Embed Size (px)
Citation preview
Bab 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan teknologi digital yang kian pesat mengarah kepada
“konvergensi” yaitu terintegrasinya layanan telekomunikasi, data, informasi
dan penyiaran. Salah satu layanan “konvergensi” adalah IPTV (Internet
Protocol Television) yaitu suatu layanan multimedia dalam bentuk televisi,
video, audio, text, graphic, data yang disalurkan ke pelanggan melalui
jaringan IP (Internet Protocol), yang dijamin kualitasnya (QoS/QoE),
keamanannya (Security), realibility (keandalannya) dan memungkinkan
komunikasi dengan pelanggan secara dua arah atau interaktif
(interactivity) secara “real time”.
Dengan demikian maka IPTV bukan sekedar siaran TV yang dapat
dinikmati melalui jaringan IP, namun mempunyai fasilitas/kemampuan
yang “lebih” seperti : mampu menyediakan layanan multimedia dan
interaktif secara “real time”, melalui pesawat televisi standar yang
terhubung dengan penyedia layanan IPTV melalui saluran kabel (Wireline,
Fiber Optic). Kualitas layanan gambar, suara dan keamanannya dijamin
penuh oleh penyedia IPTV melalui suatu jaringan tertutup (closed
distribution network) yang dikelola secara profesional dan mengacu pada
standar layanan yang berlaku.
IPTV berkembang pesat di luar negeri, baik di negara maju maupun
negara berkembang (lihat lampiran), karena sifat layanannya yang
“personal” “variative”, “ubiquitos”, kualitas gambar/suara yang prima, dan
mempunyai “nilai beli” yang tinggi. IPTV diharapkan dapat menjadi
peluang bisnis industri dalam negeri, dalam hal “content”, perangkat
(khususnya IP-STB), jasa aplikasi, bahkan juga untuk diexport ke negara
lain.
I - 2
Layanan IPTV diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan efisiensi
jaringan kabel (Wireline, Fiber Optic) yang telah tergelar ke lebih dari 8,6
juta pelanggan diseluruh Indonesia.
Pada saat ini permohonan izin penyelenggaraan IPTV baik dari beberapa
perusahaan telekomunikasi, ISP dan Lembaga Penyiaran Berlangganan
telah diajukan sejak Oktober 2008. Sambil menunggu ditetapkannya
Konvergensi UU yang terkait dengan komunikasi dan informatika yang
ditargetkan dalam tahun 2010, dan mempertimbangkan manfaat dari IPTV
maka regulator diharapkan oleh pelaku bisnis untuk mengeluarkan
kebijakan-kebijakan yang memungkinkan penggelaran IPTV dalam waktu
dekat dengan mempertimbangkan UU/PP yang telah berlaku seperti UU
No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan UU yang terkait lainnya.
1.2. Sasaran
Penyelenggaraan IPTV diharapkan dapat memberikan alternatif
penyelenggaraan penyampaian layanan informasi yang menggunakan
teknologi yang konvergen.
Dalam kebijakan penyelenggaraan IPTV, regulator diharapkan merancang
suatu kebijakan yang menciptakan kompetisi bagi pelaku bisnis secara
adil, memberi jaminan bagi pelanggan dalam hal “Private Protection”,
“Security of Transaction”, “User Night” dan “Quality of Service”, serta
mendorong tumbuhnya industri IPTV di dalam negeri dengan tetap
menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi tinggi (high tech)
dan kepekaan sosial (high touch).
Industri IPTV yang dimaksud adalah industri yang bergerak di bidang
aplikasi layanan untuk mengelola sistem perangkat yang dibutuhkan,
perangkat penerima IP-STB dan industri konten.
Dengan diterbitkannya kebijakan penyelenggaraan IPTV, maka akan ada
“kepastian hukum” bagi pelaku bisnis untuk menyelenggarakan layanan
I - 3
IPTV, dan bagi konsumen/pelanggan untuk menikmati layanan IPTV
secara “aman”, “terlindungi” dan berkualitas.
Diharapkan juga penggelaran IPTV dapat mendorong minat dari pelaku
bisnis untuk menggelar jaringan kabel broadband secara luas ke seluruh
Indonesia, karena jaringan broadband merupakan komponen utama untuk
layanan NGN dimasa mendatang.
Sasaran lain yang juga diharapkan adalah meningkatnya faktor ekonomi
untuk kepentingan negara dan masyarakat disamping faktor sosial budaya
untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, penerapan
“good corporate governance”, pengembangan inovasi, kreativitas, serta
terwujudnya sinergi bagi perbaikan kualitas peri kehidupan masyarakat
Indonesia.
1.3. Capaian dan Manfaat
Capaian dan manfaat dari layanan IPTV dapat dibagi dalam 4 kelompok
yaitu infrastruktur, bisnis, masyarakat, dan geopolitik.
Di bidang infrastruktur, kemajuan teknologi telah memungkinkan jaringan
“fixed line” yang saat ini telah mencapai lebih dari 8,6 juta sambungan
untuk digunakan, tidak untuk telepon saja, namun dapat lebih efisien
dengan memuat konten yang lebih banyak dan variatif sehingga biaya
operasional yang saat ini sangat tinggi, akan dapat diturunkan sebanding
dengan manfaat dari penggunaan jaringan tersebut.
Di bidang bisnis, layanan IPTV akan memacu tumbuhnya industri dalam
negeri dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa aplikasi, produksi konten,
manufaktur perangkat IP-STB dan perangkat-perangkat terkait lainnya.
Bagi masyarakat umum, layanan IPTV dapat meningkatkan kualitas hidup,
menciptakan “information society”, meningkatkan pengetahuan dengan
memilih “konten-konten edukatif”, melaksanakan transaksi secara
elektronik dan menikmati berbagai hiburan yang dapat dipilih sesuai
keinginan (“personal”).
I - 4
Dengan terciptanya suatu masyarakat informasi (“information society”)
maka diharapkan masyarakat akan bersemangat untuk menciptakan
“konten” atau berbagi “informasi yang bermanfaat”, menjalin hubungan,
serta bersinergi dan berkolaborasi dengan sesama masyarakat lainnya
serta berbudaya untuk menggunakan waktu, sumber daya, dan biaya
bertransaksi secara efisien.
Dalam kaitannya dengan aspek geopolitik, diharapkan akan diperoleh
manfaat jangka panjang dari aspek cross-regional dan internasional.
Posisi Indonesia yang secara geografis sangat strategis terletak diantara
Asia Utara dengan Australia, membuat kondisi yang sangat mendukung
Indonesia menjadi suatu penghubung lintas negara untuk telekomunikasi
dan multimedia. Jaringan kabel broadband yang telah digelar secara luas
di Indonesia dapat digunakan oleh negara-negara lain, sehingga
pemanfaatannya akan lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan
membuat Indonesia menjadi suatu negara yang harus diperhitungkan
negara-negara lain, baik dari Asia, Australia ataupun benua-benua lainnya.
1.4. Metodologi
1. Penyusunan “white paper” ini diawali dengan melihat kondisi (regulasi,
teknologi, sosial ekonomi, penyelenggaraan) saat ini. Hal-hal yang
terkait langsung dengan infrastruktur akan dijadikan sebagai indikator
utama.
2. Memperkirakan kondisi yang diharapkan untuk layanan IPTV (melalui
benchmarking dengan negara lain yang sudah menggelar layanan
IPTV & kajian terhadap standard internasional (lihat lampiran).
3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri beserta naskah akademik
penunjangnya
4. Mengadakan Focus Group Discussion secara bertahap yang
melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia teknologi, dan
pengguna.
5. Melakukan legal review dari pakar hukum terkait.
I - 5
6. Melakukan “konsultasi publik”
Secara umum indikator akan dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri
atas kondisi fisik infrastruktur, layanan yang memanfaatkan infrastruktur,
penyedia konten serta regulasi/kebijakan yang akan mengatur
pelaksanaannya.
1.4. Misi
1. Mengembalikan fungsi hiburan keluarga
2. Menyediakan sarana pembelajaran teknologi informasi bagi generasi
tua
3. Menumbuhkan minat investasi jaringan kabel kecepatan tinggi ke
rumah-rumah
4. Menumbuhkan industri konten
5. Menumbuhkan layanan transaksi elektronik
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian
7. Memberikan contoh regulasi layanan konvergen dalam era TIME
Convergent
8. Meningkatkan persaingan layanan telekomunikasi dan penyiaran?
I - 6
Bab 2
KELAYAKAN LAYANAN IPTV DI INDONESIA
2.1. Dukungan Teknologi
Gambar 2.1. Jaringan IPTV dan Pusat Penyedia Layanan Sampai ke
Pelanggan
Banyak pakar telekomunikasi dan teknologi informasi menyatakan
teknologi IP, yang menjadi network utama yang mendukung
penyelenggaraan layanan IPTV ini, dinilai telah mampu memberikan
kualitas dan kehandalan setara dengan “network circuit switch”. Walaupun
perusahaan perlu memperhitungkan secara cermat sebelum
mengimplementasikan komunikasi berbasis IP, ataupun layanan/aplikasi
yang akan digelar diatasnya. Penyebabnya cenderung terfokus pada QoS,
reliability, biaya, skenario dan keamanan (security).
Menyediakan layanan video melalui infrastruktur berbasis IP yang ada,
memang akan menghadapi banyak tantangan mengingat kompleksnya
persyaratan teknis yang sangat jauh berbeda dengan jaringan voice
tradisional dan jaringan HSIA (High Speed Internet Access) melalui
broadband access network. Persyaratan bandwidth, jaminan QoS, security
STB
STB
STB Home Gateway
Studi
o
Final
Studio
Primary
Head
End
Fixed
Studi
o
Mobile
Studio
Studi
o
Backbone
IP
Distribution
Network
IP
Access
Network Home
Network Contribution
Network
Secondary
Head Ends
I - 7
dan network management merupakan tantangan yang harus dipersiapkan
dengan baik oleh operator Telkomunikasi dan Lembaga Penyiaran
Berlangganan dalam rangka memasuki bisnis IPTV.
Kompleksitas penyediaan layanan IPTV, tidak hanya disebabkan oleh
ketersediaan konten layanan namun juga dikarenakan perlunya kesiapan
infrastruktur jaringan IP mulai dari IP backbone hingga jaringan pelanggan
(CPN) yang mendukung penyaluran layanan video ini. Selain itu, berbeda
halnya dengan operator CATV/MSO yang lebih banyak mempunyai
arsitektur jaringan tersentralisir, sistem IPTV harus mengintegrasikan
banyak elemen jaringan distributed-IP tersebar yang tidak hanya dimiliki
oleh network service provider namun juga jaringan dari penyedia konten
(Content Provider) serta penyedia aplikasi (Application Provider) yang
dalam proses bisnis layanan ini biasanya disediakan oleh pihak ketiga.
Dengan pembangunan jaringan broadband ADSL 2 dan ADSL 2+ akan
sangat mendukung pengimplementasian layanan IPTV ini, hal ini juga
didukung dengan jaminan Quality of Service pada jaringan private IP
network yang didisain untuk layanan IPTV ini. Dengan jaminan QoS akan
memberikan higher priority bagi trafik IP berupa sinyal TV pada jaringan IP
broadband sampai pada terminal pelanggan.
IPTV diharapkan menjadi suatu jembatan bagi masyarakat dan pelaku
bisnis untuk menerapkan atau bermigrasi ke era NGN (Next Generation
Network) yang sudah mulai berkembang di negara-negara maju. Standar
penomoran IP menggunakan IPv4, karena eksistensi infrastruktur saat ini
masih menggunakan standar IPv4, dan Standar kompresi gambar adalah
Mpeg4, dan diharuskan melakukan pengembangan ke teknologi IPv6 /
forward compatibility.
Teknologi dan kemampuan untuk memahami, menerapkan,
memanfaatkan secara maksimal, telah tersedia di di pasaran. Hal ini
dibutuhkan sepanjang rantai penyaluran, mulai dari pembuatan konten,
pengumpulan/penggabungannya, pengolahan di pusat manajemennya,
sampai dengan distribusinya hingga mencapai pelanggan.
I - 8
Dengan telah terselenggaranya layanan IPTV di negara-negara Eropa,
Amerika, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Korea sejak tahun 2005/2006,
maka vendor sistem peralatan, perangkat utama dan penunjang, alat
bantu pesawat penerima IPTV (IPTV-Set Top Box; modem) dapat dengan
mudah diperoleh di pasaran dunia. Demikian pula piranti lunak yang
terkait dengan “Middleware”, pengelolaan layanan (“server, routing,
distribution”), dan pengamanan data (“conditional access”, “security”).
Protokol untuk pemrosesan video dan konten-konten lainnya, sistem acak
(“encryption, conditional, access”) telah terstandarisasi secara
internasional, sehingga interoperabilitas dan keamanan (security) dapat
diandalkan.
DVB sebagai standard penyiaran Digital TV Terrestrial yang dipilih sejak
21 Maret 2007, telah menerbitkan standar-standar teknik untuk
penyaluran IPTV seperti antara lain
TS 102 034 : transport of MPEG TS-Based DVB services over IP
network.TS 102 539 : Carriage of Broadband Content Guide
Information over IP.
TS 102 471 : Electronic Service Guide (EPG)
TS 102 472 : Content Delivery Protocols
TS 102 474 : Service Purchase and Protection
Dll
Penyedia layanan atau vendor yang dapat memberi dukungan untuk
integrasi, konsultasi, pelatihan untuk penggelaran IPTV juga dapat
diakses oleh para operator/investor yang akan mengelar layanan IPTV.
2.2. Dukungan Pasar
Jumlah penduduk Indonesia + 230 juta, dengan pelanggan internet + 25
juta, rumah tangga yang memiliki pesawat TV + 31,8 juta, jaringan kabel
telepon (wireline dan fiber optic) + 8 juta pelanggan, dan pengguna siaran
I - 9
televisi digital yang mulai digelar diawal 2009 merupakan basis pasar awal
untuk penggelaran IPTV.
Program pemerintah dalam pembangunan jaringan kabel backbone fiber
optic yang dikenal dengan “Palapa Ring” yang akan tergelar melingkupi
pulau-pulau di Indonesia, program-program “desa berdering”, “desa pintar”
merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat akses dan layanan
telekomunikasi dapat dijadikan salah satu faktor pendukung untuk
tergelarnya layanan IPTV ke seluruh Indonesia.
Posisi Indonesia yang secara geografis sangat strategis terletak diantara
Asia Utara dan Australia, membuat kondisi yang sangat mendukung
Indonesia menjadi suatu penghubung lintas negara untuk telekomunikasi
dan multimedia.
Pasar potensial layanan ini sangat terbuka dan tidak terbatas pada lingkup
geografis. Meskipun secara spesifik layanan IPTV berpotensi untuk
digunakan pada segmen residensial yang pada umumnya membutuhkan
layanan home entertainment, edutaintment, dan e-transaction, namun
sebagai layanan yang dapat menampilkan berbagai konten seperti film,
music, game, advertising, edutaintment, dan lain-lain, layanan ini juga
memungkinkan untuk digunakan oleh sekolah-sekolah, segmen bisnis
komoditas, dan juga apartemen/perhotelan yang mengutamakan
kenyamanan bagi penghuni dan tamu-tamu yang menginap di tempat
yang dikelolanya, salah satunya dengan menyediakan layanan
entertainment seperti yang dimiliki oleh platform IPTV sepanjang memiliki
bandwidth dan kelengkapan terminal yang memadai. Dengan demikian
maka segmen pasar di dalam negeri cukup luas dan menjanjikan untuk
memulai penggelaran IPTV di Indonesia.
2.3. Dukungan Sosial & Budaya
IPTV sebagai salah satu layanan “konvergensi” memiliki potensi yang
lebih berpengaruh, khususnya bila dilihat dari sudut pandang politik dan
keamanan, disamping dari sudut pandang perekonomian (terutama
ekonomi yang berbasis TIK). Dengan layanan konvergensi, maka cara
I - 10
pandang masyarakat akan berubah terhadap telekomunikasi, media
penyiaran, dan teknologi informasi yang sekarang menjadi satu paket
informasi yang terintegrasi.
Masyarakat Indonesia saat ini telah memahami dan merasakan suatu
“kebutuhan” akan akses terhadap konten-konten digital yang beragam,
berkualitas dan bermanfaat; seperti siaran TV Digital yang dapat diakses
melalui penyelenggara TV berlangganan, keandalan dan nyamannya
bertransaksi secara elektronik, dan menikmati konten-konten digital
(game, data-data, informasi) yang dapat diakses melalui internet.
Pelaku industri konten diharapkan dapat menciptakan konten-konten yang
bersifat “edukasi”, promosi kekayaaan budaya Indonesia, dan konten-
konten khas Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa.
Dengan IPTV, maka konten-konten tersebut di atas yang saat ini diakses
secara terpisah, dapat dikemas secara terintegrasi menjadi satu paket,
satu device, satu layanan, satu perangkat, yang bersifat “personal”
dengan biaya yang memadai.
Bila IPTV di masa mendatang sudah dapat menjangkau sentra bisnis,
sekolah-sekolah, komunitas penghasil komoditi lokal (pertanian, kerajinan,
dll), maka layanan IPTV dapat mendukung program pemerintah untuk
mengatasi “digital divide”, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjadi motor
penggerak dibidang TIK.
2.4 Dukungan Infrastruktur dan Layanan
Infrastruktur dalam bentuk “wireline”, bahkan “broadband fiber optic” telah
digelar di kota-kota besar oleh banyak operator-operator berbasis
telekomunikasi, penyiaran, dan internet, seperti antara lain PT Telkom, PT
Indosat, Cable Vision, Biznet, XL Komindo, Esia, CBN dll. Jumlah
sambungan ke pelanggan yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2008
kira-kira sekitar 8-10 juta oleh PT Telkom; sedangkan operator yang lain
sekitar 2 juta.
I - 11
Pada dasarnya infrastruktur yang ada di Indonesia sudah siap mendukung
layanan IPTV, namun tentunya skala ekonomisnya harus dapat dicapai
dengan menciptakan model bisnis yang tepat dan menguntungkan.
Kemampuan operator-operator tersebut di atas untuk melayani pelanggan
secara profesional dalam hal “penyiaran”, komunikasi interaktif,
penyaluran data dan informasi, bahkan transaksi elektronik telah teruji.
Dengan demikian maka untuk penggelaran IPTV, hanya dibutuhkan
kemampuan untuk mengintegrasikan konten-konten tersebut diatas, dan
secara profesional, “aman”, QoS yang prima dan selanjutnya
menyalurkannya ke pelanggan.
2.5 Dukungan Industri Dalam Negeri
Industri dalam negeri, khususnya dalam hal aplikasi layanan (services)
dan konten telah dibuktikan mampu baik yang terkait dalam konten
penyiaran, advertisement, layanan “interactive” dan aplikasi data/informasi
lainnya.
Industri dalam negeri telah mampu untuk mendesain, merekayasa, dan
memproduksi perangkat yang dibutuhkan untuk penggelaran TV Digital
Terrestrial khususnya STB-DVB-T, sehingga kemampuan dan
pengalaman ini dapat ditingkatkan untuk memproduksi IP-STB.
Pada awalnya mungkin masih dibutuhkan kerjasama dengan vendor-
vendor dari negara maju, namun secara bertahap, dapat ditingkatkan
untuk mencapai TKDN(Tingkat Kedalaman Dalam Negeri) yang maksimal.
Industri dalam negeri untuk konten dengan TKDN lebih dari 90% telah
berkembang pesat, dan dengan penggelaran IPTV, maka diharapkan
dapat lebih ditingkatkan untuk keperluan baik di dalam negeri maupun
export.
I - 12
2.6 Dukungan Regulasi
Secara tersirat sebetulnya UU yang telah diterapkan saat ini sudah
mengantisipasi mengenai layanan IPTV, meskipun mungkin belum secara
“bulat” dan perlu penyelarasan dalam pasal-pasal tertentu.
Sebagai contoh dapat dilihat sebagai berikut :
UU No. 36 Thn 1999, Tentang Telekomunikasi, Pasal 9 ayat (3)
o Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menyelenggarakan
telekomunikasi untuk :
a. keperluan sendiri;
b. keperluan pertahanan keamanan negara;
c. keperluan penyiaran.
UU No. 40 Thn 1999 Tentang Pers
UU No. 32 Thn 2002, Tentang Penyiaran, Pasal 1 nomor 1
o Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk
suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk
grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak,
yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
UU No. 32 Thn 2002, Tentang Penyiaran, Pasal 1 nomor 2
o Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui
sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di
laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum
frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media
lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima
siaran.
UU No. 11 Thn 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE).
I - 13
PP No. 52 Thn 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi,
Pasal 14 ayat (1)
o Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari:
a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
c. penyelenggaraan jasa multimedia;
PP No. 52 Thn 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pasal 1 ayat (3)
o Layanan Penyiaran Berlangganan adalah layanan
pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara
khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia,
atau media informasi lainnya.
PP No. 52 Thn 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pasal 15
o Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menyediakan
sistem dan jaringan untuk menyelenggarakan siaran
berlangganan dapat bekerja sama dengan penyelenggara
jaringan telekomunikasi atau dapat mengelar jaringan
sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Penjelasan :
Kerjasama dapat berupa kerja sama teknis atau kerja sama
lainnya.
PP No. 52 Thn 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pasal 25 ayat (1)
o Jasa tambahan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran
Berlangganan dapat dilakukan setelah memperoleh izin
Menteri.
I - 14
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah
jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia,
ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama
yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat
tambahan pada perangkat penerima siaran radio, televisi,
atau perangkat penerima lainnya.
I - 15
Bab 3
MANFAAT LAYANAN IPTV DI INDONESIA
3.1. Manfaat Bisnis
3.1.1. Bisnis Penyelenggaraan Jaringan & Jasa
Dengan kemampuan manajemen jaringan yang kuat, penyelenggara
jaringan dan jasa IPTV (service provider) dapat melayani pelanggan
dengan program entertainment, edutaintment dan informasi lainnya yang
memungkinkan pelanggan secara “personal” memilih program yang akan
ditonton. Dalam hal ini masing-masing pelanggan bisa mengontrol
layanan yang disediakan secara interaktif. IPTV memungkinkan “IPTV
service provider” memberikan paket program tertentu hanya kepada
pelanggan yang memilih paket tersebut dalam waktu yang ditentukan
sendiri oleh pelanggan.
Layanan IPTV ini diharapkan menjadi solusi yang tepat bagi pelanggan
residensial dan pelanggan bisnis, apartemen dan perhotelan, yang
membutuhkan layanan entertainment seperti siaran TV, film, layanan
informasi, dan konten lainnya. Melalui layanan ini service provider dapat
menyajikan hanya chanel-chanel tertentu yang diinginkan oleh pelanggan
setiap saat, tidak seperti layanan televisi broadcast tradisional, dimana
seluruh chanel ditramsmisikan ke setiap rumah. Disamping itu, konten
IPTV yang bersifat interaktif akan menjadikan pelanggan sebagai active
viewer sehingga tidak hanya pasif saja dalam menerima siaran-siaran
tetapi juga dapat memilih konten, melakukan rewind, pause melalui
program guide/menu yang ada pada portal IPTV ini, dengan fitur-fitur
tersebut diatas, dan meningkatkan pelanggan IPTV, maka penyelenggara
jaringan akan memperluas jaringannya secara merata ke seluruh
Indonesia sehingga bisnis penyelenggaraan jaringan dan jasa akan
meningkat secara signifikan.
I - 16
3.1.2. Bisnis Konten
Konten merupakan suatu komoditas yang dapat dibuat di dalam negeri,
dengan kandungan lokal lebih dari 90%. Konten dapat diproduksi di dalam
negeri untuk keperluan “isi siaran”, seperti edukasi, animasi, film, sinetron,
berita, game, penyuluhan ke masyarakat, advertising, promosi dll.
Pemain industri konten di dalam negeri cukup banyak baik yang
tergabung dalam APMI, IMOCA maupun yang bekerja sendiri-sendiri.
Dalam survey rating yang dilakukan untuk Lembaga Penyiaran TV,
terbukti bahwa konten-konten lokal mayoritas menempati peringkat atas
dibanding dengan konten-konten dari luar negeri, hal ini membuktikan
bahwa konten yang dibuat di dalam negeri sangat diminati oleh
pemirsa/pelanggan.
Dengan penggelaran IPTV, diharapkan produksi konten lokal akan lebih
meningkat lagi, sehingga selain konten menjadi pilihan masyarakat,
selanjutnya dapat pula diexport ke negara-negara tetangga.
3.1.3. Bisnis Jasa Aplikasi Layanan
Penggelaran layanan IPTV akan membuka peluang bagi pelaku usaha
nasional untuk menyediakan aplikasi layanan (application software) yang
sangat dibutuhkan oleh operator penyelenggara IPTV. Aplikasi layanan
yang dibutuhkan akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan
teknologi dan kebutuhan pelanggan.
Untuk menjadi penyedia jasa aplikasi layanan tidak diperlukan investasi
yang besar sehingga pengusaha kecil bahkan perorangan yang kreatif
dapat ikut serta dalam bisnis ini.
3.2. Manfaat Ekonomi
a. Dengan menggunakan “IP platform” yang bersifat terbuka, maka
akan timbul suatu persaingan yang sehat antar operator yang
berbasis telekomunikasi dan penyiaran untuk
memilih/mengelola/meningkatkan dan mengembangkan teknologi
jaringan dan jasa yang lebih efektif dan efisien dan menarik bagi
I - 17
pelanggan, dan akhirnya akan diperoleh harga yang kompetitif dan
kualitas yang tinggi untuk pelanggan
b. Pelanggan yang jumlahnya makin meningkat diharapkan akan
mendorong operator untuk berinvestasi
mengembangkan/memperluas penggelaran jaringan “wireline” pita
lebarnya (broadband) mencapai rumah-rumah pelanggan (FTTH).
Bila penggelaran jaringan dapat mencapai prosentase yang
signifikan, maka diharapkan spektrum frekuensi sebagai sumber
daya yang terbatas, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain
yang betul-betul bermanfaat, efektif dan efisien.
c. Makin banyaknya jumlah, dan beragamnya konten yang dapat
dikemas dalam satu paket IPTV memberikan kesempatan bagi
pelanggan untuk memilih dan menikmati program/konten yang
betul-betul sesuai dengan keinginannya.
d. IPTV diharapkan akan membuka lapangan kerja baru baik dibidang
penyediaan/penciptaan konten, aplikasi layanan (application
software) dan fabrikasi alat bantu penerima IP-STB.
e. Bisnis IPTV yang meningkat, akan meningkatkan penerimaan
negara (pajak dan PNBP).
3.3. Manfaat Sosial
Dengan layanan IPTV yang sangat beragam, maka hampir semua pilihan
program untuk semua anggota keluarga dapat diakomodir dengan satu
perangkat yang sama, sehingga “Layanan Televisi” dapat digunakan
untuk sarana komunikasi keluarga, untuk menikmati program siaran,
bermain game, meningkatkan pengetahuan melalui acara edutainment,
dan program-program lainnya. Bahkan dapat berkomunikasi (chatting)
dengan keluarga atau teman yang berjauhan secara efektif & efisien
sambil menonton.
I - 18
Informasi mengenai keadaan darurat yang harus diantisipasi (emergency
communication), layanan publik, bahkan pengobatan/monitoring yang
terkait dengan kesehatan juga dimungkinkan dengan layanan IPTV.
Banyaknya pilihan konten yang disajikan kepada pelanggan, akan
memanjakan pelanggan untuk memilih konten yang betul-betul memenuhi
kebutuhannya secara “personal”.
Dengan fasilitas dan fitur-fitur IPTV yang sangat banyak dan beragam,
mudahnya akses pelanggan secara cepat dan aktif untuk ikut
berpartisipasi dalam program-program yang disajikan (termasuk polling,
voting, survey) dengan memberikan masukan atau feedback, akan
meningkatkan transparansi dan partisipasi publik sehingga kontrol sosial
dapat lebih diberdayakan melalui sarana TIK.
IPTV juga membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya kurang
mampu membeli dan memahami pengoperasian komputer, untuk dapat
menggunakan televisi standar sebagai alternatif pengganti fungsi
komputer, sehingga masalah “digital divide” dapat lebih cepat teratasi.
I - 19
Bab 4
SKEMA LAYANAN IPTV
4.1. Definisi Layanan IPTV
Definisi berdasarkan ITU :
IPTV adalah suatu layanan multimedia yang terdiri atas program
televisi, video (gambar bergerak), audio (suara), tulisan (text),
graphics (gambar diam) dan data yang disalurkan ke pelanggan
melalui suatu jaringan tertutup yang berbasis IP.
IPTV bukan sekedar siaran TV yang disalurkan melalui internet dan
dapat diakses oleh siapa saja, tanpa adanya jaminan-jaminan dari
penyelenggara.
Penyelenggara IPTV menjamin pelanggan atas kualitas (QoS/QoE),
keamanan (security), kemampuan berinteraktif dan keandalan dari
layanan yang disalurkan oleh penyelenggara IPTV sampai layanan
tersebut diterima oleh pelanggan-pelanggan.
Dalam layanan IPTV, semua aktivitas layanan baik video ataupun
“interaktif melalui platform IP”disalurkan ke pelanggan dengan
suatu “jaringan tetap broadband” (fixed broadband network) xDSL
atau FTTH yang dapat dinikmati oleh pelanggan melalui suatu
pesawat TV standar dengan IP-STB.
I - 20
Tabel 4.1. IPTV vs Internet TV
Aspek IPTV Internet TV
Platform Closed system, kualitas layanan terjamin (managed QoS).
Open system, kontrol kualitas layanan tidak dijamin (Best Effort QoS).
Video konten dikirim hanya kepada pelanggan (known subscriber);
Video konten dikirim kepada siapapun.
Pengiriman melalui IP packets sampai dengan pelanggan (end customer).
Pengiriman melalui IP packets sampai internet cloud.
Kepemilikan
Jaringan
Infrastruktur
Dikirim melalui infrastruktur jaringan milik service provider sendiri.
Dikirim dan diterima melalui public internet yang melibatkan banyak pihak.
Wilayah
Jangkauan
Sesuai dengan jangkauan jaringan yang dimilikinya.
Tidak ada batasan wilayah, dimanapun ada akses internet.
Mekanisme
Akses
Umumnya menggunakan IP-STB digital untuk mengakses dan pengkodean layanan konten.
Menggunakan PC, software yang digunakan tergantung format konten.
Biaya Berbayar. Gratis
Konten Video konten dibuat oleh perusahaan profesional, jumlahnya terbatas.
Video konten bisa dibuat siapapun, jumlah kontennya tidak terbatas.
I - 21
4.2. Arsitektur Layanan IPTV
Gambar 4.1. Diagram Arsitektur Layanan IPTV
Dari blok diagram tersebut diatas dapat dilihat bagaimana alur dari
pelanggan (end user) sampai dapat menerima konten yang disalurkan
oleh penyelenggara IPTV. Untuk dapat memberikan jaminan kualitas,
keamanan, fungsi interaktif atas layanan yang diberikan, maka
penyelenggara IPTV harus mampu mengelola secara profesional, konten-
konten yang diterima dari “content provider”, menggelar jaringan yang
handal, memberikan/menyediakan fungsi-fungsi aplikasi yang memadai
kepada pelanggan, mengontrol layanan yang diberikan dan menyediakan
perangkat bantu IP-STB yang dapat berfungsi secara baik namun tidak
rumit bagi pelanggan untuk menggunakannya.
ITU IPTV Functional Architecture
I - 22
4.3. Ketentuan dan Fungsi IPTV
Gambar 4.2. Skema Layanan IPTV
Pelanggan yang terhubung dengan penyelenggara IPTV akan dapat
menikmati layanan-layanan sebagai berikut:
4.3.1. Linear/Pushed TV Broadcast
Siaran TV diterima langsung sesuai jadwal siaran dari
penyelenggara siaran TV.
4.3.2. Pause TV
Pelanggan dapat melakukan “pause” pada program Live TV /
Broadcast TV yang sedang berlangsung untuk kemudian
melakukan “rewind” dan menyaksikan kembali bagian
program/siaran yang telah terlewati.
BBrrooaaddccaasstt
SSeerrvviiccee
11
22
IIPPTTVV IInntteerraaccttiivvee
SSeerrvviiccee
33
AAddvveerrttiissiinngg
SSeerrvviiccee
88
PPuubblliicc IInntteerreesstt
SSeerrvviiccee
77
TTeellee
SSeerrvviiccee
66 PPoorrttaall
SSeerrvviiccee
HHoossttiinngg
SSeerrvviiccee
55
44
IInnffoorrmmaattiioonn
CCoommmmeerrccee
CCoommmmuunniiccaattiioonn
EEnntteerrttaaiinnmmeenntt
LLiinniieerr TTVV
LLiinneerr TTVV wwiitthh ttrriicckk mmooddee
PPaayy ppeerr VViieeww
EElleecctt.. PPrroogg.. GGuuiiddee
BBuussiinneessss ttoo bbuussiinneessss
UUsseerr CCrreeaatteedd CCoonntteenntt
((UUCCCC)) hhoossttiinngg DDaattaa PPoorrttaall
TTVV WWeebb BBrroowwssiinngg
TTeellee--lleeaarrnniinngg
TTeellee--MMeeddiicciinnee
MMoonniittoorriinngg SSeerrvviicceess
TT--CCoommmmeerrccee
SSuuppppoorrtt ffoorr eenndd
uusseerrss wwiitthh ddiissaabbiilliittiieess
EEaarrllyy wwaarrnniinngg iinnffoorrmmaattiioonn
CCoommmmuunniittyy rreelleetteedd iinnffoorrmmaattiioonn
HHeeaaddlliinnee oonn ddeemmaanndd
TTrraaddiittiioonnaall AAddvveerrttiissiinngg
TTaarrggeettiinngg AAddvveerrttiissiinngg
OOnn DDeemmaanndd AAddvveerrttiissiinngg
IInntteerraaccttiivvee AAddvveerrttiissiinngg
BBrrooaaddccaasstt
SSeerrvviiccee
IIPPTTVV IInntteerraaccttiivvee
SSeerrvviiccee
33
IInnffoorrmmaattiioonn
CCoommmmeerrccee
IIPP TTeelleepphhoonnyy
EEnntteerrttaaiinnmmeenntt
PPrreesseennccee SSeerrvviiccee
SSeessssiioonn MMoobbiilliittyy SSeerrvv..
SSuupppplleemmeennttaarryy
GGaammiinngg
IIPPTTVV DDeeffiinniittiioonn
FFrraammeewwoorrkk &&
SSeerrvviicceess
IIPPTTVV
SSeerrvviicceess
OOnn--DDeemmaanndd
SSeerrvviiccee
22
VVooDD
MMuussiicc oonn DDeemmaanndd
LLiinniieerr TTVV
PPaauussee TTVV
TTiimmee SShhiifftt TTVV
PPaayy ppeerr VViieeww
IInntteerraaccttiivvee PPrroogg.. GGuuiiddee 11
I - 23
4.3.3. Time Shift TV
Pelanggan dapat menonton kembali tayangan suatu Program Live /
Broadcast TV yang telah ditayangkan sampai seminggu
sebelumnya. Tayangan tersebut dapat dipilih melalui EPG
(Electronic Program Guide).
4.3.4. Interactive Program Guide
Interactive Program Guide adalah interface antara pelanggan
dengan sistem dan konten IPTV dengan penampilan yang user-
friendly, untuk layanan interaktif.
4.3.5. Pay per View
Acara siaran TV pada program-program spesial (misalnya film,
WWF, Tinju, Sepakbola). Siaran ini akan ditampilkan pada
pelanggan yang meminta sesuai jadwal tayangan.
4.3.6. Personal Video Recording
Pelanggan dapat merekam suatu program broadcast/live TV sesuai
dengan jadwal program yang dapat ditampilkan melalui EPG.
4.3.7. Video on Demand
Pelanggan dapat memilih untuk menyaksikan suatu film tertentu
dari beberapa pilihan konten film yang dapat diakses melalui EPG.
4.3.8. Public Services
Pelanggan dapat memilih program-program layanan masyarakat
seperti “early warning information”, “proses pembuatan KTP, SIM
dll”, “proses pembayaran pajak” dll.
4.3.9. Music on Demand
Pelanggan dapat memilih untuk menyaksikan/mendengarkan suatu
musik/lagu tertentu dari beberapa pilihan konten lagu yang dapat
diakses melalui EPG.
I - 24
4.3.10. Headlines on Demand
Pelanggan dapat menyaksikan informasi News, Weather,
Horoscope, pada portal IPTV. Informasi News ini akan ditampilkan
secara regular menggunakan metode IP Multicasting.
4.3.11. Gaming
Konten game juga dapat ditampilkan melalui platform IPTV.
4.3.12. TV Web Browsing / Internet on TV
Memungkinkan pelanggan untuk melakukan browsing internet yang
telah didefinisikan pada sebuah portal IPTV.
4.3.13. Interactive Advertising
Menampilkan interactive advertisement dengan “enhanced viewers
experience” kepada target pelanggan. Juga merupakan tool bagi
service provider untuk men-drive revenue.
4.3.14. T-Commerce
Pelanggan dapat berbelanja melalui tampilan katalog pada TV
dengan metoda transaksi yang terjaga keamanannya.
I - 25
Bab 5
SKEMA REGULASI LAYANAN IPTV
5.1. Regulasi Terkait Jaringan
Izin penyelenggaraan IPTV diberikan kepada badan hukum yang telah
memiliki atau berkomitmen membangun jaringan kabel berkecepatan
sekurang-kurangnya 2 Mbps (downlink, dedicated).
Penyelenggara IPTV harus memliki lisensi jaringan tetap lokal atau
jaringan tetap lokal paket switch dan sanggup memenuhi komitmen
pembangunan yang mendukung layanan IPTV.
Penyelenggara IPTV berkewajiban menyediakan contribution network
yang dapat digunakan untuk menyalurkan program-program dari
penyedia konten independen.
Penyelenggara IPTV harus memiliki peralatan layanan IPTV sekurang-
kurangnya “primary head end” untuk mengelola konten yang diterima
dari luar atau diproduksi sendiri, “secondary head end” untuk
mengelola dan mendistribusikan kepada pelanggan dan menyediakan
IP-STB bagi pelanggan.
Penyelenggara IPTV diharuskan sesegera mungkin menggunakan
penomoran dengan standar IPv6. Konversi ke standar IPv6
sepenuhnya tanggung jawab penyelenggara IPTV (IP Publik).
Penyelenggara IPTV harus memberitahukan alamat IP yang diberikan
kepada pelanggan dan mendaftarkannya kepada Pemerintah.
Penyelenggaraan IPTV melalui nirkabel akan diatur setelah
konvergensi UU komunikasi dan informatika ditetapkan.
I - 26
5.2. Regulasi Terkait Layanan
Layanan IPTV yang disediakan oleh penyelenggara IPTV mencakup:
Layanan penyiaran yang terdiri atas “pushed services” yaitu
siaran dari penyelenggara TV baik secara linear (sesuai jadwal
aslinya), maupun non linear (waktu/jadwal penayangan diatur
oleh pelanggan) dan “Pay per View Program”. Untuk
memberikan layanan ini penyelenggara IPTV harus memiliki izin
sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).
Layanan multimedia yang terdiri atas “pulled services” yaitu
layanan atau tayangan yang diberikan, apabila ada permintaan
dari pelanggan seperti “Video on Demand”, “Music on Demand”,
“Gaming”, “TV Web Browsing/Internet TV”. Untuk memberikan
layanan ini penyelenggara IPTV harus memiliki izin sebagai
penyelenggara Internet Service Provider (ISP).
Layanan Transaksi elektronik (“T-Commerce”) yaitu layanan
komersial perdagangan yang melibatkan transaksi keuangan
secara elektronik, Untuk ini, harus memiliki sertifikasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Layanan akses internet untuk kepentingan publik. Untuk ini,
harus memiliki izin sebagai penyelenggara Internet Service
Provider (ISP).
Layanan IP Telephony atau Voice over Broadband (VoBB).
Untuk ini, perizinan akan dibuka setelah regulasi terkait seperti:
ENUM (Electronic Numbering), Interkoneksi, dll, ditetapkan.
Penyelenggara wajib menyelenggarakan layanan penyiaran dan
layanan akses internet pada 1 (satu) tahun pertama
penyelenggaraan layanan IPTV dan berkomitmen untuk
menambah jenis layanan untuk layanan multimedia dan layanan
transaksi elektronik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
berikutnya
I - 27
5.3. Regulasi Terkait Konten
Seluruh konten yang dikelola dan disalurkan kepada pelanggan
(berlaku untuk pushed-services dan pulled-services) wajib
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
antara lain tercantum dalam UU No. 32 Thn 2002 Tentang
Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar
Program Siaran (SPS), UU No. 11 Thn 2008 Tentang Informasi
& Transaksi Elektronik, dan UU No. 40 Thn. 1999 Tentang Pers.
Untuk pushed-services, Penyelenggara IPTV harus
menyediakan kanal sekurang-kurangnya 10% diantaranya
adalah untuk program siaran dalam negeri
Untuk pulled-services, Penyelenggara IPTV harus menyediakan
konten dalam negeri sekurang-kurangnya 3% dari content
library yang dimiliki.
Penyelenggara IPTV harus memenuhi komitmen membuka
jaringan/layanannya kepada penyedia konten independen
dalam negeri. Banyaknya penyedia konten independen yang
berkontribusi di dalam penyelenggaraan layanan IPTV
sekurang-kurangnya 10% dari banyaknya penyedia konten di
dalam content library dan secara bertahap ditingkatkan menjadi
50% dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Penyelenggara IPTV harus memastikan bahwa semua penyedia
konten independen yang dinaunginya telah berijin.
5.4. Regulasi Terkait Pemisahan (“Unbundling”)
Penyelenggara IPTV berkewajiban untuk menyediakan
contribution network yang dapat dipergunakan untuk
menyalurkan program-program dari penyedia konten
independen.
I - 28
Paket layanan yang ditawarkan harus dibuat dalam beberapa
sub paket layanan, sehingga pelanggan tidak dirugikan dan
dapat memilih sub paket layanan sesuai pilihannya.
Tagihan kepada pelanggan harus dirinci sesuai dengan sub
paket layanan yang dipilih.
5.5. Regulasi Terkait Pengamanan dan Perlindungan
5.5.a. Pengamanan Jaringan
Penyelenggara IPTV wajib mematuhi Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informasi No. 26 Thn. 2007 Tentang
Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi
Berbasis Protokol Internet.
5.5.b. Pengamanan dan Perlindungan Layanan
UU No. 32/2002 tentang Penyiaran Pasal 43 mengenai hak
siar (beserta penjelasannya)
o Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak
siar.
o Dalam menayangkan acara siaran, lembaga
penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
o Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata
acara.
o Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Penjelasan:
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang
dimiliki
I - 29
lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau
acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik
hak cipta atau penciptanya.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
UU No. 32/2002 tentang Penyiaran Pasal 28 huruf b
mengenai jaminan siaran hanya diterima oleh pelanggan.
Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui
terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut :
a. Dst.
b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh
pelanggan
Penyelenggara IPTV wajib mematuhi ketentuan dalam UU
No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik
dan peraturan pelaksanaannya
Penyelenggara IPTV harus memberikan jaminan bahwa
pelanggan hanya menerima layanan sesuai dengan paket
layanan yang dibayar atau promosi yang telah disepakati.
5.5.c. Pengamanan dan Perlindungan Konten
UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 25 mengenai HAKI, yaitu:
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
disusun menjadi karya intelektual,situs internet, dan karya
intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak
Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
I - 30
5.5.d. Perlindungan Pelanggan
Penyelenggara IPTV wajib mematuhi ketentuan dalam
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
peraturan pelaksanaannya.
UU No 36 Tahun 1999 pasal 38-43 tentang kewajiban
penyelenggara telekomunikasi menjaga kerahasian nomer
dan trafik pelanggan serta pengamanannya.
UU No. 11 tahun 2008 Pasal 26 mengenai perlindungan hak
pribadi, yaitu:
1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan, penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi
seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang
yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-
Undang ini.
5.6. Regulasi Terkait Kualitas dan Perangkat
5.6.a. Regulasi Terkait Kualitas
Penyelenggara IPTV wajib menggunakan standard, sistem
peralatan, spesifikasi teknis perangkat, sesuai standard
Internasional yang berlaku.
Kualitas yang harus dijaga oleh penyelenggara adalah
kualitas jaringan (network), penerimaan (reception),
kecepatan pindah layanan (responsivess) dan pengelolaan
pelanggan (customer care). Perincian dari ketentuan ini akan
diatur dalam peraturan tersendiri.
5.6.b. Regulasi Terkait Perangkat Pengguna
I - 31
Penyelenggara IPTV menjamin penyediaan perangkat bantu
penerima IPTV (IP-STB) yang berkualitas bagi pelanggan,
sesuai standard yang digunakan.
IP-STB yang digunakan mengutamakan produksi dalam
negeri dengan TKDN sekurang-kurangnya sebesar 20% dan
secara bertahap ditingkatkan menjadi 50% dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun.
Perangkat IP-STB yang dipergunakan oleh penyelenggara
IPTV harus sudah disertifikasi oleh Depkominfo.
5.7. Regulasi Terkait Bentuk Badan Hukum Penyelenggara
Penyelenggara layanan IPTV adalah konsorsium yang
merupakan gabungan dari beberapa badan hukum.
Anggota konsorsium terdiri dari sekurang-kurangnya
beberapa badan hukum yang telah memiliki semua lisensi
yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan IPTV
Konsorsium menunjuk salah satu anggotanya sebagai ketua
konsorsium (consortium leader).
Dasar hukum pembentukan konsorsium adalah MoU antara
anggota-anggota konsorsium yang disahkan dengan akta
notaris.
5.8. Regulasi Terkait Kepemilikan dan Kontribusi pada Negara &
Masyarakat
5.8.a. Regulasi Terkait Kepemilikan Asing
Kepemilikan asing dari penyelenggaraan IPTV wajib
memenuhi Perpres 77 Thn 2007 dan perubahannya tentang
penyelenggaraan penyiaran, penyelenggaraan jaringan dan
jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan sistem elektronik
I - 32
Apabila terdapat perbedaan dalam ketentuan kepemilikan
saham asing diantaranya, maka diambil ketentuan
kepemilikan saham asing yang terkecil.
Pengertian kepemilikan asing mengikuti SE Menko Ekonomi.
5.8.b. Regulasi Terkait Kontribusi pada negara dan masyarakat
Penyelenggara IPTV memiliki kewajiban pada negara dalam
bentuk membayar PNBP terkait layanannya dan membayar
kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO).
Penyelenggara IPTV berkewajiban memberikan layanan
kepada masyarakat dalam bentuk PSA dan MCC (Must
Carry Content). MCC sekurang-kurangnya 10% berupa
program siaran lembaga penyiaran publik dan program-
program lokal pendidikan dan kebudayaan.
I - 33
Gambar 5.1. Skema Regulasi Layanan IPTV
Skema Regulasi Layanan IPTV
Conducive Business Environment
Quality of Experience & Customer Protection
Broadcasting
Services
Multi- media
Services
Carrier
Content
Internet Connection
LLiinniieerr TTVV
PPaauussee TTVV
TTiimmee SShhiifftt TTVV
PPaayy ppeerr VViieeww
IInntteerraaccttiivvee PPrroogg.. GGuuiiddee
PPeerrssoonnaall VViiddeeoo RReeccoorrddiinngg
VVooDD
MMuussiicc oonn DDeemmaanndd
HHeeaaddlliinneess NNeewwss
IInnffoorrmmaattiioonn
EEnntteerrttaaiinnmmeenntt
PPrreesseennccee SSeerrvviiccee
SSeessssiioonn MMoobbiilliittyy SSeerrvviiccee
SSuupppplleemmeennttaarryy
GGaammiinngg
On
Demand
IP
Interactive
IP Telephony
Application Services
SSCC PPrrootteeccttiioonn
TT--CCoommmmeerrccee
I - 34
Bab 6
LISENSI / IZIN IPTV
1. Lisensi penyelenggaraan IPTV (master license atau lisensi utama)
diberikan kepada ketua konsorsium yang anggota-anggotanya
telah memiliki lisensi-lisensi (sub license atau lisensi pendukung)
sebagai berikut:
1. Jaringan tetap lokal/ Jartaplok berbasis packet switch
2. Jasa ISP;
3. Jasa penyiaran berlangganan;
4. Terdaftar sebagai penyelenggara konten dan transaksi
elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Lisensi penyelenggaraan IPTV (master license atau lisensi utama)
memuat dan mengikat semua anggota konsorsium.
3. Penyelenggara IPTV harus memperoleh sertifikasi sesuai dengan
peralatan dan layanannya.
4. Penyelenggara IPTV harus lolos uji laik operasi dan telah
memenuhi komitmen pembangunan.
5. Izin Penyelenggaraan IPTV bersifat regional.
6. Penyelenggara yang disetujui untuk mendapat Izin akan dberikan
izin prinsip terlebih dahulu dan harus lolos uji laik operasi untuk
dapat diberikan izin penyelenggaraan
I - 35
Model Lisensi IPTV
Gambar 6.1. Model Lisensi IPTV
Sertifikasi
S License
S License
S License
S License
M License
Sertifikasi
Sertifikasi
I - 36
i
Perbandingan Penyelenggaraan IPTV di Negara-negara Asia No Cina Hongkong India Jepang Korea Malaysia Singapura Taiwan Thailand
1 Operator (Numbers)
-Bes TV -ICCTV
-PCCW HKBn
-MTNL -BSNL
-BBTV -KDDI -GynoTV -NTT -HikariTV -Skyperfect
-Hana TV -MegaTV -MyLoTV
-Astro -MiTV -FineTV
-Starhub -Singtel
-BigTV -YesTV
-TT&T -ADC -TrueTV
2 Launch date
2006 2003 2006,2007 2003-2006 2006-2007 Trial 2005, 2006
1995 & 2007
2004 & 2007
2006, 2007
3 Sub-scriber
1.673.000 816.000 25.000 818.000 1.550.000 NA 45.000 813.000 4000
4 Infras-tructure
-ADSL -FTTH
-DSL-based (PCCW) -Metro-Ethernet (HKBn)
-DSL-Based
-ADSL 2+ -VDSL -FTTH
-DSL -FTTH
-DSL-Based -DTH -IP over UHF
-Analog & Digital Cable -ADSL
-ADSL -DSL-based
5 Coverage Area
Nationwide (existing 9 province)
Nationwide Nationwide Nationwide Nationwide Nationwide (plan)
Nationwide Nationwide -Bangkok -ChiangMai -Phuket -Pataya
ii
No Cina Hongkong India Jepang Korea Malaysia Singapura Taiwan Thailand
6 Regulator -SARFT -MIT -Ministry of Culture
TA, BA -MIB -TRAI
-MIAC -KCC (KBC +MIC)
-MCMC -MDA -NCC -NTB Commission -MICT
7 Operators (Origin)
Broadcaster Telcos -Telcos -Cable TV
-Broadband -Telcos -DTH
-Broadband -Telcos
-DTH-satellite operator -Pay TV -Telcos
-Cable TV -Telcos
-Telcos -Digital content provider
-Telcos -Cable TV -Broadband operator
8 Content -VoD -HD optional
-Triple play -VoD,dll -Interactive Up to 150ch
-VoD,dll -Interactive Up to 100ch
-Triple play -VoD,dll -Interactive
-Triple play -VoD,dll -Interactive
-VoD -Interactive
-Triple play -VoD,dll -Interactive -HD
-Triple play -HD -VoD,dll -VAS
-VoD -Interactive
9 Res-triction
-No foreign content -No license for Telcos -No foreign investment
Free Free No terrestrial broadcast program
Foreign content max. 15%
NA Free Free Free
10 License 1 license Guideline only
Guideline only
Guideline ? Guideline ? NA Broadcast license
2 license 2 license
ii
Sumber : CASBAA Report 2009
0%
80%
60%
40%
20%
100%
2003A 2004A 2005A 2006A 2007A 2008F
Broadband household penetrations across Asia-Pacific
Korea
China
Hongkong
India
Singapore
Philippines
Japan
Vietnam
Taiwan
Thailand
Malaysia
Indonesia
iii
Sumber : CASBAA Report 2009 Sumber : CASBAA Report 2009
2.3
2005
1,064
7.1
4.1
0.1
1.3
5.8
12.6
7.5
5.7
2.1
15.4
2006 2007 1H2008
Global IPTV total subscriber growth (m)
Europe
LatAm/Canada
Asia Pacific USA / Canada
0.1
731
2005
1,064
1,132
1,064
718 401
729
87
1,650
4,131
1,673
1,551
816
781
729
168
5,718
2006 2007 1H2008
Asia Pacific IPTV total subscriber growth (000s)
China
Taiwan
Korea
Japan
Hong Kong
Others
iv
DAFTAR PUSTAKA
• Studi tentang Pengembangan Layanan IPTV, Depkominfo, 2007
• IPTV GSI, ITU
• IPTV in Asia: A Report for CASBAA Members, CASBAA, Januari 2009
• IPTV, APT-PRF Maldives, ITU
• Next Generation IPTV Services and Technologies, Driscoll, Wiley Inter
Science
