Dukungan Kementerian PUPR Terhadap 7 Prioritas Nasional … · 2017. 9. 17. · Edisi 09 / September 2016 Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Negeri ... pembangunan jembatan

Pengembangan Metropolitan Palembang Raya

Dukungan Kementerian PUPRTerhadap 7 Prioritas Nasional

Edisi 09 / September 2016

Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Negeri

KeMeNTeRIaN PUPR BaDaN PeNgeMBaNgaN

INfRaSTRUKTUR WIlayah

INfRaSTRUKTUR PUPRTeRPaDU UNTUK NegeRI

Gedung BPIW Lantai 1Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: [email protected]. +6221-7279 8112

BaDaN PeNgeMBaNgaN INfRaSTRUKTUR WIlayah (BPIW) KeMeNTeRIaN PUPR

Layanan Informasi BPIWwww.bpiw.pu.go.id @informasiBPIW

1

SINERGI / Edisi 09 - September 2016

Pelindung: Rido Matari Ichwan

Penasehat: Dadang Rukmana

Pengarah:Hadi SucahyonoHarris H. Batubara Rezeki PeranginanginAgusta Ersada Sinulingga

Pemimpin Redaksi:P. Yudantoro

Redaktur Pelaksana:Shoviah

Redaksi:M. Salahudin RasyidiMochammad TranggonoHari Suharto DiyaksaErwin Adhi SetyadhiWahyu HendrastomoMelva Eryani Marpaung

editor :Hendra Djamal

Kontributor:Mutri Batul AiniAndina DwikyIchlasul NaufalIndira Dwi KusumatutiDaris Anugrah

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email: [email protected]

Design : Heri Hito

Diterbitkan oleh: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

alamat Redaksi:Gedung G, BPIW Lantai 1Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 11210Email: [email protected]: www.bpiw.pu.go.idTwitter: @informasiBPIWYoutube: Layanan informasi BPIWNo. Telp. +6221-2751 5804

SalaM ReDaKSI

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan September ini, pada Kabar

Utama dikupas mengenai dukungan Kementerian PUPR terhadap 7

prioritas nasional.

Pada rubrik Wawancara, menghadirkan Kepala Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR yang baru, Rido

Matari Ichwan. Dalam rubrik ini dibicarakan mengenai keterpaduan dan

sinkronisasi pembangunan infrastruktur.

Untuk laporan khusus dibahas mengenai rencana pengembangan

Metropolitan Palembang Raya. Dalam rubrik opini yang ditulis Alfa Adib

Ash Shiddiqi, Subbid Sinkronisasi Program dan Pembiayan I, Pusat

Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW,

dibahas mengenai Identifikasi dan Analisa Usulan Program 2017.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan

BPIW sepanjang bulan September melalui rubrik Kilas BPIW. Selain itu

ada rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan Jembatan Soekarno, yang

menjadi Icon baru Kota Manado. Kemudian dalam rubrik Tips dibahas

mengenai cara bersaing sehat dalam dunia kerja. Kemudian pada rubrik

Glossary menampilkan istilah tentang rumah. Kami berharap apa yang

disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

Buletin BPIW


2

36

daftar isi61564

Edisi 09/September 2016

01 SALAM REDAKSI

02 DAFTAR ISI

03 PERSPEKTIFPercepatan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Negeri

04 KABAR UTAMADukungan Kementerian PUPR Terhadap 7 Prioritas Nasional

14 REVIEWAgriculture Systems: Agroecology & Rural Innovation for Development

15 GLOSSARYIstilah Tentang Rumah

16 TEROPONG MEDIAInfrastruktur PUPRDalam Media Cetak

18 KILAS BPIWBPIW Dukung Pengembangan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung

36 LAPORAN KHUSUSPengembangan Metropolitan Palembang Raya

40 OPINIIdentifikasi dan Analisa Usulan Program 2017

46 WPS CornerWilayah Pengembangan Strategis 11 dan 12

48 INFOGRAFISDukungan terhadap Intermoda Kereta Api

50 TEKNOLOGIPenataan Kampung Nelayan Ber-basis Teknologi Permukiman dan Daya Dukung Wilayah

52 JALAN-JALANJembatan Soekarno, Icon Baru Kebanggaan Warga Manado

54 POTRETArahan Terakhir Hermanto Dardak

56 WAWANCARAKeterpaduan dan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Harus dimaksimalkan

60 TIPSBersaing Sehat Dalam Bekerja

61 TOKOHKomplain Jalan Rusak Hilang

3


Perspektif

Kerja nyata melakukan percepatan pembangunan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Komitmen itulah yang dilakukan Kementerian PUPR untuk

membangun infrastruktur di seluruh negeri. Upaya percepatan

tersebut dilakukan secara terintegrasi melalui keterpaduan

dan sinkronisasi pada unit organisasi (unor), mulai Direktorat

Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA)

dan Perumahan.

Pembangunan infrastruktur PUPR

yang dilaksanakan difokuskan

pada 35 Wilayah Pengembangan

Strategis (WPS), untuk

meningkatkan daya saing

dan mengurangi disparitas

antar wilayah. Adapun tujuan

utama dari hal tersebut

adalah pertama, memadukan

antara pengembangan wilayah

dengan “market driven”.

Kedua, mempertimbangkan

daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ketiga,

memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah

strategis. Keempat, mendukung percepatan pertumbuhan

kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS. Kemudian yang kelima

adalah mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang

berpatokan pada WPS, maka diperlukan keterpaduan

perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan

kawasan strategis dalam WPS. Selain itu juga dibutuhkan

sinkronisasi program antar infrastruktur, baik dari sisi fungsi,

lokasi, waktu, besaran, maupun pendanaan.

Salah satu pengembangan wilayah dan infrastruktur PUPR

adalah perencanaan pengembangan kawasan Metropolitan di

luar Jawa, agar mampu mengurangi disparitas antar kawasan

di Indonesia, yakni pengembangan Metropolitan Palembang

Raya.

Kawasan Kota Palembang dan kota-kota di sekitarnya bakal

dikembangkan menjadi kawasan Metropolitan Palembang Raya.

Pada pengembangan tersebut,

Kota Palembang diproyeksi

menjadi kota inti yang berperan

menjadi motor utama penggerak

ekonomi. Tepatnya, menjadi

pusat perdagangan dan jasa skala

nasional yang dapat memberikan

dampak positif pada kawasan di

sekitarnya.

Saat ini ada beberapa faktor

yang akan memacu percepatan

pengembangan Kota Palembang,

mulai dari pembangunan light

rapid transit (LRT) Bandara

Internasional Sultan Mahmud

Badaruddin II-Jakabaring, pembangunan rel kereta api double track

sepanjang Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-Api, pembangunan

jembatan Musi III, pembangunan jalan lingkar dalam Kota

Palembang, pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya serta

pembangunan Jalan Tol Palembang-Kayuagung.

Dengan demikian, Pemerintah pusat melalui Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan

perencanaan pengembangan Metropolitan Palembang Raya,

guna mempersiapakan kawasan perkotaan tersebut mampu

mengantisipasi berbagai tantangan perkotaan.(**)

Percepatan Pembangunan Infrastrukturdi Seluruh Negeri

4 kabar utama


Dukungan Kementerian PUPR Terhadap 7 Prioritas Nasional

Sumber: istimewa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu pembangunan infrastruktur di seluruh negeri. Upaya percepatan pun dilakukan melalui keterpaduan dan sinkronisasi program empat unit organisasi (unor) yakni Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), dan Perumahan. In-tegrasi pembangunan infrastruktur yang terpadu ini juga dilakukan Kementerian PUPR melalui dukungan terhadap 7 prioritas nasional.

5kabar utama


Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah. Adapun esensi dari hal tersebut adalah, pertama, memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”. Kedua, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ketiga, memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis. Keempat, mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS. Kemudian yang kelima adalah mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berpatokan pada WPS, maka diperlukan keterpaduan perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. Selain itu juga dibutuhkan sinkronisasi program antar infrastruktur, baik dari sisi fungsi, lokasi, waktu, besaran, maupun pendanaan.Dengan mengacu pada WPS, menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, pembangunan infrastruktur sektor PUPR dilakukan dengan keterpaduan dan sinkronisasi program antar unor di lingkungan Kementerian PUPR dan juga

instansi terkait di daerah. Kementerian PUPR juga mendukung program-program nasional terkait infrastruktur. Dengan keterpaduan ini diharapkan tercapainya target pembangunan

infrastruktur PUPR, khususnya untuk tahun 2016. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2016 tersebut meliputi ketahanan air/pangan, konektivitas, permukiman, dan perumahan. “Kita melihat infrastruktur merupakan alat untuk meningkatkan konektivitas, meningkatkan penyediaan air sehingga produksi beras meningkat, bisa juga sebagai upaya meningkatkan kualitas masyarat di perdesaan dan perkotaan,” tutur Rido. Dikatakannya juga bahwa pembangunan infrastruktur juga untuk mewujudkan tersedianya air minum dan juga mendukung pengelolaan sampah dengan baik. “Tentunya pembangunan infrastruktur bagian yang penting sebagai trigger atau pemicu bergeraknya perekonomian masyarakat,” ungkapnya. Target pembangunan infrastruktur PUPR terkait ketahanan air/pangan ini yakni pertama, pembangunan 32 waduk yang terdiri dari 8 waduk baru, 24 waduk lanjutan, dan 2 waduk selesai dibangun. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, pembangunan

infrastruktur sektor PUPR dilakukan dengan keterpaduan

dan sinkronisasi program antar unor di lingkungan

Kementerian PUPR dan juga instansi terkait di daerah.

6 kabar utama


pengendali banjir sepanjang 148 km, pembangunan jaringan irigasi baru seluas 45.000 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 298.000 hektar, pengendali lahar sebanyak 27 buah, pembangunan embung/ bangunan penampung air lainnya sebanyak 338 unit, pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku yang mencapai 6,27 m3/detik, dan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 20,5 km. Kemudian, target pembangunan infrastruktur PUPR terkait konektivitas pada tahun ini adalah peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 1.337 kilometer, peningkatan jembatan sepanjang 4.751 m, pembangunan jembatan sepanjang 9.196 m, pembangunan jalan baru sepanjang 669 km, dan pembangunan jalan tol (pemerintah dan swasta) sepanjang 134 km. Untuk pembangunan permukiman, tahun ini ditargetkan Penyelesaian 7 Pos Lintas Batas Negara dan 9 Lokasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP), pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM) yang mencapai 5.303 liter/detik (1.088.550 Sambungan Rumah ≈ 4.354.200 Jiwa), 110 kawasan Revitalisasi kawasan tematik perkotaan, pembangunan infrastruktur di permukiman kumuh yang mencapai 2.162 hektar, pembangunan pengolahan air limbah untuk 327.000 kk (1.635.000 jiwa), pembangunan Sistem Penanganan Persampahan untuk 736.900 KK (3.864.500 jiwa), dan pengurangan genangan seluas 900 hektar melalui pembangunan infrastruktur drainase.

Sedangkan untuk perumahan, target yang ingin dicapai pada tahun ini adalah 10.458 unit pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 25.000 unit Prasararana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk mendukung penyediaan perumahan bagi MBR, 94.229 unit pembangunan/ peningkatan kualitas rumah swadaya, 5.906 unit pembangunan rumah khusus, 306.000 unit pemberian bantuan uang muka rumah untuk MBR dan 518.486 unit penyaluran bantuan pembiayaan

perumahan. Program ini termasuk untuk memenuhi program sejuta rumah. Tidak hanya melakukan keterpaduan dan sinkronisasi program infrastruktur di lingkungannya semata, Kementerian PUPR juga mendukung 7 prioritas nasional. Program pembangunan infrastruktur dari Kementerian PUPR ini, merupakan 4 agenda Nawacita, yakni pertama, mendukung konektivitas. Kedua, mendukung keseimbangan antar wilayah. Ketiga, mendukung kedaulatan energi, dan pangan. Kemudian yang keempat adalah mendukung kualitas hidup. Ketujuh prioritas nasional tersebut, yakni 14 Kawasan Industri Prioritas, 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, 40 Kawasan Perdesaan Prioritas, 13 Provinsi Lumbung Pangan Nasional, Kawasan Perbatasan, Konektivitas Multi Moda, dan 12 Kawasan Metropolitan. Dukungan Kementerian PUPR ini juga berbasis WPS. Berikut uraian integrasi pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan 7 prioritas nasional :

Sumber: Dok. BPIWPeresmian Bendungan Jatigede

7kabar utama


1. 14 Kawasan Industri PrioritasMenurut data Kementerian Perindustrian, 14 Kawasan Industri (KI) yang menjadi prioritas pemerintah saat ini untuk dibangun adalah Kuala Tanjung, Sei Mangkei dan Tanggamus di Pulau Sumatera. Kemudian Landak, Ketapang, Jorong, Batu Licin di Pulau Kalimantan. Di Pulau Sulawesi dibangun Bitung, Palu, Morowali, Konawe, Bantaeng. Selanjunya Buli di Halmahera Timur, Maluku dan terakhir adalah Teluk Bintuni di Pulau Papua.Dengan membangun infrastruktur di kawasan tersebut dengan berbasis pengembangan wilayah, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Beberapa KI yang berada dalam WPS seperti KI Kuala Tanjung yang berada di Provinsi Sumatera Utara ini melalui WPS 2 Metro Medan – Tebingtinggi – Dumai-Pekanbaru. Kemudian untuk KI Sei Mangkei yang juga berada di Provinsi Sumatera Utara, dukungan infrastruktur melalui WPS 2 Medan – Tebingtinggi – Dumai-Pekanbaru.

Kemudian KI Tanggamus yang berada di di Lampung berdekatan dengan WPS 6 Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api. Untuk KI Landak di WPS 21 Temajuk- Sebatik, KI Ketapang di WPS

20 Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas. Selanjutnya, KI Batu Licin berada di WPS 22 Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin. Sedangkan KI Bitung berada di WPS 24 Bitung-Manado-Amurang-Kotamobagu, KI Palu di WPS 26 Palu- Banggai, KI Konawe berada di WPS Mamuju – Makale–Palopo-Kendari-Bau-bau-Wangi-wangi, dan KI Teluk Bintuni di Pulau Papua WPS Biak-Manokwari-

Bintuni. Pada 14 KI ini beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan melalui empat Ditjen. Untuk Ditjen Bina Marga membangun infrastruktur terutama jalan, Cipta Karya

membangun permukiman sekitar KI, SDA menyediakan kebutuhan air baku di kawasan tersebut, dan Ditjen Perumahan menyediakan perumahan, terutama bagi karyawan perusahaan dan masyarakat sekitar.

2. 10 Kawasan Strategis Pariwisata NasionalPemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 20 juta turis asing pada tahun

2019 mendatang. Untuk mencapai target tersebut pemerintah memprioritaskan pengembangan 10 dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kementerian PUPR merealisasikan komitmen mendukung pencapaian target itu dengan membangun infrastruktur di 10 KSPN tersebut yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-

Kementerian PUPR juga mendukung 7 prioritas nasional. Program pemban-gunan infrastruktur dari Kementerian

PUPR ini, merupakan 4 agenda Nawacita, yakni pertama, mendukung konektivitas. Kedua, mendukung keseimbangan antar wilayah. Ketiga, mendukung kedaulatan energi, dan pangan. Kemudian yang ke-

empat adalah mendukung kualitas hidup.

8 kabar utama


Tengger-Semeru, Mandalika, Laboan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur juga telah disiapkan Kementerian PUPR melalui BPIW. Dukungan tersebut dengan pendekatan pengembangan wilayah. BPIW memasukkan kawasan Danau Toba dalam WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan-Tebing Tinggi- Dumai- Pekanbaru. Dalam WPS ini terdapat sejumlah rencana pengembangan infrastruktur baik jalan, perumahan, air minum, sungai, di beberapa kota seperti Simalungun, Pematang Siantar, Rantau Prapat, Dumai, hingga ke Pekanbaru. Beberapa rencana program utama KSPN Danau Toba tahun 2017 adalah, Studi Penetapan Batas Badan dan Sempadan Danau Toba Tersebar, Normalisasi Saluran Tanah Ponggol, pembangunan Embung di Kab. Samosir (Pea Nauli Parsinagaan, Pea Rihit, Pea Tahoran, Pea Nadea, Julu Ni Aek). Kemudian, untuk kawasan pariwisata

Tanjung Kelayang Belitung, dukungan Kementerian PUPR berupa pengerukan Embung Konservasi Kolong Mempadin, pembangunan prasarana penyediaan air baku Desa Juru Sebrang sepanjang 3,40 km, dan pembangunan prasarana penyediaan air baku Gunung Mentas. Untuk tahun 2017, rencana Kementerian PUPR dalam mendukung kawasan pariwisata tersebut, diantara pemeliharaan preventif Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi Sijuk Kab. Belitung, dan rehab Minor KJLN Sudirman Tanjung Pandan Perawas. Selanjutnya, untuk mendukung pariwisata Kepulaun Seribu, beberapa penataan kawasan yang diprioritaskan yakni kawasan Pulau Pramuka (pusat pelayanan pemerintahan), Pulau Panjang (pariwisata terpadu), Pulau Pabelokan (pertahanan laut dan pertambangan), Pulau Kelapa dan Pulau Harapan (pusat pelayanan kegiatan kecamatan), serta Pulau Sebaru Besar (pusat pariwisata).

Tidak sebatas itu saja, Kementerian PUPR memiliki program pengembangan pariwisata Tanjung Lesung di Banten, dimana pada tahun ini dilakukan beberapa hal, diantaranya preservasi rehabilitasi minor Jalan Pasauran-Simp. Labuan-Cibaliung-dan Citrup-Tanjung Lesung sepanjang 65 km, rehabilitasi jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Ciliman Kab.Pandeglang sepanjang 12Km, dan pembangunan Tampungan Air Baku Pedesaan D.I. Kab.Pandeglang. Untuk tahun 2017, program Kementerian PUPR untuk mendukung pariwisata Tanjung Lesung seperti pengadaan tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Baru Teluk Lada di empat lokasi, rehab Saluran Induk Cibaliung Kanan DI Cibaliung Kab. Pandeglang, dan detail disain penyediaan air baku di Saketi Bojong Picung. Dukungan Kementerian PUPR untuk kawasan pariwisata Candi Borobudur Jawa Tengah untuk tahun 2017 seperti studi Larap dan penyusunan dokumen lingkungan hidup

9kabar utama


Bendungan Pasuruhan, Kec. Mertoyudan, peningkatan fungsi lindung berupa Kawasan Sempadan Sungai di Kawasan Borobudur, dan pemeliharaan rutin Balai PSDA Probolo di Progomanggis Kalibening Kec. Dukun Kab Magelang. Untuk tahun 2017 mendatang, telah disusun beberapa program pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur seperti pembangunan jaringan pipa transmisi air baku IKK Lumajang, Kab. Lumajang, dan pembuatan Groundsill Kresek di Kali Glidik Hilir. Sejumlah program pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti pembebasan lahan untuk pekerjaan Sungai Brang Bantun Puyung dan Sokong, Lombok Tengah, dan pembangunan Embung Rakyat di Lombok. Pada tahun ini sejumlah program pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan pariwisata di Labuan Bajo seperti preservasi pemeliharaan rutin preventif Jalan Labuan Bajo-Bts. Kota Ruteng, pembangunan lanjutan Jalan Akses Bandara Komodo Labuan Bajo, dan pembangunan Jalan Labuan Bajo-Terang- Kedindi I hingga V. Kemudian, rencana pembangunan infrastruktur di tahun 2017 di kawasan Labuan Bajo seperti Survey, Investigasi dan Design (S.I.D) Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Nangali 1000 Ha di Kab. Manggarai Barat. Kemudian untuk kawasan pariwisata Wakatobi, berada dalam WPS Mamuju-M a k a e - P a lo po - B a u b a u - Wa n g i wa n g i . Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Wakatobi pada tahun ini adalah pembangunan Infrastruktur permukiman kumuh Kawasan Mola Kec. Wangi-Wangi Selatan, penataan bangunan Kawasan Strategis Nasional Kawasan Tomia, dan optimalisasi PDAM Kab. Wakatobi. Tidak hanya dilakukan pada tahun ini, program pembangunan infrastruktur di Wakatobi ini juga direncanakan tahun

2017 mendatang. Beberapa program yang akan dilakukan seperti rekonstruksi Wanci Topanuanda-jalan masuk bandara, pelebaran Wanci Topanuanda-Jalan masuk bandara, dan Holding Wanci Topanuanda. Selanjutnya, untuk kawasan pariwisata di

Morotai untuk tahun ini yakni penggantian Jembatan Ake Daeo I dan III, penggantian Jembatan Ake Sambiki I, dan pembangunan Jembatan Kali Tora Pangeo. Untuk tahun 2017 direncanakan beberapa program dukungan Kementerian PUPR seperti pelebaran Jalan Bere Bere –Sopi, pembangunan konstruksi penahan ombak Pantai Morotai Selatan Tahap I, dan pembangunan konstruksi pengaman Pantai Totodoku dan Momojiu.

3. 40 Kawasan Perdesaan PrioritasProgram prioritas yang diusung Kementerian PUPR dalam pengembangan kawasan pedesaan antara lain, menciptakan pemenuhan standar pelayanan minimum di kawasan perdesaan, pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa dan kota. Jenis kegiatannya pengembangan perdesaan berupa penyediaan sarana prasarana permukiman, seperti perumahan, sanitasi dan air bersih. Selain itu pembangunan atau rehabilitasi

sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata. Kemudian, pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal.Program yang dikembangkan Kementerian

PUPR, antara lain program pengembangan perumahan, program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, program pengelolaan sumber daya air dan program penyelenggaraan jalan. Kemudian Kementerian PUPR melakukan pemberdayaan perumahan swadaya, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak. Selanjutnya ada pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan. Penyediaan air baku juga dilakukan seperti membangun waduk, bendungan, embung, irigasi, sprinkler dan lainnya. Selanjutnya ada pembangunan pasar, kios sarana produksi pertanian atau saprotan, gudang saprotan dan lainnya. Selain itu, jalan usaha tani, jembatan, halte, Sub Terminal Agribisnis atau STA, pasar induk, showroom agribisnis,

jalan antar desa-kota, sistem drainase pasar, utilitas pasar, serta ruang informasi agribisnis.Ke-40 kawasan perdesaan tersebut antara lain Sikap Dalam, Belitang, Buay Pemuka Peliung (Baturaja, Sumatera Selatan), Tommo, Karossa, Tobadak (Mamuju, Sulawesi Barat), Barat, Prafi, Sidey (Manokwari, Papua), dan Komodo (Labuan Bajo, NTT).

4. 13 Provinsi lumbung Pangan NasionalProgram infrastruktur terhadap 13 provinsi lumbung pangan nasional merupakan satu dari 4 agenda Nawacita, yakni mendukung kedaulatan energi dan pangan. Ke-13 provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Dari 13 provinsi tersebut, luas lahan yang

Kementerian PUPR merealisasikan komitmen mendukung pencapa-

ian target itu dengan membangun infrastruktur di 10 KSPN tersebut yakni Danau Toba, Tanjung Kelay-ang, Kepulauan Seribu, Tanjung

Lesung, Borobudur, Bromo-Teng-ger-Semeru, Mandalika, Laboan

Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Sejumlah perencanaan pemban-gunan infrastruktur juga telah di-

siapkan Kementerian PUPR melalui BPIW. Dukungan tersebut den-

gan pendekatan pengembangan wilayah.

10 kabar utama


mencapai lebih dari 1 juta hektar ada di 4 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian yang luas lahannya mencapai 500 ribu hingga 1 juta hektar adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat. Selain itu ada provinsi yang luas lahannya mencapai 0-500 hektar, yakni di Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Dukungan Kementerian PUPR tersebut difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan produksi lumbung pangan nasional. Pengembangan kawasan di 13 provinsi lumbung pangan nasional itu dilandasi pada 35 WPS. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, maka produksi pangan yang dihasilkan di daerah tersebut, dapat dipasarkan dengan baik.

5. Kawasan PerbatasanPengembangan kawasan perbatasan pada prinsipnya dilakukan berdasarkan tiga arahan kebijakan nasional, yaitu, pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, pengembangan kawasan perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi

inward looking atau beranda halaman belakang menjadi outward looking atau beranda halaman depan. Perubahan orientasi dilakukan, karena kawasan perbatasan menjadi etalase negara, dimana

langsung berdekatan dengan negara lain. Kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.Daerah perbatasan darat dengan Malaysia yakni Entikong (Kalimantan Baat), Aruk (Kalimantan Tengah), Nanga Badau (Kalimantan Barat, dan Nunukan (Kalimantan Utara). Kemudian yang berbatasan dengan

Timor Leste yakni Motaain (Nusa Tenggara Timur (NTT)), Motamasin (Nusa Tenggara Timur, Wini (Nusa Tenggara Timur). Sedangkan yang berbatasan dengan Papua Nugini yakni Skouw di Papua. Langkah pertama yang dilakukan Kementerian PUPR adalah membangun Pos

Program infrastruktur terha-dap 13 provinsi lumbung pangan nasional merupakan satu dari 4

agenda Nawacita, yakni mendukung kedaulatan energi

dan pangan.

11kabar utama


Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu. PLBN dibangun dengan kualitas internasional dan tahun depan ditargetkan PLBN dan infrastruktur disekitarnya, semua selesai dibangun. Kemudian yang kedua adalah, kawasan diluar PLBN. Kawasan tersebut akan dibangun perumahan, jalan lingkungan, dan air minum. Fasilitas pendukung PLBN juga dibangun, seperti wisma negara, masjid, klinik, dan taman. Pulau Kalimantan (Indonesia) yang berbatasan dengan Malaysia, menjadi bagian dari WPS 21 Temajuk-Sebatik. Terkait konektivitas pembangunan infrastruktur di kawasan ini berupa jalan paralel perbatasan dan akses atau menuju perbatasan. Hingga April 2016, dari total panjang jalan tersebut yang mencapai 2.100,81 km, maka yang sudah tersambung adalah sepanjang 1.397,51 km dan yang belum tersambung adalah sepanjang 702,3 km. Selain itu, dari total panjang jalan akses atau menuju perbatasan sepanjang 493.1 km, yang sudah tersambung adalah sepanjang

390,22 km dan yang belum tersambung sepanjang 102,88 km.PLBN di Aruk, Entikong dan Nanga Badau berfungsi sebagai pintu gerbang lintas negara Indonesia dengan Malaysia. Beberapa bangunan di PLBN ini yakni Bangunan Utama PLBN (Kantor Imigrasi), Bangunan Pemeriksaan Kargo, Jembatan

Timbang, Wisma Pegawai, Klinik, Masjid, Wisma Indonesia, Monumen, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan area parkir. Pengembangan infrastruktur permukiman di sekitar kawasan perbatasan,

seperti penyediaan air minum, penanganan limbah dan sampah untuk sekitar kawasan perbatasan. Kemudian perbatasan NTT (Indonesia) dengan Timor Leste, pembangunan jalan perbatasan yang sudah tersambung hingga April 2016 sepanjang 43 km. Pembangunan jalan dibagi menjadi tiga ruas,

yaitu Jayapura-Abepura-Arso-Waris-Yetti, Yetti-Ubrub-Oksibil, dan Oksibil-Merauke. Ruas Jayapura-Abepura-Arso-Waris memiliki total panjang jalan 133,34 km, jalan di ruas ini seluruhnya sudah tersambung. Ruas Yetti-Ubrub-Oksibil memiliki total panjang jalan 301,74 Km, dimana yang sudah tersambung adalah sepanjang 63,24 Km dan yang belum tersambung sepanjang 238,50 Km. Ruas Oksibil-Merauke memiliki total panjang jalan 670 Km, dimana yang

sudah tersambung adalah sepanjang 604 Km dan yang belum tersambung sepanjang 66 Km.Pengembangan infrastruktur permukiman juga dibangun, seperti penyediaan air

pengembangan kawasan perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi

inward looking atau beranda halaman belakang menjadi outward looking

atau beranda halaman depan.

12 kabar utama


minum, penanganan limbah dan sampah untuk sekitar kawasan perbatasan. Pembangunan infrastruktur PUPR selalu dilakukan dengan pengembangan kawasan, termasuk juga daerah perbatasan. Untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan tersebut, dilakukan dengan menyiapkan masterplan hingga siteplan secara komprehensif. Hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi internal serta koordinasi dan sinkronisasi eksternal dengan kementerian atau lembaga lain, termasuk dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan pemerintah daerah setempat. Koordinasi dan sinkronisasi dilakukan mencakup aspek teknis, aspek pendanaan, aspek keamanan, aspek lingkungan hidup, aspek kelembagaan, dan aspek sosial. Sebagai contoh pembangunan PLBN dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kemenkumham, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di samping itu, pengembangan kawasan perbatasan juga dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten yang berada di sekitara kawasan perbatasan. Pembangunan di kawasan perbatasan hingga 2019, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan negara (termasuk PLBN) melalui pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan penyediaan infrastruktur dalam rangka mengatasi keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga diharapkan terselesaikannya penetapan dan penegasan batas wilayah negara, serta meningkatnya upaya pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan, demi semakin tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selain daratan, perbatasan dengan negara lain juga melalui pulau terluar. Untuk pulau terluar tersebut, mengacu pada daftar pulau-pulau kecil terluar yang berada

dalam Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang saat ini sedang disiapkan revisinya. Pembangunan infrastruktur di pulau terluar ini berbasis WPS, karena pulau terluar masuk dalam WPS yang ke-35. Pada prinsipnya pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan. Pulau-pulau terluar juga untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Bagi Kementerian PUPR, pembangunan pulau terluar dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar bagi penduduk yang tinggal di pulau tersebut, seperti infrastruktur perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan dan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Selain itu juga untuk mendukung peran aparat keamanan dengan membangun infrastruktur pendukung seperti pos keamanan. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga didukung dengan infrastruktur bagi kegiatan nelayan, seperti dermaga kecil dan tambatan perahu.Pulau terluar di Indonesia berjumlah 117 pulau. Dari jumlah tersebut, BPIW akan memilah pulau-pulau yang akan ditangani, dikarenakan ada pulau yang yang sudah dihuni dan belum berpenghuni. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah anggaran, dimana letak pulau terluar

ini cukup jauh, sehingga bila dilakukan survei, membutuhkan biaya yang mahal. Kementerian PUPR harus membuat prioritas, dari 117 pulau itu mana yang jadi prioritas. Selain itu perlu dilakukan koordinasi dengan ke Badan Pulau Terluar.

6. Konektivitas Multi ModaDukungan yang dilakukan Kementerian PUPR berupa konektivitas untuk angkutan multi moda. Angkutan tersebut merupakan angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda. Kementerian PUPR memberi dukungan terkait pelabuhan laut antara lain Bitung, Tanjung Priok, dan Kuala Tanjung. Kemudian

juga dukungan terhadap pelabuhan ikan seperti Belawan, Cilacap, dan Bitung. Selain itu angkutan penyeberangan ferry, antara lain Bakauheni, Merak, dan Ketapang. Selanjutnya ada juga dukungan terhadap pengembangan bandara antara lain Kulon Progo, Samarinda Baru, Kertajati. Tidak hanya itu, dukungan Kementerian PUPR juga dilakukan untuk rel kereta api seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan double track Jawa.

7. 12 Kawasan Metropolitan Pengembangan 12 Kawasan Metropolitan ini terdiri dari 7 kawasan yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan, dan 5 Kawasan Metropolitan Baru sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tujuh Kawasan Metropolitan yang ditetapkan sebagai KSN Perkotaan, yakni Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo), Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak-Cianjur), Cekungan Bandung, Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi), Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), serta Mamminasata

Dari dukungan yang diberikan Kementerian PUPR tersebut,

maka outcome atau hasil yang dapat dicapai, yakni pertama,

meningkatnya keterpaduan pem-bangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moda_angkutan&action=edit&redlink=1

13kabar utama


(Makasar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Kemudian, 5 Kawasan Metropolitan Baru, yakni Palapa (Padang, Lubuk Alung, Pariaman), Palembang Raya, Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, dan Tanah Laut), Mataram Raya, dan Bimindo (Bitung, Minahasa, dan Manado).Pembangunan infrastruktur PUPR di 12 Kawasan Metropolitan ini dengan pendekatan pengembangan wilayah. Contohnya dukungan terhadap KSN Perkotaan Mebidangro masuk dalam WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru. Kawasan Mebidangro ini sebagai pusat penyebaran

primer bandara Internasional Kuala Namu, simpul transportasi laut nasional dan internasional, dan terdapat kota inti yang dikelilingi kota-kota di sekitar kota inti tersebut. Dari dukungan yang diberikan Kementerian PUPR tersebut, maka outcome atau hasil yang dapat dicapai, yakni pertama, meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Ketiga, meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Kemudian yang keempat, meningkatnya dukungan layanan

infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Dampak atau impact dari pembangunan infrastruktur tersebut yang harus dipenuhi untuk stakeholders dan masyarakat adalah meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Tim Redaksi


14

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah komponen penting dalam perekonomian

kita. Pertanian adalah bidang interdisiplin yang mencakup pemahaman pada prinsip-prinsip

ekologi, biologi tanaman, ilmu tanah, pembangunan internasional, antropologi, ekonomi, dan

isu-isu sosial. Buku ini menyediakan sudut pandang yang terintegrasi dalam bidang sistem dan

teori pertanian, serta prinsip-prinsip pembangunan perdesaan.

Pelajar dan praktisi yang tertarik pada sistem panen internasional, inovasi peternakan,

manajemen gizi ekologi, ekstensi partisipatif dan berorientasi klien, dan pembangunan pertanian

akan sangat cocok dengan buku ini karena review yang disediakan cukup informatif dan bagus

untuk bahan ajar.

Dalam buku ini banyak disajikan contoh dari Sub sahara Afrika dan Asia Tenggara. Sistem

pertanian yang ditampilkan adalah contoh sistem yang luas dalam ranah pertanian internasional.

Selain itu, buku ini juga ditulis oleh praktisi yang berpengalaman di bidangnya serta telah diedit

secara ekstensif, sehingga dapat menghadirkan masukan yang bermanfaat kepada pembaca

yang memang berasal dari bidang pertanian.

Adapun daftar isi buku ini adalah sebagai berikut:

Sect. I. Re-inventing farming Systems

1. Introduction / George Kanyama-Phiri, Kate Wellard and Sieglinde Snapp

2. Livelihoods and Rural Innovation / Barry Pound

3. Agroecology: Principles and Practice / Sieglinde Snapp

4. Designing for the Long Term: Sustainable Agriculture / Sieglinde Snapp

Sect. II. Resources for agricultural Development

5. Agricultural Change and Low-Input Technology / Robert Tripp

6. Ecologically Based Nutrient Management / L. E. Drinkwater, M. Schipanski, S. S. Snapp and

L. E. Jackson

7. Participatory Plant Breeding: Developing Improved and Relevant Crop Varieties with

Farmers / Eva Weltzien and Anja Christinck

8. Livestock, Livelihoods, and Innovation / Czech Conroy

Sect. III. Context for Sustainable agricultural Development

9. Gender and Agrarian Inequality at the Local Scale / Rachel Bezner Kerr

10. The Nature of Agricultural Innovation / Czech Conroy

11. Outreach to Support Rural Innovation / Vicki Morrone.

12. Tying it Together: Global, Regional, and Local Integrations / Malcom Blackie.

(Mutri)

Judul : Agriculture Systems: Agroecology & Rural Innovation for DevelopmentPenerbit : Academic PressPenulis : Sieglinde Snapp & Barry PoundTahun Terbit : 2008

Review

Buku ini menyediakan sudut pandang yang terintegrasi dalam

bidang sistem dan teori pertanian, serta prinsip-

prinsip pembangunan perdesaan.

agriculture Systems: agroecology & Rural

Innovation for Development

15


Sejak tahun 2015, struktur organisasi Kemen-terian Perumahan Rakyat kembali bergabung di Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian tugas penyediaan dan pembiayaan perumahan rakyat kembali menjadi amanah di Kementerian pekerjaan Umum dan Perumah-an Rakyat. Saat ini Kementerian PUPR sedang mengejar target program sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berikut adalah beberapa istilah yang berkaitan dengan pe-rumahan:

Perumahan:Kelompok rumah yang berfungsi sebagai ling-kungan tempat tinggal atau lingkungan hu-nian, dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (housing).

Rumah tunggal:Rumah utuh atau lengkap yang berdiri sendiri (detached housing).

Rumah Sejahtera Tapak: adalah rumah umum yang dibangun oleh pelaku pembangunan den-gan spesifikasi sesuai dengan rumah sederha-na sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengaturtentang pedoman teknis pembangunan rumah.

Rumah Susun:Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, terbagi dalam ba-gian-bagian yang distrukturkan secara fung-sional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan satuan, masing-mas-ing dapat dimiliki atau disewa digunakan se-cara terpisah, terutama untuk tempat hunian, dilengkapi dengan bagian bersama, benda ber-sama, dan tanah bersama.

Rumah susun umum: adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebu-tuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah susun khusus: adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebu-tuhan khusus.

Rumah susun negara: adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembi-naan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Rumah susun komersial: adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan

Perumahan swadaya: adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya ma-syarakat, baik secara sendiri atau berkelom-pok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Rumah Tidak layak huni: yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.

Perumahan kawasan industri:Perumahan kawasan khusus untuk menun-jang kegiatan fungsi industri, baik yang berkai-tan dengan kawasan industri, kawasan perun-tukan industri atau zona industri, kompleks industri, atau sentra industri.

Perumahan kawasan khusus:Kawasan yang dipersiapkan untuk pembangu-nan perumahan dan permukiman, dilengkapi dengan jaringan (primer, sekunder, dan tersi-er). Prasarana lingkungan, sarana lingkun-gan, dan utilitas sesuai dengan RTL peruma-han yang bertujuan untuk menunjang kegiatan fungsi khusus; kawasan ini ditetapkan oleh ke-pala daerah sesuai dengan persyaratan pem-bakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan.

Perumahan Rakyat:Sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak dihuni dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan utilitas umum ataupun fasilitas sosial, dibangun bagi kepentingan rakyat; 2. Sekumpulan rumah yang sebagian besar dihuni oleh kelompok masyarakat ber-penghasilan rendah.

Rumah Insatan Sederhana Sehat (RISha) adalah rumah prefabrikasi dengan sistem knock down buah dari riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-pera). Rumah itu terbuat dari panel-panel be-ton yang terbagi dalam panel struktur, panel dinding, dan panel kusen. RISHA merupakan Rumah layak huni dan terjangkau dapat diban-gun secara bertahap berdasarkan modul, dengan waktu yang diperlukan dalam proses pembangunan setiap modul 24 jam oleh tiga pekerja. Karena ukuran komponen mengacu pada ukuran modular maka komponennya memiiki sifat fleksibel dan efisien dalam kon-sumsi bahan bangunan. RISHA Telah memi-liki 67 aplikator dan diterapkan sebanyak + 10.000 unit di Aceh paska Tsunami.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR): adalah masyarakat yang mempunyai keter-batasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sa-rusun umum. Mutri

Sumber:1. Kamus Penataan Ruang2. UU RI Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun3. Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 Ten-tang kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Ren-dah4. Perubahan atas Permen PU Nomor 06 ta-hun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Ban-tuan Stimulan Perumahan Swadaya

Istilah Tentang Rumah

Glossary

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang terkait. Guntingan berita kami sarikan dari 7 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Koran Sindo, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan, Selama bulan September 2016. Total ada 737 berita dari 7 media periode 1 September- 30 September 2016

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak


16 Teropong Media

17


Teropong Media

Berita yang Menarik

1. Koran Investor Daily ( Halaman 6), Kamis, 1 September 2016 PUPR Hibahkan Infrastruktur ke Pemda Rp 1 Triliun Kementrian PUPR menghibahkan barang milik negara berupa infrastruktur permukiman senilai 1 Triliun

kepada 3 provinsi, 39 pemerintah kabupaten, 20 pemerintah kota, dan tujuh yayasan.

2. Media Indonesia (Halaman 4), Minggu 4 September 2016 Kementrian PUPR dukung wisata papua Kementerian PUPR komit mendukung program pengembangan 10 destinasi wisata dengan sejumlah

program dan target yang telah ditetapkan.

3. Bisnis Indonesia (Halaman 7), Selasa 6 September 2016 Pengerjaan hambalang dilanjutkan Kementrian PUPR akan melanjutkan pengerjaan proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan sarana Olahraga

Nasional di Hambalng, Bogor, Jawa Barat

4. Investor Daily (Halaman 6), Kamis 8 September 2016 PUPR Dukung sistem Transportasi Massal Jabodetabek Kementrian PUPR mendukung rencana sembilan pengembangan bisnis penerbangan carter nasional akan

difokuskan untuk mendukung konektivitas ke kawasan timur Indonesia.

5. Investor Daily (Halaman 14), Sabtu 10 September 2016 Melongok Balada Jurus Sejuta Rumah Program sejuta rumah terus bergulir pada 2016. Jurus pemerintah membangun rumah layak huni bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

6. Koran Tempo (Halaman 16), Selasa 16 September 2016 Kredit untuk proyek tol cair bulan ini Kementrian PUPR menargetkan prosespencairan pinjaman dari china exim bank untuk pembangunan 4 jalan

tol selesai bulan ini

7. Media Indonesia (Halaman 23), Rabu 21 September 2016 Mewujudkan 65 bendungan selama lima tahun Pembangunan infrastruktur sumber daya air yang kini sedang digenjot dirjen sumber daya air KemenPUPR

bertujuan menjawab permasalahan krisis air dan ketahanan pangan.

8. Bisnis Indonesia (Halaman 7), Kamis 22 September 2016 Jalan di Bekasi di perluas Pemerintah kota bekasi jawa barat mengalokasikan anggaran 40 miliar untuk pembahasan lahan proyek

perluasan jalan raya jatiasih pada tahun ini

9. Investor Daily (Halaman 6), Sabtu 24 September 2016 PUPR bangun sanitasi berbasis masyarakat di 573 lokasi Kementrian PUPR pada tahun ini akan membangun sanitasi berbasis masyarakat di 753 lokasi

10. Koran Sindo (Halaman 14), Sabtu 24 September 2016 PUPR kaji penataan permukiman di bantaran sungai Kementrian PUPR akan menajamkan kajian mengenai permukiman di bantaran sungai


18

Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kepala BPIW, Hermanto Hardak menyatakan,

selama ini Kementerian PUPR konsen

mendukung pengembangan wilayah

Metropolitan Cekungan Bandung, terutama

Kota Bandung.

“Kementerian PUPR melalui BPIW akan

terus meningkatkan perhatian

dan dukungan ke wilayah Kota

Bandung dalam rangka mendukung

kota inti kawasan metropolitan

cekungan Bandung,” terang Dardak

didampingi Sekretaris BPIW,

Dadang Rukmana, Kepala Pusat

Perencanaan Infrastruktur PUPR,

BPIW, Hadi Sucahyono, Kepala

Pusat Pemograman dan Evaluasi

Keterpaduan Infrastruktur PUPR,

BPIW, Harris Hasudungan Batubara saat

menyambut kunjungan Walikota Bandung,

Ridwan Kamil ke BPIW di Ruang Rapat BPIW,

Selasa malam (13/9).

Hadir pada acara tersebut perwakilan dari

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian

PUPR, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber

Daya Air Kementerian PUPR, Ditjen Bina

Marga Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya

Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi

Kementerian PUPR, Ditjen Penyediaan

Perumahan Kementerian PUPR, Ditjen

Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Dardak menjelaskan, saat ini dalam

mewujudkan pencapaian sasaran strategis

PUPR dilakukan perencanaan, pemrograman,

dan pembangunan infrastruktur melalui

pola pendekatan wilayah atau Wilayah

Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh

wilayah di Indonesia dikelompokan menjadi

35 WPS,” terangnya.

Kota Bandung sendiri, lanjut Dardak,

masuk dalam WPS 8, yakni WPS Jakarta-

Bandung - Cirebon - Semarang. “WPS

Bandung termasuk kriteria WPS yang

sudah berkembang. Dari 35 WPS yang

ada kriterianya, WPS sudah berkembang,

sedang berkembang dan pengembangan

baru,” terangnya.

Pengembangan berbasis WPS,

lanjut Dardak, merupakan pendekatan

pembangunan yang memadukan antara

pengembangan wilayah dengan market

driven (arah pasar) sesuai daya

dukung dan daya tampungnya

dengan fokus pengembangan

infrastruktur di kawasan perkotaan

untuk mendukung penyelenggaraan

Pembangunan Infrastruktur

Berkelanjutan.

Dengan demikian, lanjutnya,

dibutuhkan rencana terpadu antara

infrastruktur dengan perkotaan

strategis sesuai dengan hirarkinya,

yakni Metropolitan, Perkotaan Sedang,

Perkotaan Kecil serta Perdesaan. “Dengan

demikian, kita dapat menyiapkan wilayah

perkotaan yang ke depannya memiliki daya

saing tinggi,” terangnya.

Terkait pengembangan infrastruktur di

Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung,

Dardak mengatakan, saat ini Kementerian

Kilas BPIW

BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung

Pengembangan berbasis WPS, lanjut Dardak, merupakan pendekatan pem-

bangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan market

driven sesuai daya dukung dan daya tampungnya dengan fokus pengemban-gan infrastruktur di kawasan perkotaan

19


Kilas BPIW

PUPR telah melakukan banyak dukungan

pembangunan infrastruktur, mulai dari

pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja

(Soroja), Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-

Dawuan (Cisumdawu), peningkatan jalan

akses Batu Jajar-Soreang-Pantai

Selatan, peningkatan akses Kota

Bandung-Ban jaran-Soreang,

peningkatan akses Banjaran-

Pantai Selatan, peningkatan

Rancaekek-Majalaya, peningkatan

akses keluar Kota Bandung menuju

bagian Timur.

Selain itu, ada normalisasi

Sungai Cimande, normalisasi

Sungai Cikeruh, normalisasi

Sungai Cikijing, normalisasi Sungai

Citarum, peningkatan Kapasitas Citarum

Hulu Pembangunan Waduk (Santosa,

Cikapundung/Cikukang, Citarik, Sukawana),

pembangunan kolam retensi Cieunteung,

floodway Cisangkuy, pembangunan ground

reservoir pengendali banjir di wilayah

Gedebage, pembangunan kolam retensi di

wilayah Gedebage.

“Termasuk restorasi Cikapundung, Kota

Bandung serta pembangunan tempat

pembuangan sampah akhir (TPA) Regional

Legok Nangka,” terangnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil yang akrab

disapa Kang Emil ini mengatakan, niat

kedatangan ke BPIW untuk menyampaikan

rencana-rencana pembangunan infrastuktur

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Selain itu, untuk menggalang dukungan

dalam rangka mewujudkan percepatan

pembangunan infrastruktur di Kota Bandung.

Kang Emil menyatakan, saat ini

Pemkot Bandung telah banyak membuat

perencanaan pembangunan infrastruktur,

salah satunya pembuatan danau-danau

kecil yang dapat berfungsi untuk meredam

banjir di Kota Bandung dan dapat lebih

mempercantik wajah Kota Bandung.

“Untuk danau-danau yang akan dibangun

memang kecil-kecil namun akan dibuat

banyak, sehingga akan efektif meredam

banjir,” papar Kang Emil seraya

menambahkan, danau-danau itu

juga didesain cantik, agar semakin

nyaman untuk warga berinteraksi

termasuk menarik minat wisatawan

dalam dan luar negeri.

Selain itu, lanjut Emil,

perencanaan pembangunan

infrastruktur yang telah dibuat

Pemkot Bandung adalah,

pembangunan rusun Cingised dan

Rancacili, peningkatan kualitas pemukiman

kumuh kota, normalisasi Sungai Citepus,

normalisasi Sungai Cinambo, pembangunan

pengendali banjir Gedebage, pembangunan

kolam retensi Gedebage, dukungan

prasarana dan sarana dasar revitalisasi

kawasan Tamansari, pembangunan fly over

Kopo, Moh. Toha, Pasirkoja dan Nurtanio,

pembangunan Underpass Cibiru serta

termasuk rehabilitasi jembatan gantung.

Niat kedatangan ke BPIW untuk me-nyampaikan rencana-rencana pemban-

gunan infrastuktur Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Selain itu, untuk

menggalang dukungan dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan

infrastruktur di Kota Bandung.

Walikota Bandung, Ridwan Kamil menyampaikan perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Bandung


20 Kilas BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) mengembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan. Konsep tersebut mensyaratkan kota memiliki empat elemen dasar, yakni Pertama, kota itu harus Aman, Sehat dan Berkeselamatan. Kedua, kota itu harus Estetik, Bersih, Berkarakter, Nyaman. Ketiga, kota harus Produktif dan Efisien, Keempat, kota harus Berkelanjutan.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat memaparkan “Identifying Challenges and Solutions in Developing Smart City for Better Tomorrow” dalam seminar ”Dukungan Pemerintah: Smart Cities Planing and Implementation General Problems in Indonesia” pada Indonesia Smart City Forum di Bandung, (2/9).

Dardak mengatakan, langkah tersebut merupakan respon dari tingginya pertumbuhan penduduk. Terlebih, peningkatan jumlah penduduk di perkotaan diprediksi akan terus berlanjut. Sehingga, kawasan perkotaan menjadi titik konsentrasi aktivitas penduduk, baik sosial dan budaya, dampak lingkungan dan kemanusiaan, termasuk kegiatan ekonomi. “Terbukti, saat ini 74% kontribusi ekonomi Indonesia berasal dari perkotaan,” terangnya.

Dengan begitu, ungkap Dardak, perkotaan menjadi consumer yang sangat memerlukan pengembangan mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan dan energi, perumahan layak huni, kesehatan, pekerjaan yang layak, maupun ruang terbuka hijau. “Pengembangan tersebut perlu ditunjang teknologi kekinian yang berbasis IT (informasi teknologi,-red),” ungkapnya.

Menurut Dardak, pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan salah satu pola arah pengembangan kawasan. “Dalam pembangunan berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikembangkan Kementerian PUPR, wilayah Indonesia terbagi menjadi 35 WPS. Dimana dalam WPS itu ada arah pengembangan untuk kawasan tertentu, seperti Kota Cerdas Berkelanjutan, kawasan pariwisata,

kota baru publik, kawasan industri, dan lain sebagainya,” papar Dardak.

Dalam mewujudkan kota yang Aman, Sehat dan Berkeselamatan, lanjutnya, pemerintah telah mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) publik lebih dari 20%, luas jalan lebih dari 20%. “Ketersediaan air

dan akses sanitasi yang layak,” terangnya.Di sisi lain, BPIW juga mengembangkan

perencanaan Anjungan Cerdas di jalan nasional. Sebab, jalan tol rata-rata memiliki rest area (tempat beristirahat) yang

memadai, namun dari rentang 47 ribu KM jalan nasional belum memiliki rest area secara formal. Padahal, fakta ada sekitar 30 ribu kecelakaan per tahun di jalan nasional.

Dengan begitu, ungkap Dardak, pemerintah perlu melakukan upaya terhadap kondisi tersebut. “Salah satunya BPIW merencanakan pembangunan rest area di jalan nasional kami mengistilahkan dengan Anjungan Cerdas. Tempat tersebut nantinya dapat sebagai tempai parkir untuk

melepas kepenatan atau menjadi tempat peristirahatan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan,” terang Dardak.

Menurut Dardak, Anjungan Cerdas juga dapat menjadi wahana untuk memasarkan produk-produk lokal. “Pengguna jalan nasional itu masyarakatnya nasional

juga, sehingga produk unggulan kawasan-kawasan di sekitar Anjungan Cerdas itu dapat dipromosikan langsung kepada masyarakat nasional,” jelasnya.

Selain Dardak, hadir juga pembicara lain, yakni Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Hayu Parasati, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), M Ismail dan Staf Kepresidenan Tim Satu Data, Robertus Theodore.

Hayu Parasati meyakini, smart city akan dapat dibangun apabila ada kolabarasi lintas sektor. “Baik pemerintah daerah, provinsi, kementerian dan lembaga,” terangnya. Hayu menyatakan, sebaik apapun perencanaan yang dilakukan, apabila kolaborasi lintas sektor tak terjadi secara baik akan banyak kendalan dalam mewujudkannya. Untuk itu,

forum semacam ini diharapkan semakin meningkatkan soliditas dan kerjasama. “Dalam rangka menjalani rencana bersama menuju yang lebih baik,” terangnya.

Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), M Ismail menyatakan, saat ini Kemenkominfo tengah mengupakan server nasional, sehingga ke depan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga yang ada bisa memanfaatkannya. Dengan begitu, lanjut Ismail, pemda dan lembaga negara lainnya tak perlu lagi membuat server besar. “Intinya dalam mendukung smart city khususnya smart goverment

perlu kolabari banyak pihak,” terangnya.Robertus Theodore, Staf Kepresidenan

Tim Satu Data menyatakan, saat ini perlu diakui data itu ada dimana-mana, namun masih sulit didapat secara utuh melalui satu saluran. Menurutnya, pada era digital saat ini dinilai perlu ada road map dalam rangka menciptakan adanya penyajian data yang lengkap dari berbagai lembaga negara.(ris/infoBPIW)

empat elemen Dasar Kota Cerdas Berkelanjutan

Foto: Dok.

Hayu menyatakan, sebaik apapun perencanaan yang dilakukan, apabila

kolaborasi lintas sektor tak terjadi secara baik akan banyak kendalan

dalam mewujudkannya

21


Kilas BPIW

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan ke Balai Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), di Surabaya, Jumat (9/9). Kunjungan tersebut untuk membahas Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM), Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Khusus Madura (KKM).

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat menyampaikan rencana pembangunan KKJSM. Menurutnya untuk membangun kawasan tersebut membutuhkan tanah seluas 600 Ha. Dalam areal itu didalamnya dibagi menjadi beberapa kawasan, diantaranya kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan Central Business District (CBD) , kawasan wisata, kawasan fasilitas umum (fasum) serta kawasan rest area.

Herman juga memaparkan tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan Tanjung Bulu pandan. dan Kawasan Khusus Madura (KKM) yang juga memerlukan lahan seluas 600 Ha. “Lahan tersebut diperuntukan bagi pembangunan kawasan pemukiman, CBD, industri dan pergudangan dan kawasan penunjang pelabuhan” ungkap Herman.

Pada saat itu Hermanto Dardak mengatakan bahwa sehubungan dengan

pengembangan kawasan yang diusung oleh Kementerian PUPR, peran masterplan menjadi sangat penting, sehingga BPWS perlu menajamkan kembali masterplan yang disuaikan dengan tugas yang di emban oleh BPWS. Masterplan itu menurut Dardak akan mencakup seluruh kawasan potensial yang ada di Pulau Madura, salah satunya adalah pelabuhan Tanjung Bulu Pandan.

“Sehingga dari awal, upaya untuk menggerakan potensi yang lainnya sudah mulai dicicil untuk mengikuti masterplan yang sudah disiapkan. Kami tentunya akan ikut mendukung hal itu. Kawasan pertumbuhan penting untuk kita dukung, sehingga kita mengetahui infrastruktur apa saja yang harus kita bangun,” tutur Dardak.

Dardak juga menyambut baik rencana pembangunan rest area atau anjungan cerdas. Menurutnya, Kawasan rest area harus didesain seindah dan senyaman mungkin serta menyelaraskan dengan kultur Madura. Hal itu bertujuan mengedukasi masyarakat serta menjadi destinasi wisata di daerah tersebut. “Selain menjadi tempat beristirahat, rest area juga berfungsi sebagi titik pertemuan antara pemakai jembatan dan usaha kecil menengah atau UKM potensial yang ada di Madura, sehingga produk-produk yang ada di daerah ini bisa dijajakan lebih baik dan lebih menarik,” ucap Dardak.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan akan dibangun menjadi kawasan KKJSM, KKM dan, Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Dalam peninjauan itu, Dardak didampingi Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Harris Hasudungan Batubara, dan beberapa pejabat Eselon III di lingkungan BPIW. (ADN/IND/infobpiw)

Kunjungi Surabaya, Kepala BPIW Bahas Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan

Sisi Madura

Dardak juga menyambut baik rencana pembangunan rest area atau anjungan cerdas. Menurutnya, Kawasan rest area harus didesain seindah

dan senyaman mungkin serta menyelaraskan dengan kultur

Madura.


22 Kilas BPIW

Urbanisasi merupakan keniscayaan yang

tidak dapat dihindari, namun perlu dikelola

dengan baik, supaya mampu memacu

pertumbuhan ekonomi. Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) melalui Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam

merespons urbanisasi salah satunya dengan

mengembangkan konsep “kota cerdas

berkelanjutan”.

Demikian diungkapkan Kepala BPIW

Kementerian PUPR, Hermanto Dardak

saat menjadi pembicara dalam seminar

dan loka karya “Keterpaduan Perencanaan

Pembangunan Infrastuktur Wilayah,

Perumahan, Penyediaan Tanah dan Tata

Kelola Dalam Pengembangan Kawasan

Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Baru

Publik” di Jakarta, Kamis (1/9).

Hadir sebagai pembicara pada acara yang

digelar The Housing Urban Development

(HUD) Institute bekerja sama dengen

BPIW Kementerian PUPR dan Direktorat

Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria

dan Tata Ruang ini, mantan Menteri Badan

Perencanaan Nasional (Bappenas), Andrinof

A Chaniago, Perwakilan Kementerian

Bappenas, Hayu Parasati, Perwakilan

Kementerian Dalam Negeri, Hamdani,

Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang, Doni Janarto, Deputi Bidang Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI

Jakarta, Oswar M Mungkasa.

Menurut Dardak, kota cerdas

berkelanjutan yang dikembangkan BPIW

sedikitnya memiliki empat elemen karakter.

Mulai dari, kota yang aman, sehat dan

berkeselamatan, “Kedua, estetik, bersih

serta nyaman. Ketiga, efisien dan produktif.

Keempat, berkelanjutan,” papar Dardak.

Pemerintah, lanjutnya, telah merancang

pengembangan sepuluh kota baru publik di

tanah air. ”Salah satu kawasan yang telah

ditetapkan adalah Kota Baru Publik Maja,”

terangnya. pengembangan Kota Baru Publik

Maja ini juga dilaksanakan untuk merestorasi

rencana pembangunan Maja yang sempat

terhenti

Dalam pengembangan kota baru

publik, ungkap Dardak, perlu ada direction

(arahan) dan desain pemerintah yang

diharmonisasikan dengan pengembang,

sehingga akan mampu menciptakan kota

baru yang kompetitif.

“Kesepakatan pemerintah dan

pengembang dalam pengembangan Kota

Baru Publik Maja misalnya, dituangkan

dalam masterplan. Kemudian gagasan

dalam masterplan itu dituangkan dalam

program. Untuk mengimplementasikan

program dilakukan nota kesepahaman atau

MOu yang berisi siapa melakukan apa dalam

pelaksanaan pembangunannya,” papar

Dardak.

Sebelumnya, mantan Menteri Bappenas,

Andrinof A Chaniago mengakui, Indonesia

saat ini belum memiliki kota yang

direncanakan negara secara mandiri.

Menurutnya, saat ini hanya ada dua latar

belakang perkembangan kota. “Yakni kota

peninggalan kolonial atau penjajah dan

kota yang diprakarsai swasta yang sangat

berlandaskan bisnis, sehingga kurang bisa

melayani publik secara menyeluruh, namun

Kelola Urbanisasi, BPIW Kembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan

23


Kilas BPIW

hanya untuk kalangan kantong tebal,”

terangnya.

Untuk mewujudkan kawasan perkotaan

publik, ungkap Andrinof, sulit bila diterapkan

pada kawasan perkotaan yang

telah ada, sehingga peluang baik

untuk membangun kota baru

publik itu ada pada kawasan yang

relatif masih kosong.

“Pengembangan Kota Baru

Publik Maja dapat menjadi

contoh. Pasalnya, dalam

pengembangan kota baru publik

tersebut swasta digandeng yang

dalam pelaksanaannya ada kesamaan visi

pembangunan,” terangnya.

Perwakilan Bappenas, Hayu Parasati

mengatakan, pengembangan kota

baru publik saat ini sudah mendesak.

Terutama yang dekat dengan kawasan

Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang, Bekasi.

“Dalam pengembangan tersebut, perlu

adanya integrasi lintas sektor antara

Pemda dan pengembang.Terlebih, saat ini

Pemda memiliki kewenangan luas untuk

menentukan wilayahnya,” terang Hayu.

Sementara itu, Perwakilan Kementerian

Dalam Negeri, Hamdani mengakui, selama

ini kewenangan Pemda belum tentu sejalan

dengan Pemerintah Pusat. “Contoh dalam

pengadaan rumah. Pemda tidak memiliki

kewenangan untuk melakukan penyediaan

rumah. Kalaupun ada adalah membangun

kembali rumah korban bencana. Untuk

itu, pengembangan kota baru publik harus

memadukan lintas sektor. Pengadaan

rumahnya oleh Kementerian PUPR, Pemda

memfasilitasi perizinann calon penghuni dan

lainnya,” terang Hamdani.

Di sisi lain, Perwakilan

Kementerian Agraria dan Tata

Ruang, Doni Janarto menyatakan,

lahan-lahan kosong di daerah

mayoritas dikuasai oleh pemda.

Untuk mengembangkan

kawasan baru, senantiasa harus

melibatkan pemda, agar swasta

juga dapat mengakses lahan

untuk pembangunan dengan

lebih mudah.

Kegiatan seminar dan lokakarya

dengan tema “Keterpaduan Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur Wilayah,

Perumahan, Penyediaan Tanah dan Tata

Kelola dalam Pengembangan Kawasan

Perkotaan PKN/PKW dan Kota Baru (Studi:

Kota Baru Publik Maja)” ini, merupakan salah

satu langkah nyata tindak lanjut kesepakatan

bersama (MoU) dengan para stakeholders

mengenai percepatan pembangunan

infrastruktur dalam rangka pengembangan

Kota Baru Publik Maja

Tujuan lain yang ingin dicapai melalui

seminar dan lokakarya ini adalah untuk

melibatkan para pemangku kepentingan

agar berperan aktif, menyampaikan gagasan

dan saran dalam menyusun kebijakan teknis

dan strategi keterpaduan pembangunan

infrastruktur dengan menjunjung konsep

kota cerdas berkelanjutan. Pengembangan

kota cerdas berkelanjutan harus menjadi

sebuah landasan perencanaan untuk

mencapai pembangunan dan penyediaan

infrastruktur perkotaan yang efektif dan

efisien. (hen/ini/ris/infobpiw)

pengembangan kota baru publik saat ini sudah mendesak. Terutama yang dekat dengan kawasan Jakarta, Bogor,Depok,

Tangerang, Bekasi. “Dalam pengembangan tersebut, perlu adanya integrasi lintas

sektor antara Pemda dan pengembang.


24 Kilas BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendukung pusat pertumbuhan wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang membentuk segitiga pertumbuhan potensial di Papua. Segitiga potensial tersebut yaitu Sorong sebagai basis kawasan minyak bumi, Manokwari sebagai basis untuk peternakan, dan Bintuni sebagai basis untuk kawasan industri di Papua.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan KEK Sorong dan Persiapan Rencana Kunjungan Presiden, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/9).

Dalam rapat yang dipimpin Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan, Pontas Tambunan tersebut, Dardak menjelaskan bahwa ujung tombak dari pengembangan KEK Sorong dibagi menjadi empat wilayah pertumbuhan di Papua, yaitu Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Sorong – Manokwari, WPS Biak – Manokwari – Bintuni, WPS Nabire – Enarotali – Wamena dan WPS Jayapura – Merauke. “Kawasan pertumbuhan

itu meliputi kawasan perkotaan dan perdesan, konektivitas dan pengembangan kawasannya harus on purpose dan on design,” tutur Dardak.

Saat ini sudah terbangun akses jalan nasional dari Jayapura menuju Wamena sepanjang sekitar 580 km. Kota Sorong sudah ada jalan nasional sepanjang 18 meter dengan kondisi yang baik. Jalan tersebut memiliki konsep 2:7:2, yaitu 2 meter bahu kanan maupun kiri jalan, dan 7 meter ditengahnya.

Terkait dukungan pengembangan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan barang, Dardak mengatakan bahwa untuk 2017 telah diprogramkan pembangunan Jalan Lingkar Sorong – Pelabuhan Arar sepanjang 32 kilometer. Sedangkan pembangunan Jembatan Arar saat ini sedang dalam proses konstruksi. “Jalan lingkar tersebut nantinya sebagai jalan bypass untuk akses truk barang menuju Pelabuhan Arar. Jadi tidak mengganggu aktivitas jalan di Kota Sorong,” jelas Dardak.

Lebih lanjut Dardak menjelaskan bahwa dukungan infrastruktur lainnya di KEK Sorong saat ini adalah pembangunan jaringan air baku Warsamson (SPAM Regional) dan pembangunan secara bertahap rumah

susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 80 unit.

Sebelumnya, Pontas Tambunan mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan tidak hanya akses menuju Pelabuhan Arar, namun juga sarana dan prasarana pelabuhan tersebut. “Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KEK ini adalah kesiapan infrastruktur di kawasan, sumber daya manusia dan kesiapan perangkat pengendali administrasinya,” tutur Pontas.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sorong, Stevanus Malak, mengatakan dalam jangka panjang KEK Sorong akan dijadikan sebagai sumber pengolahan sumber daya alam di Papua untuk diekspor. “Pelabuhan Arar akan dijadikan pelabuhan barang, sedangkan Pelabuhan Sorong akan dijadikan sebagai pelabuhan penumpang,” jelas Stevanus.

Dukungan infrastruktur yang dibutuhkan lainnya dalam pengembangan KEK Sorong adalah dukungan infrastruktur untuk wilayah peternakan sapi seluas 20 hektar di Wamena. Selain itu rencana pembangunan Kota Baru di bagian timur Aimas yang membutuhkan lahan sekitar 70 hektar. (INI/InformasBPIW)

Kementerian PUPR Dukung Segitiga Pertumbuhan Potensial di Papua

25


Kilas BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Waterfront City atau kota tepi laut di Indonesia, sebagai salah satu upaya mewujudkan Kota Cerdas Berkelanjutan. Salah satu daerah yang dianggap berpotensi mengembangkan Kota Tepi Laut tersebut adalah Tangerang Selatan. Kota tersebut memiliki sembilan situ dan lima sungai, menjadi potensi dalam mewujudkan konsep tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Agusta Ersada dalam acara Tangerang Selatan Global Innovation Forum (TGIF) – World Technopolis Association (WTA) di GWB Puspiptek, Tangerang Selatan, (20/9). Saat itu Agusta menjadi salah satu pembicara pada salah satu sesi perbincangan yang bertemakan Konferensi Internasional Mewujudkan Kota Tepi Air di Kota Tangerang Selatan.

Pada kesempatan tersebut Agusta menyatakan bahwa dalam mengembangkan Kota Tepi Air ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan yang mempertimbangkan citra, identitas dan

nilai-nilai serta budaya lokal. Prinsip lainnya adalah pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan nilai manusia, sosial dan ekonomi, serta pengendalian pembangunan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan ekologisnya.

Lebih lanjut Agusta menyebutkan saat ini Kementerian PUPR melakukan perencanaan

dan desain dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai tata kelola dan komunitas cerdas berkelanjutan. Selain NCICD, Kementerian PUPR juga turut mengembangkan konsep dan program pembangunan Rusunawa di Sungai Ciliwung.

“Salah satu contoh aplikasi kehidupan cerdas berkelanjutan yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR saat ini adalah

pemanfaatan Kanal Banjir Timur atau KBT sebagai showcase koridor infrastruktur hijau,” tutur Agusta. Selain sebagai pengendalian banjir, KBT dapat berfungsi sebagai konservasi air, koridor Ruang Terbuka Hijau (RTH), transportasi air dan dermaga, pariwisata, kawasan perniagaan, dan pelabuhan.

Konsep Kota Tepi Laut juga akan diterapkan di Kota Seribu Sungai yaitu Banjarmasin. Konsep ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan potensi sungai sebagai jalur transportasi, objek wisata, dan melestarikan budaya masyarakat Pasar Terapung di Sungai Barito.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Tata Kota dan Pemukiman Tangerang Selatan, Mukoddas Syuhada berharap dengan berbasis komunitas, maka

dengan konsep tersebut, dalam lima tahun, Kota Masa Depan Tangerang Selatan, akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dengan berbagai kreativitas dan nilai-nilai sosialnya. Diharapkan nantinya visi dan misi Kota Tangerang Selatan akan terwujud. (INI/InfoBPIW)

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Kota Tepi laut

Konsep Kota Tepi Laut juga akan diter-apkan di Kota Seribu Sungai yaitu Ban-jarmasin. Konsep ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan potensi sungai

sebagai jalur transportasi, objek wisata, dan melestarikan budaya masyarakat

Pasar Terapung di Sungai Barito.

Agusta Ersada, menyampaikan bentuk dukungan PUPR terhadap pengembangan Waterfront City


26 Kilas BPIW

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan

solusi dari minimnya anggaran daerah untuk

membangun infrastruktur. DAK merupakan

dana yang berasal dari Pemerintah Pusat

yang diberikan ke Pemerintah daerah untuk

digunakan pada kegiatan yang merupakan

kewenangan daerah, namun menjadi

prioritas nasional.

Untuk itu, Pemerintah daerah perlu

diarahkan dalam menyusun program-

program DAK yang harus terpadu dengan

program dari pemerintah pusat. Dalam

hal ini, BPIW telah menyusun rencana

keterpaduan pengembangan wilayah

dan infrastuktur yang berbasis Wilayah

Pengembangan Strategis (WPS).

Demikian disampaikan Kepala Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak

saat membuka rapat kerja pembahasan DAK

2016, di ruang rapat BPIW, Senin, (5/9).

Dardak menjelaskan kondisi pelayanan

infrastruktur daerah secara umum masih

belum memadai, seperti jumlah rumah tidak

layak huni yang kini mencapai 3,4 juta unit,

backlog (jaminan simpanan) perumahan

yang hanya mencapai Rp 7,6 juta, dan luas

daerah irigasi provinsi yang dalam kondisi

baik hanya mencapai 68 persen, jalan

provinsi yang kondisinya bagus mencapai

70 persen, serta kondisi jalan kabupaten

maupun kota yang dalam kondisi baik

yang hanya mencapai 59 persen. Menurut

Dardak anggaran dari DAK diperlukan untuk

mengatasi hal tersebut.

Ketentuan mengenai DAK di lingkungan

Kementerian PUPR ini, diatur dalam

Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor

47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur.

Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa

Infrastruktur daerah merupakan bagian

terbesar dari prasarana untuk pelayanan

masyarakat di Indonesia.

“Kita harus mengusulkan kegiatan yang

akan didanai melalui DAK, menyusun

dan menyampaikan kriteria teknis untuk

pengalokasian dan penggunaan dana DAK

infrastruktur, menyusun dan menetapkan

petunjuk teknis penggunaan DAK,

melakukan pemantauan dan evaluasi,

Dana alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah

27


Kilas BPIW

serta menyampaikan laporan pelaksanaan

kegiatan DAK tersebut,” tegas Dardak.

Dalam kesempatan itu, Dardak juga

menjelaskan bahwa DAK ini dialokasikan

untuk beberapa kegiatan seperti

untuk infrastruktur irigasi yang

diarahkan untuk mendukung

program peningkatan ketahanan

pangan, infrastruktur jalan dan

jembatan guna memperlancar

pertumbuhan ekonomi regional,

infrastruktur air minum dan sanitasi

untuk meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat, serta peningkatan

kualitas rumah swadaya yang tidak layak

huni bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR).

“Kemudian ada juga penyiapan sinkronisasi

dan fasilitasi pengalokasian dana alokasi

khusus serta penyiapan sinkronisasi

program. Selain itu ada juga besaran dana

pembangunan jangka tahunan dalam rangka

keterpaduan pengembangan kawasan

dengan infrastruktur bidang PUPR. Hal ini

masuk dalam fungsi dari bidang sinkronisasi

program dan pembiayaan,” tukas Dardak.

Kegiatan tersebut juga dihadiri seluruh

kepala pusat di lingkungan BPIW yakni,

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur

PUPR, Hadi Sucahyono, Kepala

Pusat Pemrograman dan Evaluasi

Keterpaduan Infrastruktur PUPR,

Harris Hasudungan Batubara,

Kepala Pusat Pengembangan

Kawasan Strategis, Rezeki

Peranginangin, dan Kepala

Pusat Pengembangan Kawasan

Perkotaan, Agusta Ersada

Sinulingga. (Indi/infobpiw)

Dardak juga menjelaskan bahwa DAK ini di-alokasikan untuk beberapa kegiatan seperti untuk infrastruktur irigasi yang diarahkan untuk mendukung program peningkatan

ketahanan pangan, infrastruktur jalan dan jembatan guna memperlancar pertumbu-

han ekonomi regional


28 Kilas BPIW

Peluang pengembangan industri dan konstruksi baja nasional masih terbuka lebar. Terbukti, pada tahun 2015 lalu kebutuhan infrastruktur terhadap baja mencapai 12,5 juta ton, namun pasokan baja nasional baru mampu memenuhi 6,20 juta ton, sehingga masih ada jarak antara kebutuhan dan pasokan. Untuk kekurangannya masih dilakukan impor dalam menutupi kebutuhan baja di tanah air, sehingga hal ini menjadi peluang besar bagi pengembangan industri baja nasional.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak saat memaparkan “Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Indonesia, Rencana dan Pencapaian 2015-2019” dalam seminar “Masa Depan Industri dan Konstruksi Baja Nasional di Era Teknologi Data” yang digelar pada Steel Indonesia Expo 2016 di Jakarta, Rabu sore (7/9).

Menurut Dardak, pemerintah senantiasa mendorong industri dan konstruksi baja nasional untuk dapat berkembang dan meningkat kualitasnya, agar kebutuhan domestik dapat dipenuhi seutuhnya dari industri nasional. “Akan lebih baik apabila industri baja nasional ke depannya mampu

melakukan ekspor untuk menutupi kebutuhan negeri orang lain,” ungkap Dardak.

Untuk presentasi konsumsi baja nasional, lanjutnya, antara lain sektor Konstruksi mencapai 78%, Transportasi mencapai 8%, Minyak dan Gas Bumi (Migas) mencapai 7%, Permesinan mencapai 4% dan lain-lain mencapai 3%. Sehingga, Kementerian PUPR sangat berharap produksi baja nasional dapat berkembang cepat. ”Jangan sampai terjadi seperti pada tahun 2005-an, pembangunan infrastruktur kita tertekan demikian hebatnya karena harga baja impor naik. Selain mahal, untuk mendapatkan baja dari luar pun tidak mudah saat itu,” terangnya.

Dengan demikian, saat ini diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan industri baja konstruksi, agar dapat mengamankan investasi sektor infrastruktur. “Termasuk, mendorong kemandirian sektor konstruksi melalui pemenuhan kebutuhan produksi baja dalam negeri,” jelasnya.

Kemudian, Dardak berharap, adanya sinergi antara pengembangan industri baja dengan semen di dalam negeri, karena tingkat konsumsi baja konstruksi sangat dipengaruhi konsumsi beton dalam pekerjaan pembangunan infrasturktur secara nasional.

Di sisi lain, Dardak juga menjelaskan, guna pencapaian sasaran strategis PUPR telah dilakukan perencanaan, pemrograman dan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program, antara infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan strategis dalam WPS,” terang Dardak. Dengan demikian, lanjutnya, akan dapat tercipta wilayah dan kawasan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi.

Seusai seminar, Dardak pun menyempatkan berkeliling untuk meninjau langsung sejumlah booth peserta Steel Indonesia Expo 2016. Pada hari pertama Steel Indonesia Expo 2016 tampak berlangsung meriah dan ramai pengunjung. (ris/infoBPIW)

Peluang Pengembangan Industri Baja Nasional Terbuka lebar

Hermanto Dardak berkunjung ke salah satu booth Steel Indonesia Expo 2016

29


Kilas BPIWKilas BPIW

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan sektor pariwisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan serta pemrograman dukungan pengembangan infrastuktur akses menuju dan lokasi kawasan wisata.

Di antaranya melakukan pengembangan sektor jalan, sektor perumahan, sektor sumber daya air dan cipta karya. Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Wisata” yang digelar Kementerian Pariwisata di Jakarta, Kamis (15/9).

FGD yang dipimpin Tim Percepatan Pariwisata, Firmansyah Rahim ini menghadirkan narasumber, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Rido Miduk.

Rezeki menjelaskan, total kebutuhan anggaran infrastuktur sesuai Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019 mencapai Rp 931,50 triliun. Untuk

mewujudkan pencapaian sasaran strategis PUPR, lanjutnya, Kementerian PUPR saat ini telah melakukan sejumlah perencanaan,

pemrograman, dan pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

“Seluruh wilayah di Indonesia masuk dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan industri, kawasan ekonomi khusus,

kawasan perkotaan, kawasan wisata dan lainnya. Salah satu kawasan wisata yang berada di pulau kecil terluar adalah Kepulauan Anambas,” papar Rezeki.

Menurutnya, kawasan wisata Kepulauan Anambas berpotensi sebagai destinasi pariwisata internasional. “Pada program tahun 2017 nanti, Kementerian PUPR akan ada penambahan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman di Payalaman, termasuk pembangunan rumah susun untuk pegawai di Kabupaten Kepulauan Anambas,” terangnya.

Rezeki menerangkan, agar tercipta percepatan pengembangan infrastruktur pada suatu kawasan perlu keterlibatan peran banyak pihak, seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, badan usaha daerah, swasta serta masyarakat. “Dengan kondisi kapasitas keuangan negara yang belum mencukupi dalam pengembangan infrastuktur, peran swasta atau investor akan sangat membantu dalam percepatan mengembangkan kawasan wisata, agar target pemerintah terkait kunjungan 20 juta turis asing pada 2019 dapat tercapai,” jelasnya. (ind/infoBPIW)

BPIW Dukung Percepatan Pengembangan Kawasan Wisata di Pulau Kecil Terluar

FGD yang dipimpin Tim Per-cepatan Pariwisata, Firman-syah Rahim ini menghadirkan

narasumber, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan

Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin, Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, Direktur Pendaya-

gunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan

Perikanan, Rido Miduk.


30 Kilas BPIW

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Siap Terapkan SMM

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menerapkan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, pihaknya saat ini telah meyiapkan pelaksanaan SMM dengan melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya Pelatihan Audit Internal SMM.

“Pelatihan Audit Internal SMM dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara mengaudit secara internal, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilalui dalam pengauditan internal, sehingga nantinya akan diperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi,” ungkap Agusta saat membuka Pelatihan Audit Internal di Jakarta, (6/9).

Dia menjelaskan, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari melaksanakan penyusunan Surat Keputusan (SK) Pengelola Sistem Manajemen Mutu, Pelatihan Sistem Manajemen Mutu, Identifikasi

Kebutuhan Dokumen Sistem Manajemen Mutu, Penyusunan Dokumen Sistem Mutu, Pengesahan dan Penerapan Dokumen Sistem Mutu, Kedudukan Pedoman serta Audit Mutu Internal.

Agusta menyatakan, SMM merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam lembaga karena dapat membuat suatu

organisasi terkendali dan dapat di monitor. SMM juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan dan pengdokumentasian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam penyusunan SMM, Melva

Eryani, Kabag Anggaran dan Umum selaku penanggung jawab kegiatan SMM menambahkan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 4 Tahun 2009 dapat menjadi acuan. “Adapun inti penekananya adalah perlu membuat Rencana Mutu pelaksanaan (RMP) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang baik sebagai alat

pengendalian mutu dalam pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan yang dikontrakkan maupun swakelola,” jelasnya.

Sementara itu, Soeprihadi, pengisi materi pelatihan SMM menjelaskan, beberapa poin penting dalam Pelatihan Audit Internal diantaranya pelaksanaan audit untuk memastikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi, internal auditor harus mengerti Prosedur Mutu Audit Internal SMM, audit dilaksanakan dengan independen. “Artinya auditor tidak boleh mengaudit bidang yang menjadi tanggung jawabnya,” terangnya

pada rapat yang dihadiri oleh para pejabat dan staf di lingkungan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotan BPIW. (Rosita arung/InfoBPIW)

“Pelatihan Audit Internal SMM dilak-sanakan bertujuan untuk meningkat-kan pemahaman tentang tata cara

mengaudit secara internal, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilalui dalam pengauditan internal, sehingga nantinya akan

diperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi,”

31


Kilas BPIW

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana menilai bahwa keberadaan Bank Tanah dan konsolidasi lahan dapat menjadi solusi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya melalui Bank Tanah dapat dilakukan pemberian kompensasi lahan bagi pemilik tanah yang tidak setuju ikut serta dalam program pembangunan kepentingan umum, sementara konsolidasi lahan bertujuan untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah dan kepentingan umum.

Demikian disampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Bedah Buku “Memahami Nilai Penggantian Wajar : Penilaian Terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum” karya Hamid Yusuf di Auditorium Universitas Tarumanagara, Jakarta, Senin (19/9). Dalam acara tersebut hadir pembicara lainnya dari perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BTN) Pelopor Suryo, Ahli Hukum Perdata Hanafi Tanawidjaya, dan Hamid Yusuf.

Ditambahkannya keberadaan bank tanah akan turut menjamin terwujudnya tujuan yang dirumuskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bank Tanah berfungsi sebagai penghimpun tanah, pengaman tanah, pengendali penguasaan tanah, pengelola tanah, penilai harga tanah, penyalur tanah

serta pengendali harga tanah. “Sebetulnya sejak dulu sudah ada konsep Bank Tanah dan Konsolidasi Lahan, namun belum terealisasi secara optimal dalam skala besar,” katanya.

Ia mengakui bahwa selama ini, proses pengadaan tanah masih menjadi hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pengadaan tanah yang rata-rata terlambat dari tenggat waktu yang disediakan.

Misalnya, seperti kebutuhan tanah untuk jalan nasional yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR hingga 2019 mencapai 41.065 hektar, namun tanah yang terbebas hingga per Juli 2016 baru mencapai 19 persen atau 7.896 hektar. “Artinya terdapat tanah yang belum terbebaskan mencapai 81 persen atau 33.169 hektar,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa penyebab keterlambatan dalam proses pengadaan tanah yang sering terjadi, yaitu belum lengkapnya data pertanahan, seperti batas tanah, kepemilikan tanah, apakah milik ulayat, negara atau individual.

Kemudian belum akuratnya dokumen perencanaan pengadaan tanah, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi pelaksana pengadaan tanah, lalu belum adanya sistem informasi penyelenggaraan tanah yang dapat memantau secara langsung. Rendahnya kesadaran mengenai proses dan mekanisme pengadaan tanah, serta tidak ada kesepakatan kompensasi harga dengan pemilik tanah.

Pakar Hukum Perdata, Hanafi Tanawidjaya mengatakan, tanah bagi masyarakat memang tak selalu diartikan materi

yang dapat diganti dengan uang. “Banyak masyarakat adat tertentu yang menganggap tanah itu sebagai sumber kehidupan dan elemen kehidupan yang bersifat magis kultural, sehingga tak mengherankan kalau ada masyarakat yang menolak menjual tanahnya dengan alasan apapun,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan beragam cara agar dapat melakukan pengadaan tanah, termasuk pendekatan dari berbagai sisi dan dimensi.

Sementara Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BTN), Pelopor Suryo menambahkan bahwa alokasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah dengan tegas tersurat misalnya untuk jalan umum/tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, waduk, bendungan, Bandar udara dan lainnya.

Menurutnya, saat ini amanat UU Nomor 2/2012 perlu disosialisasikan lebih luas, agar masyarakat dapat menyadari pentingnya tanah terhadap kepentingan umum.

Sementara Hamid Yusuf menulis buku tersebut didorong karena banyak masyarakat yang bertanya kepada dirinya mengenai cara penggantian nilai tanah. Ia pun berharap, karyanya dapat memberi informasi kepada masyarakat, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami persoalan ganti tanah dengan nilai yang wajar dan dapat memperlancar pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. (ris/han/infoBPIW)

Bank Tanah dan Konsolidasi lahan Bisa Jadi Solusi Penyediaan lahan Pembangunan

Infrastruktur


32 Kilas BPIW

Kementerian PUPR mendukung sembilan

pengembangan sistem transportasi massal

di Jabodetabek. Demikian ditegaskan

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,

Hermanto Dardak, dalam rapat pembahasan

Sistem Transportasi Massal Terintegrasi

Jabodetabek di ruang rapat Kementerian

Perhubungan, Jakarta, Senin (5/9).

Kesembilan pembangunan angkutan

massal tersebut yaitu Light Rail Transit

(LRT), Pemda DKI/JAKPRO, LRT Kementerian

Perhubungan/Adhi Karya, LRT Jababeka,

Mass Rapid Transit (MRT), Kereta Api

Bandara (CL dan Ekspress), Kereta Cepat

Indonesia Cina (KCIC), Automatic People

Mover System (APMS) Bandara Soekarno

Hatta, Commuter Line KCJ dan Bus Rapid

Transit (BRT) TransJakarta.

Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri

Perhubungan, Budi Karya Sumadi itu, Dardak

menjelaskan bahwa dalam mendukung

pengembangan transportasi di wilayah

Jabodetabek, instansinya merencanakan

pembangunan jalan bebas hambatan transisi

di ruas dalam kota (radial) sepanjang 70

kilometer. “Dalam pembangunan jalan

tersebut, Kementerian PUPR akan bersinergi

dengan Transjakarta dalam pengadaan jalur

busway dalam rencana pembangunan jalur

tersebut,” tutur Dardak.

Lebih lanjut Dardak mengatakan

pembangunan transportasi di wilayah

Jabodetabek harus tetap tertata dengan

baik sesuai dengan peraturan penataan

ruang yang sudah ada. Dardak berharap

pembangunan transportasi di kawasan ini,

tidak melupakan pemanfaatan ruang publik

yaitu dengan membangun Ruang Terbuka

Hijau (RTH) minimal 20 persen di setiap kota.

Hal ini untuk mencapai standar kota yang

aman, sehat, berkeselamatan.

Terkait pemanfaatan lahan untuk

pembangunan Kereta Cepat Indonesia-Cina

(KCIC) dan Light Rail Train (LRT) Cikarang

– Cawang dan Cibubur – Cawang, Dardak

Kementerian PUPR Dukung Sembilan Pengembangan Sistem Transportasi Masaldi Jabodetabek

33


Kilas BPIW

mengatakan bahwa izin pemanfaatan lahan

di sekitar jalan tol sudah disiapkan oleh

Kementerian PUPR, baik untuk badan usaha,

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

(BPTJ) dan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, Kementerian PUPR juga sudah

merancang desain dan pemrograman Jalan

Tol Cikarang – Bekasi – Laut (CBL) untuk

mengurangi beban Jalan Tol Dalam Kota

sekaligus mendukung Cikarang sebagai

kawasan industri terbesar di Indonesia.

Lebih lanjut, Dardak juga menjelaskan

bahwa saat ini Kementerian PUPR telah

mengembangkan dua Kota Baru Publik

di wilayah Jabodetabek yaitu Kota Baru

Maja dan Compact City Kemayoran.

“Kedua pengembangan Kota Baru

tersebut membutuhkan dukungan koneksi

transportasi umum yang terintegrasi,” tutur

Dardak. Pada pertemuan tersebut Budi Karya

menghimbau kepada stakeholder untuk

memberikan laporan pembangunan secara

periodik agar terpantau dengan baik. Selain

itu ia berharap dapat dilakukan sosialisasi

sejak dini, agar masyarakat mengetahui

progres pembangunan transportasi di

Jabodetabek saat ini.

Kepala BPTJ, Elly Sinaga menambahkan

pembangunan sembilan moda angkutan

massal tersebut perlu dilakukan dengan

bersinergi antara pemerintah pusat dengan

stakeholder. Dikatakannya

juga bahwa agar

pelaksanaan pembangunan

transportasi Jabodetabek

dapat berjalan maksimal,

maka Kementerian

Perhubungan mengusulkan

tiga koordinator integrasi

pembangunan transportasi

Jabodetabek, yaitu BPTJ,

BPIW Kementerian PUPR dan Pemerintah

Propinsi DKI Jakarta. (INI/InfoBPIW)

Pada pertemuan tersebut Budi Karya menghimbau kepada stakeholder untuk

memberikan laporan pembangunan secara periodik agar terpantau dengan baik. Selain itu ia berharap dapat dilaku-kan sosialisasi sejak dini, agar masyara-kat mengetahui progres pembangunan

transportasi di Jabodetabek saat ini.


34 Kilas BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kini memiliki pemimpin baru. Sejak berdiri sejak tahun 2015, jabatan Kepala BPIW dijabat Hermanto Dardak. Namun kini jabatan tersebut dijabat oleh Rido Matari Ichwan yang sebelumnya menjabat sebagai, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi.

Pergantian ‘nakhoda’ BPIW ini dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (21/9). Pergantian pejabat ini berdasarkan Keputusan Presiden No.97/TPA tanggal 9 September 2016.

Selain Kepala BPIW Menteri PUPR juga melantik lima pejabat lainnya, yakni Anita Firmanti Eko Susetyowati sebagai Sekretaris Jenderal mengantikan Taufik Widjojono, Imam Santoso sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air menggantikan Mudjiadi, Andreas Suhono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggantikan Anita Firmanti Eko Susetyowati, Arie Setiadi Moerwanto sebagai Direktur Jenderal Bina Marga menggantikan Hediyanto W.Husaini, dan

Sri Hartoyo sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya menggantikan Andreas Suhono.

Saat memberikan kata sambutan, Basuki menyatakan bahwa serah terima ini hal biasa dalam memelihara dinamisasi dan jalannya roda organisasi Kementerian PUPR. Kepada pejabat yang diganti, Basuki mengucapkan terimakasih atas kerja keras yang dilakukan selama ini. Kemudian kepada pejabat yang baru, ia meminta dapat bekerja lebih baik lagi, lebih tertib dan juga lebih cepat. Basuki juga berharap, agar para pejabat tidak duduk manis saja akan tetapi harus kelapangan untuk mengontrol jalan, irigasi dan lainnya. “Terjun kelapangan, serta tentunya dengan memperhatikan kualitas,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini juga diisi dengan penandatangan dan pernyataan pakta integritasi, dimana para pejabat yang baru dilantik berjanji untuk tidak melakukan korupsi dan tidak melakukan perbuatan melakukan hukum, serta menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Seusai pelantikan, Menteri PUPR beserta jajarannya menyempatkan diri berkunjung ke ICT room. Pada saat itu Hermanto Dardak memaparkan fungsi dari ICT room, dimana dapat mensinergikan data dan informasi

mengenai infrastruktur dari masing-masing unit organisasi atau unor terkait, seperti Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan. Tidak hanya itu ICT room nantinya dapat menginformasikan kepada masyarakat bila terjadi bencana seperti banjir.

Usai pelantikan tersebut, Dardak melakukan pertemuan dengan seluruh pejabat di lingkungan BPIW. Dalam pertemuan itu Dardak berterima kasih atas kerjasama dan kerja keras selama ini. “Menurut saya, BPIW salah satu pengalaman hebat dalam hidup saya,” ucap Dardak.

Sementara itu, Kepala BPIW yang baru, Rido Matari Ichwan yang sebelumnya juga pernah menjadi kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian PU, berjanji akan meneruskan apa yang sudah dilakukan Dardak selama ini, seperti program pengembangan infrastruktur melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan dukungan Kementerian PUPR terkait 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). hen/Ris/infobpiw

Menteri PUPR lantik Kepala BPIW yang Baru

Rido Matari Ichwan menandatangani Pakta Integritas

35


Kilas BPIW

Indonesia-India Jajaki Kerjasama Pengembangan Smart City

Indonesia dan India bakal melakukan penjajakan kerjasama dalam pengembangan smart city. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mempercepat pengembangan kawasan perkotaan di kedua negara agar mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perkotaan. Hal itu terungkap dalam Workshop on Indonesia-India Smart City Cooperation sesi “Smart City Development: Planing, Policies, and Partnership” yang digelar Kementerian Luar Negeri di Ruang Nusantara, Jakarta, Rabu (28/9).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mengaku siap untuk melakukan penjajakan kerjasama Indonesia-India dalam pengembangan smart city. Dia mengharapkan, kerjasama yang akan dijalin dapat bermanfaat untuk percepatan mewujudkan smart city di kedua negara.

Lebih lanjut, Rido menjelaskan, saat ini Pemerintah Indonesia melalui BPIW Kementerian PUPR tengah mengembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan untuk perkotaan-perkotaan di tanah air.

Dengan konsepsi Kota Cerdas Berkelan-jutan, terangnya, setiap kota dalam melakukan pembangunannya perlu mengacu pada empat elemen dasar, yakni kota itu harus aman, sehat dan berkeselamatan, kota itu harus estetik, bersih, berkarakter, nyaman, kota harus produktif dan efisien

serta harus berkelanjutan.Rido juga menjelaskan, tantangan yang

dihadapi perkotaan di Indonesia saat ini, antara lain dalam 4 dekade terakhir (1970-2010) penduduk perkotaan di Indonesia meningkat sampai 6 kali lipat. “Dari 20 juta menjadi 120 juta jiwa. Saat ini peningkatan jumlah penduduk perkotaan tersebut diperkirakan masih berlanjut,” jelasnya.

Selain itu, perkotaan juga menjadi konsentrasi populasi penduduk, baik ekonomi, interaksi sosial, budaya, dampak lingkungan dan dampak kemanusiaan. Terbukti, saat ini 74% kontribusi ekonomi datang dari perkotaan. Menurutnya, wilayah perkotaan sangat memerlukan pengembangan infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan dan energi, perumahan layak huni, kesehatan, pekerjaan yang layak, maupun ruang terbuka hijau. “Adanya konsepsi Kota Cerdas Berkelanjutan, diharap dapat menjadi solusi terhadap tantangan perkotaan di Indonesia,”

terangnya.Rido menyatakan, pola pengembangan

Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan salah satu tema dalam pembangunan berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikembangkan Kementerian PUPR.

“Wilayah di Indonesia dibagi menjadi 35 WPS. Dimana dalam WPS itu tema tertentu

untuk pengembangan kawasan, seperti Kota Cerdas Berkelanjutan, kawasan pariwisata, kota baru publik, kawasan industri, dan lain,” terang Rido.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pengembangan Kota, India, K.V Pratap menyatakan, saat ini India telah menetapkan 100 potensi smart city. “Dan yang telah berjalan ada sekitar 60 kota,” terangnya. Pratap menjelaskan, Smart City di India meliputi peningkatan suplai air, peningkatan suplai listrik, panen dengan air hujan, peningkatan kualitas sanitasi. “Fitur lainnya adalah

meningkatkan kelangsungan hidup para pejalan kaki, manajemen transportasi, efisiensi energi untuk lampu jalan serta menjamin keselamatan masyarakat,” terangnya.

Selain Kepala BPIW Kementerian PUPR dan Staf Ahli Menteri Pengembangan Kota, India, K.V Pratap, hadir juga dalam acara tersebut antara lain General Manager Government Service PT Telkom Indonesia, Yanto Setiawan, Vice Presiden Business Shapoorji India, Bipil Gohil, Direktur ION Exchange, Anil Manocha, Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuty Kusumawati. (ris/infoBPIW)

Selain itu, perkotaan juga menjadi konsentrasi populasi penduduk, baik ekonomi, interaksi sosial,

budaya, dampak lingkungan dan dampak kemanusiaan. Terbukti, saat ini 74% kontribusi ekonomi

datang dari perkotaan.


36

Pengembangan Metropolitan Palembang Raya

Palembang sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan dalam pembangunan infrastruktur. Seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi, kemajuan pembangunan di Kota Pempek dan sekitarnya diprediksi akan semakin pesat. Dengan demikian, Pemerintah pusat melalui Ke-menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan perencanaan pengembangan Met-ropolitan Palembang Raya, guna mempersiapakan kawasan perkotaan tersebut mampu mengantisipasi berbagai tantangan perkotaan.

Pengembangan Perkotaan di Sumatera Bagian Selatan

Laporan Khusus

37


Sumber: BPIW

Kawasan Kota Palembang dan kota-kota di sekitarnya bakal dikembangkan menjadi kawasan Metropolitan Palembang Raya. Pada pengembangan tersebut, Kota Palembang diproyeksi menjadi kota inti yang berperan menjadi motor utama penggerak ekonomi. Tepatnya, menjadi pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang dapat memberikan dampak positif pada kawasan di sekitarnya.Saat ini ada beberapa faktor yang akan memacu percepatan pengembangan Kota Palembang, mulai dari pembangunan light rapid transit (LRT) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Jakabaring, pembangunan rel kereta api double track sepanjang Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-Api, pembangunan jembatan Musi III, pembangunan jalan lingkar dalam Kota Palembang, pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya serta pembangunan Jalan Tol Palembang-Kayuagung. “Pertumbuhan pesat Kota Palembang dan sekitarnya sudah di depan. Tak dapat ditawar-tawar lagi. Apalagi Kota Palembang, merupakan kota pusat pemerintahan di

Sumatera Selatan,” ungkap Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),

melalui Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Eko Budi Kurniawan di Kantor BPIW, Jakarta, beberapa waktu lalu. Perkembangan di kawasan tersebut sejatinya memerlukan respon berupa

penataan perkotaan yang baik, agar Kota Palembang dan perkotaan di sekitarnya akan berkembang tanpa menanggung beban yang berlebihan. Guna mempersiapkan Kota Palembang dan sekitarnya dapat

mengantisipasi berbagai tantangan perkotaan mulai dari, kemacetan lalu-lintas, banjir, kurangnya air bersih, permasalahan persampahan dan sanitasi, kurangnya ruang terbuka hijau, tingginya tingkat polusi udara dan sungai, dan meningkatnya suhu udara dan lainnya. Eko menerangkan, sejak dini memang diperlukan perencanaan tata kota yang baik dan terukur untuk mengembangkannya, salah satunya pengembangan Metropolitan Palembang Raya.

“Apalagi kecenderungan penduduk di Palembang dan sekitarnya, lebih suka tinggal di pusat-pusat pertumbuhan, seperti Palembang atau daerah perbatasan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir,” paparnya.Pada tahap awal pengembangan

Kawasan Kota Palembang dan kota-kota di sekitarnya bakal dikembang-kan menjadi kawasan Metropolitan

Palembang Raya. Pada pengem-bangan tersebut, Kota Palembang

diproyeksi menjadi kota inti yang ber-peran menjadi motor utama peng-

gerak ekonomi.

Laporan Khusus

Milestone pengembangan kawasan perdesaan


38

Metropolitan Palembang Raya diperlukan dukungan infrastruktur untuk menghubungkan Kota Palembang dengan sekitarnya, seperti Pangkalan Balai dan Indralaya sebagai kota satelitnya. Ke depannya masing-masing kota di Metropolitan Palembang Raya, lanjutnya, diharapkan akan berperan optimal sesuai fungsinya. Misalnya, Palembang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional serta pusat pemerintahan, Tanjung Api-Api sebagai industri pengolahan dan pergudangan serta pelabuhan skala nasional, Indralaya sebagai kawasan permukiman serta pusat pendidikan, Kayu Agun sebagai pusat permukiman dan pertanian, Jakabaring sebagai pusat kegiatan olahraga serta permukiman, Talang Kelapa sebagai pusat permukiman, Telang sebagai pusat permukiman serta Kertapati sebagai pusat keterhubungan sarana transportasi darat, laut dan udara, “Kertapati bukan hanya penghubung inter Metropolitan Palembang, namun juga penghubung Metropolitan Palembang dengan kawasan di luarnya,” paparnya.Selain itu, lanjutnya, Kota Pelembang akan mendapat dukungan untuk pengembangan Kawasan Waterfront City Sungai Musi, Kawasan Agropolitan Gandus, “Kemudian, Indralaya-Bakung, Kab. Ogan Ilir akan mendapat dukungan untuk pengembangan Kawasan Agropolitan,” terangnya. Termasuk pengembangan, Kawasan Minapolitan Tanjung Batu di Kabupaten Ogan lir, Kawasan Pusat Pendidikan dan Teknologi di Kota

Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Agropolitan Lempuing Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir,.Kawasan Agropolitan Tanjung Lago di Kabupaten Banyuasin, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin serta Kawasan Industri Gasing di Kabupaten Banyuasin.Menurutnya, dalam pengembangan kawasan metropolitan ada beberapa tahap, mulai dari konektivitas

antara kota inti dan kota-kota satelit mandiri termasuk juga pengembangan jalan lingkar dan angkutan komuter, efisiensi sumber daya melalui pembangunan infrastruktur skala metropolitan seperti tempat pembuangan akhir (TPA) regional, pengembangan aktivitas-aktivitas utama di kota-kota satelit mandiri untuk mengurangi ketergantungan dari kota inti, penanganan banjir..

Kemudian, penataan kawasan perkotaan melalui penyediaan ruang terbuka hijau minimal 20% dari total luas kawasan perkotaan, penyediaan jaringan jalan dengan rasio antara luas jalan dan luas kawasan perkotaan mencapai 15%-20%, efisiensi lahan kota melalui compact

city (pembangunan vertical), adaptasi iklim melalui penambahan jalur hijau, mewujudkan kota sehat melalui

penyediaan jalur pejalan kaki dan pengguna sepeda, integrasi transportasi publik dengan pusat-pusat kegiatan dan

permukiman dan lainnya. Selain itu, perencanaan kawasan prioritas

melalui revitalisasi kawasan, perbaikan infrastruktur, perbaikan kawasan permukiman dan pusat-pusat kegiatan perkotaan, perencanaan kawasan perkotaan baru pendukung struktur metropolitan dan lainnya. Eko memaparkan, dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) termuat berbagai Kawasan Strategis Nasional Perkotaan (KSN Perkotaan), mulai

dari Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro), Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur),

Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat),

Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi

(Kedungsepur), Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan

Laporan Khusus

39


(Gerbangkertasusila), Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) serta Makasar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata). Selain itu, lanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga mengamanahkan penanganan terhadap 5 (lima) kawasan metropolitan baru, yakni Padang, Lubuk Alung, Pariaman (Palapa), Palembang Raya, Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, dan Tanah Laut (Banjarbakula), Mataram Raya, dan Bitung, Minahasa, dan Manado (Bimindo). Total yang diproyeksikan menjadi kawasan Metropolitan di seluruh Indonesia ada 13 metropolitan. “Pada tahun 2016 ini disusun rencana pengembangan kawasan metropolitan Palembang Raya dan Bimindo sesuai amanat RPJMN,” jelasnya.Eko menjelaskan, ‘Metropolis’ berasal dari bahasa Yunani, yakni ‘Meter’ dan ‘Polis’. ‘Meter’ berarti ‘Ibu’, dan ‘Polis’ berarti ‘Kota’, sehingga ‘Metropolis’ dapat diartikan sebagai kota yang sangat besar atau kota besar yang dikelilingi kota–kota yang lebih kecil membentuk satu kesatuan kawasan perkotaan besar atau kawasan metropolitan. Pada umumnya, lanjut Eko, kota-kota metropolitan tidak secara spesifik direncanakan untuk menjadi kota

metropolitan. Mereka tumbuh dari pusat desa atau kota kecil, berkembang menjadi kota besar, dan kemudian menjadi kota metropolitan atau megapolitan. “Idealnya agar kota-kota tumbuh beraturan dan mampu menanggulangi berbagai persoalan perkotaan, perkotaan itu sejak dini memang perlu mendapat perencanaan yang baik serta terukur,” terangnya. Dalam mengembangkan kawasan metropolitan, Kementerian PUPR melalui BPIW pada tahun 2016 melakukan penyusunan FS dan pra disain. Rencana pengembangan kawasan metropolitan disusun dengan menjadikan rencana tata ruang dan kebijakan-kebijakan sektor terkait sebagai payung. Dalam hal ini, perencanaan difokuskan pada penyediaan infrastruktur regional metropolitan, khususnya infrastruktur PUPR, yang selain untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, juga pusat-pusat kegiatan perkotaan (perdagangan, finansial) dan kawasan industri serta infrastruktur terkait lainnya seperti bandara dan pelabuhan.(**)

Laporan Khusus

Sumber: Dok. PUPRDengan dihiasi lampu berwarna-warni, Bundaran Air Mancur yang berlatar belakang Masjid Agung Palembang, lebih indah di waktu malam


40

Identifikasi dan analisa Usulan Program 2017

O p i n i

alfa adib ash Shiddiqi, ST, M.Sc Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Subbid Sinkronisasi Program dan Pembiayan I

Sesuai Permen PU No. 15/2015 Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR mempunyai tugas melaksanakan sinkro-nisasi fungsi, jadwal, lokasi dan besaran dana pembangunan serta penyusunan program tahunan keterpaduan pengemba-ngan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41


Dalam rangka sinkronisasi program tahunan

pada Tahun Anggaran 2017, diselenggarakan

Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg)

Februari lalu. Pra Konreg diadakan

dengan tujuan untuk mengidentifikasi

dan konsolidasi antara Kementerian

PUPR dengan Pemerintah Daerah. Selain

diskusi mengenai usulan daerah, terdapat

pula beberapa usulan program yang

bersifat arahan dukungan infrastruktur

PUPR untuk pengembangan wilayah.

Arahan pengembangan wilayah tersebut

disusun dengan mengacu pada Renstra

Kementerian PUPR, direktif pimpinan, serta

pengembangan wilayah.

Hasil pembahasan usulan program arahan

pengembangan wilayah tersebut dapat

berupa program yang diusulkan masuk

pada baseline (artinya usulan arahan

pengembangan wilayah diterima) ataupun

program tersebut hanya ditempatkan dalam

stok program (artinya dilakukan modifikasi

usulan arahan). Hasil Pra Konreg 2016 yang

dilaksanakan pada Bulan Februari 2016

menunjukkan 42 % usulan arahan yang

masuk dalam baseline usulan program 2017

dan 58 % masuk dalam stok program.

Tulisan ini disusun dengan maksud untuk

mengidentifikasi dan menganalisa rationale

atau alasan dibalik 58 persen daftar

arahan pengembangan wilayah yang belum

masuk baseline usulan program tersebut.

Identifikasi dan analisa dari rationale 58

persen daftar usulan yang masuk dalam

stop program ini berguna untuk peningkatan

atau perbaikan mutu dari penyusunan

program pembangunan infrastruktur

berbasis pengembangan wilayah di lain

waktu.

Kategorisasi rationale didasarkan pada isian

pada saat pembahasan di desk. Data yang

digunakan berasal dari sistem informasi

pemrograman yang digunakan pada Pra

Konreg 2016. Selain itu digunakan pula

asumsi bahwa daftar usulan arahan program

pengembangan wilayah yang didiskusikan

O p i n i

Hasil Pra Konreg 2016 yang dilaksanakan pada Bulan

Februari 2016 menunjukkan 42 % usulan arahan yang

masuk dalam baseline usu-lan program 2017 dan 58 % masuk dalam stok program.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


42

dalam pra konreg tersebut sudah melalui

tahap pembahasan dari turunan Renstra

dan RPJMN, development plan

pengembangan kawasan, serta sudah

mengakomodir direktif pimpinan.

Pengolahan data dilakukan secara

manual oleh penelaah sebanyak

tiga orang yang menelaah secara

independen, namun sebelumnya

sudah dilakukan penyamaan persepsi

atas kategorisasi dari tipe-tipe

rationale. Hasil kategorisasi dari

ketiga penelaahan awal kemudian

diperiksa kembali secara peer review

(peninjauan sesama) sehingga

diperoleh hasil yang lebih objektif.

1. Data dan hasil Pengolahan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai

pengumpulan dan pengolahan data yang

digunakan sebagai bahan analisa. Data

yang digunakan dikumpulkan dari hasil

desk pra konreg yang diselenggarakan di

empat lokasi yakni Medan, Yogyakarta,

Denpasar, dan Makassar. Dalam desk pra

konreg tersebut dilakukan pembahasan

mengenai program arahan pengembangan

wilayah yang disusun BPIW. Pembahasan ini

dilakukan oleh para pelaku pemrograman

seperti Bappeda dan Dinas PU serta satker

dan UPT/Balai dibawah Kementerian PUPR.

Data berbentuk spreadsheet (tabular)

yang mana tiap baris merupakan tiap

“sub-aktivitas”. Sub-aktivitas didefinisikan

sebagai entitas pemrograman yang

dipergunakan dalam pemrograman,

biasanya satu level diatas paket kegiatan.

Contoh sub-aktivitas yakni rekonstruksi

Jalan Sudirman. Sedangkan contoh paket

kegiatan seperti Paket Pekerjaan

Rekonstruksi Jalan Sudirman phase I.

Kolom-kolom yang ada diantaranya

menginformasikan:output, lokasi,

volume, satuan, besaran, jenis_arahan,

status_pra konreg, dan catatan

(secara lengkap 59 kolom). Dari 59

kolom tersebut, kolom yang dianalisa

meliputi: sub_aktivitas, jenis_arahan,

provinsi, status_prakonreg, dan

catatan.

Kolom sub_aktivitas merupakan

entitas utama dari substansi pembahasan,

kolom jenis_arahan dan status_prakonreg

berguna untuk menyaring bahwa lingkup

analisa adalah jenis arahan = w (merupakan

program arahan pengembangan wilayah)

dan masuk stok program, kolom provinsi

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dari total 2.034 program

arahan pengembangan wilayah oleh BPIW dalam Pra Konreg, terdapat 42% program diterima menjadi

baseline atau sebanyak 1193 pro-gram (58%) tidak masuk menjadi

baseline

O p i n i

Suasana Pelaksanaan Pra Konreg di Makassar

43


untuk pemilahan oleh provinsi. Kolom yang

paling utama adalah kolom catatan yang

menjelaskan secara narasi alasan mengapa

program arahan pengembangan wilayah

tersebut dimasukkan dalam stok program.

Proses selanjutnya adalah menganalisa satu

persatu narasi dari kolom catatan tersebut

untuk dipilah berdasarkan kategori.

Penentuan kategori

Penentuan kategorisasi dilakukan dalam

beberapa tahap atau iterasi. Proses skiming

(penyimakan) awal menghasilkan 7 kategori

utama. Ketujuh kategori tersebut adalah:

(a) lokasi tidak jelas/salah, (b) Readiness

atau kesiapan kriteria belum siap, (c) Sudah

terbangun, (d) bukan kewenangan APBN, (e)

tidak ada dana, (f) lain-lain, dan (g) kosong.

Pemilahan awal berdasar pada 7 kategori

tersebut menunjukkan bahwa kategori (f)

lain-lain, masih menunjukkan presentasi

yang cukup besar 35,5% (424 dari 1193

total program arahan yang masuk stok).

Oleh karenanya untuk mempertajam

kategori analisa, selanjutnya dilakukan

kembali skimming (peluncuran) untuk

kategori lain-lain sehingga terpilah menjadi:

(f) diakomodir oleh usulan lain, (g) belum

prioritas, (h) masalah sosial/duplikasi, dan

(i) lain lain. Kategori (i) lain-lain yang baru

menunjukkan presentasi yang sudah cukup

rendah (12,2%) serta jumlah total kategori

menjadi 10 kategori yang dianggap cukup

banyak. Oleh karenanya tidak dilakukan

penajaman kembali.

Pada akhirnya, kategori yang digunakan

dalam analisa tulisan ini adalah: (a) lokasi

yang belum jelas, (b) Readiness Criteria

yang belum siap, (c) Sudah terbangun, (d)

bukan kewenangan APBN, (e) tidak ada dana,

(f) diakomodir oleh usulan lain, (g) belum

prioritas, (h) masalah sosial/duplikasi, dan

(i) lain-lain, dan (j) kosong.

hasil pengolahan

Hasil pengolahan data menunjukkan

bahwa dari total 2.034 program arahan

pengembangan wilayah oleh BPIW dalam

Pra Konreg, terdapat 42% program

diterima menjadi baseline atau sebanyak

1193 program (58%) tidak masuk menjadi

baseline. Hanya 10 provinsi dengan

presentasi program arahan masuk baseline

lebih dari 50%. Provinsi Aceh merupakan

provinsi dengan presentase tertinggi (69%)

sedangkan yang terendah adalah Provinsi

Jambi (8%).

Hasil pengolahan data untuk progam arahan

pengembangan wilayah yang tidak masuk

baseline menunjukkan bahwa 32,36%

tidak masuk baseline karena Readiness

Criteria belum siap: 11,48% karena bukan

kewenangan APBN; 10,3% dianggap

bukan prioritas atau tidak ada dana: 9,8%

diakomodir oleh usulan lain/perubahan

nama; 14% lokasi belum jelas atau pekerjaan

sudah terbangun; dan 12% lain-lain; serta

9% tidak diisi/kosong.

Sebesar 9,8% program arahan masuk

stok, karena sudah diakomodir oleh usulan

lain/dilakukan perubahan nama. Hal ini

dapat dianggap bahwa substansi program

arahan tersebut memang perlu penajaman

substansi pada dinamika pembahasan

dalam desk. Oleh karenanya, secara

umum mayoritas rationale tidak masuknya

program arahan pengembangan wilayah

dalam baseline adalah (i) terkait Readiness

Criteria yang belum siap, (ii) bukan

kewenangan APBN, dan (iii) bukan prioritas

akibat keterbatasan dana.

2. Pembahasan dan analisis

Hasil pengolahan data ditampilkan pada

bagian sebelumnya, selanjutnya pada

bagian ini akan dibahas mengenai penjelasan

substansial atas temuan tersebut, usulan

solusi model penyusunan arahan program

agar presentase arahan yang masuk dalam

baseline meningkat, serta analisa terkait

lainnya.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa

terdapat 10 Provinsi dengan program arahan

masuk dalam baseline diatas 50%, dan 17

Provinsi diatas rata-rata nasional (42%).

Meskipun secara korelasi belum

menunjukkan adanya kecenderungan

hubungan yang besar, analisa menunjukkan

bahwa pada lokasi-lokasi, dimana pernah

dilaksanakan kegiatan Focus Group

Discussion (FGD), cenderung presentasi

program arahan yang masuk baseline

cukup tinggi. Sebagai contoh: Provinsi Aceh,

NTT, Sulut, dan Papua Barat presentasinya

berturut turut 69%, 63%, 67%, dan 64%.

Meski begitu, Provinsi Sumut, Sumbar, Kepri

dan Babel dimana pernah dilaksanakan FGD

presentasinya program arahan yang masuk

baseline hanya berkisar 35-39% saja.

Lain halnya dengan Provinsi Sumatera

Selatan dan Sulawesi Tenggara yang mana

Bidang Sinkronisasi PB belum pernah

mengadakan FGD, presentasinya dapat

mencapai 55% dan 57%, hal ini dapat

dijelaskan karena banyaknya sumber

informasi untuk kedua provinsi tersebut.

Selain itu, efektifitas kegiatan FGD dan

kualitas development plan juga penting

dianalisa. Terkait dengan 9,8% program

arahan masuk stok, karena sudah diakomodir

Bila proses penyusunan program arahan sudah lebih rapi dan program arahan tersebut lebih presisi, maka alasan

tidak masuknya program arahan ke dalam baseline

hanya disebabkan oleh tidak cukupnya penda-

naan atau belum dipriori-taskan untuk diusulkan pada tahun anggaran

tersebut.

O p i n i


44

oleh usulan lain/dilakukan perubahan nama,

saya rasa bukan merupakan kekurangan

dalam penyusunan program arahan yang

cukup mendasar. Meski begitu, dengan

verifikasi detail dengan informasi

yang akurat, sedikit banyak

diharapkan presentasi 9.8% -yang

kami anggap tidak cukup besar- dapat

berkurang.

Ketelitian dalam penyusunan

program arahan sangat dibutuhkan,

hal ini ditunjukkan oleh 14% program

arahan tidak masuk baseline akibat

lokasi yang tidak jelas ataupun

program sudah terbangun. Seiring

dengan semakin mantap dan padunya

organisasi BPIW, maka diharapkan pada desk

pra konreg selanjutnya, tidak ditemukan lagi

program arahan yang tidak masuk baseline

dengan alasan tersebut.

Khusus untuk pembangunan jalan/jembatan

baru yang belum masuk dalam SK aset

jalan maka tetap dapat dimasukkan dalam

pembahasan desk pra konreg. Hal itu berlaku

juga untuk program irigasi dan program SDA

lainnya, dimana dapat digunakan SK aset

(ataupun peraturan perundangan lainnya)

untuk menyaring infrastruktur mana yang

merupakan kewenangan APBN. Lain halnya

dengan usulan program pada sektor

pengembangan perumahan dan permukiman

yang belum terdapat instrumen/guideline

jelas mengenai pembagian kewenangan

(apakah pemerintah pusat/APBN ataupun

pemda) maka akan bergantung penuh

pada kebijakan Ditjen CK dan Penyediaan

Perumahan. Bila dilihat dari hasil pengolahan

data, maka dari 137 (11,48%) program arahan

yang tidak masuk baseline karena

bukan kewenangan APBN, sekitar

seperlimanya merupakan program di

sektor Cipta Karya dan Perumahan,

hal ini berarti angka 11.48% tersebut

seharusnya dapat lebih diminimalisir,

dengan verifikasi dengan instrumen SK

aset.

Pada akhirnya, bila proses penyusunan

program arahan sudah lebih rapi dan

program arahan tersebut lebih presisi,

maka alasan tidak masuknya program

arahan ke dalam baseline hanya disebabkan

oleh tidak cukupnya pendanaan atau belum

diprioritaskan untuk diusulkan pada tahun

anggaran tersebut. Meski begitu, diskusi

dan pembahasan akan program mana yang

prioritas dan bukan prioritas utama masih

akan menjadi suatu topik pembahasan

Pembahasan dalam desk pra konreg, idealnya merupakan diskusi

(ataupun perdebatan) mengenai program mana yang prioritas dan

mana yang belum merupakan prioritas, untuk diusulkan pada

tahun anggaran terkait.

O p i n i

Pra Konreg menjadi ajang konsultasi program infrastruktur PUPR

45


yang tidak sederhana, hal ini karena daftar

program arahan disusun BPIW sudah

berdasarkan Renstra Kementerian, RPJMN,

Development Plan maupun direktif pimpinan,

sehingga satker (balai) pemrograman

haruslah mempunyai argumentasi yang kuat

sewaktu menyatakan program tersebut

bukanlah merupakan prioritas.

Pembahasan dalam desk pra konreg,

idealnya merupakan diskusi (ataupun

perdebatan) mengenai program mana yang

prioritas dan mana yang belum merupakan

prioritas untuk diusulkan pada tahun

anggaran terkait. Pembahasan kesiapan

readiness criteria ataupun kewenangan,

seharusnya tidak lagi menjadi bahasan

dalam desk pra konreg (karena sudah

ditajamkan sebelumnya)

Hasil dari analisa data ini, memang masih

terdapat keterbatasan karena bergantung

penuh pada alasan yang dicatatkan dalam

desk. Tingkat kepercayaan data pun masih

perlu ditingkatkan karena masih terdapat

9.4% hasil yang masih kosong (tidak

diisi). Perlu peningkatan kedisiplinan untuk

mengisi catatan tersebut pada saat desk

pra konreg di tahun mendatang agar tingkat

kepercayaan analisa data lebih meningkat.

Perbaikan mendatang

Metode penyusunan program arahan

pengembangan wilayah yang dilaksanakan

saat ini secara tahapan teorinya disusun

dari rencana program jangka menengah (5

tahun), yang dipertajam menjadi rencana

program jangka pendek (3 tahun), dan pada

akhirnya dipergunakan dalam penyusunan

program tahunan. Dalam hal sumber

penyusunan program, usulan dapat berasal

dari turunan Renstra Kementerian (termasuk

satminkal), pengembangan wilayah

(development plan), usulan daerah (baik dari

surat maupun survey/FGD), ataupun direktif

pimpinan.

Tingkat akurasi dan kualitas program

arahan dapat ditingkatkan dengan perkuatan

akurasi dan rincian dari sumber-sumber

penyusunan program diatas. Salah satu cara

peningkatan akurasi dan detail dari sumber

tersebut adalah verifikasi dan konfirmasi

kepada pihak terkait di lapangan (daerah),

misalnya terhadap Bappeda ataupun satker

pemrograman di daerah. Metode yang

umum digunakan adalah survey atau FGD

di daerah yang berkualitas dengan didukung

oleh teknologi informasi.

Pada intinya, FGD/survey hanyalah

sebuah tools (perangkat) dalam rangka

pengumpulan atau verifikasi dari suatu

usulan program. Sehingga intinya adalah

usulan yang terkumpul dan terverifikasi.

3. Kesimpulan dan Tindak lanjut

Dari keseluruhan program arahan

pengembangan wilayah yang dibahas dalam

desk pra konreg, 58% program arahan tidak

masuk dalam baseline usulan program

2017.

Sebanyak 9,8% diakomodir oleh usulan

lain/perubahan nama menunjukkan bahwa

sebenarnya substansi program tersebut

diakomodir dalam baseline. Kekurangan

yang merupakan murni kesalahan adalah

14% lokasi tidak jelas atau pekerjaan sudah

terbangun.

Kelemahan yang harus diusahakan untuk

diminimalisir adalah 32,36% tidak masuk

baseline karena Readiness Criteria belum

siap; 11,48% karena bukan kewenangan

APBN; serta 12% lain-lain.

Karena seharusnya, alasan tidak masuknya

program idealnya adalah 10,3% (dianggap

bukan prioritas atau tidak ada dana).

Idealnya pembahasan dalam pra konreg

adalah pembahasan atau adu argumen

program mana yang prioritas dan yang

kurang prioritas alih alih kesiapan readiness

ataupun kewenangan yang tidak sesuai.

Tingkat kepercayaan data dapat

ditingkatkan kembali mengingat masih

terdapat 9% alasan yang tidak diisi/kosong.

Secara singkat, usulan solusi peningkatan

kualitas program arahan adalah, pertama,

pendetailan dan verifikasi kesiapan

readiness criteria. Kedua, verifikasi

kesesuaian kewenangan. Kemudian ketiga,

peningkatan efektifitas pelaksanaan FGD/

survey. Keempat, peningkatan kualitas

sumber usulan program seperti mutu dari

development plan dan rencana program

jangka menengah.

Pustaka

Kementerian PUPR. (2015). Permen PUPR

No.15/2015 ttg ORGANISASI DAN TATA

KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT. Jakarta

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Kementerian PUPR. (2016). Laporan Hasil

Pra Konreg Kementerian PUPR 2016. Jakarta

O p i n i

Usulan solusi peningkatan kualitas program arahan adalah, pertama, pende-

tailan dan verifikasi kesiapan readiness criteria. Kedua,

verifikasi kesesuaian kewenangan. Kemudian ke-tiga, peningkatan efektifitas

pelaksanaan FGD/survey. Keempat, peningkatan kuali-tas sumber usulan program seperti mutu dari develop-

ment plan dan rencana pro-gram jangka menengah.


46 WPS Corner

UltimateProgram ultimate pada WPS 11 Semarang-Surabaya sampai tahun

2025 direncanakan akan mendukung prmbangunan infrastruktur ber-bagai kawasan, diantaranya kawasan Industri Lamongan dengan luas 4.000 ha yang bergerak pada bidang industri maritim, kawasan indus-tri gresik dengan luas 135 ha yang berisikan aneka industri, kawasan industri maspion dengan industri makanan, minuman dan manufak-turnya, kawasan industri rungkut dengan luas 245 ha dengan industri makanan dan minuman, kawasan industri bebek seluas 87 ha dengan industri makanan dan minuman, kawasan industri Mojokerto dengan luas 300 ha, kawasan industri Ngoro seluas 450 ha yang merupakan kawasan industri makanan, chemical, furniture, dan tembakau, ka-wasan Industri Wijayakusuma, serta Semarang Industrial Estate sel-uas 300 ha.

Pada WPS ini juga akan mendukung kawasan Selingkar wilis dengan sektor komoditas pertanian, serta akan mendukung pengembangan pelabuhan Tanjung Emas yang memiliki kapasitas 1,4 juta TEU dan Pelabuhan Tanjung Perak dengan kapasitas 680,241 TEU.

Program Utama 2017Program utama WPS 11 Semarang-Surabaya hingga tahun 2017

direncanakan akan melalukan pembangunan pada beberapa sek-tor, diantaranya sektor Sumber Daya Air (SDA, dengan membangun Bendungan Kuncir dan Embung Kresek. Dan sektor Bina Marga akan melakukan beberapa pembangunan jalan bebas hambatan, dianta-ranya jalan bebas hambatan Waru-Wonokromo-Tanjung Perak, Kerta-sono-Mojokerto (seksi 2 dan 3) lanjutan, dan Ngawi-Kertasono. Selain itu juga akan dilakukan beberapa perbaikan jalan yang sudah ada, di-antaranya penanganan jalan akses di pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun, Tawang, dan Terminal Terboyo akibat rob serta Peninggian ruas Jalan Nasional Kota Semarang-Kab. Demak.

Wilayah Pengembangan Strategis 11Semarang - Surabaya

47


Wilayah Pengembangan Strategis 12yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang

Ultimate WPS 12

Arah pembangunan pada Wilayah Pengembangan Strategis Yog-

yakarta – Prigi – Blitar – Malang (WPS 12) adalah pembangunan in-

frasturktur yang mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(KSPN) yang berada pada WPS 12 sekaligus akses menuju ke Bandar

Udara Adisucipto dan Bandar Udara Abdulrachaman Saleh. Terdapat 5

KSPN pada WPS 12, yaitu KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Pantai Selatan

Yogyakarta, KSPN Karst Gunung Kidul, KSPN Karst Pacitan dan KSPN

Bromo – Tengger – Semeru.

Program Utama WPS 12

Program utama pada Wilayah Pengembangan Strategis Yogya-

karta – Prigi – Blitar – Malang (WPS 12) adalah dari sektor Sumber

Daya Air terdapat lanjutan pembangunan dan pengembangan Bend-

ungan Tukul, lanjutan pembangunan dan pengembangan Bendungan

Tugu di Trenggalek dan lanjutan penyusunan DED untuk pembangunan

Bendungan Bagong. Dari sektor Bina Marga, terdapat pembangunan

Jembatan Grindulu II sepanjang 65 meter, pembangunan Jalan Pang-

gul – Munjungan – Prigi sepanjang 1,7 kilometer dan peningkatan jalan

dan jembatan untuk pembangunan Kota Baru Prigi. Terkait dengan sek-

tor Penyediaan Perumahan, terdapat pembangunan rusunawa dalam

rangka mendukung Kota Maritim Prigi.

WPS Corner


48

49


49Infografis



50

Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang

melakukan salah satu program unggulannya yaitu Penataan

dan Pengembangan Kampung Nelayan. Penataan Kampung

Nelayan bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir

berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia.

Adalah Kelurahan Tegalsari Kota Tegal yang menjadi salah satu

lokasi sasaran program tersebut. Penataan dan pengembangan

Kampung Nelayan Tegalsari sangat strategis karena berada

dalam lingkaran pusat pertumbuhan berbasis perikanan/

kelautan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari

dan dekat rencana lokasi pengembangan Sentra Industri

Perikanan Terpadu yang akan dibangun oleh PT Pelindo III.

Dengan posisi yang sangat strategis tersebut membuat

Kampung Nelayan Tegalsari harus mampu mengantisipasi

perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan

tersebut sehingga dapat terwujud permukiman kampung nelayan

yang menunjang penghidupan nelayan secara berkelanjutan.

Sangat dibutuhkan perencanaan (plan) dan perancangan (design)

yang antisipatif dalam penataan dan pengembangan Kampung

Nelayan Tegalsari ini sehingga tidak menambah beban lingkungan

Penataan dan pengembangan Kampung Nelayan Tegalsari sangat

strategis karena berada dalam lingkaran pusat pertumbuhan

berbasis perikanan/kelautan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari dan dekat rencana lokasi

pengembangan Sentra Industri Perikanan Terpadu yang akan dibangun

oleh PT.Pelindo III.

Sumber: istimewa

enataan Kampung Nelayan Berbasis Teknologi Permukiman dan Daya Dukung Wilayah


51


dan kawasan yang terus berkembang.

Dalam Penataan dan Pengembangan

Kampung Nelayan ada 7 (tujuh) prasyarat

harus diperhatikan, yaitu:

Pertama, rancangan kawasan hunian

kampung nelayan harus memfasilitasi

peningkatan livelihood. Ikan sebagai aset

utama penghidupan nelayan merupakan

penggerak ekonomi masyarakat sehingga

pembangunan kawasan hunian yang ramah

lingkungan dan menjamin akses penghidupan

nelayan terhadap sumber daya ikan tersebut

menjadi kebutuhan utama.

Kedua, perencanaan kawasan Kampung

Nelayan Tegalsari harus mampu membuka

akses masyarakat ke pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi dengan menghindari

konflik dengan aktivitas pelabuhan, industri

perikanan/kelautan, dan alur pelayaran

nelayan. Akses dari kampung nelayan

Tegalsari ke PPP Tegalsari, Sentra Industri

Perikanan Terpadu (PT.Pelindo III), dan

pelayanan lainnya seyogyanya didesain

terpisah dari aktivitas utama pelabuhan.

Ketiga, desain hunian harus sesuai

kebutuhan keluarga nelayan, dan

dimungkinkan bersifat customized. Sesuai

arahan RTRW kota Tegal, pembangunan

hunian secara vertikal disarankan di wilayah

ini, namun harus menyesuaikan dengan

karakter nelayan yang memiliki kepadatan

aktivitas perikanan yang tinggi. Rumah susun

masih dapat diterima sebagian nelayan

dengan kriteria tidak lebih dari 3 (tiga) lantai

dan terdapat gudang untuk penyimpanan

dan perawatan alat tangkap yang mudah

dijangkau dan terjamin keamanannya.

Keempat, kebutuhan layanan dasar

kampung nelayan harus dipenuhi untuk

mendukung fungsi permukiman yang

meliputi penyediaan fasilitas sosial

dan fasilitas umum beserta sarana-

prasarana pendukungnya. Diusulkan

juga untuk menyediakan jaringan jalan

dengan memperhatikan aspek keamanan,

kenyamanan, dan mengakomodasi

pergerakan kendaraan, barang dan

memfasilitasi kebutuhan penghuni.

Penyediaan sistem jaringan IPAL dan

IPLT komunal secara on-site treatment.

Penyediaan sistem drainase terpadu/

clustering dan penyediaan tampungan

run-off air hujan sebagai sumber air baku

alternatif.

Kelima, memperhatikan kerentanan

terhadap banjir dan rob dengan rekayasa

teknik terhadap desain kawasan, bangunan,

dan tata lingkungan. Penggunaan air tanah

harus dibatasi untuk mengantisipasi intrusi

air laut dan land subsidence. Pengusahaan

air bersih menggunakan PDAM atau

penggunaan teknologi tepat guna yang

dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga

dan ruang produksi komunal pengolahan

hasil laut di kampung nelayan.

Keenam, rencana penataan harus sesuai

dengan visi misi/regulasi (pusat dan

daerah). Sebagaimana termaktub dalam

RTRW Kota Tegal 2011-2031, pemanfaatan

ruang untuk wilayah kelurahan Tegalsari

diarahkan sebagai kawasan perumahan

dengan kepadatan tinggi dan pengembangan

kawasan pelabuhan. Namun dalam

pelaksanaannya, perlu mempertimbangkan

peraturan mengenai kawasan pelabuhan

dan pembangunan di kawasan pesisir

sesuai UU Nomor 1 Tahun 2014 yang harus

memperhatikan aspek-aspek keamanan,

kerentanan, daya dukung, konservasi sumber

daya alam, dan melindungi keberlanjutan

ekonomi, sosial, budaya masyarakat pesisir.

Ketujuh, rencana penataan harus

partisipatif dengan memperkuat partisipasi

masyarakat khususnya peranan perempuan

dan pemuda. Partisipasi diwadahi dalam

kelembagaan-kelembagaan yang sudah

mapan seperti kelompok nelayan, KUD,

kelompok usaha bersama (KUB), dan

sebagainya.

Dengan memperhatikan ketujuh aspek

tersebut, diharapkan dapat mendongkrak

perekonomian wilayah Tegalsari khususnya

dan umumnya Kota Tegal serta terwujud

kesejahteraan para nelayan secara

berkelanjutan di kawasan Pelabuhan

Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari dan daerah

pengembangan Sentra Industri Perikanan

Terpadu ya ng akan dibangun oleh PT.Pelindo

III. (galih/InfoBPIW)

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut

mengenai Penataan Kampung Nelayan

Tegalsari ini dapat menghubungi BALAI

LITBANG PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG

PERMUKIMAN di Jalan Laks. Adisucipto

No. 165 DI Yogyakarta 55281. Telp.(0274)

555205, Fax.(0274) 546978

Teknologi

Sumber: istimewa



52

Bukan saja kuliner dan keindahan laut yang bisa ditemukan di Manado, tapi juga landmark indah

yang ada di kota ini. Inilah Jembatan Soekarno, landmark megah dari Manado. Tengah tahun

lalu, tepatnya akhir Mei 2015, Jembatan Soekarno rampung dibuat dan bisa dilalui warga dan

wisatawan. Bukan sekadar jembatan biasa, karena ini sebenarnya gabungan dari jembatan kabel

dan jembatan beton. Jembatan Soekarno merupakan jembatan yang membelah kali Jengki yang

menghubungkan bagian utara dan selatan kota manado.

Jembatan Soekarno, Icon Baru Kebanggaan

Warga ManadoSumber: Dok BPIW

Jalan-jalan

53


Jembatan ini juga merupakan

jembatan layang pertama di Sulut ini,

dan peresmiannya pun dilakukan secara

langsung oleh Presiden Republik Indonesia,

Ir Joko Widodo bersama sembilan proyek

lainnya. Ide awal pembangunan jembatan ini

datang dari Gubernur E.E. Mangindaan, dan

didukung oleh Ir. Lucky H. Korah, Walikota

Manado. Jembatan yang memiliki nama

awal Nyiur Melambai ini merupakan bagian

dari grand design area pariwisata di sekitar

Kompleks Pasar 45 dan merupakan bagian

dari Manado Outer Ring Road (MORR) dan

menghubungkan ruas jalan Boulevard I

dan Boulevard II serta “By Pass” Manado.

Jembatan Ir. Soekarno mulai di bangun pada

tahun 2003, setelah sempat terbengkalai

selama 12 tahun. Penyebab mangkraknya

jembatan ini karena struktur tanah yang

agak unik. Butuh penanganan khusus

dalam pengerjaan jembatan ini. Jembatan

sepanjang 1,127 meter dan lebar 17 meteri

ini menelan biaya Rp 300 miliar yang

didanai oleh Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN).

Semenjak di buka untuk

umum, Jembatan Soekarno telah

menyumbangkan manfaat yang luar

biasa untuk masyarakat Kota Manado.

Selain mengurai kemacetan parah

yang biasa terjadi di kota Manado,

jembatan ini juga ikut menyumbang

manfaat ekonomi salah satunya

mempercepat distribusi produk

perikanan, serta memperlancar

dan mempercepat akses jual beli ke

pusat-pusat ekonomi.

Jembatan kebanggan warga

Manado ini banyak dikunjungi

oleh turis domestik maupun

mancanegara, wajar saja, sebab

pemandangan pulau Manado Tua dengan

latar belakang gunung yang menjulang

ditengah-tengah laut Teluk Manado, suasana

pelabuhan, ada pula pemandangan padatnya

perkotaan Manado yang terlihat dari

atas jembatan. Tinggal memilih sisi barat

jembatan dan kedua pemandangan cantik

itupun bisa terlihat. Tidak kalah indahnya,

di malam hari, para wisatawan juga di

manjakan dengan pemandangan spektakuler

saat lampu-lampu jembatan ini menyala

ditambah indahnya tata lampu kota manado

di malam hari.

Keberadaan jembatan ini bak bangunan

raksasa bagi perahu-perahu penumpang dan

nelayan yang bersandar di Teluk Manado.

Beberapa bangunan rumah warga dan ruko-

ruko tampak berjejer di sekitar teluk yang

juga berdekatan dengan lokasi jembatan.

Jembatan ini juga di desain tidak hanya

untuk kendaraan saja, namun juga di desain

ramah bagi pejalan kaki. Terdapat 2 jalur

utama 2 arah yang bisa dilewati. Lalu, ada

2 jalur pinggir yang bisa digunakan jika

ingin berjalan lebih lambat. Sedangkan di

paling tepi jembatan, ada jalur pedestrian.

Jadi masyarakat yang ingin menikmati

pemandangan lebih lama di atas jembatan,

atau berburu foto suasana di atas jembatan,

bisa menggunakan jalur tersebut.

Jalan-jalan

Jembatan ini merupakan bagian dari grand design area pariwi-sata di sekitar Kompleks Pasar

45 dan merupakan bagian dari Manado Outer Ring Road (MORR) dan menghubungkan

ruas jalan Boulevard I dan Boulevard II serta “By Pass”

Manado.

Pelabuhan Kapal yang terdapat di bawah Jembatan Soekarno, Manado

Sumber: Dok BPIW


54 Potret

Seremoni menyanyikan lagu Indonesia Raya

Bapak Hermanto Dardak bersama pejabat eselon 1 yang telah melakukan serah terima jabatanPengambilan sumpah jabatan

Para Pejabat yang baru dilantik berfoto bersama Menteri PUPR

Perserta menyanyikan Indonesia Raya

Pisah sambut Jabatan eselon I Kementerian PUPRBadan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kini memiliki pemimpin baru. Sejak berdiri sejak tahun 2015, jabatan Kepala BPIW

dijabat Hermanto Dardak. Namun kini jabatan tersebut dijabat oleh Rido Matari Ichwan yang sebelumnya menjabat sebagai, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi. Pergantian ‘nakhoda’ BPIW ini dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki

Hadimuljono pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (21/9).

Bapak Hermanto Dardak bersalaman dengan Kepala BPIW yang baru

55


Seremoni menyanyikan lagu Indonesia Raya

Berfoto bersama jajaran pejabat eselon II dan IIIBerfoto bersama jajaran pejabat eselon II dan III

Berfoto bersama jajaran pejabat eselon II dan III

Perserta menyanyikan Indonesia Raya

arahan Setelah Serah Terima Jabatan Kepala BPIWKepala BPIW Tahun 2015-2016, Hermanto Dardak telah resmi digantikan oleh Bapak Rido Matari Ichwan sejak tanggal 21 September 2016.

Sebelum serah terima jabatan dilakukan, Dardak sempat memberikan arahan kepada jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan BPIW.

Bapak Hermanto Dardak menyampaikan arahan

Potret


56

...........................................................................................................................

Keterpaduan dan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur harus dimaksimalkan

Ir. Rido Matari Ichwan, MCP

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

Beberapa waktu yang lalu ‘estapet’ kepemimpinan di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR dilanjutkan oleh Ir. Rido Matari Ichwan, MCP. Mantan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dam Investasi ini menjadi Kepala BPIW menggantikan Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc. Sebagai ‘nakhoda’ baru BPIW, Rido menyatakan akan melanjutkan apa yang telah dicapai Hermanto Dardak, terutama menyangkut perencanaan

infrastruktur berbasis wilayah. Bagi Rido, hal itu menjadi acuan utama. Bahkan keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur di lingkungan PUPR maupun dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan kementerian lain, harus dimaksimalkan. Berikut wawancara lengkap dengan Rido Matari Ichwan seputar hal tersebut yang dihimpun dari beberapa kesempatan.

wawancara

57


wawancara

Bagaimana Bapak melihat keterpaduan dan sinkronisasi program

pembangunan infrastruktur PUPR yang berbasis kewilayahan?

Keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur

PUPR melalui metode pendekatan berbasis wilayah diciptakan untuk

mengisi kekurangan yang ada. Keterpaduan sektor PUPR harus

ditingkatkan agar nilai tambah suatu wilayah makin tinggi.

Hal itu sesuai teori dari dulu yang dikembangkan Almarhum Pak

Sutami (mantan Menteri Pekerjaan Umum,red), teori mengenai

pengembangan wilayah. Saat ini, kita di Kementerian PUPR menyadari

bahwa permintaan pengembangan infrastruktur dalam sebuah

kawasan tidak hanya satu jenis, namun ada permintaan secara

terpadu. Jadi misalnya tidak hanya membangun jalan, tapi juga

didukung dengan pembangunan waduk sehingga air baku untuk

masyarakat tersedia. Untuk itu pengembangnya perlu dilakukan

dengan terpadu dan sinkron.

apa yang perlu dimaksimalkan dalam

rangka mewujudkan keterpaduan dan

sinkronisasi?

Salah satu yang perlu dimaksimalkan

adalah keterpaduan teknis. Sebagaimana

diketahui perencanaan pembangunan

diawali dengan pembuatan masterplan dan

development plan. Dalam masterplan dan

development plan sudah harus terpadu

dan dilakukan sinkronisasi. Misalnya,

dalam pengembangan kawasan tertentu,

Ditjen Cipta Karya membutuhkan air baku untuk pembangunannya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita diskusikan dengan Ditjen

Sumber Daya Air atau SDA. Kemudian, dalam merealisasikannya,

harus dikawal agar terlaksana dengan baik. Hal itu baru antar instansi

di lingkungan Kementerian PUPR. Kita berharap keterpaduan ini juga

kita lakukan antar kementerian.

Program pembangunan infrastruktur tidak sekedar kita rencanakan,

tapi juga kita lihat secara langsung di lapangan, apakah konsep

keterpaduan ini sudah berjalan. Misalnya kita menggunakan kereta api

dari Kota Baru Publik Maja ke Jakarta untuk melihat secara langsung

konsep keterpaduannya itu sendiri, antara dukungan jalan provinsi dari

Kementerian PUPR serta kereta api dari Kementerian Perhubungan.

Setelah diberi amanat sebagai Kepala BPIW, terobosan apa saja yang

akan Bapak lakukan terkait program strategis?

Saya kira keberadaan program strategis senantiasa terkait antar

dua kementerian bahkan lebih. Untuk melakukan sinkronisasi dan

keterpaduan program tersebut, kita akan gencar melakukan lobi-lobi

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas

dan kementerian terkait, agar tercapai kesepahaman bersama

dalam mendukung keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan. Hal

itu dilakukan berawal dari masterplan dan development plan yang

dibuat dan disepakati secara bersama-sama.

Seperti apa pembangunan infrastruktur yang dibangun di Indonesia?

Kita melihat infrastruktur merupakan alat untuk meningkatkan

konektivitas dan juga meningkatkan penyediaan air. Dengan

penyediaan air ini produksi pertanian meningkat, bisa juga untuk

meningkatkan kualitas masyarakat di perdesaan dan perkotaan,

dimana beberapa hal yang disediakan seperti air minum maupun

persampahan. Tentunya itu bagian yang

penting bagi pembangunan infrastruktur

yang menjadi trigger. Selebihnya sebagai

kegiatan ekonomi yang bergerak.

Kendala apa yang dihadapi dalam

pembangunan infrastruktur?

Pembebasan lahan menjadi kendala.

Pembebasan lahan dilakukan pemerintah

pusat dan daerah. Dua-duanya memang

mempunyai masalah, tentu proses

kesepakatan dengan masyarakat, oleh

pemda atau pusat. Kendala kedua,

alokasi dananya. pusat dan pemda harus bergerak cepat untuk

pembebasan tanah, meski anggaranya belum ada. Namun banyak

solusi yang dibantu kementerian seperti keuangan dan Bappenas

untuk menyelesaikan kendala keuangan.

Bagaimana sistem perencanaanya yang dibuat untuk pembangunan

infrastruktur PUPR?

Untuk masalah perencanaan kita terikat dengan Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa perencanaan

pembangunan ada yang merupakan perencanaan jangka panjang atau

disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN

untuk jangka waktu 20 tahun, yakni 2005-2025. Kemudian ada juga

turunan dari RPJPN, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional atau RPJMN, untuk jangka waktu lima tahun, yakni 2005-2019.

Salah satu yang harus di-maksimalkan adalah keter-

paduan teknis. Sebagaimana diketahui perencanaan pem-

bangunan diawali dengan pembuatan masterplan dan development plan. Dalam

masterplan dan development plan sudah harus terpadu dan

dilakukan sinkronisasi.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR


58

Pendekatan pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR adalah

pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pengembangan

wilayah strategis atau WPS. Dari WPS ini ada kawasan-kawasan

pembangunan yang sangat pesat, sehingga harus disediakan

infrastruktur secara terpadu baik untuk konektivitas, ada juga

untuk irigasi, bendungan, sampai air limbah. Kita juga bekerjasama

dengan kementerian lain. Sistem perencanaan seperti itu kita sebut

perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu.

Infrastruktur apa saja yang disiapkan PUPR pada RPJMN 2015-2019?

Program yang kita laksanakan dan rencanakan 2015-2019, yakni

menyangkut konektivitas. Pada program konektivitas ini, kita

membangun seribu kilometer jalan tol dan juga ada jalan non tol

sepanjang 2.650 kilometer. Kemudian kita juga akan memperbaiki

jalan-jalan strategis sepanjang 500 kilometer. Jalan strategis ini

termasuk jalan di perbatasan.

Untuk penyediaan air dan irigasi, kita akan membangun 65 waduk.

Memang sudah ada 16 waduk yang dibangun sebelum 2015. Pada

tahun itu kita membangun 13 bendungan dan tahun ini delapan

bendungan tambahan. Tahun depan akan dibangun 10 sampai 16

bendungan lagi. Jaringan irigasi seluas 1 juta hektar juga kita perbaiki.

Kemudian dibangun perumahan. Hal ini terkait progaram sejuta

rumah, tapi kita membangun rumah baik vertikal maupun horizontal

sebanyak 550 ribu unit. Dengan ada bantuan juga likuaidtas penyedian

rumah, diharapkan bisa selesai 300 ribu unit rumah.

Akses air minum 100%. Untuk kawasan perkotaan, dimana kawasan

kumuh yang tadinya 38 ribu hektar menjadi 0 hektar tahun 2019.

Persampahan dan sanitasi di perkotaan dapat terlayani dengan baik.

apakah pembangunan infrastruktur dapat dibangun secara merata

seluruh Indonesia?

Sudah menjadi kebijakan Presiden di Nawacita, yakni membangun dari

pinggaran. Selain itu disparitas juga harus diatasi antara kawasan

barat dan timur Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah

barat terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan timur

wawancara

Pendekatan pembangu-nan yang dilakukan Ke-menterian PUPR adalah

pembangunan infrastruk-tur dengan pendekatan pengembangan wilayah strategis atau WPS. Dari

WPS ini ada kawasan-kawasan pembangunan yang sangat pesat, se-

hingga harus disediakan infrastruktur secara ter-padu baik untuk konekti-vitas, ada juga untuk iri-gasi, bendungan, sampai

air limbah.

59


Indonesia yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Kita

ketahui bahwa Indonesia bagian barat perkembangannya sudah cukup

pesat, bila dibandingkan dengan kawasan timur Indonesia. Untuk itu

kita harus meningkatkan pembangunan di kawasan yang dianggap

masih tertinggal tersebut.

Banyak program di Indonesia Timur yang dilakukan Kementerian

PUPR, seperti kawasan perbatasan, baik perbatasan di Kalimantan

Utara, Papua, maupun di NTT. Kemudian juga dilakukan perbaikan

perumahan dan permukiman. Memang ada juga kawasan strategis

pariwisata yang kita kembangkan di Pulau Lombok. Kita siapkan

infrastrukturnya di pulau itu. Pariwisata di bagian barat Indonesia

juga kita bangun, seperti pengembangan Danau Toba dan Borobudur.

Kemudian kita juga membangun perumahan di timur Indonesia,

seperti perumahan untuk guru, tentara, Polri, dan perumahan untuk

nelayan. Pemerataan akan terus dilakukan secara bertahap.

Untuk program tahunan, seperti apa program yang akan dilakukan ?

Dengan pendekatan WPS, dari program lima tahunan itu, kita

jabarkan menjadi program tahunan yang dapat selesai dalam satu

tahun anggaran, dan ada juga terus berlanjut ke tahun berikutnya.

Contohnya pengembangan strategis pariwisata, dimana tahun ini

kita mengembangkan perencanaan di wilayah Danau Toba. Kemudian

dilanjutkan dengan program pengembangan kawasan pariwisata

lainnya seperti Candi Borobudur, Pulau Lombok dan Mandalika. Ada

juga kita membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke

Provinsi Sumatera Utara di Sei Mangke. Program di kawasan ini sudah

berjalan.

apakah setiap target pembangunan infrastruktur, perlu di evaluasi ?

Perlu, karena sudah menjadi sebuah sistem bahwa setiap tahun

ketiga dari RPJMN, kita melakukan evaluasi pencapaian target. Kita

akan segera menyelesaikan hasil evaluasi ini dan kita akan lihat hasil

evaluasinya, apa saja yang bisa kita capai hingga 2019 mendatang.

apa harapan Bapak terhadap perencanaan infrastruktur di tanah air?

Harapan kita semua pogram bisa selesai pada waktunya dan itu harus

didukung terutama oleh masyarakat, karena masyarakat yang punya

tanah. Kita berharap negosiasi tidak perlu lama, sehingga jumlah

infrastruktur yang dibangun akan lebih banyak lagi. Pemda juga perlu

berpartisipasi. Demikian pula pihak swasta, dimana dapat berinvestasi

seperti di jalan tol, air minum, dan ruang terbuka hijau. Kita sangat

terbuka, karena kebutuhan masyarakat yang sangat besar terkait

masalah infrastruktur tersebut. Tim Redaksi

wawancara

Program yang kita laksanakan dan rencanakan 2015-2019, pertama konektivitas. Pada

program konektivitas ini, kita membangun seribu kilometer

jalan tol dan juga ada jalan non tol sepanjang 2.650 kilometer. Kemudian kita juga akan mem-

perbaiki jalan-jalan strategis sepanjang 500 kilometer. Jalan strategis ini termasuk jalan di

perbatasan.


60 T i p s

Dalam dunia kerja, persaingan kerja atau kompetisi antar pegawai merupakan hal yang wajar. Namun, tidak semua orang dapat menangani persaingan di dunia kerja secara positif. Akibatnya, kerap terjadi persaingan tak sehat yang berujung pada penurunan semangat serta produktivitas kerja. Lantas, bagaimana cara menghadapinya? berikut beberapa tips yang bisa dilakukan dalam menghadapi kompetensi dalam pekerjaan.

1. lakukan Persaingan Secara PositifAnggaplah sebuah persaingan merupakan motivasi anda untuk terus maju. Jika ada persaingan di antara para karyawan, maka anggaplah itu sebagai bahan dan pelajaran anda untuk terus bersemangat dan menjadi motivasi dalam meningkatakan kualitas pekerjaan anda. Menurut penasehat dunia kerja Herman Yudiono, adanya persaingan di dunia kerja akan membuat para pegawai mengerahkan segala daya dan kemampuan terbaiknya. Hal itu dipicu oleh keinginan naik jabatan, memperoleh gaji lebih tinggi, proyek

menantang, dan lainnya.2. Tingkatkan Kualitas DiriDengan iklim kompetisi yang sehat, maka Anda akan terus memacu diri untuk meningkatkan kualitas kerja setiap waktu. Paculah diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi dengan fokus pada kelebihan diri sendiri. Jangan terlalu mempedulikan keunggulan yang dimiliki orang lain, karena hal tersebut akan memunculkan rasa iri dan tidak percaya diri. Dengan fokus pada kelebihan yang dimiliki sendiri, seseorang akan lebih terkonsentrasi untuk menutupi atau bahkan menghilangkan kelemahannya. Bukan malah menyibukkan diri dengan mengeluh dan merasa

3. Jalin hubungan Baik Dengan atasan dan Rekan KerjaAgar karir anda tetap bertahan, maka pertahankan hubungan anda dengan atasan. Tunjukkan sikap kerja keras, tingkatkan keterampilan serta perlihatkan jika anda serius dalam bekerja. Selain itu kita juga harus membangun hubungan yang baik antar rekan kerja. Meskipun Anda sedang bersaing dengan rekan kerja, tetap bantulah mereka saat membutuhkan bantuan. Hilangkan rasa takut tersaingi karena bisa saja Anda memerlukan bantuan dia di kemudian hari. Selain itu, bersinergi ini akan membantu Anda dan pesaing Anda berkembang. 4. Bekerja Lebih Cerdas dan Lebih KerasBekerja dengan lebih keras dan lebih cerdas

adalah cara yang sangat ampuh dalam menghadapi sebuah kompetisi dalam lingkungan kerja. Jangan hanya bekerja lebih keras saja, namun Anda juga harus menjadi pribadi yang lebih cerdas dalam menjalankan pekerjaan. Kerja keras tanpa dibarengi dengan langkah cerdas, tentu semua akan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

5. Tidak hanya Skill, etika Juga harus DiperhatikanDalam menghadapi persaingan kerja di kantor, bukan hanya bicara pada skill saja. Namun lebih dari pada itu, etika Anda dalam bekerja juga perlu menjadi perhatian yang serius. Dan, ini yang sering luput dari perhatian orang-orang. Memenangkan setiap persaingan atau sebuah kompetisi dalam pekerjaan adalah sesuatu yang membanggakan, namun bagaimana cara memenangkannya adalah sesuatu yang lebih terhormat. Adalah sesuatu yang salah jika Anda melakukan segala cara, bahkan sampai cara yang negatif untuk memenangkannya. Nomor satukan etika, dengan menjaga etika yang positif, itu adalah nilai lebih untuk Anda.

Pada dasarnya persaingan di dunia kerja akan selalu ada. Tinggal bagaimana Anda merespons dan menyikapinya. Tidak perlu terlalu cemas menghadapi kompetisi dengan rekan kerja. Jadikan persaingan itu sebagai momentum untuk membuat diri Anda menjadi lebih baik.

Bersaing Sehat Dalam Bekerja

1


Tokoh

Bebas Dari Komplain Jalan Rusak

Persoalan perkotaan di Bandung satu per satu mulai tersele-saikan. Walikota Bandung, Ridwan Kamil menerangkan, hasil survei Pemerintah Kota (Pemkot) pada tahun 2013 menyatakan terdapat lima masalah utama di Kota Bandung. “Mulai banjir, jalanan rusak, kemac-etan, pedagang kaki lima, dan sampah,” papar pria yang akrab disapa Kang Emil ini kepada wartawan, beberapa waktu lalu. Pada Desember 2015, ungkap Kang Emil, Pemkot Bandung kembali melakukan survey. Hasilnya masalah kota berkurang satu, yakni jalanan rusak sudah tidak ada lagi. ”Komplain warga terhadap jalan yang rusak pada akhir 2015 sudah hilang. Padahal di awal saya men-jabat Walikota Bandung, problem nomor satu di Bandung adalah jalan berlubang,” terang Kang Emil. Walikota yang sempat berprofesi sebagai arsitek ini mengakui, pada 2016 ini dirinya tengah memacu Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung, agar dapat segera menuntaskan pekerjaan per-baikan gorong-gorong dan trotoar yang ada di 12 jalur. “Untuk tahun depan (2017,-red), ada proyek istimewa lagi yaitu revitalisasi 1 km Sungai Cikapundung dari jalan Lingkar Selatan sampai Soekarno Hatta,” katanya.Menurut Kang Emil, salah satu inovasi Pemkot Bandung yang dikelola DBMP yang paling diapresiasi masyarakat adalah had-irnya Unit Reaksi Cepat (URC). Sehingga, kerusakan kecil pada infrastruktur dapat diatasi dengan cepat dan hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat.Kang Emil mengakui, URC memang memiliki reaksi cepat, meski-pun kualitas penambalannya memang perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, kualitas infrastruktur penting untuk dijaga. “Tujuannya tiada lain, agar kota ini nyaman. Sebab, infrastruktur adalah pondasi kebahagiaan warga Bandung saat ini. Prestasi DBMP dalam kontribus-inya dalam meningkatkan kebahagiaan warga harus diapresiasi dan ditunjukkan kepada masyarakat,” jelasnya.Rumus membangun kota, ungkap Kang Emil, jika infrastrukturnya harus baik, sehingga kotanya akan nyaman, urusan lancar, warganya

bahagia. “Sebenarnya sesederhana itu saja,” yakinnya.Kualitas infrastruktur berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan warga. Oleh karena itu, dirinya senantiasa berupaya untuk terus mem-perbaiki infrastruktur Kota Bandung sehingga menjadi juara se-Indo-nesia. “Bandung ingin menjadi juara infrastrukturnya se-Indonesia, baik infrastruktur jalan, infrastruktur lingkungan, sungai, dan infra-struktur perhubungan,” aku Kang Email.Ia mengatakan, infrastruktur yang dibangun bertujuan untuk mem-fasilitasi aktivitas warga sesuai dengan kebutuhan dalam mengatasi persoalan perkotaan di Kota Bandung.Di sisi lain, Kang Emil menyatakan, selama ini Pemkot Bandung dinilai terlalu mengedepankan program pengembangan infrastruk-

tur. “Untuk itu perlu inovasi lagi, agar keberadaan infrastruktur yang memadai itu dapat benar-benar menekan angka kemiskinan. Caranya kita akan buat dinas penanggulangan kemiskinan. Terlebih, selama ini program penanggulangan kemiskinan masih tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD,-red),” paparnya seraya menambahkan karena tidak fokus pada satu lembaga sehingga masil kurang optimal daya ungkitnya.“Kemiskinan akan diurus oleh satu dinas, dikontrol dan disentralisasi di satu Dinas Penanggulangan Kemiskinan,” kata Kang

Email. Ia mengatakan selama ini, urusan kemiskinan terpecah ke banyak dinas sesuai dengan bidangnya. Seperti bantuan pendidikan bagi warga tidak mampu dikoordinir oleh Dinas Pendidikan ataupun beras miskin ditangani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Menurut dia, dinas baru ini tengah dalam pembahasan raperda oleh DPRD Kota Bandung. “Keberadaan dinas tersebut diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan di Bandung, sehingga Bandung akan semakin keren karena infrastruktur yang ada oke dan angka kemiski-nannya kecil,” jelasnya.(ris/infoBPIW)

Ridwan Kamil

Walikota Bandung

selama ini Pemkot Bandung dinilai terlalu mengedepankan program

pengembangan infrastruktur. “Untuk itu perlu inovasi lagi, agar

keberadaan infrastruktur yang memadai itu dapat benar-benar

menekan angka kemiskinan. Caranya kita akan buat dinas penanggulangan kemiskinan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KUNJUNgI INfo BPIW DI WeBSITe & aKUN KaMI:

BaDaN PeNgeMBaNgaN INfRaSTRUKTUR WIlayah (BPIW) KeMeNTeRIaN PUPR

@informasiBPIW

Layanan Informasi BPIW

www.bpiw.pu.go.id

Documents

Dukungan Kementerian PUPR Terhadap 7 Prioritas Nasional … · 2017. 9. 17. · Edisi 09 / September 2016 Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Negeri ... pembangunan jembatan