DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH … RENSTRA DINKOP DAN UM.pdf · integral dalam pembangunan daerah serta nasional yang mengedepankan asas ekonomi kerakyatan. 1.4. Sistematika

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MAGETAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018 0

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN MAGETAN

RENSTRA

PERUBAHAN

TAHUN 2013-2018



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Magetan tahun 2013-2018 telah selesai disusun. Penyusunan Perubahan Renstra ini

disusun atas dasar Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

yang kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Dan Peraturan Bupati Magetan

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018. Peraturan Daerah Nomor … tahun …

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Magetan tahun 2013-2018.

Dokumen Perubahan Renstra ini memuat pokok-pokok rencana kerja yang

telah disesuaikan dengan perubahan struktural organisasi dan tata kerja dengan

tetap memperhatikan kewenangan sesuai dengan pembagian kewenangan urusan

Koperasi dan UMKM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan berpedoman

pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2013-2018.

Disadari sepenuhnya bahwa Perubahan RENSTRA ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak

yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan rencana strategis ini.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………. 1

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………… 2

BAB I ……………………………………………………………………………………………………. 4

PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………. 4

1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………………. 4

1.2. Dasar Hukum Penyusunan …………………………………………………………… 6

1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………….. 8

1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………………………….. 8

BAB II …………………………………………………………………………………………………… 10

GAMBARAN PELAYANAN SKPD ………………………………………………………………… 10

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ………………………………………….. 10

2.2. Sumber Daya SKPD …………………………………………………………………….. 21

2.3. Kinerja Pelayanan ……………………………………………………………………….. 24

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ……………….. 28

BAB III …………………………………………………………………………………………………. 32

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …………………………. 32

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD ………………………………………………………………………………………….

32

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih …………………………………………………………………………

33

3.3. Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI ………………………. 39

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………………………………. 42

BAB IV ………………………………………………………………………………………………….. 47

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ………………………………………. 47



4.1. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………………………. 47

BAB V ……………………………………………………………………………………………………. 49

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………………………………………….

49

BAB VI …………………………………………………………………………………………………. 50

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………………………………..

50

BAB VII …………………………………………………………………………………………………. 52

PENUTUP ………………………………………………………………………………………………. 52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen

perencanaan SKPD yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Sesuai dengan hal

tersebut, penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Magetan untuk lima tahun

mendatang. Selain itu, Renstra SKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan

pelaksanaan rencana kerja SKPD setiap tahunnya.

Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang

Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan

pula tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, serta

Kabupaten atau Kota, maka berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan

tata kerja di Pemerintah Daerah. Adapun Pemerintah Kabupaten Magetan

menindaklanjuti hal ini melalui Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah dan terkait dengan urusan Koperasi

dan UKM secara lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 72

tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.



Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magetan memegang peranan yang sangat

penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini

ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai 691 unit hingga tahun 2013 dan

sensus BPS pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Jawa Timur

mencapai 156.243. Jumlah koperasi dan UMKM tersebut dapat menjadi potensi

sekaligus ancaman bagi perekonomian Kabupaten Magetan. Dikatakan demikian

karena berkembang atau tidaknya koperasi dan UMKM tersebut akan berdampak

pada perekonomian Kabupaten Magetan dan kesejahteraan masyarakat pada

khususnya. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

melihat besarnya jumlah koperasi dan Usaha Mikro ini sebagai peluang untuk

memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Oleh karena

itu, maka dinilai sangat penting untuk menjabarkan strategi-strategi pemberdayaan

koperasi dan UKM di Jawa Timur selama tahun 2013-2018 yang tertuang dalam

rencana strategis ini.

Strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM tersebut merupakan hal yang

sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih

kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah implementasi Asean Economic

Community yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan UKM.

Sehingga baik koperasi maupun UKM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara

meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain

dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas.

Penyusunan rencana strategis SKPD merupakan bagian dari perencanaan

pembangunan nasional seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di mana



perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang

disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya.

Selain berpedoman pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, secara subtansi

renstra ini mengacu arah kebijakan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD

Kabupaten Magetan 2013 – 2018, renstra Kementerian Koperasi dan UKM, renstra

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur serta berbagai dokumen perencanaan

lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergitas dan

keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang,

menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal

tersebut, Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UM tahun 2013 – 2018 diharapkan

dapat menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel serta implementatif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Magetan Tahun 2013-2018 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2013 – 2018;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;


Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2013-2018;

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Mikro Kabupaten Magetan;

14. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang

Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magetan.



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari

Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan

tahun 2013-2018 dan memberikan arah (road map) untuk mencapai visi dan misi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten

Magetan.

Sedangkan tujuan dari renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan

kinerja pelayanan di bidang pemberdayaan koperasi dan UKM, termasuk sebagai

pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan

evaluasi kinerja OPD. Mengingat juga bahwa koperasi dan UKM merupakan bagian

integral dalam pembangunan daerah serta nasional yang mengedepankan asas

ekonomi kerakyatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan

UM Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan

tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2013-2018.



Bab II : Gambaran Pelayanan

Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok

dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain

itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang

akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang.

Bab III : Isu – Isu Strategis

Menjelaskan identifikasi permasalahan, Telaah visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Magetan serta renstra Kementerian Koperasi

dan UKM RI, kemudian penentuan isu-isu strategis

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Utama serta Arah Kebijakan

Menjelaskan visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Magetan serta tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama

dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan

indikatif selama lima tahun ke depan.

Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 tahun 2016, Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah serta

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Menengah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Menengah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha

Kecil dan Menengah;

d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Menengah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Struktur organisasi di dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Magetan dapat dituliskan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



2) Sekretariat, terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian

Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas : Seksi Kelembagaan dan

Perijinan; Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peratuaran; dan Seksi Pengawasan,

Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.

4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri atas Seksi Fasilitasi

Usaha Koperasi; Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi; dan

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Konsumen.

5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan Seksi

Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

6) UPTD.

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dan

Sekretariat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, yaitu :

1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan

keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi:

a) pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah

tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan

dinas;

b) penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

c) pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;

d) pengelolaan urusan kepegawaian;

e) pengelolaan urusan keuangan;



f) pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;

g) pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;

h) pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

pada Bidang; dan

i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a) melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;

b) membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;

c) menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;

d) melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;

e) mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;

f) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data

kepegawaian, cuti, kenaiakan, pangkat, pensiun;

g) menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;

h) mengurus kesejahteraan pegawai;

i) merencanakan pengelolaan arsip; dan

j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas:

a) mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan

Anggaran;

b) menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;

c) melaksanakan tata usaha keuangan;

d) memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;

e) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangandan pelaksanaan

anggaran;

f) melaksanakan tata usaha gaji pegawai;

g) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan

anggaran;

h) menyusun laporan keuangan;

i) melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;



j) mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;

k) menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

l) menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja

(RENJA);

m) melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

n) menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil

kegiatan;

o) menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil

rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan

Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

p) mengelola dokumen perjanjian kinerja;

q) mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar

Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM);

r) menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

(SIRUP); dan

s) melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan

anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan

pengembangan standarisasi organisasi, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan

hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

b) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen ijin usaha koperasi;

c) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen ijin pembukaan kantor



cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

d) pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran

dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

e) pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan

laporan tahunan koperasi;

f) pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang

wilayah keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota/provinsi;

g) pelaksanaan koordinasi kesehatan koperasi;

h) pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui

penilaian koperasi;

i) pelaksanaan dan penyedia data penilaian kesehatan koperasi;

j) pelaksanaan penegakan penerapan peraturan perundang-undangan dan

sanksi bagi koperasi;

k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemberdayaan koperasi; dan

l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas:

a) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran

dasar koperasi;

b) menganalisa dokumen izin pembukaan koperasi kantor cabang,

cabang pembantu dan kantor kas;

c) menganalisa dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam dan

Nomor Induk Koperasi (NIK);

d) merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan



pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

e) menganalisa data dan jumlah koperasi yang akurat; dan

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas:

a) menganalisa dan melaksanakan penyuluhan penerapan peraturan

perundang-undangan;

b) menganalisa penerapan sanksi bagi koperasi dan pemberian

bimbingan advokasi;

c) merencanakan pelaksanaan pembinaan sdan bimbingan teknis

anggota koperasi;

d) merencanakan, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam

pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan

pinjam; dan

e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai

tugas:

a) merencanakan dan melaksanakan upaya penciptaan iklim usaha yang

sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;

b) menganalisa data penilaian kesehatan koperasi;

c) menyusun data dan menilai kesehatan koperasi;

d) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan koperasi;

dan




3) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas

merumuskan, menyusun program kegiatan, melaksanakan kebijakan

pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha koperasi. Bidang

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan koordinasi pemberdayaan koperasi;

b) pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi

koperasi;

c) pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat local dan

nasional;

d) pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis anggota

koperasi;

e) pelaksanaan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha

lainnya;

f) pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi

koperasi;

g) pelaksanaan koordinasi perlindungan koperasi; dan

h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas:

a) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang fasilitasi usaha

koperasi;

b) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

c) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;

d) mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal

dan nasional;



e) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di

bidang fasilitasi usaha koperasi; dan


2) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai

tugas:

a) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas

sumber daya manusia koperasi;

b) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas

sumber daya manusia;

c) merencanakan kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

bagi perangkat organisasi koperasi;

d) menyusun konsep pengembangan dan pelatihan bagi perangkat

organisasi koperasi;

e) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pendidikan dan pelatihan; dan


3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi yang

mempunyai tugas:

a) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan,

penguatan dan perlindungan usaha koperasi;

b) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi

koperasi;

c) melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan

pinjam/unit simpan pinjam koperasi;



d) melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit

simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;

e) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan hasil

kegiatan bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha

koperasi; dan


4) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan dan

menyusun rencana kegiatan, penjabaran kebijakan teknis, melakukan

pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas pembiayaan usaha mikro. Bidang

Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;

b) pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;

c) pelaksanaan pengembangan promosi akses pasar bagi produk usaha

mikro di tingkat lokal dan nasional;

d) pelaksanaan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha mikro;

e) pelaksanaan pendataan izin usaha mikro;

f) pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan

skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

g) pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;

h) pelaksanaan fasilitasi jaringan kerjasama usaha mikro dengan

lembaga/badan usaha;

i) pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan

j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas:



a) melaksanakan pengembangan promosi dan akses pasar bagi produk

usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;

b) melaksanakan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha

mikro;

c) menganalisis data ijin usaha mikro;

d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan


2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro

mempunyai tugas:

a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;

b) merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi

peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;

c) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;

d) merencanakan fasilitasi jaringan kerjasama usaha mikro dengan

lembaga/badan usaha;

e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan


3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas:

a) melaksanakan pemberdayaan kewirausahaan;

b) merencanakan pengembangan kewirausahaan;

c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas

Sekretariat

Sub Bag. Umum dan

Kepegawaian

Sub Bag. Keuangan, Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Seksi Kelembagaan dan Perijinan

Seksi Keangotaan dan Penerapan

Peraturan

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan

dan Penilaian Kesehatan

UPTD

Bidang Pemberdayaan dan

Pengembangan Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia

Seksi Pengembangan, Penguatan

dan Perlindungan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi Pengembangan, Penguatan

dan Perlindungan Usaha Mikro

Seksi Peningkatan Kualitas

Kewirausahaan



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Magetan hingga akhir tahun 2016 mencapai 32 orang, dengan rincian

29 orang berstatus PNS (91 persen) dan 3 orang Non PNS (9 persen). Dari total

tersebut, 59 persen berjenis kelamin laki-laki dan 41 persen perempuan.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai

berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 48 persen dari total PNS yang ada di

lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Sedangkan

yang berpendidikan terakhir S2 dan SLTA masing-masing sebesar 14 persen dan

28 persen, serta yang berpendidikan SLTP sebanyak 3 persen dan untuk yang

berpendidikan sarjana muda sebesar 7 persen dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan :

Tabel 2.2.1.

NO. KLASIFIKASI URAIAN JUMLAH PNS JUMLAH

NON PNS

1 MENURUT JENIS

KELAMIN

LAKI-LAKI 16 3

PEREMPUAN 13 0

2 MENURUT

PENDIDIKAN

S3 0 0

S2 4 0

S1 14 0

SARJANA MUDA 2 0

SLTA 8 3

SLTP 1 0

SD 0 0



b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.2.

NO. KLASIFIKASI URAIAN JUMLAH

1 MENURUT ESELON ESELON II.a 0

ESELON II.b 1

ESELON III.a 1

ESELON III.b 3

ESELON IV.a 12

2 PEJABAT FUNGSIONAL

WIDYAISWARA 0

ARSIPARIS 0

HUMAS 0

3 MENURUT GOLONGAN I 0

GOLONGAN GOLONGAN II 3

GOLONGAN III 22

GOLONGAN IV 4

2.2.2. Sarana Prasarana

- Tanah dan Bangunan :

Tabel 2.2.2.1

NO TANAH BANGUNAN LOKASI LUAS

KONDISI

(%) KET

(M2)

1. Tanah Bangunan

Rumah Fasilitas Tempat

Tinggal lainnya

Jl. Lombok No.

36 Magetan 170 m2 100%

Sertifikat

2. Tanah Bangunan

Kantor Pemerintah

Jl. Yos Sudarso

No. 52 Magetan 595 m2 100%

Sertifikat

3. Bangunan Gedung

Kantor Permanen

Jl. Yos Sudarso

No. 52 Magetan 320 m2 100%

Sertifikat

4. Bangunan Gedung

Kantor Permanen

Jl. Tripandita

No. 15 Magetan 40.518 m2 100%

Sertifikat

5. Rumah Negara Gol III

Type E Permanen

Jl. Lombok No.

36 Magetan 70 m2 100%

Sertifikat



- Kendaraan Dinas

Tabel 2.2.2.2.

NO JENIS MERK TAHUN

KENDARAAN JUMLAH (Unit)

1 Station Wagon Toyota KF 50 SPR 1993 1

2 Station Wagon Suzuki ST Futura 150 2001 1

3 Station Wagon Toyota Innova 2009 1

4 Sepeda motor Yamaha 2 SV 2014 3

5 Sepeda motor Honda Versa GL 15 2015 1

6 Sepeda motor Honda Supra X 2015 1

7 Sepeda motor Honda Supra X CW F1 2016 2

JUMLAH 10

c. Peralatan Kantor

Tabel 2.2.2.3.

NO PEMBIDANGAN BARANG JUMLAH SATUAN KONDISI

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

1 Mesin Tik 10 Unit Baik

2 Mesin Hitung 9 Unit Baik

3 Alat Reproduksi 1 Unit Baik

4 Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

35 Unit Baik

5 Alat Kantor Lainnya 18 Unit Baik

6 Meubelair 257 Unit Baik

7 Alat Pengukur Waktu 1 Unit Baik

8 Alat Pembersih 1 Unit Baik

9 Alat Pendingin 15 Unit Baik

10 Home Use 12 Unit Baik

11 Pemadam Kebakaran 4 Unit Baik



12 Komputer 88 Unit Baik

13 Meja Kursi Pejabat 45 Unit Baik

14 Alat Studio 6 Unit Baik

15 Alat Komunikasi 26 Unit Baik

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dapat

dilihat dari capaian indikator kinerja hingga tahun 2016 dan rencana capaian

tahun 2017 dengan berdasar pada Rencana Strategis tahun 2013-2018 sebelum

perubahan.


TABEL 2.3.1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN MAGETAN

No Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Dinkop Tahun ke n Realisasi Capaian Tahun ke n Rasio Capaian pada Tahun n

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Prosentase Koperasi Aktif - Ada - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100 100 100 100

2 Prosentase Koperasi Berkualitas

- Ada - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100 100 100 100

3 Tingkat Usaha Simpan Pinjam


4 Prosentase Usaha Kecil - Ada - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100 100 100 100

5 Prosentase Usaha Menengah



TABEL 2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN


Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif

- 170.896.550 145.000.000 152.400.000 514.336.000 - 156.780.000 170.000.000 102.000.000 0% 91% 117% 67%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

222.000.000 178.838.500 180.000.000 588.600.000 690.120.000 222.000.000 178.838.500 172.800.000 663.500.000 100% 100% 96% 113%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

202.500.000 440.000.000 268.199.400 971.830.000 994.280.000 202.500.000 439.250.000 268.199.400 797.975.000 100% 164% 100% 82%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

239.500.000 325.250.000 155.000.000 429.200.000 618.480.000 239.500.000 325.250.000 175.000.000 347.800.000 100% 100% 113% 81%




2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumberdaya yang

dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian dengan renstra Kementerian Koperasi

dan UKM, maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam lima tahun ke

depan sebagai berikut :

1. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai

dengan akan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun

2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang

mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi

ancaman bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dan

meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Magetan, hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing

Koperasi dan UMKM, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi produk

yang dihasilkan.

2. Jumlah koperasi dan UMKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang

cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Karena koperasi dan

UMKM merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan

berbasis kemasyarakatan. Hal ini juga merupakan tantangan serta peluang

bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan pemberdayaan

Koperasi dan UMKM sehingga para pelaku koperasi dan UMKM mampu

mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk

bekerjasama dengan seluruh pelaku ekonomi. Selain itu, dengan semakin



berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu

menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Rendahnya produktivitas. Produktivitas Koperasi dan UMKM masih dinyatakan

rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro

dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan

pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang

menunjang pengembangan usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain

peningkatan kapasitas pengelola usaha mikro, kecil dan menengah melalui

bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui

wadah badan hukum Koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat

kerjasama antar koperasi. Rendahnya produktivitas ini juga didukung dengan

lemahnya pengusaan di bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan

pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.

4. Terbatasnya akses sumber daya produktif. Usaha mikro dan kecil menghadapi

masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia

collateral apabila akan memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan

maupun lembaga keuangan. Dengan demikian perlu dikembangan skim-skim

pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan

pola syari’ah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan

tersebut.

5. Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi. Akhir-akhir ini beberapa Koperasi

belum menjalankan tataka kelola koperasi yang baik (good cooperative

governance). Hal ini disebabkan bahwa pendirian Koperasi belum didasari atas

kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namun



lebih menekan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip

koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi

belum dikelola secara sistem manajamen yang memadai, yaitu sebagian besar

belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.

6. Rendahnya kinerja Koperasi. Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi

manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi.

Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada

keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen

Koperasi perlu dikelola dengan sistem manajamen yang memadai, yaitu

memiliki rencana jangka menengah dan panjang serta mengembangkan

manajemen kinerja Koperasi dengan model Balanced Score Card (BSC) dengan

beberapa penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan karakteristik Koperasi. Lebih

lanjut dilakukan pemeringkatan oleh lembaga independen sebagai layaknya

dilakukan oleh dunia pasar modal, yaitu Lembaga Rating, sehingga diharapkan

praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan koperasi dapat dipantau dan

dapat dijadikan contoh bagi koperasi lainnya.

7. Kurang kondusifnya iklim usaha, Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (KUMKM) memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur

perijinan yang belum dilakukan secara transparan, biaya transaksi perijinan

yang mahal, pungutan secara tidak resmi. Peraturan-peraturan yang

menghambat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan

berbagai alasan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

8. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan

teknologi dengan produk permintaan pasar. Hal ini utama dalam hal



kepemilikan sertifikat strandarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi

masih terbatas.

9. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam

pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud

10. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen

11. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan

wirausaha baru (2 inkubator bisnis)

12. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan

UMKM yang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif yaitu sebesar 160

unit.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam rangka

mewujudkan koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah yang tangguh dan

mandiri sebagai pilar perkonomian daerah Kabupaten Magetan maka terdapat

beberapa permasalahan, antara lain:

a. Terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur maupun SDM

pengelola koperasi

b. Terbatasnya sarana dan prasara sebagai penunjang pembinaan dan

kegiatan dinas

c. Rendahnya pemupukan modal koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

d. Tidak mempunyai konsep usaha yang jelas dan tidak didukung dengan

akuntansi dan laporan keuangan yang memadai

e. Tingkat pemanfaatan teknologi dan penggunaan teknologi masih rendah

sehingga berpengaruh pada mutu hasil produksi

f. Belum memiliki strategi pemasaran dan kemampuan melakukan trobosan

pasar

g. Terbatasnya akses permodalan karena tidak memenuhi syarat

memperoleh kredit

h. Rendahnya kesadaran anggota koperasi akan hak dan kewajibannya.

i. Rendahnya kemampuan pengelola koperasi dan UMKM terhadap

penerapan manajemen modern.



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Adapun visi Kabupaten Magetan yang telah dituangkan dalam RPJMD

Kabupaten Magetan adalah Terwujudnya Kesejahteran Masyarakat Magetan

Yang Adil, Mandiri dan Bermartabat. Sedangkan misi Bupati Magetan ada 5

(lima) untuk mendukung visi Kabupaten, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

2. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan peningkatan sumber daya

manusia yang profesional dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah

3. Menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit

dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan

sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

4. Mewujudkan sarana dan prasarana insfrastruktur yang memadai guna

menunjang ekonomi daerah

5. Mewujudkan suasana aman dan damai melalui penegaan, kepastian dan

perlindungann hukum.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Magetan mendukung misi Ketiga yaitu Menggairahkan

perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi

pengembangan sdm serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan

lingkungan. Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2013 – 2018 juga

mendukung program prioritas pembangunan Kabupaten Magetan dalam

program DITATA INDAH PLUS INSANI, dengan memperhatikan visi, misi dan

program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan berbagai dukungan dokumen



perencanaan lainnya yang tertuang dalan RPJMD (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Magetan tahun 2013 – 2018.

Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai

berikut:

Tabel 3.2. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dalam

Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan 2013 – 2018 urusan Koperasi dan UKM

Visi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang sehat, tangguh, mandiri sesuai jati diri sebagai salah satu pilar

perekonomian di Kabupaten Magetan

Misi 1 : Memberdayakan Koperasi dan UMKM melalui penguatan kelembagaan usaha dan permodalan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan

kelembagaan Koperasi

UMKM yang mantap dan

mandiri

Terwujudnya

peningkatan Koperasi yang berkwalitas.

Terwujudnya peningkatan Koperasi

yang melaksanakan RAT tepat waktu

Menguatkan

kelembagaan Koperasi dan

UMKM

Peningkatan kinerja

lembaga koperasi dan

UMKM

Pengembangan KUMKM

dengan menitikberatkan pada aspek permodalan,

sumber daya manusia, kelembagaan dan usaha

Mendorong lahirnya koperasi baru.



Visi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang

sehat, tangguh, mandiri sesuai jati diri sebagai salah satu pilar perekonomian di Kabupaten Magetan

Misi 2 : Mengembangkan jiwa kewirausahaan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, yang

meliputi pengembangan usaha mikro, yang menumbuhkan wirausaha baru.


Meningkatkan

kemampuan

Koperasi

Usaha Mikro

Kecil dan

Menengah

dalam

mengakses

sumber daya

ekonomi lokal

maupun

sumber daya

lainnya

Terlaksananya

peningkatan

kemampuan Koperasi

Usaha Kecil dan

Menengah dan

mengakses sumber

daya ekonomi lokal

maupun sumber daya

lainnya

Mengadakan

peningkatan

jaringan

kemitraan

Koperasi

Usaha Kecil

dan

Menegah

Mengembangan SDM

Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah agar memiliki

kwalitas untuk memenuhi

kebutuhan secara

profesional.





Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Aparatur pembina, pengelola Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah


Mewujudkan

kwalitas aparatur

pembina, pengelola

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

Tersedianya Aparatur

Pembin Pengelola Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

Tersedianya sarana prasarana dan infrastruktur

kebutuhan Pembina, Pengelola Koperasi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Meningkatkan

pengetahuan dan

kemampuan aparatur

pembina pengelola Koperasi

Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

Mencukupi kebutuhan sarana

prasarana dan

infrastruktur keperluan Pembina,

Pengelola Koperasi


Menengah

Peningkatan kwalitas SDM

Pembina, Pengelola Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah.

Pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana dan

infrastruktur keperluan Pembina, Pengelola

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah





Misi 4 : Memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang

tangguh, mandiri dan berdaya saing


Meningkatkan

citra Koperasi

Usaha Mikro

Kecil dan

Menengah

sebagai pelaku

ekonomi yang

tangguh,

proposional,

mandiri yang

berbasis pada

SDA

berwawasan

lingkungan

dan

berkualitas

Tersedianya Koperasi


Menengah yang

mampu berkiprah

sebagai pelaku

ekonomi yang tangguh

mandiri yang berbasis

pada SDA berwawasan

lingkungan dan

berkualitas.

Meningkatkan

kualitas SDM

Koperasi

Usaha Mikro

Kecil dan

Menengah

yang tangguh

dan mandiri.

Peningkatan citra

Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

sebagai pelaku ekonomi

yang tangguh proposional

mandiri yang berbasis

pada SDA berwawasan

lingkungan dan

berkualitas .



Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kesejahteran Masyarakat Magetan Yang Adil, Mandiri dan

Bermartabat

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH

terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 3 Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan

optimalisasi pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam

yang berwawasan lingkungan

1

Meningkatnya kegiatan

investasi untuk

mendorong terciptanya

lapangan kerja dan

tumbuhnya aktifitas

ekonomi lokal

Masih rendahnya

kualitas aparatur

Pembina koperasi

dan usaha mikro

yang berkompeten

Rendahnya

frekuensi

pelatihan yang

diikuti oleh

Aparatur Pembina

Koperasi dan

Usaha Mikro

Dukungan

Pemerintah Daerah

dalam

Pemberdayaan

Koperasi dan Usaha

Mikro Cukup Tinggi

Masih terbatasnya

tenaga Pembina

koperasi dan usaha

mikro yang

berkompeten untuk

melakukan

pembinaan dan

pengawasan

Masih rendahnya

SDM Aparatur

Pembina

Koperasi dan

Usaha Mikro

dalam

pembinaan dan

pengawasan

Adanya komitmen

pengembangan

Koperasi dan Usaha

Mikro

Masih terbatasnya

fasilitasi bagi

peningkatan akses



Visi: Terwujudnya Kesejahteran Masyarakat Magetan Yang Adil, Mandiri dan

Bermartabat

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH

terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

permodalan bagi

usaha mikro

Masih terbatasnya

aparatur Pembina

perkoperasian

3.3. Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Telaah terhadap rencana strategi Kementrian Koperasi dan UKM RI ditujukan

untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level provinsi dengan nasional.

Renstra Kementerian KUKM RI 2014 – 2019 telah di susun dan disempurnakan.

Ringkasan penyempuranaan RENSTRA Kementerian tersebut dapat dilihat dalam

tabel berikut.


Tabel 3.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2014-2019

No. Visi Misi Tujuan Sasaran Strategis Target Kinerja

1. Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri,

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada

peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat

wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis

koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan

9.393 kop, 1.075 pasar, 1 basis data,

22 paket fasilitasi

2. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM

18.460 kop, 158.000 SDM kop dan umkm yg mendapatkan pelatihan,

1.000 kurasi produk kop dan umkm, 600.000 kop dan umk penerima dana bergulir,

215 unit PLUT KUMKM

3. Meningkatnya wirausaha baru dengan

usaha yang layak dan berkelanjutan

50.000 WUB,

24.800 WUB yg dapat dukungan modal awal, 2.450 technopreneur,

100 penguatan incubator bisnis

4. Meningkatnya kualitas kelembagaan

dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat

2,27% peningkatan partisipasi

anggota dalam permodalan kop, 7,5% peningkatan jumlah anggota koperasi,

18% peningkatan volume usaha koperasi, 20.000 kop berkualitas,

1.832 PPKL, 10.000 Akta Koperasi




3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan internal dan

eksternal, langkah selanjutnya adalah menentukan isu – isu strategis utama.

Penentuan kriteria dan skor kriteria penentuan isu-isu strategis mengadopsi pada

Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu dengan 5 kriteria serta

pembobotan kriteria sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.4.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra provinsi

25

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 25

3 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 20

4 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

5 Janji politik yang perlu diwujudkan 15

Total 100

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel

diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala

kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing

isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.5. Selanjutnya nilai total tersebut

dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu

strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai

rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5. menentukan skala

prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam perumusan visi, misi,



tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program. Hal tersebut dikarenakan isu

strategis prioritas adalah isu yang menjadi prioritas janji politik yang perlu

diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran

Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota dan berdampak terhadap publik.

Tabel 3.5.

Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis

Nilai Skala Kriteria ke- Total Skor

1 2 3 4 5 6

0.25 0.25 0.2 0.15 0.15 100

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

Daya saing koperasi

Jawa Timur masih terbatas ditingkat

internasional

5 5 4 5 5 4.80

2

Konstribusi UMKM dalam pembentuk PDB tinggi namun

masih belum berdaya saing

5 5 4 5 5 4.80

3

Daya saing koperasi

nasional masih lemah dan terbatas

5 5 5 4 4 4.70

4

Masih terbatasnya

jumlah tenaga perkoperasian dan

UMKM yang kompeten

5 5 4 4 5 4.65

5

Internasionalisasi

koperasi (koperasi berstandar

internasional)

5 5 4 4 5 4.65

6

Daya Saing

Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan

Thailand utamanya dalam menghadapi ASEAN Economy

Community

5 5 4 4 5 4.65



No Isu Strategis


1 2 3 4 5 6

0.25 0.25 0.2 0.15 0.15 100

7

Konstribusi UMKM dalam pembentuk

PDRB Jatim tinggi namun masih

belum berdaya saing

5 5 4 4 4 4.50

8

Masih terbatasnya

dampak fasilitasi bagi peningkatan

akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM)

4 5 4 4 5 4.40

9

Tingkat kemiskinan masih tinggi, diiringi kenaikan

kesenjangan

5 5 4 3 4 4.35

10

Daya saing Jawa

Timur di tingkat nasional peringkat kedua setelah DKI

Jakarta. Namun Struktur Impor

Jawa Timur masih didominasi impor bahan baku/

penolong

5 5 4 3 4 4.35

11

Globalisasi perdagangan

khususnya blok regional seperti AEC

5 5 4 3 4 4.35

12

Database UMKM masih belum sepenuhnya update

dan detail

4 5 3 4 4 4.05

13

Kualitas

infrastruktur masih perlu ditingkatkan

untuk memacu pertumbuhan ekonomi

4 4 3 4 5 3.95

14

Pengembangan ekonomi berbasis

keunggulan lokal dan ramah lingkungan

4 4 4 3 4 3.85



No Isu Strategis


1 2 3 4 5 6

0.25 0.25 0.2 0.15 0.15 100

15

Masih terbatasnya

sumberdaya dalam memfasilitas dan

mengembangkan LKM

4 4 3 4 3 3.65

16

Peningkatan pertumbuhan

ekonomi dunia meskipun relatif kecil

3 4 3 4 4 3.55

17 Jumlah angkatan kerja baru relative

besar

3 4 3 3 4 3.40

18 Pertumbuhan populasi dunia dan

tantangan kedepan

3 4 3 3 4 3.40

19

Bonus demografi dan Tambahan

kesempatan kerja/persen

pertumbuhan terbatas

3 3 4 4 3 3.35

Sesuai dengan hasil scoring diatas dapat dikemukakan 10 isu – isu strategis

yang paling utama yaitu:

1. Daya saing koperasi Jawa Timur masih terbatas ditingkat internasional.

2. Konstribusi UMKM dalam pembentuk PDB tinggi namun masih belum berdaya

saing.

3. Daya saing koperasi nasional masih lemah dan terbatas.

4. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.

5. Internasionalisasi koperasi (koperasi berstandar internasional).



6. Daya Saing Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand

utamanya dalam menghadapi ASEAN Economy Community.

7. Konstribusi UMKM dalam pembentuk PDRB Jatim tinggi namun masih belum

berdaya saing.

8. Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi

koperasi dan UMKM (KUMKM).

9. Tingkat kemiskinan masih tinggi, diiringi kenaikan kesenjangan.

10. Daya saing Jawa Timur di tingkat nasional peringkat kedua setelah DKI

Jakarta. Namun Struktur Impor Jawa Timur masih didominasi impor bahan

baku/ penolong.



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, maka visi dan misi

Pemerintah Daerah merepresentasikan pula visi dan misi setiap organisasi

Pemerintah Daerah (OPD) yang ada, sehingga pada bagian ini hanya akan

dijabarkan tujuan serta sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2013-2018.

Adapun dalam perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2013-2018, Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro mendukung tercapainya misi ketiga yaitu Menggairahkan

perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi

pengembangan sdm serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan

lingkungan.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Berikut merupakan tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam perubahan

Renstra tahun 2013-2018:


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatkan Pertumbuhan Wirausaha Baru Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Meningkatnya jumlah wirausaha baru

Jumlah UKM non BPR/LKM 550 650 750 850 950

2 Meningkatkan citra Koperasi. Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh,profesional,mandiri. yang

berbasis pada sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkualitas

Tersedianya Koperasi Usaha Mikro,kecil Menengah yang mampu berkiprah sebagai pelaku

ekonomi yang tangguh,mandiri yang berbasis pada sumber daya alam berwawasan

lingkungan dan berkualitas

Prosentase UKM yang mendapatkan pelatihan

29% 57% 75% 90% 100%

3 Meningkatkan usaha dan daya saing usaha mikro

Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing

Cakupan UMKM yang mendapatkan fasilitas permodalan dan pemasaran

18% 32% 65% 98% 100%

4 Mewujudkan kelembagaan dan usaha koperasi yang mantab dan mandiri

Terwujudnya peiningkatan koperasi yang berkualitas

Prosentase koperasi kategori sehat

9,25% 11,25% 13,25% 15,25% 18,25%



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan

penjabaran dari tabel 4.2 yang menjelaskan tentang strategi dan

kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun

2013-2018. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan

program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja

kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian

kinerja pada tahun 2013 dan proyeksi capaian tahun 2014. Target kinerja

program/ kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun

renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja

program/ kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun

renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya. Adapun

secara rinci disajikan melalui tabel 5.1 sebagai berikut :


Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013-2018

No.

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Urusan/Pro gram/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Data Capaian Awal Tahun (s/d

2013)

Target Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD Unit Yang

Bertanggung Jawab

2014 2015 2016 2017 2018

Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Mewujudkan tata kelola yang baik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tersedianya sarana prasarana kebutuhan Koperasi dan UM yang memadai

Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Koperasi UM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

12 bulan 228.881.500 12 bulan 367.500.000 12 bulan 337.500.000 12 bulan 407.500.000 12 bulan 487.500.000 60 bulan

1.828.881.500

Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan 228.881.500 12 bulan 360.000.000 12 bulan 330.000.000 12 bulan 400.000.000 12 bulan 480.000.000 12 bulan

1.798.881.500 Sekretariat

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen database koperasi dan UMKM

0 -

1 dok 7.500.000 1 dok 7.500.000 1 dok 7.500.000 1 dok 7.500.000 4 dok 30.000.000 Sekretariat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

90% 90% 265.000.000 90% 200.000.000 90% 2.446.000.000 90% 661.000.000 90% 276.000.000 90% 3.848.000.000

Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Gedung yang dibangun

-

1 unit 50.000.000 1 unit 2.050.000.000 1 unit 200.000.000 - -

1 unit 2.300.000.000 Sekretariat

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas

3 unit 60.000.000 roda 2 : 2 40.000.000 roda 4 : 1 200.000.000 roda 4 : 1 250.000.000 - 0 7 unit 550.000.000 Sekretariat


Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah pengadaan perlengkapan rumah dinas

0 -

0 -

0 -

0 0 1 kursi tamu

5.000.000 1 unit 5.000.000

Sekretariat

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

Ac : 1,kipas angin : 1,

almari besi : 1, meja

kerja : 10, meja rapat :

10, kursi kerjo es 2 :

1 kursi kerja es 3 : 3,

kursi staf : 10, kursi

tunggu : 3

85.000.000 - 0 almari besi : 2, feeling

kabinet : 3

15.000.000

Felling kabinet : 5

25.000.000

almari besi : 2, feeling

kabinet : 3

15.000.000

55 unit 140.000.000

Sekretariat

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas

0 -

0 0 0 -

1 unit 5.000.000

1 unit 10.000.000

2 unit 15.000.000

Sekretariat

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

0 -

Laptop : 1, Komputer :

1, printer : 2

20.000.000 AC : 1, Printer : 4, Laptop : 1,

Komputer : 1

50.000.000

Laptop : 2, TV : 1, CCTV

: 2

25.000.000

AC : 1, Printer : 3,

Laptop 2, Komputer :

2

70.000.000

24 unit 165.000.000

Sekretariat

Pengadaan Mebeleur

Jumlah pengadaan mebeleur

0 -

0 0 Kursi : 10, almari : 5

30.000.000

Kursi : 10, almari : 5

36.000.000

Kursi : 10, almari : 5

42.000.000

45 unit 108.000.000

Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah rumah dinas yang dipelihara

0 -

0 0 1 rumah 10.000.000

1 rumah 25.000.000

1 rumah 20.000.000

1 rumah

55.000.000

Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung 15.000.000 1 gedung 50.000.000 1 gedung 25.000.000

1 gedung 30.000.000

1 gedung 35.000.000

1 gedung

155.000.000

Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

kendaraan roda 4 = 3

30.000.000 kendaraan roda 4 = 3

40.000.000 kendaraan roda 4 = 4

50.000.000

kendaraan roda 4 = 5

53.000.000

kendaraan roda 4 = 5, roda 2 = 4

64.000.000

24 unit 237.000.000

Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan mebeleur

Jumlah peralatan mebeleur yang terpelihara

0 -

0 -

meja : 10,kursi :

10, almari : 5

16.000.000

meja : 10, kursi : 20, almari : 5

12.000.000

meja : 10, kursi : 20, almari : 5

15.000.000

95 unit 43.000.000

Sekretariat


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang direhap

paket 75.000.000 0 -

0 -

0 -

0 -

1 paket 75.000.000

Sekretariat

Program peningkatan disiplin aparatur

Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

34 6.200.000 0 -

0 -

0 -

0 -

34 6.200.000 Sekretariat

pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

34 6.200.000 0 -

0 -

0 -

0 -

34 6.200.000 Sekretariat

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0 -

10 dok 7.500.000

10 dok 7.500.000

10 dok 7.500.000

10 dok 7.500.000

10 dok 30.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dah ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0 -

10 dok 7.500.000

10 dok 7.500.000

10 dok 7.500.000

10 dok 7.500.000

10 dok 30.000.000 Sekretariat

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Dinkop UMKM

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Skor IKM Dinkop UMKM

0 -

75 skor 20.000.000

0 -

75 skor 35.000.000 75 skor 40.000.000 75 skor 95.000.000

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah survey IKM

0 -

75 skor 20.000.000 0 75 skor 35.000.000 75 skor 40.000.000 75 skor 95.000.000 Sekretariat


2 Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan tekhnologi

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru

Jumlah Wirausaha Baru

Program Penciptaan Iklim Usaha bagi Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Jumlah UKM non BPR/LKM

565 550 org 156.000.000 555 umkm & 5 Klp

160.000.000 750 umkm 170.000.000

850 umkm 175.000.000

950 umkm 180.000.000

950 umkm

841.000.000

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi

70 orang 14.970.000 300 UMKM 50.000.000 236 UMKM 44.800.000

220 UMKM 30.000.000 220 UMKM 30.000.000 70 orang,

976 UMKM

169.770.000

UM

Perencanaan, koordinasi, pengembangan usaha kecil menengah

Jumlah koperasi dan UMKM yang mengikuti Rakor Pengembangan UKM

0 -

150 UMKM 35.000.000 0 -

0 0 40 UMKM 10.000.000 190 umkm

45.000.000

UM

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan

200 UMKM 50.000.000 105 UMKM 25.000.000 238 UMKM 53.200.000

320 UMKM 50.000.000 280 UMKM 50.000.000 1143 umkm

228.200.000

UM

Pendataan/pemetaan Koperasi dan UMKM

Jumlah UM yang di data

0 -

0 -

0 -

5 dok 40.000.000 5 dok 40.000.000 10 dok 80.000.000

UM

Fasilitasi permasalahan proses produksi


120 orang 41.030.000 5 kelompok 50.000.000 276 UMKM 72.000.000

210 UMKM 45.000.000 260 UMKM 40.000.000 120 orang, 5 kel,

746 UMKM

248.030.000

UM


Jumlah koperasi dan UMKM yang dimonev

0 -

0 -

0 -

100 UMKM 10.000.000 150 UMKM 10.000.000 250 UMKM

20.000.000

UM

Fasilitasi permasalahan proses produksi (pelatihan)


160 UMKM 50.000.000 0 -

0 -

0 0 0 160 UMKM

50.000.000

UM


3 Meningkatkan citra Koperasi, Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh,profesional, mandiri yang berbasis pada sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkualitas

Tersedianya Koperasi Usaha Mikro yang mampu berkiprah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh mandiri yang berbasis pada sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkualitas

Jumlah KUM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Prosentase UKM yang mendapatkan pelatihan

23% 29% 178.838.500 57% 180.000.000 75% 250.000.000

90% 250.000.000

100% 200.000.000

100% 1.058.838.500

Fasilitasi pengembangan inkubator tehnologi dan bisnis

Jumlah UMKM yang mengikuti temu usaha

0 -

19% 30.000.000 11% 30.000.000

12,85% 30.000.000 14,28% 30.000.000 56,83% 120.000.000

UM

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Jumlah UMKM yang mengikuti fasilitasi kemitraan

14,50% 80.000.000 19% 75.000.000 10,70% 75.000.000

12,85% 75.000.000 14,28% 65.000.000 71,33% 370.000.000

UM

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi hasil produksi

0 -

0 -

10,70% 10.000.000

12,85% 10.000.000 14,28% 10.000.000 37,83% 30.000.000

UM

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

0 -

0 -

10,70% 30.000.000

12,85% 30.000.000 14,28% 20.000.000 37,83% 80.000.000

UM


Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD

Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen koperasi/KUD

14,50% 98.838.500 19% 75.000.000 10,70% 80.000.000

12,85% 80.000.000 14,28% 50.000.000 71,33% 383.838.500

PPK

Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HAKI

0 -

0 -

10,70% 20.000.000

12,85% 20.000.000 14,28% 20.000.000 37,83% 60.000.000

UM


Jumlah UMKM yang dimonitoring untuk dikelompokkan

0 -

0 -

10,70% 5.000.000

12,85% 5.000.000 14,28% 5.000.000 37,83% 15.000.000

UM

4 Meningkatkan usaha dan daya saing Usaha Mikro

Mewujudkan Usaha Mikro yang berdaya saing

Jumlah KUMKM yang mendapatkan tambahan permodalan dan pemasaran

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Cakupan UMKM yang mendapatkan fasilitas permodalan dan pemasaran

0% 18% 440.000.000 32% 450.000.000 65% 550.000.000

98% 550.000.000

100% 450.000.000

100% 2.440.000.000

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Jumlah UMKM yang mengikuti informasi permodalan

3% 20.000.000 6% 25.000.000 9% 30.000.000

14% 30.000.000 14% 30.000.000 46% 135.000.000

UM

Koordinasi pemenfaatan fasilitasi pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi

Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti rapat koordinasi upaya peningkatan produksi ternak

3% 20.000.000 0 -

0 -

0 0 0 0 3% 20.000.000

PPK

Pemantauan Pengelolaan pengunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah

Jumlah UMKM penerima dana pemerintah yang terpantau

3% 20.000.000 0 -

9% 15.000.000

14% 15.000.000 14% 15.000.000 40% 65.000.000

PPK


Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

Jumlah UMKM yang melakukan jaringan kemitraan

3% 50.000.000 0 -

9% 50.000.000

14% 50.000.000 14% 50.000.000 40% 200.000.000

UM

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah

Jumlah UMKM industri rumah tangga/IKM

0 -

6% 100.000.000 9% 30.000.000

14% 30.000.000 14% 30.000.000 43% 190.000.000

UM

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

Jumlah UMKM yang mengikuti promosi

3% 300.000.000 6% 225.000.000 9% 300.000.000

14% 300.000.000 14% 220.000.000 46% 1.345.000.000 UM

Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

jumlah anggota kopwan yang pelatihan ketrampilan

0 -

6% 50.000.000 9% 30.000.000

14% 30.000.000 14% 30.000.000 43% 140.000.000

PPK


Jumlah Kop/kel yang dimonev

3% 30.000.000 0 -

0 -

0 0 0 0 3% 30.000.000

PPK

Sosialisasi dukungan informasi KPKS bagi KSP/USP Koperasi

Meningkatnya kemampuan dalam penerapan perpajakan bagi koperasi

0 -

6% 50.000.000 0 -

0 0 0 0 6% 50.000.000

PPK

Fasilitasi pengembangan UKM

Jumlah UKM yang mendapatkan bantuan program

0 -

0 -

9% 95.000.000

14% 95.000.000 14% 75.000.000 37% 265.000.000

UM

5 Mewujudkan kelembagaan dan usaha koperasi yang mantap dan mandiri

Terwujudnya peningkatan koperasi yang berkualitas

Prosentasi koperasi aktif

Program peningkatan kualitas kelembagaan

Prosentase koperasi kategori sehat

7,23% 9,25% 325.250.000 11,25% 325.000.000 13,25% 350.000.000

15,25% 350.000.000

18,25% 325.000.000

18,25% 1.675.250.000


Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kebijakan program pembangunan koperasi

Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti rapat koordinasi

0 1,85% 20.000.000 0 -

0 -

0 0 0 0 1,85% 20.000.000

KPK

Pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan perkoperasian

Jumlah pengurus yang mengikuti koordinasi penertiban kantor cabang

0 0 -

0 -

2,21% 35.000.000

1,90% 30.000.000 0 0 4,11% 65.000.000

KPK

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

Jumlah koperasi/LKM yang mengikuti penyuluhan tentyang prinsip-prinsip koperasi

0 1,85% 30.000.000 0 -

2,21% 55.000.000

1,90% 50.000.000 2,60% 25.000.000 8,56% 160.000.000

KPK

Pembinaan, pengawasan,dan penghargaan koperasi berprestasi

Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dan penghargaan kop berprestasi

0 1,85% 20.000.000 3,75% 100.000.000 2,21% 75.000.000

1,90% 73.000.000 2,60% 75.000.000 12,31% 343.000.000

KPK

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Jumlah koperasi yang mengikuti jaringan kerjasama usaha koperasi

0 0 -

3,75% 125.000.000 2,21% 70.000.000

1,90% 50.000.000 2,60% 75.000.000 10,46% 320.000.000

KPK

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek

0 1,85% 65.000.000 0 0 2,21% 75.000.000 1,90% 50.000.000 2,60% 45.000.000 8,56% 235.000.000

KPK


Jumlah koperasi yang di monev

0 1,85% 30.000.000 3,75% 100.000.000 2,21% 40.000.000 1,90% 35.000.000 2,60% 40.000.000 12,31% 245.000.000

KPK


Peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi Koperasi

Jumlah data koperasi/cabang koperasi

0 0 -

0 0 0 0 1,90% 27.000.000 2,60% 30.000.000 4% 57.000.000

KPK

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP Koperasi

Jumlah koperasi yang dinilai kesehatnnya

0 0 -

0 0 0 0 1,90% 35.000.000 2,60% 35.000.000 4% 70.000.000

KPK

Pengembangan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian

Jumlah koperasi yang mengikuti penyuluhan

0 1,85% 160.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,85% 160.250.000

KPK

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah anggota petani tembakau yang dibina

45.000.000 45.000.000 350 45.000.000 45.000.000 0 45.000.000 225.000.000

Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau

Jumlah kelompok petani tembakau yang mendapatkan penguatan

0 45.000.000 0 45.000.000 0 45.000.000 0 45.000.000 0 45.000.000 0 225.000.000

PPK

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan pembinaan

1 kop 192.000.000 192.000.000 350 192.000.000 350 192.000.000 350 192.000.000 1050 960.000.000


Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan ketrampilan

1 kop 192.000.000 1 kop 192.000.000 1 kop 192.000.000 1 kop 192.000.000 1 kop 192.000.000 1 kop 960.000.000

PPK

JUMLAH

1.837.170.000 1.947.000.000 4.348.000.000 2.673.000.000 2.203.000.000 13.008.170.000



BAB VI

INDIKATOR KINERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukan indikator kinerja SKPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima)

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan mendukung tercapainya

tujuan Mewujudkan kelembagaan dan usaha koperasi yang mantab dan

mandiri serta Meningkatkan usaha dan daya saing Usaha Mikro, sasaran

Terwujudnya Peningkatan Koperasi Yang berkualitas dan Mewujudkan

Usaha Mikro Yang Berdaya Saing.

Tabel di bawah ini menunjukan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2013-2018.



Tabel 6.1.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah UKM non BPR/LKM

565 550 650 750 850 950 950

2 Prosentase UKM yang mendapat

pelatihan

23% 29% 57% 75% 90% 100% 100%

3 Cakupan UMKM yang mendapatkan

fasilitas permodalan dan

pemasaran

0% 18% 32% 65% 98% 100% 100%

4 Prosentase koperasi kategori

sehat

7,23% 9,25% 11,25% 13,25% 15,25% 18,25% 18,25%



BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi

kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis

berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta

penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi

kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan.

Renstra Perubahan ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan

harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai

mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten

Magetan pada tahun 2013-2018.

Sistematika Perubahan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Dan mengacu pada Peraturan Daerah No. Tahun

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.

Magetan,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UM

KABUPATEN MAGETAN

Drs. VENLY TOMI NICOLAS, S.H.M.M.

Pembina Tingkat I NIP. 19621111 198602 1 005

Documents

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH … RENSTRA DINKOP DAN UM.pdf · integral dalam pembangunan daerah serta nasional yang mengedepankan asas ekonomi kerakyatan. 1.4. Sistematika