61

Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Page 2: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Derajat Keserjanaan

Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Di STPMD “APMD”

Yogyakarta

Disusun Oleh:

Pieter Julius Lede Keremata

14520043

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2019

Page 3: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Page 4: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Page 5: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

v

MOTTO

PAHAMILAH APA YANG KITA RASAKAN DALAM HIDUP

DENGAN BERPIKIR KE BELAKANG. AKAN TETAPI,

JADIKAN ITU SEBAGAI KEKUATAN UNTUK BERPERANG

DENGAN MASA DEPAN

(PJLK_21_02_96)

KARAKTER SESEORANG DIBANGUN OLEH HAL-HAL KECIL

DAN TERLIHAT PADA HAL-HAL BESAR

(PJLK_21_02_96)

Page 6: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini di dedikasikan untuk:

1. Bapak Ibu tercinta, Bapak Enos Ngongo banimema dan Ibu Esther Wada Mali

yang saya sayangi, yang selalu memberikan nasihat, doa, motivasi dan

penyemangat di saat saya menempuh study di tanah rantauan. Saya berterimah

kasih yang sebesar-besarnya atas itu semua. Mungkin ini tidak seberapa untuk

membalas cinta kasih kalian untukku.sekali lagi terimah kasih Bapak, terimah

kasih mama…..

2. Untuk kakakku Desna Keremata (sulung), Frangky Tarema (kakak Ipar), Desy

Keremata dan adikku David S.U. Wokkura(bungsu) dan juga keponakkanku

tersayang Gilbert Tarema dan Velyn Tarema Terimah kasih atas perhatian dan

doanya sehingga saya bisa menyelesaikan studi, semoga kita menjadi putra-

putri terbaik yang selalu membanggakan dan memberikan yang terbaik untuk

bapak mama tercinta.

3. Untuk Tamo tersayang, Kakek (Alm) Julius Lede Keremata dan Nenek Maria

Ndona Milla terimah kasih atas nasihat, doa dan harapan untuk hidupku. Dan

ini yang aku persembahkan buat kalian.

4. Untuk keluarga Besar Keremata-Banimema / kampong Wittu Weiya-

Marokota (Suku/Kabissu: Umbu Ndendo)

5. Untuk Kakek (Alm) Sairo Umbu Ngedo ( nenek Ama) dan Nenek prempuan

(Alm Istri Pertama) dan Nenek prempuan (Alm) Koni kambe (Istri Kedua)

6. Untuk Keluarga Besar Puu Kopi-Gollumanu (Suku/Kabissu Lewata)

7. Untuk teman-teman seperjuangan selama di jogja angua Viktor Taka, Yansen

Wonga, Rinto Tanggela, Naris Moda, Erik mananga( bawaan mabok truss),

Page 7: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

vii

Surya Taka, erik bili, rofan bana, cobas (Alor), irfan( Alor), Erik Putra

Anggara (kab, Sintang Kalbar), tomas sangu, erik bato, Ujo (pengamat

Politik), melkianus, andra, Jonas Anakoda(Eks Gondrong), pakaa fian

dapawole, Rio, Stenly Konda, pakaa Devid, tamo piter wolla, Andy kurri,

Pakaa Endo, Maket Rholy L.Lewa, pakaa Jemy Mahemba (Guru Besar

Politik), pakaa Asterius bili paling Tamvan, Pakaa Dus, Hery apriadi, pakaa

ari radja, kaka Okta modo, kaka umbu pingge (kucai), pakaa Aziz(Imut) ,

Pakaa Rolis (S2), Irwan Pala, Yanto (sumba timur), nordin wunga(Nano),

Brayan Lelendake (Kingkong),pakaa Dery pandanga,kak Fibo.

7. Untuk keluarga besar di kota ini PEKAWETI YOGYAKARTA terimah kasih

atas kebersamaan selama ini yang kita jalani bersama suka duka canda tawa

selama kita jalani bersama dikota ini.

9. Untuk teman –temanku selama KKN di kulonprogo Mega tarek, Fajar, Moses,

gilang, Beni, silvester dan fani

10. Untuk almamater tercinta STMPD “APMD” terimah kasih atas ilmu

pengentahuan yang di berikan, dan semoga generasi-generasi meleneal

kedepannya dapat memajukan bangsa dan Negara.

11. Untuk semua yang tidak di sebutkan satu persatu dengan segala hormat saya

minta maaf, kalian semua luar biasa, teruslah berjuang sampai nyawa ditarik

oleh yang maha kuasa.

Tanpa kalian semuanya seakan tidak memiliki Arti, Hanya satu kata yang saya

bias ucapkan, “TERIMAH KASIH BANYAKKK”

Tuhan Yesus Memberkati

Page 8: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

viii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

memberikan Rahmat dan Karunia-Nya Kepada penyusun, Sehingga penyusun

dapat melaksanakan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi

persyaratan sarjana S-1 melalui skripsi yang berjudul: Partisipasi Masyarakat

Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Dadapayu, Kecamatan

Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana

skripsi S-1 yang telah teruji sebelumnya, karena keterbatasan penyusun dalam

memahami teori ilmu pengetahuan dan aplikasinya di lapangan penelitian ilmiah.

Penyusun sabngat berterimah kasih atas masukan, kritikan sekaligus dorongan

dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terimah

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan nafas kehidupan pada setiap langkah

kehidupan.

2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua STPMD “APMD”

Yogyakarta

3. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si selaku Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M, Si selaku Dosen Pembimbing yang telah

memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Page 9: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

ix

5. Kepala Desa dan Seluruh Perangkat Desa serta masyarakat Dadapayu yang

telah menginjinkan penulis untuk melakukan wawancara, menggali informasi

dalam penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Maret 2019

(Pieter Julius Lede Keremata)

Page 10: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ................................................................................. i

HALAMAN JUDUL .................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN....................................................................... iv

HALAMAN MOTTO ................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... vi

KATA PENGANTAR .................................................................................. viii

DAFTAR ISI ................................................................................................ x

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiii

INTISARI ..................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian .................................................................... 6

E. Kerangka Konsep ..................................................................... 7

E.1. Desa .................................................................................. 7

E.1. Partisipasi Masyarakat ....................................................... 8

E.2 Tahapan Partsipasi .............................................................. 11

E.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ................... 13

E.4.Pengelolaan ....................................................................... 15

E.5. Pengelolaan Keuangan Desa .............................................. 16

E.6. Konsep Prinsip Prinsip Pengelolaan keuangan Desa .......... 17

Page 11: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

xi

E.7. Sumber-Sumber Keuangan Desa. ...................................... 18

E.8. Dana Desa ......................................................................... 19

F. Ruang Lingkup Penelitian ......................................................... 24

G. Metode penelitian ..................................................................... 24

G.1. Jenis Penelitian ................................................................. 24

G.2. Unit Analisis ..................................................................... 25

G.3.Teknik Pengumpulan Data ................................................. 27

G.4.Teknik Analisis Data .......................................................... 29

BAB II PROFIL DESA DADAPAYU ........................................................ 31

A. Gambaran Umum Desa ............................................................. 31

1. Letak Geografis Desa .......................................................... 31

2. Keadaaan Penduduk ............................................................ 32

3. Sarana dan Prasarana .......................................................... 37

4. Pemerintah Desa ................................................................. 38

5. Badan Permusyawaratan Desa ............................................ 41

B. Penerimaan Dana Desa ............................................................. 46

BAB III ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN DANA DESA ................................................... 48

A. Analisis Data Informan ............................................................. 48

B. Pembahasan .............................................................................. 51

B.1 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di

Desa Dadapayu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi ................................................... 51

B.2 Faktor Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

dalamn pengelolaan Dana Desa ........................................... 64

Page 12: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

xii

C. Penerimaan Dana Desa di Desa Dadapayu ................................ 67

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 69

A. Kesimpulan ............................................................................... 69

B. Saran.......................................................................................... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 13: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

xiii

DAFTAR TABEL

Table 1.1. Daftar Subjek penelitian ............................................................ 27

Table II.1. Keadaan penduduk Desa Dadapayu menurut jenis kelamin ....... 33

Table II.2. Keadaan penduduk Desa Dadapayu menurut Usia ..................... 33

Table II.3. Jumlah penduduk Desa Dadapayu agama .................................. 34

Table II.4. Jumlah penduduk Desa Dadapayu menurut tingkat pendidikan .. 36

Table.II.5. Jumlah penduduk Desa Dadapayu menurut jenis mata

pencaharian ............................................................................... 37

Table II.6. Prasarana Pendidikan ................................................................ 37

Table II.7. Sarana Peribadatan .................................................................... 38

Tabel II.8. Pendidikan perangkat Desa Dadapayu ....................................... 42

Table II.9. Daftar anggota BPD Desa Dadapayu ......................................... 43

Table II.10. Penerimaan Dana Desa di Desa Dadapayu dari 2015 sampai

dengan 2018 .............................................................................. 47

Table III.1. Distribusi informan berdasarkan Umur/usia ............................... 49

Table III.2. Distribusi informan berdasarkan jenis kelamin .......................... 49

Table III.3. Distribusi informan berdasarkan tingkat pendidikan .................. 50

Table III.4. Distribusi informan berdasarkan mata pencaharian ................... 50

Table III.5. Penerimaan dana Desa di Desa Dadapayu dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2018......................................................... 66

Page 14: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

xiv

INTISARI

Dalam pengelolaan dana Desa memiliki azas yaitu transparansi, akuntabel

dan paristisipatif. Dalam pengelolaan dana Desa tersebut dibutuhkan partisipasi

masyarakat, tekait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan

pengelolaan Dana Desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan

pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena

dengan kepentingan riil dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah

satu factor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun

pengembangan masyarakat pedesaan.Partisipasi masyarakat diperlukan untuk

mewujudkan pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan Desa itu

sendiri.Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam

pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga

dilibatkan dalam mengindentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Tanpa partsipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Ada

beberapa masalah yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu masih

minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Desa

tentang pentingnya partisipasi, sumber daya manusia yang masih rendah,

kurangnya transparansi dan akuntabel dari pemerintah Desa.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan

objek tempat penelitian di Desa Dadapayu kecamatan Semanu, Kabupaten

Gunungkidul, beserta subjek penelitian yaitu kepala Desa, perangkat Desa, BPD,

dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi , wawancara,

dan dokumentasi. Penelitian ini bermaksud untuk (1) mengetahui partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan dana Desa, menginterpretasikan partisipasi

masyarakat dalam beberapa tahapan partisipasi perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana Desa. (2) mengetahui dan

menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pengelolaan

Dana Desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dadapayu, Kecamatan

Semanu, Kabupaten Gunungkidul saat ini, dalam hal pengelolaan Dana Desa,

pemerintah Desa dalam hal melibatkan masyarakat sudah cukup baik melalui

pendekatan musyawarah di tingkat pedukuhan. Sehingga pemerintah Desa dalam

pengambilan keputusan bersifat bottom up, dari hasil musyawarah dusun nantinya

di bawa ke dalam musyawarah Desa,dalam melaksanakan program dari

pemerintah Desa,pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam hal ini program

program misalnya pembuatan jalan (corblock),oleh karena itu dalam

mensukseskan program ini dibutuhkan pengawasan dari masyarakat sehingga

program yang di jalankan berjalan dengan baik dan oleh sebab itu pemerintah

Desa membutuhkan masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan program demi

perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. permasalahan saat ini di Desa

Dadapayu kurangnya sosialisasi tentang Dana Desa sehingga masih banyak

masyarakat yang tidak paham apa itu Dana Desa. disebabkan kurangnya

responsibilitas dari masyarakat Desa dan hal ini berpengaruh pada apatisme

masyarakat terhadap proses partisipasi itu sendiri.

Kata kunci : Partisipasi, masyarakat, pengelolaan, dana, desa

Page 15: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak disahkan UU no 6 tahun 2014 tentang desa menjadi titik terang

di mana desa memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus dalam

meningkatkan pembangunannya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa boleh jadi mendapat angin segar, dimana kucuran dana yang

dianggarkan dari APBN sebesar sekitar Rp. 1, 4 miliar pertahun. Lahirnya UU

Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi titik terang dimana dalam konsideran UU

tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 2015, merupakan awal dari dikucurkannya dana desa. Kucuran

dana bertahap juga didasarkan dengan mempertimbangkan kemampuan APBN

dan fiskal nasional. Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan

kesiapan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta

kesiapan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Desa mempunyai

sumber pendapatan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014, yaitu

berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja

Page 16: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

2

daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota,

serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. (UU No 6 Thn

2014 pasal 72) Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang

mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat dan kemasyarakatan.

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar Desa menjadi

mandiri dan otonom dengan memberikan dana Desa. Desa memiliki dana

Desa (DD) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi

Desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana

ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat

Desa.Hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2.

Dana Desa memiliki dasar hukum tercantum dalam UU No 6 Tahun

2014 yang di dalamnya diperjelas oleh PP 43/2014 tentang peraturan

pelaksanaan UU 6/2014 dan PERMENDAGRI:

1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

2. Permendagri No. 112/2014 tentang pemilihan kepala Desa

3. Permendagri No. 20/2018 tentang pengelolaan keuangan Desa

4. Permendagri No. 114/2014 tentang pedoman pembangunan Desa

Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunanaan Dana

Desa, penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk

pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangann kemiskinan

Page 17: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

3

dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian

target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat

mencakup:

a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa

b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes

maupun oleh kelompok usaha masayakat Desa lainnya:

c. Pembentukan dan peningkataan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat

Desa.

d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk

memberikan bantuan hokum kepada masyarakat Desa.

e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.

f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masayarakat pengelolaan Hutan

Desa dan Hutan kemasyarakat.

g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat tetap sejalan dengan

kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Dalam pengaturan regulasi pengalokasian Dana Desa maka tiap

kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap Desa berdasarkan jumlah

desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan

angka kemiskinan (50%).Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan

tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran

sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan

mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan

10% dari dan di luar dana transfer daerah (on Top) secara bertahap. Dengan

Page 18: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

4

luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan

penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(Kemenkeu: kebijakan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa tahun 2017).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun

pengembangan masyarakat pedesaan.Partisipasi masyarakat diperlukan untuk

mewujudkan pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan Desa itu

sendiri.Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam

keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan

dalam mengindentifikasi masalah dan potensi yang ada di desa tersebut.Tanpa

partispasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa

tidak sesuai dengan diharapkan oleh masyarakat.

Prinsipnya dari setiap bagian Desa diperlukan untuk mewujudkan

pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa itu

sendiri, sehingga partisipasi bukan hanya dipahami seberapa besar masyarakat

yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan atau sebesar besar

masyarakat bersedia membiayai pelaksanaan program pembangunan.

Partisipasi merupakan adanya keterlibatan, dalam kegiatan pembangunan baik

secara mental maupun pikiran serta tenaga yang dilaksanakan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan bersama.

(Info Desa “media edukasi dan informasi berdesa” hal 44)

Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program

pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang

Page 19: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

5

mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat

berkelanjutan. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam

sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan

keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Demikian juga halnya terkait

dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana

Desabisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan

kepentingan riil dari masyarakat.

Namun yang terjadi di Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu,

Kabupaten GunungKidul bahwa dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana

desa masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa

dikarenakan ketidakhadirannya sebagian masyarakat dalam musyawarah Desa

dan beberapa juga masyarakat enggan melibatkan diri karena lebih

mementingkan urusan pribadi. Terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa di Desa Dadapayu,

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa mengenai program dana Desa

sehingga ketika dalam melaksanakan program kegiatan masyarakat hanya

terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan

2. Kurangnya transparan dari pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa

sehingga masyarakat tidak mengetahui jumlah dana yang di realisasikan

dan dana yang di peroleh dari Pemerintah Pusat.

Dengan dana yang cukup besar akan menjadi faktor pendukung utama

dalam kebijakan pembangunan desa. Sayangnya, dampak negative juga sangat

mungkin terjadi dalam pengaturan baru tentang sumber pendapatan desa ini.

Page 20: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

6

Seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana

desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut.

Hal ini juga membuat masyarakat kurang berpartisipasi.Problem mendasar

dalam pengelolaan DanaDesa adalah kurangnya partisipasi masyarakat

dikarenakan pemimpin atau kepala desa tidak menjalankan azas-azas

transparansi dan juga hasil musyawarah desa yang dilakukan, tidak sesuai

dengan aspirasi masyarakat. Hal ini menggambarkan apatisme masyarakat

dalam melibatkan diri pada proses pengambilan keputusan untuk program-

program yang akan direncanakan oleh pemerintah Desa Dadapayu.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu

mengenai Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa, maka di

rumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana

Desa.

2. Untuk menggambarkan permasalahan dalam menggerakkan partisipasi

masyarakat

Page 21: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

7

D. Manfaat Pelitian

a. Manfaat secara teoritis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan

akan membantu serta menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan

khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa.

b. Manfaat secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa

dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah desa dalam kurangnya

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

E. Kerangka Konseptual

E. 1. Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 huruf a yakni

Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. H. Unang Soenardjo, Desa adalah suatu kesatuan

masyarakat berdasarkan adat dan hokum adat yang menetap pada suatu

wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat

baik karena keturunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik,

social, dan keamanan. Memiliki susunan pengurus yang di pilih bersama,

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan

urusan rumah tangganya sendiri.

Page 22: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

8

Menurut Paul H. Landis, Desa adalah suatu wilayah yang jumlah

penduduknya kurang dari 2. 500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling saling mengenal antara ribuan

jiwa

b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan

c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat

pengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaaan alam, sedangkan pekerjaan

yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Berdasarkan pendapatan para ahli dan mengacu pada undang-undang

bahwa Desa adalah suatu kesatuan wilayah kesatuan masyarakat berdasarkan

adat, hokum adat, letak geografis, jumlah penduduk dan batas wilayah hokum

yang berwewenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, yang

didalamnya merupakan perwujudan social, ekonomi, politik dan kultural

setempat.

E. 2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan

masyakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi

untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Sedangkan Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6

pengertian, yaitu:

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa

ikut serta dalam pengambilan keputusan;

Page 23: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

9

b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi

proyek-proyek pembangunan;

c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan

yang di tentukannya sendiri;

d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa

orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan

kebebasannya untuk melakukan hal itu;

e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan

para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar

supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak

dampak social;

f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,

kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga sumber di atas yang mengungkapkan definisi partisipasi,

dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari

seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk

berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991:154-155)

sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat

setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-

proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakayat akan lebih mempercayai

Page 24: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

10

proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses

persiapan dan perencanaannya, karena akan lebih mengetahui seluk beluk

proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;

ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan

dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah

meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik

langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan

cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan

selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip

partispasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam panduan pelaksanaan

Pendekatan Partsipatif yang disusun oleh Department for international

Development (DFID) (dalam Monique sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang

terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek

pembangunan.

b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal partnership). Pada dasarnya setiap

orang mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta

mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam

setiap proses guna membangun dialog tanpa mempertimbangkan jenjang

dan struktur masing-masing pihak.

c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan

komunikasi dan iklim berkomunikasi dan kondusif sehingga menimbulkan

dialog.

Page 25: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

11

d. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai

pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan

dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

e. Kesetaraan tanggung jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak

mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya

kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses

pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

f. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas

dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga

melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses

saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat

untuk saling berbagai kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan

yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya

manusia.

1) Tahapan Partisipasi

Cohen dan Uphof (1977 dalam Rosyida, 2011) mengemukakan

bahwa sejauhmana keterlibatan para stakeholders dalam tahapan

penyelenggaraan program digambarkan melalui tingkat partisipasi masing-

masing stakeholders.Pada setiap tahapan penyelenggaraan, dilihat

sejauhmana keterlibatan stakeholeders, termasuk frekuensi kehadiran,

tingkat keaktifan, tingkat pemahaman, dan juga keterlibatan dalam

pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi dapat dilihat dari tiap tahapan

penyelenggaraan program, yakni tahap pengambilan keputusan

Page 26: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

12

(perencanaan), pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil yang

dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan (perencanaan), yang diwujudkan

dengan keikutertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan

keputusan yang dimaksud di sini yaitu pada perencanaan suatu

kegiatan.

2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam

pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaan.

Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu

partsipasi dalam bentuk pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan

bentuk tindakan sebagai anggota proyek.

3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indicator keberhasilan

partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan

proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek

pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti

proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partsipasi masyarakat pada

tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan

demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Menurut Kaho (Agustinus Kali, 2011:14), partisipasi masyarakat

dapat terjadi pada empat tahap, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan,

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil,

Page 27: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

13

4. Partisipasi dalam mengevaluasi.

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Tjokroamidjojo

(Agustinus Kali, 2011) yang mengemukakan pendapatnya bahwa ada tiga

dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari

partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan

partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan.

Dari berbagai teori para ahli tentang tahapan partisipasi penulis

dapat menjelaskan terjadinya proses perencanaan dalam menjalankan

pemerintahan desa, keterlibatan masyarakat tentu menjadi bagian yang

penting untuk mencapai pelaksanaan pemerintahan desa yang baik.

Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan terkhususnya pengelolaan dana Desa. pengawasan

pengelolaan dana Desa tidak terlepas dari partisipasi untuk mengontrol

pelaksanaan pemerintahan.

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi partisipasi

masyarakat dalam suatu program.Sifat faktor-faktor tersebut dapat

mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya

dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia,

terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan pengahasilan.

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang

tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor

yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam partisipasi, yaitu:

Page 28: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

14

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap

seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.

Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral

kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung

lebih banyak yang berpartisipasi daripada yang dari kelompok usia

lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa

mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di

dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan

perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi

semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan

adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin

baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk

berpartisipasi.Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap

seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi

peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan

seseorang akan menentukan berapa pengahasilan yang akan

diperolehnya. Pekerjaan dan Penghasilan yang baik dan mencukupi

Page 29: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

15

kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi

dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.Pengertiannya bahwa untuk

berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang

mapan perekonomian.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan

berpengaruh pada partisipasi sesorang. Semakin lama ia tinggal dalam

lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan

cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya.

“Alasan saya memilih teori partisipasi yang dikemukakan

Angell di karenakan sebagai landasan atau pilar utama dalam

menggambarkan partisipasi masyarakat.Dari 5 prinsip

partisipasi menjadi sangat penting untuk melihat masalah-

masalah yang ada di Desa, sebab masyarakat lebih tahu

keadaan yang terjadi di Desa tersebut, walaupun tidak semua

masyarakat dari indicator diatas terlibat dalam partisipasi. ”

E. 3. Pengelolaan Keuangan Desa

1) Pengertian Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2000:141) pengelolaan

adalah bagian dari pada manajemen akan difokuskan pada bagaimana cara

melakukan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu dan

membutuhkan tenaga kerja orang lain. Pengelolaan ini merupakan proses

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau

proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

pelaksanaan kebijaksanaan dalam pencapaian tujuan.

Page 30: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

16

Berdasarkan definisi di atas maka disimpulkan bahwa pengelolaan

merupakan bentuk pelaksanaan suatu kegiatan yang yang disertai dengan

pengawasan di dalamnya dengan membutuhkan tenaga orang lain yang

kesemuaannya dilakukannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan

Dalam suatu pengelolaan harus memiliki sebuah perencanaan yang

matang agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada

beberapa tahapan yang dimiliki seseorang atau sebuah institusi dalam

sebuah pengelolaan menurut Tridayarini (2004;25) yaitu:

1. Planning yaitu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang

harus dicapai dalam kurun waktu tertentu di masa mendatang dan apa

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Organizing yaitu proses pembagian kerja (divisior of labor) yang

disertai dengan pendelegasian wewenang.

3. Staffing yaitu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam

jumlah maupun kualitas sesuai kebutuhan pekerjaan dalam organisasi.

4. Coordinating, yaitu proses pengintegrasian kegiatan kegiatan dan

target/tujuan dari berbagai unit kerja suatu unit organisasi agar

mencapai tujuan secara efesien.

5. Motivating yaitu suatu proses pemberian dorongan kepada para

anggota organisasi agar dapat bekerja sesuai tujuan organisasi

6. Controlling, yaitu suatu fungsi manajemen yang mencari kecocokan

antara kegiatan kegiatan yang direncanakan.

Dengan beberapa tahapan di atas tentunya akan memudahkan

sebuah pengelolaan sebab dengan begitu kita bisa mengetahui jalan

tidaknya suatu kegiatan. Dengan demikian, dalam sebuah pengelolaan

Page 31: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

17

dibutuhkan suatu perencanaan yang jelas dengan menggunakan berbagai

tahapan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sehingga mencapai

tujuan yang diharapkan.

2) Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Perubahan

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti Permendagri No. 113

Tahun 2014, yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak

dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban Desa. Adapun azas-azas pengelolaan keuangan Desa menurut

Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai berikut.

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1

(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal

31 desember.

3) Konsep dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan Desa ada beberapa prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan Desa.menurut Sutoro Eko (2003;287) ada empat hal

yakni;

1. Aspiratif

Dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan Desa,

Kepala Desa dan BPD harus mendengar aspirasi rakyat.

Page 32: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

18

2. Partisipatif

Dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan Desa,

kepala Desa dan BPD harus melibatkan partisipasi masyarakat,

pemerintah Desa juga harus proaktif dalam mengajak bicara

masyarakat dalam mengambil keputusan pengelolaan keuangan Desa.

3. Transparansi

Masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang

APBDesa termasuk program pembangunan, lelang kas Desa, bantuan

dari pemerintah, pungutan dari masyarakat, dan sebagainya.

4. Akuntabilitas

Pemerintah mengelola keuangan Desa, harus sesuai dengan

aturan dan prosedur yang ada.

4) Sumber-Sumber Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pada pasal 71 disebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa tersebut.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan

untuk mendanai seluruh kewenangan Desa yang menjadi tanggungjawab

Desa.dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dengan

Page 33: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

19

demikian pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan

untuk mendanai kewenangan tersebut.

Sumber keuangan Desa atau pendapatan Desa disebutkan dalam

UU No. 6/2014 tentang Desa pasal 71, ayat 1 sebagaimana yang dijelaskan

dalam Permendagri No/20/2018 tentang pengelolaan keuangan Desa pada

bab 3 pasal 11 dan pasal 12, bahwa sumber pendapatan Desa berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan

partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli Desa.

2. Alokasi dari APBN

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/Kota

4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan

yang diterima kabupaten/kota

5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota

6. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

E. 4. Dana Desa

1) Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Bab I, pasal 1 ayat (2) PP No 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

Page 34: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

20

Dana Desa memiliki dasar hukum tercantum dalam UU No 6

Tahun 2014 yang di dalamnya diperjelas oleh PP 43/2014 tentang

peraturan pelaksanaan UU 6/2014 dan PERMENDAGRI:

1. Permendagri No. 111/2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa

2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan kepala Desa

3. Permendagri No. 20/2018 tentang pengelolaan keuangan Desa

4. Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa

Permendes No 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan Dana

Desa, penggunaan dana Desa yang bersumber dari APBN untuk

pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan

kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan

dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya,

yang diantaranya dapat mencakup:

a) Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa

b) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh

BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;

c) Pembentukkan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan

masyarakat Desa;

d) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa

e) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan

sehat

f) Dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan Hutan

Desa dan Hutan Kemasyarakatan

Page 35: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

21

g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat tetap sejalan dengan

kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Dalam pengaturan regulasi pengalokasian dana Desa maka tiap

Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap Desa berdasarkan

jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas

wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut

disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja

pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata

dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung

ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer

Daerah (on top) secara bertahap. Dengan luasnya lingkup kewenangan

Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana Desa, maka

penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

(Kemenkeu: kebijakan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa tahun

2017)

Dalam pengalokasian Dana Desa diharapkan pihak pemerintah

dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi mulai dari

proses perencanaan, pelaksananaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga

dalam pengelolaan Dana Desa benar benar ditujukan kebutuhan

masyarakat dan untuk kemandirian Desa itu sendiri.

Page 36: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

22

2) Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan Dana Desa didalam peraturan pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja Negara pada pasal yang kedua bahwa pengelolaan

dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan

serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Serta ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

baru Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.dalam

Permendagri ini Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang lebih luas

dalam pengelolaan Desanya. Dimana dalam pengaturan pengelolaan dana

Desa memiliki asas sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 20

Tahun 2018 pada bab 2 pasal 2 bahwa keuangan Desa dikelola

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran dan APB Desa merupakan dasar

pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1(satu) tahun anggaran mulai

tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dipisahkan. Oleh Karena itu,

Kepala Desa mempunyai wewenang:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;

Page 37: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

23

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB

Desa

d. Menetapkan PPKD

e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL

f. Menyetujui RAK Desa; dan

g. Menyetujui SPP

Sumber:infodesa (Permendagri No/20/2018 bab 2 pasal 3)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,

pasal 93 Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

a. Perencanaan;

b. Pelaksanaan

c. Pentatausahaan

d. Pelaporan dan

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

Desa.Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala

Desa menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Berdasarkan pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1

(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31

Desember.

Page 38: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

24

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pengelolaan keuangan Desa

adalah proses memanajemen keuangan Desa melalui asas asas yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan kewenangan

penuh ada di kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang

dilaksanakan dalam 1 tahun periode anggaran.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat betapa luasnya topic penelitian yang akan diteliti, penulis

membuat ruang lingkup untuk memudahkan penulis dalam penelitian. Adapun

ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketelirbatan masyarakat dalam pengelolaan dana Desa dimulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pengelolaan

dana Desa.

G. Metode Penelitian

G. 1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni

metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moloeng (2014) pada

mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif.Pengamatan kualitatif

melibatkan pengukuran tingkatan ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu

dalam pengamatan, pengamatan harus mengetahui apa yang menjadi ciri

sesuatu itu. Dipihak lain penelitian kualitatif menunjuk segi alamiah yang di

pertentangkan dengan kuantum atau jumlah tersebut. Atas pertimbangan itulah

Page 39: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

25

maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian

yang tidak mengadakan perhitungan.

Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian deskriptif adalah suatu

metode yang dalam meneliti dari status kelompok manusia, suatu subjek suatu

kondisi, suatu system pemikiran ataupun kilas peristiwa masa sekarang.Tujuan

dari penelitian deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual,

akurat mengenai fakta-fakta.Sifat-sifat seperti hubungan antar fenomena yang

diselidiki. Penelitian deskriptif kualitatif ini meliputi:

1. Peneltian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu

kelompok orang tertentu;

2. Penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat;

3. Penelitian yang memperkirakan proporsisi orang mempunyai pendapat,

sikap, atau bertingkah laku tertentu;

4. Penelitian yang berusaha untuk melakukan bermacam ramalan. Apabila

sebelum melaksanakan suatu program kita ingin mengetahui berapa persen

atau berapa orang yang mendukung dan yang menentang dalam suatu

lingkungan masyarakat tertentu dalam melakukan suatu penelitian atas

sampel yang diambil dari masyarakat tertentu.

G. 2. Unit analisis

a. Objek penelitian

Dalam bagian ini, unit analisis terbagi menjadi dua bagian yakni

pertama subyek penelitian yang memuat mengenai satuan tertentu yang

sudah dipertimbangkan, mengetahui mengenai sedikit banyaknya titik

permasalahan yang akan diteliti. Kedua adalah objek penelitian yang

Page 40: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

26

memuat mengenai situasi social seperti yang diutarakan Spradley situasi

social yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actor),

dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Dari pengertian tersebut, situasi social dapat diambil dari dalam

rumah berikut keluarga dan aktifitasnya, atau orang-orang yang sedang

mengobrol di tempat kerja, di kota, di Desa. situasi social tersebut dapat

menjadi sebuah proyek penelitian yang ingin di ketahui apa sebenarnya

yang terjadi di dalamnya.

Berdasarkan uraian, maka dari penelitian ini yang menjadi subyek

penelitian adalah Pemerintah Desa Dadapayu yang terdiri dari Kepala

Desa, perangkat Desaserta masyarakat Desa Dadapayu.Sedangkan yang

menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Dadapayu, Kecamatan

Semanu, Kabupaten Gunungkidul.Kemudian yang menjadi narasumber

dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Dadapayu yaitu Kepala Desa

Dadapayu, beserta beberapa perangkat Desa Dadapayu, dan masyarakat

Desa Dadapayu.Narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini

di pilih dengan Snowball system.Seperti yang diungkapkan Sugiono,

snowball system adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang

pada awal jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.Maksudnya dalam

penelitian ini adalah data dari penelitian ini akan terus bertambah digali

selama peneltian belum mendapatkan data yang memuaskan, penelitian ini

Page 41: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

27

akan berakhir apabila peneliti sudah mendapat data jenuh dari seluruh

narasumber yang dijadikan informan.

b. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah aparatur Desa dan masyarakat Desa yang

dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data

penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian

adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan

yang diberikan kepadanya. Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi di

Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

DIY. Dengan demikan yang menjadi narasumbernya adalah:

Table 1.1

Informan Narasumber

No Nama Usia Alamat Tingkat

Pendidikan

Jenis

Kelamin Keterangan

1 Jumadi 51 Dadapayu SMA Laki-laki Kepala Desa

2 Rusdi 43 Dadapayu SMA Laki-laki Kaur Perencanaan

3 Sarmanto 53 Dadapayu D1 Laki-laki Kaur TU dan Umum

4 Devi Eviana 26 Dadapayu S1 Prempuan Kasi Pelayanan

5 Wagiman 46 Dadapayu SMA Laki-laki Wakil Ketua BPD

6 Yudoyono 52 Dadapayu SD Laki-laki Masyarakat

7 Karsiani 49 Dadapayu SMP Prempuan Masyarakat

8 Warino 53 Dadapayu SMA Laki-laki Masyarakat

9 Supanto 36 Dadapayu SMP Laki-laki Tokoh Masyarakat

10 Anas Ayuni 33 Dadapayu SMA Prempuan Masyarakat

11 Kesmopranoto 55 Dadapayu SMP Laki-laki Tokoh Masyarakat

G. 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan salah satu tahap sangat

penting dalam sebuah peneltian.Sebab dalam melakukan peneltian tujuan

utama peneliti adalah bagaimana caranya mendapatkan data. Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Page 42: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

28

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan

langsung maupun tidak langsung terhadap objek/gejala yang diamati.

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi dengan cara

melakukan pengamatan langsung terhadap partisipasi masyarakat Desa

dalam pengelolaan dana Desa.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan sebuah

percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaanya diajukan oleh

peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti

kepala Desa, perangkat Desa, serta warga Desa Dadapayu.

Kegunaan dari interview:

1. Kepala Desa, untuk mendapatkan informasi tentang partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan dana Desa

2. Perangkat Desa, untuk mendapatkan informasi berupa tanggapan,

respon atau penilaian seputar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

dana Desa.

3. BPD (Badan Permusyawratan Desa). untuk mendapatkan informasi

tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa.

4. Masyarakat Desa, untuk mendapatkan informasi tentang partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan dana Desa di Desa Dadapayu.

Page 43: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

29

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan data-data berupa catatan, gambar, karya-karya, peraturan

kebijakan, naskah-naskah monografi, yang memiliki hubungi dengan

masalah yang akan di teliti. Menurut Sugiono (2013:326). Dalam

penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dan mempelajari hasil

yang sudah diperoleh serta catatan lainnya.

G. 4. Teknik Analisis Data

Setelah data semua dikumpulkan baik data dari hasil observasi,

wawancara, dokumentasi, maka data-data yang telah terkumpul harus segera

diolah secara sistematis dan dikelompokkan berdasarkan urutan-urutan

pembahasan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Pendekatan dalam metode analisis ini

adalah dengan menggunakan analisis interaktif (interaktif model analize).

Miles dan Huberman (2014:14) mengemukakan bahwa aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

dalam analisis data kualitatif yang diungkap oleh Miles and Huberman

tersebut terdiri dari:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisa dengan merangkum hal-

hal pokok, membuang data yang tidak penting sehingga peneliti dapat

menghubungkan data-data menjadi kedalam satu bagian yang saling

Page 44: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

30

berkaitan, agar dapat memberikan peneliti untuk mengumpulkan data

selanjutnya atau data-data yang dianggap masih kurang.

b. Data Display (penyajian data)

Data yang telah terkumpul setelah diedit di paparkan apa adanya.

Dalam hal ini semua data yang di anggap penting baik teks normatif,

gambar maupun tabelakan di sajikan apa adanya.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari suatu penelitian.

Dalam hal ini dari hasil temuan dan pemberian makna oleh peneliti akan

dikaitkan dengan teori-teori yang ada sehingga menghasilkan suatu

kesimpulan.

Page 45: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

31

BAB II

PROFIL DESA DADAPAYU

A. Gambaran Umum Desa Dadapayu

1. Letak Geografis Desa Dadapayu

Desa Dadapayu merupakan salah satu Desa yang berada dalam

wilayah Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul dengan luas

wilayah daratan seluas 2.224,4404 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak

8, 526 jiwa.

Gambar 2. 1. Peta Desa Dadapayu

Sumber data: Desa Dadapayu 2019

Page 46: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

32

Secara geografis Desa Dadapayu memiliki batas wilayah sebagai

berikut:

a. Bagian utara berbatasan dengan Desa Gombang

b. Bagian selatan perbatasan dengan Desa Giripanggung

c. Bagian timur perbatasan dengan Desa pucanganom

d. Bagian barat perbatasan dengan Desa Candirejo

Keadaan iklim di Desa Dadapayu yakni beriklim sub tropis dingin

yang terbagi dalam dua musim yaitu musim kemarau dan musim

penghujan dalam satu tahun. Musim kemarau berlangsung dari bulan mei

sampai dengan bulan September sedangkan musim penghujan berlangsung

dari bulan oktober sampai dengan bulan April.

Perekonomian Desa sebagian besar didukung oleh bidang

pertanian.Mata pencarian penduduk adalah petani.Mayoritas penduduk

Desa Dadapayu beragama Islam.

2. Keadaan Penduduk

Untuk mendapatkan data yang terinci tentang keberadaan

penduduk di Desa Dadapayu maka berikut ini akan di sajikan dalam tabel

seperti tertera dibawah ini:

a. Keadaan penduduk menurut jenis kelamin

Secara alamiah penduduk dari setiap Desa selalu terdiri dari

laki-laki dan perempuan dan selalu memiliki perbedaan umur antar

individu yang satu dengan yang lainnya.Untuk jelasnya data penduduk

Desa Dadapayu berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel.

Page 47: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

33

Tabel II. 1

Keadaan Penduduk Desa Dadapayu menurut jenis kelamin

No Jenis kelamin Jumlah (orang) Persentase (%)

1 Laki-laki 4. 234 49, 15

2 Prempuan 4. 292 51, 85

Total 8. 526 100, 00

Sumber data:prodeskel. binapemdes. kemendagri. go. id.

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari keseluruan jumlah

penduduk, jumlah penduduk terbanyak yaitu penduduk dengan jenis

kelamin prempuan dengan jumlah 4.292 orang sedangkan sisanya

sebanyak 4.234 orang adalah penduduk dengan jenis kelamin

prempuan.

b. Keadaan Penduduk Desa Dadapayu menurut usia

Penduduk Desa Dadapayu ditinjau dari segi usia dapat dilihat

dari tabel berikut.

Tabel II. 2

Keadaan Penduduk Desa Dadapayu menurut Usia

No Kelompok usia (Tahun) Jumlah (Orang)

1 0-10 833

2 11-20 951

3 21-30 1.597

4 31-40 1.755

5 41-50 1.477

6 51-60 943

7 61-70 538

8 71-78 432

Total 8.526

Sumber data: Prodeskel. binapemdes. kemendagri. go. id.

Page 48: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

34

Berdasarkan tabel II. 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah

penduduk berdasarkan usia terbanyak adalah berada pada rentang 21-

30 tahun dengan jumlah 1.705 dengan penggabungan antara laki-laki

dan perempuan.

c. Keadaan Penduduk Menurut agama

Agama merupakan suatau bagian terpenting dari setiap

kehidupan manusia yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun karena

dalam menentukan agama seseorang adalah individu itu sendiri dan

agama merupakan suatu Hak Asasi Manusia.Hal ini dikarenakan

agama yang dianut seseorang dapat mendatangkan kedamaian bagi

sesama dan bagi individu itu sendiri. Agama juga tidak dapat

dipaksakan oleh siapapun termasuk para penguasa/pemerintah karena

agama berhubungan langsung dengan sang Pencipta yaitu Tuhan Yang

Maha Esa.

Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk di Desa Dadapayu

menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 3

Jumlah Penduduk Desa Dadapayu menurut Agama

No Agama Jumlah penduduk (orang)

1 Islam 8. 470

2 Katolik 53

3 Protestan 3

Total 8. 526

Sumber data:prodeskel. binapemdes. kemendagri. go. id.

Data tabel II.3 menunjukkan bahwa penduduk Desa Dadapayu

mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 8.470 orang dan diikuti

penduduk beragama khatolik sebanyak 53 orang, sedangkan agama

Page 49: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

35

protestan adalah 3 orang.Meskipun mayoritas masyarakat Desa

Dadapayu beragama Islam, tapi masyarakatnya tetap menjunjung

tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Hal ini dapat dibuktikan

dengan keterlibatan masyarakat dalam upacara keagamaan lain serta

bentuk solidaritas sosial dalam mempererat tali persaudaraan dan tetap

menjaga kerukunan antar umat beragama.

d. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

Pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan formal

yang diperoleh masyarakat melalui proses belajar disekolah. Berhasil

atau tidaknya peningkatan pendidikan dalam suatau wilayah tidak

hanya tergantung kepada pemerintah saja, melainkan juga harus

didukung oleh keluarga dan masyarakat luas.Pemerin tah hanya

mengarahkan dan memfasilitasi masyarakat demi memperoleh

pendidikan murah namun berkualitas tapi masyarakat sendiri yang

menentukan arah kebijakan dalam menyekolahkan anaknya.

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan

9 (Sembilan) tahun, baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah

kelulusan SD mendominasi peringkat pertama. Untuk lebih jelasnya

keadaan penduduk di Desa Dadapayu berdasarkan tingkat

pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Page 50: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

36

Tabel II. 4

Jumlah penduduk Desa Dadapayu menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat pendidikan Jumlah (orang)

1 Tidak tamat 162

2 SD/sederajat 3, 254

3 SLTP/sederajat 1. 527

4 SLTA/sederajat 607

5 Perguruan Tinggi

1. Diploma

2. S1

3. S2

11

69

3

Total 5. 633

Sumber data:prodeskel. binapemdes. kemendagri. go. id.

Dari tabel II.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

pada masyarakat Desa Dadapayu sebagian besar berada pada tingkat

pendidikan tinggi SD yaitu sebanyak 3, 254 orang sedangkan

masyarakat yang memiliki pendidikan SLTP yang sederajat adalah

sekitar 1. 527 orang, artinya bahwa tingkat pendidikan masyarakat di

Desa ini tergolong cukup tinggi

e. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani, hal ini

disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat

adalah petani, dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan

masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan

lain selain menjadi buruh tani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel:

Page 51: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

37

Tabel II. 5

Jumlah penduduk Desa Dadapayu menurut Jenis Mata Pencaharian

No Jenis mata pencaharian Jumlah (orang)

1 Petani 3. 365

2 Peternak 4

3 Aparatur sipil Negara (ASN) 30

4 TNI/POLRI 14

5 Perangkat Desa 27

6 Wiraswasta 301

7 Karyawan Perusahaan Swasta 653

Total 4. 394

Sumber data: Prodeskel. binapemdes. kemendagri. go. id.

Data tabel II. 5 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk jika

dilihat dari mata pencaharian, yakni: Petani, karyawan perusahaan Swasta,

wiraswasta, aparatur sipil Negara, perangkat desa, peternak, dan

TNI/POLRI.

3. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan prasarana

Di Desa Dadapayu prasarana pendidikan mulai dari tingkat

pendidikan TK/PAUD, SD, sampai dengan tingkat SLTP dapat dilihat

pada tabel berikut yang menuangkan sejumlah prasarana pendidikan di

Desa Dadapayu:

Tabel II. 6

Prasarana pendidikan

No Jenis

pendidikan Gedung (buah)

Guru

(orang)

Murid

(orang)

1 TK/PAUD 5 15 81

2 SD 6 66 470

3 SLTP 1 16 98

Total 12 97 649

Sumber data:prodeskel. binapemdes. kemendagri. go. id.

Page 52: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

38

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sarana

pendidikan di Desa Dadapayu sudah mencukupi karena hanya terdapat

3 jenis sarana pendidikan yaitu TK/PAUD ada 5 gedung dengan

jumlah guru 15 dan murid sebanyak 81 orang. SD memiliki 6 gedung

sekolah dengan jumlah guru sebanyak 66 orang dan murid sebanyak

470 orang. Sedangkan tingkat pendidikan seperti SLTP di Desa

Dadapayu mempunyai gedung sekolah 1 dengan jumlah guru 16 dan

jumlah murid 98 orang.

b. Sarana Peribadatan

Dalam menjalankan agamanya masing-masing maka di Desa

Dadapayu ada prasarana peribadatan yang jumlahnya dapat diketahui

pada tabel berikut:

Tabel. II. 7

Sarana Peribadatan

No Tempat peribadatan Jumlah (buah)

1 Masjid 26

2 Gereja 1

3 Mushola 3

Sumber data:prodeskel. binapemdes. kemendagri. go. id.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana peribadatan di

Desa Dadapayu sudah cukup memadai karena terdiri dari masjid

berjumlah 26 buah dan mushola berjumlah 3 buah. Untuk sarana

peribadatan lainnya seperti gereja katolik berjumlah 1

4. Pemerintah Desa

Berbicara mengenai pemerintahan Desa berarti mencakup Kepala

Desa beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan

Page 53: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

39

Desa.Pemerintahan Desa Dadapayu berjumlah 31 orang. Adapun lebih

jelasnya akan diuraikan pada bahasan berikut:

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

BPD Kepala Desa

Sekretaris

Desa

Kaur

T U dan Umum

Kaur

Perencanaan

Kaur

Keuangan

Kasi

pelayanan

Kasi

kesejahteraan

Kasi

pemerintahan

Kepala

Dusun

Page 54: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

40

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan

Perangkat Desa.Adapun kepala Desa merupakan penanggungjawab

penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang dipilih melalui pemilihan

langsung oleh masyarakat Desa.Masa jabatan kepala Desa adalah 6

(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa

jabatan berikutnya.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatn. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang:

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

2) Mengajukan rancangan peraturan Desa

3) Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan

bersama BPD

4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai

APB Desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD

5) Membina kehidupan masyarakat Desa

6) Membina perekonomian Desa

7) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif

8) Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan ; dan

9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

Page 55: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

41

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang tersebut,

kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, yang terdiri dari sekretaris

Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa diisi oleh pegawai

negeri sipil yang di angkat oleh sekretaris daerah Kabupaten atas nama

Bupati.

Sedangkan perangkat Desa Dadapayu terdiri dari 5 unit kerja, 3

orang staff, 20 orang kepala dusun, 20 rukun warga dan 86 rukun

tetangga. Adapun perangkat Desa tersebut ditunjuk, diangkat dan

ditetapkan oleh kepala Desa serta dilaporkan ke camat untuk disahkan

camat.Sementara itu 5 unit kerja yang dimaksud diatas adalah kepala

urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan

kesejahteraan rakyat, kepala urusan umum dan kepala urusan

keuangan.

Untuk menjamin kelancaran jalannya urusan-urusan Desa

Dadapayu tersebut, maka aparat Desa setidaknya harus memiliki

kompetensi yang mumpuni, artinya aparat Desa harus berpendidikan.

Adapaun pendidikan perangkat Desa Dadapayu dapat dilihat pada

tabel berikut:

Page 56: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

42

Tabel II. 8

Pendidikan Perangkat Desa Dadapayu

No Perangkat Desa Pendidikan

1 Kepala Desa SLTA

2 Sekretaris Desa S1

3 Kepala seksi pemerintahan SLTA

4 Kepala seksi Pelayanan S1

5 Kepala seksi kesejahteraan rakyat S1

6 Kepala urusan tata usaha dan umum SLTA

7 Kepala urusan keuangan SLTA

8 Kepala urusan perencanaan SLTA

Sumber data:prodeskel. binapemdes. kemendagri. go. id.

Dari tabel III. 1 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala Desa, sekretaris Desa dan

perangkat lainnya berpendidikan S1 3 orang, sedangkan jumlah

perangkat Desa berpendidikan sekolah menengah atas berjumlah 4

orang. Artinya bahwa secara kualitas pendidikan perangkat Desa

Dadapayu sudah tidak bisa diragukan lagi dalam mengemban tugas

dan tanggungjawab sebagai aparatur penyelenggaraan pemerintahan

Desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

Dadapayu berjumlah 9 orang, diantaranya: Ketua BPD dipimpin Oleh

Wasikin, Wakil ketua BPD Wagiman, sekretaris Noviana D, anggota

BPD adalah Musiyar, Agus, Tolu R, Suhadi, Nurdiyati, Surahno,

Sudono.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Desa yang keanggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

Dadapayu.Hal ini karena yang bersangkutan dipilih oleh perwakilan

Page 57: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

43

masyarakat Desa dengan masing-masing keterwakilan wilayah.Adapun

pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung.

Fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah Desa yaitu

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.dalam melaksanakan

fungsi tersebut, BPD mempunyai wewenang:

a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa

dan peraturan kepala Desa

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa

d. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat

f. Menyusun tata tertib BPD.

Tabel II. 9

Daftar Anggota BPD Desa Dadapayu

No Nama Jabatan

1 Wasikin Ketua

2 Wagiman Wakil ketua

3 Noviana D Sekretaris

4 Musiyar Anggota

5 Agus Anggota

6 Tolu R Anggota

7 Suhadi Anggota

8 Nurdiyanti Anggota

9 Surahno Anggota

10 Sudono Anggota

Sumber data:kantor Desa Dadapayu 2019

Page 58: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

44

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggota Badan

Permusyawaratan Desa di Desa Dadapayu berjumlah 10 orang terdiri

dari Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, dan Beserta anggotanya.

Berdasarkan susunan keanggotaan BPD tersebut di atas dapat

diuraikan mengenai tugas dari masing-masing jabatan yaitu sebagai

berikut:

a) Ketua

BPD mempunyai tugas bertanggung jawab atas

kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh BPD secara

keseluruhan. Ketua juga berkewajiban untuk memimpin jalannya

rapat BPD serta sebagai pengambil keputusan yang dibuat oleh

BPD

b) Wakil ketua

Wakil ketua mempunyai tugas untuk menggambil ketua

apabila berhalangan hadir saat rapat BPD.Wakil ketua juga dapat

memberikan masukan kepada ketua dalam hal pengambilan

keputusan.

c) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk mencatat setiap agenda

yang akan dilaksanakan oleh BPD. Sekretaris melakukan

pengarsipan terhadap seluruh dokumen yang dibuat oleh BPD.

Page 59: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

45

d) Komisi Bidang Pemerintahan

Komisi Bidang Pemerintahan bertugas untuk mengurus

hubungan antara BPD dengan dengan pemerintah Desa.komisi

bidang pemerintahan bertanggungjawab kepada ketua BPD.

e) Komisi Bidang Pembangunan

Komisi Bidang Pembangunan mempunyai tugas untuk

mengurus yang ada di wilayah Desa.komisi bidang pemerintahan

mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkann untuk

pembangunan dan merencanakan anggaran yang dibutuhkan.

Komisi bidang pembangunan bertanggung jawab kepada ketua

BPD.

f) Komisi Bidang Kemasyarakatan

Komisi Bidang kemasyarakatan mempunyai tugas untuk

mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, kegiatan

yang melibatkan pemerintah Desa dengan masyarakat, menerima

usulan atau aspirasi dari masyarakat.Komisi bidang

kemasyarakatan bertanggungjawab kepada ketua BPD.

g) Anggota

Setiap anggota dari BPD mempunyai fungsi untuk

menyampaikan usulan atau aspirasi dari masyarakat.Anggota juga

mempunyai kewenangan untuk mengajukan inisiatif rancangan

Rancangan Peraturan Desa.anggota juga mempunyai peran untuk

membantu ketua dalam hal penyelesaian permasalahan yang ada di

BPD.

Page 60: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

46

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA DADAPAYU

Data sumber: Desa Dadapayu 2019

B. Penerimaan Dana Desa Dadapayu

Dalam penerimaan dana Desa di setiap Desa di Indonesia menurut

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa semua yang terkait

anggaran yang digunakan dalam satu tahun di cantumkan dalam laporan

keuangan Desa, sehingga dalam pengelolaan anggaran bisa dilihat dalam

jumlah dana yang diserap dalam satu periode.

KETUA

WASIKIN

WAKIL KETUA

WAGIMAN

ANGGOTA

1. MUSIYAR

2. AGUS S

3. TOLU R

4. SUHADI

5. NURDIYATI

6. SURAHNO

7. SUDONO

SEKRETARIS

NOVIANA D

Page 61: Disusun Oleh - repo.apmd.ac.idrepo.apmd.ac.id/697/1/SKRIPSI PIETER JULIUS LEDE KEREMATA.pdf · PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

47

Tabel II. 10

Penerimaan Dana Desa di Desa Dadapayu dari 2015 sampai dengan 2018

No Tahun Anggaran(Rp)

1 2015 325. 236. 000

2 2016 743. 100. 200

3 2017 945. 122. 300

4 2018 931. 287. 000

Sumber: Laporan keuangan Desa Dadapayu 2015 sampai 2018

Dari tabel diatas penerimaan Dana Desa di Desa Dadapayu dapat

disimpulkan bahwa Desa Dadapayu dalam sistem penyerapan anggaran dana

Desa sudah baik, kita dapat melihat dari setiap tahun anggaran dari tahun 2015

sampai dengan 2018 mengalami peningkatan.