SINERGIDirektorat Jenderal

Perimbangan

Keuangan (DJPK)

dan

Direktorat Jenderal

Perbendaharaan

(DJPb)

Ahmad Yani

Sekretaris Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan

1

Latar Belakang

2

DJPK adalah unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi

(tusi) :

1. merumuskan kebijakan hubungan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif;

2. melaksanakan monev;

3. menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah;

4. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tusi tersebut, DJPK lebih banyak

berhubungan dengan data dan informasi yang disampaikan oleh daerah atau yang dihimpun sendiri dari daerah.

Latar Belakang

Pada umumnya Monev dilakukan sendiri oleh DJPK dengan

mengunjungi daerah untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat.

Namun demikian, pengumpulan data keuangan dari daerah

saat ini dilakukan dengan berbagai cara :

• disampaikan sendiri oleh daerah;

• dihimpun oleh DJPK secara langsung ke daerah;

Penyampaian data oleh daerah baik dilakukan secara

elektronik atau dikirim berupa hardcopy masih menghadapi

berbagai permasalahan di Pusat, khususnya dalam

melakukan verifikasi terhadap data tersebut.

3

Perlu Sinergi antar Unit

Pelaksanaan tugas DJPK, khususnya Monev dan

pengumpulan data akan lebih efektif jika DJPK

memiliki kantor daerah.

Dalam rangka mendukung efisiensi belanja negara,

pelaksanaan tugas-tugas tersebut perlu

disinergikan dengan unit-unit kementerian

keuangan yang ada di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan sinergi tersebut telah

ditetapkan PMK 169 Tahun 2012 dan KMK 46 Tahun

2014.

4

Dasar Hukum Pelaksanaan

PMK 169/PMK.01/2012

Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan

Melaksanakan pembinaan, Bimtek, monitoring pengelolaan dan

pelaksanaan anggaran belanja daerah

Koordinasi pemantauan realisasi penggunaan dana transfer

Fasilitasi penyampaian informasikeuangan daerah

Penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran daerah

KMK 46/KMK.01/2014

Pelaksanaan Tugas di BidangPenganggaran dan PerimbanganKeuangan pada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pelaksanaan pemantauan ataspenerimaan dana transfer dan hibah ke

daerah di daerah

Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer dari Kepala

Daerah kepada DJPK

Fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah melalui sistem

elektronik

Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah

5

Implementasi Penugasan Sesuai

KMK 46/KMK.01/2014

Penugasan Tugas DJPK Tugas Kanwil

DJPB

Penjelasan

1. Pelaksanaanpemantauan ataspenerimaan danatransfer dan hibah

ke daerah di daerah

1 MenyampaikanLembar KonfirmasiTransfer (LKT) kepadaseluruh daerah

Mengumpulkan LembarKonfirmasi Transfer (LKT) dari daerah yang belummenyerahkan

1. DJPK menyampaikan dan menerimaLKT dan bukti penerimaan hibah dariseluruh daerah

2. Kanwil DJPB membantu

mengumpulkan LKT dan buktipenerimaan hibah dari daerah yang berdasarkan data DJPK belummenyerahkan

2 Menyampaikan buktipenerimaanHibah/Kuitansikepada seluruhdaerah

Mengumpulkan buktipenerimaanHibah/Kuitansi daridaerah yang belummenyerahkan

2. Koordinasipemantauanlaporan realisasipenggunaan

dana transfer dariKepala Daerah kepada DJPK

1 Menjadi anggota Tim Pemantauan bersamaK/L di pusat

Memberikan dukungandata kepada DJPK dalamrangka pelaksanaanpemantauan

1. Pemantauan realisasi penggunaandana transfer yang di-earmarked berupa Tim yang melibatkan K/L di pusat

2. Kanwil DJPB memberikan dukungandata di daerah kepada DJPK dalamrangka pelaksanaan pemantauan

6

Implementasi Penugasan Sesuai

KMK 46/KMK.01/2014

Penugasan Tugas DJPK Tugas Kanwil

DJPB

Penjelasan

3. Fasilitasipenyampaianinformasikeuangan daerahmelalui sistemelektronik

1 Mengumpulkan Data APBD dan RealisasiAPBD dari seluruhdaerah melaluiaplikasi SIKD

Membantu Pemda yang belum bisamenggunakan ataumengakses aplikasi SIKD

1. DJPK menyampaikan data daerahyang belum menyampaikan data secara elektronik ke DJPB

2. Kanwil DJPB membantu daerah yang belum menyampaikan data APBD secara elektronik

4. BimbinganTeknispengelolaankeuangan daerah

1 Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di seluruh daerah

Bersama DJPK menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di wilayahnya

Ketentuan teknis dan cost sharing dalampelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjutmelalui Peraturan Bersama

2 Capacity Buildingpegawai yang akanmelaksanakan tugaskonsultasi kepadadaerah, khususnyaterkait dengan

kebijakan transfer

Sebagai perwakilan DJPK di daerah dalam memberikan konsultasi terkait kebijakan Transfer ke Daerah dan pengelolaan APBD,

khususnya terkait dengancore business DJPB

1. Pemda melaksanakan konsultasiterkait kebijakan Transfer ke Daerah dan pengelolaan APBD ke Kanwil DJPB

2. Ketentuan teknis dan cost sharing dalam pelaksanaan program

Capacity Building lebih lanjut melaluiPeraturan Bersama

7

Rencana Tindak Lanjut

Revisi PMK 183/2013

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke

Daerah

Peraturan Bersama Dirjen PK dan Dirjen PB

SOP Link Pembagian Tugas DJPK dan DJPB

8

TERIMA KASIH

9