PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTU HORTIKULTURA

RAMAH LINGKUNGANSATKER DINAS PERKEBUNAN DAN

HORTIKULTURA KAB.KONAWE SELATANPEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNGPENYEDIA BARANG/JASA

RENCANA KERJA DANSYARAT – SYARAT

(RKS)

PEKERJAAN

PENGADAAN PESTISIDAPENGADAAN SARANA PRASARANA BUDIDAYA

CABE RAWIT MERAH

SATKER DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURAKABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Daftar Isi

BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP)...……………11

DAFTAR KLAUSUL ...............................................................................13

BAB II. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP) .................................................41

BAB III. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ..................................................47

LAMPIRAN A BENTUK: SURAT PENAWARAN...........................................48

LAMPIRAN B BENTUK: DOKUMEN USULAN TEKNIS ..................................63

LAMPIRAN C BENTUK: SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG (SPPB) 78

BAB IV. SYARAT-SYARAT KHUSUS SPK....................................................108

KETERANGAN.....................................................................................108

BAB VI. SPESIFIKASI TEKNIS .......................................................................115

1. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ..............................................117

2. SPESIFIKASI TEKNIS .......................................................................118

BAB VII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA .........................................................125

KETERANGAN ...................................................................................125

1-A. DAFTAR HARGA: BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI ATAU PRODUKSI LUAR

NEGERI YANG TELAH DIIMPOR..................................................................127

1-B. DAFTAR HARGA: BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI YANG AKAN DIIMPOR .128

2. DAFTAR HARGA: JASA TERKAIT ..................................................................128

3. DAFTAR REKAPITULASI HARGA ...................................................................130

BAB VII. BENTUK DOKUMEN SPK...............................................................131

Bab I.Instruksi kepada Peserta Pengadaan

(IKPP)

7

11

BAB. I Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)

A. Umum

Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) ini disusun berdasarkan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

Dalam IKPP ini dipergunakan istilah-istilah dan singkatan-singkatan sebagai berikut:

- HEA (Harga Evaluasi Akhir);

- HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

- IKPP (Instruksi kepada Peserta Pengadaan);

- Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa nasional maupundengan asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjiantertulis. Kerjasama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint ventureatau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badanhukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasamausaha kepada badan hukum tersebut;

- KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

- LDP (Lembar Data Pengadaan);

- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pemilik pekerjaan yang bertanggung jawabatas pelaksanaan pengadaan barang;

- PPN (Pajak Pertambahan Nilai);

- SPP (Surat Penetapan Pemenang);

- SPK (Surat Perintah Kerja)

- SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang);

- TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).- Disbunhorti Konsel (Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab.Konawe selatan)

1. Lingkup : 1.1. PPK (sebagaimana tercantum dalam LDP) melaluiPengadaan Pejabat pengadaan mengundang penyedia barang untuk

menyampaikan penawaran atas paket pengadaan barangdan jasa terkait yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis(contoh terlampir dalam Bab VI) serta Daftar Kuantitas danHarga (contoh terlampir dalam Bab VIII). Judul dan nomorpaket pengadaan tercantum dalam LDP.

1.2. Penyedia Barang yang ditunjuk berkewajiban untukmengirimkan barang dan menyelesaikan jasa terkait sesuaidengan jangka waktu yang ditetapkan dalam JadwalPengiriman Barang dan Jadwal Penyelesaian Jasa Terkait(contoh terlampir dalam Bab VII).

2. Sumber Dana : 2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yangtercantum dalam LDP

3. Peserta : 3.1 Pemilihan penyedia barang ini adalah perseorangan ataubadan hukum yang dianggap atau dinilai mampu untukmenyelesaikan pekerjaan dimaksud.

3.2 Untuk penyedia perorangan, bukan merupakan pegawainegeri/pegawai BI/pegawai BHMN/BUMN/BUMD.

3.3 Untuk dapat mengikuti pemilihan penyedia barang ini,Penyedia Barang tidak sedang dalam kondisi yang dilarangsebagaimana diatur dalam Klausul 5.1 (a ) - (c) IKPPmengenai Larangan KKN serta Penipuan.

4. Persyaratan : 4.1 Peserta Pengadaan harus memiliki atau memenuhiKualifikasi kualifikasi sebagai berikut:

(a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undanganuntuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyediabarang sebagaimana ditetapkan dalam LDP; dan

(b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis danmanajerial untuk menyediakan barang; kecuali bagiperusahaan yang baru berdiri kurang dari tiga (3) tahun.

(c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ataudireksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaantidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

(d) secara hukum mempunyai kapasitas menandatanganiSPK; dan

(e) telah melunasi kewajiban pajak-pajak yang berlaku; dan(f) memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam

(blacklist); dan(g) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau;

5. Larangan : 5.1 Peserta Pengadaan dan pihak yang terkait denganKorupsi, pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etikaKolusi, dan pengadaan barang / jasa pemerintah yang diatur dalamNepotisme peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku(KKN) serta dengan menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakanPenipuan yang dilarang sebagai berikut:

(a) berusaha mempengaruhi PPK atau anggota Pejabatpengadaan dalam bentuk dan cara apapun, baiklangsung maupun tidak langsung untuk memenuhikeinginan Peserta Pengadaan yang bertentangandengan ketentuan dan prosedur dalam DokumenPengadaan langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(b) melakukan persekongkolan dengan penyedia barang lainuntuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedurpelaksanaan pengadaan sehingga mengurangi /menghambat / memperkecil dan / atau meniadakanpersaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

(c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atauketerangan lain yang tidak benar untuk memenuhipersyaratan dalam Dokumen Pengadaan langsung,termasuk di antaranya Non-Usaha Kecil yangmenyalahgunakan kesempatan dan/atau kemudahanyang diperuntukkan bagi Usaha Kecil termasuk KoperasiKecil.

5.2 Peserta Pengadaan yang menurut penilaian Pejabatpengadaan terbukti melakukan larangan-larangan dalamKlausul 5.1 IKPP dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaiberikut:(a) sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan oleh

PPK yang mendahului sanksi berdasarkan peraturanperundang-undangan, berupa digugurkan dari proses

pemilihan penyedia barang ini, dibatalkan sebagaiPemenang Pengadaan, dibatalkan SPKnya/SPKnya,dan didaftarhitamkan; dan

(b) sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan,berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata,dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana.

5.3 Pengenaan sanksi administrasi dalam Klausul 5.2 (a) IKPPdilaporkan oleh PPK kepada:

(a) Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga /Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI /Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD; dan

(b) pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha PesertaPengadaan yang bermasalah.

5.4 Peserta Pengadaan harus memperhatikan Pasal 1.5 Syarat-Syarat Umum SPK mengenai Larangan Korupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN) serta Penipuan.

6. SatuPenawaranTiap PesertaPengadaan

6.1 Setiap Peserta Pengadaan hanya diperbolehkan untukmenyampaikan satu penawaran untuk setiap satu (1) paketpekerjaan berdasarkan undangan yang diterima.

B. Dokumen Pengadaan langsung7. Isi Dokumen

Pengadaanlangsung

7.1 Dokumen Pengadaan langsung terdiri dari:Bab I Instruksi kepada Peserta Pengadaan;

II Lembar Data Pengadaan;

III Bentuk dokumen penawaran : surat penawaran,surat kuasa, dokumen usulan spesifikasi teknisbarang, surat perjanjian sewa-menyewa, surat-surat pernyataan dan surat penunjukan penyediabarang;

IV Syarat-Syarat SPK

V Syarat – syarat teknis Pekerjaan, SpesifikasiTeknis dan waktu pelaksanaan pekerjaan,

VI Daftar Kuantitas dan Harga;

VII Bentuk Dokumen SPK.7.2 Peserta Pengadaan berkewajiban memeriksa keseluruhan

instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasidalam Dokumen Pengadaan langsung. Kelalaianmenyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam DokumenPengadaan langsung atau menyampaikan DokumenPenawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaan langsung sepenuhnya merupakanresiko Peserta Pengadaan.

8. PenjelasanDokumenPengadaanlangsung

8.1. Dalam hal terdapat ketidakjelasan isi dokumen pengadaanlangsung ini, maka peserta penerima undangan pengadaanlangsung dapat langsung meminta penjelasan kepada Pejabatpengadaan melalui e-mail ppbjdisbunhorti@gmail.com sebelummengirim dokumen penawaran.

9. PerubahanDokumenPengadaanlangsung

9.1 Sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pejabatpengadaan dapat mengubah Dokumen Pengadaan langsungdengan menetapkan Adendum.

9.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Dokumen Pengadaan langsung dan akandisampaikan dalam waktu bersamaan secara tertulis kepadasemua Peserta Pengadaan.

C. Penyiapan Penawaran

10. DokumenPenawaran

10.1 Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan harusterdiri dari:(a) Surat Penawaran (contoh terlampir dalam Bab IV);(b) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan

kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalamakta pendirian atau perubahannya;

(c) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya;(d) Dokumen Usulan Teknis (contoh terlampir dalam Bab IV);(e) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;(f) Daftar Kuantitas dan Harga (contoh terlampir pada Bab VIII);(g) Rekaman bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak

Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhirdan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuaidengan domisili Peserta Pengadaan.

11. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

11.1 Peserta Pengadaan menanggung semua biaya dan/ataukerugian yang terjadi dalam penyampaian penawaran.

12. BahasaPenawaran

12.1 Dokumen Penawaran yang diatur dalam Klausul 10.1 IKPPbeserta seluruh korespondensi tertulis menggunakan BahasaIndonesia.

13. HargaPenawaran

13.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk mencantumkan hargasatuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran dalamDaftar Kuantitas dan Harga. Setiap harga yang dicantumkanoleh Peserta Pengadaan harus memuat:(a) harga barang sesuai dengan harga eks lokasi Sumber, atau

di lapangan (on site stock) yang ditetapkan dalam LDP;(1) biaya transportasi, asuransi, dan biaya jasa lainnya

yang diperlukan untuk mengangkut barang sampai ketempat titik bagi/tujuan Akhir yang tercantum dalamLDP.

(2) PPN (dengan ketentuan bahwa PPN akan dikenakanhanya jika serah terima barang dilakukan di TempatTujuan Akhir dalam wilayah negara RepublikIndonesia). Pengecualian untuk komoditas strategissesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(3) PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sektorpertanian menjadi tanggung jawab perusahaan ataupihak rekanan yang menyediakan bibit atau produkpertanian lainnya, sesuai dengan peraturan yangberlaku.

13.2 Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan makabarang dan jasa terkait dalam mata pembayaran tersebutdianggap telah termasuk dalam harga satuan barang yang lain,dan barang tersebut tetap harus dipasok.

13.3 Semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yangberdasarkan istilah pengiriman yang digunakan merupakantanggungan Penyedia Barang, harus sudah termasuk dalamharga penawaran. Pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain diluar tanggungan Penyedia Barang berdasarkan istilahpengiriman namun disyaratkan untuk meneruskan pengadaanbarang sampai ke tempat tujuan akhir, harus dicantumkandalam Daftar Harga dan Kuantitas dan sudah termasuk dalamtotal harga penawaran.

14. Mata UangPenawarandan CaraPembayaran

14.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk Rupiah .14.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang dilakukan

sesuai dengan termin prestasi.

15. Masa BerlakuPenawarandan JangkaWaktuPelaksanaan

15.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.15.2 Dalam hal-hal tertentu, Pejabat pengadaan dapat

menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada semuaPeserta Pengadaan untuk memperpanjang masa berlakupenawaran sampai jangka waktu tertentu. Terhadap konfirmasiperpanjangan, Peserta Pengadaan dapat secara tertulis:(a) menyetujui tanpa mengubah Dokumen Penawaran dan

memperpanjang masa berlaku Surat Jaminan Penawaransesuai dengan perpanjangan masa berlaku penawaran;atau

(b) menolak secara tertulis dan mengundurkan diri tanpadikenakan sanksi dan pencairan Surat Jaminan Penawaran.

15.3 Jangka waktu pelaksanaan pengadaan yang ditawarkan tidakmelebihi jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalamLDP.

16. BentukPenawaran

16.1 Peserta Pengadaan menyampaikan 1 (satu) asli DokumenPenawaran dan 2 (dua) rekaman dokumen. Jika terdapatketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman makadokumen asli yang berlaku.

17. PenandatangananSuratPenawaran

17.1 Surat Penawaran ditandatangani oleh pemimpin/direktur utamaperusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yangnama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atauperubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkatoleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik,atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yangberhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;

17.2 Surat Penawaran harus bertanggal dan bermaterai.

D. Pemasukan Penawaran

18. pengirimanPenawaran

18.1 Peserta Pengadaan mengirim file dokumen penawaran asli kealamat e-mail pejabat pengadaan barang/jasa programpeningkatan produksi, produktivitas dan mutu hortikultura ramahlingkungan Satker Dinas Perkebunan dan HortikulturaKab.Konawe selatan tahun 2015 dengan alamate-mail ppbjdisbunhorti@gmail.com

19. Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran

19.1 file penawaran sudah diterima oleh Pejabat pengadaan palinglambat pada waktu yang telah ditentukan dalam LDP.

19.2 Pejabat pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktupemasukan/pengiriman penawaran dengan menetapkanAdendum yang diatur dalam Klausul 10 IKPP sehingga semuahak dan kewajiban PPK, Pejabat pengadaan, dan para PesertaPengadaan disesuaikan dengan batas akhir waktu pemasukanpenawaran yang baru.

20. PenawaranTerlambat

20.1 Setiap penawaran yang diterima oleh Pejabat pengadaansetelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak.

20.2 Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan, Pejabatpengadaan akan memberitahukan kepada Peserta Pengadaanyang bersangkutan untuk mengambil kembali penawarantersebut.

21. Penarikan,Penggantian,Pengubahan,danPenambahanPenawaranyang TelahMasuk

21.1 Penawaran yang telah diterima Pejabat pengadaan tidak dapatditarik/diganti/diubah/ditambah oleh Peserta Pengadaan setelahbatas akhir pemasukan penawaran.

21.2 Penarikan atau pengubahan Dokumen Penawaran yang telahditerima oleh Pejabat pengadaan hanya dapat dilakukansebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran.Pengubahan atau penambahan harus disampaikan secaratertulis serta diberikan tanda sesuai dengan penambahanpencantuman kata “FILE PENGUBAHAN / PENAMBAHAN”sesuai dengan isi file.

E. Evaluasi Penawaran

22. KerahasiaanProses

23.1 Proses dan hasil evaluasi penawaran, keterangan-keteranganlain yang terkait, dan usulan penetapan pemenang yangkeseluruhannya disimpulkan dalam berita acara hasilPengadaan langsung oleh Pejabat pengadaan bersifat rahasiadan tidak diungkapkan kepada peserta pengadaan atau pihaklain yang tidak terkait dengan pelaksanaan pemilihan sampaidengan saat penandatanganan SPK

23.2 Peserta Pengadaan dilarang untuk mempengaruhi Pejabatpengadaan agar mengevaluasi penawaran atau menetapkanusulan pemenang sesuai dengan kepentingannya. Pelanggaranatas larangan ini dapat dikenakan sanksi .

23. KlarifikasiDokumenPenawaran

24.1 Jika dalam evaluasi penawaran terdapat hal-hal yang kurangjelas atau meragukan dari paparan administratif, teknis, harga,atau TKDN penawaran, Pejabat pengadaan dapat memintaklarifikasi dari Peserta Pengadaan yang terkait. Klarifikasi olehPejabat pengadaan dan tanggapannya oleh PesertaPengadaan harus dilakukan secara tertulis dan tidak bolehmengubah substansi penawaran.

24. EvaluasiPenawaran

25.1 Pada tahap evaluasi, Pejabat pengadaan dapat langsungmelakukan evaluasi administrasi dan melakukan koreksi padaawal evaluasi harga penawaran.

25.2 Penawaran dievaluasi berdasarkan metode evaluasi sistemgugur

25.3 Metode evaluasi, kriteria, dan tatacara selain yang disebutkandalam Klausul ini tidak diperbolehkan.

25.4 Evaluasi administrasi. Evaluasi administrasi menghasilkan duakesimpulan, yaitu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratanadministrasi. Penawaran memenuhi persyaratan administrasijika:(a) persyaratan dalam Dokumen Pengadaan langsung dipenuhi

dan diisi dengan keterangan yang benar tanpa adapenyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaranbersyarat; dan

(b) Surat Penawaran:1) ditandatangani sesuai dengan Klausul 10.1 IKPP; dan2) masa berlaku sesuai dengan Klausul 15 IKPP; dan3) jangka waktu pelaksanaan pengadaan sesuai dengan

Klausul 12 IKPP; dan4) bertanggal dan bermeterai cukup.

(c) Daftar Kuantitas dan Harga diisi dengan lengkap, kecualiditentukan lain dalam Dokumen Pengadaan langsung .

25.5 Evaluasi teknis. Evaluasi teknis dilakukan terhadap semuapenawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Evaluasiteknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi atautidak memenuhi persyaratan teknis. Penawaran dinyatakanmemenuhi persyaratan teknis apabila:(a) memenuhi spesifikasi teknis pengadaan berdasarkan yang

ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (terlampir dalam BabVI) tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat; dan

(b) jadwal waktu penyelesaian pengadaan tidak melampauibatas waktu yang diatur dalam Jadwal Pengiriman Barangdan Jadwal Penyelesaian Jasa Terkait; dan

(c) identitas barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkapdan jelas; dan

(d) jumlah item barang terkait tidak kurang dari yang ditetapkandalam Spesifikasi Teknis (contoh terlampir dalam Bab VII);dan

(e) memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan langsung.

25.6 Evaluasi harga penawaran. Evaluasi harga penawaranberdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga yang telah dilengkapioleh Peserta Pengadaan dilakukan terhadap semua penawaranyang lulus teknis dan selanjutnya dilakukan evaluasi hargapenawaran dan dapat dilakukan negosiasi harga.

F. Penunjukan Pemenang Pengadaan langsung25. Klarifikasi dan

negosiasiteknis danharga.

26.1 Terhadap peserta pengadaan yang penawarannya responsifdalam Klausul 26.8 IKPP dilakukan klarifikasi dan negosiasiteknis dan harga.

26. PenetapanPemenang

27.1 Dalam hal nilai pengadaan sampai dengan Rp. 200.000..000,-(dua ratus Juta rupiah) Pejabat pengadaan menetapkan calonPemenang Pengadaan barang.

27. PengumumanPemenang

28. Pemenang Pengadaan yang ditetapkan sebagai calon rekananpelaksana pekerjaan akan diumumkan oleh Pejabat pengadaanmelalui papan pengumuman web sitewww.disbunkonsel.weebly.com untuk khalayak ramai..

28. PenunjukanPenyediaBarang

29. PPK menerbitkan SPPBJ kepada Pemenang Pengadaansebagai pelaksana pengadaan segera mungkin.

29. Hak danKewajibanPejabatPembuatKomitmenuntukMenerima danMenolakPenawaran

30.1 Terlepas dari diterbitkannya SPPBJ, PPK (pejabat PembuatKomitmen) memiliki hak untuk menerima atau menolakpenawaran dan membatalkan proses Pengadaan langsungpada setiap tahapan sampai penandatanganan SPKberdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Klausul 31.3 (a) -(d) IKPP.

30.2 Sehubungan dengan keputusan penolakan atau pembatalan diatas, PPK dan Pejabat pengadaan tidak bertanggung jawabatas kerugian apapun yang ditanggung oleh PesertaPengadaan.

30. PengadaanlangsungGagal danPengadaanlangsungUlang

31.1 Pengadaan langsung gagal jika:

(a) tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan DokumenPengadaan langsung; atau

(b) penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau(c) pelaksanaan Pengadaan langsung tidak sesuai dengan

ketentuan Dokumen Pengadaan langsung atau proseduryang berlaku; atau

(d) pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam prosespelaksanaan pengadaan langsung ternyata benar.

31.2 Jika Pengadaan langsung dinyatakan gagal maka PPK akanmemerintahkan Pengadaan langsung ulang dengan proses dimulai dari awal.

31.PenandatangananSPK (Surat

PerintahKerja)

32.1 Penandatanganan SPK sebagaimana contoh terlampir dalamBab VIII dilakukan dalam waktu sesegera mungkin denganketentuan bahwa:(a) dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran;

dan(b) Sebelum menandatangani SPK, PPK dan Penyedia Barang

berkewajiban untuk memeriksa konsep SPK yang meliputisubstansi, bahasa/redaksional, angka, huruf.

32.2 Jika Penyedia Barang yang ditunjuk gagal atau menolakmenandatangani SPK, maka SPPBJ yang bersangkutandibatalkan, dan didaftarhitamkan selama 2 (dua) tahun.

32.3 Penyedia Barang harus segera menyelesaikan pengadaansesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam JadwalPengiriman Barang.

Bab II.Lembar Data Pengadaan

(LDP)

Lembar Data Pengadaan (LDP)

[1.1] Lingkup Pengadaan

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : HERY SUTANTO, S.PtAlamat Pejabat Pembuat Komitmen : Jl.Poros Andoolo-Kendari Kel. Alangga Kec.

Andoolo.

Nama paket pengadaan :

NOurut

NomorPaket

NAMA PAKET PEKERJAAN LOKASI Total HPS(RP)

1.

2.

04

05

Pengadaan sarana prasaranabudidaya cabe rawit ramah

lingkunganKab.Konawe selatan

Pengadaan pestisidapengembangan kawasanbuah ramah lingkungan

Kab.Konawe selatan

Desa Amokuni danDesa Sindangkasih

Kec. Ranometo BaratKab.Konawe selatan

Desa Ranowila dan DesaAunupe Kec. Wolasi danDesa Adayu Kec. Buke

Kab.Konawe selatan

175.000.000,-

41.208.000,-

[2.1] Sumber Dana Pekerjaan/Pengadaan ini dibiayai dari sumber dana : APBN- DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran Nomor DIPA 018.04.4/200544/2015tanggal 05 November 2014 Program peningkatan produksi,produktivitas dan mutu hortikultura ramah lingkungan Satker r DinasPerkebunan dan Hortikultura Kab. Konawe selatan TA. 2015.

[3.1] PesertaPengadaanyang Layak

Paket pengadaan ini berdasarkan nilai dan sifat pekerjaannyadiperuntukan bagi Usaha Kecil termasuk Koperasi.

[4.1] KualifikasiPesertaPengadaan

a. Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memilikisertifikat badan usaha pengadaan barang/jasa sesuai denganbidang pekerjaan (bidang pertanian, perkebunan, peternakandan kehuatanan termasuk pembibitan untuk pengadaan bibit)

b. Memiliki SIUP, SITU dan TDPc. memiliki kinerja baik di instansi/ BHMN/BUMN/BUMD dan tidak

masuk dalam daftar hitam (blacklist);d. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan

tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy buktitanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) PajakPenghasilan (PPh) tahun terakhir dan foto copy Surat SetoranPajak (SSP) PPh Pasal 28; atau Surat Keterangan Fiskal (SKF)dari Kantor Pelayanan Pajak.

e. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis danmanajerial untuk menyediakan barang; kecuali bagiperusahaan yang baru berdiri kurang dari tiga (3) tahun.

f. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedangmenjalani sanksi pidana, tidak dalam status PNS/TNI/POLRI,tidak akan melakukan KKN, serta secara hukum mempunyaikapasitas menandatangani SPK pengadaan (dalam bentuksurat pernyataan)

g. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau.[6) Tempat tujuan Tempat Tujuan Akhir: Kabupaten Konawe Selatan[7] Mata Uang

PenawaranSemua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uangrupiah;

dan(7.1) Cara

Pembayaran

Permbayaran atas pelaksanaan pengadaan barang dilakukansesuai dengan termin prestasi.

[8.] Masa BerlakuPenawarandan JangkaWaktuPelaksanaan

Masa berlaku penawaran: 30 hari kalender setelah batas akhirwaktu pemasukan penawaran, sesuai dengan ketentuan dalamLDP.Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 (enamn puluh) harikalender, sejak penandatanganan SPK (Dapat dibicarakan padatahap Negosisi Pekerjaan, boleh kurang dari 60 (enamn puluh)puluh) hari kalender tetapi tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh)puluh) hari kalender.

[18.1] PemasukanPenawaran

Waktu pemasukan file dokumen penawaran:HariTanggalPukulAlamat

: Rabu: 20 Mei 2015: mulai pukul 00.01 sampai dengan pukul 24.00 Wita.: ppbjdisbunhorti@gmail.com

Evaluasi dokumen penawaran akan dilaksanakan:HariTanggalPukul

: Kamis: 21 Mei 2015: 08.00 Wita. Sampai selesai

Negosiasi teknis, harga dan biaya pekerjaan akan dilaksanakan:HariTanggalPukulTempat

: Kamis: 21 Mei 2015: Mulai pukul 14.00 Wita sampai selesai.: Kantor Satker Satker Dinas Perkebunan dan

Hortikultura Kabupaten Konawe Selatan TA.2015.

Ditetapkan olehPEJABAT PENGADAAN PENGADAAN

MUH. Musrianto T., SP.NIP. 197807142003121005

Bab III.Bentuk Dokumen Penawaran

Lampiran A. Bentuk : Surat Penawaran

[kop surat Peserta Pengadaan jika berbentuk badan usaha]

SURAT PENAWARAN

Nomor :Lampiran :

Perihal :

………………………1 (satu) Berkas

Penawaran pekerjaan......

tempat], [tanggal] ..bulan…. 2014Kepada Yth.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Program peningkatan produksi,produktivitas dan mutu hortikultura ramahlingkungan Satker Dinas Perkebunan danHortikultura Kabupaten Konawe SelatanTahun Anggaran 2015Di –

Andoolo

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan langsung Pejabat Pengadaan Barang/JasaAPBN-Hortikultura Satker Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten KonaweSelatan Nomor …………………… tanggal …. Bulan……..2015 dengan ini kami mengajukanpenawaran untuk Pekerjaan ………………………, Satker Satker Dinas Perkebunan danHortikultura Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :

a. Nilai harga penawaran Rp. ………………… ( …………………………………………..).b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama …………(……………………) Hari

Kalender, penawaran ini berlaku selama ……………….(………………………) harikalender sejak tanggal pembukaan penawaran

Sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan langsung, bersama ini kami lampirkan:

1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB),2. Daftar Kuantitas dan Harga,3. Rencana Anggaran Biaya (RAB),4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule),5. Surat Pernyataan Sesuai Persyaratan Dokumen Pengadaan langsung,6. Rekaman Bukti Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir

dan Rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) pasal 29 tiga bulan terakhir atau SuratKeterangan Fiskal (SKF),

7. Lampiran lain yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan langsung.

PT//CV/Koperasi………...[nama Peserta Pengadaan][materaiRp.6.000,- yang dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan]

(nama wakil sah badan usaha)(Jabatan dalam perusahaan)

[Jika Kemitraan maka cantumkan tanda tangan, cap, dan nama setiap anggota Kemitraan ]

Lampiran B Bentuk Surat Kuasa

Kop Perusahaan

SURAT KUASANomor: ……………..

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :…………………….

Jabatan : ……………………

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris di………………….. Nomor ……………. Tanggal ……….. beserta perubahannya atau yangberkedudukan di ……………………………

Yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa.

Memberikan kuasa kepada

Nama : …………………….

Jabatan : …………………….

Yang diangkat berdasarkan Akte Notaris di ……….. nomor ……….tanggal …….. besertaperubahannya atau yang berkedudukan di ……………………..

Yang selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani SuratPenawaran Pekerjaan ………………. Beserta lampirannya.

………, ………………….. 2015

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Materai, Rp.6.000,-

( ……………………..) ( ……………………..)

Lampiran B1

Kop Perusahaan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……………………………………Jabatan : ………………………………………..Bertindak untuk dan Atas nama : ……………………………………………..Alamat : ……………………………………………….No Telp/Fax : …………………………………………..E-mail : ……………………………………………………..

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Berminat, sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan………………………………dengan baik sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaan Langsung;

2. Saya baik sendiri maupun atas nama perusahaan benar tidak sedang dalampermasalahan berkait dengan Pengadilan atau tidak sedang menjalani hukuman;

3. Saya benar-benar bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dan saya bekerja penuh waktupada perusahaan tersebut diatas;

4. Perusahaan saya tidak sedang pailit5. Saya tidak melakukan kolusi (persengkokolan), penyuapan, pemalsuan dan korupsi;6. Segala Surat Pernyataan dan Informasi Data-data Formulir Isian Kualifikasi yang kami

berikan adalah benar;7. Menerima dengan baik segala keputusan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan ataupun

Pengguna Anggaran (PA) serta tidak akan menggugat/menyanggah atas keputusantersebut sejauh tidak menyimpang dari prosedur pekerjaan ini;

8. Sanggup dan bersedia dituntut dimuka Pengadilan Negeri Andoolo apabila terjadipenyimpangan dari peraturan-peraturan yang berlaku;

9. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa Informasi Formulir Isian Kualifikasi yang telahkami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi pembatalan sebagaicalon pemenang, dimasukkan pada daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dantidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntutsecara perdata dan pidana (Peppres RI No. 04 tahun 2015 tentang perubahan keempatatas Peppres RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa LingkupPemerintah).

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimukaPengadilan Negeri Andoolo apabila semua keterangan yang diberikan Tidak Benar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk mengikutiPenunjukkan Langsung Jasa Konsultansi Desing Jalan Produksi, Satker Dinas Perkebunandan Hortikultura Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2015.

Direktur__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 2015

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan__________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)[jabatan]

Lampiran B2

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pekerjaan pengadaan.................................pada Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. KonaweSelatan dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adaindikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dansumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai daripenyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pengadaan barang ini;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITASini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugidan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 2015

Nama jelas Tanda tanganPejabat Pembuat Komitmen (...............................) (.....................)

Pejabat pengadaan Pengadaan Nama JelasTanda Tangan

Penyedia Barang/Jasa Nama Jelas Cap danTanda Tangan

PT/CV. .................... (...............................) (.....................)

Lampiran C Bentuk: Dokumen Usulan Teknis

Kop Perusahaan

Dokumen Usulan Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapatdicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

A. Spesifikasi BarangSPESIFIKASI BARANG

Nama Paket : ..........................(isi nama paket pekerjaan)Pekerjaan : ..........................(isi nama pekerjaan)Lokasi : ............................

No. Uraian Spesifikasi Volume

.......................,.................................2015PT./CV/Koperasi......................................

( nama jelas )Jabatan

Lampiran D Bentuk:Surat Penunjukan Penyedia Barang

(SPPB)

Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB)

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATKER DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURATAHUN ANGGARAN 2015

Jl. Poros kendari - Andoolo Kab. Konawe Selatan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)SATKER DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

TAHUN ANGGARAN 2015NOMOR : ………………………………………..

T E N T A N GPENUNJUKAN PELAKSANA PENYEDIA BARANG/JASA

………………………………………………..SATKER DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN KONAWE SELATANTAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang : 1. Berita Acara Hasil Pengadaan langsung (BAHP) pekerjaan….……………………………………….nomor……………. tanggal ……………bulan…….. . 2015.

2. Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia barang/jasapengadaan Jasa dipandang mampu dan memenuhi syarat untukmelaksanakan Pekerjaan pengadaan ……………… Lokasi……………………………. .

; 3. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perluditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab.Konawe selatanTahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4286);

2. Undang – Undang RI Nomor 4 tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor DIPA018.04.4/200544/2015 tanggal 05 November 2014 Programpeningkatan produksi, produktivitas dan mutu hortikultura ramahlingkungan Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab.Konaweselatan Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Keputusan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa programpeningkatan produksi, produktivitas dan mutu hortikultura ramahlingkungan Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura KabupatenKonawe Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : ……………..tanggal …………… 2015 Perihal PenetapanPT/CV/Koperasi………………………….Tahun Anggaran 2015,Lokasi ……………………………………...

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Perusahaan PT/CV/Koperasi. . untuk melaksanakan pekerjaan…………….Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab.Konaweselatan Tahun Anggaran 2015 dengan nilai …………….. (………………………). dengan jangka waktu Pelaksanaan …………….(……………………) Hari Kalender;

KEDUA : Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku untuk Negaradan pembebanan biaya pekerjaan bersumber dari APBN-TP Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Nomor DIPA 018.04.4/200544/2014 tanggal 05November 2014 Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutuhortikultura ramah lingkungan Satker Dinas Perkebunan dan HortikulturaKab.Konawe selatan Tahun Anggaran 2015;

KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaantersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : …………………PADA TANGGAL : …………. 2015

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

(nama jelas dan NIP PPK)

Tembusan, Kepada Yth. :1. ………………………..2. …………………………3. …………………………..4. …………………….5. ………………………….

Bab VI. Syarat-Syarat Khusus SPK (SSKK)

Nomor Pasal SSUK Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal-PasalSyarat-Syarat Umum SPK (SSUK)

[1.1 Pengertian Tempat Tujuan Akhir adalah tersebar di kab. KonaweSelatan

[1.7] Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:U.P.: Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kab.KonselAlamat: Jl. Poros Andoolo - KendariTeleks: __________Faksimili: __________

Penyedia Barang: __________U.P.: __________Teleks: __________Faksimili: __________

[1.8] Wakil Sah ParaPihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK: __________

Untuk Penyedia Barang: __________

[2.1] Tanggal BerlakuSPK

SPK mulai berlaku terhitung sejak: __________

[2.2] Pengiriman danPenyelesaian

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harusdiserahkan oleh Penyedia Barang adalah: __________

Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh PPKsebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterimamaka Penyedia Barang harus bertangung jawab atas setiapbiaya yang diakibatkannya.

[2.3.) (b)] Transportasi Barang harus diangkut sampai dengan Tempat TujuanAkhir;

[2.4 (a)] Serah Terima Serah terima dilakukan pada: (Tempat Tujuan Akhir)

[2.5 (a)] Pemeriksaan danPengujian

Sebelum Pekerjaan disalurkan ke kelompok tani, PPK atauwakil sahnya melakukan Pemeriksaan dan pengambilansampel untuk diuji kandungan dan komposisi .

[2.8.2] (Pemutusan) OlehPenyedia Barang

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPPoleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah______ hari kalender terhitung sejak tagihan dankelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkanditerima oleh PPK.

[3.2] Kerahasiaan Ketentuan penggunaan dan kerahasiaan Dokumen SPKdibatasi sampai dengan ___ tahun setelah Masa SPK

[4.1] Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa:__________

[5.2 Harga SPK SPK Pengadaan Barang ini dibiayai dari sumber pendanaanAPBN melaui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Konaweselatan

[6.2] PenyelesaianPerselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan SPKtidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihakmenetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa adalah :

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

“Semua sengketa yang timbul dari SPK ini, akandiselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasidan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yangkeputusannya mengikat kedua belah pihak yangbersengketa sebagai keputusan tingkat pertama danterakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3(tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorangarbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihakakan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagaipimpinan arbitrator.”

Bab VII.Syarat – Syarat Teknis

1. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………………Tahun Anggaran …………………………………

No. Uraian Pekerjaan Keteranganbulan bulan

I.

Jangka WaktuPelaksanaan

Pekerjaan…... ( ….. ) Hari

kalender

II.

III.

2. Spesifikasi Teknis1. Spesifikasi pengadaan sarana prasarana budidaya cabe rawit ramah lingkungan

Kab.konawe selatan.1. Benih cabe rawit

2. Mulsa plastik

3. Pupuk Organik

4. Pupuk NPK

5. Kapur pertanian

6. Insektisida dan Fungisida

:

:

:

:

:

:

- Persentase daya tumbuh 85 %- Persentase kemurnian minimal 95%- Tidak kadaluarsa- Rekomendasi benih untuk penggunaan pada

tanah dataran rendah.- Bersertifikat dengan label biru- Terdaftar di Kementrian Pertanian Republik

Indonessia.

- Paduan warna hitam dan perak.- Panjang 500 meter.- Tebal 0,30 mm.- Lebar 60 Cm/120 Cm.

- Pupuk Kompos berasal dari kotoran ternak.- Pupuk dalam keadaan kering.- Pupuk dikemas ke dalam karung/kantong kering,

tidak mudah sobek, tidak bocor dan bagian luarkemasan karung pupuk organik tersebut di buattulisan “ PUPUK ORGANIKPENGEMBANGAN KAWASAN SAYURAN2015 ” dengan warna tulisan mencolok danmudah di baca.

- Bentuk butiran- Mengandung unsur Nitrogen, Fosfat, Kalium 15

%, sulfur 10 % dan kadar air minimal 2 %.- Mudah larut dalam air.- Dikemas dalam karung/kantong.

- Kadar CaCo3 85 %- Bentuk tepung halus- Warna putih- Terdaftar pada kementrian pertanian RI.

- Bersertifikat.- Terdaftar dan atau Izin Kementerian Pertanian

Republik Indonesia.- Batas waktu penggunaan belum berakhir atau

belum kadaluarsa.

2.Spesifikasi pestisida pengembangan kawasan buah ramah lingkungan Kab.Konaweselatan.

1. Insektisida cair

2. Insektisida padat butiran

:

:

- Bentuk formulasi EC. (emultion consentrat).- Cara kerja dengan kontak langsung (Contact

pesticide)- Mengandung bahan aktif dimetheote atau

methidathion atau melathion atauphosphamidon atau diazinon ataumonocrothopos.

- Untuk aplikasi pengendali inseck padatanaman jeruk.

- Terdaftar dan atau Izin Kementrian PertanianRepublik Indonesia.

- Batas waktu penggunaan belum berakhir ataubelum kadaluarsa.

- Bentuk formulasi padat butiran- Mengandung bahan aktif karbofuran 3 %.- Cara kerja sitemik.- Dapat diaplikasikan pengendali insek pada

tanaman jeruk.- Terdaftar dan atau Izin Kementrian Pertanian

Republik Indonesia.- Batas waktu penggunaan belum berakhir atau

belum kadaluarsa.

Bab IX.Bentuk Dokumen SPK

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATKER DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURATAHUN ANGGARAN 2014

Jl. Poros kendari - Andoolo Kab. Konawe Selatan

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : ……………………………….

PEKERJAAN .......................................................SATKER DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN KONAWE SELATAN TA. 2015

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)SATKER DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN KONAWE SELATAN TA. 2015DENGAN

PT/CV/KOPERASI……………………………………..

Pada hari ini …………..Tanggal ………… Bulan ………..Tahun ………………….., bertempatdi ………………………………………………………., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

YANG MEMBERI PERINTAH :

N a m a : ……………………………..N I P : ………………………………..Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu hortikultura ramah lingkungan Satker DinasPerkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Selatan TahunAnggaran 2015 yang ditunjuk berdasarkan………………………………………………………………………………………………………….

Alamat : AndooloDalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Cq. SatkerDinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Konawe Selatan di dalam jabatannya tersebut,dan oleh karena itu bertindak selaku penanggungjawab kegiatan untuk selanjutnyadisebut sebagai “PIHAK KESATU”.

DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama : …………………………………………NPWP : ………………………………………..Jabatan : …………………………………………Alamat : …………………………………….Dalam hal ini bertindak didalam jabatan dan oleh karena itu bertindak dan atas nama………………….. berdasarkan…………………………………………………………………………….dalam hal ini sesuaidengan ……………………………….. bertindak untuk dan atas nama……………………………. selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai “PIHAKKEDUA”. Dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam pasal –pasal di bawah ini :

Pasal 1DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain :Dasar Surat Perintah Kerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini menjadi lampiran dan bagianyang mengikat serta tidak terpisahkan dalam Surat Perintah Kerja ini adalah :

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Nomor 018.04.4/200544/2015 tanggal05 Desember 2014 Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanamanhortikultura berkelanjutan Satker Satker Dinas Perkebunan dan HortikulturaKab.Konawe selatan Tahun Angggaran 2014.

b. Keputusan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa APBN-Hortikultura, Satker DinasPerkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Selatan TA.2014 perihalPenetapan Pemenang Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan…………………………………………………………….Nomor : ……………………….Tanggal : ………………………………………

c. Berita Acara Hasil Pengadaan langsung (BAHP) pekerjaan……………………………………..

Pasal 2JENIS DAN VOLUME PEKERJAAN

a. Pekerjaaan …………………………………… Satker Dinas Perkebunan dan HortikulturaKabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan ………………………………..

b. Spesifikasi teknis pekerjaan …………………………………….. Satker Dinas Perkebunandan Hortikultura Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2015 dimaksud adalahsebagai berikut :…………………………………………………………………………..

Pasal 3DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA

1. Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkansatu dengan yang lain dan menjadi satu kesatuan yang berlaku untuk pelaksanaantugas tersebut.

2. Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut terdiri dari :a. Berita Acara Penjelasan Pengadaan langsung;b. Surat penunjukan penyedia barang/jasac. Surat penetapan penyedia barang/jasad. Dokumen Penawaran;e. Spesifikasi Tehnis.

Pasal 4LOKASI PENYERAHAN

Lokasi penyerahan dan atau tempat serah terima pekerjaan……………………………………………………………..

Pasal 5BIAYA PEKERJAAN

1. Biaya Pekerjaan …………………………………………….adalah sebesar……………………………. (……………………………………………….. ).

2. Biaya Pekerjaan………………………………………………………………………………………………………………………

Pasal 6WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sampai selesai 100% yang disebut dalam pasal 2 suratperintah kerja ini ditentukan selama ……………… (…………………) hari kalender terhitungsejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) ini tanggal……………………………….. Sampai dengan ………………………………

Pasal 7CARA MEMBAYAR

1. Pembayaran harga pekerjaan tersebut pada pasal lima (5) Surat Perintah Kerja inibersumber Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Satker Dinas Perkebunan danHortikultura Kab.Konawe selatan Tahun Anggaran .; ke Nomor Rekening……………………. Bank …………………… atas nama ………………………..Pembayaran dari biaya pekerjaan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasipekerjaan mencapai nilai 100% (seratus per seratus) dari volume pekerjaan, Jadi pihakkedua menerima pembayaran 100 % (seratus per seratus) sebesar…………………………… (………………………………………. ).. Pembayaran pekerjaantersebut harus dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah TerimaPekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 9SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Serah terima pekerjaan dimaksud dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATUsetelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan mencapai nilai 100% (seratus perseratus) yang dibuktikan dengan :a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasab. Foto-foto dokumentasi hasil pekerjaan secara keseluruhan yang dilengkapi dengan

penjelasan pada setiap detil foto dokumentasi.Pasal 10

KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan,sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA;

2. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga…………………….. alat-alat dan upah kepada PIHAK KESATU kecuali apabiladiadakan pengajuan khusus oleh pemerintah, terkait dengan kebijakan PemerintahRepublik Indonesia dalam Bidang Moneter, yang diumumkan secara resmi.

Pasal 11DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidakmengindahkan kewajiban-kewajibannya, maka untuk setiap kali melakukan kelalaianPIHAK KEDUA dikenakan denda kelalaian sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hariketerlambatan dari harga pekerjaan;

2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktupelaksanaannya yang tercantum dalam pasal 6 (enam) Surat Perintah Kerja ini makauntuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatansebesar 1% (satu permil) dari harga pekerjaan;

3. Denda tersebut dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini, akan diperhitungkan dengankewajiban membayar PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;

4. Dalam pelaksanaan ayat 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) pasal ini PIHAK KEDUA terikatpada ketentuan pasal 1609 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12SANKSI

1. PIHAK KESATU berhak membatalkan secara sepihak Surat Perintah Kerja ini tanpapersetujuan PIHAK KEDUA, dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan danatau menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti pasal 6 (enam) Surat Perintah Kerjaini dan apabila diviasi negative (-) telah mencapai 20% (dua puluh perseratus) secarakumulatif dari schedule bulanan yang telah ditetapkan atau denda keterlambatan telahmencapai 5% (lima perseratus) dari nilai harga pekerjaan;

2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal diputuskannyahubungan kerja, maka seluruh pekerjaan akan diperhitungkan dan dibayar olehPIHAK KESATU menurut tiap-tiap jenis pekerjaan yang telah selesai dikerjakan olehPIHAK KEDUA;

3. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi apapun akibat pembatalan pekerjaanini kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,………………………………….

…………………………………………

PIHAK KESATU,PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

………………………………………

(kop lembaga/distributor/toko/PT/CV)

SURAT DUKUNGAN JAMINAN KETERSEDIAAN DAN SUPLY BARANG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ............................

Jabatan : ...............................

Telepon/fax/e-mail : ..............................

Selaku pimpinan ......................... yang beralamat di ............................................

dengan ini menyatakan bahwa ............ saya bersedia dan sanggup mendukung

penyediaan dan menyuplay ...............sebanyak .................

(..........................................) pada :

Nama : PT/CV. ....................................NPWP : .................................Alamat : ............................................Telepon/fax/e-mail : ............................................Untuk mengikuti proses pemilihan pengadaan langsung paket pekerjaan

.............................. pada pejabat pengadaan barang/jasa program peningkatan

produksi, produktivitas dan mutu hortikultura ramah lingkungan Kab.Konawe selatan

Tahun Anggaran 2015 dan apabila perusahaan tersebut memenangkan proses

pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pengadaan ............................

Surat dukungan jaminan ketersedian dan suplay ini akan gugur dengan sendirinya

apabila dipergunakan menyimpang dari kepentingan tersebut diatas.

Demikian surat dukungan jaminan ketersedian dan suplai ini di buat dengan

sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama kota, tgl/bln/thn

Nama lembaga/perusahaan

Nama PimpinanJabatan