Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiafh.ubhara.ac.id/assets/pdf/1009_K-PDT-2016-ttd_1497425582.pdf · Bahwa pada dokumen surat pengiriman barang atauPurchase Order

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 25 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt2016

P U T U S A NNomor 1009 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut

dalam perkara:

PT MULTI MAYAKA, berkedudukan di Jalan Rawa Gelam III,

Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam

hal ini memberi kuasa kepada: Poltak Simanjuntak, S.E., S.H.,

dan Oktavianus Sihombing, S.H., keduanya Advokat, berkantor

di Jalan Pelatuk Nomor 2, Cipinang Indah II, Jakarta Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. SANDY SUWANDY alias ASUN, bertempat tinggal di Jalan

Let. Jend. Suprapto Nomor 20 Balikpapan, Kalimantan

Timur;

2. CHAU RITA SUWANDY, bertempat tinggal di Jalan Let.

Jend. Suprapto Nomor 20, Balikpapan, Kalimantan Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada: DR. Ismu

Gunadi W., S.H.,CN., M.M. dan kawan-kawan, para Advokat,

berkantor di Jalan A. Yani 114, Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para

Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat

sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para

Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada

pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Penjual Barang dan Tergugat I beserta

Tergugat II disebut juga Para Tergugat secara bersama-sama adalah

sebagai Pembeli Barang;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor

perdagangan yang berkantor pusat di Jakarta yang dalam perkara a quo

menjual barang kepada Para Tergugat; (Bukti P-1)

3. Bahwa Para Tergugat adalah sebagai pedagang alat-alat teknik dan alat-

alat listrik yang antara lain membeli barang dari Penggugat untuk dijual

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan peralatan tersebut;

4. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan keluarga

sebagai ibu dan anak, dimana Tergugat II adalah ibu dari Tergugat I yang

menjalankan usaha dagang secara bersama-sama pada satu tempat yang

sama dalam satu gedung yang sama yang disebut sebagai rumah toko

(ruko) dengan nama UD. Selekta beralamat di Jalan Suprapto Nomor 20,

Balikpapan, Kalimantan Timur;

5. Bahwa barang yang dijual Penggugat kepada Para Tergugat sampai

dengan saat ini tidak dibayar oleh Para Tergugat padahal tanggal jatuh

tempo sudah lewat waktu;

6. Bahwa adapun jumlah barang yang dibeli Para Tergugat dari Penggugat

yang tidak lunas oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp50.424.700,00 (lima

puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

7. Bahwa jatuh tempo pembayaran atas barang yang dibeli Para Tergugat dari

Penggugat adalah bervariasi terhitung mulai tanggal 29 April 2013 sampai

dengan tanggal 2 Juli 2013;

8. Bahwa Penggugat mempunyai permasalahan hukum terhadap Para

Tergugat yaitu mengenai pembayaran atas barang-barang yang sudah

dibeli Para Tergugat yang tidak dibayar oleh Para Tergugat, dan Para

Tergugat mempunyai hubungan sebagai anak dan ibu yang menjalankan

usaha bersama dalam satu tempat yang sama;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan

hukum berupa jual beli alat-alat teknik (tolls) maupun peralatan listrik lainnya

dengan sistem penjualan secara beli putus dengan artian, barang-barang

yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ditemukan barang-

barang yang dibeli oleh Para Tergugat terdapat kerusakan atau

ketidaksesuaian pesanan yang diajukan Para Tergugat dengan barang yang

dikirim oleh Penggugat;

10. Bahwa pada dokumen surat pengiriman barang atau Purchase Order (PO)

dan Surat Penagihan (invoice) telah disepakati bahwa “Barang yang sudah

dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” selalu tercantum dengan jelas dan

telah diketahui Para Tergugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



11. Bahwa Penggugat memberikan kebijaksanaan pembayaran atas pembelian

barang yang dilakukan Para Tergugat selama 60 (enam puluh) hari sejak

barang diterima oleh Para Tergugat dan juga terkadang memberikan

kebijaksanaan potongan harga atau discount yang besarnya sangat

bervariasi tergantung jenis barang yang dibeli oleh Para Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menyampaikan kepada Para Tergugat

prosedur permintaan barang yang akan dilakukan oleh Para Tergugat agar

permintaan barangnya dapat dipenuhi dan dikirim, yaitu sebagai berikut:

a. Para Tergugat menyampaikan permintaan barang kepada Penggugat

dapat dilakukan secara lisan atau telepon maupun secara tertulis;

b. Atas pesanan barang yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut maka

Penggugat menerbitkan surat pesanan barang atau purchase order (PO)

dengan mencantumkan rincian barang yang dipesan berikut jumlah dan

jenis barang yang dipesan Para Tergugat serta mencantumkan harga

barang dan potongan harga/discount;

c. Atas pesanan barang yang disampaikan Para Tergugat, maka Penggugat

mengirim barang-barang tersebut dengan menerbitkan surat jalan atau

delivery order (DO), di dalam DO tercantum jumlah barang dan jenis

barang yang dipesan Para Tergugat dan setelah barang-barang yang

dikirim tersebut sesuai dengan pesanan Para Tergugat maka Para

Tergugat menandatangani surat jalan atau DO tersebut yang berarti

barang telah diterima;

d. Sesuai dengan surat jalan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan

Para Tergugat dalam DO, maka Penggugat menerbitkan surat tagihan

atau invoice yang berisikan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Para

Tergugat atas barang yang sudah diterima Para Tergugat serta juga

mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang harus dilakukan

oleh Para Tergugat;

e. Pengiriman surat tagihan tersebut disertai dengan surat bukti tanda

terima tagihan atau disebut collection receipt yang membuktikan bahwa

surat tagihan telah dikirim oleh Penggugat dan juga bukti bahwa surat

tagihan sudah diterima oleh Para Tergugat dengan mencantumkan tanda

tangan pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat pada surat bukti tanda

terima tagihan tersebut;

f. Bahwa asli dari surat tagihan atau invoice diserahkan oleh Penggugat

kepada Para Tergugat dan copy diambil oleh Penggugat, namun


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



colecction receipt atau bukti tanda terima tagihan aslinya dipegang oleh

Penggugat;

g. Bahwa apabila tagihan sudah dibayar oleh Para Tergugat dengan

menunjukkan tanda bukti pembayaran (bukti transfer ke rekening

Penggugat), maka asli dari bukti tanda terima tagihan atau collection

receipt diberikan kepada Para Tergugat;

13. Bahwa tanggal 22 April 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka

Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para

Tergugat, sebanyak 2 (dua) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO)

Nomor DO-MMHW-1304-1713; (Bukti P-2)

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat

berdasarkan Surat Jalan Nomor DO-MMHW-1304-1713 tersebut maka pada

tanggal 23 April 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau Invoice

Nomor INVAR-MMHW-1304-1278 dengan jumlah tagihan sebesar

Rp17.535.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 23 Juni 2013; (Bukti P-2a)

Bahwa pada tanggal 25 April 2013, atas pesanan Para Tergugat,

maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para

Tergugat, sebanyak satu jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO)

Nomor DO-MMHW-1304-2072; (Bukti P-2b)



tanggal yang sama 25 April 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan

atau Invoice Nomor INVAR-MMHW-1304-1708 dengan jumlah tagihan

sebesar Rp191.700.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus

ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 24 Juni 2013;

(Bukti P-2c)

Bahwa pada tanggal 30 April 2013, atas pesanan Para Tergugat,

maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para

Tergugat, sebanyak satu jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO)

Nomor DO-MMHW-1304-2397; (Bukti P-2d)



tanggal 30 April 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau Invoice


Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo

pembayaran adalah tanggal 29 Juni 2013. (Bukti P-2e);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau invoice Nomor INVAR-

MMHW-1304-1278, INVAR-MMHW-1304-1708 dan INVAR-MMHW-1304-

2093 tersebut di atas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat

Pengantar Tagihan atau Collection Receipt Nomor ARCOL-MMHW-1305-

0012 tanggal 2 Mei 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar

Rp32.826.700,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu

tujuh ratus rupiah); (Bukti P-2f)

14. Bahwa tanggal 2 Mei 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat

mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat,

sebanyak satu jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) Nomor DO-

MMHW-1305-0110; (Bukti P-3)



tanggal 2 Mei 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau invoice


Rp10.794.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu

rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 1 Juli 2013; (Bukti

P-3a)

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau Invoice Nomor INVAR-

MMHW-1305-0052 tersebut di atas oleh Penggugat diikuti dengan

penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau Collection Receipt Nomor

ARCOL-MMHW-1305-0042 tanggal 8 Mei 2013 dengan jumlah tagihan

seluruhnya sebesar Rp10.794.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan

puluh empat ribu rupiah); (Bukti P-3b)




MMHW-1305-0297. (Bukti P-4)



tanggal yang sama 6 Mei 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau

Invoice Nomor INVAR-MMHW-1305-2220 dengan jumlah tagihan sebesar

Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan

jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 5 Juli 2013; (Bukti P-4a)





Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ARCOL-MMHW-1306-0037 tanggal 11 Juni 2013 dengan jumlah tagihan

seluruhnya sebesar Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam

ribu rupiah); (Bukti P-4b)




MMHW-1305-0796; (Bukti P-5)



tanggal yang sama 13 Mei 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan

atau Invoice Nomor INVAR-MMHW-1305-0858 dengan jumlah tagihan

sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah),

dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 12 Juli 2013; (Bukti P-5a)




ARCOL-MMHW-1305-0128 tanggal 28 Mei 2013 dengan jumlah tagihan

sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

(Bukti P-5b)


mengirimkan barang berupa alat-alat listrik kepada Para Tergugat sebanyak

satu jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) Nomor DO-MMEL-1305-

0422; (Bukti P-6)


berdasarkan Surat Jalan Nomor DO-MMEL-1305-0422 tersebut maka pada

tanggal 14 Mei 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau Invoice

Nomor INVAR-MMEL-1305-0473 dengan jumlah tagihan sebesar

Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo

pembayaran adalah tanggal 13 Juni 2013; (Bukti P-6a)

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau Invoice Nomor INVAR-MMEL-

1305-0473 tersebut di atas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat

Pengantar Tagihan atau Collection Receipt Nomor ARCOL-MMEL-1305-

0124 tanggal 28 Mei 2013 dengan jumlah tagihan sebesar Rp4.200.000,00

(empat juta dua ratus ribu rupiah); (Bukti P-6b)

18. Bahwa sesuai dengan uraian yang didukung dengan bukti-bukti

sebagaimana tersebut di atas, besarnya nilai pembelian barang yang

dilakukan oleh Para Tergugat terhadap barang milik Penggugat yang belum


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dibayar lunas oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp50.424.700,00 (lima

puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan untuk

lebih memudahkan rincian, jumlah pembelian barang dan tanggal jatuh

tempo terhadap pembelian barang oleh Para Tergugat dari Penggugat

dapat kami sajikan dengan cara tabulasi berikut ini:

NO DATEDUE DATE

(TGL. JATUHTEMPO)

INVOICE(TAGIHAN. RP)

AMOUNT(JUMLAH.

RP)1. 23-Apr-13 22-Jun-13 INVAR-MMHW-1304-1278 17.535.000

2. 25-Apr-13 24-Jun-13 INVAR-MMHW-1304-1708 191.700

3. 30-Apr-13 29-Jun-13 INVAR-MMHW-1304-2093 15.100.000

4. 2-May-13 1-Jul-13 INVAR-MMHW-1305-0052 10.794.000

5 6-May-13 5-Jul-13 INVAR-MMHW-1305-2220 1.736.000

6. 13-May-13 12-Jul-13 IVNAR-MMHW-1305-0858 868.000

7. 14-May-13 13-Jun-13 INVAR-MMEL-1305-0473 4.200.000

Grand Total 50.424.700

19. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran secara

lunas atas barang-barang yang sudah dibeli dari Penggugat sesuai dengan

jatuh tempo yang telah ditentukan adalah sebagai perbuatan melawan

hukum sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1513 KUHPer (Burgerlijk Wet

Boek) yang selengkapnya menyatakan: “Kewajiban utama si pembeli ialah

membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana yang

ditetapkan menurut perjanjian”;

Maka dengan demikian tindakan Para Tergugat yang tidak

melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang yang sudah

dibelinya dari Penggugat merupakan pelanggaran hukum dengan segala

konsekuensi hukumnya;

20. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer menyatakan: “Tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”;

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer tersebut, maka

Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum a quo

telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain

Penggugat mendapat perlindungan hukum dalam menuntut hak-haknya

yang telah dirugikan oleh Para Tergugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



22. Bahwa selanjutnya Pasal 1366 KUHPer menyatakan : “setiap orang -------

bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau

kurang hati-hatinya”;

23. Bahwa Penggugat adalah perusahaan dagang yang kehidupan

perusahaannya sangat tergantung dari kelancaran penjualan barang

dagangannya, dimana dari hasil penjualannya akan dibelikan kembali

barang dagangan untuk dijual kepada pembeli lainnya, sehingga perbuatan

Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu telah

menimbulkan kerugian secara materiil maupun secara immateriil terhadap

Penggugat;

24. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1515 KUHPer menyatakan: “Si pembeli,

biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari

harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau

lain pendapatan”;

Maka berdasarkan ketentuan tersebut sangat beralasan hukum jika

Penggugat menuntut para Tergugat untuk membayar bunga atas jumlah

uang keterlambatan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Para

Tergugat dengan besaran bunga sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

25. Bahwa adapun besarnya bunga uang yang menjadi kerugian bagi

Penggugat yang dihitung sampai dengan tanggal 30 April 2014 dengan

bunga sebesar 6% per tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1767 KUHPer

juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah sebesar Rp2.454.079,00

(dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah),

dengan perincian sebagai berikut:

NODUE DATE

(TGL. JATUHTEMPO)

INVOICEAMOUNT(JUMLAH

RP)PERIODE JUMLAH

(RP.)

1. 22-Jun-13INVAR-

MMHW-130-1278

17.535.000 10 bulan 876.754

2. 24-Jun-13INVAR-

MMHW-1304-1708

191.700 10 bulan 9.585

3. 29-Jun-13INVAR-

MMHW-1304-2093

15.100.000 10 bulan 754.912

4. 1-Jul-13INVAR-

MMHW-1305-0052

10.794.000 9 bulan 485.730

5 5-Jul-13INVAR-

MMHW-1305-2220

1.736.000 9 bulan 78.120


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



6. 12-Jul-13IVNAR-

MMHW-1305-0858

868.000 9 bulan 39.060

7. 13-Jun-13 INVAR-MMEL-1305-0473 4.200.000 10 bulan 209.918

T o t a l 2.454.079

26. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai

akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat

adalah sebesar Rp50.424.700,00 + Rp2.454.079,00 = Rp52.878.779,00

(lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh

puluh sembilan rupiah) yaitu harga pembelian barang ditambah dengan

bunga uang;

27. Bahwa pada dasarnya Penggugat principal menginginkan perkara ini dapat

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun Para Tergugat

tidak mempunyai iktikad baik dalam penyelesaiannya sehingga Penggugat

principal harus menempuh jalur hukum secara litigasi dengan memberi

kuasa kepada pihak ketiga yang dinilai berkompeten untuk menyelesaikan

perkara a quo;

28. Bahwa Penggugat telah memberikan teguran/somasi kepada Para Tergugat

sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah dilakukan mediasi yang difasilitasi

oleh Kanit Harda Tahbang Polres Balikpapan, namun Para Tergugat tidak

juga melakukan pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari

Penggugat; (Bukti P- 7)

29. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat

bukan saja menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat akan tetapi

juga menimbulkan kerugian secara immateriil yang antara lain

mengakibatkan buruknya laporan keuangan perusahaan maupun

performance financial perusahaan di hadapan para relasi maupun debitur

dan kreditur perusahaan serta harus membayar pihak ketiga untuk

menangani perkara a quo di Balikpapan Kalimantan Timur yang secara

geografis mempunyai jarak cukup jauh dari alamat Penggugat di Jakarta

sehingga memerlukan biaya yang cukup besar dalam penyelesaiannya;

30. Bahwa adapun besarnya kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat

apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah);

31. Bahwa adapun kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami

Penggugat yang wajib diganti kerugian Penggugat oleh Para Tergugat

adalah sebesar Rp52.878.779,00 + Rp500.000.000,00 = Rp552.878.779,00


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



(lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh

ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

32. Meletakkan Sita Jaminan (Consevatoir Beslag) terhadap harta milik Para

Tergugat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

33. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir (hampa) kelak karena

adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para

Tergugat akan mengalihkan, menjual memindahkan dan menjaminkan harta

miliknya untuk dijual kepada umum, dengan ini Penggugat meminta agar

Pengadilan Negeri Balikpapan/Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus perkara a quo berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan

(Consevatoir Beslaag) terhadap harta milik Para Tergugat berupa barang

bergerak maupun barang tidak bergerak;

34. Bahwa adapun barang bergerak milik Para Tergugat yang kami mohon

untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) antara lain adalah:

a. 1 (satu) unit mobil box merek Isuzu Panther warna biru tua dengan

kombinasi box alumunium dengan Nomor Polisi KT-8574 KB;

b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Silky Gold Metalik dengan

Nomor Polisi KT-1388 AL;

35. Bahwa adapun barang tidak bergerak milik Para Tergugat yang diletakkan

Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang kami mohonkan antara lain

adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan ruko

(rumah dan toko) yang terdiri atas 3 (tiga) lantai bangunan beserta segala

isinya, yang terletak di Jalan Let. Jend. Suprapto Nomor 20, Kotamadya

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

36. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini

nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan

Negeri Balikpapan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan ini

dilaksanakan;

37. Bahwa Para Tergugat saat ini sedang dilaporkan di Kepolisian Resor

Balikpapan dengan Laporan Polisi Nomor STPL/313/III/2014/Res

Balikpapan, tanggal 20 Maret 2014 tentang dugaan tindak pidana penipuan

atau penggelapan; (Bukti P-8)

38. Bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

Nomor B/286/IV/2014/Reskrim tanggal 29 April 2014 Tergugat I telah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ditetapkan sebagai tersangka dan wajib melakukan wajib lapor setiap hari

Senin dan hari Kamis di Polres Balikpapan; (Bukti P-9)

39. Bahwa walaupun Para Tergugat sedang dilakukan proses pidananya, hal

tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat untuk melakukan gugatan

perdata terhadap Para Tergugat;

40. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang

kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat

sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari

Para Tergugat (uitvooerbar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai

berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang bergerak dan

barang tidak bergerak milik Para Tergugat;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang Para

Tergugat yang diletakkan sebagai sita jaminan (goed en van waarde

verklard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat

dalam perkara a quo;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

secara bersama-sama terhadap Penggugat dengan tidak melakukan

pembayaran secara lunas atas barang-barang yang sudah dibelinya yang

mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik secara materiil maupun

secara immateriil;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan

pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang

dilakukan oleh para Tergugat sebesar Rp50.424.700,00 (lima puluh juta

empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan

sekaligus;


pembayaran kepada Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan

pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp2.454.079,00


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



(dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah)

secara tunai dan sekaligus;


pembayaran kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tetap membayar perhitungan bunga atas

kerugian Penggugat sampai dengan tanggal dilunasinya semua

pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara

a quo;

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang

paksa kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per

hari, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvooerbaar bij

voorraad) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

biaya dalam perkara ini;

Subsidair:

- Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo

berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan

lagi dalam rekonvensi;

2. Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai

Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap

Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat

Rekonvensi;

3. Bahwa hubungan jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Rekonvensi adalah sudah sejak lama yaitu selama 17 (tujuh belas) tahun,

dan dalam tempo waktu tersebut tidak pernah terjadi masalah dalam hal

pembayaran, karena Penggugat selalu tepat dan sering dapat bonus, karena

berprestasi menjualkan barang-barang Tergugat melebihi target yang

ditentukan oleh Tergugat;

4. Bahwa atas dasar hubungan baik selama ini, semua permasalahan tidak

menjadi perdebatan atau sampai pada sengketa hukum, namun karena ada


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ketidakpahaman dan komunikasi yang tidak bagus dari pihak Tergugat

dengan Penggugat membuat masalah bertambah rumit;

5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, sebenarnya Penggugat telah

beriktikad baik yaitu salah satunya telah menyerahkan barang-barang yang

diminta oleh Tergugat yang nilai nominalnya hingga melebihi batas tagihan

yang diminta (yang digugat), yaitu yang nilai total kelebihannya adalah

Rp119.929.506,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh

sembilan ribu lima ratus enam rupiah), adapun barang-barang yang diretur

adalah sebagai berikut:

1. Genset Multi Pro WP-20, jumlah 19 (sembilan belas) unit;

2. Genset Multi Pro WP-30, jumlah 8 (delapan) unit;

3. Genset Multi Pro GN-950, jumlah 7 (tujuh) unit;

4. Genset Multi Pro GE-160, jumlah 1 (satu) unit;

5. Kompressor angin BC 100 DMTR, jumlah 1 (satu) unit;

6. Kompressor angin VBC 050 EMU, jumlah 1 (satu) unit;

7. Trafo Las Wimm Dy 138, jumlah 3 (tiga) unit;

8. ES 1200 Wimm, jumlah 8 (delapan) unit;

9. ES 2500 Wimm, jumlah 1 (satu) unit;

10. ES 1600 Wimm, jumlah 1 (satu) unit;

11. IT 1600 Wimm, jumlah 4 (empat) unit;

12. IT 2000 Wimm, jumlah 3 (tiga) unit;

13. OCM 160 A Wimm, jumlah 10 (sepuluh) unit;

14. OCM 250 Wimm, jumlah 8 (delapan) unit;

15. MH 135, jumlah 2 (dua) unit;

16. Filter Bag Karcher 6-904-322, jumlah 10 (sepuluh) pack;

17. Filter Bag Karcher 6-659-130, jumlah 12 (dua belas) pack;

18. Filter Bag Karcher 6-904-290, jumlah 2 (dua) pack;

19. Filter Bag Karcher 6-904-283, jumlah 3 (tiga) pack;

20. Filter Bag Karcher 6-904-333, jumlah 3 (tiga) pack;

21. Filter Bag Karcher 6-904-335, jumlah 2 (dua) pack;

22. Filter Bag Karcher 6-904-282, jumlah 1 (satu) pack;

23. Filter Bag Karcher 6-904-263, jumlah 1 (satu) pack;

24. Filter Bag Karcher 6-904-285, jumlah 5 (lima) pack;

25. Filter Bag Karcher 6-904-284, jumlah 10 (sepuluh) pack;

6. Bahwa untuk dan oleh karenanya, dalam perkara a quo yang paling

dirugikan sebenarnya adalah pihak Penggugat Rekonvensi, yang sampai


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



saat ini masih belum menerima pengembalian barang-barang kelebihan

yang diambil oleh pihak-pihak Tergugat;

7. Bahwa sampai saat ini Penggugat telah mengingatkan akan hal tersebut,

namun oleh Tergugat selalu menganggap tidak ada retur dan kalaupun ada

hanya dinilai kecil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat

Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan

putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah

merupakan perbuatan melanggar hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kelebihan barang yang diserahkan

oleh Penggugat yaitu senilai Rp119. 929.506,00 (seratus sembilan belas juta

sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat tidak

bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan

baik, seketika dan sempurna;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah

memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Bpp. tanggal 20 November 2014

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;


- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

secara bersama-sama terhadap Penggugat dengan tidak melakukan

pembayaran secara lunas atas barang-barang sudah dibeli yang

mengakibatkan kerugian pada Penggugat;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan

pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp50.424.700,00 (lima puluh juta

empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), secara tunai dan

sekaligus;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga

uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat

sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah uang sebesar

Rp50.424.700,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh

ratus rupiah), terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Mei 2014, sampai dengan

Para Tergugat melunasi semua pembayaran atas barang-barang yang sudah

dibelinya dari Penggugat;

- Menghukum Para Tergugat untuk tetap menghitung dan membayar bunga

atas kerugian Penggugat sampai dengan tanggal dilunasinya semua

pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara

tanggung renteng sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu

rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk

membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para

Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 88/PDT/2015/PT.SMR. tanggal

29 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I dan

Tergugat II;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pdt.G/

2014/PN.Bpp. tanggal 20 November 2014 yang dimohonkan banding

tersebut;

Dan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di

kedua tingkat peradilan, di peradilan tingkat banding sebesar

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 November 2015 kemudian terhadapnya

oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada

tanggal 18 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan

Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding

tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Desember

2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding

mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada

pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melampaui apa yang

diminta oleh Para Termohon Kasasi (Putusan yang bersifat ultra petitum

partium) yang melanggar tatanan Hukum Acara Perdata, yaitu ketentuan

Pasal 189 ayat (3) RBG dan oleh karenanya menjadi cacat hukum;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membatalkan putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama serta menyatakan gugatan yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan

memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan

gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi gugatan yang tidak jelas

dan kabur (obscuur libel). Untuk lebih jelasnya berikut dikutip

pertimbangan hukum tersebut yang tercantum dalam Putusan Banding

Halaman 33 alinea keempat sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan adanya kontradiksi antara Posita Gugatan

dengan Petitum, maka Pengadilan Tinggi menilai telah terjadi


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ketidaktertiban dalam beracara dan hal tersebut mengakibatkan surat

gugatan Penggugat/Terbanding menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur

libel) sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu lagi

mempertimbangkan lebih lanjut materi perkaranya. Konsekuensi

yuridisnya, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan

tidak dapat diterima”;

2. Bahwa pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang keliru

menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, karena jika diteliti secara

saksama Para Termohon Kasasi baik dalam jawaban pada persidangan

Pengadilan tingkat pertama dan Memori Banding pada tingkat banding

tidak pernah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur atau tidak

jelas (obscuur libel) atas gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi,

dan untuk lebih jelasnya kembali Pemohon Kasasi mohon agar Majelis

Hakim Agung berkenan memeriksa kembali jawaban Termohon Kasasi

sebagaimana yang telah diajukan pada persidangan Pengadilan tingkat

pertama, namun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi malah

mengeluarkan suatu putusan dengan menyatakan gugatan Pemohon

Kasasi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga demi tertibnya

Hukum Acara Perdata di Indonesia putusan yang demikian telah

melampaui apa yang diminta oleh Para Termohon Kasasi (ultra petitum

partium);

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) Rechtsreglement voor dee

Buitengewesten (“RBG”), dengan jelas memberikan pedoman hukum

acara perdata kepada seluruh hakim agar mengedepankan kepastian

hukum dengan mengatur terhadap sesuatu yang tidak dimintakan oleh

para pihak dilarang untuk diputus. Demikian halnya dengan perkara

a quo, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam jawabannya

masing-masing yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum

tertanggal 24 Juli 2014 tidak mengajukan dalil eksepsi dan langsung

kepada bagian Dalam Pokok Perkara. Terlebih lagi dalam petitum

gugatan masing-masingpun Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II

hanya meminta agar Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan dalam

2 (dua) bagian yaitu: (1) Dalam Provisi, dan (2) Dalam Pokok Perkara,

akan tetapi tidak ada menyangkut bagian Dalam Eksepsi;

Selengkapnya dikutip masing-masing Petitum Jawaban Termohon

Kasasi I dan Termohon Kasasi II, sebagaimana di bawah ini:

“Dalam Provisi:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menolak peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Para

Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;


1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-

tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul”;

4. Bahwa kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam halaman 33

alinea keempat tanpa tedeng aling-aling (tanpa dasar, without strong

legal ground) kemudian membahas dan memeriksa terkait dengan

kontradiksi antara Posita Gugatan dengan Petitum, yang kemudian

menilai telah terjadi ketidaktertiban dalam beracara dan hal tersebut

mengakibatkan surat gugatan Penggugat/Terbanding menjadi tidak

jelas dan kabur (obscuur libel). Keajaiban ini kemudian bermuara pada

dikabulkannya eksepsi (padahal tidak diajukan) dan menyatakan tidak

perlu memeriksa pokok perkara;

5. Bahwa kekeliruan yang fatal ini menyebabkan ketidakpastian hukum

dalam tatanan Hukum Acara Perdata di Indonesia oleh sebab Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi telah dengan sengaja mengabaikan ketentuan

Pasal 189 ayat (3) RBG yang dengan jelas melarangnya. Dengan tidak

adanya permohonan oleh Para Termohon Kasasi mengenai eksepsi

obscuur libel maka sudah jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi telah memberikan keputusan terhadap petitum yang tidak

dimohonkan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, sehingga

dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melanggar

prinsip hukum acara perdata ultra petitum partium yaitu ketentuan Pasal

189 ayat (3) RBG. Untuk itu, berikut dikutip ketentuan Pasal 189 ayat (3)

RBG, sebagai berikut:

“Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon

atau memberikan lebih dari yang dimohon”;

6. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan

acuan hukum terhadap kasus serupa yaitu pada Putusan Mahkamah

Agung Nomor 339K/SIP/1969, yang selengkapanya dikutip sebagai

barikut :

“Menimbang bahwa putusan pengadilan negeri pun harus dibatalkan

karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat

gugat, lagi pula putusan pengadilan negeri adalah lebih dari apa yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya

tidak ada tuntutan apa-apa (rekonvensi) dari padanya”

7. Bahwa Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum

Acara Perdata cetakan tahun 2014 terbitan Sinar Grafika pada halaman

801-802 menyatakan jika perbuatan hakim yang merupakan tindakan

ultra petitum tidak dapat dibenarkan atau illegal karena hal tersebut

telah melanggar prinsip the rule of law (the principal of the rule of law),

sehingga apabila putusan mengandung ultra petitum harus dinyatakan

cacat. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia dapat

memeriksa kembali mengenai penerapan hukum atas ketentuan Pasal

189 ayat (3) RBG terhadap perkara ini, supaya di bumi Republik

Indonesia yang menjunjung tinggi Negara hukum (rechtstaat) ini dapat

ditegakkan suatu kepastian hukum dan oleh karenanya, Pemohon

Kasasi yang mencari keadilan dapat merasakan adanya suatu

perlindungan hukum terhadap tindakan Termohon Kasasi I dan

Termohon Kasasi II yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;

B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah cacat oleh karena tidak

memuat alasan dan dasar hukum, sehingga melanggar ketentuan Pasal 25

ayat 91) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

8. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terdapat pada alinea keempat

halaman 32 yang bunyinya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bila melihat kepada peristiwa hukum yang

melandasi munculnya gugatan ini adalah menyangkut tentang jual beli

alat-alat elektronik, dimana pihak Terbanding/Penggugat adalah penjual

dan pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak Pembeli. Dengan

demikian ikatan hukum diantar mereka adalah perjanjian yang telah

mereka buat sendiri, dalam hal ini adalah perjanjian yang didasari

unsur kepercayaan diantara mereka, dimana pihak Pembanding/

Tergugat memesan alat-alat elektronik kepada Terbanding/Penggugat,

selanjutnya atas pemesanan mana pihak Terbanding/Penggugat

mengirimkan pesanan Pembanding/Tergugat dan kemudian setelah

alat-alat elektronik itu diterima oleh Pembanding/Tergugat maka

tentunya ia berkewajiban untuk membayar harganya dan hal ini telah

berjalan bertahun-tahun, pembayarannya adalah kemudian yaitu paling


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



lama 60 (enam puluh) hari. Persoalan muncul karena menurut

Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat telah tidak melaksanakan

kewajibannya/sangat terlambat dalam membayar harga alat-alat elektronik

yang telah dikirimkan kepadanya”;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah berasumsi sendiri dengan

menyatakan bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Para

Termohon Kasasi adalah perjanjian yang telah mereka buat sendiri,

dalam hal ini adalah perjanjian yang didasari unsur kepercayaan

diantara mereka, quod non – hal mana ditolak, padahal sebagaimana

yang disampaikan Pemohon Kasasi pada gugatannya, Para Termohon

Kasasi telah melakukan pembelian sejumlah barang dari Pemohon

Kasasi berupa alat-alat pertukangan dan alat-alat listrik dengan sistem

beli putus yang sampai dengan saat diajukannya gugatan tidak dibayar

oleh Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

10. Bahwa perdebatan mengenai hubungan hukum ini kemudian berlanjut

kepada hal kewajiban untuk membayar harga barang yang telah

disepakati. Terhadap dalil ini pun, Para Termohon Kasasi tidak dapat

mengajukan satu alat bukti pun yang membuktikan bahwa pembayaran

barang yang dibeli oleh Para Termohon Kasasi digantungkan pada

syarat bahwa pembayaran harga barang yang dibeli Para Termohon

Kasasi dilakukan apabila barang yang dibeli telah laku setelah dijual

kembali oleh Para Termohon Kasasi;

11. Bahkan kemudian, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti

bertanda P-2 sampai dengan P-20 dan P-2a sampai dengan P-20a dan

oleh karenanya telah jelas dan terbukti dalil-dalil Pemohon Kasasi

mengenai pembayaran harga barang yang dibeli Para Termohon Kasasi

tidak digantungkan pada syarat bahwa pembayaran harga barang yang

dibeli Para Termohon Kasasi baru akan dilakukan apabila barang yang

dibeli telah laku dijual oleh Para Termohon Kasasi;

12. Bahwa tidak adanya suatu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani

oleh Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, maka ketentuan

Pasal 1338 KUHPerdata menjadi tidak berlaku pula, dan oleh

karenanya tidak dapat diasumsikan bahwa hubungan antara mereka

sebagai undang-undang yang mengikat pula. Dan lebih lanjut, oleh

karena tidak ada suatu kesepakatan bersama yang dibuat dalam suatu

bentuk perjanjian maka tidak mengikat pula terhadap Pemohon Kasasi,

sehingga sebagaimana telah diamanatkan oleh Ketentuan Pasal 1340


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



KUHPerdata, maka tidak dapat dianggap bahwa kesepakatan tersebut

merupakan perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon

Kasasi;

13. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat Pemohon Kasasi bertanda P-2

sampai dengan P-20 dan P-2a sampai dengan P-20a, serta P-21, P-21a

dan P-21b serta 2 (dua) orang saksi bernama Bobby Wijaya dan

Hermanto, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kebenaran dalil-

dalil gugatannya mengenai telah adanya perbuatan melawan hukum

yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yaitu perbuatan Para

Termohon Kasasi yang tidak membayar barang yang telah dibeli dari

Pemohon Kasasi yang mengakibatkan Pemohon Kasasi sebagai

Perusahaan dagang yang kehidupan perusahaannya sangat tergantung

dari kelancaran penjualan barang dagangannya, sehingga mengalami

kerugian;

Perbuatan Para Termohon Kasasi tersebut bertentangan dengan

norma-norma kepatutan serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku, khususnya ketentuan Pasal 1513 KUHPerdata, yang

selengkapnya berbunyi:

“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada

waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”;

14. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi tersebut di atas telah salah dalam menerapkan hukum oleh

sebab pertimbangan yang demikian tidak cukup pertimbangan. Hal

tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2461

K/Pdt/1984, yang selengkapnya berbunyi:

“Judex Facti dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan

dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci

menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam

proses persidangan”;

15. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya pada halaman 33

alinea kedua yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang Terbanding/Penggugat sebenarnya juga telah

melaksanakan proses gugatan ini dengan memilih jalur wanprestasi

karena sebelum mengajukan gugatan pihak Terbanding/Penggugat

telah melakukan 3 kali teguran/somasi (vide bukti P-21,P-21a,P-21b).

Teguran/somasi adalah suatu jalan yang harus ditempuh pihak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



kreditur/yang merasa dirugikan untuk menegur pihak lain/debitur agar

melaksanakan kewajibannya, bila debitur tidak juga melaksanakan

kewajibaanya maka ia dinyatakan lalai. Dengan telah adanya suatu

keadaan lalai maka baru pihak Kreditur bisa mengajukan gugatannya”;

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam mengartikan

pengertian somasi. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian

kesempatan kepada pihak calon Tergugat untuk berbuat sesuatu atau

menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak Penggugat,

sehingga dengan demikian jelas jika tujuan dari Pemohon Kasasi

mengajukan somasi agar memberikan kesempatan kepada Para

Termohon Kasasi membayar pembelian barang-barang elektronik milik

Pemohon Kasasi, dengan demikian jelas jika Pemohon Kasasi

mesomasi Para Termohon Kasasi bukan berarti Pemohon Kasasi sudah

menempuh jalur wanprestasi, karena dalam perbuatan melawan hukum

juga dapat memberikan somasi;

Dan dapat dipahami juga bahwa baik kemudian akan diajukan gugatan

wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum dapat terlebih

dahulu diawali dengan somasi, yang sifatnya hanya mengingatkan

kepada pihak lawan agar dapat menjalankan kewajiban hukumnya

sebelum upaya hukum gugatan diajukan. Selain itu, somasi tidak dapat

dijadikan acuan untuk menentukan jenis gugatan yang kemudian dapat

ditempuh, sehingga pengajuan somasi tidak dapat dikatakan harus

bermuara pada gugatan wanprestasi saja;

17. Bahwa secara tegas Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum

dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 33 alinea ketiga,

yang menyatakan jika Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perbuatan

melawan hukum adalah suatu yang kekeliruan formil yang nyata,

seharusnya karena telah terjadi ingkar janji, maka gugatannya adalah

wanprestasi, quod non – hal mana ditolak. Akan tetapi, somasi dalam

perbuatan melawan hukum hanya dimaksudkan untuk menentukan

kapan pihak lawan harus melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut

dan kemudian, dimaksudkan untuk menghitung kerugian yang menjadi

acuan bahwa kalau yang disampaikan dalam somasi tersebut sebagai

waktu dimulainya perhitungan kerugian akibat telah dilakukannya

perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat fakta-fakta yang

ada dimana hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Para


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Termohon Kasasi bukan karena adanya perjanjian jual-beli namun

hanya hubungan pembelian barang elektronik secara beli putus atau

cara lepas sehingga dengan demikian dengan tidak adanya perjanjian

maka tidak ada prestasi yang harus dipenuhi, justru perbuatan Para

Termohon Kasasi yang tidak membayar pembelian barang elektronik

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

19. Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum yaitu ketentuan

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar

putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang

dijadikan dasar untuk mengadili”,

dengan demikian setiap putusan pengadilan wajib mencantumkan dasar

hukum dalam memberikan putusannya;

20. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum

tidak ada memuat alasan dan dasar hukum dalam memberikan putusan

tersebut, sehingga tidak sesuai dan melanggar Pasal 25 ayat (1)

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karenanya, Majelis Hakim Agung yang Mulia yang memeriksa dan

memutus perkara a quo harus memeriksa dan memutuskan kembali

penerapan hukumnya demi tercapainya keadilan kepada Pemohon

Kasasi, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti

tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara a quo ada pertentangan antara petitum dan

posita. Dalam posita dijelaskan tentang adanya peristiwa jual beli dan tidak

dilaksanakannya pembayaran secara riel atas barang yang sudah dipesan dan

dikirim kepada Tergugat. Penggugat telah mengajukan somasi tetapi tidak

dipedulikan oleh Para Tergugat, lalu Penggugat mengajukan gugatan perbuatan

melawan hukum. Terhadap hal ini terjadi suatu kekeliruan formil, seharusnya

gugatannya adalah gugatan wanprestasi (ingkar janji) bukan perbuatan

melawan hukum;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa alasan kasasi yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang -

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang

Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MULTI MAYAKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MULTI MAYAKA

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,

S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna

Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:1. M e t e r a i…………….. Rp 6.000,002. R e d a k s i…………….. Rp 5.000,003. Administrasi kasasi……….. Rp489.000,00

Jumlah ………………… Rp500.000,00

Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI

Atas Nama PaniteraPanitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.NIP. 19610313 198803 1 003


Documents

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiafh.ubhara.ac.id/assets/pdf/1009_K-PDT-2016-ttd_1497425582.pdf · Bahwa pada dokumen surat pengiriman barang atauPurchase Order