DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

“Mekanisme Pelayanan Perizinan Di Kota Yogyakarta ”

Yogyakarta, 14 Nop 2012

Yogyakarta, 24 April 2013

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Fungsi,

Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan

5. Keputusan Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 46/KEP/DINZIN/ 2011 tentang Penetapan Bentuk Format Dan Isi Formulir Permohonan,Keputusan Izin,Surat Izin Dan Tanda Daftar

6. Keputusan Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 47/KEP/DINZIN/ 2011 tentang Penetapan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

7. Keputusan Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 48/KEP/DINZIN/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Ka. Dinas Perizinan kepada Pejabat Struktural Eselon III Di Dinas Perizinan Untuk Menandatangani Perizinan

4

HARAPAN PELANGGAN

PELAYAN

PTSP

PELANGGAN /MASYARAKAT

PUAS

PELAYANAN

PRIMA

BERMUTUMEMUASKAN

syukurlah

5

PELAYANAN YANG DIHARAPKAN PELANGGAN/MASYARAKAT

KEPUASAN. KENIKMATAN. PELAYANAN YANG MEMUASKAN. SUASANA YANG MENYENANGKAN. MINIMAL MENDAPATKAN SESUATU

(BARANG/ JASA) SESUAI DG YG DIINGINKAN / DIBUTUHKAN.

Pelayanan Perizinaan melalui sistem PTSP

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap diterbitkannya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pemerintah Kota YogyakartaMembentuk Kelembagaan PTSP dengan nama:

“ DINAS PERIZINAN Kota Yogyakarta ”.

Sebagai sarana memenuhi harapan masyarakat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIZINAN

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN ADMINISTRASI

DATA DAN PELAPORAN

BIDANG DATA DAN SISTEM

INFORMASI

BIDANG PELAYANAN

BIDANG PENGAWASAN DAN

PENGADUANPERIZINAN

BIDANG REGULASI DAN

PENGEMBANGAN KINERJA

SEKSI ADVIS PLANNING DAN

ADMINISTRASIPERIZINAN

SEKSI KOORDINASI

LAPANGAN DAN PENELITIAN

SEKSI DATA

SEKSISISTEM INDORMASI

SEKSI PENGAWASAN

SEKSI PENGADUAN

PERIZINAN DAN ADVOKASI

SEKSI REGULASI

SEKSIPENGEMBANGAN

KINERJA

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PENGERTIAN PELAYANAN & PRIMA PELAYANAN : - Usaha / kegiatan untuk membantu / menyiapkan/

menyediakan /mengurus / memenuhi kebutuhan / apa yang diperlukan pelanggan.

- Kegiatan melayani, membantu menyiapkan keperluan pelangganorang lain / sekelompok orang

- Cara, teknik atau kemampuan dalam memenuhi / menanggapi kepentingan / kebutuhan orang / pihak lain

PRIMA : - Optimal / maksimal / terbaik / sempurna / unggul

9

Meliputi:

1.Pemberian Izin;

2. Penolakan Izin;

3.Pembatalan;

4. Pencabutan Izin;

5. Legalisasi Izin;

6. Duplikat Izin

7. Pengawasan Izin

Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

“ Terwujudnya Pelayanan Yang Pasti

Dalam Biaya , Waktu, Persyaratan dan

Akuntabel Di bidang Perizinan “

Untuk Mewujudkan Visi Tersebut Dinas Perizinan Mempunyai Misi :

1. Melaksanakan Pelayanan Internal;2. Meningkatkan SDM yang Berkualitas;3. Melaksanakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan

Kewenanggannya4. Melaksanakan Pengawasan dan Penyelesaian Pengaduan

Perizinan dan Advokasi5. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi6. Melaksanakan Pengkajian Perizinan/regulasi dan

Pengembangan kinerja

MOTTOPelayanan

Pasti dalam persyaratan, waktu, biaya, dan pasti diizinkan atau ditolak

“ Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

bertekat melayani masyarakat dengan

Mudah, Cepat, Pasti, Transparan, Adil

dan Akuntabel “

(Sendi-sendi Pelayanan Prima)

Peran Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan/keputusanPenyusunan Regulasi Perizinan, pada proses

menjaring aspirasi masyarakat/publik Hearing.Penyusunan Dokumen lingkungan, pada proses

sosialisasi dan pembahasan.Pengajuan Izin, pada proses persetujuan

tetangga, Rt, Rw, Lurah dan Camat.Penyusunan SPP, pada proses pembahasan yang

melibatkan unsur Akademisi, Asosiasi, Tokoh masyarakat dan pelaku usaha.

Penyampaian saran, keluhan dan pengaduan lewat kuesioner IKM.

F U N G S I I Z I N

Sebagai sarana pengendalian dan Perlindungan Hukum,

Menjamin Kepastian hukum dalam berusaha/LEGALITAS,

Menjamin iklim usaha yang kondusif,Melindungi Kepentingan umum , sertaMemelihara lingkungan hidup.

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)2. Izin In Gang( Izin pembuatan jalan masuk)3. Izin Saluran Air Limbah (SAL)4. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan (SAH)5. Izin Gangguan (HO)6. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

(SIUP MB)9. Izin Usaha Angkutan10.Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)11.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)12.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)13.Izin Usaha Pasar Modern (IUTM)14.Tanda Dartar Usaha Pariwisata 15.Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah

.

Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Tahun 2011

15.Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah16.Izin Juru Bor Air Bawah Tanah17.Izin Pemakaman Untuk :a. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Swastab. Pengelolaan Krematorium Milik Swastac. Pngelolaan Tempat Penyimpanan Abu Jenasah Milik

Swasta19.Izin Salon Kencatikan20.Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal21.Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal22.Izin Penjual Daging23.Izin Pengusaha Penggilingan Daging24.Izin Pengusaha Penyimpanan Daging25.Izin Penelitian26.Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)27.Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)28.Tanda Daftar Gudang (TDG)29.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)30.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Lanjutan…………

MulaiStart

Pendaftaran Registration

Pemeriksaan Berkas Forms Cheking

Atau Penelitian Lapangan

Field Cheking

Proses SK Izin dan Penetapan Licences Decision Letter

Process And Determinition

SelesaiFinish

Surat Penolakan Letter Of Rejection

ARSIPArchives

No. Jenis Izin

Waktu (hari kerja)

Penyelesaian ResponPengaduanIzin Legalisir Duplikat

1 2 3 4 5 6

1.

2.3.4.5.

6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)a.Bangunan sederhanab.Bangunan tidak pakai hitungan konstruksic.Bangunan pakai hitungan konstruksiIzin Penyambungan Saluran Air HujanIzin In GangIzin Saluran Air LimbahIzin Gangguan (HO)a.Gangguan kecil dan Sedangb.Gangguan BesarIzin Usaha Industri(IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)Izin Usaha Angkutan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)IUP2TIUPPIUTMTDUPIzin Pemakaian dan Pengusahaan Air TanahIzin Perusahaan Pengeboran Air Bawah TanahIzin Juru Bor Air Bawah Tanah

101417666

811733673335944

444222

22222222222222

777333

33333332223333

333333

33333333333333

Standar Waktu Proses Penyelesaian izin

No. Jenis Izin

Waktu (hari kerja)

PenyelesaianRespon

PengaduanIzin Legalisir Duplikat

1 2 3 4 5 6

18.

19.2021.22.23.24.25.26.27.28.39.30,

Izin Pemakaman:a. Pengelola Tempat Pemakaman Umum Swastab. Pengelola Krematorium Milik Swastac. Pengelolaan Penyimpanan Abu Jenasah Milik

SwastaIzin Salon KencatikanIzin Pendirian Lembaga Pendidikan FormalIzin Pendirian Lembaga Pendidikan Non FormalIzin Penjual DagingIzin Pengilinggan DagingIzin Penyimpanan DagingIzin PenelitianIzin Pratek Kerja Lapangan (PKL)Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)Tanda Daftar Gudang (TDG)Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

5557

107555222333

222222222222222

333333333222222

333333333333333

PENANDATANGAN IZIN

Penandatanganan izin oleh kepala Dinas Perizinan;

Apabila Kepala Dinas berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, penandatangan izin dilakukan oleh pejabat struktural dibawahnya (atas nama kepala Dinas).

Apabila Kepala Dinas berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, penandatangan izin dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh).

Untuk meningkatkan kelancaran perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, ada Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Dinas Perizinan Kepada Pejabat Struktural Eselon III di Dinas Perizinan untuk menandatangani Perizinan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor : KEP/ 25 / M.PAN/2/2004

Data atau informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhannya.

Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM) :

►Index Kepuasan Layanan

26

KEPUASAN PELANGGAN

PERSEPSI / PERASAAN YANG MENYENANGKAN (PUAS) DARI PELANGGAN KARENA HARAPAN / KEINGINANNYA TELAH TERPENUHI BAHKAN TERLAMPAUI

TINGKAT PERASAAN SESEORANG SETELAH MEMBANDINGKAN HASIL (KINERJA) YG DIRASAKAN DG HARAPANNYA

Jenis Izin Skor/Nilai

Keterangan

IMB 80,15 Nilai Konversi:

Izin Gangguan 82,27 25,00 - 43,75 = Tidak baik

SIUP 81,68 43,76 – 62,50 = Kurang baik

TDP 83,16 62,51 - 81,25 = Baik

TDUP 85,37 81,26 - 100,00 = Sangat Baik

Izin Penelitian/KKN 85,37

Lain-lain 84,38

Izin Pararel 83,25

Nilai Rata-rata 83,60

Nilai IKM Pelayanan Perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2013

(Triwulan I )

707274767880828486

NILAI IKM PENYELENGGARAANPERIZINAN DINAS PERIZINAN KOTA

YOGYAKARTA

20072008200920102011

29

AKU SANGAT PUAS

Kalau begitu akujuga puas

BAGUS AKU JUGA

PUAS

PELA YANAN PRIMA

PELANGGAN PETUGAS/PELAYAN

BOS

Pengakuan Mutu Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

1. Self Assessment, dilakukan oleh organisasi sendiri untuk menilai kinerja mutu IKM kategori “Sangat Baik”.

2. ISO, 9001:2008, dilakukan oleh badan eksternal (WQA) berupa sertifikasi terhadap manajemen mutu berskala international sejak tahun 2010.

3. Akreditasi, dilakukan oleh badan eksternal (BKPM) mendapat sertifikasi “BINTANG” terhadap manajemen mutu berskala nasional.

4. Akreditasi, dilakukan oleh IFC bekerjasama dengan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam Doing Business pada Tahun 2012 menduduki posisi 4(empar) besar dari 183 Negara berskala international, dan peringkat 1 (satu) skala nasional terhadap kemudahan mendirikan usaha dan mendirikan bangunan.

30

SISTIM PENGENDALIAN INTERNAL:A. Penandatangan Pakta Integritas; B. Kode Etik Pegawai Dinas Perizinan;C. Majelis Kode Etik;

D.Maklumat/Janji Pelayanan Perizinan:

1. Bertekat melayanai masyarakat dengan mudah, cepat, pasti, transparan, adil dan akuntabel;

2. Bertekat melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan;

3. Bertekat tidak akan menyalahgunakan jabatan, wewenang dan tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan pelayanan;

4. Bertekat tidak akan menerima pemberian/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pemberian pelayanan;

5. Bertekat saling menghormati, bekerja sama, dan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dengan sesama pegawai dalam memberikan pelayanan;

6. Siap melaksanakan Budaya Kerja yang Ramah, Rapi dalam berpakaian, Disiplin, Cermat, Inovatif dan Bertanggung jawab.

Jenis-jenis izin yang dilimpahkan di tingkat kecamatan:

Diantaranya adalah:1. Izin Gangguan dikawasan pemukiman jenis gangguan kecil

dan menengah, dan khusus di kecamatan Kraton diKawasan Khusus di wilayah Kraton dengan gangguan kecil dan menengah.

2. Izin Gangguan untuk usaha Pemondokan dan Izin Penyelenggara Pemondokan.

3. IMB yaitu untuk bangunan keluasan sampai dengan 100 M2, tidak bertingkat, fungsi bangunan rumah tinggal dan didalam kampung dan tidak ditepi jalan yang memiliki/bergaris sempadan.

4. Izin Penyelenggara Pemondokan.5. Izin Lokasi Pedagang Kaki lima (PKL).6. Izin Pemakaman.

Prinsip dan sasaran penetapan retribusi

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin .

Fasilitas dalam proses pelayanan perizinan

• Disamping untuk pengendalian internal, masyarakat/ pemohon dapat mengetahui proses izin mereka Melalui :

1.Touchsreen Antrian dan Informasi dengan memasukan nomor

pendaftaran permohonan izin

• Routing slip adalah lembar kendali yang diaplikasikan melalui suatu sistem

• Lewat aplikasi routing slip proses izin dapat dipantau setiap proses/tahapannya

2. Sub Domain dengan alamat http:// perizinan. jogjakota.go.id

3. SMS Center : ketik Status (spasi) nomor pendaftaran kirim ke 0812287300000

• KLIPPER• Advice Panning.• Petugas Penghubung.• Pelayanan Perizinan secara “ONLINE”

Sarana Pengaduan yang tersedia: 1. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

dengan sms ke no 2740 atau 081 227 80001

2. E-mail : perizinan@jogjakota.go.id

3. E-mail Intranet : perizinan@intra.jogjakota.go.id

4. Faximile No (0274) 555 241

5. Telepon No (0274) 555 241

6. Melalui surat dengan alamat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Jl Kenari No 56 Yogyakarta 55165

7. Datang langsung ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan mengisi formulir pengaduan;

8. Hot Line SMS di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Nomor. 081 227 62 5000