Draft input untuk RPJMN 2015-2019 UN-HABITAT & Kementerian PPN/Bappenas_201414

Draft Input untuk RPJMN 2015-2019

Kebijakan Pengaturan Tanah Adat

Draft Input untuk RPJMN 2015-2019 - Kebijakan Pengaturan Tanah Adat

1

1 Latar Belakang Adanya panduan mengenai prosedur penetapan masyarakat hukum adat atau ulayat saat ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Di satu sisi, kiranya tak terhitung lagi jumlah tuntutan masyarakat adat untuk diakui keberadaan tanah mereka, yang mana hal itu umumnya diikuti dengan konflik yang kerap diwarnai tindak kekerasan. Di sisi lain, kendati konstitusi maupun undang-undang sejatinya telah memberikan jaminan atas pengakuan, ada urgensi untuk memperbaiki dan menyegarkan panduan teknis terkait prosedur identifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat atau ulayat.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat memang telah memberikan panduan mengenai definisi hak ulayat masyarakat hukum adat, syarat pengakuan hak adat/ulayat, pengecualian pengakuan hak adat/ulayat hingga penentuan keberadaan hak ulayat. Tetapi, faktanya, peraturan menteri tersebut yang ditetapkan dalam situasi politik reformasi sebagai respon terhadap berbagai tuntutan masyarakat saat itu, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Setelah 14 tahun berlalu, penggantian atau perubahan atas materi muatan peraturan menteri tersebut penting untuk dilakukan agar peraturan menteri tersebut dapat dilaksanakan dan semakin relevan dengan perkembangan zaman.

Baik Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah meletakkan tanggung jawab penentuan hak adat (termasuk tanah adat) dan desa adat kepada pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Namun dalam perkembangannya, masih sangat sedikit kelompok etnik masyarakat adat yang secara resmi telah dilindungi oleh peraturan daerah. Data Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas menunjukkan fakta-fakta berikut (Bappenas, 2014):

Dari 365 Kelompok Etnik Masyarakat Adat yang secara resmi diakui oleh Direktorat Jenderat Komunitan Adat Terpencil, Kementerian Sosial, baru 11 kelompok adat yang ditetapkan dalam perda terkait tanah adat/ulayat. Dari 11 kelompok adat tersebut, hanya 1 yang dapat dilanjutkan dengan proses penetapan di BPN. Di lain pihak tuntutan untuk penetapan tanah adat/ulayat semakin meningkat.

Masalah lain yang muncul adalah adanya kecenderungan bahwa peraturan daerah yang ada ternyata belum sepenuhnya diorientasikan untuk melindungi keberlanjutan tanah adat dan menjamin adanya fungsi-fungsi sosial tanah adat. Misalnya, ada suatu peraturan daerah yang substansinya justru lebih berpihak pada investor daripada masyarkat adat sendiri.


2

2 Lingkup dan Tujuan Input Bertolak dari persoalan tersebut, Bappenas menyatakan perlunya pengkajian mengenai agenda jangka panjang dan jangka pendek didalam memberi pengakuan atas hak-hak adat/ulayat. Agenda jangka panjang ini mencandra masalah rekognisi atas adat untuk rentang waktu yang jauh ke depan, semisal, menyediakan jaminan penghormatan dan pengakuan hukum yang lebih mantap di level undang-undang atau peraturan pemerintah. Termasuk juga sebagai agenda jangka panjang adalah penyediaan kerangka regulasi yang responsif terhadap perkembangan masyarakat hukum adat, termasuk regulasi dalam hal ini adalah peralihan bentuk dari desa adat ke desa atau kelurahan, maupun sebaliknya. UU No.6 Tahun 2014, misalnya, juga telah mengatur ketentuan-ketentuan terkait perubahan dari desa adat menjadi desa pemerintah, bahkan kelurahan.

Sementara, agenda jangka pendek mencakup upaya-upaya untuk memberikan panduan teknis tentang penetapan tanah adat agar masyarakat adat maupun pemangku kepentingan yang terkait akan melindungi masyarakat adat terutama berkaitan dengan penguasaan tanahnya agar tidak disalahgunakan. Agenda jangka pendek salah satunya diilhami oleh keinginan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di NTT. Panduan teknis penyusunan perda penentuan tanah ulayat yang komprehensif dan sensitif terhadap konteks lokal mutlak tersedia agar pemerintah daerah memiliki pegangan yang mantab. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat adat.

3 Agenda Jangka Pendek A. Mekanisme Umum Penyusunan Perda Tanah Ulayat

1. Pembentukan tim independen identifikasi masyarakat hukum adat oleh Pemerintah kabupaten lokasi bersangkutan, pakar hukum adat, masyarakat hukum adat, LSM, dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Tim ini yang akan melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan langkah-langkah detail seperti di bawah ini (Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999)

2. Pelaksanaan identifikasi dengan langkah-langkah detil berikut dilakukan dengan memperhatikan kekhususan pada masyarakat adat yang sangat terpencil dan nomaden seperti yang ada di Papua dan Papua Barat serta daerah lainnya


3

Gambar 1 Mekanisme Umum

Penyusunan Perda dan Penetapan Tanah Ulayat

B. Langkah Detail :

1. Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 telah ditentukan bahwa untuk pra identifikasi masih adanya masyarakat hukum adat:

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999. Hak ulayat dipandang masih ada apabila memenuhi syarat:

a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukm adatnya sebgai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

MULAI

Penyusunan Perda tentang Tanah Adat/Ulayat Eksistensi Masyarakat

Hukum Adat Pranata Hukum Adat Wilayah Adat

Identifikasi

Penetapan Tanah Ulayat oleh BPN

AKHIR


4

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

2. Dalam melakukan penelitian tersebut, harus memperhatikan:

(i) Eksistensi Masyarakat Adat dan Organisasi Lembaga Adat a. Identifikasi bukan hanya jumlah masyarakat adat tetapi juga identifikasi atas

eksistensi identitas yang diklaim sebagai komunitas. b. Identiffikasi tetua dan kelembagaan adat. c. Mengecek genealogis. Hal itu bisa dilakukan dengan sensus adat dan sebaiknya

dilakukan secara reguler, sebagai contoh di Kabupaten Malinau ada badan (SKPD) yang menangani masyarakat adat.

d. Dari hasil identifikasi di atas, proses selanjutnya melakukan uji silang untuk mengecek validitas informasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kebenaran apakah masyarakat adat tersebut masih ada, tatanan masih berlaku termasuk tetua adat asli atau bukan. Sebaiknya dalam melakukan identifikasi, dengan mengambil unit adat yang kecil-kecil.

(ii) Eksistensi Peraturan Lembaga Adat yang efektif masih dianut

Untuk mengetahui masih adanya lembaga adat, perlu diperhatikan :

a. Identifikasi masih adanya pokok-pokok pengaturan hukum adat. b. Adanya aspek yang secara generik ada dalam hukum adat:

1. hubungan manusia dengan alam, 2. hubungan sesama manusia. Kalau salah satu aspek tidak ada, pranatanya berarti tidak ada.

c. Melakukan identifikasi jumlah anggota masyarakat hukum adat dan pemakai hukum adat harus sama. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana tatanan hukum adat masih berlaku sebagai tatanan dan digunakan oleh suatu masyarakat adat.

(iii) Batas wilayah

Identifikasi wilayah sangat diperlukan untuk mengetahui apakah tanah yang dikuasai oleh suatu masyarakat adat masih ada. Identifikasi batas wilayah ini sangat penting guna mengetahui batas-batas wilayah yang berbatasan dengan masyarakat adat tersebut, yang mana itu ditujukan untuk menghindari terjadinya sengketa batas wilayah penguasaan tanah. Identifikasi batas wilayah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi wilayah-wilayah berbatas. Proses identifikasi batas sebagai berikut:


5

1. Suku/komunitas adat yang mampu mengenali tetangga komunitasnya, harus membangun negosiasi dengan komunitas tetangganya untuk mengenali dan memutuskan batas;

2. Pemda, kantor pertanahan, unsur BIG, Kemendagri, dan pihak terkait lainnya melakukan verifikasi bersama untuk batas tentatif. Kalau tidak mampu merumuskan batas, berarti tanah tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai tanah adat.

b. Tim verifikasi batas dilakukan: Pemda lokasi tanah (bisa 1 atau lebih tergantung lokasi tanah tersebut), pihak yang berbatasan, pihak adat, kemendagri, BPN, BIG.

c. Bila terjadi bencana alam yang berpengaruh terhadap perubahan luas dan batas wilayah, maka komunitas adat tidak bisa meminta atau menggugat luasan tanah yang sama seperti sebelum bencana.

(iv) Hubungan masyarakat adat dengan pihak lain (subyek perbuatan hukum)

a. Dalam peraturan daerah harus diatur mengenai kewenangan masyarakat adat dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain: (i) ketentuan hukum adat yang umumnya bersifat lisan harus dinyatakan dengan tegas dalam bentuk tertulis sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi para pihak; (ii) siapa yang diberi kedudukan sebagai wakil atau representasi dari masyarakat hukum adat dalam melakukan perbuatan hukum harus dinyatakan dengan spesifik dalam perda. Misalnya, jabatan tertentu dari dewan adat.

b. Apabila suatu masyarakat hukum adat telah menentukan dalam hukum adatnya bahwa mereka diwakili oleh dewan atau pimpinan mereka, maka harus ditegaskan bahwa hanya dewan atau pimpinan tersebutlah yang dapat mewakili masyarakat hukum adat itu dalam melakukan perbuatan hukum. Konsekuensinya, apabila ada pihak lain di luar masyarakat hukum dan/atau lembaga adat, termasuk unsur-unsur pemerintah daerah, yang akan mewakili masyarakat hukum adat tersebut, maka yang bersangkutan tidak mempunyai alas hak (legal standing) dan perbuatannya dianggap tidak pernah ada dan batal demi hukum.

(v) Proses suksesi dan pembuatan kebijakan di lembaga adat.

a. Setiap masyarakat hukum adat yang masih ada biasanya sudah memiliki aturan suksesi dan pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Semua itu diserahkan ke aturan internal adat masyarakat hukum adat tersebut.

b. Agar materi muatan peraturan daerah tidak terlalu detail dan memuat ketentuan yang begitu banyak, hal-hal yang terkait internal adat pengaturannya dapat didelegasikan dalam peraturan desa. Meskipun demikian, dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai masyarakat


6

hukum adat tetap harus menentukan bahwa keputusan adat yang bersifat strategis wajib mendapatkan persetujuan dari dewan adat. Hal ini perlu agar keputusan yang sifatnya strategis tidak bisa diubah semaunya oleh ketua adat baru. Selain itu, juga harus ditentukan dalam peraturan daerah tersebut bahwa seluruh perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh ketua atau pengurus adat sebelumnya tetap berlaku mengikat sampai dengan selesainya perbuatan hukum tersebut. Tujuannya, agar ada kepastian hukum bahwa kebijakan adat di periode kepala adat tertentu tidak diabaikan atau di-by pass oleh kepala adat baru. Terutama terkait dengan hak dan kewajiban komunitas adat terhadap pihak ketiga.

c. Ketika terjadi sengketa di internal adat, dan penyelesaiannya dilakukan di luar hukum adat, maka ada dua cara pandang yang harus diperhatikan. Pertama, eksistensi suatu masyarakat adat penting untuk dievaluasi, mengapa persoalan tidak diselesaikan oleh hukum/peradilan adat. Kedua, jika eksistensi tatanan/aturan adat masih ada, maka yang dikenai sanksi adalah individu bersangkutan yang menggunakan institusi selain adat; dan itu diserahkan oleh proses internal adat.

d. Kalau suatu masalah di masyarakat adat sudah diproses oleh hukum adat, maka proses hukum negara tidak turut campur, namun hal ini hanya terkait masalah adat dan keperdataan; bukan tindak pidana.

(vi) Lintas waktu dan perubahan - Evaluasi terhadap keberlakuan hukum adat dapat dilakukan melalui suatu

sensus adat. Sensus ini mengecek jumlah anggota komunitas adat dan sejauh mana hukum adat eksis sebagai tatanan. Rumusan input ini mengusulkan agar item-item dalam sensus adat menjadi bagian dari sensus reguler BPS. Sensus ini penting sebab bisa saja suatu desa adat suatu waktu bisa juga berubah menjadi desa negara. Sensus serupa juga pernah dilakukan untuk sensus lahan. Periode untuk verifikasi melalui sensus bisa mengikuti periode aturan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW yang 20 tahun. Hal ini erat kaitannya dengan isu tanah sehingga dalam RTRW tersebut mengatur pula peruntukkan hutan adat, dan lain-lain.

3. Penyusunan Peraturan daerah

Dalam penyusunan Perda perlu adanya pengaturan mengenai:

a. Hubungan masyarakat adat dengan pihak lain, misalnya adanya pihak lain yang akan menggunakan sebagian tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tersebut dengan melalui kontrak kerja sama yang disepakati melalui kontrak atau bentuk kesepakatan lainnya yang memenuhi perikatan hukum, dengan menyebutkan jangka waktu penggunaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.


7

b. Pengaturan mengenaI adanya perubahan masyarakat adat tersebut, misalnya karena tanah masyarakat tersebut hilang karena bencana atau ternyata banyak masyarakat adat tersebut yang eksodus sehingga masyarakat adat di lokasi tersebut maupun tatanan peraturan sudah tidak dipergunakan maka peraturan daerah yang mengatur adanya masyarakat hukum adat tersebut harus ditinjau kembali.

c. Dalam Peraturan daerah juga perlu diatur adanya suksesi pimpinan adat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum, walaupun terjadi penggantian tetua adat, perikatan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya harus tetap dipatuhi sampai dengan berakhirnya perikatan atau perbuatan hukum tersebut.

d. Pengaturan proses dan mekanisme penggantian pimpinan adat (Ketentuan lintas waktu periode pimpinan adat)

e. Pengaturan mengenai ketentuan proses dan mekanisme pembuatan kebijakan internal adat.

f. Kondisi perubahan wilayah tanah adat yang disebabkan olehadanya kerjasama dengan pihak lain atau karena bencana alam.

4. Permohonan Pendaftaran tanah Adat ke Kantor Pertanahan setempat dengan ketentuan:

a. Setelah terbit peraturan mengenai pengakuan adanya masyarakat hukum adat, perlu segera ditindaklanjuti dengan permohonan pendaftaran tanah adat ke Kantor Pertanahan setempat. Permohonan dilampiri dengan hasil sensus, hasil identifikasi mengenai aturan yang digunakan oleh masyarakat hukum adat tersebut serta lampiran mengenai batas tentatif.

b. Pengukuran batas wilayah dilakukan oleh Kantor Pertanahan (atau pihak lain yang mempunyai kapasitas dalam melaksakan pengukuran), misalnya Surveyor berlisensi.

c. Setelah dilakukan pengukuran batas dan tidak ada keberatan dari pihak yang berbatasan, dilakukan pengumuman di Kantor Pertanahan atau Pemerintah Daerah lokasi tanah tersebut selama 60 hari. Pengumuman dilengkapi dengan peta dan lampiran yang berkaitan dengan masyarakat adat tersebut.

d. Apabila selama waktu masa pengumuman tidak ada sanggahan dari pihak lain, penetapan batas wilayah adat dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan.

e. Ditetapkan melalui pendaftaran pada daftar tanah dan dicantumkan pada Peta Pendaftaran sebagai tanah adat.


8

C. Bagan Flowchart Detail

Penyusunan Perda dengan memuat pengaturan sbb:

Hubungan masyarakat adat dengan pihak lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum

Kondisi-kondisi bila terjadi perubahan dalam masyarakat adat (ketentuan lintas waktu periode pimpinan adat) dilakukan evaluasi dalam kurun waktu 20 tahun

Suksesi pimpinan adat (ketua adat baru terikat pada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh ketua adat sebelumnya)

Kondisi perubahan wilayah tanah adat: Kerjasama dengan [ihak lain Bencana alam, apabila tanahnya hilang maka

masyarakat adat di lokasi tersebut hilang

Dilengkapi dengan Lampiran Peta Wilayah Adat dengan Batas-batas wilayah dan hasil identifikasi

PERDA

Permohonan Pendaftaran Tanah Adat

Pengukuran Oleh BPN

Publikasi Batas Tentatif selama 60 Hari

Penetapan Tanah Adat/Ulayat;

Daftar Tanah Adat/Ulayat

END

BPN

Bahan Naskah Akademik Perda

Jumlah dan identitas

Pimpinan/Kepala adat

Identitas Hukum Adat

Pokok-pokok Pengaturan

Kewengana, tugas dan fungsi lembaga adat

START

Identifikasi Unit Masyarakat Adat Terkecil

Identifikasi Jumlah Masyarakat Adat

Identifikasi identitas Anggota masyarakat adat (melalui pengisian formulir-verifikasi melalui foto-diumumkan)

Identifikasi pimpinan/Kepala Adat

Identifikasi pokok-pokok pengaturan (minimal 2; manusia-alam; manusia;manusia)

Identifikasi kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat


9

4 Agenda Jangka Panjang Latar belakang

Maraknya kasus tanah adat yang setelah diakui statusnya sebagai tanah ulayat/adat lalu dijualbelikan sehingga menggangu fungsi sosialnya sehingga perlu ada pengaturan tentang lingkup penggunaan tanah adat. Misalnya, melalui rencana tata ruang dan tata wilayah, kawasan tanah adat dibatasi peruntukannya untuk aktivitas ekonomi pertanian/perkebunan dan non-tambang. NiIlai lebih pengaturan yang mencakup bagaimana hak digunakan memang lebih menjamin bahwa fungsi-fungsi sosial tanah adat akan berlanjut. Kasus di NTT, proses okomama di tahun 1960an itu didasari oleh kesepakatan bahwa tanah yang dilepas dari adat akan diperuntukan sebagai fasilitas umum. Belakangan, pemerintah daerah tersebut mengubah fungsi lahan tersebut. Akibatnya, muncul protes dari komunitas adat yang bersangkutan.

Tetapi, di lain pihak, pemberian hak seharusnya tidak dibarengi dengan pemberian pembatasan sebab hal itu bertentangan dengan filsafat otonomi. Adat seharusnya justru harus diberi ruang untuk mengatur, mengurus, dan menguasai tanah adat. Termasuk, jika suatu masa dan situasi suatu masyarakat adat ingin membubarkan diri, negara perlu menyediakan escape clause. Artinya, dengan asumsi bahwa adat itu dinamis dan suatu ketika sangat mungkin terintegrasi dengan sistem negara, maka perlu ada mekanisme atau aturan ketika adat suatu saat memutuskan untuk mengakhiri rezim pengaturan tanah adat.

Selain itu, dalam pengaturan pemanfaatan tanah adat hendaknya tidak boleh dilakukan penjualan atas sebagian atau seluruh tanah adat. Titik beratnya lebih pada ke penggunaan tanah ke pihak lain dengan cara berbeda. Intinya, kalau dilepaskan total, yang terjadi kemudian pemanfaatannya merugikan komunitas adat. Yang ditegaskan lagi, pengaturan tersebut lebih ke penggunaan/pemanfaatan untuk masyarakat adat itu sendiri.

Dalam pengaturan tersebut termasuk juga hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan pendanaan. Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999dan UU No.6 Tahun 2014 mengamanatkan daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penentuan tanah adat--sebagai bagian dari desa adat. Untuk melaksanakan fungsi ini, selain kerangka regulasi yang komprehensif dan jelas di level nasional, juga diperlukan desain kelembagaan yang kokoh di daerah. Sejauh ini, kiranya belum banyak daerah yang memiliki komunitas hukum adat yang secara afirmatif memiliki SKPD yang khusus mengurus capacity building bagi masyarakat adat. Jika di level kabupaten desain kelembagaan belum baik, maka sejatinya desain kelembagaan terutama hubungan antar kementerian atau lembaga negara yang terkait dengan tanah adat juga perlu dimantapkan agar terjadi sinergi peran dan koherensi kebijakan.

Ditambah lagi, dari sisi pendanaan, peran-peran daerah dalam identifikasi dan penetapan suatu kawasan atau tanah atau desa sebagai entitas adat juga membutuhkan dukungan biaya.


10

Agenda jangka panjang adalah bagaimana membingkai tanah adat dalam pengaturan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fakta yang terjadi, ketika peraturan di level implementasi belum jelas mengatur relasi adat dan hukum NKRI, pemerintah tidak bisa melaksanakan program di tanah adat kendati hal itu untuk kemanfaatan publik. Oleh karenanya, diperlukan suatu rumusan bagaimana agar di satu sisi pengakuan negara bisa melindungi tanah adat, namun di sisi lain, pengakuan tersebut tidak bertentangan atau menghambat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional.

Guna mencapai tujuan tersebut, telah banyak kasus di dunia yang bisa dijadikan rujukan. Namun, untuk memfasilitasi inovasi-inovasi tersebut, dibutuhkan perubahan di level kerangka hukum. Misalnya, di UUPA, ada ruang untuk menggunakan tanah melalui hak pakai dan hak guna tanpa mengubah status kepemilikan. Agar hal itu terjadi, diperlukan suatu pengaturan baru, misalnya melalui Addendum Undang-undang Pokok Agraria yang menentukan bahwa hak pakai dapat diberlakukan untuk masyarakat hukum adat atau disebut sebagai Hak Adat.

Suatu modifikasi seperti ini bukanlah tanpa rujukan pengalaman. Keluarnya PP 24/1997 yang menerbitkan jenis hak baru yaitu hak pengelolaan, dalam UUPA tidak disebut adanya hak pengelolaan. Belajar dari hal ini, ke depan, menjadi penting untuk memberi dasar hukum berupa klausul hak untuk adat di level undang-undang agar regulasi turunannya punya pijakan yang kuat.

5 Rekomendasi

1. Perlu ada pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah menjalankan perannya untuk dapat menyusun perda yang operasional

2. Perlu ada pengembangan kapasitas bagi komunitas masyarakat adat, agar mampu memahami peraturan untuk melakukan negosiasi dengan pihak lain dan mendokumentasikan aturan dan tatanan yang masih berlaku


11

Peserta diskusi: 1. Oswar Mungkasa, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas 2. Uke M. Hussein, Kasubdit Pertanahan, Bappenas 3. Kemal Taruc, UN-Habitat Programme Manager 4. Winston Rondo, Direktur CIS Timor 5. Silvia Fanggidae, Direktur PIKUL 6. Torry Kuswardono, Deputi Direktur PIKUL 7. Erna Herryani, National Land Consultant UN-Habitat 8. Krisdyatmiko, Direktur IRE 9. Rosarius Naingalis, Staf UN-Habitat 10. Zainal Anwar, Manajer Program IRE 11. Ashari Cahyo Edi, Manajer Program IRE 12. Lusia Nini Purwajati, Staf UN-Habitat 13. Rizaldi, Staf UN-Habitat 14. Raffli Noor, Staf Bappenas 15. Gita Nurrahmi, Staf Bappenas 16. Idham Khalik, Staf Bappenas 17. Hadian Idhar, Staf Bappenas 18. Dea Chintantya, Staf Bappenas

Penulis: Erna Herryani Ashari Cahyo Edi Kemal Taruc Editor: Andi Sandi Antonius

Documents

Draft input untuk RPJMN 2015-2019 UN-HABITAT & Kementerian PPN/Bappenas_201414