??  Web view(Pendekatan Teori Sociological Jurisprudence dan ... yang cenderung menimbulkan konflik pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan kesatuan-kesatuan

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ??  Web view(Pendekatan Teori Sociological Jurisprudence dan ... yang cenderung menimbulkan...

30

PENGELOLAAN TANAH PECATU DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH SETELAH PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

(Pendekatan Teori Sociological Jurisprudence dan Mazhab Sejarah)

a. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Kebijakan Pemerintah Daerah yang paling sering menyisakan permasalahan adalah kebijakan untuk merubah status desa menjadi kelurahan karena terhadap hal ini akan berkaitan dengan keberadaan aset desa antara lain berupa tanah kas desa (tanah pecatu desa)[footnoteRef:2] yang cenderung menimbulkan konflik pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat setempat, mengingat kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat. Dengan demikian, kebijakan tersebut haruslah memperhatikan dan menghargai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat[footnoteRef:3] yang hidup. [2: Tanah pecatu desa merupakan tanah jabatan bagi pamong desa (kepala desa dan pembantu-pembantunya) dimaksudkan sebagai sumber penghasilan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan di desanya masing-masing. Dalam tesis Masri Maulana, kedudukan dan fungsi tanah pecatu desa di Kabupaten Lombok Tengah persepektif hukum pertanahan nasional, Universitas Mataram Tahun 2011, hal. 7] [3: Masyarakat hukum adat atau istilah lain yang sejenis seperti masyarakat adat atau masyarakat tradisional atau The Indigenous people adalah suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal satu nenek moyang yang sama dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada. dikutip dari Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, tanggal 9 Agustus 2006, Jakarta, Komnas HAM press, September 2006, hal. 9. (Masyarakat hukum adat dan masyarakat adat atau the indigenous people dalam tulisan ini akan digunakan secara bergantian untuk menunjuk pada subjek yang sama)]

Berangkat dari uraian di atas, paling tidak ada tiga alasan dalam penelitian ini perlu dilaksanakan. Pertama, kebijakan Pemerintah Daerah dalam merubah status desa menjadi kelurahan masih dirasakan belum memberikan kepastian dalam rangka untuk melindungi dan menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat serta hak-hak masyarakat hukum adat khususnya bagi eksistensi tanah pecatu desa yang diyakininya sebagai hak komunal masyarakat adat atas tanah.

Hak-hak masyarakat adat dalam konteks ini adalah:

hak kolektif sebagai masyarakat hukum adat sebagai komunitas antropologis, masyarakat hukum adat yang mempunyai hak kolektif, yang diperlukannya maupun untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai taraf kesejahteraan yang lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat.[footnoteRef:4] [4: Ibid. hal. 10]

Perubahan desa menjadi kelurahan selalu dipersepsikan sebagai bagian dari bentuk pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, walaupun secara tegas dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 5 ayat (1) secara eksplisit berbunyi desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.[footnoteRef:5] Namun dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah daerah wajib mengakui dan menghormati asal usul, adat isitiadat dan social budaya masyarakat setempat karena terhadap perubahan tersebut akan berimplikasi kepada kekayaan desa akan beralih menjadi kekayaan daerah yang dikelola oleh kelurahan sebagaimana di tentukan dalam pasal 6 ayat (1). Kekayaan desa sebagaimana disebutkan tadi termasuk didalamnya adalah tanah pecatu desa [5: PP 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)]

Kewenangan ini juga sering dimaknai sebagai usaha yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya dengan kebijakan sendiri sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat dengan pelibatan secara aktif masyarakat adat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks kebijakan perubahan desa menjadi kelurahan tentunya pemerintah daerah harus memperhatikan dasar filosofis, yuridis dan sosiologis manakala kebijakan tersebut terbentuk dalam sebuah produk hukum[footnoteRef:6]. [6: Produk hukum dimaksud dalam tulisan ini adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.]

Dasar filosofis dimaksudkan menjadi dasar cita-cita hukum ideal sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat, misalnya etika, adat, agama dan lain-lain. Kemudian dasar yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan dasar sosiologis mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat, merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Kedua, implikasi perubahan desa menjadi kelurahan terhadap budaya hukum masyarakat dan adat istiadat cenderng diabaikan bahkan dipandang hanya sebagai dampak sederhana dari sebuah kebijakan, padahal apabila mencermati masyarakat desa masih diidentifikasi sebagai masyarakat yang masih mempertahankan tatanan lama, tradisi dan adat istiadatnya manakala berubah menjadi kelurahan cenderung hal-hal yang dipertahankan tadi akan berangsur-angsur hilang.

Hal ini memperlihatkan bahwa bagaimana hukum Negara mengalami konflik dengan hukum lokal dan ancaman bagi keberlangsungan nilai-nilai budaya masyarakat serta kecenderunannya adalah seringkali kehadiran hukum Negara menggerus tatanan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Disini hukum Negara masih melihat masyarakat sebagai objek pengaturan hukum oleh karena hukum yang dibentuk didasarkan pada kepentingan Negara semata yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Penghalusan dari sociological jurisprudence yang dipopulerkan oleh Mochtar Kusumatmaja bagaimana hukum itu merekayasa (engineering) masyarakat ternyata memaksa prilaku masyarakat untuk diubah melalui rekayasa social yakni melalui hukum Negara masih belum mampu memberikan penyelesaian yang memadai. Namun apakah rekayasa (engineering) tersebut akan memliki nilai baik bagi masyarakat.

Ketiga, pengelolaan tanah pecatu desa setelah berubah menjadi kelurahan belum memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan serta belum adanya kesamaan persepsi tentang tanah pecatu desa baik sumber-sumber tanah pecatu maupun dalam hal pengelolaannya. Disini perlu dilakukan penelitian dan penentuan masih adanya tanah pecatu dengan mengikut sertakan pakar-pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada.

Apabila dilihat dari sumbernya paling tidak tanah pecatu itu bersumber dari , pertama Tanah Pecatu Pusaka berasal dari tanah pusaka milik pekasih pamong desa sendiri, dijadikan tanah pecatu dengan maksud untuk menghindar dari pajak. Kedua Tanah Pecatu Medar dapat berasal dari tanah Negara yang dijadikan tanah pecatu, pembelian tanah rakyat oleh pemerintah, dan dapat pula berasal dari pembelian anggota masyarakat dalam lingkungan desa tersebut. [footnoteRef:7] [7: Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dokumen Tanah Pecatu: Data Inventarisasi Tanah Pecatu di seluruh Wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, 1979. Hal. 1.]

Konsepsi terhadap tanah pecatu yang demikian belum jelas akan berpengaruh pada cara penanganan permasalahanya oleh karenanya pertanyaan mendasar yang sering dilontarkan adalah apakah tanah pecatu dapat dipersamakan dengan tanah ulayat[footnoteRef:8], terhadap pertanyaan ini paling tidak akan dapat mengurai dasar pengaturan tanah pecatu itu sendiri. [8: Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Rumusan ini dikutip dari ketentuan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pasal 1 ayat (2). Sedangkan hak ulayat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi keberlangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Hak ulayat disini merupakan sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat dan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi dalam hukum adat.