DIREKTORAT PENGAWASAN BUMD

JAKARTA, 19 APRIL 2018

1

Pengantar

Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

Agenda prioritas ke-6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

sasaran pokok pembangunan nasional sektor unggulan berupa pembangunan infrastruktur dasar 100-0-100

Perpres Nomor 79 tahun 2017 tentang RKP tahun 2018

Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP

Tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

4 Fokus Pengawasan:

Pengawalan Pembangunan Nasional

Pengawasan untuk mendorong peningkatan Ruang Fiskal

Pengawasan Pengamanan Asset

Peningkatan Tata Kelola Publik

No Uraian Rencana Realisasi

1. Jumlah PDAM 2015 (awal) 368

Jumlah Hibah Air Minum yg dievaluasi

83 70 13 Pemda tdk Realisasi

Jumlah SR 112.005 112.005 107.213 layak

Jumlah Anggaran 336.015 jt 321.639 jt

2. Jumlah PDAM 2016 385

Jumlah Hibah Air Minum yg dievaluasi

110 100 10 Pemda tdk Realisasi

Jumlah SR 186.850 186.850 164.080 layak

Jumlah Anggaran 586.011 jt 466.810 jt

3. Jumlah PDAM 2017 391

Jumlah Hibah Air Minum yg dievaluasi

154 140 14 Pemda tdk merealisasi

Jumlah SR 241.496 210.372 204.085 layak

Jumlah Anggaran 679.720 jt 562.765 jt

DATA UMUM HIBAH AIR MINUM APBN

No Uraian Rencana Realisasi

4. Jumlah PDAM 2018 391

Jumlah Hibah Air Minum yg dievaluasi

152 -

Jumlah SR 232.208 -

Jumlah Anggaran 671.067 jt -

DATA UMUM HIBAH AIR MINUM APBN

Dasar Pelaksanaan Reviu Beberapa aturan pelaksanaan reviu sebagai berikut:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: PR.01.03-DC/184 tanggal 10 Februari 2017 perihal Pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN Tahun 2017.

Surat Edaran Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.

Surat Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Nomor: UM.02.06-ca/303 tanggal 3 Oktober 2017 hal Pelaksanaan Reviu Laporan Verifikasi Hibah Air Minum APBN Tahun 2017

7

Lingkup Kegiatan

DJCK BPKP Pusat Perwakilan

BPKP

PERSIAPAN

o Advokasi kepada PPMU,

Konsultan Baseline,

Konsultan Verifikasi, dan

PDAM

o Menyusun TOR

Menyusun Pedoman

Verifikasi Hibah Air

Minum

PELAKSANAAN

Melaksanakan

verifikasi

Melaksanakan

Quality

Assurance

PENYELESAIAN

Laporan

individual

verifikasi

Laporan

Kompilasi

Tujuan, Sasaran dan Metodologi 1. Tujuan

Reviu atas laporan konsultan verifikasi bertujuan untuk memberikan

keyakinan yang memadai bahwa sambungan rumah yang dinyatakan

memenuhi syarat (diterima) dalam laporan konsultan verifikasi telah sesuai

laporan baseline survey dan memenuhi kelayakan sambungan rumah

2. Sasaran

1) Penilaian Kesesuaian Pemasangan Sambungan Rumah dengan

Data Baseline Survey

Memastikan nama pelanggan atau identity’s respondent pemasangan

sambungan rumah untuk program hibah air minum telah sesuai dengan nama

pemilik rumah/orang yang menempati atau identity’s respondent yang terdaftar

dalam laporan baseline survey.

Memastikan alamat pelanggan pemasangan sambungan rumah program hibah

air minum telah sesuai dengan alamat pemilik rumah/orang yang menempati

atau alamat identity’s respondent yang terdaftar dalam laporan baseline suvey.

Memastikan daya listrik pelanggan pemasangan sambungan rumah program

hibah air minum telah sesuai dengan daya listrik yang terdaftar dalam laporan

baseline survey.

Tujuan, Sasaran dan Metodologi 2. Sasaran

2) Penilaian Kelayakan Sambungan Rumah yang Dibangun

Memastikan tanggal pemasangan sambungan rumah program hibah air

minum perkotaan dilakukan setelah tanggal Surat Penetapan

Pemberian Hibah (SPPH) atau sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah

(PHD).

Memastikan penerima manfaat sudah tercatat sebagai pelanggan

PDAM dan sudah membayar tagihan rekening air untuk dua bulan

rekening.

Memastikan kualitas pemasangan sambungan rumah telah memenuhi

persyaratan teknis minimum yaitu adanya meter air SNI, katup searah

berbahan kuningan, stop kran berbahan dasar kuningan yang dipasang

sebelum meter air, pipa berjenis HDPE atau GIP, box meter air dengan

tutup dan berpondasi beton.

Menilai kepuasan penerima manfaat program hibah air minum yang

ditandai dengan masih mengalirnya air kepada penerima manfaat.

Tujuan, Sasaran dan Metodologi 3. Metodologi

1) On desk review

On desk review dilakukan untuk:

a. Menilai kesesuaian seluruh sambungan rumah yang memenuhi syarat

(diterima) dalam laporan konsultan verifikasi dengan laporan baseline

survey.

b. Menilai kesesuaian seluruh sambungan rumah yang memenuhi syarat

(diterima) dalam laporan konsultan verifikasi dengan persyaratan

kelayakan teknis yang ditetapkan.

2. Kunjungan ke lapangan secara sampling terhadap sambungan rumah

terpasang

Tim reviu melakukan pengambilan sampel terhadap sambungan rumah

yang telah dinyatakan memenuhi syarat (diterima) sesuai laporan

konsultan verifikasi

Penjelasan Hasil Reviu Tahun 2017 Berdasarkan hasil reviu terhadap 204.725 SR, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebanyak 184.554 SR memenuhi persyaratan administrasi maupun kelayakan teknis sebagai penerima hibah air minum.

2. Sebanyak 640 SR tidak memenuhi persyaratan administrasi atau kelayakan teknis sebagai penerima hibah air minum dengan kondisi sebagai berikut:

a. 424 SR tidak sesuai dengan baseline survey.

b. 17 SR tidak memenuhi administrasi pelanggan/pembayaran dua bulan rekening air.

c. 31 SR tidak memenuhi kualitas sambungan rumah.

d. 168 SR tidak memenuhi kepuasan pelanggan/tidak berfungsi dengan baik.

3. Sebanyak 19.531 SR belum dapat disimpulkan karena terdapat pelanggan yang belum membayar 2 (dua) bulan rekening air.

Hal-Hal Lain yg Perlu Diperhatikan 1. Pada saat Reviu terdapat 15 (lima belas) pemerintah

kabupaten/kota belum merealisasikan pencairan penyertaan modal.

2. 9 (sembilan) Pemerintah kabupaten yang kurang menganggarkan atau baru mencairkan sebagian penyertaan modal

3. Data Verifikasi tidak akurat sebanyak 25 (dua puluh lima) PDAM

4. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Program MBR APBN oleh PDAM tidak sesuai dengan standar yang diatur didalam Pedoman Hibah Air Minum APBN Tahun 2017 pada 15 (lima belas) PDAM

Hal-Hal Lain yg Perlu Diperhatikan

5. Pembuatan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan baseline survey oleh konsultan dan pelaksanaan fisik sambungan rumah terlambat dilaksanakan. Kondisi ini terjadi di 1 Kabupaten.

6. Pemerintah daerah belum menandatangani dokumen Perjanjian Hibah Daerah. Kondisi ini terjadi di 1 Kabupaten.

7. Kriteria Pembayaran rekening air 2 bulan sulit terpenuhi karena BA verifikasi konsultan baru terbit bulan November