24
SOSIALISASI Pemberian Tunjangan: Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional, Bantuan Dana Peningkatan Kualifikasi & Profesi Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudaayan

Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

  • Upload
    trilby

  • View
    92

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOSIALISASI Pemberian Tunjangan: Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional, Bantuan Dana Peningkatan Kualifikasi & Profesi. Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudaayan. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

SOSIALISASI Pemberian Tunjangan: Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional,

Bantuan Dana Peningkatan Kualifikasi & Profesi

Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan DasarDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar

Kementerian Pendidikan Dan Kebudaayan

Page 2: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Tunjangan Khusus, Subsidi Tunjangan

Fungsional, & Bantuan Dana Peningkatan Kualifikasi

Page 3: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Sasaran (Jenjang Pendidikan Dasar)

Tunjangan Khusus STF P.Kualifikasi

Guru PNS & BPNS BPNSGTT & GTY

PNS & BPNSGTT & GTY

Kuota Nasional 50.038 207.946 104.339

Provinsi ........................

Page 4: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Tunjangan TP STF Khusus Kualifikasi

TP x v v

STF x v v

Khusus v v v

Kualifikasi v v v

MATRIX PENERIMA TUNJANGAN

Page 5: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Guru yang menerima TP, tidak berhak menerima STF

Guru yang menerima TP, masih berhak menerima Tunjangan Khusus jika syarat terpenuhi

Guru yang menerima TP, masih berhak menerima bantuan kualifikasi jika guru tsb belum S-1, berusia di atas 50 th, masa kerja lebih dr 20 th, dan gol. IV/a ke atas.

Guru yang menerima STF, masih berhak menerima tunjangan khusus

Keterangan:

Page 6: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Guru yang menerima STF, masih berhak menerima bantuan kualifikasi

Guru yang menerima tunjangan khusus, masih berhak menerima bantuan kualifikasi

Guru yang menerima bantuan kualifikasi, masih berhak menerima STF dan tunjangan khusus (jika memungkinkan)

Lanjutan

Page 7: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

KRITERIA STF Khusus Kualifikasi

1. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

v v v

2. Memenuhi beban kerja guru 24 jam tatap muka per minggu atau yang diekuivalensikan dengan 24 jam tatap muka yang dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

v v v

3. Memiliki Nomor Rekening Tabungan v v v

4. Guru penerima sesuai dengan data penerima th 2011 yg msh memenuhi kriteria yg ditetapkan

v v v

5. Guru yang ditugaskan pada SD, SDLB, SMP, dan SMPLB di daerah khusus, kawasan perbatasan, dan pulau kecil terluar oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat yang mendapat persetujuan Pemda.

v

Kriteria Guru Penerima Tunjangan

Page 8: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

KRITERIA STF Khusus

Kualifikasi

6. Penugasan guru di daerah khusus sebagaimana dimaksud didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v

7. Guru yg bertugas di SILN (kriteria tersendiri)

v

8. Guru PNS/bukan PNS yang mengajar pd satuan pendidikan binaan Kemdikbud

v v v

9. Terdaftar & aktif mengikuti kuliah yg relevan dgn mapel yg diampu pd program studi pd program studi yg terakreditasi dr BAN-PT dg dibuktikan SK dr PT & dilampiri KHS terakhir

v

Lanjutan

Page 9: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

KRITERIA STF Khusus Kualifikasi

10. Guru yg diterima sbg peserta S-1 Kependidikan bagi guru dlm jabatan melalui PPKHB

v

11. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV. v

12. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

v v v

13. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV. v

14. Tidak sedang menjalani hukuman, baik hukuman disiplin pegawai maupun hukuman pidana/perdata.

v v v

Lanjutan

Page 10: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

KRITERIA STF

Khusus

Kualifikasi

15. Guru bukan PNS baik GTY maupun GTT yang bertugas di sekolah negeri maupun di sekolah swasta jenjang SD, SMP,dan SLB, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan.

v v v

16. Guru yang belum tersertifikasi v

17. Melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka perminggu atau ekuivalensinya

v v v

Lanjutan

Page 11: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Mekanisme Pemberian Tunjangan (Umum)

Guru Penerima

Tunjangan

Mendata guru yang memenuhi kriteria

Dinas Provinsi mengusulkan

pencairan Tunjangan

Mengusulkan kepada Dirjen Dikdas untuk menetapkan guru penerima tunjangan KPPN

Menerbitkan Kepmendikbud penerima tunjangan oleh

Direktur P2TK DikdasKoordinasi dan sosialisasi

· Verifikasi dan validasi data guru calon penerima tunjangan

· Pengesahan oleh kepala Dinas tentang penetapan guru calon penerima tunjangan

Mengusulkan guru calon penerima tunjangan sesuai kuota

yang ditetapkan

Page 12: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Besaran, Pelaksanaan Pembayaran & Pelaporan

Tunjangan Khusus STF Kualifikasi

Besaran 1x gaji pokok atau Rp.1.500.000 bg guru Non PNS yg blm inpassing (dikenakan PPh)

Rp 300.000,- per bulan (dikenakan PPh)

Rp 3.500.000,- per tahun

Alokasi Dekonsentrasi Dekonsentrasi Dekonsentrasi

Pembayaran Per Tri wulan:-April-Juli-September-Desember

2 x (Penerima Kel.1 pd April & Penerima Kel.2 paling lambat September) :

2 x (Penerima Kel.1 pd April & Penerima Kel. 2 pd Juli) :

Pelaporan Daya serap: Per bulanRealisasi: April, Juli, September & Desember

Daya serap: perbulanRealisasi: September

Paling lambat Agustus

Page 13: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Kuota provinsi dan kabupaten/kota ditentukan secara proporsional

Penetapan & Pendistribusian Kuota

Page 14: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Mekanisme Penetapan PenerimaPEMERINTAH PROVINSIPEMERINTAH

PUSAT

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Kuota Terpenuhi

?

Sosialisasi Ke Provinsi

Ya Tidak

Sosialisasi Ke Kabupaten

Penyesuaian Data Calon

PenerimaTingkat Provinsi

Penentuan Kuota & Calon Penerima

Data penerima TA 2011

Pembayaran Tunjangan

Penerbitan SK

Usulan Calon Penerima

Realokasi Data Calon Penerima Tingkat

Nasional

Ya

Tidak

Kelengkapan Data Calon PenerimaData Valid

?

Usulan Baru Calon Penerima

Ya

Data Valid

?

Page 15: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Pemerintah menetapkan kuota & calon penerima berdasarkan data penerima th anggaran 2011yg sesuai kriteria yg ditetapkan dlm petunjuk teknis

Data tsb diberikan ke Dinas Pend. Provinsi utk selanjutnya disosialisasikan ke kab./kota

Data tsb divalidasi & diverifikasi sesuai dgn kuota & kriteria

Data yg telah divalidasi & diverifikasi dikirimkan kembali ke Direktorat P2TK paling lambat minggu ke 2 Maret

PENJELASAN

Page 16: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Dit. P2TK menerbitkan SK Penerima Paling lambat akhir Maret

Provinsi membayar tunjangan kelompok penerima yang Sknya terbit bulan Maret paling lambat April

Bila terjadi kelebihan atau kekurangan atau adanya penambahan data baru, maka dinas pend. Provinsi menyesuaikan data calon penerima utk kemudian diusulkan ke P2TK paling lambat minggu ke 4 April.

Dit. P2TK merealokasi calon penerima (poin di atas) di Tk. Nasional sesuai dgn kuota yg ada dlm DIPA paling lambat minggu 1 Mei 2012.

Lanjutan

Page 17: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Apabila kuota provinsi blm terpenuhi, dinas kab/kota mengusulkan calon baru ke dinas pend provinsi utk kemudian diusulkan ke Dit. P2TK (setelah diverifikasi & divalidasi) paling lambat minggu 1 Juni 2012

Usulan dr dinas pend kab/kota hrs melalui sosialisasi & koordinasi dgn satuan pendidikan dgn mekanisme sbb:1.Kepsek mengusulkan calon penerima ke

Dinas Pend. Kab/kota dgn memperhatikan kriteria yg ada di Juknis

2.Kepala Dinas Pend. Kab/kota mengusulkan calon penerima setelah divalidasi & diverifikasi

Lanjutan

Page 18: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Dit. P2TK terkait menerbitkan SK Penerima pada bulan Juni

Provinsi membayar tunjangan penerima yg Sknya terbit bulan Juni paling lambat bulan Juli (bantuan kualifikasi), paling lambat bulan September (STF)

Provinsi membayar tunjangan khusus triwulan1kepada penerima yg Sknya terbit bulan maret paling lambat April

Provinsi membayar tunjangan khusus triwulan 2 kepada penerima yg Sknya terbit bulan maret paling lambat Juli

Lanjutan

Page 19: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Provinsi membayar tunjangan khusus triwulan 1 & 2 kepada penerima yg Sknya terbit bulan Juni paling lambat Juli

Provinsi membayar tunjangan khusus triwulan 3 kepada penerima yg Sknya terbit bulan Maret & Juni paling lambat September

Provinsi membayar tunjangan khusus triwulan 4 kepada penerima yg Sknya terbit bulan Maret & Juni paling lambat Desember

Lanjutan

Page 20: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Pembatalan STF Khusus

Kuaifikasi

1. Guru meninggal dunia. v v v

2. Guru mencapai batas usia pensiun. v v v

3. Guru mutasi ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain selain pengawas

v v v

4. Pengunduran diri sebagai guru atas permintaan sendiri.

v v v

5. Guru sakit jasmani dan/atau rohani setelah tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan.

v v v

6. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.

v v v

7. Guru melanggar sumpah dan janji jabatan.

v v v

PEMBATALAN

Page 21: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Pembatalan STF Khusus

Kuaifikasi

8. Guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

v v v

9. Guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

v v v

10. Guru yang tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.

v v v

11. Tidak memenuhi kriteria penerima STF

v

12. Guru yang bersangkutan telah mendapat sertifikat pendidik

v

13. Guru yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS

v

14. Tidak memenuhi kriteria penerima Tunjangan Khusus

v

Lanjutan

Page 22: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Pembatalan STF

Khusus Kuaifikasi

15. tidak lagi bertugas di daerah khusus v

16. Telah menyelesaikan studinya v

17. Melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam Tabel

v

18. Berhenti dari jabatan guru atau pindah tugas ke provinsi lain

v

19. Menggunakan dana bantuan bukan untuk kepentingan penyelesaian studi

v

20. Menerima hukuman disiplin dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota

v v v

21. Berhenti dari program atas kemauan sendiri

v

Lanjutan

Page 23: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Jangka Waktu Pemberian Subsidi

Ijasah TerakhirSemester yg diikuti

saat menerima subsidi

Maksimum lama menerima subsidi

(tahun)

SMA/SPG/SMK/ SGO atau sederajat

1 - 2 5

3 - 4 4

5 - 6 3

7 - 8 2

9 - 10 1

D1

1 - 2 4

3 - 4 3

5 - 6 2

7 - 8 1

D2/PGSLP atau sederajat

1 - 2 3

3 - 4 2

5 - 6 1

D3/PGSLA atau sederajat

1 - 2 2

3 - 4 1

Page 24: Direktorat Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Terima Kasih