6
tlmrrrt r:6 --l I-: t: r HAI,IAN UT sub Basian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Edisi Hal : Jt,rrrot , R frrnt 6n ? Desa Ditantang Kelola Dana Rp 1,6 Miliar NEGARA, NusaBali Pemberlakuan Undang-Undang Irgmor 6 tahun 2014, tentang Desa, bisa jadi suatu yang sangat litung- gu-tunggu. Dari hasil pembahasan Kementrian Keuangan -dengan DpR RI, anggaran yang bakal diterima tahun 2015 ini, mencapai Rp 1,6 miliar per Desa. Dana tersebut bersumber dari Alokasi Dana Perimbangan (ADP) Rp 1,3 miliar, ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 300 juu. Jumlah dana yang akan turun tersebut, diungkapkan Dirjen Perimbangan KeuJngin Kemen(eu, dalam sambubnnya yang dibacakan Kakanwil Ditien' Pdrbe"ndaharaan Bali, Ida Bagus Gede Kartika Ma- nuaba, saat mensosialiasikan ke- b-ijakan dana desa di Gedung Kesenian Bung Karno IGKBK) Jem- brana, Kamis (1 1/6). ADp Desa tersebut, akan dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua masing-masing sebesar 40 persen, dan bhap ketiea 20 Dersen. Lebih lauh* dijeiaskan, untuk pencairan ADP Desa tahap pertama 40 persen, diwajibkan adanya Peraturan Desa terlebih dahuiu, terkait dengan Anggaran penda- patan dan Belanja Desa. Sementara untuk desa-desa di Jembrana, itu sudah dilakukan, dan dananya sudah ditransfer pada bulan Mei lalu. Sedangkan untuk pencairan tahap kedua 40 persen, Desa juga diwa- jibkan untuk melaporkan peng- gunaan dananya paling lambat bulan Iuliuhun ini. - Apabila laporan tidak dilakukan, implikasinya akan terjadi penun- daan.pencairan. "Bupati berwenang melakukan penundaan pencairan dana lika desa terlambat menyampaikan laporan," kata Kar- tika Manuaba. Sedan'gkan mengenai tatacara penggunaan ADP maupun ADD, seluruh Kepala Desa diberikan bimbingan teknis. Ini untuk meng- hindari kasus hukum terhadap pen[- gunaan anggaran tersebut. Pasalnya, ketika salah digunakan, bisa saja kasus hukum yang sering mencuat di atas tingkat Desa, akan bergeser ke Desa. Dalam sosialisasi tersebut, ikut hadir Anggota Komis XI DpR RI, Gusti Agung Rai Wirajaya. Menu- rutnya, Jembrana harus mamp,u menggunakan anggaran pudat ler:qqyt, .dengan sebaik-baiknya. Terlebih hhun ini, Jembrana mampu meraih opini Wa jar Tanila Pengecualian (WTP) dari BpK RI Perwakilan Bali. Untuk itu diingatkan tentang perencanaan yang harus disusun clengan cermat, dan dilaksanakan dengan baik. "Saya tidak ingin mendengar dari rekan keria kami (Kemenkeu) di Pusat, teriadi penyalahgunaan anggaran' di Jembrana, karena pembirian dana De.sa ini merupakan hntangan yang cuk_up berat," ujar Rai Wirajayi, - Sementara Bupati Jembrana, I Putu Artha, dalam kesempatan itu, menegaskan, supaya seluruh Kepala Desa serius mengikuti sosialisasiini. Terutama soal tata cara pengelolaan ADP dan ADD itu. Bupati Artha, juga memlnta pr0gram yang disusun benar-benar bermanfaat bagi kese- jahteraan masyarakat di Desa masing-masing. Sempat juga disinggung meng- enai perolehan WTp fembrana tahun ini. Menurut Bupati Artha, predikat itu bukan hanya karena Bupati dan Wakil Bupiti, tetapi kerja keras seluruh -komponen Pemerintah dan masyarakat, ter- masuk Desa. "Buatiah program yang bisa melibatkan lebih ban- yak masyarakat setempat, agar manfaatnya benar-benar diia- sakan, sehingga dananya ber- putar di desa," pesan Bupati Artha yang )uga mengusulkan agar penggunaan ADP bisa secara swakelola, sehingga masyarakat desa lebih banya['-yang iliut ber- partisipasi. Dalam sosialisasi yang diikuti para perangkat di Desa t-ersdbut, hmpak juga dihadiri Ketua DPRD Jembrina, I K-etut Sugiasa, Wakil Bupati Jembrana, Made Kembang Hartawan, Setda fembrana, Gede Gunadnya, dan sejumlah Kepala SKPD. Begiiu juga hadir Ketua Majelis Madya Deia Pekraman dan se jumlah Ketua Majelis Alit Desa Pekraman. 6 od

Ditantang Dana Rp Miliar - BPK Perwakilan Provinsi Balidenpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/06/Nusa-Bali-2015.pdf · Ini untuk meng-hindari kasus hukum terhadap pen[-gunaan

  • Upload
    vanhanh

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

tlmrrrtr:6

--l

I-:t:

r HAI,IAN

UT

sub Basian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: Jt,rrrot , R frrnt 6n?

Desa Ditantang KelolaDana Rp 1,6 Miliar

NEGARA, NusaBaliPemberlakuan Undang-Undang

Irgmor 6 tahun 2014, tentang Desa,bisa jadi suatu yang sangat litung-gu-tunggu. Dari hasil pembahasanKementrian Keuangan

-dengan DpR

RI, anggaran yang bakal diterimatahun 2015 ini, mencapai Rp 1,6miliar per Desa. Dana tersebutbersumber dari Alokasi DanaPerimbangan (ADP) Rp 1,3 miliar,ditambah Alokasi Dana Desa (ADD)sebesar Rp. 300 juu.

Jumlah dana yang akan turuntersebut, diungkapkan DirjenPerimbangan KeuJngin Kemen(eu,dalam sambubnnya yang dibacakanKakanwil Ditien' Pdrbe"ndaharaanBali, Ida Bagus Gede Kartika Ma-nuaba, saat mensosialiasikan ke-b-ijakan dana desa di GedungKesenian Bung Karno IGKBK) Jem-brana, Kamis (1 1/6). ADp Desatersebut, akan dicairkan dalam tigatahap. Tahap pertama dan keduamasing-masing sebesar 40 persen,dan bhap ketiea 20 Dersen.

Lebih lauh* dijeiaskan, untukpencairan ADP Desa tahap pertama40 persen, diwajibkan adanyaPeraturan Desa terlebih dahuiu,terkait dengan Anggaran penda-patan dan Belanja Desa. Sementarauntuk desa-desa di Jembrana, itusudah dilakukan, dan dananya sudahditransfer pada bulan Mei lalu.Sedangkan untuk pencairan tahapkedua 40 persen, Desa juga diwa-jibkan untuk melaporkan peng-gunaan dananya paling lambat bulanIuliuhun ini.-

Apabila laporan tidak dilakukan,implikasinya akan terjadi penun-daan.pencairan. "Bupati berwenangmelakukan penundaan pencairandana lika desa terlambatmenyampaikan laporan," kata Kar-tika Manuaba.

Sedan'gkan mengenai tatacarapenggunaan ADP maupun ADD,seluruh Kepala Desa diberikanbimbingan teknis. Ini untuk meng-hindari kasus hukum terhadap pen[-gunaan anggaran tersebut.Pasalnya, ketika salah digunakan,bisa saja kasus hukum yang seringmencuat di atas tingkat Desa, akanbergeser ke Desa.

Dalam sosialisasi tersebut, ikuthadir Anggota Komis XI DpR RI,Gusti Agung Rai Wirajaya. Menu-rutnya, Jembrana harus mamp,umenggunakan anggaran pudat

ler:qqyt, .dengan sebaik-baiknya.Terlebih hhun ini, Jembrana mampumeraih opini Wa jar TanilaPengecualian (WTP) dari BpK RIPerwakilan Bali.

Untuk itu diingatkan tentangperencanaan yang harus disusunclengan cermat, dan dilaksanakandengan baik. "Saya tidak inginmendengar dari rekan keria kami(Kemenkeu) di Pusat, teriadipenyalahgunaan anggaran' diJembrana, karena pembirian danaDe.sa ini merupakan hntangan yangcuk_up berat," ujar Rai Wirajayi, -

Sementara Bupati Jembrana, IPutu Artha, dalam kesempatan itu,menegaskan, supaya seluruh KepalaDesa serius mengikuti sosialisasiini.Terutama soal tata cara pengelolaanADP dan ADD itu. Bupati Artha, jugamemlnta pr0gram yang disusunbenar-benar bermanfaat bagi kese-jahteraan masyarakat di Desamasing-masing.

Sempat juga disinggung meng-enai perolehan WTp fembranatahun ini. Menurut Bupati Artha,predikat itu bukan hanya karenaBupati dan Wakil Bupiti, tetapikerja keras seluruh

-komponen

Pemerintah dan masyarakat, ter-masuk Desa. "Buatiah programyang bisa melibatkan lebih ban-yak masyarakat setempat, agarmanfaatnya benar-benar diia-sakan, sehingga dananya ber-putar di desa," pesan Bupati Arthayang )uga mengusulkan agarpenggunaan ADP bisa secaraswakelola, sehingga masyarakatdesa lebih banya['-yang iliut ber-partisipasi.

Dalam sosialisasi yang diikuti paraperangkat di Desa t-ersdbut, hmpakjuga dihadiri Ketua DPRD Jembrina,I K-etut Sugiasa, Wakil BupatiJembrana, Made Kembang Hartawan,Setda fembrana, Gede Gunadnya, dansejumlah Kepala SKPD. Begiiu jugahadir Ketua Majelis Madya DeiaPekraman dan se jumlah KetuaMajelis Alit Desa Pekraman. 6 od

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: J\tndh I tL a\441 ,rFF

Kasus Dugaan Penyimpangan Perjalanan Dinas

Sekretaris DPRD Denpasar Diperiksa 2,5lwnDENPASAR, NusaBali Sekretaris DPRD Kota Den-

Dasar, Rai Sub dahns sendirianke Kejari Denpasar sekial pukul '10.00 wita. Ia hngsung naik kelantai II untuk menemui limajaksa yang memeriksanya, yaituSyahrir Sagir, Luga Harianto,Lumisensi, Ka&k Wira dan AriSuparma,

"Tadi saya langsung periksabersama empat jaksa hinnYa,"

Penyidik Keiaksaan Negeri(Kejari) Denpasar akhirnya me-meriksa Sekretaris DPRD KotaDenDasar. IGN Rai Suta pada

i Kamjs (11/6) terkait kasJs du-gaan penylmpangan anggaranperlahnan dinais. Meski sudahdiperilsa sekihr 2,5 iam, namun

I np;vidik masih akan memerikaI penyidik masih akan memerika

I "*ITiehs Kasi lntel Keiari DenpasarSyahrir Sagir: Ia mengahkan RaiSuta diDeriksa karena menladipenggura anggaran (PA) unhrkperiahnan dinas dnggota DPRDKota.DenDasar. Pemeriksaansendiri maiih berkubt soal pro-ses periahnan dinas yang dihku-kan 45 anggota DPRD Kob Den-pasar "Masih diperiksa sepuhrbrgasnya sebagai pengguna angg-

aran," iehs SyahrinDitambahkannya, PihaknYa

masih akan mehkukan pei'nerik-saan tambahan terhadaP Rai Sub.Pasalnya, saat akan ditanya ter'kait pokok permasabhan, RaiSutatidai< membawa data sehinggatidak bisa memastikan ketdra-ngannya. "Kamiakan periksa hgi&ngan membawa dah-d,ata Yangbnd<ap," pungkas Syahrin & rez

sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsiBali

Il,\ttlAfl lItlflrM:

Kasus Kelompok SapiSaat itu, Mangku Laba sebasai ketua nreminta

kepada Sumeitayanti untu"k membuatkanproposal tentang kegiatan penyelamatan sapiBali betina proiukt'if yang ditulukan unnikPemprov Bali. Namun, kelompok sapi yangdidirikan ketiga terdakwa terny-ata lanya akaiiakalan untuk mendapatkan bandran pemlrinah.Pasalnya, kelompok sapi Pucung Sari ternyatatidak pernah ada dan nama-nama anggotanyaadalah fiktii "Kelompok tani fiktif ini didirikanhanya untuk mendapatkan bantuan pemerintahRp 500 iuta," lelas IPU dalam tuntutannya.

Pemerintah melalui Dinas Peternakan danKelautan (DisnakalutJ Karangasem lalumelakukan verifikasi kelompok tersebut.Ketiga terdakwa Ialu meyakinkan TimDisnakanlut terkait kelompok sapi Pucung Sari.Tidak lama setehh itu, Demerinhh mencairkandana bantuan untuk fenyelamatan sapi Balisebesar Rp 500 juta. Kasus ini sendiri terungkapsetehh Tim Monitoring melakukan pengecekandan meminta pertanggung jawaban kelompoksapi Pucung Sari. Setelah dicek, ternyata buktipembelian 85 ekor sapi yang disebut sudahdibagikan kepada dnggota kelompok ternyatafiktif. Akibatnya, negara dirugikan Rp 500 iuta.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijeratpasal primer yaitu pasal 2 ayat (1) jo Pasal l8ayat (1) b UU no 3l tahun 1999 TenrangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangsudah dirubah dengan UU Tahun 20 tahun 2001jo Pasal 55 ayat 1ke 1 KUHP Sementara dahmdakwaan subsidailketiga terdakwa dijerat pasal3 UU yang sama. Terdakwa melalui kuasahukumnya I Ketut Bakuh dkk mengatakan akanmelakukan eksepsi {keberatan atas dakwaan)dahm sidang selanjutnya. Sementara itu, maielishakim tidak melakukan penahanan terhadapSumertayanti. Sementara dua terdakwa hinnyayaitu Mangku Laba dan luliasa tetap meniahnipenahanan. ft rez

Tr'l ,'nrzf rKIlt ftarangasem

\,,,

Sidang Perdana

stDANG dawaan korup"i t"ro-pot ""pi

?iiliit3'{lliterdakwa I lvlade Juliasa, lvlangku Laba dan Ni MadeSume.tayanti di Pengadilan Tipikor Denpasar.

DENPASAR, NusaBaliKasus dugaan korupsi kelompok sapi fiktif

di Karangasem dengan tiga terdakwa, yaituMangku Laba (Ketua Kelompok Sapi PucungSari), I Made luliasa (anggota) dan Ni MadeSumertayanti (anggota) digelar perdana diPengadilan Tipikor Denpasar pada, Kamis [11/6J. Dalam kasus ini, ketiga terdakwa merugikannegara Rp 500 juta.

Dalam dakwaan yang dibacakan JaksaPenuntut Umum [JPU], Eca Mariartha dkk dihadapan majelis hakim pimpinan Dewa GedeSuarditha dijelaskan jika kasus ini berawal padaJuli 2011 saat Mangku Laba mengajak luliasadan Sumertayanti untuk mendirikan kelompoksapi Pucung Sari.

Edisi

Hal

: !!!1qi 1 t? ].rrr 2e19

.!

Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

* Mangkir Saat Sidang Dugaan

Korupsi Pipanisasi Karangas_em

Peringatkan Geredeg'HakimTipikor

Majelis hakimmeminta jaksa

menyampaikan agarGeredeg

menghormatipersidangan dan

hadir untukftemberi

keterangan dalamkasus tersebut.

DENPASAR. NusaBaliBupati Karangasem, I Wayan

Geredeg yang dijadwalkan hadirsebagai saksi dahm sidang dugaankorupsi pipanisasi dengan ter-dakwa. IB Made Oka kembalimangkir Majelis hakim punmengingatkan kepada Geredeguntuk menghormati persidangan.

Rencananya, sidang vangdigelar di rengaaiUn Tijit<oiDenpasar pada, Kamis [1116)mengagendakan pemeriksaan 6saksi, yainr Kepala Divisi VII PTAdhi Karya (2009), Wijaya lmamSantosq Kepala DivisiVII PT AdhiKarya [2010), Dono Purwokq eksKadis PU Karangasem, Arnawa,sbf PDAM Karangasem, Kefirt Suh

dan Ge& Sada serb Bupati Ka-rangasem, I Wafan Crr€&g.

Namun di akhir persidanqan,laka Penuntut Umuin flPUl SIuh-ardi dkk mengahkan lilia Gire&gtidak bisa hadir dalam sidanikarena sedang cek up kesehiuni"Saki (Gredg rddj sedang cekup iaditidakbisa hadir Kamiakanpanggil lagi untuk dihadirkandahm sidang berikubya," ujarJPUsambil menuniukl{an surat kete-rangan dari Birpati Karangasemtnl.

Usai membaca surat tersebut.

majelis hakim meminh jaksamenyampaikan agar Ceredegmengnorma persloangan danhadir unuk memberi keterangandalam kasus ini- "Hormatilahpetsidangan ini," jehs Hasoloansambil menutup sidang. Se-mentara itrr, dua mantan KeDabDivisi Vll PT Adhi Karya vanemembawahi Bali. NTB dan'MaEuku yaihr Imam dan Dono yangorDertKsa bersama-sama men-gai<u tidak ahu menahu soal pipayang digunakan dalam prdyikpipanisasi yang melintang di 4

sIDANG terdakwa korLr psi pipanisasi Karangasem, re M"o:, ttijili#u'imendengarkan saksi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (.11/6).

Edisi

Hal

: Z[.rf\nf , \a ){^l Jot!i

F.&l

dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

kecaniatan sePanjang 62kilometer ini'

Kedra mantan Petinggi PT AdhiKarya ini mengaku jika dirinYatidak pernah ilrun ke hPanganuntuli melakukan Pengecekanoipa. "SaYa hanYa menerimaLrjo."n diri kePala ProYek' Ka-

rena semua pengeriaan di hPangan

termasuk iengadaan dianganikepah proyek" iehs Imam Yangiuga diamini rekannYa Dono'

"Meski tidak Pernah urrun me-

lakukan pengecekan, namunImam mengaku jika Pengeriaanorovek tersebut sudah se'suaii<ontrak. MeskiPun dalamoenseriaannya Pada 2009 tidakiam"pai seleiai dan dilanjutkanpadi ahun 2010. "Tahun 2009brovek hanya sebsai 82 Persen,Latu ainniutkan Pada 20L0,"bebernva.

Sementara dahm Pemeriksaaneks Kadis PU Karangasem, Arn-awa diketahui jika terdakwa se-

bagai PPTK yang melakukanpengadaan piPa Yang akhirnYaheniadi masahh' Bahkan Arnawayang juga meruPakan terPidana 2-tatrui

aaUm tasus ini mengatakan

iika pipa yang digunakan harfflyasama

-aPi barangnya beda. "PiPa

yang digunakan harganYa me-mang sama clengan Yang ang-garkin, tapi barangnYa beda. Ini6aru sava ketahui setelah ada

pemeriksaan dari ITB," ielasArnawa.

Sementara BuPati Karang-asem, I Wayan Geredeg kemarinmemilih ke SurabaYa bersamaseiumlah anggota keluarganYa'Sehingga rumatr PribadinYa diIahn NEnas AmlaPura, sePi. Pet-

usas Sekretaris Pribadi dan Pet-uEas Satpam di rumah PribadiG6redee di Iatan Nenas AmhPuramenuturkan hal iu'r di AmbPura,Kamis f11161.

"Bapak bersama keluarga,semuanya ke SurabaYa. SaYa tidaktahu kepentingan aPa di sini sePii'ujar sa'hh saur saPam di rumahpribadinya, Yang enggan dise-butkan iiti dirinYa. Sedangkanteleoon Geredeg saat dihubungitidai< ada nada sambung, sehinggatidak didaPatkan konfirmasi,apakah ke SurabaYa terkaitkePen-tingan dinas atau kePentinganpribadi.'

Padahal Kamis [1 1/6) Geredeg

diagendakan menghadiri acarasosialisasi pembangunan me-libatkan warga se-KecamatanKarangasem di Gedung UKMCenter Arnlapura dan menghadirisosialisasi tahaPan PilkadaKarangasem di Aula PemkabKarangasem Yang di seleng-garakan KPU Karangasem. KeduaIcara hnpa kehadiran Gcre&g. 6rez,kL6

Edisi

Hal

: ?und,[ / (r dwt .lotf

)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi :

Hal :

0''r\urt [2 )tn, Jolr

s

Penyidik Polda periksaWinasa di Rutan Negara* Diperiksa selama 3 Jam dalam Kasus Dugaan pencucian uang

NEGAM, NusaBaliPenyidik Dit Reskrimsus poHa me_

-meriksa manhn Bupati Jembrana, I Ge&. Winasa, sebagai teriangka kasus Tindak

Pidana Pencucian Uang (TppU) pembelianmestn kompos di peh, Desa Kaliakah,Kecamatan lle-gara, Kamis (11/6). pe_menksaan <lahm rangka mehngkapibsrkas perkara kasus Tp=pU lr.r, atUfrrtindi dahm Rutan Kehs II B Negara, kurangbbih sehma 3 jam.

. Dari pemantauan NusaBali, rom-bongan penyidik dari polda Bali vaneterdiri dari tiga orang tiba di RuAn Neeara]sekitar pukul 1X.00 Wita. Tampakiusahadir I Nengah Nurhba, penasehit hui<u"mWinasa atas penunjukah pihak penvidikPokla,Bali Mereka pun bngsung masukKe oaEm Kuhn Negara. Setehh hampir 3jam berada di dahm untuk mehkukanpemeriksaan secara ter[rurp, pukul 14.00Wita baruhh penyidik kelu'ii dari RuanNegara,. dan menyatakan pemeriksaantehh sebsai. "Sudah, kita sudah sebsai.Pemeriksaan berjalan cukup lancar,pertanyaan penyidik sudah gamblansdijelaskan," kata Kanit II Tind;k pidaniKhusus Ditreskrihsus poHa Bali, KomJoiIda Bagus PuUr Wedanaiati.

Menurubrla, ada 6 perhnyaan inti vanediajukan kepada Winasa. tri"mun pihitlnp tidak mau memberikan secari jehsmengenai pertanyaan apa saja iU.r. )taneJehs, I(atanya, semua birkaitan &nganpenjaman-penajaman materi unbrk keb"ne_kafian berkas perkara Winasa yang masihP-L9, sesuai peurnjuk dari Xeliti nili. .,lnimemang dalam rangka kita untuk me_ngilQti.p.eunjuk f aksaj, ujarnya.

Setehh pemeriksaan fimdahan terh_adap Winasa, ia juga mengaku akanDerupaya segera merampungkah berkaspelkaqanya. Paling tidali mingsu depansudah bisa diajukan kembali ke Xiiati gali.untuk dilakukan penelitian k6mbali.Nantinya kahu dahm petrnjuk dari Keiati6att perlu ada penambahan kembali, baik

KA N I r | | ri n d a k p i d a n a'i',i,'.';:tii?;iiiffiHl:

Polda Bali, Kompol lda Bagus putuWedanajati (kanan), bersama panasehathukum Winasa, I Nengah Nurlaba (iiri),,uuruipemeriksaan terhadap Winasa di Rutan Kelasll. B Negara, Kam':! tgdengan memeriksa,".r"**-*t"*"ataupun pihak-pihak lain, pihaknvamemastikan akan memen uhinva kembili_

''Sebelum pemeriksaan ambahan kePak Winasa, kita juga sudah lakukanpemenksaan saksi-saksi. Kurang lebih adasekitar 3 saksi yang sudah kidperiksai;tukasnya. Sementara penasehat hukumWinasa, I Nengah Nurlaba, membenarkanpe.meriksa.an yang berjahn hncar. Darivvtnasa,.dlkatakannya, tidak ada sang_gahan ataupun. protes terhadap pei-t_anyaan yang diberikan. ',ya kooperatifdalam pemeriksaan. Berjahn laniar danlm."n," ujar Nurlaba yang menjadi kuasahukum Winasa atas penujukan dariprhak penyidik Polda Bali ini. 6 od

I