of 30/30
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 No. Telp : 0215725501, email : [email protected]

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan ...p2rpn.com/beranda/wp-content/uploads/2016/11/Paket-B-SIP...iv Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan...

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan KesetaraanKomplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8

Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270No. Telp : 0215725501, email : [email protected]

dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016 i

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016ii iii

KATA SAMBUTANDirektur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin besar perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui pendidikan sebagai proses utama pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 236 juta pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010), dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk pen ng diperha kan agar tumbuh seimbang menyongsong terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produk f lebih besar dari pada jumlah penduduk usia nonproduk f. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara op mal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945, pembangunan pendidikan nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 13 ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ar nya, ke ga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan layanan pendidikan kepada masyarakat. Khusus berkaitan dengan jalur pendidikan nonformal ditegaskan pada pasal 26 ayat (1) bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai penggan , penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat

Berkenaan dengan hal tersebut, berbagai upaya telah dan akan ditempuh pemerintah untuk memperluas akses pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik atau masyarakat. Pendidikan berlangsung dan dapat diiku sepanjang hayat (lifelong learning and educa on) dalam rangka membangun masyarakat pembelajar (the learning society) perlu terus diupayakan dan dicarikan inovasi pembelajarannya.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016iv v

Salah satu usaha yang ditempuh adalah melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum, yang mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang karena berbagai faktor dak dapat dapat mengiku pendidikan di bangku sekolah, putus sekolah dan putus lanjut di berbagai jenjang pendidikan, serta usia produk f yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya, serta masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari peningkatan taraf hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun 2015 saja angka DO SMP/MTs di Indonesia mencapai 85.000 orang di seluruh propinsi berdasarkan data dari Pusat Data Sta s k Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui pengembangan program pendidikan kesetaraan Paket B ini diharapkan semakin memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat melalui layanan pendidikan nonformal. Diharapkan petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi lembaga/organisasi mitra dalam mengakses bantuan operasional penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan.

Jakarta, Januari 2016Direktur Jenderal,

Harris IskandarNIP. 196204291986011001

KATA PENGANTARDirektur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C berfungsi untuk menguatkan (reinforcement) krea fi tas dan produk fi tas peserta didik melalui pembelajaran kecakapan hidup. Pendidikan Kesetaraan berperan secara terus menerus dan terarah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan.

Program pendidikan kesetaraan dalam hal ini khususnya Pendidikan Kesetaraan Paket B perlu terus dikembangkan sejalan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia, serta sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2015 mengembalikan pembinaan program pendidikan kesetaraan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Pengembangan program pendidikan kesetaraan dapat dilakukan melalui pengembangan orientasi pendidikan kesetaraan ke arah pendidikan yang lebih berfungsi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sekaligus dalam rangka memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh layanan pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Orientasi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan; a) pemberdayaan potensi peserta didik dengan mengop malkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta kepribadian professional; b) peningkatan kecakapan hidup peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan produk vitas dan taraf hidup masyarakat, dan c) pelayanan masyarakat miskin dan atau marjinal dalam memperoleh pendidikan dasar.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016vi vii

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ......................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ......................................................................................... v

DAFTAR ISI .................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1A. Latar Belakang ................................................................... 1B. Dasar Hukum...................................................................... 2C. Tujuan Petunjuk Teknis ...................................................... 3

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B ................................. 5A. Ruang Lingkup Program Pendidikan Pendidikan Kesetaraan

Paket B .............................................................................. 51. Penger an .................................................................. 52. Tujuan Program .......................................................... 63. Sasaran ......................................................................... 6

B. Hasil yang Diharapkan ............................................................ 6C. Mekanisme Penyelenggaraan Program ............................. 7

1. Lembaga Penyelenggara ............................................. 72. Sasaran Program (Peserta Didik) ................................ 83. Kriteria Tutor dan Narasumber Teknis ........................... 84. Prasarana dan Sarana ................................................. 85. Materi Pembelajaran dan Pela han ........................... 96. Tahapan Pelaksanaan Program ................................... 10

BAB III BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B 19A. Penger an Bantuan .......................................................... 19B. Dana dan Pemanfaatannya .................................................. 19C. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran ............................ 20

1. Sosialisasi Program ...................................................... 202. Pengajuan Proposal .................................................... 20

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Memperoleh Bantuan operasional penyelenggaraan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola, atau penyelenggara program pendidikan kesetaraan, serta pemangku kepen ngan lainnya dalam upaya perluasan akses dan layanan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas konstribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini.

Jakarta, Januari 2016Direktur,

Erman SyamsuddinNIP. 195703041983031015

Jakarta, Januari 2016Direktur,

Erman SyamsuddinNIP. 195703041983031015

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016viii 1

3. Penilaian Proposal ........................................................ 214. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan ..................... 225. Penyaluran Bantuan .................................................... 22

D. Akuntabilitas Pengelolaan ................................................. 23E. Pelaporan .......................................................................... 23

BAB IVPENGENDALIAN MUTU ............................................................... 25A. Indikator Keberhasilan ...................................................... 25B. Supervisi dan Monitoring ................................................... 25C. Catatan Khusus .................................................................. 26

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 27

LampiranLampiran ..................................................................................... 28

Lampiran 1. Contoh Isi Proposal ................................................................. 28

Lampiran 2. Contoh Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota ......... 37

Lampiran 3. Contoh Pakta Integritas ........................................................... 38

Lampiran 4 Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak .................... 39

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja .................. 40

Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Kesanggupan ................................... 41

Lampiran 7. Contoh Laporan Awal .............................................................. 42

Lampiran 8. Contoh Laporan Perkembangan .............................................. 43

Lampiran 9. Contoh Laporan Akhir .............................................................. 44

Lampiran 10. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana ........................... 46

Lampiran 11. Contoh Format Buku Kas Umum ............................................ 47

Lampiran 12. Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ............ 48

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang harus diperoleh seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan: jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), status sosial (kaya atau miskin), usia (muda atau tua), tempat nggal (desa atau kota), dan perbedaan lainnya. Untuk menjamin pemenuhan pendidikan bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini jelas dinyatakan bahwa se ap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa kecuali. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Pendidikan merupakan kebutuhan yang utama dalam pengembangan potensi diri menuju sumber daya manusia yang unggul. Sesuai dengan goal Millenium Development Goals (MDGs) khususnya goal ke ga yang berbunyi mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun 2015.Pada tahun 2015 saja angka DO SMP/MTs di Indonesia mencapai 85.000 orang di seluruh propinsi berdasarkan data dari Pusat Data Sta s k Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran tersebut pada umumnya adalah masyarakat marginal yang karena faktor sosial ekonomi dak memiliki kemampuan untuk mengiku pendidikan di jalur formal atau

sekolah. Di samping itu juga mungkin karena faktor geografi s, yang bertempat nggal atau bermukim di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau kecil, daerah

perbatasan, atau wilayah lainnya yang sulit dijangkau dan dak memperoleh akses layanan pendidikan formal. Disamping itu, sangat mungkin mereka karena sesuatu hal terpaksa harus putus sekolah atau putus lanjut dari

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 20162 3

bangku sekolah. Dalam rangka memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh layanan pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket B Setara SMP/MTs. Untuk mensukseskan layanan program ini, pemerintah menyediakan bantuan operasional penyelenggaraan pembelajaran kesetaraan Paket B yang akan digunakan oleh para pimpinan lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan di daerah. Untuk mengakses bantuan dana tersebut, se ap lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal harus mengiku prosedur dan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

B. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan yang diperbaharui dengan PP Nomor 32 tahun 2015;3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

4. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

13. Permenkeu Nomor168/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

14. DIPA Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2016 NOMOR : SP DIPA- 023.05.1.666866/2016

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Memperoleh Bantuan operasional penyelenggaraan ini disusun dengan tujuan:1. Memberikan petunjuk atau panduan bagi pimpinan lembaga/organisasi

atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan, tentang:a. cara membuat dan menyusun proposal, dan kelengkapan

persyaratan yang harus dilampirkan;b. prosedur dan tatacara pengajuan proposal untuk memperoleh

bantuan operasional penyelenggaraan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B;

c. sistem dan mekanisme penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 20164 5

BAB II

PROGRAMPENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

A. Ruang Lingkup Program Pendidikan Kesetaraan Paket B1. Penger an

Untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B, maka dalam petunjuk teknis ini dijelaskan beberapa penger an, yaitu sebagai berikut:a. Program Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah layanan pendidikan

melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak yang karena berbagai faktor dak dapat menyelesaikan pendidikannya di ngkat SMP/MTs (putus sekolah di SMP/MTS atau putus lanjut SD), yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMP/MTs).

b. Lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket B (selanjutnya disebut sebagai lembaga penyelenggara program) adalah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus dan pela han, kelompok belajar, rumah pintar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya yang menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket B.

c. Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada Peserta Didik dalam proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B sesuai dengan kompetensinya.

d. Nara sumber teknis adalah pela h yang memberikan pela han praktek keterampilan pada Peserta Didik dalam proses pela han program Pendidikan Kesetaraan Paket B sesuai dengan kompetensinya.

2. Sebagai panduan bagi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam: a. menyalurkan dana bantuan operasional penyelenggaraan

penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B;b. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program

Pendidikan Kesetaraan Paket B.3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan

program Pendidikan Kesetaraan Paket B pada khususnya dan program layanan pendidikan masyarakat pada umumnya.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 20166 7

e. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang membutuhkan dan mengiku proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B.

2. Tujuan ProgramPenyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia yang karena berbagai faktor dan sebab dak dapat memperoleh layanan pendidikan se ngkat SMP/MTs pada jalur pendidikan formal, sehingga pada akhir pembelajaran program diharapkan Peserta Didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan SMP/MTs.Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B bertujuan untuk:a. menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal

untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di SMP/MTs atau putus lanjut SMP/MTs untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar;

b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SMP/MTs;

c. membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari na ah atau berusaha mandiri;

d. membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih nggi (melanjutkan pendidikan pada program Pendidikan Kesetaraan Paket C atau SMA/MA).

3. SasaranSasaran penerima manfaat adalah masyarakat, dan pesertadidik Pendidikan Kesetaraan Paket B.

B. Hasil yang DiharapkanHasil yang ingin dicapai pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B ini adalah: 1. Tersedianya layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk

menjaring anak-anak yang putus sekolah di SMP/MTs atau putus lanjut SD untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar;

2. Peserta Didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan lulusan SMP/MTs;

3. Peserta Didik memperoleh dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk mencari na ah atau berusaha sendiri;

4. Peserta Didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih nggi (melanjutkan pendidikan pada program Pendidikan Kesetaraan Paket C atau SMA/MA).

C. Mekanisme Penyelenggaraan Program1. Lembaga Penyelenggara

Lembaga penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket B seper : pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus dan pela han, kelompok belajar, rumah pintar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya yang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:a. Administra f:

1) memiliki legalitas, berupa akte notaris pendirian lembaga, dan/atau ijin operasional lembaga dari instansi berwenang;

2) diprioritaskagi SKB yang sudah menjadi Satuan Pendidikan3) diprioritaskan bagi lembaga kursus (LKP) yang sudah

terakreditasi dan atau memiliki penilaian kinerja minimal B4) diprioritaskan bagi LKP yang sudah memiliki nomor Induk

Lembaga (NILEK)5) diprioritaskan memiliki nomor induk lembaga (NILEM) bagi PKBM6) diprioritaskan bagi PKBM yang sudah terakreditasi (minimal

berkinerja B)7) memiliki rekening bank atas nama lembaga;8) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;9) memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/

kota setempat.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 20168 9

b. Substan f:1) memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas;2) memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas;3) mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran/

pela han;4) dapat menyediakan tutor/narasumber yang kompeten sesuai

bidang studi atau mata pelajaran yang dibelajarkan;5) sanggup melaksanakan proses pembelajaran dan pela han

bagi Peserta Didik sesuai standar kompetensi yang ditentukan sampai dengan akhir program.

2. Sasaran Program (Peserta Didik)Sasaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah warga negara Indonesia yang ingin memperoleh pendidikan setara SMP/MTs, yaitu:a. tamatan Paket A/SD/MI; b. putus sekolah dan atau putus lanjut di SMP/MTs, dibuk kan dengan

raport terakhir;c. prioritas bagi anak usia sekolah;d. bersedia mengiku proses pembelajaran dan pela han sampai

akhir program.3. Kriteria Tutor dan Narasumber Teknis

Adapun kriteria tutor atau narasumber teknis adalah:a. memiliki kualifi kasi/kompetensi akademik sesuai bidang studi atau

mata pelajaran yang dibelajarkan;b. sehat jasmani dan rohani;c. memiliki pengalaman dan kompetensi pembelajaran orang dewasa;d. bersedia membelajarkan Peserta Didik sampai akhir program;e. diprioritaskan bagi yang telah mengiku pela han tutor pendidikan

kesetaraan.4. Prasarana dan Sarana

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan hasil yang ingin dicapai, lembaga penyelenggara program wajib menyediakan sarana dan prasarana, yaitu:a. ruangan untuk proses pembelajaran dan pela han beserta

kelengkapannya;

b. alat dan bahan pembelajaran seper : whiteboard/papan tulis, spidol/kapur, meja dan kursi tutor, meja/kursi warga belajar, lemari buku, buku-buku pelajaran, dan lain-lain;

c. media pembelajaran dan pendukung lainnya.5. Materi Pembelajaran dan Pela han (Struktur Kurikulum)

Untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik sebagai peserta program Pendidikan Kesetaraan Paket B, penyelenggara program harus menyusun silabus pembelajaran/pela han yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar se ap mata pelajaran yang ditentukan dalam se ap tahapan pembelajaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, maka struktur kurikulum program pendidikan kesetaraan Paket B merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, melipu mata pelajaran, dan bobot satuan kredit kompetensi (SKK).

Beban belajar program pendidikan kesetaraan Paket B dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengiku program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan atau kegiatan mandiri.

SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk se ap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan per mbangan muatan SK dan KD ap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proposional dari ke ganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran, yaitu sama dengan 40 menit.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201610 11

Adapun struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket B, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No Mata Pelajaran

Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)Tingkatan 3 /

Drajat Terampil 1

Setara Kelas VII-VIII

Tingkatan 4 /

Drajat Terampil 2

Setara Kelas IX

Jumlah

1. Pendidikan Agama 4 2 62. Pendidikan Kewarganegaraan 4 2 63. Bahasa Indonesia 8 4 124. Bahasa Inggris 8 4 125. Matematika 8 4 126. Ilmu Pengetahuan Alam 8 4 127. Ilmu Pengetahuan Sosial 8 4 128. Seni Budaya 4 2 69. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 4 2 610. Keterampilan Fungsional*) 4 2 611. Muatan Lokal**) 4 **) 2 **) 6 **)

12. Pengembangan Kepribadian Profesional 4 2 6Jumlah 68 34 102

Keterangan:*) Pilihan mata pelajaran**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata

pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimua .

6. Tahapan Pelaksanaan Programa. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan program. Oleh karena itu lembaga penyelenggara program harus membuat dan menyusun rencana program pembelajaran dan pela han dengan sebaik-baiknya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan program adalah sebagai berikut:

1) Pendataan dan Seleksi Calon Peserta DidikDalam rangka rekrutmen Peserta Didik, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara program adalah melakukan iden fi kasi, seleksi, dan pendataan terhadap calon Peserta Didik, yang melipu aspek:a) nama lengkap;b) tempat dan tanggal lahir;c) alamat tempat nggal;d) jenis kelamin;e) pendidikan terakhir yang pernah diiku ;f) nama ibu kandung.

2) Pembentukan Rombongan BelajarSetelah melakukan iden fi kasi, seleksi dan pendataan terhadap calon Peserta Didik, selanjutnya lembaga penyelenggara program kemudian melakukan pengelompokan Peserta Didik ke dalam rombongan belajar untuk penempatan di kelas VII atau kelas VIII atau kelas IX, atas dasar kriteria sebagai berikut:a) rombongan belajar untuk kelas VII adalah calon Peserta Didik

yang tamat SD/MI atau putus SMP/MTs di kelas VII; b) rombongan belajar untuk kelas VIII adalah calon Peserta Didik

yang putus SMP/MTs di kelas VIII; c) rombongan belajar untuk kelas IX adalah calon Peserta Didik

yang putus SMP/MTs di kelas IX; Se ap rombongan belajar dapat berjumlah antara 15 25 Peserta Didik.

3) Pendataan dan Seleksi Calon Tutor dan Narasumber TeknisDalam proses pembelajaran dan pela han program Pendidikan Kesetaraan Paket B, salah satu syarat yang harus tersedia adalah tenaga pendidik/pela h, yaitu tutor dan narasumber teknis yang bertugas membimbing, mengajar dan mela h Peserta Didik sesuai program pembelajaran dan pela han yang ditentukan.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201612 13

Adapun persyaratan calon tutor, adalah sebagai berikut: a) pendidikan minimal S1, prioritas yang berlatar belakang

pendidikan keguruan;b) diutamakan yang berprofesi sebagai Guru SMP/MTs;c) menguasai substansi yang akan dibelajarkan;d) memiliki dasar-dasar kemampuan pembelajaran

par sipa f serta mampu mengelola proses pembelajaran orang dewasa;

e) bersedia membelajarkan Peserta Didik sampai akhir penyelenggaraan program;

Sedangkan persyaratan untuk calon narasumber teknis, adalah:a) pendidikan dak dipersyaratkan;b) menguasai atau memiliki keterampilan/keahlian tertentu

yang dimina oleh Peserta Didik;c) memiliki sarana dan prasarana pela han keterampilan

sesuai substansi yang akan dila hkan;Data yang dikumpulkan berkaitan dengan calon tutor dan nara sumber teknis adalah:a) nama lengkap;b) tempat dan tanggal lahir;c) alamat tempat nggal;d) pekerjaan atau profesi;e) jenis kelamin;f) pendidikan terakhir;g) pela han yang pernah diiku .

4) Penetapan Tempat Pembelajaran dan Pela hanDalam menetapkan lokasi pembelajaran dan pela han, perlu memper mbangkan: a) jarak tempuh lokasi tempat belajar, dak terlalu jauh dari

rumah Peserta Didik, atau mudah dijangkau oleh Peserta Didik;b) luas ruang belajar yang memadai, minimal bisa memuat

sebanyak 15 orang;c) memiliki sarana belajar, seper : papan tulis/white board,

kapur/spidol, meja belajar dan kursi, dan fasilitas pembelajaran lainnya;

d) memiliki penerangan yang cukup.

Apabila lokasi atau tempat pembelajaran/pela han kurang memadai sesuai persyaratan, dapat dipilih salah satu lokasi atau tempat yang paling mendeka persyaratan sebagai tempat penyelenggaraan program.

5) Pengusulan Bantuan Operasional KegiatanSetelah memiliki data Peserta Didik, tutor, lokasi penyelenggaraan program, dan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran/pela han, selanjutnya lembaga penyelenggara program dapat segera menyusun proposal yang ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan untuk mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B sebagaimana ketentuan yang diatur pada BAB III Juknis ini.

b. Pelaksanaan ProgramSelesai membuat dan menyusun perencanaan dan penyiapan berbagai perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B, maka perlu disepaka hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program, yaitu sebagai berikut:1) Kewajiban dan Hak

Dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B, semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan program, yaitu: Peserta Didik, tutor/nara sumber teknis, dan lembaga penyelenggara program, memiliki kewajiban dan hak masing-masing, antara lain sebagai berikut:a) Peserta didik

(1) Kewajiban: mengiku seluruh proses pembelajaran dan

pela han sesuai jadwal yang ditentukan; mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang

ditentukan, serta mentaa ter b yang disepaka ; menghargai dan menghorma tenaga pendidik (tutor

dan nara sumber teknis) dan tenaga kependidikan

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201614 15

(pengurus atau pengelola lembaga penyelenggara program);

melihara dan merawat sarana/prasarana pembe-lajaran dan pela han;

(2) Hak: memperoleh bimbingan, pengajaran, dan pela han

sesuai dengan kurikulum dan silabus pembelajaran dan pela han yang ditentukan;

memperoleh bahan belajar/modul yang digunakan; memperoleh penilaian hasil belajar, sesuai dengan

tahap-tahapannya; mengiku evaluasi hasil belajar dan ujian nasional

yang dilaksanakan pemerintah.b) Tutor dan Nara Sumber Teknis

(1) Kewajiban: menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/

pela han (RPP); mendidik, mengajar, dan mela h peserta didik

sesuai dengan bidang studi yang dipelajari baik di dalam kelas maupun di luar kelas;

membuat bahan belajar pelengkap yang diperlukan untuk mempercepat penguasaan Peserta Didik terhadap bidang studi yang dipelajari;

menilai perkembangan hasil belajar Peserta Didik; menumbuhkan dan memo vasi minat belajar

Peserta Didik.(2) Hak:

memperoleh kesempatan dalam mengiku pela han calon tutor atau nara sumber teknis;

memperoleh imbalan berupa honorarium atau transport sesuai ketentuan atau kemampuan yang diatur oleh lembaga penyelenggara program;

memberikan usul atau saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program;

memperoleh kesempatan untuk mendapat tanda penghargaan dari berbagai pihak.

c) Lembaga Penyelenggara Program(1) Kewajiban:

bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan program;

membuat dan menyusun silabus pembelajaran dan pela han sebagai dasar penyusunan RPP oleh tutor dan nara sumber teknis;

membuat pedoman penyelenggaraan program; membuat jadwal pembelajaran dan pela han; menyediakan dan menyiapkan sarana/prasarana

pembelajaran dan pela han serta fasilitas belajar (teori dan praktek) yang diperlukan;

membuat dan menyusun peraturan dan tata ter b pembelajaran dan pela han;

menyediakan dan mengadministrasikan dokumen pendukung penyelenggaraan program, seper : buku presensi peserta didik dan tutor, kapur atau spidol, alat dan bahan praktek keterampilan, buku evaluasi kemajuan belajar Peserta Didik;

menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program;

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan program;

menilai keak fan dan kemampuan tutor; menumbuhkan dan memo vasi minat belajar

Peserta Didik.(2) Hak:

memperoleh bantuan operasional penyelenggaraan penyelenggaraan program;

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201616 17

merekrut dan memberhen kan Peserta Didik, tutor, dan nara sumber teknis;

memperoleh kesempatan mengiku orientasi penyelenggaraan program;

memperoleh kesempatan untuk mendapat tanda penghargaan dari berbagai pihak.

2) Proses Pembelajaran dan Pela hanLama pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B untuk se ap ngkatan atau kelas harus disesuaikan dengan stuktur kurikulum di atas. Proses pembelajaran melipu pembelajaran akademik dan pela han keterampilan, dengan ketentuan:a) Pembelajaran Akademik

Pembelajaran akademik, yaitu upaya yang dilakukan tutor untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada Peserta Didik yang difasilitasi oleh tutor. Pembelajaran akademik dilakukan sesuai ketentuan standar isi dan standar proses, yaitu:

pembelajaran dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu @ 3 jam pelajaran, atau 3 hari dalam seminggu @ 2 jam pelajaran;

pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan/atau mandiri;

materi pembelajaran mengacu kepada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah (Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah).

Agar proses pembelajaran akademik mengarah kepada tujuan dan hasil yang ingin dicapai, maka tutor wajib melakukan persiapan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang dibuat oleh lembaga penyelenggara program (lihat contoh format Silabus dan RPP dalam lampiran Juknis ini).

b) Pela han KeterampilanPemilihan jenis keterampilan yang akan dilaksanakan hendaknya didiskusikan antara lembaga penyelenggara program dengan Peserta Didik, dengan memper mbangkan kearifan lokal dan manfaat. Pela han keterampilan difasilitasi oleh nara sumber teknis, dan merupakan tugas lembaga penyelenggara program untuk menyediakan nara sumber teknis sesuai dengan jenis keterampilan yang dipilih. Lama dan kedalaman pela han keterampilan, sesuai dengan silabus dan RPP yang ditentukan serta ngkat penguasaan Peserta Didik.

Catatan:Jadwal pembelajaran akademik dan pela han keterampilan, disusun berdasarkan musyawarah antara Peserta Didik, tutor/nara sumber teknis dan lembaga penyelenggara program.

3) EvaluasiEvaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana capaian mutu penyelenggaraan program dan ngkat keberhasilan pelaksanaan program.

a) Evaluasi PenyelenggaraanEvaluasi penyelenggaraan program merupakan sebuah kegiatan untuk mengevaluasi atau mengoreksi hal-hal yang telah terjadi atau dilakukan selama kegiatan penyelenggaraan program sedang atau telah berlangsung. Dengan kata lain merupakan sebuah kegiatan mereka-ulang untuk mengetahui hal-hal pen ng baik yang berupa kelebihan maupun kekurangan yang terjadi pada kegiatan penyelenggaraan program yang telah berlangsung dengan harapan agar dapat melakukan perbaikan pada saat kegiatan penyelenggaraan program berikutnya.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201618 19

b) Evaluasi Perkembangan Peserta DidikAdapun tujuan evaluasi perkembangan Peserta Didik adalah sebagai berikut:

untuk mengetahui kemajuan hasil belajar Peserta Didik selama jangka waktu tertentu;

untuk mengetahui efek fi tas metode dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan selama jangka waktu tertentu.

Dengan demikian tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar yang dilakukan terhadap Peserta Didik adalah untuk mengetahui seberapa jauh Peserta Didik menampilkan performa sebagaimana yang dikehendaki. Pengetahuan mengenai Peserta Didik dimaksudkan untuk memperoleh informasi pen ng mengenai Peserta Didik apakah perlu dilakukan pengayaan, saran, bimbingan penyuluhan, diskusi dengan Peserta Didik, dan lain sebagainya. Dengan kata lain dengan diadakannya evaluasi perkembangan Peserta Didik, diharapkan diperoleh informasi untuk melakukan langkah ndaklanjut yang berkaitan dengan keberadaan Peserta Didik.

BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

BAB III

A. Penger an Bantuan 1. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan

Kesetaraan Paket B selanjutnya disebut bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) adalah sejumlah dana yang diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pela han program Pendidikan Kesetaraan Paket B.

2. Pemberi BOP adalah pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang ditetapkan sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket B.

B. Dana dan Pemanfaatannya1. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk penyelenggaraan

program Pendidikan Kesetaraan Paket B yang dialokasikan di Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 123.160 orang masing-masing Peserta Didik sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) . Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan membuat kuota BOP di pusat sebanyak 30.460 orang, dan daerah (Kabupaten/kota) sebanyak 92.700 orang. Apabila kabupaten/kota yang sudah ditetapkan sesuai kuota yang ditentukan dak dapat memenuhi kuota sasaran atau bahkan kekurangan maka

dapat dialihkan ke kabupaten/kota lain dan atau dapat juga diusulkan ke pusat. Adapun data kuota kabupaten/kota terlampir.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201620 21

2. Adapun acuan rincian penggunaan dana penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B, adalah sebagai berikut:

No Komponen Pembiayaan Rincian penggunaan dana/biaya, antara lain:Proporsi

Biaya1. Alat dan Bahan

Pembelajaran Papan tulis, kapur/spidol, alat peraga pendidikan Alat tulis peserta didik Buku/modul pembelajaran Alat dan bahan praktek keterampilan

40%

2. Administrasi Pembelajaran

Panduan pelaksanaan Absensi peserta didik dan tutor Penyusunan silabus dan RPP Spanduk

10%

3. Honor/Transport Honor/transport tutor dan narasumber teknis Honor/transport penyelenggara

40%

4. Evaluasi Pembelajaran

Penilaian semester ganjil, semester genap, dan ujian nasional

5%

5. Pelaporan Menyusun, menggandakan, dan mengirimkan laporan 5%

C. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran 1. Sosialisasi Program

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan sosialisasi program kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, lembaga dan organisasi masyarakat penyelenggara program pendidikan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara: melakukan pertemuan, penyebarluasan petunjuk teknis, dan/atau melalui website; www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas.

2. Pengajuan ProposalLembaga penyelenggara program yang ingin memperoleh bantuan (BOP), harus:a. membuat proposal yang disusun sebagaimana contoh yang tertera

dalam lampiran Petunjuk Teknis ini. b. Proposal yang telah disusun harus dilengkapi dengan persyaratan

sebagaimana diuraikan pada Bab II.c. Proposal disampaikan kepada:

1) Untuk bantuan kuota pusat: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan(u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha)Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270.

2) Untuk bantuan kuota daerah (kabupaten/ kota): Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ... (Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Setempat)(u.p. Kepala Bidang yang menangani Pendidikan Kesetaraan)d.a. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota Setempat.

d. Proposal diterima paling lambat tanggal 31 Agustus 2016, proposal yang diterima setelah tanggal tersebut, dapat diproses lebih lanjut apabila kuota dana bantuan masih tersedia.

e. Fotocopy proposal dikirim kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

3. Penilaian Proposala. Penilaian oleh pusat:

1) Tim Penilai Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan penilaian dua tahap yaitu administrasi dan substansi

2) Penilaian administrasi untuk memverifi kasi kelengkapan dokumen proposal seper : legalitas /ijin operasional, surat rekomendasi, rekening bank, NPWP, dan da ar peserta didik. Sedangkan penilaian substansi dilakukan untuk menililai substansi proposal. Apabila Tim penilai masih meragukan tentang proposal yang dinilai layak, maka m penilai dapat melakukan verifi kasi dan visitasi lapangan apabila diperlukan, untuk: (1) pengecekan keabsahan dokumen yang disampaikan, (2) penilaian lapangan tentang kondisi lembaga pengusul, (3) memperoleh masukan yang terkait dengan kegiatan dan pencapaian hasil, (4) kelayakan sarana dan prasarana serta program kondisi di lapangan.

3) Tim Penilai menyusun berita acara hasil penilaian.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201622 23

b. Penilaian oleh daerah (Kabupaten/ Kota):1) Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melakukan

penilaian dua tahap yaitu administrasi dan substansi2) Penilaian administrasi untuk memverifi kasi kelengkapan

dokumen proposal seper : legalitas /ijin operasional, surat rekomendasi, rekening bank, NPWP, dan da ar peserta didik. Sedangkan penilaian substansi dilakukan untuk menililai substansi proposal.

3) Tim Penilai menyusun berita acara hasil penilaian. Penetapan kuota yang diterima oleh lembaga harus berdasarkan kemampuan lembaga, jumlah pendidik yang dimiliki, dan data Peserta Didik. Berita acara hasil penilaian dan da ar usulan (lampiran).

c. Tim Penilai proposal Pusat dan Daerah terdiri dari 3 unsur yaitu:1) Unsur Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan

Kesetaraan/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota2) Unsur organisasi PAUD DIKMAS3) Unsur Tim akademisi dan/atau Prak si

4. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Berdasarkan hasil penilaian proposal, verifi kasi, dan atau da ar usulan nominasi penerima bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota (khusus kuota Kabupaten/ Kota) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menetapkan lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan (SK). Fotocopy SK disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

5. Penyaluran BantuanDirektorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga/organisasi yang telah ditetapkan sebagai calon penyelenggara yang dananya bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, sesuai prosedur dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

D. Akuntabilitas Pengelolaan 1. Pakta Integritas

Lembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B wajib menandatangani Pakta Integritas di atas materai. Penandatanganan Pakta Integritas ini waktunya bersamaan dengan penandatangan akad kerjasama. Pakta Integritas adalah pernyataan dak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepo sme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pernyataan KesanggupanLembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B wajib menandatangani Pernyataan Kesanggupan, yang dimaksud adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program.

3. Pertanggungjawaban MutlakLembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B wajib menandatangani Pertanggungjawaban Mutlak, adalah tanggungjawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai proses pembelajaran dan dana yang telah diterima.

Dana bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket Byang telah diterima menjadi tanggung jawab sepenuhnya Lembaga penerima, dan apabila terjadi penyelewengan

menjadi tanggung jawab penuh penerima dana.

E. PelaporanSebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan program, maka lembaga penyelenggara program sebagai penerima bantuan berkewajiban untuk membuat laporan, yaitu:

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201624 25

A. Indikator KeberhasilanUntuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan program Pendidikan Kesetaraan Paket B, dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:1. meluasnya layanan pendidikan Kesetaraan Paket B pada jalur pendidikan

nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di SMP/MTs atau putus lanjut SMP/MTs untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar;

2. meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SMP/MTs;

3. Peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap yang posi f sehingga memiliki kualitas hidup yang baik;

B. Supervisi dan MonitoringUntuk menjamin mutu penyelenggaraan program dan hasil pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan supervisi secara bersama atau sendiri-sendiri oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.Aspek-aspek pen ng yang perlu diperha kan dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi, antara lain adalah:1. kredibilitas lembaga penyelenggara program;2. kesesuaian Peserta Didik atau sasaran program;3. materi pembelajaran/pela han;4. jadwal kegiatan dan alokasi waktu;5. kompetensi tutor/narasumber;6. proses pembelajaran/pela han;7. ngkat kehadiran Peserta Didik;8. penggunaan dana bantuan;9. dokumen penyelenggaraan program.

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU

1. Pelaporan AwalLaporan memberitahukan telah menerima bantuan oleh lembaga penyelenggara program setelah menerima bantuan dalam rekeningnya, dengan mengirimkan foto kopi buk penerimaan bantuan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

2. Laporan PerkembanganLembaga penerima BOP memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program selama satu semester (akhir Bulan Desember).Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sesuai dengan format terlampir. (Lampiran 5).

3. Laporan AkhirLaporan akhir disusun oleh lembaga penyelenggara program setelah kegiatan pembelajaran dan pela han selesai dilaksanakan. Laporan akhir mencakup: 1) substansi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya yang dilengkapi dengan dokumentasi dan foto-foto kegiatan, serta 2) penggunaan dana bantuan yang diterima dan disertai buk -buk pemanfaatannya. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan tembusan ke dinas pendidikan provinsi dan kab/kota setempat, paling lambat 2 minggu setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201626 27

C. Catatan Khusus:1. Lembaga penyelenggara program sebagai penerima bantuan yang dak

menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sangsi berupa: a. mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara;b. dak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Direktorat

Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada tahun-tahun berikutnya;

c. dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan.

2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dak memungut biaya apapun dan dak menerima pengembalian bantuan dalam bentuk apapun untuk proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan.

3. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara program.

4. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu lembaga/organisasi penyelenggara program diharapkan dapat mengembangkan krea vitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program. Juknis ini bersifat fl eksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah dan dak bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan. Semoga Juknis ini dapat memberikan panduan atau acuan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket B.

Selanjutnya, apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan nomor Telepon 021-5725501, dapat juga mengunjungi website:

www.bindikmas.kemdikbud.go.id dan/atau www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/email: [email protected]

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan di ndaklanju dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201628 29

Lampiran 1. Contoh Isi Proposal

LAMPIRANLAMPIRAN

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN BOPPENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

TAHUN 2016

Diajukan Kepada:Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan MasyarakatKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dengan alamatDirektorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan KesetaraanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 8

Jalan Jenderal Sudirman SenayanJakarta - 10270

Diajukan Oleh:

Nama Lembaga/Organisasi : ...............................................................Alamat : ...............................................................No. Telp./HP/Faks : ...............................................................Alamat Email : ...............................................................

LogoLembaga

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP)

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B TAHUN 2016

I. Profi l Lembaga

A. Iden tas Lembaga1. Nama Lembaga2. Alamat Lembaga3. No. Telp /Fax/E-mail4. Tahun Berdiri 5. Legalitas Lembaga 6. Rekening Bank7. NPWP

B. Visi dan Misi LembagaVisi : ..Misi : 1) .. 2) .. 3) .. 4) .. 5) ..

C. Susunan PengurusJABATAN NAMA PENDIDIKAN HP

Ketua Sekretaris Bendahara .................................................................

No : ./PAKET B/2016

*Perha an: (COVER PROPOSAL PAKET B WARNA KUNING)

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201630 31

D. Sarana dan Prasarana yang dimiliki

1. Status Lahan/ Bangunan

Luas Tanah Luas Bangunan

...... m2

....... m2

Milik sendiri/ sewa/pinjam pakai

2. Rincian Bangunan

Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. .............

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang

3. Sarana Kesekretaritan

Kursi Tamu Meja-kursi kerja Lemari arsip/fi ling kabinet Komputer/laptop Printer Mesin faksimile/telepon

.......... set .......... set .......... unit .......... unit .......... unit .......... unit

4 Sarana Pembelajaran

Meja-kursi belajar Papan tulis Buku/modul/bahan ajar Media pembelajaran

set .. buah .. set .. unit

5 Sarana Keterampilan

Alat keterampilan set

E. Pengelola Lembaga dan TutorPENGELOLA LEMBAGA DAN

TUTORTINGKAT PENDIDIKAN ORANG

SMP SMA DIPL. S1 S2 JUMLAH Unsur Pimpinan Tenaga Administrasi Tenaga Pembantu Tutor bidang pelajaran Narasumber teknis/keterampilan ..Jumlah

F. Kegiatan yang pernah dilakukan dua tahun terakhir

NO. NAMA KEGIATAN TAHUN PELAKSANAANJUMLAH PESERTA

SUMBER BIAYA

G. Kemitraan1. Bantuan yang pernah diperoleh dua tahun terakhir

NO. NAMA/JENISPROGRAMINSTANSI/LEMBAGA

PEMBERI DANA TAHUNJUMLAH DANA

BARANG/JASA

DANA RP

2. Instansi/Lembaga/Organisasi sebagai mitra kerja

NO.NAMA INSTANSI/

LEMBAGA/ORGANISASI

BENTUKKERJASAMA/KEMITRAAN

BULAN & TAHUNPELAKSANAAN

H. Prestasi yang pernah diraih1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

NO. BENTUK PENGABDIAN TUJUAN LAMA KEGIATAN

2. Penghargaan yang pernah diperolehNO. BENTUK PENGHARGAAN DIPEROLEH DARI TAHUN

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201632 33

II. Rencana atau Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

A. Tempat Pelaksanaan Kegiatan:Program pembelajaran dan pela han akan dilaksanakan di ...................................................................................................................................... dengan alamat ...............................................................................

B. Waktu Pelaksanaan KegiatanKegiatan pembelajaran dan pela han akan dilaksanakan selama ......... jam pelajaran dalam kurun waktu tanggal sampai dengan tanggal dengan pertemuan kali per minggu.

C. Da ar Calon Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket B Kelas:.......

NO.NAMA

LENGKAPJENIS

KELAMIN

TEMPAT/TGL.

LAHIR

PENDIDIKAN TERAKHIR *

ALAMATNAMA IBU KANDUNG

12345

*) dilampiri foto copy ijazah terakhir/raport terakhir

D. Sarana dan prasarana pembelajaran/pela han yang akan digunakan

NO.JENIS SARANA/

PRASARANAKONDISI

UKURAN/ JUMLAH

STATUS PINJAM/

MILIK SENDIRI1.2.3.

E. Tutor/Nara sumber teknis

NO NAMAJENIS

KELAMINTEMPAT/

TGL.LAHIRPENDIDIKAN

TERAKHIRKEAHLIAN

YG DIMILIKIALAMAT

1.2.3.

F. Jadwal Kegiatan Pembelajaran/Pela han

HARI/TANGGAL

PUKULMATERI

PEMBELAJARAN/PELATIHAN

TUTOR/NST TEMPAT/LOKASI

G. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana)

NO JENIS KEGIATAN VOLUME HARGA SATUAN ALOKASI DANA

H. Format Silabus Pembelajaran/Pela hanKonsep dasar

pembelajaran/pela han

Materi Pembelajaran/

Pela han

Topik Pembelajaran/

Pela han

Metode Pembelajaran/

Pela han

Hasil yang diharapkan

Alokasi Waktu

Sumber Belajar/

Alat

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201634 35

I. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Lembaga : Mata Pelajaran : ..Topik Pembahasan : Alokasi waktu : Pertemuan ke :

Standar Kompetensi............................................................................................................................................................................................................................................Kompetensi Dasar......................................................................................................................Indikator ......................................................................................................................Tujuan Pembelajaran ......................................................................................................................Materi Pembelajaran ......................................................................................................................Metoda Pembelajaran......................................................................................................................Karakter Peserta Didik yang Diharapkan ......................................................................................................................Langkah-Langkah Pembelajaran:

Kegiatan Awal : ......................................................................................Kegiatan In :

Eksplorasi : ......................................................................................Elaborasi : ......................................................................................Konfi rmasi : ......................................................................................

Kegiatan akhir : ...................................................................................... Alat dan Sumber Belajar:

Buku Sumber : ......................................................................................Alat Peraga : ......................................................................................

J. Format Evaluasi Proses Pembelajaran

INSTRUMEN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

Nama Tutor : Mata Pelajaran : ..Beri tanda X pada huruf a, b, c, d, atau e sesuai jawaban yang dimaksud

No. Indikator Deskripsi hasil Evaluasi

1. Tutor membuat RPP a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 12. Tutor membuat bahan pembelajaran a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 13. Tutor membuat alat peraga/menggunakan media

pembelajaran

a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 1

4. Penguasaan tutor terhadap mata pelajaran a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 15. Kemampuan tutor menjelaskan pokok bahasan a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 16. Kemampuan komunikasi tutor a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 17. Kemampuan tutor menggunakan alat peraga a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 18. Kemampuan memberi contoh yang relevan dengan

topik bahasan

a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 1

9. Tingkat kehadiran tutor a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 110 Kemampuan tutor mendorong peserta didik aktif

dalam pembelajaran (participatory learning)

a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 1

11. Menumbuhkan motivasi belajar peserta didik a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 112. Ketepatan waktu pelaksanaan proses pembelajaran a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 1

2016Ketua Lembaga Penyelenggara

..

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201636 37

K. Format Evaluasi Perkembangan Peserta Didik

EVALUASI PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

Nama Peserta Didik : Mata Pelajaran : Tahun Ajaran : ...

No. Aspek Deskripsi Penilaian

1.

2.

3.

4

5

6

7

8

9

10

2016Tutor

..

LAMPIRAN-LAMPIRAN, dengan urut-urutan:1. rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat (asli).2. fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga.3. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.4. fotocopy kartu tanda penduduk ketua lembaga.5. fotocopy akte notaris pendirian/pembentukan lembaga dan/atau ijin

pendirian/operasional lembaga dari instansi berwenang.

Lampiran 2: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

SURAT REKOMENDASINomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : ......................................................................Jabatan : ...................................................................... Alamat : ......................................................................

dengan ini menyatakan bahwa:Nama Lembaga : ......................................................................Ketua Lembaga : ......................................................................Alamat Lembaga : ......................................................................Nomor Telepon/HP/ Fax : ......................................................................

adalah benar keberadaannya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan layak mengajukan bantuan operasional penyelenggaraan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B tahun 2016 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya.

.........................., 2016Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota *) ....................

Tanda tangan stempel

.........................................NIP. .......................................

*) coret yang dak perlu

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201638 39

Lampiran 3: Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITASSaya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .........................Jabatan : KetuaNama Lembaga : .........................Alamat : Jl. ......................... .........................Email : .........................Kontak Person/HP : .........................

dalam rangka penyelenggaraan bantuan .................................................... dengan ini menyatakan:

1. dak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepo sme (KKN) dan dak akan melakukan prak k korupsi, kolusi, dan nepo sme;

2. dak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gra fi kasi kepada siapapun;

3. akan mengiku proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administra f berupa pencantuman dalam da ar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mes nya.

.......................................... 2016

materai Rp 6.000,00

..................................................

Lampiran 4 Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lembaga : .........................................................................Nama Ketua : .........................................................................Alamat Lembaga : .........................................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pendidikan Kesetaraan Paket B

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggan an kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buk -buk pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201640 41

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama Lembaga Penerima : ......................................................................2. Alamat Lembaga : ......................................................................3. Nama Bantuan : ......................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga penerima bantuan Pendidikan Kesetaraan Paket B menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh buk pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap buk -buk pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama Lembaga : .........................................................................2. Nama Ketua : .........................................................................3. Alamat Lembaga : .........................................................................

Dengan ini menyatakan kesanggupan kami atas nama lembaga pengusul dana bantuan Pendidikan Kesetaraan Paket B untuk menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket B sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya.

..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201642 43

Lampiran 7: Contoh Laporan Awal

LAPORAN AWALYang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .........................Jabatan : KetuaAlamat Lembaga : .........................Nomor Telp./HP/Fax : ... .........................Email : ... .........................

dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami:1. telah menerima dana bantuan operasional penyelenggaraan

(BOP) program Pendidikan Kesetaraan Paket B tahun 2016 sebesar Rp..........................,- (..........................................), melalui transfer bank pada rekening lembaga nomor .................................... atas nama ........................ pada tanggal ...........................

2. Dana dimaksud angka 1 tersebut di atas, akan kami gunakan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan program Pendidikan Kesetaraan Paket B tahun 2016, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.

3. Akan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana selama satu semester (akhir Desember 2016) dan Laporan Akhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan selama satu tahun pelajaran (Juni 2017) kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Demikian laporan awal ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mes nya.

.......................................... 2016Yang membuat melaporkan,

(...)

Lampiran 8: Contoh Laporan PerkembanganLAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B TAHUN PELAJARAN 2015/2016

A. SAMPUL LAPORAN: Nama Program : .......................................... Nama Lembaga : .......................................... Alamat Lengkap : .......................................... Nomor Telp/Fax/HP/Email : .......................................... Bulan/Tahun Laporan : ..........................................

B. SISTEMATIKA LAPORAN:KATA PENGANTARDAFTAR ISII PENDAHULUAN

1) Latar Belakang2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan)

II PELAKSANAAN KEGIATAN1) Persiapan pelaksanaan kegiatan 2) Sasaran kegiatan (data dan informasi tentang warga belajar sebagai

peserta program)3) Tutor/tenaga ahli/pela h/nara sumber yang mendukung pelaksa-

naan program4) Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pela han

yang digunakan5) Jadwal pelaksanaan pembelajaran dan pela han6) Langkah dan proses pelaksanaan pembelajaran dan pela han7) Rincian penggunaan dana8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan

pembelajaran dan pela han9) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran

dan pela han10) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana

ndaklanjut pembelajaran dan pela han pasca kegiatan.III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASIIV PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201644 45

Lampiran 9: Contoh Laporan Akhir

LAPORAN AKHIRPENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

TAHUN 2015/2016

A. SAMPUL LAPORAN: Nama Program : .......................................... Nama Lembaga : .......................................... Alamat Lengkap : .......................................... Nomor Telp/Fax/HP/Email : .......................................... Bulan/Tahun Laporan : ..........................................

B. SISTEMATIKA LAPORAN:KATA PENGANTARDAFTAR ISII PENDAHULUAN

1) Latar Belakang2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan)

II PELAKSANAAN KEGIATAN1) Persiapan pelaksanaan kegiatan 2) Sasaran kegiatan (data dan informasi tentang warga belajar sebagai

peserta program)3) Tutor/tenaga ahli/pela h/nara sumber yang mendukung

pelaksanaan program4) Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pela han

yang digunakan5) Jadwal pelaksanaan pembelajaran dan pela han6) Langkah dan proses pelaksanaan pembelajaran dan pela han7) Rincian penggunaan dana

8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembelajaran dan pela han

9) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran dan pela han

10) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana ndaklanjut pembelajaran dan pela han pasca kegiatan.

III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASIIV PENUTUPLAMPIRAN

1. Buk /kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku

2. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan3. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 201646 47

Lampiran 10 Contoh Format Laporan Penggunaan Dana

FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA

No. Kegiatan VolumeHarga Satuan

(Rp)Jumlah (Rp)

(3) x (4)

1 Identifi kasi calon WB dan pelatih:

a.

b. dst

2 ATK WB dan Penyelenggara:

a.

b. dst

3 Pengadaan alat/bahan keterampilan:

a.

b. dst

4 Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan:

a.

b. dst

5 Penyelenggara kegiatan:

a.

b. dst

6 Transport tutor/pelatih keterampilan:

a.

b. dst

7 Dokumentasi dan sosialisasi

a.

b. dst

8 Penilaian pembelajaran dan pelatihan keterampilan:

a.

b. dst

Jumlah

Lampiran 11: Contoh Format Buku Kas Umum

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM

No TanggalNomor Bukti

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Mengetahui Dibuat Oleh:

Ketua Lembaga Bendahara

STEMPEL

LEMBAGA

Nama Jelas Nama Jelas

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket B48

Lampiran 12 Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK

No TanggalNomor Bukti

UraianJenis Pajak

Jumlah Ket.Ppn

PPh 21

PPh 22

PPh 23

Catatan:1. Pajak Pembelian Barang Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%,

dan PPh 22 sebesar 1,5%.2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar

....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan).3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar

10%, dan PPh 23 sebesar 2%.4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan

dengan Kantor Pajak setempat.

.........................,2016

Mengetahui Dibuat Oleh:

Ketua Lembaga Bendahara

STEMPEL

LEMBAGA

Nama Terang Nama Terang