1

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,

www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id; E-mail : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL

BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PADA

BIMBINGAN TEKNIS BAGI PEJABAT PPNS DALAM RANGKA

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENEGAKAN PERDA SECARA PRO

YUSTISI

CIREBON, 28 S/D 31 AGUSTUS 2018

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat sore dan salam sejahtera,

Yth. Para narasumber;

Yth. Para peserta bimtek;

Yth. Hadirin dan undangan yang berbahagia;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan

Yang Maha Esa, atas taufiq dan hidayahNya sehingga pada kesempatan ini kita dapat

mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis bagi pejabat PPNS dalam rangka

meningkatkan kemampuan penegakan perda secara pro yustisi dalam keadaan sehat

walafiat. Pada kesempatan ini pula saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada Pemerintah Kota Cirebon khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon

yang telah bersedia membantu pada penyelenggaraan Bimtek ini dengan menyediakan

tempat praktik lapangan dalam penegakan perda secara pro yustisi baik sarana maupun

prasarananya.

Para peserta Bimtek yang berbahagia,

Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah pasal 255, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk

untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan

2

ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Namun perlu dipahami

bahwa kewenangan yang dimiliki Polisi Pamong Praja tersebut terbatas pada tindakan

penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Keterbatasan kewenangan tersebut menyebabkan penertiban pelanggar perda yang

dilakukan seringkali tidak menimbulkan efek jera karena hanya bersifat non yustisial dan

seringkali terulang kembali.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang- Undangan pasal 15 ayat (2) dan (3) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 238 disebutkan bahwa perda dapat memuat

sanksi pidana dan sanksi administratif. Namun untuk sanksi pidana, undang-undang

hanya memberikan kewenangan kepada penyidik sebagaimana pasal 257 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi

tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut tentu saja pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil memiliki peran utama dalam melaksanakan proses penegakan sanksi pidana

perda sampai dengan pemberkasan agar bisa ditetapkan melalui vonis oleh hakim di

pengadilan.

Para peserta Bimtek yang saya hormati,

Pada mekanisme criminal justice system, Penyidik memiliki peran yang sangat

krusial dalam proses peradilan. Pada setiap terjadinya pelanggaran pidana, hanya

penyidik yang berwenang melakukan tugas pemeriksaan terlebih dahulu sampai dengan

pengajuan berkas perkara, baru pada proses selanjutnya merupakan tugas kejaksaan dan

pengadilan. Bahkan dalam proses acara cepat pelanggaran tipiring penyidik juga berperan

sebagai penuntut umum. Oleh karena itu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas

penegakan perda perlu dilakukan peningkatan kompetensi pada diri setiap Penyidik

Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja di antaranya melalui

3

kegiatan Bimbingan Teknis bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan

kemampuan penegakan perda secara pro yustisi.

Peningkatan kompetensi ini dimaksudkan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil

mampu menangani perkara secara baik, benar dan cepat, sehingga setiap pelanggaran

dapat segera mendapatkan kepastian hukum untuk dieksekusi.

Para peserta Bimtek yang berbahagia,

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa penyelenggaraan kegiatan Bimbingan

Teknis bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penegakan

perda secara pro yustisi sangat penting, dalam upaya untuk mendukung peningkatan

kompetensi Polisi Pamong Praja khususnya yang menjabat sebagai Penyidik Pegawai

Negeri Sipil baik secara pribadi, maupun secara institusional.

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi pejabat PPNS dalam rangka

meningkatkan kemampuan penegakan perda secara pro yustisi kali ini mengambil

lokasi praktik di Kota Cirebon dengan beberapa pertimbangan, di antaranya :

1. Kota Cirebon secara rutin telah melakukan kegiatan penegakan perda melalui operasi

yustisi yang dilanjutkan dengan penuntutan terhadap pelanggar Perda baik melalui

sidang di tempat maupun di pengadilan.

Hal ini menunjukkan telah terjalinnya hubungan yang sinergis antara Satuan Polisi

Pamong Praja, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan Negeri, Pengadilan

Negeri dan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polresta Cirebon serta Instansi

terkait lainnya.

2. Perda yang ditegakkan di Kota Cirebon ada yang memuat sanksi pidana sampai

dengan 6 bulan sehingga perlu berkas perkara yang lengkap sampai dengan P 21.

Agar berkas perkara bisa dianggap lengkap oleh Kejaksaan perlu pengetahuan dan

keterampilan khusus bagi PPNS yang menanganinya.

3. Dengan pelaksanaan penegakkan Perda secara rutin sampai dengan sidang di

Pengadilan baik untuk Perda yang memuat sanksi pidana sampai dengan 3 Bulan

(Tipiring) maupun Perda yang memuat sanksi Pidana sampai dengan 6 bulan,

4

diharapkan dapat memotivasi daerah-daerah lain untuk melakukan penegakan Perda

seperti yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.

Para peserta Bimtek yang berbahagia,

Dari apa yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Cirebon setidaknya terdapat 3

hal yang penting dapat dipetik yaitu :

1. Perencanaan yang efektif;

2. Keberanian bertindak;

3. Koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.

Melalui kegiatan ini saya berharap para peserta dapat termotivasi untuk melakukan

penegakan perda melalui operasi yustisi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Para peserta Bimtek diharapkan mempunyai

kepercayaan diri untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

terjadi di wilayah masing-masing dan mampu melakukan pemberkasan perkara hingga

dapat diajukan ke persidangan yang pada gilirannya memaksimalkan upaya pelaksanaan

penegakan perda.

Selanjutnya sebelum mengakhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang perlu

menjadi perhatian bersama yaitu :

1. Ikuti rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis ini dengan penuh semangat sebagai wujud

rasa tanggung jawab saudara selaku aparat yang telah diberikan kewenangan untuk

melakukan tugas penegakan perda sehingga sepulang dari mengikuti bimtek ini

saudara memiliki kemampuan untuk menyusun rencana penegakan perda dan

melakukan tindakan terhadap pelanggaran perda yang saudara temukan di daerah

saudara.

2. Jalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan perda

di daerah saudara utamanya dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri serta Instansi terkait lainnya.

3. Pergunakan forum ini sebagai ajang penambahan wawasan dan ajang diskusi

permasalahan-permasalahan terkait dengan pelaksanaan penegakan perda dalam

rangka untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

5

4. Jadikan contoh, bahwa proses penegakan perda yang telah dilakukan dengan baik

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, dapat diterapkan di daerah Saudara

sesuai kearifan lokal masing-masing daerah.

Para peserta Bimtek yang berbahagia,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, selamat mengikuti Bimtek dan

semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan

hidayahNya kepada kita semua. Akhirnya, dengan mengucapkan

Bismillahirrahmannirrahim Bimbingan Teknis bagi pejabat PPNS dalam rangka

meningkatkan kemampuan penegakan perda secara pro yustisi, secara resmi saya

nyatakan dibuka.

Sekian dan terima kasih.

wassalamu’alaikum wr.wb.

Direktur Jenderal

Bina Administrasi Kewilayahan,

TTD

Eko Subowo