DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI - institutpendidikan.ac.id · Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah 1. ... dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) ... mengatasi masalah-masalah bidang

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul - Garut

KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : ...../SK/Rektor/KM/IPI/I/2018 Revisi : - Tanggal : 18 Januari 2018

Proses Penanggungjawab

Tanggal Nama Jabatan Tanda

1. Perumusan Dr. H. Asep Nurjamin, MPd

Kepala SPMI

2. Pemeriksaan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.

Rektor

3. Persetujuan H. Suparno Ketua YGW

4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.

Rektor

5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, MPd

Kepala SPMI

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di

Tingkat Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Indonesia dan masyarakat Jawa Barat khususnya.

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan

membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta

serta lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan

keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas.

3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian

ilmu pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos

kerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi

terkait.

II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai komitmen INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA untuk memelihara

dan meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan,

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan

kualitas internasional (International Quality Assurance) untuk mewujudkan visi

dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan

Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Institut

Pendidikan Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang spmi yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Luas lingkup kebijakan SPMI Institut Pendidikan Indonesia terdiri atas kebijakan

jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek

Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya Institut Pendidikan

Indonesia telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai

berikut:

1. Periode 2018-2022 – Akselerasi Reputasi Regional IPI

Milestone: Pertumbuhan Jumlah publikasi penelitian reputasi regional Jawa Barat

2. Periode 2022-2026 – Mewujudkan Institut Pendidikan Indonesia unggul pada tingkat

nasional

Milestone: IPI aktif dalam penelitian dengan mempertimbangkan peluang nasional

3. Periode 2026-2030 – IPI Unggul dan berkualitas di Tingkat Internasional

Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai

pengakuan secara internasional

4. Periode 2030-2034 – IPI Unggul dan berkualitas di Tingkat Internasional

Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai

pengakuan secara internasional. IV. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan

Institut Pendidikan Indonesia. meliputi :

1. Rektorat

2. Senat

3. Lembaga

4. Fakultas

5. Program Pascasarjana

6. Program Studi

7. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

8. Unit-unit pendukung pelaksana lainya

V. Daftar Istilah dan definisi SPMI

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Institut Pendidikan Indonesia harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi

1. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan

pendidikan tinggi di Institut Pendidikan Indonesia melampaui standar

Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.

2. Strategi yang ditempuh:

a. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. b. Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diberi tugas dan

kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.

c. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi d) Melibatkan

seluruh komponen sivitas akademika

B. Asas dan prinsip:

1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.

2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 44 tahun 2015 dan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016

3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat

4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP

C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non

akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI

dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar

DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan

Peningkatan standar DIKTI)

1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua SPMI Institut Pendidikan Indonesia. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Institut Pendidikan Indonesia. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Institut Pendidikan Indonesia. Standar mutu yang ditetapkan oleh SPMI harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institut (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Sistem Penjaminan Mutu Internal, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Institut Pendidikan Indonesia.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi

dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik

oleh Tim SPMI yang terintegrasi dengan Fakultas, dan Audit non

akademik oleh SPMI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa

tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti

dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai

kinerja SPMI di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Hasil AMI

dilaporkan oleh Ketua SPMI kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan

standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan

dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai

Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan

penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar

Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Kepala SPMI melakukan

tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tingi (P)

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan

terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT.

Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku

kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas

Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara

partisipasif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di

Institut Pendidikan Indonesia meliputi: Pemimpin di tingkat Institut,

Pemimpin di tingkat Fakultas, Pemimpin di tingkat Program studi, Kepala

Lembaga, dan unit terkait lainnya.

E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di Institut Pendidikan Indonesia:

Standar Nasional Pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian, meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Pengelolaan Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarpras Penelitian 7. Standar Pengelolaan Penelitian 8. Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengamdian Kepada M asyarakat meliputi : 1. Standar Hasil PKM 2. Standar Isi PKM 3. Standar Proses PKM 4. Standar Penilaian PKM 5. Standar Pelaksana PKM 6. Standar Sarpras PKM 7. Standar Pengelolaan PKM 8. Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi :

1. Standar Kerjasama Bidang Akademik

2. Standar Kerjasama Bidang Penelitian

3. Standar Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

4. Standar Perpustakaan

5. Standar Sistem Informasi

6. Standar Penerimaan Mahasiswa

7. Standar Penyusunan Visi Misi

8. Standar Insentif Pemberian Pesangon Pensiun

9. Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik

10. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

11. Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)

12. Standar Pemeringkatan Institusi

13. Standar Pengembangan Institut

F. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran

Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi 6. Statuta INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 7. Renstra INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 8. RIP INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

1

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151

Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018

MANUAL

PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tanggal: 18 Januari 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan

1. Perumusan Dr. H. Setia Mulyanto, M.Pd

Kepala Lembaga Penelitian

2. Pemeriksaan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT

Rektor

3. Persetujuan H. Suparno Ketua YGW

4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT

Rektor

5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.Pd

Kepala SPMI

2

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat

Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan

masyarakat Jawa Barat khususnya.


3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu

mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta

lembaga sosial dan pendidikan.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan

dan kependidikan, serta masyarakat luas.

3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu

pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang

tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian di Institut

Pendidikan Indonesia (IPI).

2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Pengelolaan Penelitian telah

dilaksanakan sesuai dengan Standar. III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian di IPI. Masa berlaku manual penetapan Standar Pengelolaan Penelitian sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di IPI.

3

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Penelitian adalah Standar Pengelolaan Penelitian merupakan

kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau

industri

5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian

khusus untuk kepentingan nasional.

6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-

prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi BPM untuk menyusun standar

Pengelolaan Penelitian.

2. Pimpinan unit LPM wajib menyusun draf standar Pengelolaan Penelitian Kepala BPM

mengajukan draf Standar Pengelolaan Penelitian hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat

Institut Komisi D untuk dibahas dan disempurnakan.

3. Ketua komisi D menyerahkan draf Standar Pengelolaan Penelitian yang sudah disepakati

oleh komisi D kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.

4. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar

Pengelolaan Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .

5. Ketua Senat mengembalikan Standar Pengelolaan Penelitian ke Komisi D jika dalam

rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam

rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Pengelolaan

Penelitian

6. Ketua Senat menyerahkan Standar Pengelolaan Penelitian kepada Rektor untuk

ditetapkan.

7. Rektor menetapkan standar Pengelolaan Penelitian dalam bentuk Peraturan Rektor.

4

8. Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana 9. Peraturan Rektor No.

583/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan

10. Pengelolaan Pendidikan Program Diploma 11. Peraturan Rektor No.

585/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan

12. Pengelolaan Pendidikan Program Pascasarjana.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar

Pengelolaan Penelitian

1. Rektor 2. Senat Institut 3. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik,

Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana. 4. Kepala SPMI 5. Kepala Lembaga Penelitian 6. Dosen

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi : 1. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template

Formulir Berita Acara. 2. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Revisi manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Institut Pendidikan Indonesia.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. 2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Permenristekdikti

No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan 4. Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu 6. Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Rektor No. 582/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan

1




MANUAL

PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN

PENELITIAN




1. Perumusan Dr. H. Setia

Mulyanto, MPd Kepala Lemlit

2. Pemeriksaan Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd

Wakiil Rektor 1

3. Persetujuan H Suparno Ketua Yayasan

4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM. ,

Rektor

5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin,

Kepala SPMI

2



Nasional

MISI








TUJUAN






pengetahuan.



teknologi.


II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Pengelolaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian di Institut

Pendidikan Indonesia (IPI).

2. Untuk memantau pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di Institut Pendidikan Indonesia.

3


1. Pengelolaan Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis,

dan menafsirkan data tentang proses penelitian yang dilakukan secara sistematis dan

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan

keputusan.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian adalah proses Pengelolaan secara langsung dan/

atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan Penelitian berdasarkan aturan

yang berlaku.

3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

4. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi

pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi

suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

5. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau

industri

6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus

untuk kepentingan nasional.

7. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip

kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian

1. Pimpinan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, fakultas/ pascasarjana, program studi dalam mengelola harus sesuai dengan standar pengelolaan penelitian sebagaimana yang dimaksud wajib mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar p endanaan dan pembiayaan penelitian.

2. Rektor bersama dengan Lembaga Penelitian menyusun standar kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu .

3. Unit yang berada dibawah Lembaga Penelitian melaksanakan tupoksinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Penelitian)

4. Lembaga penelitian menginformasikan penelitian hibah yang didanai dari luar dana IPI 5. Rektor wajib menjamin dan mengupayakan semua unit memenuhi penelitian jangka

panjang, tersedianya SDM yang memungkinkan terlaksananya penelitian serta mengembangkan dan membina jejaring penelitian dalam mencari berbagai sumber dana penelitian secara nasional maupun internasional.

6. Lembaga Penelitian wajib melakukan diseminasi hasil penelitian 7. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya ke simlitabmas 8. Lembaga Penelitian wajib meminta hasil laporan penelitian dari peneliti 9. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,

penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI) 10. Lembaga Penelitian mengusulkan kepada Rektor IPI atas penghargaan bagi peneliti

4

berprestasi dan punishment bagi yang tidak melaksanakan penelitian 11. Mekanisme Pengeloaan terdiri atas:

a. Rektor bersama Lembaga Penelitian membentuk tim reviewer untuk memenuhi standar penilaian penelitian

b. Lembaga Penelitian menginstruksikan kepada masing-masing Ka.Prodi untuk membuat Roadmap penelitian setiap tahun

c. Lembaga Penelitian wajib mencari informasi tentang dana hibah penelitian diluar IPI dan menginformasikan kepada ka.prodi sesuai dengan tema penelitian yang diminta oleh penyandang dana.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan Pengelolaan

Penelitian

1. Rektor

2. Kepala Lembaga Penelitian

3. Kepala SPMI

4. Dosen yang terlibat dalam Penelitian

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Pengelolaan Penelitian

2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pengelolaan Penelitian

3. Template Formulir Berita Acara Pelaksanaan Penelitian

4. Template Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian

5. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

VIII. Reference

1. Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas 2. Standar Pengelolaan Penelitian 3. Kurikulum di Institut / Fakultas 4. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.

1




MANUAL

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI

PENELITIAN


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN

PENELITIAN




1. Perumusan Dr. H. Setia Mulyanto, MPd

Kepala Lemlit


Wakiil Rektor 1


4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM. , MT

Rektor

5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.Pd.

Kepala SPMI

2



Nasional

MISI








TUJUAN






pengetahuan.



teknologi.


II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengelolaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian

di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI).

2. Untuk memastikan bahwa proses Pengelolaan Penelitian telah dilaksanakan sesuai

dengan Standar. III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di IPI.

3


1. Pengelolaan Penelitian adalah Pengelolaan Penelitian Institut pendidikan indonesia

mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup : perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan kegiatan penelitian pada tingkat satuan pendidikan di lingkup IPI Garut

agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penelitian.

2. Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian adalah melakukan pengukuran atas

proses pelaksanaan Pengelolaan Penelitian sesuai dengan standar Pengelolaan

Penelitian.

3. Monev adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penilaian dengan melihat proses

pelaksanaan penilaian secara langsung dan/atau melihat dokumen yang terkait

dengan pelaksanaan penialian pembelajaran.

4. Reviewer adalah lembaga bertugas melakukan pengecekan untuk mengetahui

kesesuaian antara standar dengan fakta.

5. lembaga penelitian adalah badan pengelola kegiatan penelitian atau bentuk

lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan

tinggi. V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor bersama dengan Pengelola Penelitian membentuk tim reviewer untuk

melaksanakan pemantauan dan evaluasi (Monev) pelaksanaan penelitian

2. Reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi (Monev) terhadap kegiatan pelaksanaan penelitian dan unit yang terkait

3. Reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil laporan penelitian VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan


1. Kepala Lembaga Penelitian 2. Tim SPMI Institut Pendidikan Indonesia 3. Dosen dan Peneliti

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar mutu evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 2. Instrumen/Formulir evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

VIII. Reference

Standar Institut Bunga Bakung / Fakultas Standar Pengelolaan Penelitian Kurikulum di Institut / Fakultas Dokumen ISO Managemen 19001: 2015.

1




MANUAL

PENGENDALIAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI

PENELITIAN


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN

PENELITIAN





Kepala Lemlit


Wakiil Rektor 1



Rektor


Kepala SPMI



Nasional

MISI








TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan

kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.



teknologi.


II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Pengelolaan Penelitian

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian Sebagai pedoman dalam menentukan

tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di INSTITUT

PENDIDIKAN INDONESIA (IPI). III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di IPI. IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan analisis

penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.

2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan penelitian adalah menemukan

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen

dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana,

manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan

standar pengelolaan penelitian

3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan

atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan

pengelolaan penelitian

4. lembaga penelitian adalah badan pengelola kegiatan penelitian atau bentuk lainnya yang

sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

5. Reviewer adalah lembaga bertugas melakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian

antara standar dengan fakta.

. V. Langkah-langkah Pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian

1. Lembaga Penelitian wajib menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim reviewer

dan memberikan sanksi.

2. Lembaga Penelitian wajib untuk mencatat penelitian yang dilakukan baik pada System

internal undiknas maupun pada Simlitabmas.

. VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan


1. Rektor 2. Kepala Lembaga SPMI 3. Tim Reviewer 4. Dosen / Peneliti

VII. Catatan


1. Standar mutu Pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di fakultas/prodi

2. Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

3. Laporan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian

4. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.

VIII. Reference

1. Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas


3. Kurikulum di Program Studi

4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

5. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.

1




MANUAL

PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN

PENELITIAN


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN

PENELITIAN





Kepala Lemlit


Wakiil Rektor 1



Rektor


Kepala SPMI

1



Nasional

MISI




3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi

masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta lembaga

sosial dan pendidikan.

TUJUAN





3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang tinggi,

bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil Peningkatan standar Pengelolaan

Penelitian di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI).

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Pengelolaan Penelitian di IPI. IV. Definisi Istilah

2

1. Peningkatan standar Pengelolaan Penelitian adalah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan

penelitian secara periodik dan berkelanjutan.

2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan pengelolaan penelitian,

perkembangan bidang ilmu dan Institut Pendidikan Indonesia, dan kebutuhan pemangku

kepentingan.

3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan.

4. lembaga penelitian adalah badan pengelola kegiatan penelitian atau bentuk lainnya yang sejenis

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

5. Reviewer adalah lembaga bertugas melakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.

V. Langkah-langkah peningkatan standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor bersama Lembaga penelitian melakukan peningkatan standar melalui pengembangan RIP

yang telah ditetapkan apabila hasil RIP telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan penilaian

Penelitian

1. Rektor

2. Kepala Lembaga Penelitian

3. Tim Reviewer Penelitian

4. Unit terkait lainya

VII. Catatan


1. Pen ingkatan Standar Pengelolaan Penelitian

2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

4. Berita Acara Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

5. SOP Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.

VIII. Reference

1. Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas


3. Kurikulum di Program Studi

3

4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

5. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.

6. SK REKTOR 582/UN 27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan

7. Pendidikan Sarjana


9. Pendidikan Diploma


11. Pendidikan Pascasarjana

4

INSTITUT PENDIDIKAN

INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong

Kidul Garut Kode Pos 44151


Dokumen level 3 :

STANDAR SPMI


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

JUDUL : Standar Pengelolaan Penelitian

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN





Kepala Lemlit


Wakiil Rektor 1



Rektor


Kepala SPMI



Nasional

MISI








Tujuan






pengetahuan.



teknologi.


II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dalam mencapai kualitas dan target penelitian yang baik pada suatu Perguruan Tinggi (PT) maka diperlukan system pengelolaan yang baik. Institut Pendidikan Nasional harus memiliki system pengelolaan dalam penelitian dalam rangka memberikan akses pelayanan untuk penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini berdasarkan atas rencana induk penelitian yang menyangkut roadmap (peta-jalan) penelitian yang telah ditetapkan.

2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kepada pusat penelitian di tingkat perguruan tinggi.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Kepala Lembaga Penelitian 2. Sekretaris Lembaga Penelitian 3. Tim SPMI Institut Pendidikan Indonesia 4. Dosen dan Peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan Penelitian adalah Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria

minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada

luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,

fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi

pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus

untuk kepentingan nasional.

6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip

kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Lembaga Penelitian memastikan bahwa standar pengelolaan penelitian ditetapkan sesuai

dengan ketetntuan yang dipersyaratkan oleh Dirjen Dikti dalam mendorong pengembangan sekolah tinggi berbasis riset selambat-lambatnya tahun 2028.

2. Lembaga Penelitian memastikan bahwa standar pengelolaan penelitian harus dipahami oleh seluruh civitas akademik (unsur peneliti/dosen dan mahasiswa) dalam mendorong pengembangan sekolah tinggi berbasis riset selambat-lambatnya tahun 2028.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.

2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penelitian untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Tersedianya Standar pengelolaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Dikti.

2. Penelitian dilakukan dengan standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan. 3. Jumlah penelitian yang bisa dipublikasikan semakin meningkat

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan

2. Dokumen KKNI 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. SOP / Panduan Akademik Fakultas

IX. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun

2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia




Dokumen level 4 :

FORMULIR SPMI


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

JUDUL : Formulir Pengelolaan Penelitian

YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA SK. Menristekdikti Nomor 653/KPT/I/2017

Jl. Terusan Pahlawan No. 32 Tlp. (0262) 233556, Tarogong Garut Fax (0262) 540649 Website www.institutpendidikan.ac.id email [email protected]

NO INSTITUSI SKEMA NAMA JUDUL USULAN

STATUS

YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA SK. Menristekdikti Nomor 653/KPT/I/2017

Jl. Terusan Pahlawan No. 32 Tlp. (0262) 233556, Tarogong Garut Fax (0262) 540649 Website www.institutpendidikan.ac.id email [email protected]

SURAT PERJANJIAN

Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian

Bagi Dosen Perguruan

Institut Pendidikan Indonesia

Tahun Anggaran …………….

Nomor : ………………………

Pada hari ini ………. tanggal …………. bulan ……….. tahun ………………………., kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. …………………………………….. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pendidikan Indonesia

yang berkedudukan di Garut, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. ...................................................... : Sebagai Ketua Peneliti Institut Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Garut, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 52/UN27/KP/2015, tanggal 13 Januari

2015. Tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2015.

8. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0094/E5.1/PE/2015 tentang Penerima Penugasan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch I tanggal 16 Januari 2015.

9. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor 051/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri

dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan Judul ................................... pada skema penelitian .........................................

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

(3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; Total dana sebesar Rp. ....................... (........................................

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. ................................. (..................................................) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat .

(2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X Rp. .................... = Rp. ................ (.............................)

b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X Rp. ............................ = Rp. ......................... (......................................), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015 dokumen di bawah ini:

1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan; 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan; 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

Commented [u1]: Diisi judul penelitian

Commented [u2]: Diisi skema penelitian yang dimenangkan

Commented [u3]: Diisi jumlah dana yang disetujui Dikti

Commented [u4]: Diisi jumlah dana terbilang



Commented [u7]: Diisi sesuai dengan nilai 70% dari jumlah dana yang disetujui


Commented [u9]: Diisi sesuai dengan nilai 30% dari jumlah dana yang disetujui

Dan mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal ……………………… dokumen di bawah ini:

5. Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian; 6. Laporan Penggunaan Keuangan 100% yang telah dilaksanakan; 7. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan; 8. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%.

(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

Pasal 3

(1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada :

Nama Peneliti : ..................................................................

Nomor Rekening : ..................................................................

Nama penerima pada rekening : ..................................................................

Nama Bank : ..................................................................

Alamat Bank : ..................................................................

Kota : ..................................................................

NPWP Peneliti : ..................................................................

Nomor KTP : ..................................................................

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data peneliti, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA dapat membelanjakan dana sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyimpan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.

(3) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian.

Pasal 5

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Commented [u10]: Diisi nama lengkap ketua peneliti

Commented [u11]: Diisi nomor rekening

Commented [u12]: Diisi nama penerima pada rekening




Commented [u16]: Diisi nomor NPWP ketua peneliti

Commented [u17]: Diisi nomor KTP ketua peneliti

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal ............................................, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Program Penelitian diserahkan ke PIHAK PERTAMA

(2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013.

(3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy diserahkan kepada PIHAK PERTAMA 1 eksemplar.

(4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari tugasnya sebagai peneliti, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada ketua Tim baru yang menggantikannya.

(2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat melalui PIHAK PERTAMA.

(4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan

dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan: a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki

NPWP; b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan

Sedangkan PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak pembelian barang dan jasa berupa PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%; serta pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang

berlaku.

Pasal 9

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hiba dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, yang harus dilaporkan

pada masing-masing fakultas asal peneliti kepada pengelola SIMAK Fakultas.

Pasal 10

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2015 ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Meterai Rp. 6000

Ttd + cap PT

…………………………………. ..........................................

NIP. NIP. ..................................

Commented [u18]: Diisi nama lengkap ketua peneliti

Commented [u19]: Diisi NIP ketua peneliti

Documents

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI - institutpendidikan.ac.id · Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah 1. ... dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) ... mengatasi masalah-masalah bidang