Disampaikan dalam Rapat Regional Pengelolaan LH Wilayah Barat...Pengintegrasian KLHS dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan ... RPJPD RPJMD RKPD dikoordinasikan,

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Disampaikan dalam Rapat Regional Pengelolaan LH Wilayah Barat...Pengintegrasian KLHS dalam Dokumen...

  • Disampaikan dalam

    Rapat Regional Pengelolaan Lingkungan Hidup

    Wilayah Barat Indonesia

    Batam, 8 April 2016

  • MATERI PAPARAN

    Perencanaan Pembangunan Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2014.

    Kerangka Umum Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

    Pengintegrasian KLHS dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

  • Perencanaan Pembangunan

    Dalam Perspektif UU No. 23

    Tahun 2014

  • NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) & SPMPENYELENGGARAAN & BINWAS URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

    (Pasal 16 s.d Pasal 18 UU No. 23/2014)

    PEMERINTAH PUSAT(K/L)

    PENYELENGGARAAN URUSAN PEM KONKUREN

    (NSPK)

    KOORDINASI PENYUSUNAN DGN K/L TERKAIT

    18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

    NON PELAYANAN DASAR & 8 URUSAN PILIHAN oleh

    prov, kab/kota

    PEDOMAN

    PENYELENGGARAAN URUSAN PEM WAJIB PELAYANAN DASAR

    (SPM)

    6 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

    oleh prov, kab/kota

    PEDOMANBINWAS

  • PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR & PILIHAN YANG DIPRIORITASKAN OLEH SETIAP DAERAH

    (Pasal24 UU No. 23/2014)

    ditetapkan dengan peraturan menteri

    setelah mendapatkan

    rekomendasi dari MDN

    HASIL PEMETAAN

    WAJIB NON PELAYANAN

    DASAR

    PILIHAN

    Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan

    WAJIB NON PELAYANANDASAR dan PILIHAN yangdiprioritaskan oleh setiap

    Daerah provinsi dan Daerahkabupaten/kota.

    K/L PEMDA

    INTENSITAS Urusan Pemerintahan Wajib NON

    Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas

    wilayah.

    untuk menentukanDaerah yg mempunyai Urusan

    Pemerintahan Pilihanberdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan

    pemanfaatan lahan.

    digunakan olehK/L sebagai dasar untuk

    pembinaan kepada Daerah

    digunakan olehDaerah dalam penetapan

    kelembagaan, perencanaan,dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan

    Pemerintahan

  • PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 258 UU No. 23/2014)

    TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

    Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik daya saing Daerah.

    PEMBANGUNAN DAERAH

    sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis

    Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang

    Perencanaan Pembangunan Nasional

    K/L PROV+KAB/KOTA

    TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI

    koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan

    oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat

    PROVKAB/KOTA

  • 7

    9 Agenda Prioritas

    NAWACITA JOKOWI-JK

    RPJMN RPMD PROV RPMD K/K

    RENSTRA K/LRENSTRA-PD

    PROVRENSTRA-PD

    K/K

    PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENDUKUNG NAWACITA

    RKP RKPD PROV RKPD K/K

    APBN APBD PROV APBD K/K

    FORUM-PD PROV FORUM-PD K/K

    RENJA-PD PROV RENJA-PD K/KFORUM-PD PROV FORUM-PD K/K

    EVALUASIMDN

    EVALUASIGUB

    KONSULTASI PULBIK& MUSRENBANG

    KONSULTASI PULBIK& MUSRENBANG

    KONSULTASI PULBIK& MUSRENBANG

    KONSULTASI PULBIK& MUSRENBANG

    Laporan

    Sesuai kewenangan

    RENJA-K/L

  • PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262 UU No. 23/2014)

    RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA

    RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

    RPJPN RPJMN RKP

    RPJPD RPJMD RKPD

    dikoordinasikan, disinergikan, dandiharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI

    Menggunakan pendekatan: teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas.

    Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

    Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satukesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

  • FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23/201)

    RPJPD

    RPJMD

    RKPD

    menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, danprogram calon kepala daerah

    sebagai instrumen evaluasipenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

    Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

    Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksiadministratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

  • DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH(Pasal 267 s.d Pasal 273)

    Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau UrusanPemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiapPerangkat Daerah.

    Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

    ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.

    ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan

    Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategisPerangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatanpembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaranpembangunan nasional.

  • Kerangka Umum Dokumen

    Perencanaan Pembangunan

    Daerah

  • 12

    UU No.

    25/2004

    UU No.

    23/2014

    PP No.

    8/2008

    Permendagri

    No. 54/2010

    UU No.

    17/2003

    UU No.

    1/2004

    UU No.

    23/2014

    PP No.

    58/2005

    Permendagri

    No. 13/2006

    Permendagri

    No. 59/2007

    PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

    PERENCANAAN PENGANGGARAN

    Permendagri

    No. 21/2011

  • 13

    RPJMDRenstra

    PD

    RenjaPD

    KUA PPA

    Rancangan APBD

    RKA-PD

    APBDDPA-PD

    PENERIMA MANFAAT (Masyarakat & Dunia Usaha)

    DIEVALUASI MDN & GUB PEDOMAN EVALUASI

    DITETAPKAN MDN

    Disepakati KDH & DPRD

    RKPD

    RPJPD

    INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DAERAH

    RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

    RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;

    RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;

    Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program & kegiatan Renstra SKPD;

    Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;

    RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

    Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;

    RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

    Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

  • RPJPD

    1. pendahuluan;

    2. gambaran umum kondisi daerah;

    3. analisis isu-isu srategis;

    4. visi dan misi daerah;

    5. arah dan tahapan pembangunan; dan

    6. penutup.

    RPJMD

    1. pendahuluan;

    2. gambaran umum kondisi daerah;

    3. gambaran pengelolaan keuangan daerah sert

    kerangka pendanaan;

    4. analisis isu-isu srategis;

    5. visi, misi, tujuan dan sasaran;

    6. strategi dan arah kebijakan;

    7. Kebijakan umum & perencanaan pembangunan

    daerah

    8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai

    kerangka pendanaan; dan

    9. Penetapan indikator kinerja daerah

    10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

    RKPD

    1. pendahuluan;

    2. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

    3. rancangan kerangka ekonomi daerahbeserta kerangka pendanaan;

    4. prioritas dan sasaran pembangunan; dan

    5. rencana program prioritas daerah.

    RENSTRA SKPD

    1. pendahuluan;

    2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

    3. isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;

    4. tujuan dan sasaran program Perangkat Daerah;

    5. Rencana program dan kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ;dan

    6. Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

    RENJA-PD

    1. pendahuluan;

    2. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu;

    3. tujuan, Sasaran, program dan kegiatan; dan

    4. penutup.

    SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)

  • n_yiswa@yahoo.com

    RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD (pasal 17 ayat (2), PP 08/2008)

    RPJMD RKPD

    Realisasi Capaian Kinerja RPJMD

    Capaian Kinerja RKPD s.d tahun

    berjalan

    Analisis / Evaluasi

    Permasalahan Pembangunan

    Daerah

    Pertumbuhan Ekonomi ,

    Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

    PRINSIP PENYUSUNAN RKPD

  • 16

    ASPEK GEOGRAFI DAN

    DEMOGRAFI

    Karakteristik lokasi dan Wilayah

    Potensi Pengembangan

    Wilayah

    Wilayah rawan Bencana

    Demografi

    ASPEK KESEJAHTERAAN

    MASYARAKAT

    Kesejahteraan dan Pemerataan

    Ekonomi

    Kesejahteraan sosial

    Seni Budaya dan Olahraga

    ASPEK PELAYANAN

    UMUM

    Pelayanan Wajib

    Dasar

    Pelayanan Penunjang

    ASPEK DAYA SAING DAERAH

    Kemampuan Ekonomi Daerah

    Fasilitas Wilayah/

    Infrastruktur

    Iklim Berinvestasi

    Sumber Daya Manusia

    Pelay