …, h. 110.

Page 223: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

66

Yahya Harahap menjelaskan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan tidak selamanya mampu memberi penyelesaian hukum yang

timbul sebagai akibat perubahan sosial yang cepat (rapidly social change).

Berikut penjelasannya:57

Pertama, peraturan perundang-undangan langsung konservatif.

Sesaat setelah peraturan perundang-undangan diundangkan maka: ketentuan

peraturan perundang-undangan itu langsung menjadi huruf atau kalimat

mati, sedang pada sisi lain kebutuhan permasalahan sosial ekonomi

kehidupan masyarakat berkembang terus tanpa henti, sehingga peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai lagi sebagai hukum

yang hidup (living law) yang mampu menjembatani antara rumusan

peraturan perundang-undangan dengan perubahan sosial ekonomi yang

terjadi;

Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan demikian, apabila

kekuasaan penafsiran dianggap kurang efektif membina keseragaman opini

hukum (unified legal opinion) dan keseragaman kerangka hukum (unified

legal frame work) di antara putusan pengadilan, lebih tepat MA

mengeluarkan peraturan.

57

M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan

Kembali Perkara Perdata, …, h.167-169.

Page 224: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

67

Kedua, tidak ada undang-undang yang sempurna. Kapan pun dan

dimanapun tidak pernah manusia mampu membuat dan mencipta peraturan

perundang-undangan yang sempurna.

Ketiga, yang berwenang menentukan kebenaran dan keadilan adalah

kekuasaan kehakiman melalui peradilan. Sesuai dengan kedudukan yang

diberikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada

kekuasaan kehakiman untuk menyenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan (to enforce the law and justice), maka berdasarkan

konstitusi yang berwenang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (to

enforce truth and justice) yang terkandung dalam suatu peraturan

perundang-undangan adalah pengadilan melalui hakim. Oleh karena itu,

sejak peraturan perundang-undangan diundangkan dan dinyatakan berlaku,

yang berwenang menentukan benar tidaknya dan adil tidaknya peraturan

perundang-undangan dalam penerapan, langsung berpindah ke pundak

kekuasaan kehakiman/badan peradilan. Sedang pembuat peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan berada di belakang sebagai

penonton. Sehubungan dengan itu, apabila ternyata peraturan perundang-

undangan itu mengandung berbagai kekosongan maupun telah tertinggal

dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dianggap tepat apabila MA

mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (complementary).

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak

Page 225: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

68

yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi,

maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.58

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan

perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya

perdamaian.59

Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan

masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi

mereka.60

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai

alat ukur penelitian ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada

daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan

kesimpulan sebagai berikut:

a. PERMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang tersebut tidaklah bersifat final dan limitatif,

58

Wawancara dengan Sarnoto dan Fauziah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat pada tanggal 10 Mei 2011 dan Sulfita Netti, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

59

Wawancara dengan Bambang Hermanto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

60

Wawancara dengan Sulkha Herawati dan E. Kurniati, Hakim Mediator Pengadilan Agama

Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 226: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

69

karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui

keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.

c. Landasan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah peraturan

perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan

perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi

kekosongan hukum.

d. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan PERMA tidak

bertenangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

2. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan

mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar

proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah

diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

Page 227: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

70

Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang daftar

mediator sebagai berikut:

(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua

Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat

sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai

dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para

mediator.

Ketua Pengadilan yang menentukan daftar mediator. Dalam daftar

tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator, namun

penulis mendapatkan daftar mediator di Pengadilan Agama Depok tidak

tercantum pengalaman yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PERMA

Nomor 1 Tahun 2008.

(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah

memiliki sertifikat dalam daftar mediator.

(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada

mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang

bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Hakim di Pengadilan Agama Depok yang telah memiliki sertifikat

mediator hanya ada 2 (dua) orang, sehingga semua hakim disana

ditempatkan dalam daftar mediator.

(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan

permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya

ditempatkan dalam daftar ,mediator pada pengadilan yang

bersangkutan.

(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua

Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar

mediator.

Page 228: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

71

Jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator sangat sedikit

namun kebutuhan akan mediator sangat mendesak, maka semua hakim

ditetapkan menjadi mediator. Ketua Pengadilan yang menempatkan nama-

nama hakim dalam daftar mediator.

(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui

daftar mediator.

Daftar mediator setiap tahun dievaluasi dan diperbaharui oleh Ketua

Pengadilan. Dalam buku laporan pemberdayaan lembaga perdamaian dapat

diketahui jumlah mediasi yang berhasil dan gagal. Begitu pula, daftar

mediator dapat berubah tiap tahun akibat mutasi hakim. Berikut daftar

mediator di Pengadilan Agama Depok:

Page 229: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

72

Tabel 5 DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA DEPOK

NO NAMA/NIP

PENDIDIKAN TEMPAT TANGGAL LAHIR

1

Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H. S 1 IAIN Bandung

19630623.198903.1.004 S 2 UNTAG Jakarta

Kadipaten, 23 Juni 1963

2

Dra. Hj. Fauziah, M.H. S 1 IAIN Sunan Ampel Surabaya

19671108.199303.2.001 S 2 UNTAG Jakarta

Surabaya, 8 November 1967

3

Drs. Azid Izuddin, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19620713.1993.1.003 S 2 UNTAG Jakarta

Bogor, 13 Juli 1962

4

Dra. Taslimah, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19680314.199303.2.005 S 2 UNTAG Jakarta

Jakarta, 14 Maret 1968

5

Drs. Sarnoto, M.H. S 1 Univ Muhammadiyah Surakarta

19671225.199403.1.005 S 2 UMI Makassar

Kulon Progo, 25 Desember 1967

6

Dra. Sulfita Netty, S.H. S 1 IAIN Imam Bonjol Padang

19580803.199403.2.001 S 2 UNIHAZ

Simabur Tanah Datar, 3 Agustus 1958

7

Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H. S 1 IAIN Jakarta

19680915.199403.2.004 S 1 Univ Muhammadiyah Sumatera

Jakarta, 15 September 1968

8

Drs. Agus Abdullah, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19690803.199403.1.003 S 2 UNTAG Jakarta

Sukapura, 3 Agustus 1969

9

Dra. Hj. Siti Nadirah S 1 IAIN Makassar

19661119.199303.2.002

Ujung Pandang, 19 November 1966

10

Drs. H. A. Baidhowi, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19560912.198511.1.001 S 2 UNTAG Jakarta

Jakarta, 12 September 1956

11

Dra. Nurmiwati S 1 IAIN Yogyakarta

19671225.199303.2.002

Bone, 25 Desember 1967

12 Hj. Suciati, S.H. S 1 Universitas Jakarta

19570714.198003.2.005

13 Dra. Rogayah S 1 IAIN Bandung

19600924.199103.2.001

14 Drs. Bambang Hermanto, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19590919.198903.1.001 S 2 Universitas Islam Jakarta

15 Umar Faruq, S.Ag., M.HI. S 1 IAIN Yogyakarta

19700101.199703.1.007 S 2 UII Yogyakarta

16 E. Kurniawati Imron, S.Ag. S 1 STAI Cirebon

19560726.198003.2.001

*Sumber diperoleh dari Endang Ridwan, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Page 230: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

73

Dari 16 (enam belas) hakim yang ditetapkan sebagai mediator, hanya

ada 2 (dua) orang yang telah memiliki sertifikat mediator, yakni Drs. H. Uu

Abdul Haris, M.H.dan Drs. Sarnoto, M.H.

Para hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator

dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh

Mahkamah Agung RI pada tahun 2009 yang lalu. Pelatihan mediator sangat

terbatas jumlahnya, karena diselengarakan Mahkamah Agung RI secara

nasional, sehingga pesertanya sangat terbatas.61

Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator

kepada seluruh hakim di pengadilan agama, agar:

a) Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan

mediasi.62

Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki

kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.

b) Mediasi berjalan efektif.63

Mediator yang terlatih akan mampu

mengorganisir proses mediasi dengan baik.

c) Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi.64

Mereka

akan memiliki teknik-teknik yang terprogram.65

Tugas mediator berbeda

61

Wawancara dengan Fauziah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada

tanggal 10 Mei 2011 dan dengan E. Kurniati, Sulkha Herawati, Bambang Hermanto, dan Sulfita Netti,

kesemuanya Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

62

Wawancara dengan Sulfita Netti, Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada

tanggal 11 Mei 2011.

63

Wawancara dengan Bambang Hermanto, Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat

pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 231: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

74

dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat

menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator ia harus

lebih luwes dan komunikatif, karena berfungsi sebagai penengah konflik

antara para pihak.

d) Lebih siap saat ditunjuk menjadi mediator.66

Kenyataannya seluruh

hakim ditetapkan oleh Ketua Pengadilan menjadi mediator, dikarenakan

jumlah hakim yang bersertifikat masih sangat sedikit.

Dalam skripsi ini, penulis meneliti perolehan mediator selama

bertugas menangani perkara dalam lembaga perdamaian tahun 2009 dan

2010 sebagai berikut:

64

Wawancara dengan Sarnoto dan Fauziah, Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat

pada tanggal 10 Mei 2011.

65

Wawancara dengan E. Kurniati, Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada tanggal

11 Mei 2011.

66

Wawancara dengan Sulkha Herawati, Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada

tanggal 11 Mei 2011.

Page 232: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

75

Tabel 6

NO NAMA MEDIATOR

MEDIASI YANG DITANGANI

TAHUN 2009 PORSENTASE TAHUN 2010 PORSENTASE

BERHASIL GAGAL BERHASIL BERHASIL GAGAL BERHASIL

1 Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H. 0 0 0% 0 0 0%

2 Dra. Hj. Fauziah, M.H. 0 0 0% 0 10 0%

3 Drs. Azid Izuddin, M.H. 0 2 0% 0 3 0%

4 Dra. Taslimah, M.H. 2 5 28,5% 0 3 0%

5 Drs. Sarnoto, M.H. 8 49 14% 9 39 18,7%

6 Dra. Sulfita Netty, S.H. 0 0 0% 0 3 0%

7 Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H. 3 18 14,2% 0 16 0%

8 Drs. Agus Abdullah, M.H. 4 31 11,4% 1 28 3,4%

9 Dra. Hj. Siti Nadirah 3 43 6,5% 1 20 4,7%

10 Drs. H. A. Baidhowi, M.H. 10 35 22,2% 1 9 10%

11 Dra. Nurmiwati 1 15 6,2% 1 6 14,2%

12 Hj. Suciati, S.H. 0 0 0% 0 8 0%

13 Dra. Rogayah 0 0 0% 0 0 0%

14 Drs. Bambang Hermanto, M.H. 0 0 0% 0 2 0%

15 Umar Faruq, S.Ag., M.HI. 0 0 0% 0 9 0%

16 E. Kurniawati Imron, S.Ag. 0 0 0% 0 17 0%

Dari tabel 6 diatas, ada hal-hal yang perlu dikaji. Pertama, diketahui

bahwa hakim yang memiliki sertifikat mediator hanya ada 2 (dua) orang

yakni Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H. dan Drs. Sarnoto, M.H., namun yang

melaksankan fungsi mediator hanya Drs. Sarnoto, M.H. Sangat disayangkan

hakim yang telah bersertifikat tidak melaksanakan fungsi mediator padahal

telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Ini bertolak belakang dengan tujuan

MA yang menyelenggarakan pelatihan mediator agar para hakim yang

melaksanakan fungsi mediator memiliki SDM yang berkualitas.

Page 233: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

76

Kedua, tidak ada pemerataan tugas sebagai mediator. Ada hakim

yang telah ditetapkan sebagai mediator, namun tidak pernah melaksanakan

fungsi tersebut. Ada pula hakim mediator yang menangani mediasi lebih

banyak dari yang lainnya. Padahal selain yan telah bersertifikat, kemampuan

mereka adalah sama.

Ketiga, tahun 2009 diketahui angka porsentase keberhasilan mediator

sangat kecil. Tidak ada yang mencapai 50%, bahkan 30% pun tidak. Begitu

pula tahun 2010, angkanya menurun. Tidak ada yang mencapai 25%.

Bahkan banyak yang tidak berhasil sama sekali selama menjalankan fungsi

mediator.

Keempat, ada angka kenaikan porsentase keberhasilan pada Drs.

Sarnoto, M.H., sebagai satu-satunya hakim bersertifikat yang menjalankan

fungsi mediator. Pada tahun 2009, porsentase mencapai 14% kemudian

meningkat di tahun 2010 sebesar 18,7%. Kenaikan tersebut dapat

dipengaruhi oleh kemampuannya setelah mengikuti pelatihan mediator di

tahun 2009. Dalam tabel pula dapat diketahui bahwa angka mediasi yang

dilakukan terbanyak diantara hakim lainnya. Namun angka keberhasilannya

masih sangat kecil, belum mencapai 50%. Sehingga bila dibandingkan

dengan mediator lain perbedaan tidak terlalu jauh.

Penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang

harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator sebagai berikut:

Page 234: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

77

a. Sumber Daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan

pelatihan kepada mereka. Mediasi adalah salah satu bentuk dari

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang berbeda dengan litigasi,

sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib

mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI

yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera

diberikan lebih banyak lagi.

b. Pengadilan Agama Depok harus menyediakan mediator bersertifikat dari

luar pengadilan. Hal ini karena jumlah hakim yang ditetapkan menjadi

mediator yang bersertifikat hanya ada 2 (dua) orang.

c. Pemberian insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi

mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum menerbitkan

PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim

yang menjalankan fungsi mediator, padahal sudah diamanatkan dalam

Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.67

d. Hakim yang melaksanakan fungsi mediator dan telah bersertifikat

cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih bila dibandingkan

dengan hakim yang melaksanakan fungsi mediator tidak memiliki

sertifikat. Namun, angka keberhasilan tersebut tidak terlalu jauh. Hakim

67

Pasal tersebut berbunyi: (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung

tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang.berhasil menjalankan fungsi

mediator.

Page 235: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

78

yang telah bersertifikat pun angka keberhasilannya sangat kecil, tidak

mencapai 50%.

e. Pelatihan mediator bagi para hakim yang menjalankan fungsi mediator

bukan satu-satunya jalan keberhasilan mediasi di pengadilan. Hakim

yang telah bersertifikat pun belum mampu menggapai angka

keberhasilan mediasi yang cukup tinggi. Namun bukan berarti MA tidak

perlu memberikan pelatihan, tetapi pelatihan harus tetap diberikan

kepada semua hakim yang menjalankan fungsi mediator dan

memberikan pengawasan dan evaluasi secara teratur akan kinerja

mereka.

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok hanya ada 1 (satu) ruang

yang didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian tanpa diberi sekat atau

pembatas. Tiap bagian disediakan 1 (buah) meja dan 3 (tiga) buah kursi.

Dalam ruang tersebut dapat dilakukan 3 (tiga) proses mediasi sekaligus.

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah:

a. Ruangan yang sempit sehingga membuat tidak nyaman para pihak dan

mediator sendiri.

Page 236: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

79

b. Tidak adanya sekat pembatas di antara 3 (tiga) meja sehingga bila

dilangsungkan proses mediasi secara bersamaan membuat para pihak

tidak nyaman karena proses tidak lagi tertutup.68

c. Ruang yang tersedia hanya 1 (satu), tidak sebanding dengan jumlah

orang yang akan melakukan mediasi. Para pihak seringkali terlihat

mengantri.69

d. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus.70

Padahal proses kaukus adalah

sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses

perdamaian para pihak.

e. Fasilitas pendukung yang kurang seperti proyektor dan ketersediaan air

minum.71

Namun walaupun demikian, ruang mediasi di Pengadilan Agama

Depok menggunakan Air Conditioner (AC) yang menjadikan ruangan

tersebut terasa sejuk.

Pengadilan Agama Depok terus berbenah diri untuk memperbaiki

dan menambah fasilitas dan sarana ruang mediasi. Selain itu, perawatan

68

Wawancara dengan Fauziah pada tanggal 10 Mei 2011, Sulfita Netti pada tanggal 11 Mei

2011, Umar Faruq dan Nurmiwati pada tanggal 13 Mei 2011. Semuanya adalah Hakim Mediator

Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

69

Wawancara dengan Sulkha Herawati dan E. Kurniati, Hakim Mediator Pengadilan Agama

Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

70

Wawancara dengan Sarnoto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada

tanggal 10 Mei 2011.

71

Wawancara dengan Bambang Hermanto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 237: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

80

terhadap fasilitas dan sarana tetap dilakukan dengan baik dengan melakukan

evaluasi setiap bulannya.

Demi kemudahan para pihak yang akan mengikuti proses mediasi, di

pintu ruang mediasi terpampang jadual mediator. Dalam jadual tercantum

nama-nama mediator disertai latar belakang pendidikan dan hari para

mediator bertugas. Setiap hari ada 3 (tiga) orang mediator yang bertugas.

Semuanya berasal dari hakim. Pengadilan Agama Depok belum

menyediakan mediator dari luar pengadilan, karena masih dianggap belum

dibutuhkan. Berikut jadual mediator yang ada di Pengadilan Agama Depok:

Tabel 7

JADUAL MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA DEPOK

NO HARI NAMA/NIP

PENDIDIKAN TEMPAT TANGGAL LAHIR

1

SENIN

Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H. S 1 IAIN Bandung

19630623.198903.1.004 S 2 UNTAG Jakarta

Kadipaten, 23 Juni 1963

2

Dra. Hj. Fauziah, M.H. S 1 IAIN Sunan Ampel

Surabaya

19671108.199303.2.001 S 2 UNTAG Jakarta

Surabaya, 8 November 1967

3

Drs. Azid Izuddin, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19620713.1993.1.003 S 2 UNTAG Jakarta

Bogor, 13 Juli 1962

4 SELASA

Dra. Taslimah, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19680314.199303.2.005 S 2 UNTAG Jakarta

Jakarta, 14 Maret 1968

Page 238: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

81

5

Drs. Sarnoto, M.H. S 1 UM Surakarta

19671225.199403.1.005 S 2 UMI Makassar

Kulon Progo, 25 Desember 1967

6

Dra. Suifita Netty, S.H. S 1 IAIN Imam Bonjol

19580803.199403.2.001 S 2 UNIHAZ

Simabur Tanah Datar, 3 Agustus 1958

7

RABU

Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H. S 1 IAIN Jakarta

19680915.199403.2.004 S 1 UM Sumatera

Jakarta, 15 September 1968

8

Drs. Agus Abdullah, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19690803.199403.1.003 S 2 UNTAG Jakarta

Sukapura, 3 Agustus 1969

9

Dra. Hj. Siti Nadirah S 1 IAIN Makassar

19661119.199303.2.002

Ujung Pandang, 19 November 1966

10

Drs. H. A. Baidhowi, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19560912.198511.1.001 S 2 UNTAG Jakarta

Jakarta, 12 September 1956

11

KAMIS

Dra. Nurmiwati S 1 IAIN Yogyakarta

19671225.199303.2.002

Bone, 25 Desember 1967

12 Hj. Suciati, S.H. S 1 Universitas Jakarta

19570714.198003.2.005

13 Dra. Rogayah S 1 IAIN Bandung

19600924.199103.2.001

14

JUM'AT

Drs. Bambang Hermanto, M.H. S 1 IAIN Jakarta

19590919.198903.1.001 S 2 UIJ

15 Umar Faruq, S.Ag., M.HI. S 1 IAIN Yogyakarta

19700101.199703.1.007 S 2 UII Yogyakarta

16 E. Kurniawati Imron, S.Ag. S 1 STAI Cirebon

19560726.198003.2.001 *Sumber diperoleh dari Endang Ridwan, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Page 239: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

82

4. Kepatuhan Masyarakat

Bila kita lihat laporan pemberdayaan lembaga perdamaian di tahun

2009, dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi adalah 14,1 %.

Kemudian pada tahun 2010 tingkat keberhasilannya adalah 6,9 %.

Porsentase keberhasilannya tahun 2010 menurun 7,2 %. (Lihat Bab Tingkat

Keberhasilan Mediasi)

Penulis melakukan klasifikasi lebih mendetail, dari sejumlah angka

mediasi yang akan dapat diketahui angka cerai talak dan cerai gugat. Berikut

data yang penulis sajikan.

Tabel 8 LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN

PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2009

NO BULAN

JENIS PERKARA KETERANGAN

JUMLAH BERHASIL GAGAL

CERAI CERAI CERAI CERAI CERAI CERAI PERKARA

TALAK GUGAT TALAK GUGAT TALAK GUGAT

1 Januari 22 18 5 10 17 8 40

2 Februari 8 9 1 3 7 6 17

3 Maret 12 18 0 0 12 18 30

4 April 7 10 2 1 5 9 17

5 Mei 10 16 1 3 9 13 26

6 Juni 16 24 0 4 16 20 40

7 Juli 4 6 0 1 4 5 10

8 Agustus 11 9 1 0 10 9 20

9 September 4 3 0 0 4 3 7

10 Oktober 8 9 0 2 8 7 17

11 November 11 13 1 1 10 12 24

12 Desember 13 8 1 1 12 7 21

TOTAL 126 143 12 26 114 117 269

Page 240: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

83

Dalam tabel 10 diketahui perkara cerai gugat (53,1%) lebih banyak

daripada perkara cerai talak (46,8%). Bahkan rata-rata tiap bulan angka cerai

gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak sepanjang tahun 2009.

Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai talak di tahun 2009

adalah 9,5%. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai

gugat adalah 18,1%. Kemudian angka kegagalan mediasi pada perkara cerai

talak adalah 90,4%. Lalu angka kegagalan mediasi pada perkara cerai gugat

adalah 81,8%.

Berdasarkan angka-angka tersebut, penulis berkesimpulan bahwa

angka cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak. Bila dibandingkan

dengan angka perceraian secara nasional pun demikian. Namun yang

menarik adalah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Depok lebih

banyak terjadi pada perkara cerai gugat. Perbandingan porsentasenya pun

cukup jauh.

Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan data di tahun 2010 sebagai

berikut:

Page 241: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

84

Tabel 9 LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN

PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2010

NO BULAN

JENIS PERKARA KETERANGAN

JUMLAH BERHASIL GAGAL

CERAI CERAI CERAI CERAI CERAI CERAI PERKARA

TALAK GUGAT TALAK GUGAT TALAK GUGAT

1 Januari 8 9 1 0 7 9 17

2 Februari 8 14 2 2 6 12 22

3 Maret 8 8 0 0 8 8 16

4 April 1 6 0 0 1 6 7

5 Mei 2 2 0 1 2 1 4

6 Juni 6 6 0 1 6 5 12

7 Juli 3 9 1 0 2 9 12

8 Agustus 5 7 0 1 5 6 12

9 September 10 9 2 1 8 8 19

10 Oktober* 0 0 0 0 0 0 0

11 November 16 10 0 1 16 9 26

12 Desember 14 26 0 0 14 26 40

TOTAL 81 106 6 7 75 99 187

*Data hilang, tidak tercantum dalam laporan tahunan.

Dalam tabel 11 diketahui perkara cerai gugat (56,6%) lebih banyak

daripada perkara cerai gugat (43,3%). Bahkan rata-rata tiap bulan angka

cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak sepanjang tahun

2010.

Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai talak di tahun 2010

adalah 7,4%. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai

gugat adalah 6,6%%. Kemudian angka kegagalan mediasi pada perkara cerai

talak adalah 92,5%. Lalu angka kegagalan mediasi pada perkara cerai gugat

adalah 93,3%.

Page 242: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

85

Dibandingkan dengan data tahun 2009 pada tabel 8, diketahui bahwa

angka cerai gugat masih lebih banyak daripada cerai talak. Namun angka

keberhasilan menunjukkan perbedaan. Porsentase keberhasilan mediasi

dalam perkara cerai talak lebih tinggi sedikit daripada angka keberhasilan

perkara cerai gugat. Ini berbeda dengan tahun 2009. Sehingga penulis

berkesimpula bahwa di tahun 2010 angka keberhasilan mediasi perkara cerai

talak lebih tinggi. Oleh karena itu, angka keberhasilan sifatnya fluktuatif.

Dapat berubah setiap tahunnya.

Setelah mengetahui angka-angka keberhasilan mediasi, penulis

memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama

menjalani proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam

menjalani proses mediasi sebagai berikut:

a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar.72

Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak

kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pada diri

para pihak.

b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan,

sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan

72

Wawancara dengan Sulkha Herawati dan E. Kurniati, Hakim Mediator Pengadilan Agama

Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 243: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

86

perkawinan.73

Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan

gagal untuk didamaikan.

c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus.74

Konflik yang telah

berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad

untuk damai.

d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka

lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke

proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya

sebagai formalitas semata.

5. Kebudayaan

Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat dalam skripsi ini yang

dimaksud adalah budaya masyarakat muslim yang berperkara di pengadilan

agama. Alasan ini sangat tepat karena disebutkan dalam Pasal 1 butir (1)

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama

Islam.

73

Wawancara dengan Sulkha Herawati dan E. Kurniati, Hakim Mediator Pengadilan Agama

Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

74

Wawancara dengan Bambang Hermanto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 244: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

87

Dalam pasal di atas, dapat diketahui bahwa hanya orang-orang yang

beragama Islam yang dapat menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama.

Sehingga perkara perceraian yang masuk dipastikan para pihaknya adalah

muslim.

Penulis melihat kecenderungan angka perceraian di Pengadilan

Agama semakin meningkat tiap tahunnya. Berikut perbandingan angka

perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dalam kurun waktu 4

(empat) tahun terakhir:

Diagram 1

ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

4 (EMPAT) TAHUN TERAKHIR75

75

Sumber: E-book Profil Peradilan Agama Tahun 2007 diakses dari

http://www.badilag.net/data/PROFIL/ebook-profil-PA07en.pdf, Tahun 2008 diakses dari

http://badilag.mahkamahagung.go.id/data/ditbinadpa/TABEL%20DATA%20PERSENTASE%20PER

KARA%20CT%20CG%20PERK%20LAIN%20YG%20DIPUTUS%20TAHUN%202008.pdf

, Tahun 2009 diakses dari

http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/peradilan%20agama%20V%20indonesia%202009.pdf, dan

Tahun 2010 diakses dari

http://www.badilag.net/data/PROFIL/peradilan%20agama%20V%20indonesia%202010.pdf.

54.64563.943 67.124

74.131

94.245

111.145

126.065

149.24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009

Cerai Talak

Cerai Gugat

Page 245: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

88

Bila kita perhatikan diagram di atas, maka kita dapat mengetahui

bahwa angka perceraian mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan

yang terjadi pun cukup tinggi per tahunnya. Pada tahun 2006 terjadi 54.645

(32,50%) perkawinan yang putus akibat cerai talak dan 94.245 (56,20%)

perkawinan yang putus akibat cerai gugat. Untuk tahun 2007 terjadi 63.943

(31,845%) perkawinan yang putus akibat cerai talak dan 111.145 (55,352%)

perkawinan yang putus akibat cerai gugat . Pada tahun 2008 terjadi 67.124

(28,31%) perkawinan yang putus akibat cerai talak dan 126.065 (53,16%)

perkawinan yang putus akibat cerai gugat. Selanjutnya pada tahun 2009

terjadi 74.131 (28,76%) perkawinan yang putus akibat cerai talak dan

149.240 (57,89%) perkawinan yang putus akibat cerai gugat.

Melalui diagram diatas, penulis melihat bahwa angka perceraian

yang terjadi tiap tahunnya selalu meningkat. Banyak hal yang menyebabkan

terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat pertama. Pertama,

moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis

keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, suami

melakukan poligami tidak sesuai aturan (poligami tidak sehat), krisis akhlak

(perilaku salah satu pihak yang rusak/amoral) dan cemburu yang berlebihan.

Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak

bertanggungjawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan,

seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin dibawah umur.

Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh

Page 246: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

89

kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan

ketidakharmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, dihukum. Salah

satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, cacat biologis.

Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan,

sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus

menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada

peristiswa perceraian ini dapat disebabkan oleh ketidak harmonisan pribadi,

gangguan pihak ketiga, dan faktor politis. Ketujuh, dan lain-lain.

Berikut faktor-faktor penyebab perceraian perbandingan tahun 2006,

2007, 2008, dan 2009.

Diagram 2

Page 247: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

90

Tabel 10

NO PENYEBAB CERAI JUMLAH % DARI JUMLAH TOTAL

1. Moral 9.457 6,35%

2. Meninggalkan Kewajiban 74.042 49,72%

3. Kawin dibawah Umur 387 0,25%

4. Menyakiti Jasmani dan Rohani 1.110 0,74%

5. Dihukum 213 0,14%

6. Cacat Biologis 609 0,41%

7. Terus Menerus Berselisih 63.068 42,41%

8. Lain-lain 4 0,02%

JUMLAH 148.890 100%

Diagram 3

Tabel 11

NO PENYEBAB CERAI JUMLAH % DARI JUMLAH TOTAL

1. Moral 10.090 6,39%

2. Meninggalkan Kewajiban 77.528 49,13%

3. Kawin dibawah Umur 513 0,32%

4. Menyakiti Jasmani dan Rohani 1.845 1,16%

5. Dihukum 356 0,22%

6. Cacat Biologis 1.621 1,02%

7. Terus Menerus Berselisih 65.818 41,71%

8. Lain-lain 0 0%

JUMLAH 157.771 100%

6.39%

49.13%

0.32%1.16%

0.22%

1.02%

41.71%

0%

Faktor-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2007

Moral

Meninggalkan Kewajiban

Kawin dibawah Umur

Menyakiti Jasmani dan Rohani

Dihukum

Cacat Biologis

Terus Menerus Berselisih

Lain-lain

Page 248: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

91

Diagram 4

Tabel 12

NO PENYEBAB CERAI JUMLAH % DARI JUMLAH TOTAL

1. Moral 12.469 6,63%

2. Meninggalkan Kewajiban 95.296 50,68%

3. Kawin dibawah Umur 408 0,22%

4. Menyakiti Jasmani dan Rohani 1.942 1,03%

5. Dihukum 300 0,16%

6. Cacat Biologis 1.080 0,57%

7. Terus Menerus Berselisih 76.482 40,67%

8. Lain-lain 60 0,03%

JUMLAH 188.037 100%

Page 249: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

92

Tabel 13

NO PENYEBAB CERAI JUMLAH % DARI JUMLAH TOTAL

1. Moral 15.966 7,38%

2. Meninggalkan Kewajiban 106.501 49,24%

3. Kawin dibawah Umur 384 0,18%

4. Menyakiti Jasmani dan Rohani 2.552 1,18%

5. Dihukum 459 0,21%

6. Cacat Biologis 865 0,40%

7. Terus Menerus Berselisih 88.753 41,04%

8. Lain-lain 806 0,37%

JUMLAH 216.286 100%

Kenaikan angka putusnya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi

akibat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut William J.

Goode,76

perubahan ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. Mungkin

yang terpenting adalah berkurangnya ketidaksetujuan akan perceraian itu

76

William J. Goode, Sosiologi Keluarga, cet.VII. Penerjemah Lailahanoum Hasyim. (Jakarta:

Bumi Aksara, 2007), h. 190.

Page 250: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

93

sendiri. Boleh dikatakan bahwa setengah abad yang lalu, hampir setiap yang

bercerai kehilangan kehormatannya dalam lingkungan sosialnya, itu pun

kalau tidak dikucilkan sama sekali. Kedua, penggantian yang tersedia bagi

mereka yang bercerai juga telah berubah. Karena banyak orang bercerai,

banyak kemungkinan untuk memperoleh pasangan yang baru. Antara 85-90

persen dari mereka yang bercerai antara umur 20-40 banyak kemungkinan

kawin lagi. Lagi pula karena sekarang orang jarang tinggal di tanah

pertanian, tenaga yang waktu itu ada dalam diri suami atau istri dapat dibeli

dari tenaga ahli. Hal ini merupakan keuntungan bagi seorang wanita yang

diceraikan untuk dapat menunjang diri sendiri, meskipun penghasilannya itu

tidak akan sama besarnya denganm seorang laki-laki. Dengan demikian,

tekanan sosial dari teman-teman dan sanak agar tetap dalam pernikahan

mulai melemah, lain daripada waktu setengah abad yang lalu.

Gejala meningkatnya angka perceraian pada Peradilan Agama dari

tahun ke tahun, menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

a. Tingginya angka kelahiran di Indonesia secara tidak langsung

meningkatkan angka perkawinan laki-laki dan perempuan. Semakin

banyak penduduk, berarti semakin banyak orang yang butuh untuk

memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan biologis yakni dengan

perkawinan selain memiliki tujuan yang lain seperti ketenangan batin

dan sebagainya.

Page 251: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

94

b. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian. Islam mengajarkan

bahwa talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci. Namun tidak ada

ulama yang mengharamkan perceraian. Apalagi bila perceraian adalah

sebagai jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan

membahayakan salah satu pihak atau keduanya.

c. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian yang semakin mengendur. Pada

masa lalu ada kesan stereotip bagi laki-laki dan/atau wanita yang

memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangannya. Namun saat ini

kesan itu sudah berkurang, bahkan cenderung hilang di lingkungan

masyarakat perkotaan.

d. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama

perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh

suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya.

Dengan bekal pendidikan yang dimiliknya, seorang wanita dapat mencari

pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya. Maka dapat kita lihat pada

tahun 2006-2009, angka cerai gugat lebih tinggi dari pada angka cerai

talak.

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Depok, penulis menggunakan Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian

Pengadilan Agama Depok Tahun 2009 dan 2010. Data laporan tersebut

Page 252: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

95

merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di

Pengadilan Agama. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke lembaga

perdamaian setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun

yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah

jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Laporan pemberdayaan lembaga perdamaian di Pengadilan Agama

Depok mulai dibukukan mulai tahun 2009, walaupun PERMA lahir tahun 2008.

Hal tersebut dikarenakan prosedur mediasi yang baru membutuhkan waktu dalam

hal implementasi di lapangan. Dan sesuatu yang wajar, bahwasanya aturan yang

baru disahkan tidak dapat langsung dilaksanakan dalam waktu singkat, karena

membutuhkan proses yang cukup lama.

Berikut penulis rangkum laporan pemberdayaan lembaga perdamaian,

kemudian dihitung prosentase keberhasilan mediasi tiap tahunnya.

Page 253: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

96

Tabel 14

LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN

PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2009*

NO BULAN JUMLAH PERKARA

KETERANGAN

BERHASIL TIDAK

BERHASIL

1 Januari 40 15 25

2 Februari 17 4 13

3 Maret 30 0 30

4 April 17 3 14

5 Mei 26 4 22

6 Juni 40 4 36

7 Juli 10 1 9

8 Agustus 20 1 19

9 September 7 0 7

10 Oktober 17 2 15

11 November 24 2 22

12 Desember 21 2 19

TOTAL 269 38 231 *Sumber diperoleh dari Endang Ridwan, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Untuk mengetahui prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi

dalam 1 (satu) tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut:77

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui prosentase perkara perceraian

yang berhasil di mediasi pada tahun 2009 sebagai berikut:

77

Ali Muhtarom, Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian. Artikel

diakses pada tanggal 10 April 2011 di

http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf

Jumlah perkara yang dicabut X 100 %

Jumlah perkara yang diputus

38 X 100 % = 14,1 %

269

Page 254: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

97

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada

Pengadilan Agama Depok selama tahun 2009 adalah sebesar 14,1 % dari semua

perkara perceraian yang diputus.

Tabel 15

LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN

PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2010

NO BULAN JUMLAH PERKARA

KETERANGAN

BERHASIL TIDAK

BERHASIL

1 Januari 17 1 16

2 Februari 22 4 18

3 Maret 16 0 16

4 April 7 0 7

5 Mei 4 1 3

6 Juni 12 1 11

7 Juli 12 1 11

8 Agustus 12 1 11

9 September 19 3 16

10 Oktober* 0 0 0

11 November 26 1 25

12 Desember 40 0 40

TOTAL 187 13 174

*Data hilang, tidak tercantum dalam laporan tahunan. *Sumber diperoleh dari Endang Ridwan, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2009

sebagai berikut:

13 X 100 % = 6,9 %

187

Page 255: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

98

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada

Pengadilan Agama Depok selama tahun 2010 adalah sebesar 6,9 % dari semua

perkara perceraian yang diputus.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor

pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor

pendukung keberhasilan mediasi:

a. Kemampuan Mediator.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga

dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah

mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang

mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah

permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam

memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya

dengan damai dan baik.78

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi.

Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan

78

Wawancara dengan Sufita Netti, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat

pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 256: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

99

nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan

atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang

untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki

pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk

berpisah dengan suaminya lebih kuat.

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan

mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah

merasa ketidaknyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang

berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang,

berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.

Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat

mendukung keberhasilan mediasi.79

c. Moral dan Kerohanian.

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk

mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan

salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan

perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat

kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi. 80

79

Disampaikan oleh Bambang Hermanto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat saat wawancara pada tanggal 11 Mei 2011.

80

Ketiga faktor tersebut disampaikan saat wawancara dengan E. Kurniawati dan Sulkha

Herwiyanti, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 257: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

100

d. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah

yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang

dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak

didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran

masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan

dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak

Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat

untuk hidup bersama.81

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai

berikut:

a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya

sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke

Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya

perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering

menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.82

81

Wawancara dengan Fauziah dan Sarnoto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Depok,

Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2011.

82

Wawancara dengan Fauziah dan Sarnoto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Depok,

Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2011.

Page 258: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

101

b. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut,

saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak

tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar

sendiri.

Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa

memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.83

c. Faktor Psikologi atau Kejiwaan.

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya

seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan

perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri

perkawinannya.84

83

Wawancara dengan E. Kurniawati dan Sulkha Herwiyanti, Hakim Mediator di Pengadilan

Agama Depok, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2011.

84

Disampaikan oleh Bambang Hermanto, Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok, Jawa

Barat saat wawancara pada tanggal 11 Mei 2011.

Page 259: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

102

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Depok, penulis menyimpulkan bahwa mediasi belum efektif.

Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah.

Faktor ini yang menjadi penyebab utama belum efektifnya mediasi di

Pengadilan Agama Depok.

2. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib

bagi pribadi maupun keluarga. Begitu pula kemajuan tingkat pendidikan dan

ekonomi masyarakat turut mempengaruhi persepsi bahwa perceraian

bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.

3. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Depok masih kurang

memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang

didalamnya.

4. Kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator belum merata. Hanya ada 2

(orang) yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh

Mahkamah Agung RI.

Page 260: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

103

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan

kepada pihak-pihak yang terkai sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi

Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihatan,

Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar

memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin

kawin. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup

serta kesiapan mental baik, sehingga terhindar dari perceraian yang

disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini

sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

2. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA tentang

kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi

mediator yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; menyelenggarakan

pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang

belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh MA pada tahun 2009;

dan membangun ruang mediasi dan fasilitas lainnya yang baik demi

menunjang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.

3. Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja

mediator dari hakim yang telah ditetapkan; hendaknya disiapkan mediator

Page 261: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

104

bersertifkat dari luar pengadilan untuk memenuhi kebutuhan mediator terlatih

yang jumlahnya masih sangat sedikit di pengadilan agama; dan melakukan

evaluasi kinerja mediator secara rutinn.

4. Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator, agar melaksanakan

tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan mediasi yang telah diberikan MA

dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan supaya belajar secara mandiri

sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan yang telah mendapatkan

pelatihan.

5. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran tentang

mediasi secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis bermediasi.

Hal demikian sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia

hukum dan peradilan.

Page 262: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

105

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan

Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Ali, Achmad. Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. Jakarta:

Badan Penerbit IBLAM, 2004, Cet. Ke-1.

Al-Bukhari, Muhammad bin „Ismail. Shahih al-Bukhari. Juz 3. Kairo: Dar al-Hadis,

2000, Cet. Ke-1.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‟ats. Sunan Abu Dawud. Juz 2. Beirut:

Dar al-Kutub al-„Arabi, t.t.

Al-Syarbini, Muhammad Khatib. Mughni al-Muhtaj Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Budiardjo, Ali. dkk. Law Reform in Indonesia: Diagnostic Assessment of Legal

Development in Indonesia: Result of a Research Study Undertaken for The

World Bank, vol. I. Jakarta: Cyber Consult.

Dewi, Gemala (ed.). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.Jakarta:

Kencana Prenada Media, 2006, Cet. Ke-2.

Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. Metode Penelitian Hukum. Surakarta:

UMS Press, 2004.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 1996, Cet. Ke-23.

Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah

Syari‟ah di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, Cet. Ke-1.

Page 263: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

106

Garner, Bryan A. (ed.). Black‟s Law Dictionary, 8th

ed. USA: West, 2004.

Goode, William J. Sosiologi Keluarga. Penerjemah Lailahanoum Hasyim. Jakarta:

Bumi Aksara, 2007, Cet. Ke-7.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika,

2008, Cet. Ke-7.

----------------------------. Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan

Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. Ke-

2.

Head, John W. Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.

Hejazziey, Djawahir (ed.). Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Jakarta: Fakultas

Syariah dan Hukum, 2007, Cet. Ke-1.

Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti.

Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban. Juz 11. Beirut: Muassasah al-

Risalah, 1993, Cet. Ke-2.

Ibnu Katsir, Abu al-Fida Isma‟il bin „Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi. Tafsir

al-Quran al-„Azhim, Juz 2. Riyad: Dar Thayibah, 1999, Cet. Ke-2.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:

Bayumedia Publishing, 2007, Cet. Ke-3.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Tanya dan Jawab Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di

Page 264: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

107

Pengadilan. Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency

(JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.

Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Marbun, B.N. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, 2006, Cet. Ke-1.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Musthofa Sy. Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media,

2005, Cet. Ke-1.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju,

2008, Cet. Ke-1.

Pengadilan Agama Depok. Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Tahun

2009 dan 2010.

Qudamah, Ibnu. al-Mughni Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1984, Cet. Ke-1.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000.

-----------------------. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah.

Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, Cet. Ke-2.

Romy H, Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1990.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah Juz 3. Kairo: Dar al-Fath, 1990.

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2007.

Page 265: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

108

--------------------------. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1989, Cet. Ke-5.

--------------------------. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:

RajaGrafindo, 2001.

-------------------------. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.

--------------------------. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2006, Cet. Ke-5.

Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2006, Cet. Ke-1.

Sutiyoso, Bambang. Aktualita Hukum dalam Era Reformasi: Paparan Aktual

Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di

Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.

Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet. Ke-2.

Tresna, R. Komentar HIR. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, Cet. Ke-18.

Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT.

Citra Adytia Bakti, 2003.

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan

Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Ke-

1.

Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Page 266: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

109

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

-------------------------. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Situs Internet:

Fajar, Asep Rahmat. Potret Dunia Peradilan Indonesia: Refleksi dan Proyeksi.

Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI, t.t. Di akses pada

tanggal 06 November 2010 dari http://www.pemantauperadilan.com/opini/57-

POTRET%20DUNIA%20PERADILAN%20INDONESIA.pdf

----------------------- . Wajah Lembaga Peradilan Indonesia: Kenyataan dan Harapan.

Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI, t.t. Di akses pada

tanggal 06 November 2010 dari

http://www.pemantauperadilan.com/opini/29.WAJAH%20LEMBAGA%20P

ERADILAN%20INDONESIA.pdf

Hakim, Nurul. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan. Artikel diakses

pada tanggal 10 Mei 2011 dari

http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf

Page 267: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

110

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Peradilan Agama Tahun 2007, 2008,

2009, dan 2010. Data diakses dari

http://www.badilag.net/data/PROFIL/ebook-profil-PA07en.pdf,

http://badilag.mahkamahagung.go.id/data/ditbinadpa/TABEL%20DATA%20

PERSENTASE%20PERKARA%20CT%20CG%20PERK%20LAIN%20YG

%20DIPUTUS%20TAHUN%202008.pdf,

http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/peradilan%20agama%20V%20indone

sia%202009.pdf, dan

http://www.badilag.net/data/PROFIL/peradilan%20agama%20V%20indonesi

a%202010.pdf pada tanggal 05 Mei 2011.

Muhtarom, Ali. Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian.

Artikel diakses pada tanggal 10 April 2011 di

http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf

Runtung. Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di

Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu

Hukum Adat FH-Universitas Sumatera Utara. Medan: USU, 2006. Di akses

pada tanggal 06 November 2010 dari

http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf

Siddiki. Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya

Ringan. Artikel. Di akses pada tanggal 06 November 2010 dari

http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf

Page 268: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

111

Sunarmi. Membangun Sistem Peradilan di Indonesia. Artikel. Medan: e-USU

Repository, 2004. Di akses pada tanggal 06 November 2010 dari

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1576/1/perdata-sunarmi3.pdf

Tampubolon, Muhammad Buchary Kurniata. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Kinerja Pengadilan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di

Pengadilan Negeri: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro. Semarang: UNDIP, 2008. Di akses pada tanggal 06 November

2010 dari

http://eprints.undip.ac.id/18261/1/Muhammad_Buchary_Kurniata_Tampubol

on.pdf

Page 269: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : E. Kurniati S.Ag.

NIP : 19560726.198003.2.001

Jabatan : Hakim

Usia : 55 tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Depok?

Sejak kapan?

Ya, sejak November 2010.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama Depok.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu?

Pada tahun berapa?

Tidak/belum.

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Tidak, karena serifikasi mediator diberikan hanya kepada yang mengikuti

pelatihan bertaraf nasional yang pesertanya sangat terbatas.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Perlu, karena lebih baik apabila mediator mempunyai teknik-teknik yang

terprogram.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi masyarakat

yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, sebab ada dampak yang disampaikan kepada para pihak sebelum

berperkara bahwa mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan

masalah yang buntu.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

Page 270: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Tidak, karena dalam beberapa hal akan memperpanjang rantai penyelesaian

perkara dan menjadi sangat mengikat.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim mediator

di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan? Bagaimana

bentuk sosialisasinya?

Sudah dilakukan sosialisai baik secara khusus dalam bentuk pelatihan,maupun

dalam setiap pertemuan di setiap tingkat. (MA, PTA, dan PA).

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena masing masing pihak mempunyai kepentingan yang sama yaitu

sama-sama merasa lebih memperlancar proses ber”acara”di persidangan.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi mediator?

Mediasi berarti mempertemukan kedua pihak yang bermasalah melalui juru bicara

agar tercapai perdamaian atau minimal ada titik temu dalam tujuan yang akan

dicapai atau meminimalisis perbedaan-perbedaan antar dua pihak yang

bermasalah.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

Sangat diperlukan, sebab mendamaikan para pihak di persidangan waktunya sangat

terbatas, tetapi dengan mediasi bisa lebih leluasa dan bisa dilakukan secara

parsial.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Ya, maksimal 40 hari.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Melanjutkan persidangan.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan

kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Ya ada, masing-masing pribadi lebih terbuka menyampaikan permasalahannya.

b. Bila tidak, kenapa?

-

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

-Faktor teknik mediator.

Page 271: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-Faktor sosiologis dan psikologis.

-Faktor moral dan kerohanian.

Kesemua hal tersebut sangat berpengaruh kepada para pihak.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Para pihak tidak bisa diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat

menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

-Pihak penggugat/pemohon sudah tidak bisa memaafkan pihak tergugat/ sehingga

sulit untuk rukun lagi.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi

cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena mempertemukan perbedaan-perbedaan pendapat dalam perkara

perceraian juga memang digunakan dan cocok dengan melalui mediasi .

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang

dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan

fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Tidak.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu

lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Tidak disediakan anggaran untuk itu.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap baik

dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

Cukup baik, tapi tidak ideal.

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Ruang yang tersedia hanya satu, tidak sebanding dengan jumlah orang yang

akan melakukan mediasi.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

Page 272: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

-Tidak, karena diperlukan biaya untuk membayarnya.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses mediasi?

Sebagian besar merasa puas.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam

proses mediasi?

-Masing masing pihak merasa di posisi yang benar.

-Merasa telah tercapai kata sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan

perceraian.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah Bapak/Ibu

pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan dalam perkara

perceraian?

Belum pernah.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Sepanjang tidak ada relevansinya maka belum diperlukan.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama sudah

siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena saling membutuhkan pencerahan dan kemudahan dalam berproses

perkara.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(E. Kurniati S.Ag.) (Hidayatulloh)

Page 273: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Dra. Hj. Fauziah, M.H.

NIP : 19671108.199303.2.001

Jabatan : Hakim

Usia : 44 tahun

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Depok?

Sejak kapan?

Sejak bertugas di Pengadilan Agama Depok tahun 2010.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu?

Pada tahun berapa?

-

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Karena belum mendapat pelatihan mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Perlu, karena akan menambah keterampilan Hakim dalam melakukan mediasi.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena bila tidak dilaksanakan dapat menjadikan Putusan Pengadilan Batal

Demi Hukum.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Tidak, karena perkembangan hukum itu sangat cepat.

Page 274: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim mediator

di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan? Bagaimana

bentuk sosialisasinya?

Sudah, dengan mengikutsertakan salah satu/beberapa hakim dalam pelatihan

mediator dan menerbitkan PERMA untuk dibagikan kepada Para Hakim.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, setiap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara harus

diperintahkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan

pokok perkara.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi mediator?

-Mediasi adalah satu upaya perdamaian di luar pengadilan guna mencari titik temu

dalam masalah yang disengketakan.

-Fungsi mediator sebagai jembatan atau penengah dalam mencari solusi.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

-Sangat diperlukan.

-Ya.

-Karena ketika mediasi, kita bisa berbicara lebih rileks dan terbuka, sehingga

perdamaian itu lebih mudah diwujudkan.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Pada umumnya dalam ruangan tertutup tersendiri dan hanya 1 (satu) hari, bila

keadaan tertentu bisa lebih.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Dalam PERMA ada tahapan Kaukus (pertemuan sepihak), dimana mediator dalam

menggali keinginan/hal-hal yang mendalam mendengar secara terpisah dan

masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan

kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Ya ada pengaruhnya, setidak-tidaknya dapat meredakan emosi para pihak.

b. Bila tidak, kenapa?

-

Page 275: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

-Faktor utama adalah iktikad baik dari para pihak sendiri untuk dapat dirukunkan.

-Kesadaran akan masing-masing kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan

dan memulai hidup rukun kembali.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Karena keadaan rumah tangga sudah sangat komplek dan kedua belah pihak

sudah ingin mengakhiri pernikahannya.

-Salah satu pihak sangat kuat keinginannya untuk bercerai.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi

cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Cocok, karena mediasi merupakan bagian dari upaya perdamaian.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang

dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan

fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Tidak ada insentif bagi hakim.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu

lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai hakim mediator.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap baik

dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

-

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Karena ruang mediasi baru ada satu dan didalamnya difungsikan 2 (dua) meja

sebagai tempat pelayanan mediasi, sehingga kurang eksklusif.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

Page 276: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak ada, karena mediator dari hakim yang ada sudah dianggap cukup.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Ada yang menerima dengan senang hati dan ada pula yang menganggap tidak

perlu karena sudah sangat keras untuk bercerai.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam

proses mediasi?

Salah satu pihak atau keduanya sudah sama-sama kuat kehendaknya untuk

bercerai.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Tidak pernah.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Karena masih belum diperlukan untuk mengundang ahli.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Karena tidak semua pihak siap untuk dilakukan mediasi, mereka menginginkan

perkara cepat selesai dan sangat kuat keinginan untuk bercerai.

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Dra. Hj. Fauziah, M.H.) (Hidayatulloh)

Page 277: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Dra. Nurmiwati

NIP : 19671225.199303.2.002

Jabatan : Hakim

Usia : 44 tahun

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama

Depok? Sejak kapan?

April 2009.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada

Bapak/Ibu? Pada tahun berapa?

-

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Belum mengikuti pelatihan mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Perlu untuk meningkatkan SDM Peradilan.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Tidak, karena upaya mediasi hak bagi para pihak pengadilan tidak dapat

memaksa.

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Page 278: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sudah ada UU tentang ADR dan UU No 30 Tahun 1999.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim

mediator di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan?

Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sudah dengan pelatihan.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Efektif, namun masih perlu ditingkatkan SDM mediator.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi

mediator?

Mediasi adalah mencari titik temu yang diinginkan oleh kedua pihak dengan

difasilitasi oleh mediator.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

-Perlu mediasi,

-Untuk efektivitas dan efisiensi persidangan.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Prinsipnya tertutup, namun para pihak dapat meminta yang lain sesuai

kesepakatan.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

-

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator

dapat melakukan kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

-

b. Bila tidak, kenapa?

Belum perlu.

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

-Iktikad baik dari kedua pihak.

-Persoalan yang tidak terlalu ruwet.

-Persuasif yang baik.

Page 279: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Persoalan terlalu rumit.

-Persuasif kurang.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah

mediasi cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Perlu, karena boleh jadi gugatan yang diajukan oleh pihak hanya karena

emosi atau soek terapi, dengan mediasi pihak dapat diingatkan/tersadar

kembali.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan

sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang

berhasil menjalankan fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Belum.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang

Bapak/Ibu lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Sudah menjadi tugas hakim yang diamanatkan oleh PERMA No 1 Tahun

2008.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap

baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di

pengadilan Agama Depok?

-

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Belum, satu ruang dipakai oleh 2 (dua) mediator.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

Page 280: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak, karena itu bukan tugas PA,

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Untuk perkara perceraian lebih banyak yang ingin tidak perlu mediasi.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan

dalam proses mediasi?

-Persoalan yang sudah ruwet

-Tersinggung harga dirinya.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih

ahli dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Tidak.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Belum diperlukan.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena proses mediasi sifatnya wajib, bila tidak dilalui dapat

mengakibatkan putusan batal demi hukum.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

Depok, 13 Mei 2011

Yang Diwawancarai Yang Mewawancarai

(Dra. Nurmiwati) (Hidayatulloh)

Page 281: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Drs. Sarnoto, M.H.

NIP : 19671225.199403.1.005

Jabatan : Hakim

Usia : 44 tahun

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Depok?

Sejak kapan?

Sejak tahun 2006.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu?

Pada tahun berapa?

Ya punya, dari MA RI tahun 2009.

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

-

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Perlu, karena dengan pelatihan mediasi akan menambah keterampilan hakim

dalam melaksanakan mediasi.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena bila pihak pencari keadilan tidak mau melaksanakan mediasi, maka

putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Page 282: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Tidak perlu, karena perkembangan hukum itu sangat cepat dan problem hukum

selalu datang duluan baru itu solusi hukumnya.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim mediator

di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan? Bagaimana

bentuk sosialisasinya?

Sudah, dengan memanggil/mengikutsertakan salah satu/beberapa hakim secara

bertahap untuk mengikuti pelatihan dan dengan menerbitkan PERMA tersebut

untuk dibagikan kepada para hakim.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, setiap perkara yang pada awal prinsipnya dua-duanya (kedua belah pihak)

hadir; Majelis Hakim selalu mewajibkan dilakukan mediasi terlebih dahulu

sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutan.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi mediator?

Mediasi adalah upaya untuk mencari titik temu atau kesamaan pandangan antara

pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkaranya.

Mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan penengah (wasit).

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

Mediator diberi kebebasan oleh Majelis Hakim untuk menentukan proses mediasi

sesuai PERMA.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Mediasi selalu harus tertutup; pada umumnya pihak berperkara hanya 1 (satu) kali

melaksanakan mediasi.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Dalam PERMA ada tahap KAUKUS (pertemuan sepihak), mediator mencoba

menggali keinginan pihak secara tertulis dan masing-masing pihak diberi

kesempatan yang sama.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan

kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Ya, ada pengaruhnya yaitu setidak-tidaknya dapat mengendalikan emosi para

pihak.

b. Bila tidak, kenapa?

Page 283: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

Faktor utama adalah tekad/iktikad para pihak sendiri untuk kembali rukun,

terutama pihak Pemohon/Penggugat yang masih bisa menerima

Termohon/Tergugat untuk kembali bersama.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Kedua belah pihak sudah sama-sama menghendaki perceraian.

-Salah satu pihak sangat kuat keinginannya untuk bercerai.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi

cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Cocok, karena mediasi adalah salah satu dari upaya perdamaian yang

kemudian diformulasikan sebagai bagian hukum acara perdata.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang

dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan

fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Tidak ada insentif bagi hakim yang berhasil dalam mediasi.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu

lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Dalam PERMA telah ditegaskan bahwa mediasi yang dilakukan di pengadilan

dan oleh mediator hakim tidak dipungut biaya.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap baik

dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

-

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Ruang mediasi baru 1 (satu) dan didalamnya ada 3 (tiga) meja yang berfungsi

semua sebagai pelayanan mediasi dan tidak tersedia ruang kaukus.

Page 284: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak ada, karena mediator dari hakim masih dianggap cukup dan sanggup

untuk melayani pihak-pihak.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Ada yang dengan kooperatif dan senang sekali untuk melakukan mediasi dan ada

pula yang menolak untuk mediasi.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam

proses mediasi?

Salah satu pihak atau kedua-duanya sudah sama-sama menghendaki perceraian.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Tidak pernah.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Sampai saat ini belum atau tidak perlu untuk mengundang ahli.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Tidak semua pihak siap untuk melakukan mediasi, karena tidak semua pihak

memahami tentang maksud dan tujuan mediasi.

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Drs. Sarnoto, M.H.) (Hidayatulloh)

Page 285: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H.

NIP : 19680915.199403.2.004

Jabatan : Hakim

Usia : 43 tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Depok?

Sejak kapan?

Ya.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama Depok.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu?

Pada tahun berapa?

-

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Tidak, karena belum mengikuti pelatihan mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Perlu, karena hakim sering diminta para pihak untuk menjadi mediator dalam

perkaranya.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena mediasi akan menjembatani para pihak dalam meyelesaikan

masalahnya sehingga mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Page 286: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Tidak perlu, karena dalam bentuk PERMA saja saat ini sudah cukup/memadai

dan mengikat.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim

mediator di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan?

Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sudah dengan menjadi salah seorang hakim Pengadilan Agama Depok untuk

mengikuti pelatihan mediator.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Ya, karena dengan mediasi terhadap para pihak membuat proses beracara di

lingkungan kerja dan mudah (memperlancar proses beracara).

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi

mediator?

Mediasi adalah mempertemukan dua pihak yang bermasalah melalui juru

bicara/juru runding agar tercapai perdamaian atau minimal ada titik temu dalam

tujuan yang akan dicapai atau meminimalisir perbedaan-perbedaan antara dua

pihak yang bermasalah.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

Sangat diperlukan, sebab mendamaikan para pihak di persidangan sangat terbatas

waktunya. Dengan mediasi bisa lebih leluasa dan bisa dilakukan secara parsial

(kaukus).

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Ya, maksimal 40 (empat puluh) hari.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Melanjutkan persidangan untuk menyelesaikan perkara lagi.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan

kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Ya, dapat karena masing-masing pribadi lebih leluasa dan terbuka

menyampaikan keluhannya.

b. Bila tidak, kenapa?

-

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

Page 287: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-Teknis menyampaikan mediator.

-Faktor sosiologi dan psikologis.

-Faktor rohani.

-Faktor moral.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Bila para pihak tidak dapat diredam emosinya.

-Sebagian para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator

dan merasa benar sendiri.

-Bila pihak Penggugat/Pemohon sudah tidak bisa memaafkan pihak

Tergugat/Termohon.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi

cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena mempertemukan perbedaan-perbedaan terdapat dalam perkara

perceraian juga diperlukan dan cocok dengan melalui mediasi.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang

dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan

fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Tidak.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu

lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Tidak disediakan anggaran untuk itu.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap baik

dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

Cukup baik tapi tidak ideal.

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Page 288: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Ruang yang tersedia hanya satu tidak sesuai dengan jumlah orang yang akan

melakukan mediasi.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak, karena diperlukan biaya untuk membayarnya.

D. Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Sebagian besar merasa puas.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam

proses mediasi?

-Masing-masing pihak merasa di posisi yang benar.

-Merasa telah tercapai kata sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan

perceraian.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Belum pernah.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Sepanjang tidak ada relevansinya maka belum diperlukan.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena saling membutuhkan, diantaranya untuk pemecahan dan

kemudahan dalam berproses perkara.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Dra. Sulkha Herwiyanti, S.H.) (Hidayatulloh)

Page 289: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Umar Faruq, S.Ag., M.H.I.

NIP : 19700101.199703.1.007

Jabatan : Hakim

Usia : 41 tahun

Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama

Depok? Sejak kapan?

Ya, sejak Januari 2011.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada

Bapak/Ibu? Pada tahun berapa?

-

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Belum mengikuti pelatihan mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

-Perlu untuk peningkatan SDM Peradilan.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Tidak, karena upaya mediasi hak bagi para pihak, Pengadilan tidak dapat

memaksa.

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Page 290: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sudah ada UU tentang ADR dan UU No 30 Tahun 1999.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim

mediator di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan?

Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sudah dengan pelatihan-pelatihan.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Efektif, namun masih perlu ditingkatkan SDM mediator.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi

mediator?

Mediasi berarti mencari titik temu yang diinginkan oleh kedua pihak dengan

difasilitasi oleh mediator.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

-Perlu mediasi.

-Untuk efektivitas dan efisiensi persidangan.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Prinsipnya tertutup, namun para pihak dapat meminta yang lain sesuai

kesepakatan.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

-

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator

dapat melakukan kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

-

b. Bila tidak, kenapa?

Belum perlu.

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

-Iktikad baik dari kedua pihak.

-Persoalan yang tidak terlalu ruwet

-Persuasif yang baik.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

Page 291: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-Persoalan sudah rumit

-Persuasif sudah kurang.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah

mediasi cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Perlu, karena boleh jadi gugatan yang diajukan oleh pihak hanya karena

emosi atau shock terapy, dengan mediasi pihak dapat diingatkan/tersadar.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan

sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang

berhasil menjalankan fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Belum.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Belum.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang

Bapak/Ibu lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Sudah menjadi tugas hakim yang diamanatkan oleh PERMA No 1 Tahun

2008.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap

baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di

pengadilan Agama Depok?

-

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

-Belum.

-Satu ruang dipakai oleh 2(dua) orang mediator.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Page 292: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Tidak, karena itu bukan tugas Pengadilan Agama.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Untuk perkara perceraian lebih banyak yang ingin tidak perlu mediasi.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan

dalam proses mediasi?

-Persoalan yang sudah ruwet.

-Tersinggung harga dirinya.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih

ahli dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Tidak.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Belum diperlukan.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena proses mediasi sifatnya wajib, bila tidak dapat mengakibatkan

putusan batal demi hukum.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Umar Faruq, S.Ag., M.H.I.) (Hidayatulloh)

Page 293: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Drs. H. Bambang Hermanto, M.H.

NIP : 19590919.198903.1.001

Jabatan : Hakim

Usia : 50 tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama

Depok? Sejak kapan?

Ya, sejak tahun 2010.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada

Bapak/Ibu? Pada tahun berapa?

Belum bersertifikat.

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Belum ikut pelatihan sertifikat mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Ya, sangat perlu. Supaya lebih efektif.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena setiap pemeriksaan harus diupayakan perdamaia dan mediasi

sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

Ya perlu supaya ada keseragaman beracara.

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Page 294: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim

mediator di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan?

Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sudah melalui pembinaan rutin oleh Ketua Pengadilan Agama.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Belum efektif, alasannya sebagian besar mediator belum bersertifikat.

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi

mediator?

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Mediator berfungsi

sebagai penengah bagi pihak pihak berperkara.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

Ya proses mediasi diperlukan, ya memang majelis hakim berkewajiban

mendamaikan dalam persidangan, sedangkan mediator di luar persidangan dan

dari integrasi ada kesan untuk ada alternatif penyelesaian di luar sidang dan

menghindari penumpukan.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Ya proses mediasi dilakukan secara tertutup dan biasanya berlangsung 1-2

minggu.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Jika sudah diupayakan tetapi menemui jalan buntu, ya sudah tinggal dibuatkan

laporan gagal memperoleh kesepakatan.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat

melakukan kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Sebetulnya perlu dilakukan kaukus. Dan saya yakin ada pengaruhnya.

b. Bila tidak, kenapa?

-

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

Page 295: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

Faktor psikologi kejiwaan yang terlalu kecewa, sehingga sering berputus

harapan.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah

mediasi cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, alasannya merukunkan kembali rumah tangga yang sudah pecah,

sungguh sulit tetapi mulia.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana

yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil

menjalankan fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Masih kurang memadai dan dibutuhkan sarana penunjang seperti proyektor.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Mediator hakim yang berhasil disediakan insentif sesuai dengan pasal 25

PERMA Tahun 2008.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang

Bapak/Ibu lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Pasal 10 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2008 disebutkan penggunaan jasa

mediator tidak dipungut biaya.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap

baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

Ya cukup memadai, yaitu ada ruang tersendiri dan ber-AC.

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Satu ruang 3 mediator, sarana air minum, dan proyektor.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

Page 296: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak, sebab belum ada mediator diluar hakim yang bersertifikat

mendaftarkan diri.

D. Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

70-80% memberikan respon positif.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan

dalam proses mediasi?

-Komunikasi yang sudah terputus.

-Ada pihak ke tiga.

-Pendidikan.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Belum pernah, namun para pihak sendiri yang menyatakan sudah pernah

menghadap seorang ahli.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Para pihak sendiri merasa tidak perlu.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, hampir semua siap mengikuti mediasi setelah upaya perdamaian.

b. Bila tidak, apa alasannya?

Sudah terlalu parah keadaan rumah tangganya.

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Drs. H. Bambang Heryanto, S.H.) (Hidayatulloh)

Page 297: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Dra. Sulfita Nefti, S.H.

NIP : 19580803.199403.2.001

Jabatan : Hakim

Usia : 53 tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2011

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Depok?

Sejak kapan?

Ya, sejak bulan Januari 2011.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?

Ketua Pengadilan Agama Depok.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?

a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu?

Pada tahun berapa?

Tidak belum.

b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?

Karena belum mengikuti pelatihan atau sertifikasi mediator.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?

a. Bila ya, apa alasannnya?

Ya, agar hakim pengadilan agama bisa maksimal sewaktu melakukan mediasi.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi

masyarakat yang berperkara di pengadilan?

a. Bila ya, apa alasannya?

-

b. Bila tidak, apa alasannya?

Tidak, karena mediasi hanyalah salah satu cara dalam upaya mendamaikan

pihak yang berperkara, hasilnya terserah kepada mereka.

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Tidak perlu, karena PERMA saja sudah memiliki kekuatan mengikat bagi para

hakim, karena bila tidak dilaksanakan, putusan menjadi batal karena hukum.

Page 298: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim

mediator di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan?

Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sepengetahuan saya belum, karena saya belum lama bertugas di Pengadilan

Agama Depok.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi

mediator?

Mediasi adalah upaya damai yang dilakukan diluar persidangan, dimana

mediator berfungsi sebagai penengah dan juru bicara atau juru runding dianatara

pihak yang bersengketa.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya

mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

Proses mediasi diperlukan untuk mengoptimalkan upaya damai sesuai tuntutan

PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses

mediasi berlangsung?

Tidak, semuanya tergantung kesepakatan antara para pihak dengan mediator.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua

belah pihak menemui jalan buntu?

Bila usaha mendamaikan oleh mediator menemui jalan buntu, tindakan yang

harus dilakukan oleh mediator adalah menyerahkan kembali penyelesaian kepada

majelis hakim dengan laporan “mediasi gagal”.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat

melakukan kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Pernah, dan dapat berpengaruh terhadap para pihak sekurang kurangnya

meredakan emosi mereka, sehingga masalah mereka dapat diselesaikan

dengan baik.

b. Bila tidak, kenapa?

-

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

Page 299: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Kejelian mediator untuk menguruskan pokok permasalahan dianatara para pihak

dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak

berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

Emosi dan ego para pihak demi gengsi dan harga diri, tidak ada yang mau

mengalah. Yang ada hanya saling menyalahkan.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim

digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi

cocok digunakan dalam perkara perceraian?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya cocok, karena perkara perceraian adalah sengketa antara suami istri

terhadap rumah tangga mereka.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana

yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil

menjalankan fungsi mediator.

a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama

Depok sudah baik dan memadai?

Lumayan baik dan memadai.

b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan

insentif?

Tidak, karena mediasinya gratis.

c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu

lakukan?

-

d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Mediasinya gratis, tentu mediatornya tidak diberi insentif.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah Bapak/Ibu anggap baik

dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan

Agama Depok?

Bisa dianggap baik dan cukup karena sudah ada 3 (tiga) meja dengan kursi-

kursinya.

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Belum cukup baik sebagai tempat mediasi yang ideal karena ruangan yang

sempit dan tidak ada sekat pembatas antara meja yang ada sehingga tidak

nyaman bagi para pihak dan juga mediator.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

Page 300: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA  · PDF fileii EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah

a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak, karena hakim banyak dan juga untuk membantu dan meringankan

beban para pihak dengan memberikan pelayanan yang prima.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses

mediasi?

Cukup baik.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan

dalam proses mediasi?

Jawaban yang sama atas pertanyaan nomor 15.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli

dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Depok, apakah

Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan

dalam perkara perceraian?

Belum pernah.

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Dirasa tidak perlu.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama

sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya dianggap sudah siap, karena PERMA mewajibkan majelis hakim dalam

persidangan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi,

tidak terkecuali sekalipun para pihak tidak siap atau keberatan.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Dra. Sulfita Nefti, S.H.) (Hidayatulloh)