DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN 2020dpmptsp.sragenkab.go.id/wp-content/uploads/RTP-SPIP_2020A.pdf · unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian,

i RTP SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

2020

ii RTP SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

(RTP)

PENERAPAN SPIP TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU

KABUPATEN SRAGEN


2020

iii RTP SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat

menyelesaikan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Sragen.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya

Pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan

menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko,

yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan

penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk

mengendalikan reisiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu pada lima

unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian

resiko, kegiatan pengendalian, komunikais dan informasi dan

pemantauan/monitoring. Diperlukan komitmen dari semua pihak

untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan RTP


Kabupaten Sragen. Kami berharap agar RTP ini bermanfaat dan

memiliki kontribusi nyata bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Demikian Rencana Tindak Pengendalian ini kami susun semoga

dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.

Sragen, Mei 2020

iv RTP SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................. i

KATA PENGANTAR ................................................................................ ii

DAFTAR ISI ........................................................................................... iii

BAB I GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan .................................................................. 1

1. Latar Belakang ........................................................ 1

2. Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen ................... 2

3. Dasar Hukum ....................................................... 4

4. Maksud dan Tujuan ........................................... 5

5. Ruang Lingkup ..................................................... 6

6. Manfaat ............................................................. 6

B. Sekilas tentang SPIP ................................................... 6

1. Pengertian ................................................... 6

2. Tujuan SPIP ............................................................ 7

3. Unsur-unsur SPIP ....................................................... 7

4. Pernyataan Tanggung Jawab ...................................... 11

BAB II URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP ................................................................. 13

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan ...... 14

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik 14

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini ....................... 15

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian ................. 15

C. Resiko dan Kegiatan Pengendalian DPMPTSP Kabupaten

Sragen.. ………………………………………………………………… 19

1. Penilaian Resiko .......................................................... 19

D. Informasi dan Komunikasi .................................................. 24

E. Pemantauan dan Evaluasi ................................................... 26

BAB III PENUTUP .............................................................................. 30

LAMPIRAN

1 RTP SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota wajib melakukan pengendalian penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;

2. keandalan pelaporan keuangan;

3. pengamanan aset negara; dan

4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi

instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang

pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan

pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan

bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga

diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

yang mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk


menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen menyusun Rencana

Tindak Pengendalian sebagai acuan bagi para penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat

memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian tahun 2019 ini

diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan

organisasi, penyelenggaraan urusan penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu dan didukung pengendalian intern

yang memadai.

2. Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen

berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87

Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Sragen, yaitu;

1) Kepala Dinas;

2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri atas :

a) Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan,

b) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian,

c) Sub. Bagian Keuangan

3) Bidang Penanaman Modal, yang terdiri atas :

a) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal,

b) Seksi Pengembangan Penanaman Modal,

c) Seksi Pengendalian Penanaman Modal,

4) Bidang Informasi, Pengawasan dan Pengaduan yang terdiri

atas :

a) Seksi Informasi dan Pengolahan Data,

b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan,

c) Seksi Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat,


5) Bidang Perizinan Tertentu dan Kesehatan, yang terdiri atas :

a) Seksi Perizinan Prinsip dan Lingkungan,

b) Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang,

c) Seksi Perizinan Kesehatan,

6) Bidang Perizinan Jasa Usaha, yang terdiri atas :

a) Seksi Perizinan Perindustrian, Perdagangan dan Reklame

b) Seksi Perizinan Perhubungan, Pariwisata dan Pertanian,

c) Seksi Perizinan Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa

Konstruksi

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 102

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja


(DPMPTSP) Kabupaten Sragen, DPMPTSP Kabupaten Sragen

mempunyai tugas pokok membantu Bupati pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas,

DPMPTSP Kabupaten Sragen menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

1) perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3) pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan

6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


c. Visi dan Misi

Visi DPMPTSP Kabupaten Sragen pada dasarnya mendukung

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :

“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang

Sejahtera dan Bermartabat “.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dan untuk

mendukung misi Bupati terpilih, yaitu ;

1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable,

melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif,

aspiratif, partisipatif dan transparan.

2) Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan

berkualitas untuk mempercepat capaian aspekaspek

pembangunan.

3) Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui

optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta

memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan

koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.

4) Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk

meningkatkan daya saing daerah;

5) Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam

berbagai aspek kehidupan;

3. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

c. Peraturan Daerah Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Sragen;


d. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;

e. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

f. Peraturan Daerah Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf

Ahli Kabupaten Sragen;

g. Peraturan Bupati Sragen Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;

h. Peraturan Bupati Sragen Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Pengendalian Resiko;

4. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang

berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur

organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian

yang ada/ terpasang, perbaikan yang masih diperlukan serta

pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas

pelaksanaan tugas pokok DPMPTSP Kabupaten Sragen, sehingga

diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan

DPMPTSP Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan

acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan DPMPTSP

Kabupaten Sragen dalam rangka membangun pengendalian yang

diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/ atau

mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan DPMPTSP Kabupaten

Sragen.


5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas

kegiatan‐kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan di DPMPTSP Kabupaten Sragen. Pelaksanaan

rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran

pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di

lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen. Realisasi atas rencana

tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2020.

6. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk

menjadi landasan/dasar dalam hal:

a) Pengembangan SPIP secara menyeluruh;

b) Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;

c) Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran

perkembangan/ progres penyelenggaraan SPIP.

B. Sekilas tentang SPIP

1. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI)

didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang

pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi

standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.


Definisi SPI dan SPIP di atas, sebagai suatu mekanisme

pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai

serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan

dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan

organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat

diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/

daerah yang diamanatkan kepada DPMPTSP Kabupaaten Sragen

menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati

ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif

keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud

dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan

efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan

tersebut, dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang‐undangan.

3. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian

intern sebagai berikut yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan

diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi

efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap

organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian

yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat

terimplementasi secara efektif. Lingkungan pengendalian yang

baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan

pengendalian intern di lingkungan organisasi.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat

mendorong tercapainya pengendilan intern yang efektif, perlu


dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan

sistem pengendalian intern, yaitu:

1) Penegakan integritas dan nilai etika;

2) Komitmen terhadap kompetensi;

3) Kepemimpinan yang kondusif;

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan;

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia;

7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang

efektif;

8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah

terkait.

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap

kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas

identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan

mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi

serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang

telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu

dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan

analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan

tujuan untuk:

1) mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial,

baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan

faktor eksternal;


2) memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level

keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar

dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga

tahap kegiatan, yang terdiri atas:

1) Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang

mengarahkan organisasi dalam menjalankan ativitasnya.

Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat

dicapai, realistis, dan terikat waktu;

2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran

peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan

aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi

risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi

penyebab terjadinya peristiwa risiko;

3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan

munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan

terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila

peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta

menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi

hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk

mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan

dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi

risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi

ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan

mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan dalam dua

kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang

bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang

dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa


risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation

merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk

mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu

peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan

pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil

kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan

pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan

memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas

dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh

jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan

dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses

identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat,

agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara

efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan

menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak

langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan

komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan

komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan

komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang

terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta

berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan

aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas

mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pemantauan

pengendalian intern pada dasarnya dilaksanakan untuk


memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan

sebagaimana yang diharapkandan perbaikan-perbaikan yang

diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan

kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian

atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta

menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas

sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga

jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan,

Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka

seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi

dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya

kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan

organisasi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan

bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan

berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan

akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun

bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut

membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem

pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara

memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern

yang ada, DPMPTSP Kabupaten Sragen memandang perlu

menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari

identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantauan


penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas

efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk

mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan

mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi

atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauhmana

pengendalian telah dijalankan.


BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan. Dalam kaitan dengan pengendalian intern

tersebut, Bupati Sragen telah menerbitkan Peraturan Bupati Sragen

Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Sragen yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada

seluruh kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sragen. Untuk

mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di DPMPTSP

Kabupaten Sragen, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor

700/303/29/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DPMPTSP Kabupaten Sragen

yang memiliki mandat tugas umum untuk melaksanakan proses

pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Satuan

Tugas Penyelenggaraan SPIP melakukan kegiatan evaluasi atas

efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah

atau kekurangan pengendalian yang ada/ terpasang serta merancang

rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik.

Selanjutnya dilakukan pembahasan materi tentang:

1. Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis

penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan

pendekatan Control Environment Evaluation;


2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan

gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan

untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama DPMPTSP

Kabupaten Sragen.

Hasil pembahasan tersebut, dijadikan sebagai landasan awal untuk

melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern.

Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan action plan yang

terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;

2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan

kegiatan utama organisasi.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari

unsur‐unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur

lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat

signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan SPIP. Lingkungan

pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/

kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara

umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk

menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong

terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di

lingkungan DPMPTSP. Secara khusus, pembangunan lingkungan

pengendalian di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen

bertujuan untuk:

a. Tegaknya integritas dan nilai‐nilai etika;

b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;

d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan;

e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

yang tepat;


f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber

daya manusia;

g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang

berperan efektif; dan

h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja

terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di

lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2020, diperoleh

gambaran sebagai berikut:

No Sub Unsur Kondisi (*)

1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika Cukup Memadai

2 Komitmen terhadap Kompetensi Cukup Memadai

3 Kepemimpinan yang Kondusif Cukup Memadai

4 Struktur Organisasi yang Sesuai dengan

Kebutuhan

Cukup Memadai

5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung

Jawab yang Tepat

Cukup Memadai

6 Kebijakan Pengembangan SDM Cukup Memadai

7 Pengawasan Internal yang Efektif Cukup Memadai

8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi

Pemerintah

Cukup Memadai

(*) diambil dari kuesioner CEE dan ELP 2

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling

penting dalam penerapan pengendalian intern. Lingkungan

Pengendalian yang memadai diharapkan mampu mendorong

terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif

dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan

menjadi modal utama guna mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian

dengan pendekatan Control Environment Evaluation (CEE),

menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian

yang perlu segera diperbaiki, yaitu: (diambil dari kuesioner CEE 2)

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

1) Pentingnya integritas dan nilai-nilai etika

dikomunikasikan dan ditekankan berulangkali kepada

semua pegawai secara tepat pada organisasi

Perwujudan integritas bisa dilakukan dengan banyak cara,

salah satunya dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab

dan dapat dipercaya serta konsisten. Dengan berperilaku

jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika,

dan moral, serta berbuat sesuai dengan perkataan maka

orang tersebut bisa disebut bertanggung jawab serta

memiliki integritas. Hal tersebut cukup untuk menjadi

modal agar mendapat kepercayaan dari orang lain.

Etika adalah salah satu hal penting yang menjaga

keseimbangan terhadap penggunaan kewenangan dan

kebebasan yang diberikan publik. Etika merupakan faktor

penting dalam menciptakan dan memelihara kepercayaan

publik terhadap pemerintah dan institusi. Orang yang

berintegritas akan bertindak sejalan dengan nilai-nilai,

kode etik serta kebijakan organisasi, walaupun dalam

keadaan yang sulit untuk melakukannya. Bila dikaitkan

dengan kode etik, integritas didefinisikan sebagai tindakan

yang konsisten, sesuai dengan kebijakan dan kode etik

organisasi. Tak kalah penting adalah konsistensi dalam

menerapkan perilaku jujur dan bertanggung jawab,

sehingga integritas tidak lagi dipertanyakan. Pada tataran

kolektif, nilai integritas dapat memandu masyarakat untuk


berkomitmen pada tugasnya serta membuat masyarakat

menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan dipercaya.

Integritas dapat mendorong aparatur pemerintahan bekerja

secara lebih profesional, transparan, jujur, dapat

diandalkan, dan terpercaya. Oleh karena itu, nilai

integritas penyelenggara negara akan sangat berpengaruh

terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja yang

dilakukannya. Untuk itu pimpinan hendaknya mendorong

terciptanya budaya yang menekankan pentingnya nilai

integritas dan etika, melalui komunikasi dalam rapat,

diskusi dan keteladanan kegiatan sehari-hari. Beberapa

pendekatan yang dapat dilakukan antara lain:

a. Sosialisasi pentingnya integritas dan nilai etika melalui

media komunikasi, yaitu ceramah, diskusi, rapat kerja

atau focus grup.

b. Website, media ini memiliki cakupan yang lebih luas

dengan tujuan transparansi kepada pemangku

kepentingan. Pemuatan kode etik/ nilai etika dalam

website merupakan penyampaian atas perilaku yang

diharapkan.

b. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia

1) Evaluasi kinerja pegawai dan praktek-praktek

kompensasi organisasi termasuk pimpinan instansi,

mendukung pencapaian tujuan pengendalian internal

DPMPTSP Kab. Sragen perlu melakukan menyusun suatu

sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan prestasi

kerja yang harus dapatdipercaya serta mempunyai alat

ukur yang handal, konsistendan stabil. Artinya apabila

alat ukur tersebut digunakan oleh penilai lain pada obyek

yang sama akan memberikan hasil penilaian yang sama.


Penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward)

digunakan antara lain untuk:

a. Meningkatkan prestasi kerja,

b. Penentuan kompensasi,

c. Keputusan penempatan. Promosi, pemindahan

umumnya ditentukan berdasarkan prestasi kerja.

Promosi juga merupakan ganjaran (reward) hasil

prestasi kerja.

d. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan

e. Pengembangan dan perencanaan karir.

f. Evaluasi proses penyusunan karyawan (staffing

g. Analisis ketidak-akuratan informasi personalia

h. Analisis kesalahan perencanaan pekerjaan (job-

design).

i. Kesempatan yang sama.

j. Tantangan eksternal

Penilaian kinerja adalah suatu penilaian untuk

menentukan seberapa efektif operasional dalam suatu

organisasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Sedangkan penilaian kinerja adalah sebuah penilaian

sistematis terhadap pegawai oleh atasannya atas

pelaksanaan pekerjaan bawahannya. Penilaian kerja

berfungsi tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja, tetapi

juga untuk mengembangkan dan memotivasi pegawai.

Kegiatan ini untuk memperbaiki keputusan pimpinan

dalam memberikan umpan balik (reward/punishment)

kepada pegawai tentang pelaksanaan kerja pegawai. Bagi

organisasi, reward mencerminkan upaya organisasi dalam

mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan

karyawannya

Sistem penghargaan merupakan salah satu alat

pengendali penting yang digunakan oleh organisasi untuk


memotivasi personelnya agar mencapai tujuan organisasi

(bukan tujuan personel secara individu) dengan perilaku

sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi (bukan

perilaku yang disukai oleh personel secara pribadi).

Penghargaan merupakan alat penting yang

digunakan oleh organisasi untuk membangkitkan

motivasi dalam diri personel dalam bertindak demi

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

organisasi.

C. Resiko dan Kegiatan Pengendalian

1. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan

kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi

dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat

untuk pengambilan keputusan manajemen.

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko,

ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai

berikut:

a. Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dan

kemungkinan kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan,

sebagai berikut:

- Dimensi Pengukuran konsekuensi/dampak risiko

Rating Kategori Contoh Deskripsi

4 Luar Biasa Mengancam Organisasi secara

keseluruhan

3 Besar Mengancam sebagian program

2 Rendah Mengganggu sebagian kegiatan

1 Tidak Signifikan Mengganggu administrasi


- Dimensi Pengukuran kemungkinan kejadian risiko

Rating Kategori Contoh Deskripsi

4 Hampir pasti terjadi Terjadi setiap tahun

3 Kemungkinan besar Terjadi 1 kali dalam 2 tahun

2 Kemungkinan Kecil Terjadi 1 kali dalam 3 tahun

1 Hampir mustahil

terjadi Tidak terjadi lebih dari 3 tahun

b. Peringkat/status risiko ditentukan berdasarkan tingkat

konsekuensi/ dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko,

sebagai berikut:

Konsekuensi

/ D

am

pak

Lu

ar

Bia

sa

(4)

Besar

(3)

Ren

dah

(2)

Tdk S

ig-

nifik

an

(1)

Hampir Mustahil

(1)

Kemungkinan Kecil

(2)

Kemungkinan Besar

(3)

Hampir Pasti

(4)

Kemungkinan

c. Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke

dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Posisi

Koordinat

Level Deskripsi Tingkat Keutamaan

9 < X ≤ 16 4 Ekstrim Segera dikelola

6 < X ≤ 9 3 Tinggi Diperlukan tindakan untuk

mengelola risiko

4 < X ≤ 6 2 Sedang Dikelola bila tersedia sumber daya

X ≤ 4 1 Rendah Tidak perlu tindakan


Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam

rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya

penanganan resiko yang berpotensi menghambat pencapaian

tujuan utama DPMPTSP Kabupaten Sragen.

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari

sejumlah risiko sebagai berikut:

Tujuan.1 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui

daya tarik serta pengembangan kerjasama

penanaman modal

Sasaran. 1 : Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah melalui


penanaman modal

No Nama Kegiatan Resiko Rencana

Pengendalian

Resiko

1 2 3 4

1 Pengembangan

Potensi Unggulan

1 Penyusunan

dokumen tidak selesai tepat

waktu

Monitoring dan

evaluasi

Dokumen tidak dapat digunakan

sebagai pedoman dalam

investasi

Kajian lebih mendalam terhadap potensi

investasi

2 Peningkatan koordinasi Satuan

Tugas (Satgas) Percepatan Berusaha

1 Menurunnya daya tarik

investasi

Forum temu bisnis

2 Calon investor

mengalami kesulitan dalam

mengurus perizinan

berusaha melalui OSS

Penyediaan

sarana prasarana

penunjang OSS

Peningkatan koordinasi antar

stakeholder

3 Peningkatan

koordinasi dan kerjasama di

bidang penanaman modal dengan

1 Pelayanan tidak

sesuai dengan standar

pelayanan

Penyusunan dan

Perbaikan Standar

Pelayanan dan SOP


instansi

pemerintah dan dunia usaha

2 Pemeriksaan

dan pengecekan perizinan tidak

mencakup seluruh perizinan dan

non perizinan

Penyederhanaan

regulasi dan prosedur

perizinan dan nonperizinan

Peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM

4 Penyelenggaran Pameran investasi

1 Kurangnya even promosi /

pameran investasi

Peningkatan anggaran

promosi

2 Kurang tertariknya

calon investor atas peluang

dan potensi Sragen

Penyusunan profil/peta

investasi

5 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

1 Reklame tidak dilengkapi

dengan perizinan

Reklame tidak dilengkapi

dengan perizinan

Peningkatan Pemantauan dan

pengawasan reklame

2 Reklame tidak tertib dalam

pemasangan

Penindakan reklame yang

tidak sesuai ketentuan

6 Peningkatan

kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

1 Materi diklat

yang kurang mendukung tugas-tugas

bidang investasi dan ptsp

Penghargaan

bagi aparatur berprestasi

2 Tidak semua

aparatur investasi dan ptsp memahami

materi diklat

Monitoring dan

evaluasi

Tujuan.2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan

Sasaran. 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada



No Nama Kegiatan Resiko Rencana

Pengendalian

Resiko

1 2 3 4

1 Operasional dan

koordinasi

kerjasama di

bidang investasi,

perijinan

1 Regulasi yang

tumpang tindih

dan kurang

mendukung

investasi

Penyederhanaan

regulasi dan prosedur perizinan dan

nonperizinan

2 Pemeriksaan

dan pengecekan

perizinan tidak

mencakup

seluruh

perizinan dan

non perizinan

Penyusunan dan Perbaikan Standar

Pelayanan dan SOP

3 Pelayanan tidak

sesuai dengan

standar

pelayanan

Peningkatan

kapasitas dan kompetensi SDM

2 Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

1 Rendahnya

perusahaan

yang menyusun

laporan

penanaman

modal (LKPM)

Peningkatan

sosialisasi dan

pendampingan

penyusunan

LKPM

2 Rendahnya

pemahaman

perusahaan

dalam

memenuhi

kewajiban

sesuai

ketentuan

berlaku

Peningkatan

Pembinaan dan

pengendalian

penanaman

modal

3 Survey Kepuasan

Masyarakat

1 Turunnya

tingkat

kepuasan

masyarakat

Penyempurnaan

Standar

Pelayanan dan

SOP


4 Pengawasan yang

lebih komprehensif

1 Obyek

pengawasan

tidak mematuhi

peringatan/

rekomendasi

Penyempurnaan

Standar

Pelayanan dan

SOP

5 Penanganan

Pengaduan

1 Tindak lanjut

aduan yang

tidak

terselesaikan

Pengawasan dan

pemantauan

perizinan yang

lebih intensif

D. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah

informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka

mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan

komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian

yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP.



penanaman modal



penanaman modal

No Pengendalian yang Direncanakan Media/ Bentuk/ Sarana

Pengomunikasian

1 Monitoring dan evaluasi Surat Edaran / Nota Dinas

2 Kajian lebih mendalam terhadap potensi investasi

Surat Edaran / Nota Dinas

3 Forum temu bisnis Surat Edaran / Nota Dinas

4 Penyediaan sarana prasarana penunjang OSS


5 Peningkatan koordinasi antar stakeholder


6 Penyusunan dan Perbaikan

Standar Pelayanan dan SOP



7 Penyederhanaan regulasi dan

prosedur perizinan dan nonperizinan


8 Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM


9 Peningkatan anggaran promosi Surat Edaran / Nota Dinas

10 Penyusunan profil/peta investasi Surat Edaran / Nota Dinas

11 Peningkatan Pemantauan dan

pengawasan reklame







Pengomunikasian









4 Peningkatan sosialisasi dan

pendampingan penyusunan LKPM


5 Peningkatan Pembinaan dan

pengendalian penanaman modal


6 Penyempurnaan Standar

Pelayanan dan SOP



Pelayanan dan SOP


8 Pengawasan dan pemantauan

perizinan yang lebih intensif











Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan

perkembangannya secara rutin, minimal setiap 6 (enam) bulan agar

dapat dilakukan evaluasi sehingga komunikasi bisa lebih efektif.

Selain itu, hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan untuk

mengambil tindakan yang bersifat prefentif terhadap kendala yang

muncul untuk segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya.

Laporan sebagai bentuk evaluasi berisi hal-hal antara lain:

Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;

Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut;

Penerima informasi/tindak lanjut;

Waktu pelaksanaan; serta

Kendala /hambatan yang muncul

Realisasi rencana tindak lanjut.

Rincian Rancangan Informasi dan Komunikasi yang dibutuhkan

dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran 5.

E. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern ditujukan untuk

memberikan keyakinan apakah Sistem Pengendalian Intern yang

terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan

pengendalian yang diperlukan telah dilaksanakan guna perbaikan SPI

yang terpasang. Pemantauan dan Evaluasi diselenggarakan atas

rencana pengendalian resiko yang masih dibutuhkan sesuai dalam

daftar resiko yang dibangun dalam RTP. Pemantauan dan evaluasi

dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:



penanaman modal



penanaman modal


No Pengendalian yang Direncanakan Bentuk/ Metode

Pemantauan yang Diperlukan

1 Monitoring dan evaluasi Evalusi Terpisah

2 Kajian lebih mendalam terhadap potensi investasi

Evalusi Terpisah

3 Forum temu bisnis Pemantauan Berkelanjutan

4 Penyediaan sarana prasarana

penunjang OSS

Pemantauan Berkelanjutan

5 Peningkatan koordinasi antar stakeholder


6 Penyusunan dan Perbaikan Standar Pelayanan dan SOP

Evalusi Terpisah



Evalusi Terpisah

8 Peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM


9 Peningkatan anggaran promosi Pemantauan Berkelanjutan

10 Penyusunan profil/peta investasi Pemantauan Berkelanjutan

11 Peningkatan Pemantauan dan

pengawasan reklame







Pengomunikasian








kompetensi SDM

Evalusi Terpisah

4 Peningkatan sosialisasi dan



5 Peningkatan Pembinaan dan




Pelayanan dan SOP

Evalusi Terpisah



Pelayanan dan SOP


8 Pengawasan dan pemantauan






10 Penyusunan dan Perbaikan Standar Pelayanan dan SOP

Evalusi Terpisah


kompetensi SDM

Evalusi Terpisah

Rincian pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah yang akan

dilakukan sebagai berikut:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci

secara kontinue dan periodik untuk meyakinkan bahwa

pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya.

Pemantauan berkelanjutan dilakukan oleh masing‐masing OPD

pemilik risiko membangun dan melaksanakan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten

Sragen (bagi OPD), atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan.

Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern

yang terpasang telah berjalan efektif.

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas

pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan

prosedur pengendalian.

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

Bentuk pengendalian yang direncanakan;

Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;

Penanggung jawab pemantauan;

Prosedur pemantauan;


Waktu pelaksanaan.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas

setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor

eksternal maupun internal, setiap OPD melaksanakan tindak

lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai

tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil

pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten

Sragen selaku koordinator penyelenggaraan SPIP di Pemerintah

Kabupaten Sragen.


BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern DPMPTSP Kabupaten Sragen

tahun 2020 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses

yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen

untuk merencanakan sekaligus memantau capaian

perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan

efektif, efisien, dan mencapai tujuan/ sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta

ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta

akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian,

sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan

berkelanjutan akan dapat tercapai.


LAMPIRAN

1. Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

2. Form 1 Tujuan Kegiatan

3. Form 2 Daftar Risiko

4. Form 3 Analisis Risiko

5. Form 4 Skala Kemungkinan

6. Form 5 Skala Dampak

7. Form 6 Identifikasi Celah Pengendalian

8. Form 7 Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

9. Form 8 Laporan Pelaksanaan RTP

10. Form 9 Realisasi Pelaksanaan RTP

REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER

RESP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 Total

1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 31 1 35

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 30 1 35

3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 3 0 4 17 14 35

4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 4 3 4 26 3 2 35

5 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 11 20 1 34

6 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 1 15 16 2 34

7 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 13 19 2 35

8 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 0 17 16 2 35

9 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4 4 2 2 3 4 2 17 12 4 35

10 1 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 1 4 3 2 1 2 4 4 4 4 4 1 1 4 2 3 2 3 2 4 4 2 5 8 5 17 35

11 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 2 4 4 3 3 5 12 15 35

12 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 8 21 5 35

13 3 4 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 1 16 13 5 35

14 3 4 4 3 1 3 4 4 3 3 4 4 4 1 4 2 3 4 4 3 1 3 4 4 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 1 14 16 35

15 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 9 21 4 35

16 3 2 3 2 2 1 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 4 2 1 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 11 13 9 35

17 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 1 4 1 4 4 1 1 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 2 7 21 35

18 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 4 4 4 1 4 2 3 3 4 3 4 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 6 18 7 35

19 3 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 14 16 0 35

20 3 4 3 3 3 1 2 4 3 3 4 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 8 19 7 35

21 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 0 4 23 8 35

22 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 0 6 24 5 35

23 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 0 11 23 1 35

24 3 2 1 1 2 1 2 4 3 3 4 4 4 1 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 8 13 9 34

25 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 3 2 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 23 4 6 35

26 1 2 3 1 2 2 3 1 1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 2 1 9 9 16 0 34

27 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 0 5 23 6 34

28 4 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 4 3 2 4 3 1 11 10 13 35

29 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 0 14 17 4 35

30 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 0 4 29 2 35

31 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 3 27 3 34

32 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 28 1 35

33 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 0 7 24 3 34

34 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 0 5 24 6 35

35 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 0 9 23 3 35

36 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 0 9 22 3 34

37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 31 0 34

38 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 0 1 26 7 34

39 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 0 13 21 0 34

40 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 0 3 30 2 35

41 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 0 3 27 5 35

42 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 0 1 25 8 34

43 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 0 11 23 1 35

44 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 0 11 23 1 35

45 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 0 18 16 1 35

46 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 0 5 29 1 35

47 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 0 5 27 3 35

48 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 0 7 25 2 34

49 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 4 0 15 15 5 35

50 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 7 26 2 35

51 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 0 22 11 2 35

52 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 4 1 10 21 3 35

53 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 5 30 0 0 35

54 4 4 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 4 4 1 13 12 5 31

55 3 4 3 1 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 1 6 18 6 31

REKAPITULASI JAWABAN

REKAPITULASI JAWABAN

RESP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 Total

56 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 0 9 14 8 31

57 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 2 2 3 3 4 2 7 18 4 31

58 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 4 3 2 2 3 1 3 4 5 20 2 31

59 3 2 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 21 8 3 35

60 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 4 1 4 2 3 3 3 3 12 18 2 35

61 4 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 25 4 34

62 4 4 3 1 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 1 3 3 2 1 3 2 4 3 4 3 3 4 4 5 7 16 7 35

63 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 0 7 26 2 35

64 4 4 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 1 9 19 6 35

65 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 0 3 30 1 34

66 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 1 10 21 3 35

67 4 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 1 11 19 3 34

68 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 7 28 0 0 35

69 4 4 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 2 4 4 5 19 7 4 35

70 4 3 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 9 16 8 2 35

71 4 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 12 16 4 34

72 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 0 3 28 3 34

73 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 0 12 19 3 34

74 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 0 7 22 5 34

75 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 0 10 17 7 34

76 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 0 8 19 7 34

77 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 0 8 23 3 34

78 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 0 10 20 4 34

79 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 4 3 0 9 18 7 34

80 4 4 4 2 3 3 3 4 4 1 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 1 3 18 13 35

81 3 4 4 2 3 3 3 4 4 1 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 18 13 35

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Lampiran III : 1/5

1 2 3 4 ∑

1 4 6

1 A. PENEGAKAN INTEGRITAS

DAN NILAI ETIKA

Cukup Memadai 3 PENGEMBANGAN — Pimpinan Instansi

mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat

dimengerti oleh seluruh pegawai

Cukup Memadai 3 Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal

integritas dan etika pada tingkah laku sehari‐hari

Cukup

Memadai

3 0 3 31 1 35

2 Aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas,

dan aturan perilaku pegawai)

Cukup

Memadai

3 1 3 30 1 35

3 Rekan‐rekan kerja berperilaku sesuai dengan

nilai‐nilai integritas dan etika

Cukup

Memadai

3 0 4 17 14 35

4 Pegawai memperoleh penghargaan yang sepadan

dengan prestasi kerjanya

Kurang

Memadai

2 4 26 3 2 35

5 Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai

untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum,

aturan organisasi dan nilai‐nilai etika

Cukup

Memadai

3 2 11 20 1 34

6 KOMUNIKASI — Pimpinan Instansi

mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika

melalui perkataan dan tindakan

Cukup Memadai 3 Dokumen pernyataan aturan perilaku disampailan

kepada seluruh pegawai.

Cukup

Memadai

3 1 15 16 2 34

7 Contoh bagaimana praktik aturan perilaku dalam

situasi sehari‐hari

Cukup

Memadai

3 1 13 19 2 35

8 Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun

diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat,

rekanan, instansi lainnya)

Memadai 4 0 17 16 2 35

9 PENEKANAN KEMBALI —pentingnya integritas dan

nilai-nilai etika dikomunikasikan dan ditekankan

berulangkali kepada semua pegawai secara tepat pada

organisasi

Kurang Memadai 2 Media organisasi (majalah/buletin internal, papan

pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain)

menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku

Kurang

Memadai

2 2 17 12 4 35

10 PENGAWASAN — terdapat proses-proses untuk

melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip

integritas dan nilai-nilai etika

Memadai 4 Seluruh pegawai menandatangani pernyataan aturan

perilaku

Memadai 4 5 8 5 17 35

11 Pernyataan aturan perilaku dibaca oleh pegawai Memadai 4 3 5 12 15 3512 Pernyataan aturan perilaku dipahami oleh pegawai Cukup

Memadai

3 1 8 21 5 35

13 Pimpinan memantau apakah seluruh pegawai telah

mengikuti sosialisasi aturan perilaku

Memadai 4 1 16 13 5 35

14 Fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat

atas pelanggaran perilaku

Memadai 4 4 1 14 16 35

15 DEVIASI/PERBEDAAN ditanggapi —

deviasi/perbedaan dari nilai-nilai integritas dan nilai-

nilai etika diidentifikasi tepat waktu sesuai tingkatan

dalam organisasi

Cukup Memadai 3 Pimpinan instansi mendapat informasi atas kepatuhan

pelaksanaan aturan

Cukup

Memadai

3 1 9 21 4 35

16 Pelanggaran aturan perilaku ditindaklanjuti sesuai

ketentuan yang berlaku

Cukup

Memadai

3 2 11 13 9 35

17 Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku Memadai 4 5 2 7 21 3518 B. KOMITMEN TERHADAP

KOMPETENSI;

Cukup Memadai 3 Identifikasi Kompetensi-kompetensi — Kompetensi-

kompetensi yang mendukung efektifitas pelaporan

keuangan, pengendalian internal, dan manajemen

risiko diidentifikasi

Cukup Memadai 3 Instansi .......… strategi/rencana kompetensi yang

berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh

instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

Cukup

Memadai

3 4 6 18 7 35

19 Ketersediaan SDM untuk melaksanakan strategi dan

perencanaaan organisasi

Kurang

Memadai

2 5 14 16 0 35

20 Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di

instansi

Cukup

Memadai

3 1 8 19 7 35

7

NO. ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR

3

SUB UNSUR

2

Form ELP 2: Rekapitulasi Hasil Kuesioner CEE

JAWABAN KUESIONER

8

PERTANYAAN KESIMPULAN PER

PERTANYAANHASIL PENILAIAN CEE HASIL PENILAIAN CEE

5

Lampiran III : 2/5

1 2 3 4 ∑

1 4 6 7


3

SUB UNSUR

2

JAWABAN KUESIONER

8



5

21 Pertahankan Individu – Organisasi mempekerjakan

dan menggunakan individu yang memiliki kompetensi

yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan,

pengendalian internal, compliance , dan manajemen

risiko.

Cukup Memadai 3 Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan

kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan

syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut

Cukup

Memadai

3 0 4 23 8 35

22 Pimpinan di Instansi Bapak/Ibu telah memiliki

pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas pada

hal‐hal teknis tertentu saja

Cukup

Memadai

3 0 6 24 5 35

23 Kompetensi SDM dipantau secara efektif Cukup

Memadai

3 0 11 23 1 35

24 Perencanaan pelatihan yang memberikan

pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi

bagian lainnya

Cukup

Memadai

3 4 8 13 9 34

25 Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai

menduduki posisi penting

Kurang

Memadai

2 2 23 4 6 35

26 Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk

menduduki posisi‐posisi penting instansi

Kurang

Memadai

2 9 9 16 0 34

27 Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan

dievaluasi secara regular dan dijaga

kesinambungannya

Cukup Memadai 3 Dokumentasi tentang prosedur penilaian kompetensi

pegawai telah memadai dan dimutakhirkan secara

periodik

Cukup

Memadai

3 0 5 23 6 34

28 Assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci

dilakukan secara periodik dan didokumentasikan

secara lengkap

Memadai 4 1 11 10 13 35

29 Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai dilakukan Cukup

Memadai

3 0 14 17 4 35

30 C. KEPEMIMPINAN YANG

KONDUSIF;

Cukup Memadai 3 Menetapkan "Tone" Institusi / SET THE TONE —

Filosofi dan style Pimpinan Instansi menekankan

pelaporan internal dan eksternal yang berkualitas tinggi

dan transparan, juga pentingnya pengendalian internal

dan manajemen risiko yang efektif

Cukup Memadai 3 Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah

selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan

pengendalian internal

Cukup

Memadai

3 0 4 29 2 35

31 Pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam

pengambilan keputusan dan sering mendiskusikannya

di dalam rapat

Cukup

Memadai

3 1 3 27 3 34

32 Gaya dan "tone" kepemimpinan yang kondusif

dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi

Cukup

Memadai

3 2 4 28 1 35

33 Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan satgas

SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk

mendorong penerapan SPIP

Cukup

Memadai

3 0 7 24 3 34

34 Pimpinan telah menekankan pentingnya penerapan

SPIP dalam setiap kegiatan organisasi

Cukup

Memadai

3 0 5 24 6 35

35 Artikulasi Tujuan — Pimpinan Instansi menetapkan dan

mengartikulasikan secara jelas tujuan pengendalian

internal

Cukup Memadai 3 Pimpinan telah mengkomunikasikan secara efektif

tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang

terkait

Cukup

Memadai

3 0 9 23 3 35

36 Memilih Prinsip-prinsip dan Estimasi-Estimasi —

Pimpinan Instansi mengikuti disiplin proses tujuan

dalam mengembangkan tujuan pengendalian internal

Cukup Memadai 3 Pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan pegawai

terkait dalam proses penetapan tujuan pengendalian

intern

Cukup

Memadai

3 0 9 22 3 34

37 D. Cukup Memadai 3 Tetapkan Tanggungjawab – Pimpinan Instansi

menetapkan tanggungjawab pelaporan internal untuk

setiap area fungsional dan unit organisasi

Cukup Memadai 3 Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan

kompleksitas dan sifat kegiatannya

Cukup

Memadai

3 0 3 31 0 34

38 Seluruh unit organisasi telah mempunyai kewajiban

untuk menyusun laporan secara tepat waktu.

Cukup

Memadai

3 0 1 26 7 34

PEMBENTUKAN STRUKTUR

ORGANISASI YANG SESUAI

DENGAN KEBUTUHAN

Lampiran III : 3/5

1 2 3 4 ∑

1 4 6 7


3

SUB UNSUR

2

JAWABAN KUESIONER

8



5

39 Risiko yang muncul dari keberadaan struktur

organisasi telah diperhitungkan pimpinan instansi

Cukup

Memadai

3 0 13 21 0 34

40 Struktur organisasi yang ada telah mempermudah

penyampaian informasi risiko ke setiap bagian

Cukup

Memadai

3 0 3 30 2 35

41 Menjaga Struktur — Pimpinan Instansi menjaga

struktur organisasi yang memfasilitasi pelaporan yang

efektip dan komunikasi lainnya tentang pengendalian

internal diantara fungsi dan posisi Pimpinan Instansi

Cukup Memadai 3 Struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan

organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung

jawab masing‐masing pegawai

Cukup

Memadai

3 0 3 27 5 35

42 Uraian tugas untuk masing‐masing pejabat kunci telah

ditetapkan dan dimutakhirkan

Cukup

Memadai

3 0 1 25 8 34

43 Menjaga Kelangsungan Proses — Garis Pelaporan

Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga

kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari

informasi yang dihasilkan dari sistem informasi

organisasi

Cukup Memadai 3 Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan,

kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi telah

dilakukan secara berkala

Cukup

Memadai

3 0 11 23 1 35

44 E. Cukup Memadai 3 Pimpinan Instansi mengawasi pengendalian internal

dan bagian risiko – Pimpinan Instansi mengawasi

proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian

internal dan Pimpinan Instansi risiko

Cukup Memadai 3 Pimpinan melakukan reviu dan evaluasi secara

berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab

bawahannya terkait SPIP

Cukup

Memadai

3 0 11 23 1 35

45 Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan membahas

efektivitas penyelenggaraan SPIP

Kurang

Memadai

2 0 18 16 1 35

46 Tentukan Tanggungjawab – penunjukan

tanggungjawab dan delegasi otoritas didefinisikan

secara jelas untuk semua pegawai yang ikut serta

dalam pengendalian internal dan Pimpinan Instansi

risiko, proses pelaporan keuangan, dan compliance.

Cukup Memadai 3 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah

ditetapkan dan didokumentasikan secara formal

Cukup

Memadai

3 0 5 29 1 35

47 Kriteria pendelegasian wewenang telah tepat Cukup

Memadai

3 0 5 27 3 35

48 Pejabat kunci (key management) yang diberi

kewenangan telah memahami tanggung jawab dan

wewenangnya

Cukup

Memadai

3 0 7 25 2 34

49 Kewenangan direviu dan dimutakhirkan secara

periodik

Cukup

Memadai

3 0 15 15 5 35

50 Wewenang dan tanggung jawab telah

dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami oleh

pegawai

Cukup

Memadai

3 0 7 26 2 35

51 Batasan Otoritas – Penunjukan otoritas dan tanggung

jawab termasuk batasan yang tepat.

Cukup Memadai 3 Batasan kewenangan diverifikasi dan diuji Kurang

Memadai

2 0 22 11 2 35

52 Proses dan tingkatan otorisasi dilaksanakan sesuai

ketentuan

Cukup

Memadai

3 1 10 21 3 35

53 F. Cukup Memadai 3 Penetapan Kebijakan SDM - Pimpinan Instansi

menetapkan kebijakan SDM dan prosedur-prosedur

yang mendemonstrasikan komitmen pada integritas,

etika, dan kompetensi.

Cukup Memadai 3 Instansi DPMPTSP kebijakan dan prosedur

pengelolaan SDM

Kurang

Memadai

2 5 30 0 0 35

54 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM

didokumentasikan secara formal

Memadai 4 1 13 12 5 31

55 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM

disosialisasikan kepada seluruh pegawai

Cukup

Memadai

3 1 6 18 6 31

56 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM dipahami

oleh seluruh pegawai

Cukup

Memadai

3 0 9 14 8 31

57 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut

lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan

pemberhentian pegawai)

Cukup

Memadai

3 2 7 18 4 31

PENYUSUNAN DAN

PENERAPAN KEBIJAKAN

YANG SEHAT TENTANG

PEMBINAAN SUMBER DAYA

MANUSIA;

PENDELEGASIAN

WEWENANG DAN

TANGGUNG JAWAB YANG

TEPAT;

Lampiran III : 4/5

1 2 3 4 ∑

1 4 6 7


3

SUB UNSUR

2

JAWABAN KUESIONER

8



5

58 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut

dimutakhirkan sesuai kebutuhan

Cukup

Memadai

3 4 5 20 2 31

59 Penerimaan dan Retensi – Penerimaan dan retensi

pegawai pada posisi kunci didasarkan pada prinsip-

prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan

sehubungan dengan posisi tersebut

Cukup Memadai 3 Pimpinan menetapkan standar rekrutmen pegawai

sesuai dengan persyaratan jabatan

Kurang

Memadai

2 3 21 8 3 35

60 Pimpinan menetapkan pola mutasi dan promosi

pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan

direviu secara periodik

Cukup

Memadai

3 3 12 18 2 35

61 Setiap SDM yang akan ditempatkan dalam posisi kunci

telah mempertimbangkan integritas dan

kompetensinya

Cukup

Memadai

3 1 4 25 4 34

62 Instansi menempatkan SDM pada posisi kunci melalui

fit and proper test dan management assessment

center (MAC)

Cukup

Memadai

3 5 7 16 7 35

63 Pelatihan yang cukup – Pimpinan Instansi membantu

pegawai dengan menyediakan akses pada kebutuhan

alat maupun pelatihan yang dibutuhkan untuk

melaksanakan peran mereka.

Cukup Memadai 3 Program pelatihan telah disusun berdasarkan analisis

kebutuhan diklat (training needs analysis)

Cukup

Memadai

3 0 7 26 2 35

64 Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang cukup

untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan

Cukup

Memadai

3 1 9 19 6 35

65 Program pelatihan yang terselenggara telah

mendorong perilaku yang baik dan kesadaran

ber‐SPIP

Cukup

Memadai

3 0 3 30 1 34

66 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang

memadai untuk pengembangan SDM

Cukup

Memadai

3 1 10 21 3 35

67 Instansi mengikutsertakan pegawai dalam diklat

kepemimpinan dan inter personal skill

Cukup

Memadai

3 1 11 19 3 34

68 Kinerja dan Kompensasi – Evaluasi kinerja pegawai

dan praktek-praktek kompensasi organisasi termasuk

Pimpinan Instansi, mendukung pencapaian tujuan


Kurang Memadai 2 Instansi … sistem penilaian kinerja dan sistem

penghargaan (reward) yang didokumentasikan

Kurang

Memadai

2 7 28 0 0 35

69 Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan

(reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan

Kurang

Memadai

2 5 19 7 4 35

70 Atas kinerja dan produktivitas pegawai, instansi

memberikan berbagai penghargaan

Kurang

Memadai

2 9 16 8 2 35

71 G. Cukup Memadai 3 Kepercayaan-memberikan keyakinan yang memadai

atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah

Cukup Memadai 3 APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas

kegiatan secara periodik

Cukup

Memadai

3 2 12 16 4 34

72 Alarm RISIKO - memberikan peringatan dini dan

meningkatkan efektivitas Pimpinan Instansi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

Cukup Memadai 3 APIP telah memberikan peringatan dini kepada

pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah.

Cukup

Memadai

3 0 3 28 3 34

73 KUALITAS - memelihara dan meningkatkan kualitas

tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah

Cukup Memadai 3 APIP berperan dalam fasilitasi penyelenggaraan SPIP

di instansi

Cukup

Memadai

3 0 12 19 3 34

74 APIP melaksanakan pengawasan berbasis risiko Cukup

Memadai

3 0 7 22 5 34

75 APIP melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara

periodik.

Cukup

Memadai

3 0 10 17 7 34

76 APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik Cukup

Memadai

3 0 8 19 7 34

PERWUJUDAN PERAN

APARAT PENGAWASAN

INTERN PEMERINTAH YANG

EFEKTIF

Lampiran III : 5/5

1 2 3 4 ∑

1 4 6 7


3

SUB UNSUR

2

JAWABAN KUESIONER

8



5

77 APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian

internal secara periodik

Cukup

Memadai

3 0 8 23 3 34

78 APIP melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan

aturan lainnya

Cukup

Memadai

3 0 10 20 4 34

79 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP

ditindaklanjuti

Cukup

Memadai

3 0 9 18 7 34

80 H. Cukup Memadai 3 Terdapat mekanisme saling uji antar Instansi

Pemerintah terkait.

Cukup Memadai 3 Pimpinan instansi membina hubungan kerja yang baik

dengan instansi/ organisasi lain yang memiliki

keterkaitan operasional

Cukup

Memadai

3 1 3 18 13 35

81 Pimpinan instansi membina hubungan kerja yang baik

dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan

(inspektorat, BPKP, dan BPK)

Cukup

Memadai

3 1 3 18 13 35

KETERANGAN WARNA :

1 Tidak Memadai KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

2 Kurang Memadai

3 Cukup Memadai

4 Memadai TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom 1 Sudah jelas.


Kolom 3 Disimpulkan dari modus hasil penilaian CEE atas masing-masing atribut/elemen (kolom 5) pada sub unsur terkait.


Kolom 5 Disimpulkan dari modus kesimpulan per pertanyaan yang terkait dengan masing-masing atribut/elemen


Kolom 7 Disimpulkan berdasarkan atas modus jawaban dari responden.

Kolom 8 Diisi berdasarkan jawaban responden atas kuesioner CEE.

HUBUNGAN KERJA YANG

BAIK DENGAN INSTANSI

PEMERINTAH TERKAIT

Lampiran. 1

KABUPATEN SRAGEN

No. Kondisi Lingkungan Pengendalian

yang Belum Memadai

Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan

Lingkungan Pengendalian

Penanggung Jawab

Pelaksanaan Perbaikan

Target Waktu

Penyelesaian

1 2 3 4 5

A

1 Pentingnya integritas dan nilai-nilai etika

dikomunikasikan dan ditekankan

berulangkali kepada semua pegawai secara

tepat pada organisasi

Penyediaan media organisasi (majalah/buletin internal,

papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain)

menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku

Sekretaris, Subbag Umum dan

Kepegawaian

Semester II

G

2 Evaluasi kinerja pegawai dan praktek-

praktek kompensasi organisasi

termasuk Pimpinan Instansi,

mendukung pencapaian tujuan


Menyusun sistem penilaian kinerja, pemberian

penghargaan guna meningkatkan kinerja dan

produktifitas

Sekretaris, Subbag Umum dan

Kepegawaian

Semester II

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SRAGEN

TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

Form.1

OPD :

No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran

Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5

Pengembangan potensi unggulan daerah Meningkatkan tersedianya dokumen / profil investasi

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/PMA

Meningkatkan koordinasi Satuan Tugas (Satgas)

Percepatan Berusaha

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di

bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

verifikasi dan tindak lanjut perizinan dan perizinan

jasa usaha

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan

pelayanan Investasi

Meingkatkan kapasitas aparatur investasi dan ptsp

Penyelenggaraan Pameran Investasi meningkatkan promosi dan daya tarik investasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

perizinan reklame

Operasional dan koordinasi kerjasama di bidang

investasi, perijinan dan penanganan pengaduan

meningkatkan tertib administrasi perizinan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan meningkatkan pelaporan kegiatan penanaman modal

Survei Kepuasan Masyarakat meningkatkan indeks kepuasan pelayanan

Pengawasan yang lebih komprehensif meningkatkan kepatuhan perizinan

Penanganan Pengaduan meningkatkan iklim investasi

Catatan: Sragen, Mei 2020

1. Kolom 1 berisi nomor urut KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra

3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

: meningkatnya kualitas pelayanan

publik pada penyelenggaraan perizinan

dan non perizinan

: meningkatnya kemandirian ekonomi

daerah melalui daya tarik serta

pengembangan kerjasama penanaman

modal

1 : meningkatkan kemandirian

ekonomi daerah melalui daya

tarik serta pengembangan

kerjasama penanaman modal

DAFTAR TUJUAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020


: meningkatkan kualitas

pelayanan publik pada

penyelenggaraan perizinan

dan non perizinan

Form.2

Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Sragen

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan

No. Dampak

1 Kegiatan tidak berjalan sesuai rencana

2 Potensi investasi tidak dikembangkan

3 Potensi investasi tidak dikembangkan

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Perangkat Daerah DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan

No. Dampak

1 Menurunnya daya tarik investasi Menurunnya realisasi investasi

2 Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat

3 Menurunnya realisasi investasi

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Meningkatkan tersedianya dokumen / profil investasi

Belum ada proyek yang siap dikerjasamakan dengan calon investor

Koordinasi Satgas tidak berjalan dengan optimal

DAFTAR RESIKO

Penyusunan dokumen tidak selesai tepat waktu

Dokumen tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam investasi

Tujuan.1

Sasaran.1

Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui daya tarik serta pengembangan kerjasama penanaman modal

Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah melalui daya tarik serta pengembangan kerjasama penanaman modal

DAFTAR RESIKO

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

Meningkatkan koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Berusaha

Pernyataan Resiko

Calon investor mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan

berusaha melalui OSS

Pengembangan potensi unggulan daerah

Pernyataan Risiko

Form.2


Nama Kegiatan

No. Dampak

1 Pelayanan berpotensi mal administrasi

2 pelayanan tidak efektif

Catatan: Sragen, Mei 20201 Kolom 1 berisi nomor urut KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang dapat terjadi

3 Kolom 3 berisi uraian dampak yang diakibatkan oleh kemunculan risiko

TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010


Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan

No. Dampak

1 Pencapaian tujuan diklat tidak tepat sasaran

2 Pencapaian tujuan diklat tidak tepat sasaran

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

DAFTAR RESIKO

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi


Pernyataan Resiko

DAFTAR RESIKO

Pernyataan Resiko

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Tujuan Kegiatan verifikasi dan tindak lanjut perizinan dan perizinan jasa usaha

Pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan

Pemeriksaan dan pengecekan perizinan tidak memenuhi persyaratan

administasi dan teknis

Materi diklat yang kurang mendukung tugas-tugas bidang investasi dan

ptsp

Tidak semua aparatur investasi dan ptsp memahami materi diklat

Form.2


Nama Kegiatan

No. Dampak

1 Kurangnya daya tarik investasi

2 Menurunnya daya tarik investasi

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010


Nama Kegiatan

No. Dampak

1 Pemasangan reklame tidak sesuai peraturan yang berlaku

Menurunnya penerimaan pajak reklame

2 Pemasangan reklame mengurangi keindahan

Catatan: Sragen, Mei 20201 Kolom 1 berisi nomor urut KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang dapat terjadi

3 Kolom 3 berisi uraian dampak yang diakibatkan oleh kemunculan risiko

TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Pernyataan Resiko

DAFTAR RESIKO

DAFTAR RESIKO

Tujuan Kegiatan meningkatkan promosi dan daya tarik investasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tujuan Kegiatan meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan reklame

Pernyataan Resiko

Kurangnya even promosi / pameran investasi

Kurang tertariknya calon investor atas peluang dan potensi Sragen

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Reklame tidak dilengkapi dengan perizinan

Reklame tidak tertib dalam pemasangan

Form.2

Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

No. Dampak

1 Ketidakpastian dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan

2 Hasil pemeriksaan perizinan dan nonperizinan tidak dapat menunjukkan

kualitas kinerja bidang perizinan dan non perizinan

3

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

No. Dampak

1 Data realisasi investasi tidak tercatat secara akurat

2 Data realisasi investasi tidak tercatat secara akurat

3 Penyelenggaraan urusanan penanaman modal tidak berjalan optimal, sehingga

target RPJMD bidang penanaman modal tidak tercapai

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Target realisasi investasi tidak tercapai

DAFTAR RESIKO

Pernyataan Resiko

Rendahnya perusahaan yang menyusun laporan penanaman modal

(LKPM)

Pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan

DAFTAR RESIKO


Operasional dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, perijinan dan penanganan pengaduan

Tujuan Kegiatan

Rendahnya pemahaman perusahaan dalam memenuhi kewajiban sesuai

ketentuan berlaku



Tujuan Kegiatan


meningkatkan pelaporan kegiatan penanaman modal

Sasaran. 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan

Pernyataan Resiko

Regulasi yang tumpang tindih dan kurang mendukung investasi

Pemeriksaan dan pengecekan perizinan tidak mencakup seluruh

perizinan dan non perizinan

Tujuan. 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan

Form.2

Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

No. Dampak

1 Turunnya indeks kepuasan masyarakat

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

No. Dampak

1 Turunnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan nonperizinan

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

DAFTAR RESIKO

Turunnya tingkat kepuasan masyarakat


Survei Kepuasan Masyarakat

Tujuan Kegiatan meningkatkan indeks kepuasan pelayanan

Pernyataan Resiko

DAFTAR RESIKO


Pengawasan yang lebih komprehensif

Tujuan Kegiatan meningkatkan kepatuhan perizinan

Pernyataan Resiko

Obyek pengawasan tidak mematuhi peringatan/ rekomendasi

Form.2

Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

No. Dampak

1 Iklim investasi yang tidak sehat

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Tindak lanjut aduan yang tidak terselesaikan

Penanganan Pengaduan

Tujuan Kegiatan meningkatkan iklim investasi

Pernyataan Resiko


DAFTAR RESIKO

Form 3

Pemerintah Kabupaten Sragen

Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1 Penyusunan dokumen tidak selesai tepat waktu 2 2 4

2 Dokumen tidak dapat digunakan sebagai

pedoman dalam investasi

2 2 4

Sragen, Mei 2020

1 Kolom 1 berisi nomor urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan kolom 4 TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Form 3


Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan


1 2 3 4 5

1 Menurunnya daya tarik investasi 2 2 4

2 Calon investor mengalami kesulitan dalam

mengurus perizinan berusaha melalui OSS

2 2 4

3 Koordinasi Satgas tidak berjalan dengan optimal 3 2 6

Sragen, Mei 2020






NIP. 19670708 199303 1 010

Formulir Analisis Risiko


Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan

investasi PMDN/PMA

Meningkatkan koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan

Berusaha

Petunjuk Pengisian

DPMPTSP Kabupaten Sragen

Pengembangan potensi unggulan daerah

Meningkatkan tersedianya dokumen / profil investasi

Petunjuk Pengisian


Form 3


Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan


1 2 3 4 5

1 Pelayanan tidak sesuai dengan standar

pelayanan

2 2 4

2 Pemeriksaan dan pengecekan perizinan tidak

memenuhi persyaratan administasi dan teknis

2 2 4

Sragen, Mei 2020






NIP. 19670708 199303 1 010

Form 3


Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan


1 2 3 4 5

1 Materi diklat yang kurang mendukung tugas-

tugas bidang investasi dan ptsp

2 2 4

2 Tidak semua aparatur investasi dan ptsp

memahami materi diklat

2 2 4

Sragen, Mei 2020






NIP. 19670708 199303 1 010


Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

Petunjuk Pengisian





Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman

modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Petunjuk Pengisian

verifikasi dan tindak lanjut perizinan dan perizinan jasa usaha

Form 3


Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan


1 2 3 4 5

1 Kurangnya even promosi / pameran investasi 3 2 6

2 Kurang tertariknya calon investor atas peluang

dan potensi Sragen

3 2 6

Sragen, Mei 2020






NIP. 19670708 199303 1 010

Form 3


Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan


1 2 3 4 5

1 Reklame tidak dilengkapi dengan perizinan 2 2 4

2 Reklame tidak tertib dalam pemasangan 2 2 4

Sragen, Mei 2020






NIP. 19670708 199303 1 010



meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan

reklame

Petunjuk Pengisian

Penyelenggaraan Pameran Investasi

meningkatkan promosi dan daya tarik investasi

Petunjuk Pengisian




Form 3


Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan


1 2 3 4 5

1 Regulasi yang tumpang tindih dan kurang

mendukung investasi

2 2 4

2 Pemeriksaan dan pengecekan perizinan tidak

mencakup seluruh perizinan dan non perizinan

2 2 4


pelayanan

1 2 2

1 Kolom 1 berisi nomor urut Sragen, Mei 2020

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN


5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan kolom 4

TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Form 3


Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan


1 2 3 4 5

1 Rendahnya perusahaan yang menyusun

laporan penanaman modal (LKPM)

2 2 4

2

Rendahnya pemahaman perusahaan dalam

memenuhi kewajiban sesuai ketentuan berlaku

2 2 4

3 Target realisasi investasi tidak tercapai 3 2 6

Sragen, Mei 2020






NIP. 19670708 199303 1 010




meningkatkan pelaporan kegiatan penanaman modal

Petunjuk Pengisian


Operasional dan koordinasi kerjasama di bidang investasi,

perijinan dan penanganan pengaduan


Petunjuk Pengisian


Form 3


Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan


1 2 3 4 5

1 Turunnya tingkat kepuasan masyarakat 3 2 6

Sragen, Mei 2020






NIP. 19670708 199303 1 010

Form 3



Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan


1 2 3 4 5

1 Obyek pengawasan tidak mematuhi peringatan/

rekomendasi

2 2 4

Sragen, Mei 2020






NIP. 19670708 199303 1 010

Form 3



Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan


1 2 3 4 5

1Tindak lanjut aduan yang tidak terselesaikan

3 2 6

Sragen, Mei 2020






NIP. 19670708 199303 1 010

Petunjuk Pengisian


Pengawasan yang lebih komprehensif

meningkatkan kepatuhan perizinan


Petunjuk Pengisian

Petunjuk Pengisian


Penanganan Pengaduan

meningkatkan iklim investasi

Survei Kepuasan Masyarakat

meningkatkan indeks kepuasan pelayanan


Form.4

No Kriteria Kemungkinan Skala Nilai


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Jarang Sekali

Jarang

Sering

Sangat Sering

1

2

3

4

1

2

3

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar

dari pada nol

Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%,

tetapi masih cukup tinggi

Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam

setahun

SKALA KEMUNGKINAN

Definisi Kriteria Kemungkinan

4

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam

setahun

Form.5

No Kriteria Dampak Skala Nilai


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

4

Rendah sekali

Rendah

1

2

3

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Tinggi

Tinggi Sekali

Definisi Kriteria Dampak

1

2

3

4

Sebagian tujuan kegiatan/organisasi

gagal dilaksanakan

Sebagian besar tujuan

kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan

Menggangu pencapaian tujuan

kegiatan/organisasi meskipun tidak

signifikan

Menggangu pencapaian tujuan

kegiatan/organisasi secara cukup

signifikan

Form.6



Nama Kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah

Tujuan Kegiatan Meningkatkan tersedianya dokumen / profil investasi

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

1 Penyusunan dokumen tidak selesai tepat waktu Menyusun rencana kerja KE Monitoring dan evaluasi

2 Dokumen tidak dapat digunakan sebagai

pedoman dalam investasi

Identifikasi obyek kajian KE Kajian lebih mendalam terhadap

potensi investasi

Sragen, Mei 2020

1 Kolom 1 berisi no urut


3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

4 Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

5 Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan TUGIYONO, SH

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5 NIP. 19670708 199303 1 010

Form.6



Nama Kegiatan Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

Tujuan Kegiatan Meningkatkan koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Berusaha

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

1 Menurunnya daya tarik investasi Sosialisasi melalui website KE Forum temu bisnis

2 Calon investor mengalami kesulitan dalam

mengurus perizinan berusaha melalui OSS

Melakukan pendampingan dalam

pengurusan izin berusaha melalui OSS

KE Penyediaan sarana prasarana

penunjang OSSPeningkatan koordinasi antar

stakeholder

Sragen, Mei 2020







PENGENDALIAN

KET.YANG SUDAH ADAYANG MASIH DIBUTUHKAN

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

NO RISIKO

PENGENDALIAN



Petunjuk Pengisian

NO RISIKO

Form.6



Nama Kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha


URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6


pelayanan

Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP KE Penyusunan dan Perbaikan Standar

Pelayanan dan SOP2 Pemeriksaan dan pengecekan perizinan tidak

memenuhi persyaratan administasi dan teknis

Koordinasi intensif dengan instansi terkait KE Penyederhanaan regulasi dan

prosedur perizinan dan

nonperizinan KE Peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM

1 Kolom 1 berisi no urut Sragen, Mei 2020


3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN


5 Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5 TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Form.6



Nama Kegiatan Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

Tujuan Kegiatan Meingkatkan kapasitas aparatur investasi dan ptsp

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

1 Materi diklat yang kurang mendukung tugas-

tugas bidang investasi dan ptsp

Peningkatan kompetensi aparatur melalui

diskusi dan tukar pendapat

KE Penghargaan bagi aparatur

berprestasi2 Tidak semua aparatur investasi dan ptsp

memahami materi diklat

Peningkatan kompetensi aparatur melalui

diskusi dan tukar pendapat

KE Monitoring dan evaluasi







NIP. 19670708 199303 1 010

Petunjuk Pengisian

NO RISIKO

PENGENDALIAN



Petunjuk Pengisian

NO RISIKO

PENGENDALIAN



Form.6



Nama Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi


URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

1 Kurangnya even promosi / pameran investasi Sosialisasi melalui website, Forum temu

bisnis

KE Peningkatan anggaran promosi

2 Kurang tertariknya calon investor atas peluang

dan potensi Sragen

Pelaksanaan pameran/ promosi investasi

2 kali dalam satu tahun

KE Penyusunan profil/peta investasi







NIP. 19670708 199303 1 010

Form.6



Nama Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan


URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

1 Reklame tidak dilengkapi dengan perizinan Pemantauan dan pengawasan reklame KE Peningkatan Pemantauan dan

pengawasan reklame2 Reklame tidak tertib dalam pemasangan Koordinasi antar stakeholder KE Penindakan reklame yang tidak

sesuai ketentuan







NIP. 19670708 199303 1 010

Petunjuk Pengisian

Petunjuk Pengisian


NO RISIKO

PENGENDALIAN



NO RISIKO

PENGENDALIAN


Form.6



Nama Kegiatan Operasional dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, perijinan dan penanganan pengaduan

Tujuan Kegiatan meningkatkan tertib administrasi perizinan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

1 Regulasi yang tumpang tindih dan kurang

mendukung investasi

Inventarisasi regulasi terhadap regulasi

yang tumpang tindih

KE Penyederhanaan regulasi dan

prosedur perizinan dan

nonperizinan 2 Pemeriksaan dan pengecekan perizinan tidak

mencakup seluruh perizinan dan non perizinan

Koordinasi intensif dengan instansi terkait KE Penyusunan dan Perbaikan Standar

Pelayanan dan SOP


pelayanan

Penyusunan Standar Pelayanan KE Peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM







NIP. 19670708 199303 1 010

Form.6




Tujuan Kegiatan meningkatkan pelaporan kegiatan penanaman modal

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

1 Rendahnya perusahaan yang menyusun laporan

penanaman modal (LKPM)

Sosialisasi dan pendampingan dalam

penyusunan LKPM dan kegiatan


KE Peningkatan sosialisasi dan


2 Rendahnya pemahaman perusahaan dalam

memenuhi kewajiban sesuai ketentuan berlaku

Monitoring Evaluasi KE Peningkatan Pembinaan dan


3 Target realisasi investasi tidak tercapai Pengendalian dan pelaksanaan

penanaman modal

KE Intensifikasi Pengendalian dan

pelaksanaan penanaman modal







NIP. 19670708 199303 1 010

YANG MASIH DIBUTUHKAN

Petunjuk Pengisian

Petunjuk Pengisian

NO RISIKO

PENGENDALIAN




NO RISIKO

PENGENDALIAN

KET.YANG SUDAH ADA

Form.6



Nama Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat


URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

1 Turunnya tingkat kepuasan masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat KE Penyempurnaan Standar Pelayanan

dan SOP







NIP. 19670708 199303 1 010

Form.6



Nama Kegiatan Pengawasan yang lebih komprehensif


URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

1 Obyek pengawasan tidak mematuhi peringatan/

rekomendasi

Pengawasan perizinan KE Penyempurnaan Standar Pelayanan

dan SOP







NIP. 19670708 199303 1 010

PENGENDALIAN

YANG SUDAH ADAYANG MASIH DIBUTUHKAN

Petunjuk Pengisian


NO RISIKO

PENGENDALIAN

KET.YANG SUDAH ADA

KET.NO RISIKO

YANG MASIH DIBUTUHKAN

Petunjuk Pengisian


Form.6



Nama Kegiatan Penanganan Pengaduan


URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

1 Tindak lanjut aduan yang tidak terselesaikan Pemantauan tindak lanjut aduan KE Pengawasan dan pemantauan


Sragen, Mei 2020







YANG MASIH DIBUTUHKANKET.


Petunjuk Pengisian

NO RISIKO

PENGENDALIAN

YANG SUDAH ADA

Form.7





No Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian Target Waktu

Penyelesaian

Penanggung Jawab


1 2 3 4 5

1 Penyusunan dokumen tidak

selesai tepat waktu

Monitoring dan evaluasi Semester II Sekretaris, Kabid Penanaman

Modal

2 Dokumen tidak dapat digunakan


Kajian lebih mendalam terhadap potensi investasi Semester II Sekretaris, Kabid Penanaman

Modal






Penyelesaian

Penanggung Jawab


1 2 3 4 5

1 Menurunnya daya tarik investasi Forum temu bisnis Semester II Kepala, Sekretaris, Semua Kabid

2 Calon investor mengalami

kesulitan dalam mengurus

perizinan berusaha melalui OSS

Penyediaan sarana prasarana penunjang OSS Semester II Kepala, Sekretaris, Semua Kabid

Peningkatan koordinasi antar stakeholder Semester II Kepala, Sekretaris, Semua Kabid



Nama Kegiatan



Penyelesaian

Penanggung Jawab


1 2 3 4 5

1 Pelayanan tidak sesuai dengan

standar pelayanan

Penyusunan dan Perbaikan Standar Pelayanan dan

SOP

Semester II Sekretaris, Kabid Perizinan Jasa

Usaha2 Pemeriksaan dan pengecekan

perizinan tidak memenuhi

Penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan dan

nonperizinan

Semester II Sekretaris, Kabid Perizinan Jasa

Usaha

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Semester II Sekretaris, Kabid Perizinan Jasa

Usaha

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010



Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan

instansi pemerintah dan dunia usaha



Nama Kegiatan Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

Tujuan Kegiatan Meingkatkan kapasitas aparatur investasi dan ptsp


Penyelesaian

Penanggung Jawab


1 2 3 4 5

1 Materi diklat yang kurang

mendukung tugas-tugas bidang

investasi dan ptsp

Penghargaan bagi aparatur berprestasi Semester II Sekretaris, Semua Kabid

2 Tidak semua aparatur investasi

dan ptsp memahami materi diklat

Monitoring dan evaluasi Semester II Sekretaris, Semua Kabid






Penyelesaian

Penanggung Jawab


1 2 3 4 5

1 Reklame tidak dilengkapi dengan

perizinan

Peningkatan Pemantauan dan pengawasan reklame Semester II Sekretaris, Kabid Perizinan Jasa

Usaha


pemasangan

Penindakan reklame yang tidak sesuai ketentuan Semester II Sekretaris, Kabid Perizinan Jasa

Usaha






Penyelesaian

Penanggung Jawab


1 2 3 4 5


pameran investasi

Peningkatan anggaran promosi Semester II Sekretaris, Kabid Penanaman

Modal

2 Kurang tertariknya calon investor

atas peluang dan potensi Sragen

Penyusunan profil/peta investasi Semester II Sekretaris, Kabid Penanaman

Modal

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010





Tujuan Kegiatan


Penyelesaian

Penanggung Jawab


1 2 3 4 5

1 Regulasi yang tumpang tindih

dan kurang mendukung investasi

Penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan dan

nonperizinan

Semester II Sekretaris, Kabid Perizinan

Tertentu dan Kesehatan

2 Pemeriksaan dan pengecekan

perizinan tidak mencakup seluruh


Penyusunan dan Perbaikan Standar Pelayanan dan

SOP




standar pelayanan

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Semester II Sekretaris, Kabid Perizinan







Penyelesaian

Penanggung Jawab

Pelaksanaan Perbaikan 1 2 3 4 5

1 Rendahnya perusahaan yang

menyusun laporan penanaman

modal (LKPM)

Peningkatan sosialisasi dan pendampingan

penyusunan LKPM

Semester II Kabid Penanaman Modal

Rendahnya pemahaman

perusahaan dalam memenuhi

kewajiban sesuai ketentuan

Peningkatan Pembinaan dan pengendalian

penanaman modal







Penyelesaian

Penanggung Jawab


1 2 3 4 51 Turunnya tingkat kepuasan

masyarakat

Penyempurnaan Standar Pelayanan dan SOP Semester II Sekretaris, Kabid

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010








Penyelesaian

Penanggung Jawab


1 2 3 4 51 Obyek pengawasan tidak

mematuhi peringatan/

rekomendasi

Penyempurnaan Standar Pelayanan dan SOP Semester II Sekretaris, Kabid






Penyelesaian

Penanggung Jawab

Pelaksanaan Perbaikan 1 2 3 4 5

1 Tindak lanjut aduan yang tidak

terselesaikan

Pengawasan dan pemantauan perizinan yang lebih

intensif

Semester II Kabid Informasi Pengawasan dan

Pengaduan

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010


Form.8

LAPORAN PELAKSANAAN RTP

SEMESTER I

Target Realisasi %

1 Pengembangan potensi unggulan daerah Semester I, II Semester II 10%

2 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan

investasi PMDN/PMA

Semester II Semester II 10%

3 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usahaSemester I, II Semester II 35%

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Semester I, II Semester II 20%

5 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan

Investasi

Semester I Semester I 90%

6 Penyelenggaraan Pameran Investasi Semester I, II Semester II 5%

7 Operasional dan koordinasi kerjasama di bidang investasi,

perijinan dan penanganan pengaduan

Semester I, II Semester II 30%

8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Semester I, II Semester II 25%

9 Survei Kepuasan Masyarakat Semester I, II Semester II 15%

10 Pengawasan yang lebih komprehensif Semester I, II Semester II 15%

11 Penanganan Pengaduan Semester I, II Semester II 35%

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

No Nama KegiatanRTP

Keterangan

Form.9





Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Penyusunan dokumen tidak

selesai tepat waktu

Monitoring dan evaluasi Semester II Sekretaris, Kabid Penanaman

Modal

Monitoring dan evaluasi Semester II Sekretaris, Kabid

Penanaman Modal

2 Dokumen tidak dapat digunakan


Kajian lebih mendalam terhadap potensi

investasi

Semester I Sekretaris, Kabid Penanaman

Modal

Kajian lebih mendalam terhadap

potensi investasi

Semester II Sekretaris, Kabid

Penanaman Modal






1 2 3 4 5 6 7 8

1 Menurunnya daya tarik investasi Forum temu bisnis Semester II Kepala, Sekretaris, Semua

Kabid

Forum temu bisnis Semester II Kepala, Sekretaris, Semua

Kabid 2 Calon investor mengalami

kesulitan dalam mengurus

perizinan berusaha melalui OSS

Penyediaan sarana prasarana penunjang OSS Semester II Kepala, Sekretaris, Semua

Kabid

Penyediaan sarana prasarana

penunjang OSS

Semester II Kepala, Sekretaris, Semua

Kabid

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

No Pernyataan Risiko Rencana Tindak Pengendalian

Pelaksanaan RTP

REALISASI PELAKSANAAN RTP


Pelaksanaan RTP



Nama Kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha



1 2 3 4 5 6 7 8


standar pelayanan

Penyusunan dan Perbaikan Standar Pelayanan

dan SOP

Semester I, II Sekretaris, Kabid Perizinan

Jasa Usaha


Pelayanan dan SOP


Jasa Usaha


perizinan tidak memenuhi

persyaratan administasi dan

Penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan

dan nonperizinan


Jasa Usaha

Penyederhanaan regulasi dan



Jasa Usaha



Nama Kegiatan meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan reklame

Tujuan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Reklame tidak dilengkapi dengan

perizinan

Peningkatan Pemantauan dan pengawasan

reklame


Jasa Usaha

Peningkatan Pemantauan dan

pengawasan reklame


Jasa Usaha


pemasangan

Penindakan reklame yang tidak sesuai ketentuan Semester I, II Sekretaris, Kabid Perizinan

Jasa Usaha

Penindakan reklame yang tidak

sesuai ketentuan


Jasa Usaha

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010


No Pernyataan Risiko Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

Pelaksanaan RTPNo Pernyataan Risiko Rencana Tindak Pengendalian



Nama Kegiatan Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan

pelayanan InvestasiTujuan Kegiatan Meingkatkan kapasitas aparatur investasi dan ptsp


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Materi diklat yang kurang

mendukung tugas-tugas bidang

investasi dan ptsp

Penghargaan bagi aparatur berprestasi Semester I Sekretaris, Semua Kabid Penghargaan bagi aparatur

berprestasi

Semester I Sekretaris, Kabid Informasi

Pengawasan dan

Pengaduan2 Tidak semua aparatur investasi

dan ptsp memahami materi diklat

Monitoring dan evaluasi Semester II Sekretaris, Semua Kabid Monitoring dan evaluasi Semester II Sekretaris, Kabid Informasi

Pengawasan dan

Pengaduan






1 2 3 4 5 6 7 8


pameran investasi

Peningkatan anggaran promosi Semester I, II Sekretaris, Kabid Penanaman

Modal

Peningkatan anggaran promosi Semester I, II Sekretaris, Kabid Informasi

Pengawasan dan

Pengaduan

2 Kurang tertariknya calon investor

atas peluang dan potensi Sragen

Penyusunan profil/peta investasi Semester I, II Sekretaris, Kabid Penanaman

Modal

Penyusunan profil/peta investasi Semester I, II Sekretaris, Kabid Informasi

Pengawasan dan

Pengaduan

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010







Tujuan Kegiatan meningkatkan tertib administrasi perizinan


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Regulasi yang tumpang tindih

dan kurang mendukung investasi

Penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan

dan nonperizinan



Penyederhanaan regulasi dan





perizinan tidak mencakup seluruh


Penyusunan dan Perbaikan Standar Pelayanan

dan SOP




Pelayanan dan SOP




standar pelayanan

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Semester II Sekretaris, Kabid Perizinan


Peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM








1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rendahnya perusahaan yang

menyusun laporan penanaman

modal (LKPM)

Peningkatan sosialisasi dan pendampingan

penyusunan LKPM

Semester II Kabid Penanaman Modal Peningkatan sosialisasi dan



2 Rendahnya pemahaman

perusahaan dalam memenuhi

kewajiban sesuai ketentuan

Peningkatan Pembinaan dan pengendalian

penanaman modal

Semester I, II Kabid Penanaman Modal Peningkatan sosialisasi dan

pendampingan

Semester I, II Kabid Penanaman Modal

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010




Pelaksanaan RTP

Pelaksanaan RTP






1 2 3 4 5 6 7 8

1 Turunnya tingkat kepuasan

masyarakat

Penyempurnaan Standar Pelayanan dan SOP Semester I, II Kepala, Sekretaris dan Kabid

Informasi Pengawasan dan

Pengaduan

Penyempurnaan Standar Pelayanan

dan SOP

Semester II Kepala, Sekretaris dan

Kabid Informasi

Pengawasan dan

Pengaduan






1 2 3 4 5 6 7 8

1 Obyek pengawasan tidak

mematuhi peringatan/

rekomendasi

Pengawasan dan pemantauan perizinan yang

lebih intensif

Semester I, II Kepala, Sekretaris dan Kabid


Pengaduan

Pengawasan dan pemantauan


Semester I, II Kepala, Sekretaris dan

Kabid Informasi

Pengawasan dan

Pengaduan






1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tindak lanjut aduan yang tidak

terselesaikan

Pengawasan dan pemantauan perizinan yang

lebih intensif

Semester I, II Kepala, Sekretaris dan Kabid


Pengaduan

Tindak lanjut aduan yang tidak

terselesaikan

Semester I, II Kepala, Sekretaris dan

Kabid Informasi

Pengawasan dan

Pengaduan

Sragen, Mei 2020


TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Rencana Tindak Pengendalian



No Pernyataan Risiko Pelaksanaan RTP


Documents

DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN 2020dpmptsp.sragenkab.go.id/wp-content/uploads/RTP-SPIP_2020A.pdf · unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian,