Download Laporan Kinerja Kemendag Triwulan I 2013

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN

PERDAGANGAN TRIWULAN I

KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2013

i

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Triwulanan Kementerian Perdagangan merupakan bentuk

kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat

dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program

yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam

rencana strategis Kementerian Perdagangan. Laporan Triwulanan sekaligus juga

merupakan bagian dari amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri

Perdagangan No. 1011/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di

lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pada dasarnya, Laporan Triwulananmemuat hasil dan capaian kontrak kinerja

pada tahun anggaran berjalan yang terbagi kedalam 3 (tiga) periode yakni

Triwulan I, II, dan III yang selanjutnya akan disusun menjadi LAKIP pada Triwulan

terakhir. Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya

dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan

pembangunan perdagangan nasional, bagi generasi kini dan generasi ke depan,

menuju bangsa yang semakin berdaya saing dan sejahtera. Selain itu juga, kami

mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam

penyusunan laporan ini.

Jakarta, April 2013

KEPALA BIRO PERENCANAAN

ARIEF FADILLAH

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Triwulanan Kementerian Perdagangan merupakan sarana pemantauan kinerja

secara periodik berdasarkan dari realisasi indikator-indikator kontrak kinerja selama 3 (tiga)

bulan tahun berjalan. Pada tahun 2013, secara keseluruhan terdapat 23Indikator Kinerja dari

12Sasaran Strategis Kementerian yang diukur (lihat Tabel 1). Dari keseluruhan 23 Indikator

Kinerja tersebut, sebanyak 15 Indikator Kinerja dapat mencapai atau melampaui target yang

ditetapkan dalam Kontrak Kinerja, sedangkan 8 Indikator Kinerja lainnya belum mencapai

target. Dari 8 Indikator Kinerja yang belum mencapai target tersebut 3 Indikator Kinerja

realisasi targetnya diatas 25 %, 1 Indikator Kinerja realisasi targetnya masih 0 %, dan 2

Indikator Kinerja tidak menargetkan realisasi pada Triwulan I ini. Sedangkan untuk Indikator

Kinerja Pertumbungan Ekspor Non Migas masih terjadi defisit sehingga perlu ditingkatkan pada

trimester selanjutnya. Untuk mencapai target indikator tersebut, kendala dan permasalahan

perlu diselesaikan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan kinerja

bersangkutan agar diakhir tahun anggaran dapat sesuai target.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Realisasi Kinerja Triwulan I 2013

Target 2013 Capaian %

1 Peningkatan

Pertumbuhan Ekspor

Pertumbuhan ekspor non mingas 2,7 % -3,3 -45

Total Ekspor 194,7 US$ M 45,4 US$ M 23,3

2 Diversifikasi Pasar

Tujuan Ekspor dan

diversifikasi produk

ekspor

Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor

terbesar (CR5) 47 % 51,52%

109,62

Pertumbuhan ekspor ke negara non-

tradisional 15 % 9,26%

61,73

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama 53 % 53,35%

100,66

3 Perbaikan citra produk

ekspor Indonesia

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt

Nation Brand Index (NBI) Skor 47 45,73

97,30

4 Peningkatan peran dan

kemampuan diplomasi

perdagangan

internasional

Jumlah hasil perundingan perdagangan

internasional

248 Hasil

Perundingan

50 Hasil

Perundingan 20,16

Persentase Peningkatan nilai perdagangan

Indonesia dengan negara mitra FTA 10 % - -

5 Penyederhanaan

Perizinan Perdagangan

Dalam dan Luar Negeri

Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang

dapat dilayani secara online (Jenis) 11 Jenis 12 Jenis 109

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari) 4 Hari 3,5 hari 113

Perijinan ekspor dan impor yang dapat

dilayani secara onlie 75 Perijinan 76 perijinan 101,33

Rata-rata waktu penyelesaian perijinan ekspor

dan impor 2 Hari 5,65 35,40

6 Peningkatan output

sektor perdagangan

Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar

dan eceran) 6,5 % 6,5% 100

Rasio penggunaan produk dalam negeri

terhadap pengeluaran konsumsi rumah

tangga

95 % 96,8% 102

Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK 1.500.000 Lot 276.450 18,43

iii

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Realisasi Kinerja Triwulan I 2013

Target 2013 Capaian %

Nilai resi gudang yang diterbitkan Rp. 100 M Rp. 6,9 M 6,9

7 Peningkatan

Perlindungan Konsumen

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap

tahun (Unit) 65 Unit 84 Unit 129

8 Pengembangan sarana

distribusi perdagangan

dalam mendukung

kinerja logistik nasional

Persentase realisasi revitalisasi pasar

tradisional 100 % 0 0

9 Stabilisasi Harga Bahan

Pokok

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok

utama 6,5 % 1,7% 382%

10 Penurunan Disparitas

Harga Bahan Pokok

Antar Propinsi

Rata-rata rasio variasi harga provinsi

dibandingkan variasi harga nasional Rasio 2,2 2,8 72

11 Peningkatan Kualitas

Laporan Keuangan dan

Akuntabilitas

Kementerian

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kementerian Opini WTP - -

Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) Ranking Top 3 - -

12 Peningkatan Kinerja

Organisasi

Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kategori B B 100

Dari capaian Indikator Kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kementerian

Perdagangan pada kuartal pertama ini menunjukkan progres yang berkelanjutan sebagaimana

yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan.

iv

DAFTAR ISI

Contents KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................. ii

DAFTAR ISI .....................................................................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................... 2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 3

A. Capaian Kinerja .................................................................................................................. 3

Sasaran Strategis 1: "Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas" ................................. 3

Sasaran Strategis 2: "Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Diversifikasi Produk Ekspor" ... 4

Sasaran Strategis 3: "Perbaikan Citra Produk Ekspor Indonesia" .......................................... 8

Sasaran Strategis 4: "Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan

Internasional" ........................................................................................................................ 8

Sasaran Strategis 5: "Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri” . 10

Sasaran Strategis 6: "Peningkatan Output Sektor Perdagangan" ....................................... 12

Sasaran Strategis 7: "Peningkatan Perlindungan Konsumen"............................................. 14

Sasaran Strategis 8: "Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Mendukung

Kinerja Logistik Nasional" .................................................................................................... 15

Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok” ........................................................ 16

Sasaran Strategis 10: "Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi" ............ 16

Sasaran Strategis 11: "Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas

Kementerian" ...................................................................................................................... 17

Sasaran Strategis 12: "Peningkatan Kinerja Organisasi Kementerian" ............................... 18

B. Akuntabilitas Keuangan ................................................................................................... 20

BAB III PENUTUP .......................................................................................................................... 22

LAMPIRAN ................................................................................................................................... 23

a. Kontrak Kinerja ............................................................................................................... 24

b. Lembar Pengukuran Pencapaian Kinerja ........................................................................ 26

c. Lembar Pengukuran Kegiatan Menurut Rencana Aksi Pelaksanaan Kontrak Kinerja

Kementerian Perdagangan Tahun 2013 .................................................................................. 28

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan Kemendag

sebagai penggerak

utama daya saing dan

kesejahteraan bangsa

Dalam mengemban visi misi pembangunan perdagangan

nasional, Kementerian Perdagangan secara umum menetapkan

dan mengeluarkan kebijakan di bidang perdagangan yang

mencakup dalam dan luar negeri. Sesuai dengan fungsinya,

banyak kebijakan dan program Kementerian Perdagangan yang

akan dilaksanakan selama tahun anggaran RPJMN yang

meliputi: (1) menjaga perkembangan harga komoditas pokok

dan penting di dalam negeri; (2) menjaga dan meningkatkan

pertumbuhan ekspor dan neraca perdagangan; (3) upaya untuk

menciptakan daya saing perdagangan nasional serta upaya

perlindungan konsumen, dan (4) kebijakan lainnya yang

menyangkut peningkatan kinerja organisasi Kementerian

Perdagangan.

Persiapan Menjelang

WTO, APEC, dan AEC

2015

Khususnya di tahun 2013, Indonesia mendapatkan suatu

kesempatan terhormat untuk menjadi tuan rumah dalam

rangka penyelenggaraan Konferensi APEC pada bulan Oktober

dan Konferensi Tingkat Menteri ke 9 WTO pada bulan

Desember di Bali. Sedemikian besar acara tersebut, pemerintah

c.q. Kementerian Perdagangan turut berperan penting,

khususnya bidang perdagangan, dalam mensukseskan acara-

acara tersebut, sehingga bermanfaat untuk memperkenalkan

eksistensi Indonesia di kancah perekonomian internasional,

yang harapannya dapat membuka akses pasar internasional

bagi produk lokal Indonesia ataupun kerjasama strategis antar

Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya, sampai dengan

tahun 2013 ini, persiapan Indonesia menjelang ASEAN

Economic Community 2015 tersisa kurang lebih 2 (dua) tahun

lagi dan ini juga telah menjadi agenda utama Kementerian

Perdagangan untuk mendukung pelaku usaha dan konsumen

lokal dapat memanfaatkan secara optimal tren global dalam

pembentukan regionalisme masyarakat ekonomi. Oleh karena

itu, agar tetap sesuai dengan Rencana Strategis dan

mensukseskannya, keseluruhan kinerja Kementerian

Perdagangan dengan demikian perlu dipantau secara terpadu

dan reguler.

2

B. Maksud dan Tujuan

Pemantauan merupakan

keserasian pelaksanaan

program/kegiatan

dengan perencanaan

Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data

dan pengukuran kemajuan atau progress atas program dan

kegiatan. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dari setiap

unit kerja dilingkungan Kementerian Perdagangan bertujuan

untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan

program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan

sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Kementerian

Perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan

atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan

dan berkala secara periodik, misalnya triwulanan. Dengan

demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap

dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu

tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan

yang terjadi terhadap capaian kinerja. Kegiatan pemantauan

kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan

pada seluruh tingkatan unit kerja Eselon II, Eselon I, dan

termasuk Kementerian dengan menyampaikan Laporan

Triwulanan dan melampirkan formulir pengukuran kinerja yang

terdiri dari Kontrak Kinerja, dan Formulir Pengukuran

Pencapaian Kinerja.

3

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Perdagangan

pada Triwulan I Tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan

antara target dengan realisasi dari masing-masing Indikator

Kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan

tersebut akan diperoleh persentase pencapaian terget.

Sasaran Strategis 1: "Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas"

Indikator Kinerja

Tahun 2013 Capaian (%)

s.d. Tw I Target Realisasi

Tw I Tw II Tw III Tw IV

Pertumbuhan ekspor non mingas 2,7% -3,3% - - - -45,0

Total Ekspor US$ 194,7 M US$ 45,4M - - - 23,3

IK-1: Pertumbuhan Ekspor Non-Migas

Perkembangan nilai dan

volume ekspor non migas

Triwulan I

Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa total ekspor Indonesia

selama Triwulan I 2013 adalah sebesar USD 45,4 miliar, turun

6,4% yoy. Nilai ekspor non migas Indonesia pada Triwulan I

2013 mencapai USD 37,3 miliar sementara volumenya

mencapai 158,5 juta ton. Volume ekspor nonmigas masih

mengalami peningkatan sebesar 16,1% sementara nilainya

mengalami penurunan sebesar 3,3%. Beberapa produk

Indonesia yang mengalami fenomena serupa antara lain sawit,

karet dan produknya, mesin, batubara, produk kimia, dan

kertas.

Penyebab kenaikan

ataupun penurunan nilai

ekspor non-migas

Triwulan I

Penurunan pertumbuhan ekspor non migas pada Triwulan I

disebabkan penurunan ekspor pada komoditi elektronik, karet

dan produk karet, udang, kakao dan produk hasili hutan. Selain

itu, penurunan ekspor non migas juga disebabkan oleh

penurunan harga beberapa komoditi seperti komoditi karet dan

produk karet, komoditi sawit, udang dan kakao. Meskipun

demikian, nilai ekspor beberapa komoditi mengalami kenaikan

yaitu komoditi TPT, Sawit, Alas Kaki, Otomotif dan Kopi.

4

Pertumbuhan Ekspor Non Migas Trimester I

Uraian

Nilai (USD Juta) Growth Maret

2013 MoM (%)

Growth Jan-Mar

2013 YoY (%) Maret 2013 Jan-Mar 2013

Ekspor Impor Selisih Ekspor Impor Selisih Ekspor Impor Ekspor Impor

Total 15,003.4 14,698.5 304.9 45,394.5 45,462.0 -67.5 -0.1 -4.0 -6.4 -0.6

Migas 2,889.8 3,705.0 -805.2 8,121.0 11,313.3 -3,192.3 12.9 1.7 -18.7 7.5

Minyk

entah

885.8 1,232.7 -346.9 2,399.0 3,163.6 -764.6 5.3 65.6 -28.1 14.3

Hasil

Minyak

357.5 2,114.7 -1,757.2 1,064.8 7,265.6 -6,200.8 10.2 -20.5 -10.8 3.2

Gas 1,656.5 357.6 1,298.9 4,657.2 884.1 3,773.1 18.2 49.6 -14.6 24.2

Nonmigas 12,103.6 10,993.5 1,110.1 37,273.5 34,148,7 3,124.8 -2.8 -5.8 -3.3 -3.1

IK-2: Total Ekpor Nasional

Perkembangan nilai dan

volume ekspor Triwulan I

Total ekspor Indonesia pada Triwulan I 2013 adalah sebesar

USD 45,4 Milyar, terdiri dari USD 8,12 Milyar ekspor migas dan

USD 37,27 Milyar ekspor non migas. Total ekspor ini mengalami

penurunan sebesar 6,4% dibandingkan total ekspor Triwulan I

2011. Penurunan ekspor ini disebabkan penurunan ekspor

migas dan non migas dimana ekspor migas mengalami

penurunan sebesar -18,7% dan ekspor non migas mengalami

penurunan sebesar – 3,3%.

Sasaran Strategis 2: "Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Diversifikasi

Produk Ekspor"

Indikator Kinerja




Rasio konsentrasi 5 negara tujuan

ekspor terbesar (CR5) 47% 51.52%

*1 - - - 109,62

Pertumbuhan ekspor ke negara non-

tradisional 15% 9.26%

*2 - - - 61,73

Kontribusi ekspor di luar 10 produk

utama 53% 53.35%

*3 - - - 100,66

Keterangan: (*1

) Data bulan Januari – Februari 2013 dari BPS

(*2

) Data bulan Januari 2013 dari Pusdatin

(*3

) Data bulan Januari 2013 dari Pusdatin

5

IK-3: Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5)

Kegiatan Promosi di LN

(DJPEN, Atdag dan ITPC)

Tingkat diversifikasi pasar tujuan ekspor non migas

Indonesia dapat dilihat dari besarnya konsentrasi ekspor di

5 negara tujuan ekspor utama. Semakin kecil nilai CR5,

menunjukkan bahwa pasar ekspor mengalami diversifikasi,

tidak hanya terpusat pada kelompok negara tertentu saja.

Dalam upaya memenuhi target nilai CR5. Pada Triwulan I,

kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Kementerian

Perdagangan telah mengumpulkan nilai transaksi dagang

sebesar US$ 26.476.533 yang dihasilkan dari 7 (tujuh)

kegiatan promosi yang dilakukan di negara-negara yang

merupakan pasar non tradisional indonesia. Kegiatan

promosi tersebut antara lain Partisipasi pada pameran

MUBA, CIFF, Pasar Malam Indonesia, Misi Dagang Jerman,

Nigeria, Saudi Arabia, dan Hungaria.

Kegiatan promosi dalam

negeri (TEI)

Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia pada tahun ini akan

diselenggarakan pada tanggal 16 – 20 Oktober 2013. Dari

segi persiapannya, pada Triwulan I tahun 2013 telah

dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

Perekrutan Peserta sedang dilakukan melalui email

blast kepada 5.000 perusahaan calon peserta Trade

Expo Indonesia 2013;

Penjajakan kerjasama dengan BRI mengenai

Penanganan Business Matching pada TEI 2013.

IK-4: Pertumbuhan ekspor ke negara non-tradisional

Pada Triwulan I tahun 2013, nilai ekspor ke beberapa negara

non-tradisional mengalami kenaikan yang signifikan. Nilai

ekspor ke Brunei mengalami kenaikan terbesar, mencapai USD

55,8 juta atau tumbuh 222,3%. Disusul urutan berikutnya yaitu

Myanmar, Ghana, Aljazair, Pakistan, Kamboja, Meksiko, Mesir,

Nigeria, dan Selandia Baru yang mengalami kenaikan lebih dari

10%.

IK-5: Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama

Market Brief (DJPEN,

Atdag dan ITPC)

Sebagai upaya pengembangan dan promosi ekspor,

Kementerian Perdagangan terus mengupayakan penajaman

strategi penetrasi pasar. Hal tersebut bertujuan untuk terus

mengembangkan dan menjaga kesinambungan ekspor

6

dengan memasuki negara tujuan ekspor baru, dalam hal ini,

yaitu pasar non tradisional, dengan tentunya tidak

meninggalkan dan tetap mengembangkan ekspor di pasar

tradisional.

Dalam rangka meningkatkan peran Kementerian

Perdagangan sebagai penyedia informasi perdagangan bagi

para pelaku usaha terutama para eksportir maupun calon

eksportir Indonesia, pada Triwulan I tahun 2013,

Kementerian Perdagangan dan perwakilan perdagangan di

luar negeri telah membuat 52 (lima puluh dua) buah

informasi pasar berupa Market Briefnegara tujuan ekspor

Indonesia.

Diklat Ekspor

Dalam upaya menciptakan serta meningkatkan kemampuan

SDM yang bergerak di bidang perdagangan internasional,

maka Kementerian Perdagangan melalui Balai Besar

Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI)

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang seluk beluk

perdagangan internasional. Pada Triwulan I tahun 2013,

BBPPEI telah menyelenggarakan pelatihan sebanyak 16

pelatihan yang diselenggarakan di Jakarta maupun di

daerah.

Kerjasama

pengembangan ekspor

Dalam mencapai tujuan peningkatan dan pengembangan

ekspor yang menjadi prioritas Kementerian Perdagangan,

diperlukan keterlibatan peran dari pihak-pihak lain baik

dalam maupun luar negeri dalam bentuk kerjasama dengan

instansi pemerintah maupun swasta. Pada Triwulan I tahun

2013 Kementerian Perdagangan telah melaksanakan

penandatanganan 1 (satu) naskah kesepakatan kerjasama

dalam bidang pengembangan ekspor.

Penyusunan profil

produk

Dalam upaya memberikan informasi ekspor kepada dunia

melalui penyediaan landasan konseptual dan praktis bagi

pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan

daya saing produk unggulan sekaligus sebagai media

mempromosikan produk-produk unggulan ekspor

Indonesia, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, menyediakan

layanan informasi produk ekspor. Selama Triwulan I tahun

2013, kegiatan penyusunan profil produk masih berada

dalam tahap pengumpulan data.

7

Penyusunan katalog

produk

Seperti halnya pada kegiatan penyusunan profil produk,

pada Triwulan I tahun 2013, kegiatan penyusunan katalog

produk masih berada dalam tahap pengumpulan data.

Adaptasi Produk

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk ekspor

Indonesia, Kementerian Perdagangan memberikan fasilitasi

adaptasi produk kepada pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan

agar produk-produk ekspor Indonesia dapat menyesuaikan

dengan pasar tujuan ekspor. Pada triwulan I tahun 2013

Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi pelaku usaha

yang mendapatkan informasi mengenai adaptasi produk

sebanyak 90 orang pelaku usaha. Pada Triwulan I tahun

2013, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan

kegiatan adaptasi produk sebanyak 4 kegiatan.

Penerimaan misi

pembelian

Pada Triwulan I, Kementerian Perdagangan belum

memfasilitasi pengusaha Indonesia untuk bertemu dengan

buyer melalui kegiatan misi pembelian. Hal ini terjadi karena

selama triwulan I tidak ada delegasi dagang dari luar negeri

yang datang ke Indonesia.

Diseminasi hasil produk

intelligence 2012

Upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan

untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar

global adalah melalui diseminasi informasi, terutama yang

berkaitan dengan produk ekspor. Pada Triwulan I tahun

2013, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan

diseminasi hasil product intelligent 2012 sebanyak 7

kegiatan. Hal ini melampaui dari target yang ditentukan

yaitu sebanyak 3 kegiatan.

Pengembangan produk

kerajinan

Sampai pada akhir Triwulan I tahun 2013, kegiatan

pengembangan produk kerajinan masih dalam tahap

persiapan.

Program peningkatan

daya saing produk

ekspor

Selama Triwulan I tahun 2013, Kementerian Perdagangan

telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan pendukung program

peningkatan daya saing produk ekspor, yakni partisipasi

pada Java Jazz Festival 2013 dan Indonesian Fashion Week

2013.

Program pengembangan

merek

Selama Triwulan I tahun 2013, terkait program

pengembangan merek, Kementerian Perdagangan telah

melaksanakan 1 (satu) kegiatan penjaringan peserta di Kota

Semarang.

8

Sasaran Strategis 3: "Perbaikan Citra Produk Ekspor Indonesia"

Indikator Kinerja




Skor dimensi ekspor dalam Simon

Anholt Nation Brand Index (NBI) Skor 47 45.73

*1 97.30

Keterangan: (*1

) Data Januari 2012

IK-6: Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI)

Selama Triwulan I tahun 2013, terkait pembuatan TVC Nation

Branding, Implementasi Nation Branding Indonesian Night di

Davos-Swiss, Pembuatan Video Klip APEC, WTO, dan TEI, serta

Forum Bisnis APEC, hal-hal yang telah dilaksanakan oleh

Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Melaksanakan proses pembuatan script untuk video APEC &

WTO;

Melakukan proses pembuatan video TEI

Sasaran Strategis 4: "Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi

Perdagangan Internasional"

Indikator Kinerja




Jumlah hasil perundingan

perdagangan internasional

248 Hasil

Perundingan

50

hasil - - - 20,16%

Persentase Peningkatan nilai

perdagangan Indonesia dengan

negara mitra FTA

10% - - - - 0

IK-7: Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional

Untuk mencapai sebuah kesepakatan perdagangan

internasional, Pemerintah Indonesia khususnya

Kementerian Perdagangan menjalankan proses-proses

negosiasi di forum Multilateral, Regional, maupun Bilateral.

Dalam perjalanan proses negosiasi tersebut Kementerian

Perdagangan telah menetapkan target sebesar 248 hasil

perundingan pada tahun 2013. Pada Triwulan I (Januari-

Maret) Kementerian Perdagangan telah mencapai 50 hasil

perundingan atau sebesar 20,16 % yang terdiri dari: Report

9

of Meeting, Summary of discussion, MoU, Agreed Minutes

Protocol, dan Joint Report. Berikut adalah beberapa hasil

perundingan yang telah berhasil ditandatangani pada

triwulan pertama tahun 2013:

MoU Promosi

Perdagangan RI-Liberia

MoU ini ditandatangi pada tanggal 25 Maret 2013,

bersamaan dengan kunjungan balasan Presiden Liberia ke

Indonesia. MoU ini diharapkan dapat mengembangkan dan

memfasilitasi peningkatan hubungan perdagangan kedua

negara. Dengan semangat kerja sama Selatan-Selatan

diharapkan kedua negara dapat mengidentifikasi potensi

kerja sama perdagangan dan mengeksplorasi bidang

promosi perdagangan bilateral dengan berbagai kegiatan

berupa pertukaran informasi secara berkelanjutan, seminar,

simposium, pameran dagang, misi dagang, kunjungan

lapangan, dan studi pemasaran.

Protocol to Amend

Certain ASEAN Economic

Agreements Related to

Trade in Goods

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Persetujuan

Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements

Related to Trade in Goods (Protokol untuk Mengubah

Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu terkait Perdagangan

Barang) di Hanoi pada tanggal 8 Maret 2013, maka seluruh

Negara ASEAN meyepakati agar Protokol ini dapat

diberlakukan tiga bulan setelah penandatangan. Selanjutnya

Kementerian Perdagangan akan mengajukan ratifikasi

Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements

Related to Trade in Goods tersebut di bulan berikutnya.

IK-8: Persentase Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA

Indikator ini ditetapkan untuk melihat peningkatan nilai

perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA di forum

ASEAN pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, oleh

sebab itu perhitungan tahun ini akan dilakukan pada awal

tahun 2014.

10

Sasaran Strategis 5: "Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri”

Indikator Kinerja




Pelayanan perizinan sub sektor PDN

yang dapat dilayani secara online

(Jenis)

11 Jenis 12 - - - 109

Rata-rata waktu penyelesaian

perizinan (Hari) 4 Hari 3,5 - - - 113

Perijinan ekspor dan impor yang

dapat dilayani secara online 75 Perijinan 76 - - - 101,3


perijinan ekspor dan impor 2 Hari 5,65 - - - 35,4

IK-9: Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis)

Saat ini, Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Perdagangan Dalam

Negeri telah memberikan layanan perizinan dengan

prinsip ”Single Entry and Single Exit Point” sehingga proses

perizinan khususnya perdagangan dalam negeri tidak lagi

dilakukan secara tatap muka antara pemohon dengan pejabat

pemroses.

Saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri

yang dilayani oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, dengan

semua jenis perizinan itu sudah dapat dilayani secara online.

Jumlah perizinan ini lebih sedikit dibanding target yang

tercantum dalam Kontrak Kinerja sebanyak 11 perizinan.

Apabila mengacu kepada target Kontrak Kinerja maka pada

Triwulan 1 tahun 2013 realisasi capaian yang diperoleh adalah

sebesar 109 %. Alasan mengapa capaian yang diperoleh adalah

sebesar angka tersebut di atas dikarenakan beberapa hal:

1. Tahun lalu, Kementerian Perdagangan mendelegasikan 3

(tiga) perizinan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM), dalam rangka efisiensi kegiatan perijinan. Ketiga

perizinan yang didelegasikan kepada BKPM yaitu: Surat Ijin

Usaha Jasa Survei (SIUJS), Surat Permohonan Surat Izin

Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4)

dan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan

Asing (SIUP3A) .

11

2. Kemudian sehubungan dengan adanya perubahan struktur

organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan maka 3

(tiga) perizinan dilimpahkan dari Ditjen Perdagangan Dalam

Negeri ke Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Ketiga perizinan yang dilimpahkan ke Ditjen Standardisasi

yaitu: Pendaftaran Label untuk Produsen, Pendaftaran

Label untuk Importir dan Pendaftaran Pembebasan Label.

3. Tidak adanya penambahan jenis izin baru yang dikeluarkan

oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri selama Triwulan 1

tahun 2013.

IK-10: Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari)

Dalam hal penyelesaian pengurusan perizinan perdagangan

dalam negeri, target Triwulan 1 tahun 2013 dapat dilampaui

melebihi ekspektasi. Unit Pelayanan Perdagangan (UPP)

Perdagangan Dalam Negeri mampu meyelesaikan pelayanan

perizinan dengan waktu 3,5 (tiga setengah) hari, lebih cepat

dari target yang ditetapkan sebesar 4 (lima) hari. Sehingga

capaian kinerja penyelesaian pelayanan perizinan perdagangan

dalam negeri adalah sebesar 113%.

IK-11: Perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online

Perijinan ekspor dan

impor secara online

Sampai dengan Triwulan I 2013, jumlah perijinan ekspor dan

impor yang dapat dilayani secara online adalah sejumlah 76

perijinan. Dari 76 perijinan tersebut, 57 adalah perijinan impor

sementara 19 adalah perijinan ekspor. Terkait dengan perijinan

ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online,

Kementerian Perdagangan juga akan mendorong/mewajibkan

pelaku usaha untuk mengajukan beberapa perijinan secara

online. Hal ini merupakan suatu terobosan untuk memotong

jalur birokrasi pada proses perijinan dengan menghindari tatap

muka antara pemohon dan pejabat pemroses perijinan.

IK-12: Rata-rata waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor

Waktu Penyelesaian

Perijinan Ekspor dan

Impor

Selama Triwulan I 2013, rata-rata waktu penyelesaian perijinan

ekspor dan impor adalah 5,65 hari. Kementerian Perdagangan

terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan perijinan

ekspor dan impor. Salah satu upaya yang sedang dijajaki adalah

12

kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk mempercepat

proses perijinan impor hortikultura.

Hal ini sangat penting terkait dengan Rekomendasi Impor

Produk Hortikultura (RIPH) yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pertanian untuk pengurusan perijinan impor hortikultura.

Dengan kerjasama ini, RIPH yang disetujui oleh Kementerian

Pertanian akan langsung dikirimkan secara online ke

Kementerian Perdagangan sehingga memudahkan pengajuan

PI atau IP Hortikultura secara online ke Kementerian

Perdagangan. Jika hal ini berhasil dilaksanakan maka dapat

mempercepat perijinan impor untuk produk hortikultura

sehingga suplai di dalam negeri akan tetap stabil.

Sasaran Strategis 6: "Peningkatan Output Sektor Perdagangan"

Indikator Kinerja




Pertumbuhan PDB sektor

perdagangan (besar dan

eceran)

6,5% 6,5% - - - 100

Rasio penggunaan produk

dalam negeri terhadap

pengeluaran konsumsi rumah

tangga

95% 96,8% - - - 102

Jumlah transaksi multilateral di

bidang PBK 1.500.000 lot

276.450

lot - - - 18,43

Nilai resi gudang yang

diterbitkan 100 miliar Rp. 6,9 M - - - 6,9

IK-13: Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

Pertumbuhan Triwulan 1 PDB sektor perdagangan (besar dan

eceran) berada diangka 6,5%yoy. PDB sektor perdagangan pada

Triwulan 1 tahun 2012 bernilai Rp93.604 miliar sedangkan di

Triwulan 1 tahun 2013 bernilai Rp99.776 miliar.

Capaian pertumbuhan PDB sektor tersebut pada Triwulan 1

tahun 2013 sesuai Indikator Kinerja pada Kontrak Kinerja

Kementerian Perdagangan 2013. Sehingga pada tahun 2013,

Kementerian Perdagangan berhasil membukukan capaian 100%

untuk Indikator Kinerja yang terkait PDB sektor perdagangan.

13

Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

2000 (Dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha 2012 2013

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Perdagangan

besar dan

eceran

93.604 98.477 100.499 103.310 99.776

(Sumber: BPS, diunduh dari situs Bank Indonesia)

IK-14: Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah

tangga

Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran

konsumsi rumah tangga di Triwulan 1 tahun 2013 adalah

sebesar 96,8 % lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan

pada Rencana Strategis sebesar 95%. Berkaitan dengan

besarnya rasio tersebut, maka capaian yang diperoleh adalah

sebesar 102% dari target.

Faktor utama penyebab capaian melebihi target disebabkan

karena pada triwulan 1 tahun 2013 pengeluaran konsumsi

rumah tangga adalah sebesar 1.194.291 milyar rupiah dan nilai

impor barang konsumsi adalah sebesar 38.036 milyar rupiah.

IK-15: Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK

Keberhasilan transaksi di Bursa Berjangka itu dapat diukur

dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan

mengetahui likuiditas transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka.

Pada periode Triwulan 1 tahun 2013 jumlah transaksi

multilateral di bidang PBK tercatat mencapai 276.449 lot atau

sebesar 78,98% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar

350.000 lot.

Belum tercapainya target jumlah transaksi multilateral di bidang

PBK pada periode ini dikarenakan masyarakat masih lebih

tertarik dengan transaksi bilateral (Sistem Perdagangan

Alternatif/SPA) dimana saat ini PT BKDI juga sudah dapat

memperdagangkan transaksi SPA.

14

IK-16: Nilai Resi Gudang yang diterbitkan

Salah satu tolok ukur keberhasilan implementasi dari Sistem

Resi Gudang adalah jumlah nilai Resi Gudang yang diterbitkan,

dimana hal ini berarti bahwa SRG sudah dapat dilaksanakan

oleh masyarakat (kelompok tani, koperasi) dalam hal sarana

pembiayaan.

Untuk periode Triuwlan 1 tahun 2013, Bappebti menetapkan

jumlah nilai Resi Gudang sebesar Rp 25 Miliar, namun dalam

pelaksanaannya hanya mencapai Rp 6,9 Miliar atau tingkat

capaiannya hanya sebesar 27,60%.

Belum tercapainya target tersebut dikarenakan dari 81

(delapan puluh satu) gudang SRG yang telah selesai dibangun

baru 30 (tiga puluh) gudang SRG yang telah melaksanakan

implementasi SRG. Oleh karena itu Bappebti akan terus

melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi secara

berkesinambungan ke pelaku dan masyarakat.

Sasaran Strategis 7: "Peningkatan Perlindungan Konsumen"

Indikator Kinerja




Akumulasi jumlah BPSK yang

terbentuk setiap tahun (Unit) 65 Unit

84

Unit - - - 129 %

IK-17: Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit)

Dalam rangka melaksanakan Misi Kementerian Perdagangan

yaitu Menguatkan Pasar Dalam Negeri untuk mencapai tujuan

Kementerian Perdagangan melalui Peningkatan pengawasan

dan perlindungan konsumen, maka dalam rangka menunjang

Sasaran Strategis Perlindungnan Konsumen dengan Indikator

Kinerja Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun

(Unit), hal ini dirumuskan melalui Kebijakan Umum

Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Menyusun regulasi ‘pro konsumen’ dan menciptakan

kepastian hukum, diantaranya regulasi berbasis standar,

persyaratan teknis;

2. Mengintensifkan pengawasan barang beredar dan jasa

berdasarkan 6 parameter (standar, label, iklan, cara

15

menjual, pelayanan purna jual, klausula baku), serta

pengawasan terhadap barang yang diawasi tata niaga dan

distribusinya termasuk pelaksanaan Tertib Ukur;

3. Meningkatkan edukasi konsumen agar cerdas, mandiri,

berperan aktif dalam kegiatan perlindungan konsumen,

serta untuk memupuk kesadaran akan hak dan

kewajibannya;

4. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama kelembagaan

standardisasi perlindungan konsumen, seperti

pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK); mendorong pengembangan LPKSM dan LPK; Aktif

dalam pertemuan Asean terkait Standardisasi dan

Perlindungan Konsumen.

Melalui kebijakan umum tersebut, capaian Indikator Kinerja

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit)

Triwulan I target 65 telah tercapai 84 Unit BPSK atau mencapai

129%. Hal ini dalam menujang perkuatan dan peningkatan

kerjasama kelembagaan standardisasi dan perlindungan

konsumen, diantaranya pembentukan BPSK pada tahun 2013.

Sasaran Strategis 8: "Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam

Mendukung Kinerja Logistik Nasional"

Indikator Kinerja




Persentase realisasi revitalisasi pasar

tradisional 100% 0 - - - 0

IK-18: Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan melalui Tugas

Pembantuan, melakukan revitalisasi Pasar di 111 pasar. Namun

demikian, karena Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

untuk revitalisasi pasar tersebut baru saja disahkan pada

tanggal 18 April 2013, oleh karena itu pelaksanaan realisasi

revitalisasi pasar tradisional untuk Triwulan 1 2013 masih nihil.

16

Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok”

Indikator Kinerja




Rata-rata koefisiensi variasi harga

bahan pokok utama 6,5% 1,7 - - - 166

IK-19: Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama pada

Triwulan 1 tahun 2013 mencapai angka 1,7. Capaian ini

melebihi target yang ditentukan pada kontrak kinerja yang

sebesar 5-9, sehingga capaian untuk Indikator Kinerja ini adalah

166%.

Pencapaian Secara umum, beberapa harga komoditi di pasar

domestik relatif stabil. Namun, ada beberapa komoditi yang

fluktuasinya cukup tinggi yaitu telur dan daging ayam.

Sedangkan harga daging sapi sudah mulai stabil.

Stabilisasi Harga Komoditi di Pasar Dometik (Jan – Mar 2013)

Sumber: BPS dan Ditjen PDN, diolah; * data bulanan dari Januari – Maret

2013

Sasaran Strategis 10: "Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi"

Indikator Kinerja





dibandingkan variasi harga nasional 2,2% 2,8 - - - 72

2010 2011 2012 2013*

Beras 6,6 6,2 1,0 0,4

Gula Pasir 3,7 1,7 6,6 0,4

Jagung 4,6 3,3 2,8 1,7

Kedelai 0,5 1,6 3,3 0,2

Tepung Terigu 0,8 0,3 0,2 0,0

Minyak Goreng 7,1 5,6 5,1 0,2

Susu kental Manis 1,1 0,9 1,2 0,0

Daging Ayam 11,4 6,9 5,6 3,4

Daging Sapi 4,4 3,4 8,4 0,9

Telur 7,6 5,5 5,4 8,3

Rata-Rata 4,8 3,5 3,9 1,7

5 - 9Target Koefisien Variasi Harga Domestik 2010 - 2014

KomoditiKoef. Variasi

17

IK-20: Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

Nilai rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan

variasi harga nasional pada Triwulan 1 tahun 2013 adalah

2,8%. Nilai ini lebih besar dibandingkan target yang

ditetapkan yang sebesar. Artinya capaian Kemendag untuk

indikator ini hanya 72%.

Tingginya nilai rasio yang melebihi target (seperti beras,

minyak goreng dan jagung) menunjukkan bahwa

pergerakan harga antar daerah tidak simetris.

Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

(Jan-Mar 2013)

Sumber: BPS dan Ditjen PDN, diolah; * data bulanan dari Januari – Maret 2013

Sasaran Strategis 11: "Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan

Akuntabilitas Kementerian"

Indikator Kinerja




Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kementerian WTP - - - - 0

Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti

Korupsi Top 3 - - - - 0

2010 2011 2012 2013*

1 Beras 1,5 1,4 1,8 6,3

2 Gula Pasir 1,2 1,3 1,1 1,4

3 Jagung 1,8 2,0 1,9 4,1

4 Kedelai 2,9 2,3 1,8 2,4

5 Tepung Terigu 2,4 4,4 2,6 2,0

6 Minyak Goreng 1,3 1,7 1,3 4,1

7 Susu Bubuk 2,1 1,8 2,3 2,5

8 Daging Ayam 1,3 1,8 1,7 1,7

9 Daging Sapi 1,6 1,4 1,1 1,8

10 Telur 1,3 1,2 1,7 2,1

1,7 1,9 1,7 2,8

1,5 - 2,5

KomoditiRasio Variasi Harga Provinsi/Nasional

Target Disparitas Antarprovinsi 2010 - 2014

No.

Rata-Rata

18

IK-21: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

Kemendag telah

memperoleh WTP pada

Tahun 2012 dan

penilaian tahun 2013

akan diterbitkan pada

bulan Juni 2013

Dalam rangka mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan

Kementerian Perdagangan Tahun 2012, telah dilakukan

berbagai upaya baik melalui pengawasan, reviu atas Reviu

Laporan Keuangan TA 2012 maupun Penilaian Wilayah Tertib

Administrasi (WTA) Tahun 2012. Pada tahun 2012, Laporan

Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2011 mendapatkan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.Sementara itu,

opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan

tahun 2012, baru akan diketahui pada bulan Juni 2013.

IK-22: Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi)

KPK sebagai Institusi Pemerintah yang melakukan penilaian

PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) pada tahun 2013 sedang

melakukan penelitian lebih lanjut tentang metode penilaian

PIAK tersebut. Inkubasi metode ini baru bisa dilaksanakan pada

tahun 2014. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan pada

tahun 2013 belum mendapatkan penilaian PIAK tersebut.

Sasaran Strategis 12: "Peningkatan Kinerja Organisasi Kementerian"

Indikator Kinerja


s.d. Tw II Target Realisasi


Penilaian terhadap akuntabilitas

kinerja B B - - - 100 %

IK-23: Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja

Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB atas penyelenggaraan

SAKIP di Kementerian Perdagangan semakin mendapatkan

predikat lebih baik dari tahun ke tahun. Pada penilaian yang

dilakukan tahun 2009, Kementerian Perdagangan memperoleh

peringkat 14 yang setara dengan “C” atas penyelenggaraan

sistem AKIP Tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2010, hasil

penilaian atas penyelenggaraan sistem AKIP tahun 2009

meningkat menjadi “CC”. Pada tahun 2011 penilaian atas

penyelenggaraan sistem AKIP tahun 2010 berhasil ditingkatkan,

yaitu dari predikat “CC” menjadi “B”, sedangkan pada tahun

2012 Kementerian Perdagangan berhasil mempertahankan

19

predikat “B” dengan nilai 69,26. Berdasarkan hal tersebut,

tingkat capaian indikator penilaian LAKIP Kementerian

Perdagangan tahun 2013 adalah sama dengan tahun

sebelumnya yaitu 100%. Dengan demikian perkembangan

penilaian evaluasi AKIP Kementerian Perdagangan sejak tahun

2007 – 2012 selalu mengalami peningkatan perolehan nilai.

20

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan menerima pagu

anggaran sebesar Rp. 3.105.723.944.000,-. Selama triwulan I,

anggaran yang telah direalisasikan sebesar kurang lebih

140.405.887.127 atau sekitar 4,52%. Persentase tersebut

hampir mendekati target realisasi anggaran Kementerian

Perdagangan yang telah ditetapkan untuk triwulan I yaitu

sebesar 5,22%. Selanjutnya, penggunaan anggaran berdasarkan

unit organisasi eselon I dan program kementerian akan

dijelaskan berikut ini.

Berdasarkan Eselon I Pada triwulan I, persentase realisasi anggaran Kementerian

Perdagangan adalah sebesar 4,52% atau hampir mendekati

target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5,22%. Dari 9 Unit

Eselon I Kementerian Perdagangan, 8 Unit Eselon I telah

melampaui target yang telah ditetapkan. Beberapa Unit Eselon I

menggunakan anggaran lebih besar dari yang telah ditargetkan

dan masih ada Unit Eselon I yang realisasi anggarannya kurang

dari target yang diharapkan. Realisasi anggaran berdasarkan

urutan terbesar adalah Inspektorat Jenderal yaitu sebesar

11,17%; Bappebti 8,23%; Sekretariat Jenderal 8,08%; Ditjen

Daglu 7,10%; Ditjen SPK 7,08%; BPPKP 6,74%; Ditjen KPI 5,82%;

dan Ditjen PEN sebesar 5,12%. Sedangkan, Unit Eselon I yang

masih kurang pencapaian target realisasinya adalah Ditjen PDN

yaitu hanya sebesar 0,66%.

Berdasarkan Program

Kementerian

Dari 10 program yang ada pada Kementerian Perdagangan,

sebanyak 7 program telah melebihi target realisasi anggaran

yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran berdasarkan program

Kementerian Perdagangan yang penyerapannya di atas target

yang telah ditetapkan adalah:

1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Perdagangan, sebesar 11,17%

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan, sebesar

8,75%

3. Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi, sebesar

8,23%

4. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, sebesar

7,10%

5. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen, sebesar

7,08%

21

6. Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Perdagangan, sebesar 6,74%

7. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan

Internasional, sebesar 5,82%

Sedangkan, program Kementerian Perdagangan yang realisasi

penyerapan anggarannya perlu ditingkatkan lagi pada triwulan

selanjutnya adalah:

1. Program Pengembangan Ekspor Nasional, sebesar

5,12%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Perdagangan, sebesar 3,96%

3. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri,

sebesar 0,66%

22

BAB III PENUTUP

Secara umum, pencapaian target Rencana Aksi Kementerian Perdagangan pada

Triwulan I Tahun 2013 telah sesuai dengan yang ditetapkan. Namun demikian,

terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal baik dalam persiapan

maupun pelaksanaannya. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan rencana aksi

belum dapat terlaksana pada Triwulan ini danakan dilaksanakan pada periode

selanjutnya ataupun akan direvisi sesuai dengan perkembangan prioritas kinerja unit

organisasi.

Terdapat beberapa kegiatan relatif menggunakan anggaran lebih besar dari yang

telah ditargetkan dan sebagian lainnya kurang dari yang ditargetkan. Sementara itu,

secara total anggaran Kementerian Perdagangan pada Triwulan I yang sebesar Rp.

162,13 miliar dan telah terealisasi sebesar kurang lebih Rp. 140,405,887,127 atau

86,6%.

Adapun beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan rencana

aksi selama Triwulan adalah sebagai berikut: (1) Prosedur administrasi pencairan

anggaran yang terkendala oleh penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kasus

seperti ini banyak dijumpai pada realisasi anggaran dana dekonsentrasi; (2) adanya

kendala eksternal khususnya kerjasama atau hubungan dengan institusi pemerintah

terkait lainnya dalam mendukung penyelesaian rencana aksi Kemendag. Contohnya

lembaga KPK yang menyelenggarakan penilaian PIAK pada tahun ini sedang

melakukan pembaharuan metode penilaian sehingga kegiatan penilaian ini belum

dapat terlaksana pada tahun ini, dan (3) kendala Sumber Daya Manusia dan

pembagian tugas yang sedang mengalami proses evaluasi terutama masa reformasi

birokrasi dan percobaan masa remunerasi Kementerian Perdagangan. Hal ini

berdampak pada masa resistensi tugas dan fungsi pekerjaan yang baru.

Kerjasama antar unit organisasi dilingkungan internal Kementerian Perdagangan dan

antar instansi pemerintah lainnya adalah salah satu kunci keberhasilan dalam

menyelenggarakan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai-

nilai organisasi yang bertumbuh dan berkembang. Demikian Laporan Triwulanan I ini

disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan

dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.

23

LAMPIRAN

24

a. Kontrak Kinerja

25

26

27

b. Lembar Pengukuran Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan Target Realisasi Kinerja Triwulan I

Capaian %

Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Pertumbuhan ekspor non mingas % 2,7 -3,3 -45,0

Total Ekspor US$ M 194,7 45,5 23,3

Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor

dan diversifikasi produk ekspor

Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor terbesar

(CR5) % 47 51,52 109,62

Pertumbuhan ekspor ke negara non-tradisional % 15 9,26 61,73

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama % 53 53,35 100,66

Perbaikan citra produk ekspor

Indonesia

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand

Index (NBI) Skor 47 45,73 97,30

Peningkatan peran dan

kemampuan diplomasi


Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional Hasil

Perundingan 248 50 20,16

Persentase peningkatan nilai perdagangan Indonesia

dengan negara mitra FTA % 10 - -

Penyederhanaan Perizinan

Perdagangan Dalam dan Luar

Negeri

Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat

dilayani secara online (Jenis) Jenis 11 12 109

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari) Hari 4 3,5 113

Perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara

onlie Perijinan 75 76 101,33

Rata-rata waktu penyelesaian perijinan ekspor dan

impor Hari 2 5,65 35,4

Peningkatan output sektor

perdagangan

Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan

eceran) % 6,5 6,5 100

Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap

pengeluaran konsumsi rumah tangga % 95 96,8 102

Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK Lot 1.500.000 276.450 18,43

Nilai resi gudang yang diterbitkan Rupiah 100 Miliar 6,9 6,9

Peningkatan Perlindungan

Konsumen

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun

(Unit) Unit 65 84 129

Pengembangan sarana distribusi

perdagangan dalam mendukung

kinerja logistik nasional

Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional % 100 0 0

28

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan Target Realisasi Kinerja Triwulan I

Capaian %

Stabilisasi Harga Bahan Pokok Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama % 6,5 1,7 382%

Penurunan Disparitas Harga Bahan

Pokok Antar Propinsi

Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan

variasi harga nasional Rasio 2,2 2,8 127

Peningkatan Kualitas Laporan

Keuangan dan Akuntabilitas

Kementerian

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Opini WTP - 0

Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi Ranking Top 3 - 0

Peningkatan Kinerja Organisasi Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kategori B B 100

c. Lembar Pengukuran Kegiatan Menurut Rencana Aksi Pelaksanaan Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun

2013

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENDUKUNG Target Triwulan I Realisasi Triwulan I

Output Anggaran Output Anggaran

Peningkatan pertumbuhan

ekspor

Pertumbuhan ekspor nonmigas Penyusunan dan penerbitan kebijakan

penetapan harga patokan ekspor produk

3 peraturan 296.440.000 Survey HPE

CPO ke 4

daerah dan 3

peraturan HPE

Produk

Pertambangan

(Feb. s/d Apr)

41.352.150

Total ekspor Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan ekspor

1 kegiatan 63.749.500 9 kegiatan

monitoring

198.720.120

Verifikasi penerbitan dokumen produk

ekspor

- 163.780.000 - 9.939.200

Verifikasi dalam rangka penerbitan LS

ekspor produk industri kehutanan

- - - -

Identifikasi peningkatan ekspor produk

pertanian dan kehutanan serta industri

dan pertambangan

- 69.125.200 2 laporan 150.273.230

29



Focus group discussion dengan

stakeholder mengenai produk ekspor

- 137.774.000 - -

Partisipasi pada forum kerjasama

komoditas ekspor

1 kegiatan 167.386.000 1 kegiatan

1 laporan

42.590.400

Bantuan peralatan penunjang ekspor

produk pertanian dan kehutanan

- - - -

Penyediaan dan pemutakhiran data dan

informasi produk ekspor dan eksportir

- 100.736.000 3 kali cetak

buku statistik &

1 laporan

58.044.000

Sosialisasi dan bimbingan teknis ekspor

produk industri dan pertambangan

- - 1 Kegiatan 18.100.000

Koordinasi dengan stakeholder untuk

mendorong penetapan KEK

- 176.467.500 2 kegiatan

koordinasi

untuk

mendorong

KEK

0

Penyusunan kebijakan Permendag

pendelegasian penerbitan perijinan

kepada administrator di KEK

10% 62.615.000 40% 28.606.000

Penerbitan SKA dengan sistem otomasi - - 30% 2.704.861.500

Verifikasi keasalan barang ekspor

Indonesia

- - - -

Penyusunan submisi tuduhan dumping,

subsidi dan safeguards

2 submisi 70.730.000 1 Submisi 37.628.750

Dengan pendapat / konsultasi

informal/teknis di negara mitra dagang

6 kegiatan 804.639.000 4 Kegiatan 243.748.422

Monitoring dan evaluasi hambatan

perdagangan

5 laporan 450.963.000 8 Laporan 441.643.300

Pembuatan dan pengelolaan database

hambatan perdagangan

- 12.320.000 - 1.440.000

Penyusunan/penyempurnaan kebijakan

impor barang modal, bahan baku dan

penolong

- - penyiapan

dokumen dan

pengumpulan

bahan-bahan

267.100.000

30



Koordinasi penanganan permasalahan

impor barang modal, bahan baku dan

penolong

- - penyiapan

dokumen dan

pengumpulan

bahan-bahan

163.600.000

Monitoring dan evaluasi importasi

barang modal, bahan baku dan penolong

- - penyiapan

dokumen dan

pengumpulan

bahan-bahan

17.733.440

Penyusunan/penyempurnaan kebijakan

impor barang konsumsi

- - penyiapan

dokumen dan

pengumpulan

bahan-bahan

47.250.000

Koordinasi penanganan permasalahan

impor barang konsumsi

- - penyiapan

dokumen dan

pengumpulan

bahan-bahan

36.000.000

Monitoring dan evaluasi impor barang

konsumsi

- - penyiapan

dokumen dan

pengumpulan

bahan-bahan

4.433.360

Diversifikasi pasar tujuan

ekspor dan diversifikasi

produk ekspor

Rasio konsentrasi penguasaan pangsa

pasar di 5 negara tujuan ekspor

terbesar (CR5)

Kegiatan promosi di LN (DJPEN, Atdag

dan ITPC)

16 kegiatan 11.807.269.000 7 kegiatan -

Kegiatan promosi dalam negeri (TEI) - - Tahap

persiapan

-

Pertumbuhan ekspor non migas ke

negara non tradisional

Market intelligence (DJPEN, Atdag dan

ITPC)

- 39.433.000 - -

Kontribusi ekspor di luar 10 produk

utama

Market brief (DJPEN, Atdag dan ITPC) - 0 52 -

Diklat ekspor PPEI (angkatan) 20 angkatan 1.382.358.000 16 -

Kerjasama pengembangan ekspor 1 naskah 342.421.000 1 naskah -

Penyusunan profil produk - 290.013.000 Pengumpulan

data

-

Penyusunan katalog produk - 55.065.000 Pengumpulan

data

-

31



Adaptasi produk 3 438.222.900 4 -

Penerimaan misi pembelian 50 73.612.000 - -

Diseminasi hasil produk intelligent 2012 3 325.512.000 7 -

Pengembangan produk kerajinan Persiapan 81.335.000 Persiapan -

Program peningkatan daya saing produk

ekspor

2 1.409.250.000 2 kegiatan -

Program pengembangan merek Penjaringan

peserta

261.502.000 Penjaringan

peserta di

Semarang

-

Perbaikan citra produk

ekspor Indonesia

Skor dimensi ekspor dalam Simon

Anholt Nation Brang Index (NBI)

Pembuatan TVC NB, implementasi ND

ndonesian Night di Davos, Pembuatan

Video Klip APEC, WTO dan TEI, forum

bisnis APEC

- 20.000.000.000 Indonesian

Night

Proses

pembuatan

script video

APEC & WTO

Proses

pembuatan

video TEI

-

Peningkatan peran dan

kemampuan Kementerian

Perdagangan dalam

diplomasi perdagangan

internasional

Jumlah hasil perundingan


Program peningkatan kerjasama


56 hasil

perundingan

21.463.828.795 50 hasil

perundingan

11.875.260.090

Persentase peningkatan nilai

perdagangan Indonesia dengan

negara mitra FTA

Peningkatan peran dan kemampuan

diplomasi perdagangan internasional

9 hasil

perundingan

14.481.058.500 9 hasil

perundingan

8.296.466.215

Partisipasi aktif pada perundingan

perdagangan/konferensi/workshop

internasional

Peningkatan peran Indonesia melalui

penyelenggaraan sidang internasional di

dalam negeri

Penguatan persiapan perundingan dan

posisi runding

Penyelenggaraan sosialisasi hasil dan

proses diplomasi perdagangan

internasional didaerah

32



Publikasi perkembangan dan hasil

perundingan kerjasama perdagangan

internasional

Peningkatan kerjasama di bidang

perdagangan jasa

8 hasil

perundingan

991.966.562 7 hasil

perundingan

697.127.675

Partisipasi dalam perundingan

perdagangan jasa

Penyusunan proposal/posisi

perundingan/rekomendasi dan laporan

perundingan perdagangan jasa

Peningkatan pemahaman hasil

perundingan perdagangan jasa

Peningkatan kerjasama dan perundingan

multilateral

2 hasil

perundingan

1.310.488.142 4 hasil

perundingan

716.022.976

Penanganan isu-isu kerjasama

perdagangan multilateral

Persiapan trade policy review

mechanism Indonesia

Klarifikasi atas

pertanyaan/tanggapan/keberatan terkait

kebijakan dan praktek perdagangan RI

dari luar negeri

Partisipasi aktif dalam perundingan

kerjasama perdagangan multilateral

Penyusunan bahan posisi runding

Pembentukan focus group discussion

kerjasama multilateral

Pemantapan isu strategis KTM WTO di

Indonesia


ASEAN

15 hasil

perundingan

1.336.659.500 14 hasil

perundingan

875.462.057

Penyusunan posisi runding kerjasama

ASEAN, mitra dialog, antar dan sub

regional serta perdagangan lintas batas

33



Hasil perundingan kerjasama ASEAN

Penanganan isu-isu perdagangan ASEAN

Proses ratifikasi kesepakatan kerjasama

ASEAN, mitra dialog, antar dan sub

regional serta perdagangan lintas batas

di Bogor


bilateral

15 hasil

perundingan

2.216.131.091 8 hasil

perundingan

640.297.349

Partisipasi aktif dalam perundingan

kerjasama perdagangan bilateral

Penyusunan posisi runding


perdagangan bilateral

Konsultasi publik dalam rangka

pengaman kebijakan perdagangan

nasional


APEC dan Organisasi Internasional

Lainnya

7 hasil

perundingan

1.127.525.000 8 hasil

perundingan

649.883.818


dan perundingan APEC dan Organisasi

Internasional Lainnya

Partisipasi pada perundingan kerjasama

perdagangan APEC dan Organisasi


Penyusunan posisi runding kerjasama

perdagangan APEC dan Organisasi


Penyederhanaan perizinan

perdagangan dalam negeri

dan luar negeri

Pelayanan perizinan sub sektor PDN

yang dapat dilayani secara online

Jumlah perizinan di bidang perdagangan

dalam negeri

11 izin - 12 izin -


perizinan

Waktu penyelesaian perizinan dan non

perizinan di bidang perdagangan dalam

negeri

4 hari - 3,5 hari -

34



Perizinan ekspor dan impor yang

dapat dilayani secara online

Peningkatan layanan sistem dan aplikasi

online (inatrade)

- - - -

Validasi dan verifikasi serta monitoring

dan evaluasi pengguna hak akses

inatrade

1 laporan

kegiatan

15.970.000 - -


perizinan ekspor dan impor

Pemrosesan dan verifikasi permohonan

sebagai Eksportir Terdaftar (ET) dan SPE

produk industri dan pertambangan yang

diatur tata niaga ekspornya

55 dokumen 31.060.000 -

Pengelolaan dokumen permohonan

penetapan sebagai Importir Terdaftar

(IT) dan Importir Produsen (IP)

1.850

importir

496.125.000 - -

Peningkatan output sektor

perdagangan

Pertumbuhan PDB sektor

perdagangan (besar dan eceran)

Pemberdayaan P3A dalam rangka

promosi produk dalam negeri

- - - -

Pembinaan dan pengembangan kegiatan

usaha jasa e-commerce

- - - -

Sosialisasi kebijakan penjualan langsung - - - -

Pendampingan waralaba nasional 179 STPW 933.862.000 - 34.503.000

Partisipasi klinik bisnis pada pameran

Fasilitas UKM waralaba/potensial

waralaba pada expo di dalam dan luar

negeri

Penilaian dan pengawasan kegiatan

usaha dengan sistem waralaba

- - - -

Rasio penggunaan produk dalam

negeri terhadap pengeluaran

konsumsi rumah tangga

Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia - - - -

Sosialisasi kampanye 100% Cinta

Indonesia di sektor pendidikan

2 daerah 320.000.000 - -

Sosialisasi kampanye 100% Aku Cinta

Indonesia melalui pameran produk

Indonesia regional

- - - -

Pelaksanaan forum dagang PDN 1 daerah 350.000.000 - -

Pelaksanaan survei efektivitas program - - - -

35



kampanye perubahan pola konsumsi

Jumlah transaksi multilateral di

bidang PBK

Pengawasan transaksi PBK 350.000 lot 67.560.000 276.450 lot 8.695.600

Nilai resi gudang yang diterbitkan Pendampingan implementasi Sistem Resi

Gudang

25 M 300.260.000 Rp 6,9 M 1.501.300.000

Pengelolaan data transaksi PL dan SRG -

Pemantauan pelaksanaan subsidi SRG 102.260.000 429.940.000

Peningkatan perlindungan

konsumen

Akumulasi jumlah BPSK yang

terbentuk setiap tahun

Fasilitasi pembentukan dan penguatan

BPSK

4 lok 131.088.000 - -

Fasilitasi koordinasi kelembagaan

perlindungan konsumen

2 lok 35.460.000 1 lok 21.695.000

Musyawarah nasional BPSK - - - -

Pengembangan sarana

distribusi perdagangan dalam

mendukung kinerja logistik

nasional

Persentase revitalisasi pasar

tradisional

- - - - -

- - - - -

Stabilisasi harga bahan pokok Rata-rata koefisien variasi harga

bahan pokok utama

Penyusunan dan penyempurnaan

kebijakan terkait bahan kebutuhan

pokok agro, bahan kebutuhan pokok

hasil industri dan barang strategis

1 kebijakan 90.300.000 - 32.668.200

Antisipasi stabilisasi harga bapokstra

pada hari besar keagamaan nasional

(HBKN)

1 kegiatan 34.525.000 - 50.278.500

Pengumpulan, pengolahan dan publikasi

harga bahan pangan pokok dan barang

strategis

Laporan (58

harian, 13

mingguan, 3

bulanan)

453.360.000 - 266.242.900

Pelatihan petugas sistem pemantauan

pasar kebutuhan pokok (SP2KP)

- - - -

Bimbingan teknis peningkatan

kompetensi petugas pengolah data harga

bahan pangan pokok dan barang

strategis

- - - -

36



Pengembangan dan operasionalisasi

sistem pemantauan pasar kebutuhan

pokok (SP2KP)

- - - -

Tim komoditi spesialis pangan pokok 1 lap

komoditi

16.073.000 -

Bimbingan teknis kebijakan bahan

kebutuhan pokok hasil industri

- - - -

Sosialisasi pengalihan minyak goreng

curah ke minyak goreng kemasan dan

minyakita

- - - -

Bimbingan teknis kebijakan bahan

kebutuhan pokok agro

- - - -

Penurunan disparitas harga

bahan pokok antar provinsi


dibandingan variasi harga nasional

Peningkatan kinerja pelaku usaha di

bidang distribusi komoditi yang diawasi

2 daerah 382.573.000 - 247.820.000

Pengamanan kelancaran distribusi

komoditi bahan kebutuhan pokok hasil

industri

4 daerah 1.008.920.000 - 65.078.000

Monitoring penyelenggaraan pasar

murah

- - - -

Rapat koordinasi bahan kebutuhan

pokok

- - - -

Penyusunan profil komoditi bahan pokok

hasil industri

- - - -

Pemantauan dan pengamanan distribusi

barang strategis di sentra distribusi

3 daerah 62.600.000 - 40.209.250

Verifikasi pengangkutan antar pulau

komoditi kelapa sawit dan produk

turunannya

Laporan

triwulan I

- - -

Survey harga patokan PSDH - - - -

Verifikasi pengangkutan antar pulau

rotan

Laporan

triwulan I

- - -

Pengamanan kelancaran distribusi

komoditi bahan kebutuhan pokok agro

2 daerah 71.075.000 - 48.870.000

37



Penyusunan profil komoditi bahan pokok

agro

- - - -

Peningkatan kualitas laporan

keuangan dan akuntabilitas

Kementerian

Opini BPK atas laporan keuangan

Kementerian

Peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan dan Barang Mlik Negara

2 laporan 637.815.000 - -

Peningkatan kualitas SDM (pengelola

keuangan dan pengelola sistem

akuntansi instansi)

1 pelatihan 654.069.000 - -

Penyusunan pedoman bidang keuangan - - - -

Peringkat penilaian program Inisiatif

Anti Korupsi

Pembentukan satgas PIAK dan SI 1 SK Mendag 167.375.000

Workshop persiapan PIAK dan SI - - - -

Self assesment - - - -

Peningkatan kinerja

organisasi

Penilaian terhadap akuntabillitas

kinerja

Penyusuna rencana kerja Kemendag

tahun 2014

1 dokumen 509.833.000 1 dokumen 149.606.000

Koordinasi penyusunan dokumen

perjanjian kinerja Kemendag tahun 2013

1 dokumen 162.262.000 1 dokumen 28.148.000

Penyusunan LAK Biro Perencanaan

Tahun 2012

1 laporan 187.980.000 1 laporan 126.971.000

Penyusunan LAK Setjen tahun 2012 1 laporan 288.300.000 1 laporan 183.675.000

Penyusunan LAK Kemendag tahun 2012 1 laporan 180.760.000 1 laporan 174.080.000

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2012

(RKP) sektor perdagangan

1 laporan 420.620.000 1 laporan 199.088.000

Evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA

Kemendag tahun 2012

1 laporan 385.620.000 1 laporan 180.005.000

Documents

Download Laporan Kinerja Kemendag Triwulan I 2013