DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - maroskab.go.id · perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. ... Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros Rencana Strategis Tahun 2016-2021

RENSTRA 2016-2021 i

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

MAROS 2017

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016-2021


RENSTRA 2016-2021 ii

KATA PENGANTAR

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan

mendasar yang dibuat atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan

lingkungan srategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi

perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros menyusun Renstra tahun 2016-2021,

yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan

yang akan dilakukan guna mewujudkan Visi “Maros Lebih Sejahtera 2021”.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021

disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang

komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan

demikian, semua kegiatan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada

seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tim Penyusun Renstra yang

telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil

menyelesaikan penyusunan Renstra ini. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan

masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi

Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam

pelaksanaannya.

Maros, Februari 2017

a.n. Plt. Kepala Dinas Kominfo Sekretaris

H. SULAEMAN SAMAD, S.IP, M.Si Pangkat : Pembina Tk.I NIP :19720822 199202 1 001


RENSTRA 2016-2021 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..............................................................................................

DAFTAR ISI..........................................................................................................

DAFTAR TABEL....................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.............................................................................

1.2. Maksud dan Tujuan.....................................................................

1.3. Landasan Hukum.........................................................................

1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen

Perencanaan lainnya...................................................................

1.5. Sistematika Penulisan..................................................................

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MAROS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika..................................................................................

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.......................

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika................

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika........................................................

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika............................

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih................................................................

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis............................................................................

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.........................................................

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan

Informatika..................................................................................

4.2. Strategi dan Kebijakan.................................................................

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF............................

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD......................

BAB VII PENUTUP..............................................................................................

ii

iii

iv

1

4

6

7

8

10

40

42

46

49

50

51

55

64

67

68

75

84

87


RENSTRA 2016-2021 iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.2.1 Tabel 2.2.2 Tabel 2.2.3 Tabel 3.2.1 Tabel 3.3.1 Tabel 3.3.2 Tabel 3.4.1 Tabel 3.4.2 Tabel 3.4.3 Tabel 4.2.1 Tabel 4.2.2 Tabel 4.2.3 Tabel 5.1. Tabel 6.1

Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros berdasarkan Kepangkatan .............................................. Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros berdasarkan Pendidikan....................................................... Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros berdasarkan Jabatan/Eselon................................................. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.................................................................................. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros Dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L.......................... Permasalahan Pelayanan Kominfo Kabupaten Maros Dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi Sulawesi Selatan............................. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Maros Berdasarkan Struktur Ruang............................................................ Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Maros Berdasarkan Pola Ruang.................................................................. Telaahan RTRW Kabupaten Maros terhadap Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika............................................................ Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan......................................... Sasaran dan Indikator Sasaran......................................................... Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD................. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Serta Penadanaan Indikatif................................................. Matriks Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2016-2021...............................................

41

42

42

51

52

54

56

57

64

70

72

73

76

85


RENSTRA 2016-2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan

berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan

pembangunan nasional berhasil dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah

daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi,

potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk

itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama

dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat, maka akan

menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman

sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat

di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi saat ini campur tangan

pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya memberikan kewenangan yang jauh

lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya berdasarkan

prakarsa sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Maju tidaknya

suatu daerah tergantung bagaimana menggunakan kewenangan yang dimiliki

secara maksimal untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Kemajuan

pembangunan di setiap daerah menjadi sangat penting karena pembangunan

daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan

pemerintah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan

kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di

daerahnya.

Salah satu aspek penting dalam proses pembangunan daerah adalah

perencanaan. Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses

pembangunan. Melalui perencanaan, penggunaan sumber daya bisa lebih optimal


RENSTRA 2016-2021 2

untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tanpa perencanaan maka

akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang

sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat

merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki

keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat di daerah, maka kebijakan perencanaan pembangunan bukan lagi

mengacu kepada system sentralisasi melainkan sudah menganut system

desentralisasi yang memungkinkan birokrat, masyarakat/swasta dan legislator lebih

berintegrasi dan bersinergi melalui peran partisipatif dalam mengambil keputusan

dan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerahanya.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat

kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam

berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu

diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan

teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan

ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga)

komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni;

pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan Good

Governance sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah

memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh

informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen

pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan

(transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan

kondisi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Maros cukup responsif dan

secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi

pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan

electronic Government (e-Government). Hal mana dapat mendukung penerapan


RENSTRA 2016-2021 3

Government to Government (G2G), Government to Citizen (G2C) dan Government to

Business (G2B).

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menyusun dokumen

perencanaan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hendaknya memakai

tahapan mulai dari 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, 2) Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, 3) Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu

1 (satu) tahun, Renstra SKPD, Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Program sampai

RAPBD.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu lembaga tehnis daerah, Dinas

Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh

beberapa perangkat organisasi yang menyertainya mempunyai tugas membantu

bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika,

persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang komunikasi dan informasi dalam

menyusun dokumen perencanaan strategis (renstra) akan mengacu pada arah

kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, sehingga Renstra Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan

pembangunan.

Oleh karenanya, dalam menyusun dokumen Renstra harus mampu

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu menjawab tuntutan

masyarakat secara umum. Dengan perubahan dan perkembangan yang begitu cepat


RENSTRA 2016-2021 4

baik lingkungan eksternal (regulasi, perkembangan Teknologi Informasi) maupun

lingkungan internal (Sumber Daya Manusia) harus menjadi referensi dalam

penyusunan dokumen strategis (Renstra SKPD). Perubahan-perubahan tersebut di

satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman

bagi pelaksanaan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros

sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informasi,

menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang diharapkan dapat

menjadi bahan acuan untuk penyusunan berbagai kebijakan teknis termasuk di

dalamnya pengembangan teknologi informasi untuk pengelolaan birokrasi

pemerintahan di Kabupaten Maros.

Namun diakui dan disadari bahwa untuk mengimplementasikan secara

konsisten dokumen perencanaan tersebut masih terdapat sejumlah kendala dan

tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintah baik pendanaan, kesiapan sumber

daya manusia, komitmen untuk mampu mengimplementasikan secara konsisten.

Dengan semangat otonomi dibarengi regulasi yang semakin lengkap tentu

ini tidak menjadikan alasan terhentinya program kegiatan tapi menjadi peluang

yang harus diamanfaatkan. Olehnya itu penyusunan dokumen Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros lebih berorientasi pada problem

solving dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengelolaan pemerintahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Maros adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros yang pelaksanaannya akan lebih

efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip peneyelenggaraan pemerintahan

yang baik.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Maros adalah :


RENSTRA 2016-2021 5

1. Tersedianya perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data, penyiaran,

jaringan dan komunikasi data, sistem informasi dan aplikasi, dan pengelolaan

website;

2. Tersusunnya program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika

selama lima tahun kedepan (2016 - 2021) untuk kemudian diuraikan kedalam

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap tahun berjalan;

3. Tersedianya rumusan program pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengelolaan pemerintahan yang merupakan indikasi program yang tertuang

dalam APBD dan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Maros;

4. Sebagai acuan dasar dalam pengembangan kualitas SDM dan optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan secara

efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros merupakan Satuan

Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta memperhatikan

kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana hasil analisa Tim Analisis Jabatan

dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Maros.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros

sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang

komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk

mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu

disusun suatu perencanaan strategik yang meliputi keseluruhan pembagian tugas

dari masing-masing seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Maros, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh

pegawai/staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Visi,

Misi dan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros yang akan

dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja


RENSTRA 2016-2021 6

dalam setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Inpres

nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Perencanaan strategik (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai dalam periode satu sampai dengan lima tahun dengan

mempertimbangkan kemampuan dan kekurangan yang ada serta peluang dan

kendala yang diperkirakan timbul. Untuk itu dalam Renstra ini telah dirumuskan

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan berdasarkan RPJMD Kabupaten

Maros yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Maros dalam Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Maros antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Keputusan Persiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan

Penyelenggara Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggunjawaban Kepala Daerah;

8. Insturksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 2015-

2019;


RENSTRA 2016-2021 7

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan

Informatika;

13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Maros Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Maros.

1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 3 ayat (3), bahwa

pembangunan nasional meliputi pembangunan Pusat dan Daerah. Perencanaan

Pembangunan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota menghasilkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode waktu 20 tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk priode waktu 5

tahun, dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk

periode waktu jangka menengah, serta Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk priode


RENSTRA 2016-2021 8

waktu 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk priode waktu 1

tahun inilah yang merupakan pedoman Penyusunan Kebijakan Umum serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka melakukan penyusunan

Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD), Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan yang harus dimiliki oleh

setiap SKPD termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, yang

ditetapkan berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD).

1.5. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.6. Latar Belakang

1.7. Maksud dan Tujuan

1.8. Landasan Hukum

1.9. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen

Perencanaan lainnya

1.10. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MAROS

2.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika

2.6. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.7. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika


RENSTRA 2016-2021 9

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.6. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

3.7. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.10. Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan

Informatika

4.2. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP


RENSTRA 2016-2021 10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MAROS

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Bupati Maros

Nomor Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, yaitu

mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan

bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Maros.

Untuk menjalankan tugas pokok dengan baik maka Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Maros perlu mendapat dukungan secara komprehensif dari

seluruh pejabat dan staf yang kompeten dan berkualitas serta tenaga profesional

untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros

sebagai berikut :


RENSTRA 2016-2021

11

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS

UPT

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL

SEKSI INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN DATA CENTER

SEKSI PERANCANGAN DAN STANDARISASI APLIKASI

SEKSI TATA KELOLA, KEAMANAN DAN PERSANDIAN

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI

SEKSI PENGEMBANGAN & KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI PELIPUTAN INFORMASI

SEKSI LAYANAN PUBLIK

SEKSI DATA DAN STATISTIK

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

BIDANG DISEMINASI INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK

BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN LAYANAN PUBLIK

SEKRETARIAT DINAS

SUBBAGIAN PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN UMUM ASSET DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN KEUANGAN


RENSTRA 2016-2021 12

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

daerah.

2.1.1. Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi,

informatika, persandian, dan statistik;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika,

persandian, dan statistik;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang

komunikasi, informatika, persandian, dan statistik ;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi,

informatika, persandian, dan statistik; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

a. merumuskan program kerja komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana

kerja yang telah dibuat;

b. mengoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan

program kegiatan dinas;

c. membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan Bidang

tugasnya;

d. mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan

sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;


RENSTRA 2016-2021 13

e. merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

komunikasi, informatika, persandian, dan statistik dalam perencanaan program

dan kegiatan;

f. melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika,

persandian, dan statistik;

g. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang komunikasi,

informatika, persandian, dan statistik;

h. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

komunikasi, informatika, persandian, dan statistik melalui teknologi informasi

dan komunikasi, layanan e-goverment, diseminasi informasi & komunikasi

publik, pengelolaan data dan layanan publik;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik

melalui teknologi informasi dan komunikasi, layanan e-goverment, diseminasi

informasi & komunikasi publik, pengelolaan data dan layanan publik;

j. melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik melalui teknologi

informasi dan komunikasi, layanan e-goverment, diseminasi informasi &

komunikasi publik, pengelolaan data dan layanan publik;

k. melaksanakan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian dinas;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui

tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan

maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


RENSTRA 2016-2021 14

2.1.2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan teknis

operasional serta memberikan pelayanan administrasi urusan keuangan,

perencanaan dan umum, asset dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi

keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;

b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan

dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi

administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan

kepegawaian;

d. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian program kegiatan seluruh unsur

organisasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai

ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan

Bidang tugannya;

d. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja

yang diharapkan;

e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala

subbagian;


RENSTRA 2016-2021 15

f. mengoordinir penyusunan LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja

pegawai;

g. menyusun rencana program kegiatan dan penganggaran Sekretariat sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

h. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi


i. melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi


j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi

administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan

kepegawaian;

k. melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan program kegiatan seluruh

unsur organisasi Dinas;

l. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan kebijakan

akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja Dinas;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui

tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian

prestasi kerja;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang

meliputi keuangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan meliputi :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


RENSTRA 2016-2021 16

b. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan

yang timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur

agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja

yang diharapkan;

f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai


g. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan

anggaran;

h. menyiapkan bahan dan data untuk perhitungan anggaran pokok dan anggaran

perubahan;

i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

j. mengelola dan meneliti kelengkapan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU),

Tambahan Uang (TU), pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya;

k. mengoordinasikan penyusunan penganggaran Dinas;

l. melakukan verifikasi harian dan pertanggungjawaban keuangan;

m. menyusun akuntansi penerimaan dan pengeluaran keuangan;

n. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan keuangan;

o. menyusun realisasi perhitungan anggaran;

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas kebendaharawanan;

q. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil

pemeriksaan;

r. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan


RENSTRA 2016-2021 17

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


2.1.4. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian

Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas

meliputi:

a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan

rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;




yang timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan Bidang

tugasnya;


yang diharapkan;



g. menyiapkan bahan LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;

h. mengoordinasikan, menghimpun dan menyiapkan bahan serta melakukan

penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;

i. mengoordinasikan, menghimpun bahan dalam penyusunan rancangan rencana

strategis, rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja;

j. mengumpulkan bahan pengusulan penyusunan rencana anggaran pendapatan

dan belanja Dinas;

k. menghimpun menyajikan data dan informasi program kegiatan Dinas;


RENSTRA 2016-2021 18

l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis

teknologi informasi;

m. mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;

n. menyiapkan bahan dan mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-

undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan program dan

pelaporan;

o. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah


p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


2.1.5. Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian oleh Kepala Subbagian Umum,

Asset dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, Asset dan

kepegawaian.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian meliputi :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian sebagai

pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab



yang timbul untuk mencapai profesionalisme;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur

agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;


yang diharapkan;


RENSTRA 2016-2021 19




h. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

i. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah Dinas masuk dan keluar;

j. menata dan melakukan pengarsipan naskah Dinas;

k. mempersiapkan pelaksanaan rapat Dinas;

l. mengelola urusan rumah tangga, serta prasarana dan sarana Dinas;

m. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengelolaan pengadaan barang

dan jasa Dinas;

n. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan

Dinas;

o. inventarisasi dan pengarsipan data kepegawaian dan data jabatan Dinas;

p. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;

q. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan

dinas pegawai;

r. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi

dan tatalaksana;

s. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan

bezetting pegawai;

t. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dan layanan

administrasi kepegawaian lainnya;

u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi,

disiplin dan kesejahteraan pegawai;

v. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi

informasi;

w. menghimpun dan mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan

meliputi pengadaan barang dan jasa serta kepegawaian;


RENSTRA 2016-2021 20

x. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan

penghapusan barang, administrasi pendistribusian serta daftar inventarisasi

barang;

y. menyusun laporan barang inventaris Dinas;

z. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah


aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian


kebijakan; dan

bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


2.1.6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian

tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informasi

dan Komunikasi mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan infrastruktur data center;

b. penyelenggaraan infrastruktur jaringan; dan

c. penyelenggaraan tata kelola, keamanan dan persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan Bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;




Bidang tugasnya;


RENSTRA 2016-2021 21


tugasnya;


yang diharapkan;

f. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala

Seksi ;


h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

i. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;

j. menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan

dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi ;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan

penyelenggaraan insfrastruktur data center, infrastruktur jaringan, tata kelola

dan keamanan tik, serta penyelenggaraan persandian;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui


prsetasi kerja;

m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi


kebijakan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan


2.1.7. Seksi Infrastruktur Jaringan dan Data Center

Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasiyang berkenaan dengan infrastruktur jaringan dan data center.

Uraian tugas Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan dan Data Center

sebagaimana meliputi :


RENSTRA 2016-2021 22

a. merencanakan kegiatan Seksi Infrastruktur Jaringan dan Data Center sebagai







tugasnya;


yang diharapkan;




h. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup

kerjanya;

i. melakukan koordinasi perancangan dan standarisasi infrastruktur Jaringan dan

Data Center yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah

serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. melakukan penyediaan server dan perangkat Data center sesuai kebutuhan

pengembangan infrastruktur Jaringan dan Data Center;

k. pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;

l. melakukan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster

Recovery Center (DRC);

m. melakukan fasilitasi Government Cloud Computing;

n. melakukan perancangan pengembangan Business Process Re-engineering

pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;

o. melakukan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan

lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah dalam hal infrastruktur Data

Center;


RENSTRA 2016-2021 23

p. melakukan pemantauan terhadap data traffic elektronik;

q. melakukan fasilitasi internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

r. melakukan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah

(seperti: telepon, ip-phone, email, video-conference, dan lain-lain);

s. melakukan penyediaan sarana infrastruktur jaringan intranet dan internet;

t. melakukan pengelolaan akses internet pemerintah;

u. melakukan pembinaan terhadap infrastruktur jaringan di lingkungan

Pemerintah Daerah;

v. melakukan fasilitasi penyediaan sarana internet di ruang-ruang publik;

w. melakukan fasilitasi filtering konten negatif;

x. melakukan fasilitasi interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah dan non

pemerintah;

y. melakukan penetapan alokasi Internet Protokol dan Numbering serta

konfigurasi jaringan internet dan intranet di lingkungan Pemerintah Daerah;

z. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Infrastruktur

Jaringan dan Data Center ;

aa. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah


bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur Jaringan dan Data

Center dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


2.1.8. Seksi Tata Kelola, Keamanan dan Persandian

Seksi Tata Kelola, Keamanan dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang berkenaan dengan tata kelola, keamanan dan

persandian.


RENSTRA 2016-2021 24

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Kelola, Keamanan dan Persandian


a. merencanakan kegiatan Seksi Tata Kelola, Keamanan dan Persandian sebagai







tugasnya;


yang diharapkan;

f. menyusun SOP berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai




kerjanya;

i. melakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal

dan website;

j. melakukan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara

negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan

pemerintahan;

k. melakukan penetapan dan perubahan nama Pejabat Domain;

l. melakukan penetapan dan perubahan nama domain dan sub domain;

m. melakukan penanganan insiden keamanan informasi;

n. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan

informasi;

o. melakukan fasilitasi keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah

Daerah;

p. melakukan pelaksanaan audit TIK;


RENSTRA 2016-2021 25

q. melakukan penetapan dan sosialiasasi regulasi dan kebijakan terpadu

implementasi e-Government Pemerintah Daerah;

r. melakukan pembinaan terhadap tata kelola, keamanan dan persandian di

lingkup Pemerintah Daerah;

s. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana

pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

t. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Kelola,

Keamanan dan Persandian; mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk

mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan

penilaian prestasi kerja;

u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tata Kelola, Keamanan dan Persandian dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


2.1.9. Bidang Layanan e-Government

Bidang Layanan e-Government dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas Dinas

dalam lingkup fasilitasi di bidang layanan e-Government.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Layanan e-Government

mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perancangan dan standarisasi aplikasi;

b. penyelenggaraan pengembangan dan integrasi aplikasi; dan

c. penyelenggaraan pemeliharaan dan implemantasi aplikasi.


RENSTRA 2016-2021 26

Uraian tugas Bidang Layanan e-Government meliputi :

a. merencanakan operasional kegiatan Bidang Layanan e-Government sebagai





Bidang tugasnya;


yang diharapkan;

e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala

Seksi ;

f. menyusun LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan


h. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;

i. menyiapkan konsep kebijakan kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan

dengan bidang Layanan e-Government;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan

perancangan dan standarisasi, pengembangan dan integrasi, dan pemeliharaan

dan implementasi aplikasi;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui


prsetasi kerja;

l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Layanan e-Government dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan



RENSTRA 2016-2021 27

2.1.10. Seksi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi

Seksi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi Bidang Layanan e-Government yang berkenaan dengan perancangan dan

standarisasi aplikasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi


a. merencanakan kegiatan Seksi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi sebagai







tugasnya;


yang diharapkan;





kerjanya;

i. melakukan perancangan terhadap pengembangan dan inovasi TIK dalam

implementasi e-Government;

j. melakukan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan

kebijakan;

k. melakukan perancangan pengembangan Business Process Re-engineering

pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah


RENSTRA 2016-2021 28

l. melakukan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan

lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah dalam hal perancangan dan

standarisasi aplikasi;

m. melakukan analisis data penyediaan sarana bagi system/aplikasi Perangkat

Daerah;

n. melakukan perancangan modul-modul yang diperlukan dalam rangka perluasan

fitur;

o. melakukan koordinasi perancangan dan standarisasi aplikasi yang diperlukan

dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

p. melakukan pembinaan terhadap perancangan dan standarisasi aplikasi

dilingkungan Pemerintah Daerah;

q. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perancangan

dan Standarisasi Aplikasi;

r. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah


s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perancangan dan Standarisasi

Aplikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


2.1.11. Seksi Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi

Seksi Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Layanan e-

Government yang berkenaan dengan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi

meliputi :


RENSTRA 2016-2021 29

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;






tugasnya;


yang diharapkan;





kerjanya;

i. melakukan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi eGovernment;

j. melakukan pengembangan dan intergasi Business Process Re-engineering

pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;

k. melakukan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan

lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah dalam hal pengembangan dan

integrasi aplikasi;

l. melakukan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang

terintegrasi;

m. melakukan fasilitasi interoperabilitas dan interkonektivitas layanan publik dan

kepemerintahanPusat Application Programm Interface (API) daerah;

n. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembangunan dan

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);

o. melakukan pengembangan dan integrasi sistem informasi daerah;

p. melakukan fasilitas integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah

Daerah;


RENSTRA 2016-2021 30

q. melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan integrasi aplikasi di

lingkungan Pemerintah Daerah;

r. melakukan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;

s. melakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal

dan website;

t. melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;

u. melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan

Teknologi Informatika;

v. melakukan fasilitasi bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi

oleh aparatur pemerintahan;

w. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan

Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;

x. melakukan sosialisasi sistem informasi kepada Perangkat Daerah;

y. melakukan fasilitasi recovery data dan informasi;

z. melakukan pembinaan terhadap pemeliharaan dan implementasi aplikasi di

lingkungan Pemerintah Daerah;

aa. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana

pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

bb. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan

dan Integrasi Aplikasi; mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui


prestasi kerja;

cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Dan Integrasi Aplikasi


kebijakan; dan

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai



RENSTRA 2016-2021 31

2.1.12. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala

Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan tugas Dinas

dalam lingkup fasilitasi dalam bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan

Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan peliputan informasi;

b. penyelenggaraan diseminasi informasi; dan

c. penyelenggaraan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala

Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan Bidang Diseminasi Informasi dan

Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;




Bidang tugasnya;


yang diharapkan;

e. mengkoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala

Subbidang ;





i. menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan

dengan bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik;


RENSTRA 2016-2021 32


peliputan informasi, diseminasi informasi, dan pengembangan dan kemitraan

komunikasi publik;



prsetasi kerja;

l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Diseminasi Informasi dan

Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan; dan



2.1.13. Seksi Peliputan Informasi

Seksi Peliputan Informasi sebagaimana dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang diseminasi

informasi dan komunikasi publik yang berkenaan dengan peliputan informasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Peliputan Informasi meliputi :

a. merencanakan kegiatan pelayanan Seksi Peliputan Informasi sebagai pedoman

dalam melaksanakan tugas;






tugasnya;


yang diharapkan;





RENSTRA 2016-2021 33


kerjanya;

i. melakukan koordinasi penyiapan peliputan terhadap kegiatan Pemerintah

Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang

berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pembinaankemasyarakatan di Daerah;

j. melakukan kegiatan peliputan terhadap kegiatan Pemerintah Daerah serta

event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan

denganpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pembinaankemasyarakatan di Daerah;

k. melakukan koordinasi penyiapan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan

audio visual kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek

kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan

pemerintahan,pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah;

l. melakukan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan audio visual kegiatan

Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat

yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan di Daerah;

m. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholders yang

menjadi kontributor informasi/berita;

n. melakukan pembinaan terhadap peliputan informasi dilingkungan Pemerintah

Daerah;

o. melakukan koordinasi peliputan informasi yang diperlukan dalam penyusunan

rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Peliputan

Informasi; mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas

yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;


RENSTRA 2016-2021 34

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Peliputan Informasi dan memberikan


r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


2.1.14. Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik

Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik sebagaimana

dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang diseminasi informasi dan

komunikasi publik yang berkenaan dengan pengembangan dan kemitraan

komunikasi publik.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik

meliputi :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;






tugasnya;


yang diharapkan;





kerjanya;

i. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan

lembaga komunikasi publik;


RENSTRA 2016-2021 35

j. melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik;

k. melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-

Government dan kota cerdas;

l. melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok komunikasi;

m. melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan kemitraan komunikasi

publik di lingkungan Pemerintah Daerah;

n. melakukan koordinasi pengembangan dan kemitraan komunikasi publikyang

diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerahsesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan

Dan Kemitraan Komunikasi Publik;

p. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah


q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Dan Kemitraan

Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai


r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


2.1.15. Bidang Pengelolaan Data dan Layanan Publik

Bidang Pengelolaan Data dan Layanan Publik dipimpin oleh Kepala Bidang

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan tugas pokok

menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang statistik

dan pengolahan data.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Layanan

Publik mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan statistik;

b. penyelenggaraan pengolahan data; dan

c. penyelenggaraan layanan publik.


RENSTRA 2016-2021 36

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pengelolaan Data

dan Layanan Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Layanan

Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas ke bawahan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai ketentuan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;


Bidang tugasnya;


yang diharapkan;

e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala

Seksi ;





i. menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan

dengan bidang pengelolaan data dan layanan publik;


statistik, pengolahan data, dan layanan publik;



prestasi kerja;

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengelolaan Data dan

Layanan Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai





RENSTRA 2016-2021 37

2.1.16. Seksi Data dan Statistik

Seksi Data dan Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang pengelolaan data dan layanan

publik yang berkenaan dengan statistik.

Uraian tugas Kepala Seksi Data dan Statistik meliputi :

a. merencanakan kegiatan Kepala Seksi Data dan Statistik sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;





d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan Bidang tugas;


yang diharapkan;

f. menyusun SOP berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai




kerjanya;

i. melakukan penyusunan data dan statisik daerah;

j. melakukan updating data dan statistik daerah;

k. melakukan penyajian data dan statistik daerah dalam bentuk jurnal atau

terbitan berkala;

l. melakukan pelayanan permintaan jurnal atau terbitan berkala data dan statistik

daerah;

m. melakukan penyusunan konsep, updating dan diseminasi Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Daerah;

n. melakukan melakukan penyusunan konsep, updating dan diseminasi Indeks

Kemiskinan Masyarakat (IKM) Daerah;

o. melakukan kerjasama dengan instansi vertikal di bidang data dan statistik;


RENSTRA 2016-2021 38

p. melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan sensus nasional;

q. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan statistik dilingkungan Pemerintah

Daerah;

r. melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian data yang diperlukan


pelaksanaan rencana pembangunan Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

s. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Statistik;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui


prestasi kerja;

t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Statistik dan memberikan


u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan


2.1.17. Seksi Layanan Publik

Seksi Layanan Publik dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang

Pengelolaan Data dan Layanan Publik yang berkenaan dengan pengelolaan layanan

publik.

Uraian tugas Kepala Seksi Layanan Publik meliputi :

a. merencanakan kegiatan Seksi Layanan Publik sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;






tugasnya;


RENSTRA 2016-2021 39


yang diharapkan;





kerjanya;

i. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan informasi

publik;

j. mengelola keterbukaan informasi publik lingkup pemerintah daerah;

k. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap opini publik/issue yang

berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam hubungannya dengan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan

kemasyarakatan di Daerah melalui media massa dan sosial;

l. melakukan layanan pengaduan masyarakat;

m. melakukan fasilitasi penyampaian aspirasi/opini publik terhadap Pemerintah

Daerah;

n. monitoring, dan evaluasi layanan informasi publik;

o. memantau, mengevaluasi, dan membuat laporan di bidang program,

monitoring, dan evaluasi layanan komunikasi publik;

p. melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian data yang diperlukan


pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

q. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Layanan Publik;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui


prestasi kerja;

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Layanan Publik dan memberikan



RENSTRA 2016-2021 40

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan


2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Maros

Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Maros sampai dengan tahun 2017 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang dengan

perincian 56 (limah puluh enam) orang tenaga organik PNS dan 11 (sebelas) orang

tenaga kontrak terdiri atas 2 (dua) orang konsultan IT Bupati Maros yang

ditempatkan di Dinas Kominfo dan 5 (lima) orang lainnya tenaga operator dalam

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, 2 (dua) orang tenaga

operator SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), 1 (satu) orang

tenaga sopir dan 1 (satu) orang cleaning service. Dari jumlah tersebut 5 (lima)

orang berpendidikan pascasarjana (S2), 22 (dua puluh dua) orang berpendidikan

Sarjana (S1), 2 (dua) orang berpendidikan Diploma dan sisanya 37 (tiga puluh) orang

berpendidikan SLTA/sederajat serta 1 (satu) orang berpendidikan SLTP. Komposisi

tenaga aparatur sipil negara sebagaimana tersebut di atas, diharapkan menjadi

salah satu modal dasar bagi Dinas Kominfo untuk memaksimalkan pemanfaatan

sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

dengan baik.

Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Maros dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


RENSTRA 2016-2021 41

Tabel 2.2.1

Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Maros berdasarkan Kepangkatan

No KEPANGKATAN JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Golongan IV.b

Golongan IV.a

Golongan III.d

Golongan III.c

Golongan III.b

Golongan III.a

Golongan II.d

Golongan II.c

Golongan II.b

Golongan II.a

Gologan I.d

Outsourcing

1 orang

3 orang

6 orang

5 orang

8 orang

6 orang

1 orang

7 orang

11 orang

7 orang

1 orang

11 orang

Total 67 orang


RENSTRA 2016-2021 42

Tabel 2.2.2


Kabupaten Maros berdasarkan Pendidikan

No PENDIDIKAN JUMLAH

1

2

3

4

5

Pascasarjana

Sarjana

Diploma

SLTA/Sederajat

SLTP/Sederajat

5 orang

22 orang

2 orang

37 orang

1 orang

Total 67 orang

Tabel 2.2.3


Kabupaten Maros berdasarkan Jabatan/Eselon

No JABATAN JUMLAH

1

2

3

4

5

Eselon III.a

Eselon III.b

Eselon IV.a

S t a f

Outsourcing

1 orang

3 orang

11 orang

41 orang

11 orang

Total 67 orang

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian

cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik,

ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur

pemerintah serta masyarakat.


RENSTRA 2016-2021 43

Agar tujuan kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan

kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika

masyarakat, dimana kemampuan/kapasitas adalah kemampuan seorang individu,

sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi dalam

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu

tinjauan yang terus-menerus terhadap kondisi kerangka kerja, dan pada

penyesuaian dinamis dari fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai

kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (output) dan

hasil (outcome).

Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika harus

memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal

pelayanan publik melalui implementasi telematika sesuai dengan kebutuhan,

dinamika dan kemajuan masyarakat, sehinga tujuan dan sasaran pembangunan

daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal

tersebut peluang Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah

dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan.

Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung

lain, antara lain gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi

telematika, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk

pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN (Local

Area Network), WAN (Wide Area Network) dan pemanfaatan intranet dan internet.

Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana,

khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi SKPD dalam satu Network

Operating Center (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan

dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan

Pemerintah Kabupaten Maros dan masyarkat serta kalangan bisnis untuk dapat

mengakses data dan informasi dari pusat data kabupaten di Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Maros melalui media komputer secara intranet maupun

internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun

menyebarluaskan informasi yang dimilikinya dan menjadikan teknologi informasi


RENSTRA 2016-2021 44

sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjadikan local government (Pemerintah Kabupaten Maros) sebagai

pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database daerah

dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat

dapat interkoneksi dalam satu Network Operating Center (NOC);

2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika

yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan

budaya informasi dapat berjalan signifikan;

3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika

dengan target sasaran apartur Pemerintah Kabupaten Maros, Swasta dan

Masyarakat serta komunitas IT di Kabupaten Maros;

4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana

telematika di wilayah Pemerintah Kabupaten Maros sesuai peraturan

perundang-undangan;

5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi secara

berkesinambungan;

6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat Kelurahan/Desa

sehingga penjaringan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif

cepat dan efisien;

7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam

rangka meningkatkan potensi daerah;

8. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media

massa;

9. Pengembangan konten website Pemerintah Kabupaten Maros yang meliputi

Sistem Aplikasi SKPD baik secara intranet maupun internet;

10. Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Maros;

11. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan

pengembangan teknologi informasi.


RENSTRA 2016-2021 45

Kapasitas Lembaga/Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika akan

tercermin dari kualitas keluaran (output) dan hasil (outcome) yaitu record log dari

user dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan sekaligus

sebagai wadah/media interaktif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka

pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini berfungsi sebagai alat koordinasi

Perencanaan Pengembangan seperti Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Program Kegiatan

dalam APBD beserta perubahannya.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengembangan yang

dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros merupakan langkah

strategis yang akan ditempuh, sehingga akan menghasilkan perencanaan yang

dapat mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan

(stakeholder) berdasarkan aspirasi masyarakat yang didukung dengan ketersediaan

data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai – nilai

keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang ditempuh melalui

pembenaran tanggapan dari setiap PNS yang ada di Dinas Komunikasi dan

Informatika Kab. Maros, berdasarkan kepada hasil tanggapan maka terdapat

beberapa nilai yang perlu di patuhi untuk dijalankan, yaitu :

1. Bekerja bersama jauh lebih baik daripada sendiri-sendiri.

2. Berperilaku secara organisasi.

3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan.

4. Saling menghormati serta menghargai sesama.

5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.

6. Rasa memiliki.

7. Mengenali harapan masyarakat.

8. Menjaga dan melanjutkan motto BAIK (Bersih, Aman, Inovatif dan Kreatif.

9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan.

10. Kesediaan untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas.

11. Disiplin.


RENSTRA 2016-2021 46

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tupoksinya merupakan

lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program

pengembangan bidang telematika di daerah, agar Dinas Komunikasi dan

Informatika dapat menjalankan topuksinya, maka diperlukan faktor-faktor

pendukung yang merupakan Kekuatan, Ancaman, Peluang dan Kelemahan, baik

faktor-faktor pendukung internal kantor maupun faktor eksternal.

Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal, terdiri dari :

a. Kekuatan

1) Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Maros di bidang Komunikasi

dan Informasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan Bupati Maros Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros.

2) Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi

pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas

Komunikasi dan Informatika dapat bertindak sebagai pemberi

pertimbangan teknis bagi SKPD serta sebagai konsultan perencana

pengembangan sistim informasi, pada saat ini Dinas Komunikasi dan

Informatika telah mengembangkan Integerasi Jaringan semua SKPD

yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan

komunikasi berupa jaringan komputer dan Internet/intranet, serta

pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) SKPD secara online

melalui website dengan alamat www.maroskab.go.id. Pengembangan

lainnya yang telah dilakukan adalah telah tersedianya alamat

subdomain masing-masing SKPD dalam portal/situs Pemerintah

Kabupaten Maros serta peningkatan fasilitas publik dengan


RENSTRA 2016-2021 47

penyediaan area hotspot di sejumlah titik lokasi untuk koneksi internet

bagi masyarakat.

3) Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas

pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah

Kabupaten Maros seperti: Aplikasi Web Mail, e-Absensi, e-laporan, e-

Office, marOS Pengaduan (SMS Center), LPSE, SIPKD, marOS Pegawai

(SIMPEG), marOS Plan (SIPPD), marOS Pendapatan (SIMPAD), SiRUP,

marOS Perda (SIMPERDA).

4) Tersedianya Road Map pengembangan pelaksanaan e-Government

yang tertuang dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan

Komunikasi (RITIK) Kabupaten Maros.

5) Ketersediaan dana belanja tidak lansung dan dana lainnya untuk

membiayai kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

menjalankan tupoksinya.

6) Tersedianaya Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi pendidikan

lulusan S1 dan S2 dan rata-rata menguasai Komputer.

7) Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan

pengembangan bidang telematika.

b. Kelemahan.

1) Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian staf mengingat

organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika baru dibentuk.

2) Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Penelitian

dan Pengembangan yang sangat dibutuhkan.

3) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database,

sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya didukung

oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

4) Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai.

5) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.


RENSTRA 2016-2021 48

6) Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan

informatika terhadap aparatur pemerintah.

7) Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur

telekomunikasi.

2. Faktor Eksternal, adalah;

a. Peluang

1) Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan

peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah

tangga.

2) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah

diwajibkan menyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD

dan RKPD serta SKPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja SKPD

b. Tantangan

1) Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk

perencanaan dan penganggaran daerah.

2) Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu

menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang

telematika yang harmonis di semua komponen yang ada.

3) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil

pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa

perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.

4) Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik

penerimaan dari DAU dan PAD yang cenderung semakin menurun.


RENSTRA 2016-2021 49

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki

era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan

keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan

pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh

pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan

pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website.

Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan

e-Government sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun

2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis

elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan

efisien yang meliputi:

Pengolahan Data

Pengelolaan Informasi

Sistem Manajemen

Proses Kerja.

Menyimak dari apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapatlah di

identifikasikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor

Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Terbatasnya tenaga teknis dan terampil utamanya dalam penguasaan

teknologi infromasi dan komunikasi.

2. Keterbatasan dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

3. Sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum memadai, utamanya

sarana atau infrastruktur pendukung komunikasi dan informatika.


RENSTRA 2016-2021 50

4. Masih banyak wilayah pada Kabupaten Maros yang tidak terjangkau oleh

sebaran informasi atau Blank Spot.

5. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap manfaat dan

pentingya informasi dalam kehidupan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Dari Visi dan Misi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pada intinya

menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Maros yang lebih sejahtera

pada akhir periode RPJMD, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan

yang bersih dan profesional. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional

dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas

pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan

pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat

menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktifitas

masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses

pembangunan mewujudkan Maros lebih sejahtera 2021.

Hasil dari pengidentifikasian terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika

tentang hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan

pelayanan yang akan dilakukannya dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan digunakan sebagai input

bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Olehnya itu

isu-isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan

pelayanan, akan tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan dalam pengelolaan faktor-

faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam

pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut sebagaimana

yang terlihat pada tabel berikut ini:


RENSTRA 2016-2021 51

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan

Program Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah

VISI MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021

NO MISI & PROGRAM BUPATI/WAKIL

BUPATI TERPILIH PERMASALAHAN

PELAYANAN SKPD

FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

1 Misi 2 Meningkatkan

Kulaitas Pelayanan

Publik

Masih kurangnya

sarana dan prasarana

pendukung pada

penerapan e-

Government yang

berbasis elektronik

dan website

Keterbatasan dana dan

SDM bagi peningkatan

pelayanan

kepemerintahan yang

berbasis elektronik dan

website

Komitmen yang tinggi

dari Pemerintah

Daerah Kabupaten

Maros untuk

mewujudkan

Pemerintahan yang

bersih dan akuntabel

Program Pengembangan dan

implementasi e-

Government


kualitas hidup

masyarakat

Masih kurangnya


pendukung bagi

pelaksanaan

penyebaran jaringan

komunikasi dan

informasi

Wilayah Kabupaten

Maros yang terdiri dari

dataran tinggi (daerah

pegunungan) dan

dataran rendah (daerah

pesisir) serta rendahnya

kesadaran masyarakat

akan pentingnya

informasi

Akses jalan menuju ke

hampir seluruh

wilayah Kabupaten

Maros sudah berada

dalam kondisi baik

serta akses internet

yang menjangkau

seluruh wilayah

Kabupaten Maros

Program Pengelolaan informasi

dan komunikasi publik


Pembangunan

Infrastruktur dan

Teknologi

Masih kurangnya


TIK yang bisa

dimanfaatkan oleh

masyarakat

Terbatasnya anggaran

untuk pengembangan

dan pemeliharaan

infrastruktur TIK

Keinginan yang tinggi

dari Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

Maros sebagai cyber

city

Program Pelayanan data

center, disaster

recovery center dan

TIK

3.3. Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Salah satu hal yang menjadi rujukan dalam penentuan isu – isu strategis

adalah kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis SKPD

Propinsi. Dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan

Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi

Selatan dapat dilihat pada table dibawah ini.


RENSTRA 2016-2021 52

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros Dan Faktor

Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

NO SASARAN JANGKA

MENENGAH RENSTRA K/L

PERMASALAHAN PELAYANAN

SKPD

FAKTOR


1. Meratanya Pembangunan

Sarana Dan Prasarana Pos,

Komunikasi Dan Informatika

di Seluruh Indonesia.

Belum meratanya penyediaan

Sarana dan Prasarana

Pendukung Bidang Komunikasi

Dan Informatika Pada wilayah

Kabupaten Maros antara

wilayah perkotaan dan

perdesaan.

Minimnya Anggaran

dan keterbatasan

dana bagi

peningkatan Sarana

dan Prasarana

Komunikasi dan

Informatika.

Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

Maros sebagai kota

Cyber yang sangat

tinggi.

2. Terselenggaranya Layanan

Pos, Komunikasi Dan

Informatika yang efektif dan

efisien.

Belum terlaksananya

pelayanan publik utamanya

dalam hal komunikasi dan

informasi sebagai akibat dari

masih kurangnya SDM

komunikasi dan informatika

yang terdapat di

Pemerintahan.

- Belum adanya SOP

mengenai

pelaksanaan Layanan

komunikasi dan

informatika yang

berlaku secara

menyeluruh.

- Masih minimnya

peralatan pendukung

pada bidang

komunikasi dan

informatika.

- Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

Maros sebagai kota

Cyber yang sangat

tinggi.

3. Tersedia Dan Tersebarnya

Informasi yang faktual dan

berimbang ke seluruh

pelosok dan lapisan

masyarakat Indonesia dalam

kerangka NKRI.

Penyebaran informasi

terhadap masyarakat di

wilayah Kabupaten Maros

masih terbatas hanya lewat

media Surat kabar, Televisi,

dan radio sehingga belum

menyentuh secara

menyeluruh terhadap seluruh

lapisan masyarakat.

- Masih kurang

tersosialisasikannya

media online sebagai

salah satu

sumber/media berita

yang mudah

dijangkau/diakses.

- Pemerintah

Kabupaten Maros

terus

mengembangkan

website pemeritah

4. Terselenggaranya

pengelolaan sumberdaya


yang optimal.

Lembaga pengelola

Komunikasi dan informatika

secara resmi baru berdiri

secara terpisah pada tahun

2013 sehingga masih terjadi

pembenahan.

- Masih banyaknya

keterbatasan pada

Dinas Komunikasi dan

Informatika Maros,

baik berupa sarana

dan prasarana

maupun SDM.

- Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

Maros sebagai kota

Cyber yang sangat

tinggi.

5. Terselenggaranya layanan

pos, Komunikasi dan

informatika yang professional

dan memilki integritas moral

yang tinggi.

Belum terlaksananya

pelayanan publik utamanya

dalam hal komunikasi dan

informasi sebagai akibat dari

masih kurangnya SDM


yang terdapat di

Pemerintahan.

- Masih banyaknya

keterbatasan pada


Informatika Maros,

baik berupa sarana

dan prasarana

maupun SDM.

- Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

Maros sebagai kota

Cyber yang sangat

tinggi.


RENSTRA 2016-2021 53

6. Tersedianya standar alat dan

standar mutu layanan serta

mekanisme pengawasan yang

akuntabel pada layanan pos,

komunikasi dan informatika.

Belum terlaksananya

pengawasan pada layanan


sebagai akibat dari belum

adanya juklak dan juknis

pengawasan dan keterbatasan

sarana serta personil.

- Masih banyaknya

keterbatasan pada


Informatika Maros,

baik berupa sarana

dan prasarana

maupun SDM.

- Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

Maros sebagai kota

Cyber yang sangat

tinggi.

7. Tersedianya layanan konten

informasi yang edukatif,

mencerahkan dan

memberdayakan masyarakat.

Sumber informasi yang

bersifat edukatif masih

terbatas sehingga menyulitkan

untuk melakukan updating

konten yang terbarukan setiap

harinya.

- Masih rendahnya

koordinasi terhadap

beberapa lembaga

non pemerintah

sebagai salah satu

sumber informasi.

- Tersedianya sms

centre sebagai salah

satu sumber

masukan informasi

yang bersifat

pengaduan/kritikan

kepada pemerintah

Kabupaten Maros.

8. Terlaksananya

pemberdayaan masyarakat

untuk memanfaatkan konten

informasi edukatif,

mencerahkan dan


Masih kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai

pemanfaatan konten

informasi yang bersifat

edukatif.

- Kurangnya

pelaksanaan

sosialisasi tentang

pemanfaatan media

online sebagai salah

satu bentuk

penggalian informasi

yang dapat

dimanfaatkan oleh

masyarakat,

pemanfaatannya

masih sebatas

sebagai sarana

hiburan.

- Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

Maros sebagai kota

Cyber yang sangat

tinggi.

9. Tercapainya peran aktif

masyarakat dan lembaga

komunikasi dalam

penyediaan, penyebaran, dan

pemanfaatan informasi

edukatif , mencerahkan dan


Masih kurangnya lembaga

atau kelompok masyarakat

pada bidang komunikasi dan

informasi yang terbentuk.

- Belum terbentuknya

kelompok informasi

masyarakat.

- Undang – undang

nomor 14 tahun

2008 tentang

keterbukaan

informasi publik.

10. Terwujudnya masyarakat

informasi yang kritis,

produktif, beradab, berdaya

saing dan cinta tanah air.

Masih kurangnya lembaga

atau kelompok masyarakat

pada bidang komunikasi dan

informasi yang terbentuk.

- Belum terbentuknya

kelompok informasi

masyarakat.

- Undang – undang

nomor 14 tahun

2008 tentang

keterbukaan

informasi publik.

11. Mendorong tumbuhnya iklim

penelitian dan

pengembangan di bidang

komunikasi dan informatika.

Masih kurangnya

Pengembangan pada bidang

komunikasi dan informasi

yang merupakan hasil dari

suatu penelitian.

- Belum tersedianya

lembaga penelitian

pada bidang

pengembangan

komunikasi dan

informasi di

Kabupaten Maros.

- Terdapat beberapa

lembaga pendidikan

tinggi pada bidang

komunikasi dan

informasi di wilayah

kota Makassar yang

berjarak sangat

dekat dengan

Kabupaten Maros.


RENSTRA 2016-2021 54

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Kominfo Kabupaten Maros Dan Faktor Penghambat

Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD

Propinsi Sulawesi Selatan

12. Mendorong penciptaan

sumberdaya manusia unggul

di bidang komunikasi dan

informatika.

Masih kurangnya sumberdaya

manusia pada bidang


terutama pada pemerintahan

Kabupaten Maros.

- Belum adanya

pendidikan khusus

(Diklat) mengenai

pengembangan SDM

Komunikasi dan

informasi yang

dilaksanakan oleh

Pemerintah

Kabupaten Maros.

- Banyaknya Keluaran

setiap tahun pada

beberapa lembaga

pendidikan tinggi

komunikasi dan

informasi di kota

Makassar.

13. Mendorong berkembangnya

industri komunikasi dan

informatika yang berdaya

saing tinggi dan ramah

lingkungan.

Masih kurangnya minat

investor untuk menanamkan

investasinya pada bidang


pada wilayah kabupaten

Maros.

- Belum adanya data

tentang potensi

pengembangan

Komunikasi dan

informasi menjadi

suatu industry yang

menguntungkan di

Kabupaten Maros,

demikian pula halnya

dengan sarana dan

fasilitas yang masih

minim.

- Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

Maros sebagai kota

Cyber yang sangat

tinggi.

14. Mengembangkan sistem


yang mendorong tumbuh dan

kembangnya kreatifitas dan

inovasi berdasarkan kearifan

lokal.

Masih rendahnya kreatifitas

dan inovasi pengembangan


yang berbasis kearifan lokal.

- Terbatasnya SDM

Komunikasi dan

informasi yang unggul

disertai dengan

keterbatasan

pengembangan SDM

komunikasi dan

informasi.

- Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

Maros sebagai kota

Cyber yang sangat

tinggi.

NO.

SASARAN JANGKA

MENENGAH RENSTRA

SKPD PROPINSI


SKPD

FAKTOR


1 Tersedianya layanan

informasi dan komunikasi

yang mampu menunjang

Sulawesi Selatan sebagai

simpul komunikasi dan

informasi luar jawa

Belum tersedianya layanan


secara lengkap

Sistem informasi yang

ada masih dalam tahap

pengembangan

Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

Maros sebagai kota

Cyber yang sangat

tinggi

2 Meningkatnya sarana dan

prasarana transportasi,


di Provinsi Sulawesi Selatan

Sarana dan prasarana


belum memadai

- Kondisi Dinas

Komunikasi dan

Informatika sebagai

SKPD yang baru dibentuk

- Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan


RENSTRA 2016-2021 55

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi

utama lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan untuk mencapai tujuan

pengidentifikasian terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang

terhadap kebutuhan pelayanan SKPD yang diindikasikan dengan pengembangan

pelayanan SKPD, perkiraan kebutuhan pelayanan SKPD, Dan Prioritas wilayah

pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang sehingga SKPD dapat menyusun

rancangan Program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Maros sebagai kota

Cyber yang sangat

tinggi

3

Meningkatnya aksesibilitas

masyarakat akan layanan

transportasi, komunikasi

dan informasi

Belum maksimalnya

aksesibilitas masyarakat

terhadap layanan

trasnportasi, komunikasi dan

informasi

- Belum meratanya

pemahaman masyarakat

tentang pemanfaatan

layanan dan teknologi

informasi dan

komunikasi

- Telah terbentuknya

rencana induk

pengembangan

komunikasi dan

informasi

Kabupaten Maros

4 Terwujudnya

penyelenggaraan

telematika yang efisien,

mampu mendorong

produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Selatan dengan

tetap memperhatikan

kemanfaatan aspek social

dan komersil

Belum terselenggaranya

system komunikasi dan

informasi yang mampu

mendorong produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi

Belum tersedianya

sistem informasi dalam

pengembangan dunia

usaha, promosi, dan

investasi

Telah terbentuknya

rencana induk

pengembangan

komunikasi dan

informasi

Kabupaten Maros

5 Terciptanya sistem

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintahan yang bersih,

efektif, efisien, transparan,

professional, dan akuntabel

Belum maksimalnya sistem

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintahan yang bersih,

efektif, efisien, transparan,

professional, dan akuntabel

- Masih rendahnya kinerja

aparatur dalam

mewujudkan good

governance

- Keinginan

Pemerintah

Kabupaten Maros

untuk mewujudkan

good governance


RENSTRA 2016-2021 56

Tabel 3.4.1

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Maros Berdasarkan Struktur Ruang

NO

RENCANA STRUKTUR RUANG

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE

PERENCANAAN BERKENAN

PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG

TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ARAHAN LOKASI

PENGEMBANGAN

PELAYANAN DINAS

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Nasional,

sebagai:

- Pusat Pemerintahan Kabupaten Dan Kecamatan.

- Pusat Perdagangan Dan Jasa.

- Pusat Pelayanan Pendidikan Tinggi.

- Pusat Pelayanan Olah Raga.

- Pusat Pelayanan Kesehatan.

- Pusat Kegiatan Industri Manufaktur.

- Pusat Kegiatan Industri Perikanan.

- Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan Negara.

- Pusat Kegiatan Pariwisata.

- Pusat Kegiatan Pertanian.

- Keterbatasan Anggaran

- Keterbatasan Sarana Dan Prasarana

Pendukung.

- Keterbatasan SDM Terampil bidang

komunikasi dan Informasi.

- Keterbatasan Personil Administrasi dan

Lapangan.

- Keterbatasan Sarana Mobilitas

Pendukung.

Seluruh Lokasi

Pengembangan

PKN

2. Pusat Pelayanan Kawasan Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Pelayanan

Kawasan:

- Pusat Pemerintahan Kecamatan.

- Pusat Perdagangan Dan Jasa

- Pusat Pelayanan Olah Raga.

- Pusat Pelayanan Kesehatan.

- Pusat Kegiatan Industri.

- Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan.

- Pusat Kegiatan Pariwisata.

- Pusat Kegiatan Pertanian.



Pendukung.




Lapangan.

- Keterbatasan Sarana Mobilitas

Pendukung.

Seluruh Lokasi

Pengembangan PPK


RENSTRA 2016-2021 57

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Sistem Jaringan

Telekomunikasi, Yang Meliputi:

- Sistem Jaringan Telekomunikasi Terrestrial.

- Sistem Jaringan Telekomunikasi Satelit.



Pendukung.




Lapangan.

Keterbatasan Sarana Mobilitas Pendukung.

Seluruh Lokasi

Pengembangan

Jaringan

Telekomunikasi

Tabel 3.4.2

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Maros Berdasarkan Pola Ruang

NO

RENCANA POLA

RUANG

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA

PERIODE PERENCANAAN BERKENAN

PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG

TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN

PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1. Kawasan Lindung

Yang Memberikan

Perlindungan

Terhadap Kawasan

Dibawahnya.

Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung

Terhadap Perlindungan Kawasan Dibawahnya, Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Lindung

- Revitalisasi Kawasan Lindung

- Pengembangan Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung.

- Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung.

- Pembangunan sarana dan Prasarana pendukung

komunikasi dan informasi yang berada di

wilayah kawasan Lindung membutuhkan waktu

yang lama karena memilki tingkat kesulitan

yang tinggi karena terkait dengan regulasi

mengenai kawasan lindung.

Pembangunan Infratsruktur Jaringan

tiang atau fiber optik serta menara

telekomunikasi sebisa mungkin di

lakukan di luar wilayah kawasan

tersebut.

2. Kawasan

Perlindungan

Setempat

Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan

Perlindungan Setempat, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Perlindungan Setempat.

- Revitalisasi Kawasan Perlindungan Setempat.

- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi

Kawasan Perlindungan Setempat.






mengenai kawasan perlindungan setempat.





tersebut.

3. Kawasan Suaka Alam Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Suaka

Alam, Yang Meliputi:






RENSTRA 2016-2021 58

- Rehabilitasi Kawasan Suaka Alam.

- Revitalisasi Kawasan Suaka Alam.


Kawasan Suaka Alam.




mengenai kawasan Suaka alam.



tersebut.

4. Kawasan Pelestarian

Alam Dan Cagar

Budaya.


Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar

Budaya.

- Revitalisasi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar

Budaya.


Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya.



wilayah kawasan pelestarian alam dan cagar

budaya membutuhkan waktu yang lama karena

memilki tingkat kesulitan yang tinggi karena

terkait dengan regulasi mengenai kawasan

Pelestarian Alam dan .





tersebut.

5. Kawasan Rawan

Bencana Alam.

Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Rawan

Bencana Alam, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Rawan Bencana Alam.

- Revitalisasi Kawasan Rawan Bencana Alam.


Kawasan Rawan Bencana Alam.

Pembangunan sarana pendukung komunikasi

dan informasi pada wilayah rawan bencana akan

mengakibatkan mahalnya coast pembangunan

disertai dengan pemeliharaan.

Melakukan Antisipasi dini secara

lebih efektif terhadap kemungkinan

timbulnya dampak negatif

lingkungan pada tingkat pelaksanaan

proyek pembangunan dengan

pertimbangan lingkungan yang telah

dikaji lebih dulu melalui KLHS.

6. Kawasan Lindung

Geologi


Geologi, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Lindung Geologi.

- Revitalisasi Kawasan Lindung Geologi.


Kawasan Lindung Geologi.



wilayah kawasan Lindung geologi

membutuhkan waktu yang lama karena memilki

tingkat kesulitan yang tinggi karena terkait

dengan regulasi mengenai kawasan lindung

geologi.

- Pembangunan Infratsruktur Jaringan




tersebut.

- Melakukan Antisipasi dini secara







7. Kawasan Lindung

Lainnya.


lainnya, Yang Meliputi:






RENSTRA 2016-2021 59

- Rehabilitasi Kawasan Lindung Lainnya.

- Revitalisasi Kawasan Lindung Lainnya.


Kawasan Lindung Lainnya.




mengenai kawasan lindung lainnya.



tersebut.

- Melakukan Antisipasi dini secara







8. Kawasan Peruntukan

Hutan Produksi.

Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Hutan

Produksi, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi.

- Revitalisasi Kawasan Hutan Produksi.


Kawasan Hutan Produksi.

Belum adanya konsep dan perencanaan yang

tepat mengenai pembangunan komunikasi dan

informasi yang disesuaikan dengan peruntukan

kawasan/wilayah.





tersebut.









Pertanian

Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Hutan

Produksi, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pertanian.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pertanian.


Kawasan Peruntukan Pertanian.




kawasan/wilayah.





tersebut.









RENSTRA 2016-2021 60


Perikanan.


Peruntukan Perikanan, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perikanan.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perikanan..


Kawasan Peruntukan Perikanan..




kawasan/wilayah.





tersebut.









Permukiman.


Peruntukan Permukiman, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Dan Permukiman Perdesaan.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Dan Permukiman Perdesaan.


Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dan

Permukiman Perdesaan.

Kurangnya koordinasi dari para pihak

pengembang perumahan/permukiman dalam hal

penyediaan sarana dan fasilitas komunikasi dan

informasi sehingga menimbulkan pembangunan

komunikasi dan informasi pada wilayah kawasan

permukiman belum merata.

Seluruh Kawasan Peruntukan

Permukiman.


Pertambangan.


Peruntukan Pertambangan, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral

Dan Batu Bara

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral

Dan Batu Bara.


Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Dan Batu

Bara.




kawasan/wilayah.





tersebut.








13. Kawasan Peruntukan Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peningkatan terhadap anggaran pembangunan Sarana dan prasarana pendukung


RENSTRA 2016-2021 61

Pariwisata. Peruntukan Pariwisata, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pariwisata.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pariwisata.


Kawasan Peruntukan Pariwisata.

dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan

informasi yang optimal.

lainnya pada kawasan pariwisata

utama sudah memadai.


Industri.


Peruntukan Industri, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri

Sedang, Dan Industri Rumah Tangga.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri

Sedang, Dan Industri Rumah Tangga.


Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri Sedang, Dan

Industri Rumah Tangga.

Membutuhkan koordinasi yang insentif terhadap

para investor dalam rangka penyediaan sarana

dan fasilitas komunikasi dan informasi serta

kebijakan dari pemerintah Kabupaten Maros.

Kawasan Industri Maros.


Perkebunan


Peruntukan Perkebunan, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Parkebunan.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Parkebunan.


Kawasan Peruntukan Parkebunan.

Peningkatan terhadap anggaran pembangunan











Peternakan


Peruntukan Paternakan, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Paternakan.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Paternakan.


Kawasan Peruntukan Paternakan.




kawasan/wilayah.





tersebut.








17. Kawasan Peruntukan Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peningkatan terhadap anggaran pembangunan Kawasan Peruntukan Perkantoran.


RENSTRA 2016-2021 62

Perkantoran Peruntukan Perkantoran, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pemerintahan Dan Swasta.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pemerintahan Dan Swasta.


Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan

Swasta.




Pendidikan


Peruntukan Pendidikan, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan

Pendidikan Tinggi.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan

Pendidikan Tinggi. .


Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi.




Seluruh kawasan pendidikan

(Sekolah dan lingkungannya).


Olah Raga.


Peruntukan Olah Raga, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga

Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga

Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan .


Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala

Kabupaten Dan Skala Kecamatan.




Kawasan Peruntukan olah raga

(Kecamatan, Desa/Kelurahan)


Pelayanan Kesehatan


Peruntukan Pelayanan Kesehatan, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan

Skala Regional, Skala Kabupaten, Dan Skala Kecamatan.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan

Skala Regional, Skala Kabupaten, Dan Skala Kecamatan .


Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan Skala

Regional, Skala Kabupaten, Dan Skala Kecamatan.




Seluruh kawasan peruntukan

Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit

Dan Puskesmas).


RENSTRA 2016-2021 63


Pertemuan.


Peruntukan Pelayanan Pertemuan, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Pertemuan,

Pameran, Dan Sosial Budaya.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Pelayanan

Pertemuan, Pameran, Dan Sosial Budaya .


Kawasan Peruntukan Pelayanan Pertemuan, Pameran,

Dan Sosial Budaya.




Seluruh tempat pertemuan baik yang

di Kabupaten Maupun Di Kecamatan.


Pertahanan Dan

Keamanan Negara.


Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Negara, Yang

Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan

Kemanan Negara.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan

Kemanan Negara.


Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Negara.

Membutuhkan Koordinasi yang tinggi dengan

Pihak TNI/Polri karena merupakan kawasan

Khusus dan rahasia.

Seluruh Kawasan Pertahanan Dan

Keamanan yang di

perbolehkan/diizinkan.


Perdagangan Dan

Jasa.


Peruntukan Perdagangan Dan Jasa, Yang Meliputi:

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa

Skala Regional Dan Skala Lokal.

- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa

Skala Regional Dan Skala Lokal .


Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Skala

Regional Dan Skala Lokal.




Seluruh kawasan Perdagangan dan

jasa.


RENSTRA 2016-2021 64

Tabel 3.4.3

Telaahan RTRW Kabupaten Maros terhadap Tupoksi

Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.

RENCANA TATA

RUANG WILAYAH

TERKAIT DENGAN

TUGAS POKOK DAN

FUNGSI DINAS

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA


SKPD

FAKTOR


1. Sistem Jaringan

Telekomunikasi

- Kesenjangan Digital di tengah

masyarakat, yaitu kesenjangan

antara masyarakat yang dapat

mengakses dunia digital/teknologi

informasi dengan masyarakat yang

terbatas aksesnya atau tidak

memilki akses sama sekali.

Pembangunan Sarana Dan

Prasarana Sistem

Informasi Dan Komunikasi

Yang Belum Optimal, hal

ini dipengaruhi oleh

Persentase upaya

peningkatan sarana dan

prasarana teknologi


serta persentase tingkat

kepedulian dan melek

terhadap perkembangan

teknologi informasi dan

komunikasi atas sumber

daya manusianya.

- Tingkat Kepercayaan dari

para pemangku kebijakan

terhadap eksistensi dari


Informatika sebagai

penyelenggara urusan

Komunikasi dan Informasi

Di Wilayah Kabupaten

Maros.

- Peraturan Perundang–

Undangan Bidang

Komunikasi Dan Informasi

Yang mendukung

Pengelolaan Teknologi

Komunikasi dan Informasi.

- Keberadaan Infrastruktur Jaringan

akses Informasi yang masih

terbatas pada jaringan antar SKPD

dan Kecamatan yang

mengindikasikan lemahnya layanan

fasilitas layanan informasi kepada

seluruh lapisan masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena

atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan

memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga

perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang

telah dilakukan meliputi :

- Gambaran pelayanan

- Sasaran Dan Kebijakan RPJMD periode 2016-2021

- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.

- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.

- Implikasi RTRW Kabupaten Maros.

- Implikasi KLHS Kabupaten Maros.


RENSTRA 2016-2021 65

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

1. Maros Kota Cyber

Maros kota Cyber memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya

Kabupaten Maros memilki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan

informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Maros dalam

bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan

komunikasi.

2. Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik.

Mengimplementasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih

transparan dan dapat diakses serta diikuti oleh lebih banyak lagi peserta pengadaan

sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan lebih transparan.

3. Pembangunan Kabupaten Maros Yang Berbasis Data.

Pembangunan daerah Kabupaten Maros yang di mulai dari proses

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan

atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbarukan guna

memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam

penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala

terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara

pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4. Pelaksanaan Dan Penerapan kaidah-kaidah e-Government.

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu

tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Maros yang terdiri dari Urusan Wajib sebanyak 28 Urusan dan urusan

pilihan sebanyak 6 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila

dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi

masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga

membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh


RENSTRA 2016-2021 66

dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan E-Gov. yaitu salah satunya azas efisiensi

dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

5. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin

maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan

transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada

semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan

pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan

situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

6. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan

Informasi Berbasis Kearifan Lokal.

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang

semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan

antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun

negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Maros bersikap

responsive dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-

program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-

kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat

saat ini.


RENSTRA 2016-2021 67

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan

dilakukan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi serta sebagai jawaban

terhadap isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang

sedang dan akan dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Maros berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten

Maros Tahun 2016-2021 yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

3. Meningkatkan taraf hidup penduduk, baik sebagai individu maupun sebagai

masyarakat

4. Meningkatkan infrastruktur pendukung pemerataan dan keseimbangan

pembangunan (infrastruktur informasi publik).

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang

diimplementasikan kedalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang

ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros dari setiap

tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan RPJMD Kabupaten Maros Tahun

2016-2021 adalah:

1. Sasaran dari tujuan pertama adalah :

a) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel

b) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efisien dan efektif

2. Sasaran dari tujuan kedua adalah : Meningkatnya kualitas manajemen

pelayanan publik


RENSTRA 2016-2021 68

3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah :

a) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat sebagai individu

b) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat

4. Sasaran dari tujuan keempat adalah : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur

informasi publik.

4.2. Strategi dan Kebijakan

4.2.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dan berisi program-

program indikatif guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Adapun strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Maros dari setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk

dicapai adalah :

1. Strategi dari tujuan pertama adalah:

a) Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan yang

menghasilkan Outcome Dan Impact (Hasil Dan Dampak) bagi masyarakat

secara bertanggung jawab melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

b) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan percepatan proses pelayanan dan

pengambilan keputusan dalam birokrasi.

2. Strategi dari tujuan kedua adalah: meningkatkan kualitas pelayanan publik yang

lebih cepat, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau.

3. Strategi dari tujuan ketiga adalah:

a) Meningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat secara inklusif

b) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat melalui

pemanfaatan modal sosial serta partisipasi masyarakat

4. Strategi dari tujuan keempat adalah: meningkatkan layanan, jangkauan, dan

akses masyarakat terhadap informasi publik termasuk konten yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima tepat waktu..


RENSTRA 2016-2021 69

4.2.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai

tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dari setiap tujuan dan sasaran

yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros adalah

sebagai berikut:

1. Kebijakan dari tujuan pertama adalah:

a. Penguatan terhadap pengawasan internal, sinergi pemeriksaan dan

pengawasan intern, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat.

b. Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah, dan

kinerja secara transparan.

c. Sinergi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, dan monev

terhadap kinerja pembangunan daerah.

d. Penciptaan Budaya Kerja Yang Positif Dan Kondusif Hingga Terbentuknya

Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif, Efisien, Dan Mampu Memberikan

Pelayanan Yang Berkualitas.

e. Peningkatan Ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan

membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan

pembangunan

f. Penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif,

cepat, terukur, transparan, dan partisipatif.

2. Kebijakan dari tujuan kedua adalah : peningkatan kualitas pelayanan publik

sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.

3. Kebijakan dari tujuan ketiga adalah :

a. Pengembangan akses, pelayanan, dan fasilitas bagi masyarakat untuk

mendapatkan pendidikan

b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

c. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat (daya beli) secara merata

d. Peningkatan dan pembudayaan kesetiakawanan sosial di tengah

masyarakat dan lingkungannya

e. Peningkatan kepatuhan terhadap hukum dan lembaga penegak hukum


RENSTRA 2016-2021 70

f. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan

nilai – nilai keagamaan sebagai landasan dan rujukan dalam pelaksanaan

kegiatan/aktifitas pembangunan.

g. Penguatan terhadap pemenuhan jaminan kebebasan sipil dan hak – hak

politik serta keterwakilan perempuan.

4. Kebijakan dari tujuan keempat adalah :

a. Perluasan jangkauan siaran radio daerah melalui pengembangan dan

pemanfaatan teknologi terbaru

b. Peningkatan dan fasilitasi penyediaan akses tik dan infrastrukturnya sebagai

fasilitas publik.

Lebih jelas mengenai tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas

Kominfo Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel 4.2.1, tabel 4.2.2, dan tabel

4.2.3 di bawah ini :

TABEL 4.2.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021

MISI 2: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Mewujudkan

Tata Kelola

Pemerintahan

Yang

Professional

Dan Berkinerja

Tinggi

Terwujudnya Tata

Kelola Birokrasi

Yang Bersih Dan

Akuntabel

Meningkatkan Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Yang

Menghasilkan Outcome

Dan Impact (Hasil Dan

Dampak) Bagi Masyarakat

Secara Bertanggung Jawab

Melalui Pemanfaatan

Sumberdaya Yang Ada

1. Penguatan Terhadap Pengawasan Internal,

Sinergi Pemeriksaan Dan pengawasan Intern,

Serta Penguatan Sistem Pengaduan

Masyarakat.

2. Penguatan Terhadap Akuntabilitas Keuangan,

Pengelolaan Aset Daerah, Dan Kinerja Secara

Transparan.

3. Sinergi Perencanaan, Penganggaran,

Pengadaan, Pelaksanaan, Dan Monev

Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah.

Terwujudnya Tata

Kelola Birokrasi

Yang Efisien Dan

Efektif

Meningkatkan Efisiensi,

Efektifitas, Dan Percepatan

Proses Pelayanan Dan

Pengambilan Keputusan

Dalam Birokrasi

1. Penciptaan Budaya Kerja Yang Positif Dan

Kondusif Hingga Terbentuknya Birokrasi Yang

Bersih, Akuntabel, Efektif, Efisien, Dan

Mampu Memberikan Pelayanan Yang

Berkualitas.

2. Peningkatan Ketersediaan Data yang akurat,

relevan dan terkini dengan membangun

koneksi data SKPD untuk mendukung proses

perencanaan pembangunan


RENSTRA 2016-2021 71

3. Penerapan Sistem, Proses, Dan Prosedur

Kerja Yang Jelas, Efisien, Efektif, Cepat,

Terukur, Transparan, Dan Partisipatif.

Mewujudkan

pelayanan

publik yang

berkualitas

Meningkatnya

kualitas

manajemen

pelayanan publik

Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik Yang

Lebih Cepat, Berkekuatan

Hukum, Nyaman, Aman,

Jelas, Dan Terjangkau

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai

Harapan Dan Kebutuhan Masyarakat.

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT


Meningkatkan

Taraf Hidup

Penduduk, Baik

Sebagai Individu

Maupun

Sebagai

Masyarakat

Meningkatnya

kualitas hidup

masyarakat

sebagai individu

Meningkatan kualitas

sumber daya manusia

masyarakat secara inklusif.

1. Pengembangan Akses, Pelayanan, Dan

Fasilitas bagi Masyarakat Untuk

Mendapatkan Pendidikan

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

3. Peningkatan Kemampuan Ekonomi

Masyarakat (Daya Beli) Secara Merata

Meningkatnya

kualitas

kehidupan

bermasyarakat

Meningkatkan kualitas

kehidupan sosial dan

ekonomi masyarakat

melalui pemanfaatan

modal sosial serta

partisipasi masyarakat

1. Peningkatan Dan Pembudayaan

Kesetiakawanan Sosial Di Tengah Masyarakat

Dan Lingkungannya

2. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Hukum

Dan Lembaga Penegak Hukum

3. Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman,

Penghayatan, Dan Pengamalan Nilai – Nilai

Keagamaan Sebagai Landasan Dan Rujukan

Dalam Pelaksanaan Kegiatan/Aktifitas

Pembangunan.

4. Penguatan Terhadap Pemenuhan Jaminan

Kebebasan Sipil Dan Hak – Hak Politik Serta

Keterwakilan Perempuan.

MISI 6 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA


Meningkatkan

Infrastruktur

Pendukung

Pemerataan

Dan

Keseimbangan

Pembangunan

Meningkatnya

Ketersediaan

Infrastruktur

Informasi Publik

Meningkatkan Layanan,

Jangkauan, Dan Akses

Masyarakat Terhadap

Informasi Publik Termasuk

Konten Yang Sesuai Dengan

Kebutuhan Masyarakat Dan

Dapat Diterima Tepat

Waktu.

1. Perluasan Jangkauan Siaran Radio Daerah

Melalui Pengembangan Dan Pemanfaatan

Teknologi Terbaru.

2. Peningkatan Dan Fasilitasi Penyediaan Akses

TIK Dan Infrastrukturnya Sebagai Fasilitas

Publik.


RENSTRA 2016-2021 72

TABEL 4.2.2

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI

1

Terwujudnya Tata

Kelola Birokrasi

Yang Bersih Dan

Akuntabel

Persentase Pelaksanaan dan penerapan e-

Government pada penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Yang Menghasilkan Outcome Dan

Impact (Hasil Dan Dampak) Bagi Masyarakat

Secara Bertanggung Jawab Melalui Pemanfaatan

Sumberdaya Yang Ada

Persentase penerapan E-Procurement pada

belanja pengadaan

Persentase pelaksanaan anggaran/kegiatan yang

dipublikasikan

Persentase OPD yang menerapkan tata kelola

keamanan informasi

Persentase cakupan standarisasi LPSE sesuai

ketentuan berlaku

2

Terwujudnya Tata

Kelola Birokrasi

Yang Efisien Dan

Efektif

Persentase unit pelayanan publik yang berbasis

teknologi informasi Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, Dan

Percepatan Proses Pelayanan Dan Pengambilan

Keputusan Dalam Birokrasi

Persentase Pelaksanaan Pengembangan SDM

Aparatur Bidang Komunikasi Dan Informatika.

Persentase pengkajian dan penelitian bidang

komunikasi dan informasi.

3

Meningkatnya

Kualitas

Manajemen

Pelayanan Publik

Jumlah pengembangan komunikasi, informasi,

dan media massa

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang

Lebih Cepat, Berkekuatan Hukum, Nyaman,

Aman, Jelas, Dan Terjangkau

Persentase Ketersediaan data center

Persentase website resmi SKPD yang berinteraksi

langsung dengan masyarakat

Persentase SKPD yang memiliki unit pengaduan

berbasis teknologi informasi

4

Meningkatnya

Kualitas Hidup

Masyarakat

Sebagai Individu

Persentase masyarakat yang dapat mengakses

informasi

Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi

Pengembangan jaringan Internet.

5

Meningkatnya

Kualitas

Kehidupan

Bermasyarakat

Jumlah ketersediaan layanan akses internet Meningkatkan penyediaan layanan akses

internet bagi masyarakat

Persentase ketersediaan data dan informasi

sektoral daerah

Meningkatkan penyediaan data dan informasi

sektoral daerah

Persentase ketersediaan Buku Kabupaten Dalam

Angka

Meningkatkan penyediaan Buku Kabupaten

Dalam Angka

Persentase ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Meningkatkan Penyediaan Buku PDRB

Kabupaten

6

Meningkatnya

Ketersediaan

Infrastruktur

Informasi Publik

Persentase perangkat dan sistem TIK yang

berada dalam kondisi yang baik dan berfungsi Meningkatkan Layanan, Jangkauan, Dan Akses

Masyarakat Terhadap Informasi Publik

Termasuk Konten Yang Sesuai Dengan

Kebutuhan Masyarakat Dan Dapat Diterima

Tepat Waktu

Jumlah menara telekomunikasi

Persentase akses masyarakat terhadap media

informasi

Proporsi rumah tangga yang berakses internet

Persentase muatan informasi yang

terpublikasikan


RENSTRA 2016-2021 73

TABEL 4.2.3

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Mewujudkan

Tata Kelola

Pemerintahan

Yang

Professional

Dan Berkinerja

Tinggi

Terwujudnya

Tata Kelola

Birokrasi Yang

Bersih Dan

Akuntabel

Persentase Pelaksanaan

dan penerapan e-

Government pada

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

46,15 65,38 80,77 92,31 100

Persentase penerapan E-

Procurement pada belanja

pengadaan

100 100 100 100 100

Presentase pelaksanaan

anggaran/kegiatan yang

dipublikasikan

50

75

100

100

100

Persentase OPD yang

menerapkan tata kelola

keamanan informasi

50 60 70 80 100

Persentase cakupan

standarisasi LPSE sesuai

ketentuan berlaku

25

30

40

50

60

Terwujudnya

Tata Kelola

Birokrasi Yang

Efisien Dan

Efektif

Persentase unit pelayanan

publik yang berbasis

teknologi informasi

50 75 85 95 100

Jumlah Pelaksanaan

Pengembangan SDM

Aparatur Bidang

Komunikasi Dan

Informatika.

5

layanan 5

layanan 5

layanan 5

layanan 5

layanan

Jumlah pengkajian dan

penelitian bidang


1

layanan

1

layanan

1

layanan

1

layanan

1

layanan

2

Mewujudkan

pelayanan

publik yang

berkualitas

Meningkatnya

kualitas

manajemen

pelayanan

publik

Jumlah pengembangan

komunikasi, informasi, dan

media massa

1

layanan

1

layanan

1

layanan

1

layanan

1

layanan

Persentase Ketersediaan

data center 100 100 100 100 100

Persentase website resmi

SKPD yang berinteraksi

langsung dengan

masyarakat

10 25 50 75 100

Persentase SKPD yang

memiliki unit pengaduan

berbasis teknologi

informasi

5 50 70 85 100


RENSTRA 2016-2021 74

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Meningkatkan

Taraf Hidup

Penduduk, Baik

Sebagai

Individu

Maupun

Sebagai

Masyarakat

Meningkatnya

Kualitas Hidup

Masyarakat

Sebagai Individu

Persentase masyarakat

yang dapat mengakses

informasi

40 50 60 70 80

Meningkatnya

Kualitas

Kehidupan

Bermasyarakat

Persentase ketersediaan

layanan akses internet 52,98 58,94 77,48 86,09 100

Presentase ketersediaan

data dan informasi sektoral

daerah

70 85 95 100 100

Jumlah ketersediaan Buku

Kabupaten Dalam Angka 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku

Jumlah ketersediaan Buku

PDRB Kabupaten 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku

4

Meningkatkan

Infrastruktur

Pendukung

Pemerataan

Dan

Keseimbangan

Pembangunan

Meningkatnya

Ketersediaan

Infrastruktur

Informasi Publik

Presentase perangkat dan

sistem TIK yang berada

dalam kondisi yang baik

dan berfungsi

75 80 85 90 100

Persentase menara

telekomunikasi

82,61 86,96 91,30 95,65 100

Persentase akses

masyarakat terhadap media

informasi

Proporsi rumah tangga

yang berakses internet

Persentase muatan

informasi yang

terpublikasikan


RENSTRA 2016-2021 75

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah

menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan

pendanaan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi beberapa

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran

dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten

Maros 2016-2021. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

suatu program yang berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran

strategis yang selanjutnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian visi dan misi

Pemerintah Daerah. Setiap Program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan

selama periode 2016-2021 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan

semaksimal mungkin.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang

dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran

keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai

alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan,

keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan

kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros dalam melaksanakan

Tugas pokok dan Fungsi akan melaksankan sesuai dengan program dan kegiatan

yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros tersaji dalam tabel 5.1. di

bawah ini :


RENSTRA 2016-2021 76

TABEL 5.1.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENADANAAN INDIKATIF

SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA/SKPD PENANGGUNG

JAWAB

TAHUN - 1 TAHUN – 2 TAHUN – 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 KONDISI PADA AKHIR PERIODE

TARGET RP

(000) TARGET

RP (000)

TARGET RP

(000) TARGET

RP (000)

TARGET RP

(000) TARGET

RP (000)

TERWUJUD

NYA TATA

KELOLA

BIROKRASI

YANG EFISIEN

DAN EFEKTIF

TERWUJUD

NYA TATA

KELOLA

BIROKRASI

YANG

EFISIEN DAN

EFEKTIF

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTO RAN

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

35 35

Layanan 558,237

35

Layanan 624,237

35

Layanan 654,562

35

Layanan 684,562

35

Layanan 714,562

175

Layanan 3,266,160

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang terdistribusi

160 lembar

1,200 160

lembar 1,200

160 lembar

1,200 160

lembar 1,200

160 lembar

1,200 800

lembar 6,000

Subbag Umum

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12

bulan 6.000

12 bulan

6.000 12

bulan 6.000

12 bulan

6.000 12

bulan 6.000

48 bulan

30.000 Subbag Umum

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan

12

orang 90,000

12 orang

90,000 12

orang 90,000

12 orang

90,000 12

orang 90,000

48 orang

450.000 Subbag Umum

Penyediaan bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Kantor

Jumlah peralatan dan Bahan Pembersih Kantor

30 Jenis 12,000 30 Jenis 12,000 30 Jenis 12,000 30 Jenis 12,000 30 Jenis 12,000 30 Jenis 60,000

Subbag Umum

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedia nya Alat Tulis Kantor

1 Tahun 30,000 1 Tahun 35,000 1 Tahun 40,000 1 Tahun 45,000 1 Tahun 50,000 5 Tahun 200,000 Subbag Umum

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1 Tahun 10,000 1 Tahun 10,000 1 Tahun 10,000 1 Tahun 10,000 1 Tahun 10,000 5 Tahun 50,000

Subbag Umum

Penyediaan Makan dan Minum PNS

Jumlah ketersedia an Makanan dan Minuman PNS

12,155

OBH 103,317

12,155 OBH

103,317 12,155

OBH 103,317

12,155 OBH

103,317 12,155

OBH 103,317

60,775 OBH

516,585 Subbag Umum

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di Luar Daerah

15 Kali 90,000 15 Kali 90,000 15 Kali 90,000 15 Kali 90,000 15 Kali 90,000 75 Kali 450,000

Subbag Umum


RENSTRA 2016-2021 77

MENINGKAT NYA KUALITAS MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

MENINGKAT NYA KUALITAS MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi/ Konsultasi Intern

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

65 kali 35,000 65 kali 35,000 65 kali 35,000 65 kali 35,000 65 kali 35,000 325 kali 175,000

Subbag Umum

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah Tenaga Keamanan Kantor

5 orang 27,000 5 orang 27,000 5 orang 27,000 5 orang 27,000 5 orang 27,000 25

orang 135,000

Subbag Umum

Penyediaan Jasa Pembersih Kantor

Jumlah Tenga Pembersih Kantor

1 orang 6,000 2 orang 12,000 2 orang 12,000 2 orang 12,000 2 orang 12,000 10

orang 54,000

Subbag Umum

Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Jumlah Tenaga Pendukung Operasional Kantor

1 orang 12,000 1 orang 12,000 1 orang 12,000 1 orang 12,000 orang 12,000 5 orang 60,000

Subbag Umum

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

Jumlah Makanan dan Minuman rapat dan tamu yang tersedia

1,102 dos

38,770 1,102 dos

38,770 1,102 dos

38,770 1,102 dos

38,770 1,102 dos

38,770 5,510 dos

193,850 Subbag Umum

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan Kerja yang diservice

25 unit 45,000 30 unit 50,000 35 unit 55,000 40 unit 60,000 45 unit 65,000 175 unit 275,000 Subbag Umum

Penyediaan Peralatan dan Perlengka pan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20 unit 80,000 25 unit 100,000 30 unit 120,000 35 unit 140,000 40 unit 160,000

150 unit

600,000 Subbag Umum

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah buku yang tersedia

30 buah 1,950 30 buah 1,950 35 buah 2,275 35 buah 2,275 35 buah 2,275 165

Buah 10,725

Subbag Umum

Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Cakupan Layanan Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Aparatur

4

layanan 93,400

4 layanan

78,400 4

layanan 78,400

4 layanan

78,400 4

layanan 93,400 layanan 422,000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus

21 stel 8,400 31 stel 10.000 31 stel 10.000 31 stel 10.000 31 stel 10.000 145 Stel 48.400 Subbag Umum

Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

67 stel 35,000 67 stel 35,000 67 stel 35,000 67 stel 35,000 67 stel 35,000 335 Stel 175,000

Subbag Umum

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan

67 stel 35,000 67 stel 35,000 67 stel 35,000 67 stel 35,000 67 stel 35,000 335 Stel 175,000 Subbag Umum

Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi

Jumlah Mesin Absensi

1 unit 15,000 -

-

-

1 unit 15,000 2 Unit 30,000 Subbag Umum


RENSTRA 2016-2021 78

TERWUJUD NYA TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

TERWUJUD NYA TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Layanan Pelaksanaan Pelaporan Hasil Kegiatan

5

layanan 26,500

5 layanan

26,500 5

layanan 26,500

5 layanan

26,500 5

layanan 26,500

25 layanan

132,500

Penyusu nan laporan capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja.

2

dokumen 7,500

2 dokumen

7,500 2

dokumen 7,500

2 dokumen

7,500 2

dokumen 7,500

10 dokumen

37,500 Subbag

Keuangan

Penyusu nan Laporan Keuangan Semesteran.

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran.

2

dokumen 5,000

2 dokumen

5,000 2

dokumen 5,000

2 dokumen

5,000 2

dokumen 5,000

10 dokumen

25,000 Subbag

Keuangan

Penyusu nan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1

dokumen 3,000

1 dokumen

3,000 1

dokumen 3,000

1 dokumen

3,000 1

dokumen 3,000

5 dokumen

15,000 Subbag

Keuangan

Penyusu nan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran.

2

dokumen 5,000

2 dokumen

5,000 2

dokumen 5,000

2 dokumen

5,000 2

dokumen 5,000

10 dokumen

25,000 Subbag

Keuangan

Penyusunan laporan Keuangan Bulanan Dan Triwulanan.

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Dan Triwulanan.

15

dokumen 6,000

15 dokumen

6,000 15

dokumen 6,000

15 dokumen

6,000 15

dokumen 6,000

75 dokumen

30,000 Subbag

Keuangan

Program Perencanaan Dan Pengangga raan SKPD.

Jumlah layanan Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD.

4

layanan 20,000

4 layanan

10,000 4

layanan 10,000

4 layanan

10,000 4

layanan 10,000

20 layanan

60,000

Penyusu nan Rencana Strategis SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Strategis SKPD.

1 dokumen 10,000 -

-

-

-

1 dokumen 10,000

Subbag Perenc. & Pelaporan

Penyusu nan Rencana Kerja SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD.

1 dokumen

5,000 1

dokumen 5,000

1 dokumen

5,000 1

dokumen 5,000

1 dokumen

5,000 5

dokumen 25,000


Penyusu nan RKA/DPA SKPD.

Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD.

2 dokumen

5,000 2

dokumen 5,000

2 dokumen

5,000 2

dokumen 5,000

2 dokumen

5,000 10

dokumen 25,000


Penyusu nan Standar Operasio nal Kegiatan (SOP) SKPD.

Jumlah SOP Kegiatan Yang Telah Dibuat.

10 SOP - 10 SOP - 10 SOP - 10 SOP - 10 SOP - 50 SOP - Dinas

Kominfo Kab. Maros


RENSTRA 2016-2021 79

Meningkatnya Kemampuan Aparat Dalam Hal Pelaksanaan tugas Dan Fungsi Yang Inovatif Dan Kreatif

Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Aparatur Kantor Kominfo.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Jumlah Aparatur Kantor Kominfo Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal.

15

orang 75000

15 orang

75000 15

orang 75000

15 orang

75000 15

orang 75000

75 Orang

375000

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Jumlah Sumber Daya Aparatur Komunikasi Dan Informasi Yang Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Formal

15

orang 75,000

15 orang

75,000 15

orang 75,000

15 orang

75,000 15

orang 75,000

75 orang

75,000 Subbag Umum

Jumlah Pelaksanaan Pengembang

an SDM Aparatur Bidang

Komunikasi Dan

Informatika

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

Jumlah SDM yang Telah Mendapat kan Peningkatan Kapasitas Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi

25

orang 250,000

25 orang

250,000 25

orang 250,000

25 orang

250,000 25

orang 250,000

125 orang

1,250,000

Pelatihan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi (TIK)

Jumlah SDM Yang Mengikuti Pelatihan TIK

25

orang 250,000

25 orang

250,000 25

orang 250,000

25 orang

250,000 25

orang 250,000

125 orang

1,250,000 Dinas

Kominfo

Meningkatnya Kualitas Dan

Kuantitas Sarana Dan Prasarana

Kerja Aparatur Kantor

Kominfo.

Jumlah Sarana Dan Prasarana

Kerja Aparatur

Yang Berada Dalam

Kondisi Baik

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Cakupan Peningkatan Sarana Dan Prasarana kerja Aparatur.

11

cakupan 545,000

11 cakupan

705,000 11

cakupan 680,000

11 cakupan

700,000 11

cakupan 685,000

55 cakupan

3,315,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

0 unit - 10 unit 150,000 10 unit 150,000 10 unit 150,000 10 unit 150,000 40 unit 600,000 Subbag Umum

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Jumlah Perlengkapan gedung Kantor.

15 jenis 105,000 15 jenis 105,000 15 jenis 105,000 15 jenis 105,000 15 jenis 105,000 75 jenis 525,000

Subbag Umum

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Jumlah Peralatan gedung Kantor.

15 jenis 75,000 15 jenis 75,000 15 jenis 75,000 15 jenis 75,000 15 jenis 75,000 75 jenis 375,000 Subbag Umum

Pengadaan Mebeluer Kantor.

Jumlah Mebeluer Kantor


Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.

Jumlah Gedung kantor.


Pemelihara an Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang mendapat kan Pemeliharaan Secara periodik.

10 unit 65,000 10 unit 65,000 10 unit 65,000 10 unit 65,000 10 unit 65,000 50 unit 325,000

Subbag Umum


RENSTRA 2016-2021 80

Pemelihara an Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Jumlah Perlengka pan Gedung Kantor Yang mendapat kan Pemeliharaan Secara periodik.


Subbag Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang mendapat kan Pemeliharaan Secara periodik.


Subbag Umum

Pemelihara an Rutin/Berkala mebeleur.

Jumlah Mebeluer Kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik.


Subbag Umum

Rehabilita si Sedang/Berat gedung Kantor.

Jumlah Gedung Kantor Yang

Direhabilitasi/ perbaikan.


Subbag Umum

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional.

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Direhabilitasi/

perbai kan.


MENINGKAT NYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SEBAGAI INDIVIDU DAN MENINGKAT NYA KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARA KAT

MENINGKAT NYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SEBAGAI INDIVIDU DAN MENINGKAT NYA KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARA KAT

Program Pengelolaan informasi dan komunikasi Publik

Persentase Masyarakat Yang Dapat Mengakses

Informasi

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Pengaduan masyarakat yang

diterima

720 aduan

12,800 720

aduan 12,800

720 aduan

12,800 720

aduan 12,800

720 aduan

12,800 3.600 aduan

64,000 Seksi

Layanan Publik

Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Pembangunan yang

dipublikasikan

365 kegiatan

39,475 365

kegiatan 39,475

365 kegiatan

39,475 365

kegiatan 39,475

365 kegiatan

39,475 1.825

kegiatan 197,375

Bimbingan Teknis Pengelolaan informasi

Jumlah PPID Pembantu yang

dilatih

47 orang

17,740 47

orang 17,740

47 orang

17,740 47

orang 17,740

47 orang

17,740 235

orang 88,700

Layanan Hubungan Media

Jumlah Media yang bekerjasama dengan pemerintah Daerah

12

media 60,000

12 media

60,000 12

media 60,000

12 media

60,000 12

media 60,000

60 media

300,000

Seksi Pengemba

ngan& Kemitraan

Komunikasi Publik


RENSTRA 2016-2021 81

Pengelola an Radio Milik Pemerintah Daerah

Jumlah Kebijakan Pemerintah dan

berita yang diinformasikan lewat

radio

754

Informasi 131,500

754 Informasi

331,500 754

Informasi 131,500

754 Informasi

131,500 754

Informasi 131,500

3.770 Informasi

857,500 Seksi

Peliputan Informasi

Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Terpenuhinya informasi dan

komunikasi keseluruh elemen

masyarakat

280

orang 77,000

280 orang

77,000 280

orang 77,000

280 orang

77,000 280

orang 77,000

1.400 orang

385,000

Program Pengemba ngan Data dan Informasi Sektoral Daerah

103,100

103,100

103,100

103,100

103,100

515,500

Penyusu nan Profile Daerah

Jumlah Profile Daerah yang

tersusun

47 profile

103,100 47

profile 103,100

47 profile

103,100 47

profile 103,100

47 profile

103,100 235

profile 515,500

Seksi Data dan Statistik

Koordinasi Bahan Sajian Media Informasi

Jumlah koordinasi dengan lembaga

terkait

90 ok 15,000 90 ok 15,000 90 ok 15,000 90 ok 15,000 90 ok 15,000 450 ok 75,000

MENINGKAT NYA KETERSEDIAAN INFRASTRUK TUR INFORMASI PUBLIK

MENINGKAT NYA KETERSEDIAAN INFRASTRUK TUR INFORMASI PUBLIK

Program Pelayanan Data Center, Disaster Recovery Center & TIK

Persentase Perangkat dan

System TIK yang Berada dalam

Kondisi Yang Baik Dan Berfungsi.

5,027,900

5,027,900

5,027,900

5,027,900

5,027,900

25,139,500

Layanan Akses Internet Publik

Jumlah jasa layanan akses internet

1 paket 710,000 1 paket 710,000 1 paket 710,000 1 paket 710,000 1 paket 710,000 5 paket 3,550,000

Seksi Infrastruktur Jaringan dan Data Centre

Pengembangan Jaringan Intranet

Jumlah Layanan Interkoneksi

Jaringan Intranet Pemerintah

79 titik 729,800 84 titik 729,800 84 titik 729,800 84 titik 729,800 84 titik 729,800 415 titik 3,649,000


Pengembangan Perangkat Dan System Data Center

Jumlah perangkat dan System data

center

1 unit 3,379,350 2 unit 3,379,350 2 unit 3,379,350 2 unit 3,379,350 2 unit 3,379,350 9 unit 16,896,750


Workshop Keamanan Informasi

Jumlah Aparat Yang Mengikuti Workshop Keamanan Informasi

35

orang 5,000

35 orang

5,000 35

orang 5,000

35 orang

5,000 35

orang 5,000

175 orang

25,000

Seksi Tatakelola Keamanan

dan Persandian


RENSTRA 2016-2021 82

Program Pengembangan Dan Implementa si E-Gov.

Persentase Penerapan E-

Government Pada Penyelenggaraan

Pemerinta han Daerah.

458,370

458,370

458,370

458,370

458,370

2,291,850

Bimtek Penyelenggaraan GCIO

Jumlah aparat yang mengikuti bimek GCIO

34

orang 7,500

34 orang

7,500 34

orang 7,500

34 orang

7,500 34

orang 7,500

170 orang

37,500

Seksi Pengembang

an dan Pemeliharaa

n Aplikasi

Penetapan Standar Format Data dan Informasi, Walidata dan Kebijakan

Jumlah sistem aplikasi E-

Government yang direncanakan


Seksi Perancangan

dan Standarisasi

Aplikasi

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang Terintegrasi

Jumlah sistem aplikasi E-Government yang

diimplementasikan dan dimonito ring

19 jenis 260,800 24 jenis 260,800 29 jenis 260,800 34 jenis 260,800 39 jenis 260,800

145 jenis

1,304,000

Seksi Perancangan

dan Standarisasi

Aplikasi

Layanan Pemeliharaan Aplikasi Kepemerintahan dan Publik

Jumlah sistem aplikasi E-

Government yang disosiali sasikan dan

berfungsi dengan baik

19

Aplikasi 39,300

24 Aplikasi

39,300 29

Aplikasi 39,300

34 Aplikasi

39,300 39

Aplikasi 39,300

145 Aplikasi

196,500

Seksi Pengembang

an dan Pemelihara an Aplikasi

Layanan pengadaan secara elektronik

Jumlah layanan pengelolaan LPSE

4 layanan

105,070 4

layanan

105,070 4

layanan

105,070 4

layanan 105,070

4 layanan

105,070 20

layanan 525,350

Seksi Pengembang

an dan Pemelihara an Aplikasi

Bimtek Pengelolaan Domain, Portal dan Website

Jumlah aparat pengelola domain, portal dan website

yang mengikuti bimtek

34

orang 7,500

34 orang

7,500 34

orang 7,500

34 orang

7,500 34

orang 7,500

170 orang

37,500


RENSTRA 2016-2021 83

Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi dan Persandian

250,750

264,750

264,750

264,750

264,750

309,750

Layanan Keamanan Akses Internet dan Intranet

Jumlah website konten negatif yang

diblokir

600 website

208,750 1,200

website 208,750

1,800 website

208,750 2,400

website 208,750

3,000 website

208,750 9,000

website 1,043,750


dan Persandian

Pengelolaan Sumberdaya Persandian

Jumlah SDM persandian, Materiil sandi dan jaringan komunikasi sandi

3 orang 21,000 3 orang 21,000 3 orang 21,000 3 orang 21,000 3 orang 21,000

15 orang

105,000


dan Persandian

Koordinasi/ Konsultasi Penyelenggaraan Persandian

Jumlah koordinasi/ konsultasi persandian

3 ok 21,000 3 ok 35,000 3 ok 35,000 3 ok 35,000 3 ok 35,000 23 ok 161,000


dan Persandian


RENSTRA 2016-2021 84

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun

2016-2021 memuat beberapa misi yang akan dilaksanakan selama lima tahun

mendatang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Maros. Hal ini mengacu pada tujuan dan sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu:

1. Misi 2 dengan tujuan : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional

dan berkinerja tinggi serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Misi 3 dengan tujuan : meningkatkan taraf hidup penduduk, baik sebagai

individu maupun sebagai masyarakat

3. Misi 6 dengan tujuan : meningkatkan infrastruktur pendukung pemerataan dan

keseimbangan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya, indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Maros selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Maros 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut ini :


RENSTRA 2016-2021 85

TABEL 6.1

MATRIKS INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERIODE 2016 - 2021

NO TUJUAN DAN INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE

RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RPJMD TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional Dan

Berkinerja Tinggi

Persentase Pelaksanaan dan penerapan e-Government pada

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase penerapan E-Procurement pada belanja pengadaan

Persentase pelaksanaan anggaran/kegiatan yang dipublikasikan

Persentase OPD yang menerapkan tata kelola keamanan informasi

Persentase cakupan standarisasi LPSE sesuai ketentuan berlaku

Persentase unit pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi

Jumlah Pelaksanaan Pengembangan SDM Aparatur Bidang Komunikasi

Dan Informatika.

Jumlah pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

46,15 %

100%

0%

50 %

23

30%

1,02 %

1,02 %

46,15

100

50

50

25

50

5 layanan

1 layanan

65,38

100

75

60

30

75

5 layanan

1 layanan

80,77

100

100

70

40

85

5 layanan

1 layanan

92,31

100

100

80

50

95

5 layanan

1 layanan

100

100

100

100

60

100

5 layanan

1 layanan

100

100

100

100

60

100

25 layanan

5 layanan

2 Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

Jumlah pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

Persentase Ketersediaan data center

Persentase website resmi SKPD yang berinteraksi langsung dengan

masyarakat

Persentase SKPD yang memiliki unit pengaduan berbasis teknologi

informasi

1,02 %

100 %

0%

2%

1 layanan

100

10

5

1 layanan

100

25

50

1 layanan

100

50

70

1 layanan

100

75

85

1 layanan

100

100

100

5 layanan

100

100

100


RENSTRA 2016-2021 86

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk, Baik Sebagai Individu Maupun

Sebagai Masyarakat

Presentase masyarakat yang dapat mengakses informasi

Persentase ketersediaan layanan akses internet

Presentase ketersediaan data dan informasi sektoral daerah

Jumlah ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka

Jumlah ketersediaan Buku PDRB Kabupaten

30 %

52,98 %

50 %

1 buku

1 buku

40

52,98

70

1 buku

1 buku

50

58,94

85

1 buku

1 buku

60

77,48

95

1 buku

1 buku

70

86,09

100

1 buku

1 buku

80

100

100

1 buku

1 buku

100

100

100

5 buku

5 buku

4

Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Dan Keseimbangan

Pembangunan

Presentase perangkat dan sistem TIK yang berada dalam kondisi yang baik

dan berfungsi

Persentase menara telekomunikasi

Persentase akses masyarakat terhadap media informasi

Proporsi rumah tangga yang berakses internet

Persentase muatan informasi yang terpublikasikan

80 %

80,87 %

75

82,61

80

86,96

85

91,30

90

95,65

100

100

100

100


RENSTRA 2016-2021 87

BAB VII

P E N U T U P

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros Tahun 2016-

2021 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Maros yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan

serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurung waktu lima tahun ke

depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Maros Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun atas dasar visi dan

misi yang jelas dan tepat dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala

yang dihadapi.

Di dalam Renstra ini terdapat program kerja dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun ke depan

sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros yang tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 yang merupakan suatu proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari Tahun 2016 hingga Tahun 2021

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah oleh masyarakat di

Kabupaten Maros. Renstra disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang

bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan

kekurangan, dimana salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya

memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan

lingkungan eksternal organisasi. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta kritikan

yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan

perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) ini pula dapat dijadikan media yang paling

efektif untuk mewujudkan good governance (Pemerintahan yang baik) di era

globalisasi. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis

(Renstra) ini dan pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh


RENSTRA 2016-2021 88

jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, dalam rangka

mewujudkan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2016-2021 diharapkan menjadi

koridor pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Maros ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-

tahapan yang telah dirumuskan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan good

governance guna menuju terwujudnya masyarakat “Maros Lebih Sejahtera 2021”.

Documents

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - maroskab.go.id · perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. ... Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya