Click here to load reader

Draft Silabus Pkn

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Draft Silabus Pkn

SILABUS: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) Program Studi : Semua Program studi Kode Mata Kuliah : UMS 40981 Nama Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Jumlah SKS : 3 (tiga) Semester : 3 (Tiga) Mata Kuliah Pra Syarat :--Deskripsi Mata Kuliah : Peningkatan kualitas wawasan mengenai kepentingan publik dan kewarganegaraan serta mengerti problematika kontemporer bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di era global, sehingga para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan mampu memberikan kontribusi solusi pemecahan masalah, bukan menjadi bagian dari problem itu sendiri. Terbentuknya warganegara yang memeiliki wawasan, sikap dan perilaku yang berparadigma Pancasila, nasionalisme Indonesia yang tepat, berindentitas nasinal, memberikan konstributif bagi pembangunan bangsa dan negara dalam konsep negara bangsa Indonesia. Pemahaman akan sistem politik dan sistem pemerintahan Indonesia yang konstitusional akan mampu memberikan arti penting setiap warganegara dalam kehidupan politik dan bernegara bangsa yang konstitusional. Mata kuliah ini, juga diharapakan mampu membentuk sikap dan perilaku yang mengerti dan mengargai Hak Asasi Manusia, dalam koridor penunai hak dan kewajiban seseorang sebagai warganegara Indonesia sebagai masyarakat madani (civil society) yang demokratis. Mata Kuliah ini, juga memberikan wawasan kewilayahan negara baik historis, yuridis maupun yurisdiksi nasional Indonesia, sekaligus memberikan wawasan geopolitik dan geostrategi upaya pembangunan segala bidang, serta peran Indonesia dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan. Standar Kompetensi : Mahasiswa memiliki wawasan, sikap dan perilaku yang mampu mengimplementasikan teori, konsep dan prinsip-prinsip kehidupan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan konsitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis, berjiwa nasionalisme, cinta tanah air, cinta damai dan berkeadaban (taat: nilai, norma, dan hukum) dan keutuhan wilayah (yuridis yurisdiksi nasional), partisipatif dalam aktivitas pembangunan masyarakat bangsa dan negara bangsa sesuai geopolitik dan geostragi Indonesia, guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

Kompetensi Dasar

Indikator

Pengalaman Pembelajaran

Materi Ajar

Waktu

Alat/Bahan/Sumbe r Belajar

Penilaian

Mengidentifikasi latar belakang perlunya pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang berorientasi kepentingan kewarganegaraan dan memahami pengertian Visi dan Misi pendidikan kewarganegaraan, serta urgensi PKn dalam pengembangan kepribadian bangsa, serta mengerti Garis Besar dan Ruang Lingkup perkuliahan PKN

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan latar belakang pendidikan kewarganegaraan 2. Menjelaskan pengertian pendidikan kewarganegaraan 3. Mendiskripsi Visi dan Misi PKn dalam MPK 4. Menjelaskan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian bangsa 5. Menyebut Garis besar dan ruang lingkup perkuliahan PKn

1. Mengkaji latar belakang Pkn di Indonesia dan di beberapa negara lain 2. Mengkaji konsep dasar PKn dalam prientasi kepentingan kewarganegar aan. 3. Mengkaji Visi dan Misi PKn dalam kontek MPK PKn 4. Mendiskusika n permasalahan dan urgensi PKn dalam pengembanga n kepribadian bangsa 5. Mencatat Garis Besar dan ruang lingkup perkuliahan PKn 1. Mengkaji dan mendiskusika n Pancasila dari sudut:

1. Pengertian 150 PKn 2. PKn di Indonesia dan beberapa PKn di beberapa negara 3. Visi dan Misi PKn dalam MPK 4. Urgensi Pkn bagi pengembangan kepribadian 5. Garis Besar dan ruang lingkup MK PKn

White Board, LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab I.

Class room asses ment, Porto folio, Tes essey dala m UTS

Memahami paradigma pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat dan sebagai ideologi.

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan Pancasila sebagai system filsafat

1. PS sebagi 300 system filsafat: Ontologis PS: Hakikat ps,

White board LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan

Class room asses ment,

dengan pendekatan ontologis, ontologis, epistemologis, dan epistemologis aksiologis. dan 2. Menjelaskan dan aksiologis. membedakan Pancasila 2. Pengertian sebagai ideologi: Pandangan ideologi, ps Hidup bangsa, dasar negara sebagai 3. Menyebutkan Fungsi-fungsi ideologi, ideologi 3. Fungsi 4. Menerangkan Fungsi PS ideologi, sebagai ideologi: fungsi etis, 4. Fungsi PS hirarkhis norma hukum sebagai ideologi: fungsi etis, dan ideopolitik

sejarah, ps hirarkis pyramidal. Epistemologis PS: ps sebagai kajian keilmuan, metode. Aksiologis ps makna dan fungsi pengertian ideology 3. Fungsi ideology 4. Fungsi ps sebagai ideology, fungsi etis, ideo-politik 300

Kewarganegaraa n 2008: Bab II.

Porto folio, Tes essey dala m UTS

1. Memahami dan memiliki wawasan Negara/Negara bangsa. 2. Memahami dan memiliki wawasan serta sikap nasionalisme. 3. Memahami dan mencintai identitas nasional Indonesia

1. Menjelaskan: pengertian negara, konsepsi negara bangsa, Indonesia sebagai negara bangsa 2. Menjelaskan : pengertian nasionalisme, teori/ajaran/paham nasionalisme, menyikapi nasionalisme indonesia 3. Menjelaskan: Pengertian, Identitas nasional, interaksi faktor subyekti dan obyektif, watak identitas nasional

1. Mengkaji dan 1. Pengertian dan mendiskusika unsur Negara , n pengertian, tugas negara, konsepsi hubungannya negara dengan bangsa, warganegara, Indonesia negara bangsa, sebagai negara Indonesia sbg bangsa negara bangsa. 2. Mengkaji 2. Pengertian dan pengertian, teori. teori/ajaran, Legitimasi paham, politik menyikapi nasionlisme, nasionalisme nasionalisme: Indonesia. ethnocentrism,

White board LCD, Laptop. . Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab III.

Class room asses ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS

3. Mengkaji proses ineraksi dan akibat interaksi yang melahirkan watak /karakter identitas nasional Indonesia 1. Memahami dan memiliki wawasan tentang Sistem Politik, khususnya Indonesia 2. Memahami dan memiliki wawasan mengenai sistem perintahan, sistem pemerintahan Indonesia 3. Memahami dan memiliki wawasan mengenai sistem perintahan Daerah (otonomi Daerah) Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan : Pengertian system politik, mekenisme proses system politik, political role, politial structure, political culture, ciri-ciri system politik, arah dan sasaran dukungan sistem politik, structure dan fungsi politik. 2. Menjelaskan dan menguraikan Pengertian Pemerintah/pemerintahan dalam arti sempit dan luas, system dan proses sistem pemerintahan, khususnya menurut konstitusi Indonesia. 3. Menjelaskan,sistem perintahan daerah, kosepsi otonomi daerah. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan, struktur penda, pemilihan kepala

polycentrism, nasionalisme geopolitik. 3. Teori identitas nasional. Faktor2 serta interaksi antar faktor identitas nasional, watak identitas nasional. White board LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab IV; Muchtar Masud, Perbandingan sistem Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999; Nimatul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial review, Yogyakarta: UII Press, 2004 Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press Class room asses ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS.

1. Mengkaji dan 1. pengertian 300 mendiskusikan sistem politik, pengertian, mekanisme mekanisme proses sistem sistem politik, politik, political political role, role, political politial structure, structure, political political culture, ciri-ciri culture, cirisystem politik, ciri system arah dan politik, arah sasaran dan sasaran dukungan dukungan sistem politik, sistem politik, structure dan structure dan 2. Pengertian fungsi politik Pemerintah/pe 2. Mengkaji dan merintahan mendiskusikan dalam arti Pengertian sempit dan Pemerintah/pe luas, sistem dan merintahan proses sistem dalam arti pemerintahan, sempit dan kedudukan dan luas,sistem dan fungsi lembaga

Daerah, pembentukan kawasan khusus, pembagian urusan pusat dan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan

proses sistem negara, pemerintahan, hubungan antar kedudukan dan lembaga fungsi lembaga negara, Asas negara, Good hubungan Governance antar lembaga 3. sistem negara. perintahan 3. Mengkaji dan daerah UU no. mendiskusikan 22 th 1999 & sistem UU no. 32 th. perintahan 2004, kosepsi daerah, kosepsi otonomi otonomi daerah. Asas daerah. Asas desentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dekonsentrasi, tugas tugas perbantuan, perbantuan, struktur pemda, struktur penda, pemilihan pemilihan kepala Daerah, kepala Daerah, pembentukan pembentukan kawasan kawasan khusus, khusus, pembagian pembagian urusan pusat urusan pusat dan daerah, dan daerah, asas asas penyelenggaraa penyelenggara n pemerintahan an pemerintahan 1. Mengkaji dan mendiskusikan pengertian 1. pengertian Hak, 300 HAM, dan Kewajiban etis White board LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Class room asses

Memahami dan memiliki sikap positif mengenai Hak Asasi

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan pengertian

Manusia (HAM), dan HAM dan Rule of Law. implementasi HAM di 2. Mendiskripsikan sejarah Indonesia, serta HAM. kewajiban 3. Mendiskripsikan periodesasi menghargai HAM HAM PBB. 4. Mengklasifiksasikan macam dan sifat HAM 5. Menjelaskan HAM perspektif Indonesia menurut UUD 1945 dan regulasi lainnya

2. 3.

4.

5.

Hak, HAM, dan hukum dan dalam Kewajiban etis menghargai dan hukum HAM. dalam 2. Sejarah HAM: menghargai Ajaran Agama, HAM. Magna Charta, Mengkaji dan Pendapat mendiskusikan Filsuf, US sejarah HAM Declaration of Mengkaji dan Independence mendiskusikan 1776, periodesasi Dclaration des HAM PBB Droits de Mengkaji dan lhomme et du mendiskusikan citoyen 1789, klasifikasi HAM PBB HAM. 3. Periodesasi Mendiskusikan Ham PBB: Hak dan menyikapi Sipil dan HAM politik; Hak persepektif Ekonomi, Indonesia social, budaya; (UUD 1945 & Hak Rakyat Regulasi (people rights) lainnya) 4. Klasifikasi HAM: Derogable dan Non derogable rights; Hak asasi: negatif /liberal, aktif/ demokrasi, positif, dan sosial. 5. HAM dan wajib asasi

Pendidikan Kewarganeg araan 2008: Bab V; ICCPR 1966, ICESCR 1966, Hak Asasi Perempuan/ kovensi CEDAW 2005, konvensi Hak Anak 2005

ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS

persepektif UUD 1945 Memahami dan memiliki wawasan tentang Hak dan kewajiban Warganegara. Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat: 1. Menjelaskan Pengertian WN, asas kewarganegaraan Indonesia, asas khusus kearganegaraan. 2. Menjelaskan dan mendiskripsi hak dan kewajiban warganegara. Mengkaji dan 1. Pengertian 150 mendiskusikan: warganegara 1. Pengertian dan dan asas umum dan kewarganegara khusus an, asas umum kewarganegara kewarganegara an Indonesia an, asas khusus 2. Hak dan kewarganegara kewajiban an Indonesia Warganegara 2. Hak dan Indonesia kewajiban warga negara menurut UUD 1945: hak kesetararan dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dgn penghidupan yang layak, hak dan kewajiban dalam upaya belanegara, hak bersyarikat berkumpul dan berpendapat, hak kebebasan berkeyakinan dan beragama, hak budaya, hak atas pendidikan, hak kesejahteraan White board LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab VI; UU no. 12 Th 2006 tentang Kewarganegaran RI Class room asses ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS.

ekonomi, dan jaminan kesejahteraan sosial Memahami dan Setelah mengikuti perkuliahan memiliki wawasan mahasiswa diharapkan dapat : tentang Demokrasi dan 1. Menjelaskan pengertian dan civil society atau prinsip-prinsip demokrasi, masyarakat madani, serta nilai-nilai demokrasi serta memiliki sikap 2. Paradigma demokrasi dan prilaku demokratis Indonesia 3. Implementasi demokrasi 4. Budaya demokrasi dan civil society/mas. Madani. 5. Pendidikan demokrasi: pengerian, peran infra dan supra struktur politik 6. Memiliki sikap dan perilaku demokratis 1. Mengkaji dan mendiskusikan pengertian, prinsip-prinsip serta nilai-nilai demokrasi 2. Paradigma demokrasi 3. Implementasi demokrasi 4. Budaya demokrasi dan civil society/ masy. Madani 5. Pendidikan demokrasi: pengertian, peran infra dan supra struktur politik. 6. Mengkhayati prinsip2 dan nilai-nilai demokrasi untuk membentuk sikap dan perilaku demokratis 1. Pengertian, 300 prinsip-prinsip serta nilai-nilai demokrasi 2. Paradigma demokrasi 3. Implementasi demokrasi 4. Budaya demokrasi dan civil society/ masy. Madani 5. Pendidikan demokrasi: pengertian, peran infra dan supra struktur politik. 6. menilai kenyataan/fakta implementasi prinsip2 dan nilai-nilai demokrasi dalam praktek kehidupan dalam bentuk sikap dan perilaku demokratis atau anti demokratis White board LCD, Laptop. Film Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab VII; Nimatul Huda, Negara Hukum dan demokrasi, UII Pres, 2005 UU No. 12 Tahun 2006 Class room asses ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS.

Memahami dan memiliki wawasan tentang Kewilayahan Negara Indonesia dan hokum kewilayahan Negara Indonesia

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menerangkan dinamika perkembangan kewilayahan negara Indonesia: prolog 8 wilayah BPUPKI, Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 (sebelum amandemen) 2. Menjelaskan Konsepsi dan kelemahan hukum kewilayahan TZeMKO 1939 3. Menjelaskan Konsepsi dan keuntungan kewilayahan berdasarkan deklarasi Djuanda 1957 dan UU no 4/PRP/1960 asas negara kepulauan. 4. Konsepsi ZEE Indonesia 200 mil 5. Menjelaskan dan menujukkan perbedaan ketentuahn hukum: yuridis Indonesia, yurisdiksi nasional 6.

Mengkaji dan mendiskusikan: 1. Dinamika perkembangan kewilayahan negara Indonesia: prolog 8 wilayah BPUPKI, Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 (sebelum amandemen) 2. Konsepsi hukum kewilayahan TZeMKO 1939 3. Konsepsi kewilayahan berdasarkan deklarasi Djuanda 1957 dan UU no 4/PRP/1960 asas negara kepulauan. 4. Konsepsi ZEE Indonesia 200 mil

1. Dinamika perkembangan kewilayahan negara Indonesia: prolog 8 wilayah BPUPKI, Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 (sebelum amandemen) 2. Konsepsi hukum kewilayahan TZeMKO 1939, kelemahan dan manfaatnya 3. Konsepsi dan keuntungan kewilayahan berdasarkan deklarasi Djuanda 1957 dan UU no 4/PRP/1960 asas negara kepulauan. 4. Konsepsi ZEE Indonesia 200 mil, UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona konomi Eksklusif

150

White board LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab VIII ; Peta Wilayah dan peta landas kontinen Indonesia;

Class room asses ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS

Indonesia, dan UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nation Convension on the Law of the Sea. 5. Ketentuan Yuridis kewilayahan Indonesia dan Yurisdiksi nasional Memahami dan memiliki wawasan tentang Geopolitik dan geostrategi Indonesia, dan Implementasinya pada pembangunan nasional serta hubungan internasional dalam rangkan peran Indonesia bagi upaya perdamaian dunia. Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian dan latar belakang geopoltik dan geostrategi Indonesia 2. Menguraikan aplikasi geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan nasional 3. Menganalisa geopolstra dalam konteks hubungan internasional 4. Mengkreasikan peran geopolstra Indonesia bagi upaya perdamaian dunia. Mengkaji dan mendiskusikan: 1. Pengertian dan latar belakang geopoltik dan geostrategi Indonesia 2. Aplikasi geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan nasional 3. Geopolstra dalam konteks hubungan internasional. 4. Kemungkinan peran geopolstra 1. Pengertian dan latar belakang geopoltik dan geostrategi Indonesia 2. Aplikasi geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan nasional 3. Geopolstra dalam konteks hubungan internasional. 4. Kemungkinan peran geopolstra Indonesia bagi upaya 150 White board, LCD & Screen, Leptop; Sumber: buku oleh Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab IX; Peta Wilayah dan peta landas kontinen Indonesia;. Porto folio dan tes essay serta tes obye ktif.

Indonesia bagi upaya perdamaian dunia

perdamaian dunia