DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019 …

Ren cana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2017 - 2022

i

RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2019 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN


Jalan Pangeran Diponegoro KM 3 Bangko

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. MERANGIN 2019 - 2023

| ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat

rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019 - 2023 dapat kami

selesaikan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023 ini akan dapat digunakan

sebagai bahan informasi dan kerangka acuan kegiatan yang akan

dilaksanakan. Penyusunan Renstra sangat diperlukan untuk dijadikan

sebagai acuan pengambilan keputusan untuk mewujudkan dan

mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis

dalam mengurangi keluarga miskin, antisipasi kerawanan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Hal ini dicapai

melalui pengembangan sub system ketersediaan pangan, konsumsi

pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, penganekaragaman

pangan, konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan

memperhatikan potensi, keragaan sumber daya pangan dan budaya

serta kultur setempat secara rinci.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023 ini masih belum

sempurna, untuk itu adanya saran dan kritik yang konstruktif sangat

diharapkan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah

berkontribusi memberikan bantuan pemikiran, saran dan pendapat hingga

tersusunnya Renstra ini kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan


| iii

dapat memberi manfaat yang optimal khususnya bagi Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN MERANGIN,

Ir. SLAMET SUDARSONO

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP : 1960223 199203 1 003


| iv

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN …………………………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………….. ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….. iv

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………….. v

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………….. vi

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………… I-1

1.1 Latar Belakang…………………………………………………………… I-1

1.2 Landasan Hukum………………………………………………………. I-2

1.3 Maksud dan Tujuan …………..……………………………………… I-6

1.4 Sistematika Penulisan………………………………………………... I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN

PANGAN …………………………………………………………....

II-1

2.1 Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin …………..

II-1

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan……………………….. II-4

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan ……………….. II-8

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

DKP Kabupaten Merangin ……………………………………………

II-11

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

KETAHANAN PANGAN.………………………………………. III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan ………..………………………………………………

III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih ………………………………..……

III-2

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ……………………………………….

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis…………………………………………

III-6

III-10

III-11

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN ………………………………….. IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin …………………..

IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ………………………… V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN ……………………..……………………………..

VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG ..….. VII-1

BAB VIII PENUTUP …………………………………………………………. VIII-1


| v


| v

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jumlah Pegawai DKP Kabupaten Merangin Tahun 2017

(Menurut Jabatan Dan Eselonering)

II-4

Tabel II. 2 Jumlah Pegawai DKP Tahun 2017

(Menurut Pendidikan, Pangkat Dan Golongan)

II-5

Tabel II. 3 Jumlah Pegawai DKP Tahun 2017

Menurut Jabatan Dan Tingkat Penjenjangan

II-6

Tabel II. 4 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

II-6

Tabel II. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin

II-9

Tabel II. 6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

II-10

Tabel III. 1 Penjabaran Kriteria dan Indikator Keberhasilan Visi dan

Misi

III-6

Tabel III. 2 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal Dan

Eksternal

III-20

Tabel IV. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD IV-5

Tabel V. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target,

Dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan

(DKP) Kabupaten Merangin

V-2

Tabel V. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Dinas

Ketahanan Pangan

V-6

Tabel VI. 1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin

VI-3

Tabel VII. 1 Indikator Kinerja DKP yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD 2019-2023 Kabupaten Merangin

VII-2

Tabel VII. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin

VII-3


| vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin

II-3


I | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin maka disusunlah Rencana Strategis Dinas

Ketahanan Pangan Tahun 2019 - 2023 yang merupakan satu bagian utuh dari

kinerja guna merealisasikan visi dan misi pemerintah daerah. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah

diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra

Perangkat Daerah. Renstra OPD memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program

Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu, dalam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap

berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa Renstra Perangkat

Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam


I | 2

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,

yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam hal ini,

RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2019 - 2023 akan menjadi acuan dalam

penyusunan Renstra OPD 2019 - 2023. Selanjutnya Renstra Dinas Ketahanan

Pangan yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja

Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan

penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang

berkesinambungan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung


Lembaran Negara Nomor 2755).

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


I | 3

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,

dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4410);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 5587 diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 ).

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);


I | 4

11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerntah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik





I | 5

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2013;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiamana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034

(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin


I | 6

Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014

Nomor 10);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin

Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019

Nomor 3);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan

tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pembangunan

Ketahanan Pangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang

telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019 - 2023 dapat tercapai.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi

dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi program dan kegiatan baik

secara internal maupun eksternal.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan ketahanan

pangan Kabupaten Merangin.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :


I | 7

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang

bersumber dari APBD.

2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.

3. Memudahkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin dalam

mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan secara terpadu,

terarah dan terukur.

4. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin untuk memahami arah kebijakan dan program/kegiatan

operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

5. Untuk mengukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya

sebagai unsur penyelenggaraan ketahanan pangan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun

2019 – 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang

penyusunan Renstra SKPD, maksud dan tujuan penyusunan

Renstra SKPD, landasan normatif penyusunan, hubungan

dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika

penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini

menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Ketahanan Pangan, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan,

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Ketahanan Kabupaten Merangin.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH, Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin, Telaahan Visi, Misi dan Program


I | 8

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan

Renstra K/L dan Rensta Dinas Ketahanan Provinsi, Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini menguraikan Tujuan dan

Sasaran Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka

menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Bab ini berisikan rumusan

pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan

Pangan dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada

strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang

tertuang dalam RPJMD.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan,

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Ketahanan Pangan 2019 – 2013.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Bab ini

berisi indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB VII : PENUTUP, Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra

perangkat daerah dan rencana tindak lanjut


II | 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1 Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin

Pembentukan Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang Nomor

54 Tahun 1999 tentang pembentukan dan pemekaran wilayah di lingkup Propinsi

Jambi.

Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat dengan DKP dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DKP merupakan leading

sector pembangunan di bidang ketahanan pangan, secara bertahap terus

melakukan pembenahan dalam upaya mempersiapkan dan menyusun rencana-

rencana pembangunan di bidang ketahanan pangan secara realistis dan

komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen, baik lintas sektor

pemerintah, swasta maupun masyarakat.

a. Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

Pembentukan Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang

Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan dan pemekaran wilayah di

lingkup Provinsi Jambi.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

b. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.


II | 2

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah

dibidang ketahanan pangan;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin merupakan salah satu

organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin dan sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala

b. Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Subbagian Program dan Keuangan

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan Membawahi :

1. Seksi Ketersediaan Pangan

2. Seksi Distribusi Pangan

3. Seksi Kerawanan Pangan

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Membawahi :

1. Seksi Konsumsi Pangan

2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

3. Seksi Keamanan Pangan

Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten

Merangin dapat dilihat pada gambar berikut ini:


II | 3

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN

SEKRETARIS

Ir. PAJARUDDIN


NIP: 19621231 199203 1 069

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

MAT ALI, S.PKP

Pembina (IV/a)

NIP: 19611003 198603 1 005

SUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN

ALI MUTAHAR, S.Pt

Penata (III/c)

NIP: 19760630 200803 1 001

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

BULIAN IDRIS, SP

Pembina (IV/a)

NIP: 19640810 199203 1 006

SEKSI KETERSEDIAAN

PANGAN

Hj. Eldiarti, SP

Penata Tingkat I (III/d)

19641231 198711 2 005

SEKSI DISTRIBUSI PANGAN

M. ALI MUHSID, SP

Penata (III/d)

19780515 200501 1 011

SEKSI KERAWANAN

PANGAN

ZURIYEMA, A.Md


19610924 198103 2 001

SEKSI KONSUMSI PANGAN

Ir. INDRA SAKTI


NIP: 19640810 199203 1 006

SEKSI PENGANEKARAGAMAN

KONSUMSI PANGAN

Hj. ENDANG SUSILANINGSIH, A.Md


19680115 199203 2 009

SEKSI KEAMANAN PANGAN

YULIAN RAYA SANGON, SP

Penata (III/c)

NIP: 19770115 201101 1 004

KEPALA DINAS

Ir. Slamet Sudarsono

Pembina (IV/b)

NIP: 19660223 199203 1 003


II | 4

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) didukung oleh sumber daya manusia yang

memadai. Sebagai institusi pembangunan ketahanan pangan di daerah, untuk

dapat memantapkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan mandiri,

dibutuhkan bermacam aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Demikian

pula halnya dengan DKP Kabupaten Merangin, aparatur yang ada berasal dari

latar belakang keilmuan yang berbeda. Keadaan pegawai pada Oktober 2018 di

DKP Kabupaten Merangin berjumlah 17 (tujuh belas) orang Pegawai Negeri

Sipil, 22 (dua puluh dua) orang pegawai honorer. Gambaran keadaan pegawai

dan perkembangannya selama Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel-tabel

berikut ini.

Tabel 2.1

JUMLAH PEGAWAI DKP KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018

(MENURUT JABATAN DAN ESELONERING)

NO UNIT KERJA PNS (Eselon/Orang)

JML HONOR

DAERAH II IIIA IIIB IV STAF

1 Kepala Dinas 1 - - - - 1 -

2 Sekretariat - 1 - 1 15 17 12

3 Bidang Ketersediaan

dan Distribusi Pangan

- - 1 3 6 10 5

4 Bidang Konsumsi dan

Keamanan Pangan

- - 1 3 7 11 5

Jumlah 1 1 2 7 28 39 22

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DKP Kab. Merangin Tahun 2018

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten

Merangin menurut klasifikasi pendidikan, pangkat dan golongannya dapat

dilihat pada berikut ini :


II | 5

Tabel 2.2.

JUMLAH PEGAWAI DKP TAHUN 2018

(MENURUT PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN)

No Pendidikan

Pangkat / Golongan (Orang) H

on

or

Jumlah II III IV

a b c d a b c d a b

1 SD - - - - - - - - - - 1 1

2 SLTP - - - - - - - - - - - -

3 SLTA - 2 - - - - - - - - 9 11

4 SARJANA MUDA

(D3) - - - - 1 - - 1 - - - 2

5 STRATA 1 (S1) - - - - 1 1 2 4 2 3 12 25

6 STRATA 2 (S2) - - - - - - - - - - - -

7 STRATA 3 (S3) - - - - - - - - - - - -

J u m l a h - 2 - - 2 1 2 5 2 3 22 39

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DKP Kab. Merangin Tahun 2018

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di OPD

Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan

kepangkatan maupun penjenjangan dapat diangkat pada jabatan struktural.

Persyaratan penjenjangan diperoleh aparatur melalui Pendidikan dan Latihan

Pimpinan (Diklatpim). Jumlah pegawai OPD (OPD) yang telah mengikuti Diklat

PIM sampai Tahun 2018 menurut jabatan dan tingkat penjenjangan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.


II | 6

Tabel 2.3.

JUMLAH PEGAWAI DKP TAHUN 2018

MENURUT JABATAN DAN TINGKAT PENJENJANGAN

No Jabatan

Telah Mengikuti

Diklat Penjenjangan Keterangan

PIM II PIM III PIM IV

1 Kepala 1 1 1

2 Sekretaris - 1 1

3 Kabid - - -

4 Kasubag/ Kasi - - 2

5 Staf - - -

J u m l a h 1 2 4


Dalam melaksanakan tugas pokok dan funsinya, Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten merangin didukung oleh sarana dan prasarana meliputi:

Tabel 2.4.

SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI


No Uraian Keadaan Barang

Jumlah Baik Rusak

1 Kendaraan Dinas Roda 4 4 - 4

2 Kendaraan Dinas Roda 2 14 8 22

3 Lemari Kayu 6 - 6

4 OHP - 1 1

5 Rak Kayu 1 - 1

6 Kursi Putar 6 - 6

7 VCD Player - 1 1


II | 7


Jumlah Baik Rusak

8 Digital - 1 1

9 Stabilizer 1 - 1

10 Meja 1/2 Biro 16 - 16

11 Televisi 2 - 2

12 Kursi Tamu 2 - 2

13 Meja Biro 7 - 7

14 Kardek 1 - 1

15 LCD Proyektor 2 1 3

16 CPU unit 3 - 3

17 AC 13 - 13

18 Mesin Tik 1 - 1

19 Lemari Arsip 2 - 2

20 Brangkas 1 - 1

21 Laptop 9 - 9

22 Komputer PC 5 1 6

23 Lemari Perpustakaan 1 - 1

24 Filling Kabinet 6 - 6

25 Kursi Kerja 10 - 10

26 Meja Kerja 16 - 16

27 Meja Perpustakaan 2 - 2

28 Sound System 2 - 2

29 Printer 6 1 7

30 Almari Kaca 4 - 4

31 UPS - 4 4

32 Kursi Putar Sandaran Tinggi 1 - 1


II | 8


Jumlah Baik Rusak

33 Kursi Putar Sandaran Rendah 9 - 9

34 Scanner - 1 1

35 Kursi Biasa 3 5 8

36 Kursi Lipat - 3 3

37 Wifi (Wireless) 1 - 1

38 Almari 2 - 2

39 Meja Kerja Kadis 1 - 1

40 Handycam - 1 1

41 GPS 1 1 2

42 Kamera 1 1 2

43 Kursi Putar Pakai Lengan 1 - 1

44 Kursi Kerja Standar Tinggi 2 - 2

45 CCTV 1 - 1

46 Video Camera 1 - 1

47 Lemari Pendingin (kulkas) 1 - 1

48 Dispenser 1 - 1

J u m l a h 164 30 194


2.3. Kinerja Pelayanan DKP Kabupaten Merangin

Pada periode tahun 2013 sampai 2016, urusan ketahanan pangan

dilaksanakan oleh bidang Ketahanan Pangan pada SKPD Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Merangin.

Kemudian sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat


II | 9

Daerah, urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode

sebelumnya (2014 – 2018) adalah sebagai berikut:


II | 10

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indika

tor

Lainny

a

Target Renstra SKPD Tahun

ke-

Realisasi Capaian Tahun

ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

(%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Ketersediaan Pangan Utama (Kg / kapita

/ tahun):

- Beras 198,3 - - 184,1 186,5 190,2 194,5 198,3 - - - 196,6 - - - 101,08 %

- Jagung 44,5 - - 36,3 37,8 39,1 42,8 44,5 - - - 37,2 - - - 86,92 %

- Tepung Gandum 16,8 - - 13,4 13,6 14,5 15,4 16,8 - - - 15,6 - - - 101,30 %

- Ubi Kayu 29,1 - - 24,6 25,4 26,2 27,8 29,1 - - - 24,5 - - - 88,13 %

- Kedelai 2,65 - - 1,23 1,54 1,96 2,12 2,65 - - - 1,75 - - - 82,55 %

- Gula Pasir 14,52 - - 11,14 11,78 12,21 13,14 14,52 - - - 26,8 - - - 203,96 %

- Cabe 18,76 - - 17,24 17,85 18,30 18,45 18,76 - - - 17,14 - - - 92,90 %

- Daging Sapi 2,98 - - 2,21 2,43 2,66 2,87 2,98 - - - 3,45 - - - 120,21 %

2 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah 7 ton - - 1 ton 2 ton 4 ton 5 ton 7 ton - - - 0 - - - 0 %

3 Persentase LPM (Lumbung Pangan

Masyarakat)

49 % - - 35 % 37 % 40 % 44 % 49 % - - - 33 % - - - 75 %

4 Persentase KRPL (Kawasan Rumah

Pangan Lestari)

71 % - - 56 % 59 % 62 % 66 % 71 % - - - 75 % - - - 113,64 %

5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 75 - - 65 67 69 72 75 - - - 69,9 - - - 97,08 %

6 Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan

Pangan

BB - - C C CC B BB - - - B - - - 100,00 %


II | 11

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin 2014 – 2018

Uraian

Anggaran pada Tahun (Rp.) Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. ) Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun (%)

Rata-rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Belanja Tidak

Langsung - - - 1.267.483.332 1.343.483.332 - - - 1.119.855.784 - - - 88,35

Belanja

Langsung - - - 1.773.500.000 2.139.500.000 - - - 1.741.271.385 - - - 98,18

Belanja

Pegawai - - - 385.350.000 488.825.000 - - - 380.175.000 - - - 98,66

Belanja Barang

dan Jasa - - - 1.351.500.000 1.595.425.000 - - - 1.323.348.385 - - - 97,92

Belanja Modal - - - 36.650.000 55.250.000 - - - 36.648.000 - - - 99,99

Belanja

Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - -


II | 12

Sesuai dengan tupoksinya, Dinas Ketahanan Pangan memberikan

pelayanan yang didominasi oleh pelaksanaan pembangunan bidang

ketahanan pangan, informasi kondisi ketahanan pangan daerah,

ketersediaan cadangan dan distribusi pangan daerah, penanganan

terhadap kerawanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,

promosi produk unggulan daerah dan konsumsi keamanan pangan.

Pada tabel 2.5 di atas menunjukkan bahwa indikator jumlah cadangan

pangan pemerintah tidak tercapai atau sebesar 0 %, gagalnya capaian

indicator kinerja ini disebabkan belum dianggarkannya dana kegiatan

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya indicator kinerja

terlaksananya pengembangan cadangan pangan daerah juga belum

tercapai ( 60 %). Demikian juga pada indicator kinerja jumlah

pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan hanya tercapai

33,33 %. Tidak tercapainya indicator tersebut disebabkan dukungan

anggaran yang tidak memenuhi kebutuhan dana program kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKP Kabupaten

Merangin

Tantangan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan

pemberian pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

antara lain:

1. Berkembangnya jenis makanan olahan/siap saji dengan bahan impor

yang beredar di pasaran

2. Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan

tambahan yang membahayakan kesehatan

3. Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam

mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman

(B2SA)


II | 13

4. Sulitnya mengakses data pangan secara cepat dan akurat

5. Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi lintas

sectoral

6. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian belum berperan optimal

7. Lembaga penyangga harga pasar hasil pertanian belum berperan

optimal

8. Peningkatan hasil produksi pertanian relatif rendah dibandingkan

dengan jumlah penduduk yang terus meningkat

9. Masih rendahnya sistem cadangan pangan di masyarakat

10. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras

11. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan

menurunnya kualitas lahan produktif

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan

pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

1. Masih cukup luasnya pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai

sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga

2. Adanya intervensi pemerintah dalam upaya pengendalian harga gabah

yang dilaksanakan oleh Bulog, dan Lembaga Pembelian Gabah

3. Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara Povinsi,

Kabupaten dan Kota

4. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam

dan bermutu

5. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah

Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan

6. Adanya Kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan (P2KP)


II | 14

7. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal penerapan prinsip

partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam

perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan

pembangunan.


III | 1

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Ketahanan Pangan

Sebagai salah satu unit kerja yang dibentuk menurut Peraturan Daerah

Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Ketahanan Pangan

yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten

Merangin dalam pembangunan ketahanan pangan mempunyai permasalahan

yang dapat dirangkum diantaranya :

1. Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung

perwujudan ketahanan pangan

2. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang

ketahanan pangan

3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan

pangan

4. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani

bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan

penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan

5. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana

yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan)

6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

masih belum optimal

7. Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan


III | 2

8. Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed

back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa

datang.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merangin mengacu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun

2019 – 2023. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin

menitikberatkan pada upaya mengembangkan sumber daya manusia dan

sumber daya bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta

sumber daya pariwisata yang maju, unik dan kompetitif guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan

adanya Fokus Strategi Daerah yang kemudian akan menetapkan menjadi arah

kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan

pembangunan Kabupaten Merangin tetap memperhatikan Arah Kebijakan

Pembangunan Provinsi Jambi (RPJMD Provinsi) serta memperhatikan Arah

Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJM Nasional) dengan

mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan kearifan lokal

masyarakat Kabupaten Merangin. Adapun rencana pembangunan jangka

menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh

Bupati dan Wakil Bupati tahun 2019 – 2023.

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah “Merangin MANTAP Unggul

Bidang Pertanian dan Pariwisata Tahun 2023”. Kata MANTAP merupakan

akronim dari serangkaian kata Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan

Profesional.


III | 3

MAJU : adalah suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten

Merangin yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing

berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang

didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang

berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya

pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan

zaman.

AMAN : adalah tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat

Kabupaten Merangin, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan

alam. tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya

penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko

terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan

bermasyarakat.

NYAMAN : adalah sikap dan kondisi masyarakat kabupaten merangin

yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada

tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata

ruang wilayah. diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan

bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan

pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan

berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi,

terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang

berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

TERTIB : adalah terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan

masyarakat tali undang tambang teliti yang mengedepankan kearifan lokal dan

hukum adat.


III | 4

AMANAH : adalah membangun kepercayaan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur

masyarakat Merangin yang Religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang

plural.

PROFESIONAL : adalah suatu kondisi yang menggambarkan

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel

dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang

kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah yang

mengacu pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin adalah sebagai

berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

2. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani

menuju pemerintahan kelas dunia (world class Government).

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan

teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),

maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan peningkatan sektor ekonomi yang berbasis bidang Pertanian,

Peternakan, Perikanan dan Perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat..

2. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berbasis pengelolaan

sumberdaya & pendayagunaan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif

untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Mewujudkan peningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar

yang merata dan berkualitas.


III | 5

4. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan berdasarkan

kearifan lokal.

5. Mewujudkan peningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis

pada pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

6. Mewujudkan penguatan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik

dengan menerapkan delapan area perubahan reformasi birokrasi.

Pembangunan ketahanan pangan yang diemban dan dilaksanakan oleh

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin merupakan perwujudan Misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ke-3 yaitu “Mengembangkan

Sumber Daya Manusia yang berdaya saing”. Misi ini diarahkan mewujudkan

peningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada peningkatan

kualitas pangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan

teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi,

peningkatan kesejahteraan pekerja, perluasan akses dan kualitas pelayanan

dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan

sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan kemandirian desa

melalui kedaulatan pangan dengan sasaran meningkatkan ketersediaan,

distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya

lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan

pemerintah dan masyarakat.


III | 6

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada

peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan

produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya.

Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik,

realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan

perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi

juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu

pengembangan SDM, mengacu pada kondisi lingkungan pertanian

khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan

Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2015 –

2019, yaitu: “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman

pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan

kemandirian pangan”.

Kata-kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ketahanan Pangan:

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan,

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Penganekaragaman Pangan :


III | 7

Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam,

bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya local.

Penganekaragaman Pangan :

Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam,

bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya local.

Sumber Daya Lokal :

Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keunggulan

kompetitif dan komparatif wilayah, komoditas pangan, dan meningkatkan

efisiensi.

Kedaulatan Pangan :

Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan

yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi

masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi

sumber daya lokal.

Kemandirian Pangan :

Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang

beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan

kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan

kearifan lokal secara bermartabat.

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “lead institution” dalam

mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi

aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan

pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai


III | 8

visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi

tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya

lokal;

2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;

3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;

4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis

sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;

5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk

mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat

perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya

lokal;

2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;

3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;

4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan

aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;

5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi

kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;

6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Jambi telah menetapkan visi untuk periode 2016 – 2021 yaitu: “Terwujudnya

Ketahanan Pangan Yang Mandiri dan Berdaulat Menuju Jambi TUNTAS 2021”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Dinas Ketahanan Provinsi Jambi

mengemban misi sebagai berikut:


III | 9

a. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan yang berbasis

sumberdaya lokal.

b. Memantapkan penanganan kerawanan pangan.

c. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk pangan pokok.

d. Mewujudkan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat menjadi

beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA).

e. Meningkatkan tata kelola ketahanan pangan yang bersih transparan

akuntabel dan partisipatif dalam pelayanan publik.

Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mampu

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan

ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

1. Memperkuat ketersediaan pangan dengan pengembangan infrastruktur

sumberdaya pangan yang beragam berbasis spesifik lokasi.

2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan dengan membangun kesiapan

dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan.

3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilitas harga pangan pokok.

4. Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi

makanan B2SA.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan yang

beragam, bergizi dan aman.

7. Meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan yang beragam

dengam memanfaatkan sumberdaya lokal.

8. Meningkatkan keamanan pangan segar yang diproduksi dan beredar untuk

dikonsumsi masyarakat.

9. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan, pelaporan dan pelaksanaan

ketahanan pangan.


III | 10

10. Mewujudkan sumberdaya Aparatur yang berkualitas, sehat dan produktif

dalam mendukung ketahanan pangan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Strategi pengembangan wilayah dalam Kabupaten Merangin menjadi

pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi dan

permasalahan wilayah, dalam mempercepat pengembangan wilayah,

mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan

prinsip harmonisasi kepentingan nasional, Provinsi Jambi dan kebutuhan

daerah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan meningkatnya pertumbuhan

penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman akan berimplikasi pada

terjadinya alih fungsi tata ruang. Selain itu permasalahan lain yang terjadi

adalah perselisihan batas wilayah, baik itu di wilayah desa, kecamatan maupun

kabupaten, pelanggaran pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi dan cagar

alam Hal ini akan menjadi perhatian utama dalam menyusun Renstra Dinas

Ketahanan Pangan 2019 - 2023.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah telah disebutkan kawasan peruntukan

pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada

kawasan lahan pertanian basah maupun kering. Kawasan peruntukan

pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan

pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan

pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan

lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran,

kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan

pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi


III | 11

kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis,

mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian

pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan

hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan

hortikultura berkelanjutan.

Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin yang

berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan

hidup strategis adalah pembangunan gudang lumbung pangan.

Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung gabah pada

waktu musim panen raya dan menampung gabah antisipasi pada musim-

musim tertentu.

Pembangunan gudang lumbung pangan masyarakat dibangun di

wilayah/daerah sentra produksi dan daerah rawan pangan. Oleh karena itu

gudang lumbung pangan dibangun (lokasi) pada daerah pemukiman sesuai

dengan tata ruang wilayah kecamatan/desa.

Penentuan lokasi gudang lumbung pangan dilakukan dengan cara

mengkoordinasikan dengan kecamatan sehingga pihak pemerintah

kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan

akan dibangun. Melalui hal diatas dapat diketahui dengan tepat dimana

gudang lumbung pangan tersebut akan dibangun sehingga tidak

bersentuhan dengan kawasan hutan lindung/cagar alam. Dalam hal ini

berdirinya bangunan lumbung berdiri di atas lahan yang sesuai dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah.

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selain Isu dan permasalah sesuai Tugas dan Fungsi DKP sebagai sebuah

OPD seperti yang tercantum dalam identifikasi permasalahan berdasarkan


III | 12

Tugas dan Fungsi OPD, Isu dan permasalahan Daerah juga menjadi bahan

perhatian yang tak terlepaskan dalam penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) DKP ini.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, sebagaimana dipaparkan

didalam tabel diatas, maka Kabupaten Merangin menetapkan sasaran pokok

pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran

yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit.

3. Penataan administrasi dan birokrasi Kecamatan dan desa/kelurahan

4. Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan

berkinerja baik.

5. Peningkatan sistem perekrutan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer yang

bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri

MERANGIN.

6. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggara pemerintahan dan

pembangunan

7. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru

Ngaji).

8. Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan mulai dari jalan desa,

desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi

9. Perluasan jangkauan jaringan aliran lisrik dan air bersih dengan

mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di

setiap desa.

10. Peningkatan dan pembangunan jaringan telekomunikasi


III | 13

11. Pembangunan irigasi terutama di kawasan sentra produksi pertanian

masyarakat

12. Pengembangan Kawasan Jangkat sebagai Kawasan Ekonomi Strategis.

13. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat

khususnya masyarakat miskin.

14. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis

berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik.

15. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja

16. Peningkatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang mudah

dijangkau serta berkualitas

17. Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis,

dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk

Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap

18. Peningkatan ketersediaan peralatan, obat-obatan dan tenaga medis dan

dokter umum dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas.

19. Peningkatan pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan

anak

20. Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan

birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaysaing.

21. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas

serta peningkatan kemandirian fiscal daerah.

22. Peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberi kontribusi kepada

pendapatan asli daerah

23. Peningkatan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan

tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja.

24. Pengembangan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata melalui

kawasan ekonomi Staretegis.


III | 14

25. Peningkatan produksi pertanian guna terwujudnya peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga

26. Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya pertanian yang memberi

manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar

dengan dampak lingkungan yang minimal

27. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

28. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan

pembangunan antar daerah melalui ekonomi kerakyatan

29. Peningkatan ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.

30. Peningkatan penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan

berkelanjutan

31. Peningkatan pemuda berprestasi tingkat provinsi dan tingkat nasional

32. Peningkatan Kesetaraan Gender yang proporsional dalam pembangunan

daerah yang berorientasi pada profesionalisme

33. Peningkatan kesadaran para stakeholder tentang pelestarian alam dan

lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan.

34. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan

kebijakan pemerintah daerah yang berkenaaan dengan lingkungan hidup

dan pengelolaan SDA

35. Peningkatan penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan

hidup dan menerapkan sanksi secara tegas terhadap perusak lingkungan

hidup.

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu

organisasi pemerintahan sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi

organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih

memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi

pemerintahan secara sinergis dan efisien. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan,


III | 15

Peluang dan Tantangan Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin yang berhasil diidentifikasi antara

lain :

Tabel 3.2

IDENTIFIKASI ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN

INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

No KEKUATAN – S No KELEMAHAN - W

S1 Jumlah dan kualitas SDM aparatur

yang memadai

W1 Kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksana

sistem ketahanan pangan belum memadai

S2 Sarana/prasarana Kerja yang

memadai

W2 Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kerja.

S3 Dukungan anggaran yang cukup

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

W3 Belum optimalnya alokasi anggaran pelaksanaan

tugas.

S4 Motivasi bekerja yang kuat W4 Belum maksimalnya pemberian reward hasil

kerja dan promosi jabatan

S5 Adanya kebijakan pemerintah dan

pemerintah daerah mengenai

Ketahanan Pangan

W5 Rendahnya pemahaman aparatur terkait peran

kelembagaan ketahanan pangan

FAKTOR EKSTERNAL

No PELUANG – O No ANCAMAN - T

O1 Ketahanan Pangan merupakan salah

satu urusan wajib yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah

bersama masyarakat

T1 Rendahnya pemahaman aparatur terkait peran


O2 Perubahan tingkat sosial dan

pendapatan perkapita penduduk

berpengaruh terhadap pola

konsumsi sehingga menuntut

penyediaan pangan secara

beragam, bergizi dan

berimbang sesuai dengan pola

pangan harapan

T2 Tradisi/budaya masyarakat masih tergantung

pada satu komoditi pangan pokok (beras) dalam

pemenuhan karbohidrat.

O3 Meningkatkan koordinasi, integrasi

dan sinkronisasi dengan seluruh

instansi terkait pada setiap tingkatan

T3 Persepsi tentang pentingnya Ketahanan Pangan,

belum sama dikalangan Pemda dan stakeholder

lainya

O4 Adanya Dewan Ketahanan Pangan

sebagai leading sector Koordinasi

pembangunan Ketahanan Pangan

T4 Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan

Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga

fungsional koordinator dalam penanganan

ketahanan pangan

O5 Pengisian lumbung pangan sebagai

cadangan pangan dapat

menggunakan dana Bansos

T5 Terbatasnya dana operasional dan dana Bansos

Ketahanan Pangan

O6 Distibusi belum berjalan secara

efisien yang menyebabkan terjadinya

ketidak stabilan harga pangan

T6 Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan

untuk menjangkau seluruh wilayah terutama

daerah terpencil


III | 16

O7 Tersedianya produk pangan local

sebagai sumber pangan alternatif

sebagai pengganti beras dalam

rangka penganekaragaman pangan.

T7 Masih tergantungnya pola konsumsi masyarakat

dengan sumber pangan dari beras.

O8 Adanya motivasi masyarakat untuk

membentuk kelompok dalam

mengikuti program LDPM, PUPM,

LPM dari pemerintah

T8 Masih rendahnya SDM petani dalam mengelola

kelompok untuk mengikuti program LDPM,

PUPM dam LPM.

O9 Adanya tekad pemerintah daerah

untuk meningkatkan cadangan

pemerintah daerah

T9 Rendahnya kekuatan keuangan daerah untuk

membiayai peningkatan cadangan pangan

pemerintah daerah.

O10 Mayoritas masyarakat memiliki lahan

pekarangan rumah yang dapat

ditanami tanaman untuk dapat

memenuhi kebutuhan pangan dan

gizi keluarga

T10 Rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya

pemanfaatan lahan pekarangan untuk

pemenuhan pangan gisi keluarga karena

sebagian besar ditanami dengan tanaman

perkebunan.


IV | 1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Merangin

yaitu “Merangin MANTAP Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata Tahun 2023”

serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan

Ketahanan Pangan di Kabupaten Merangin, maka Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin, mempunyai gambaran tujuan serta sasaran yang ingin

dicapai, yaitu :

1) Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Pangan Masyarakat

2) Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

3) Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan

4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Ketahanan

Pangan

Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Pangan Masyarakat

Tujuan :

Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Memenuhi

Kebutuhan Pangan

Sasaran :

a. Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan

protein masyarakat Kabupaten Merangin.

b. Meningkatkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) minimal

sebesar 147,38 Ton equivalen beras.


IV | 2

c. Terdistribusikannya pangan secara merata dan terjangkau di setiap

kecamatan.

Strategi :

Akses pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi pangan serta

kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu Koordinasi lintas sektor

melalui peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sangat diperlukan

untuk:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan

melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan

pemasaran dan distribusi antar daerah sentra produksi, pengembangan

sistem informasi pasar.

- Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga

Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia, pengembangan

sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga bahan pangan

pokok.

Kebijakan :

a. Pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan

strategis.

c. Pengembangan Buffer Stock Management (pembelian oleh pemerintah

dalam hal ini dilaksanakan oleh PUPM yang sudah dibiayai oleh

pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik)

pada komoditas pangan strategis.

2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tujuan :

Terpenuhinya konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, aman

dan halal.

Sasaran :


IV | 3

a. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan

b. Meningkatkan keamanan, mutu dan higien pangan yang dikonsumsi

masyarakat.

Strategi :

a. Peningkatan Skor PPH melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-

umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani.

b. Pengembangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

berbasis pangan lokal melalui konsep kawasan rumah pangan lestari

c. Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin oleh

kelompok wanita yang terintegrasi dengan program penanggulangan

kemiskinan dan keluarga berencana, dalam rangka mengurangi jumlah

penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan

mineral) yang diprioritaskan pada kelompok penentu masa depan anak,

yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui,

bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya;

d. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Kebijakan :

a. Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu indikator

keberhasilan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Merangin

Tahun 2019 - 2023.

b. Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK dan Kelompok

Wanita Tani.

3. Meningkatkan Penangangan Daerah Rawan Pangan

Tujuan :

Menurunkan Angka Penduduk Rawan Pangan

Sasaran :

a. Berkurangnya penduduk yang mengalami rawan pangan


IV | 4

b. Tertanganinya wilayah terindikasi rawan pangan sampai dengan Tahun

2023.

Strategi :

a. Meningkatkan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kemampuan

rumah tangga dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan

setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai.

b. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran

serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi

Pemenuhan hak atas pangan

4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan

Pangan

Tujuan :

Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan

Sasaran :

a. Meningkatkan koordinasi antar OPD dan Stakeholder Ketahanan Pangan

melalui Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan minimal 1 kali dalam

setahun.

b. Meningkatnya system pelayanan dan kesekretariatan untuk memenuhi

kebutuhan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.

c. Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan disiplin aparatur, ditandai

dengan meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat serta

menurunnya tingkat pelanggaran disiplin.

Strategi :

a. Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.


IV | 5

b. Meningkatkan kapasitas Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin.

Kebijakan :

a. Peningkatan fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan.

b. Penerapan reward and punishment

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan

tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan

Pangan untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan

Ketahanan

Pangan Daerah

Peningkatan

Ketersediaan

Pangan (food

availability)

Angka

Ketersediaan

Energi

(Kkal/Kapita/ha

ri)

3.370 3.375 3.380 3.400 3.420

Prosentase

Cadangan

Pangan Daerah

4.51 %

15,00 % 22,00 % 26,00 % 30,00 %

Nilai Coefisien

Variasi (CV)

CV < 10 % CV < 10 % CV < 10 % CV < 10 % CV < 10 %

Peningkatan

kualitas

konsumsi

pangan

Angka

Konsumsi

Energi

(Kkal/kapita/

hari)

2.300 2.275 2.250 2.225 2.200

Konsumsi Beras

(Kg / Kapita /

Tahun)

102,0 101,8 101,6 101,3 101,0

Prosentase

Sampel Pangan

yang aman

Aman

76% 82% 84% 86% 88%

2 Meningkatkan

Efektivitas Tata

Kelola

Pemerintahan

urusan

Ketahanan

Pangan

Meningkatny

a

akuntabilitas

kinerja

birokrasi

Nilai evaluasi

AKIP Dinas

Ketahanan

Pangan

BB BB A A A


IV | 6


V | 1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah perangkat daerah yang berisikan program-

program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran yang

telah ditetapkan, sedangkan arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir

atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi sedangkan kebijakan merupakan suatu pedoman yang wajib

dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

A. Strategi

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu

organisasi pemerintahan sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi

organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih

memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi

pemerintahan secara sinergis dan efisien. Identifikasi kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan faktor lingkungan internal dan eksternal Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin yang berhasil diidentifikasi antara

lain :


V | 2

Tabel 5.1

IDENTIFIKASI ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN

INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

No KEKUATAN – S No KELEMAHAN - W

S1 Jumlah dan kualitas SDM aparatur

yang memadai

W1 Kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksana

sistem ketahanan pangan belum memadai

S2 Sarana/prasarana Kerja yang

memadai

W2 Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kerja.

S3 Dukungan anggaran yang cukup

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

W3 Belum optimalnya alokasi anggaran pelaksanaan

tugas.

S4 Motivasi bekerja yang kuat W4 Belum maksimalnya pemberian reward hasil

kerja dan promosi jabatan

S5 Adanya kebijakan pemerintah dan

pemerintah daerah mengenai

Ketahanan Pangan

W5 Rendahnya pemahaman aparatur terkait peran


FAKTOR EKSTERNAL

No PELUANG – O No ANCAMAN - T

01 Ketahanan Pangan merupakan salah

satu urusan wajib yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah

bersama masyarakat

T1 Rendahnya pemahaman aparatur terkait peran


02 Perubahan tingkat sosial dan

pendapatan perkapita penduduk

berpengaruh terhadap pola

konsumsi sehingga menuntut

penyediaan pangan secara

beragam, bergizi dan

berimbang sesuai dengan pola

pangan harapan

T2 Tradisi/budaya masyarakat masih tergantung

pada satu komoditi pangan pokok (beras) dalam

pemenuhan karbohidrat.

03 Meningkatkan koordinasi, integrasi

dan sinkronisasi dengan seluruh

instansi terkait pada setiap tingkatan

T3 Persepsi tentang pentingnya Ketahanan Pangan,

belum sama dikalangan Pemda dan stakeholder

lainya

04 Adanya Dewan Ketahanan Pangan

sebagai leading sector Koordinasi

pembangunan Ketahanan Pangan

T4 Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan

Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga

fungsional koordinator dalam penanganan

ketahanan pangan

05 Pengisian lumbung pangan sebagai

cadangan pangan dapat

menggunakan dana Bansos

T5 Terbatasnya dana operasional dan dana Bansos

Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan

strategis dan seiring dengan kebijakan umum dan program dalam RPJMD,

dapat ditentukan strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu:


V | 3

1. Meningkatkan cadangan pangan daerah dan masyarakat.

2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah

perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi,

seimbang dan aman.

3. Meningkatkan sistem pelayanan di bidang ketahanan pangan

Untuk mendukung strategi tersebut, upaya yang dapat dilakukan DInas

Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin adalah sebagi berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan

pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan

jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah sentra produksi,

pengembangan sistem informasi pasar.

2. Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan

Lembaga Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia,

pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi,

harga bahan pangan pokok.

3. Peningkatan Skor PPH melalui promosi konsumsi pangan local (umbi-

umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani.

4. Pengembangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

berbasis pangan lokal melalui konsep kawasan rumah pangan lestari.

5. Pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dalam rangka

mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro

(kurang vitamin dan mineral) yang diprioritaskan pada kelompok

penentu masa depan anak, yaitu ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja

putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa

mengabaikan kelompok usia lainnya.

6. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.


V | 4

7. Meningkatkan kemudahan rumah tangga dalam mengakses pangan

untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah

dan mutu yang memadai.

8. Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan

9. Meningkatkan kapasitas Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin.

B. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan

dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi / memanfaatkan semua

peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD Kabupaten Merangin, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin adalah:

1. Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi daerah menuju

swasembada pangan;

2. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan

pemerintah daerah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif;

3. Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

4. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien

untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;

5. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan

distribusi, harga dan cadangan pangan;

6. Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam distribusi,

kestabilan harga dan akses pangan.


V | 5

7. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan

lokal.

8. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan

lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai

social.

9. Mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan.

10. Peningkatan fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan.

11. Penerapan reward and punishment.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran

Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel 5.2


V | 6

Tabel 5.2.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2019 – 2023

VISI Merangin MANTAP Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata Tahun 2023

Misi III Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan

Ketahanan

Pangan daerah

1.1. Peningkatan Ketersediaan Pangan

(food availability)

1.1. Meningkatkan efektivitas dan

efisiensi distribusi dan perdagangan

pangan melalui pengembangan

infrastruktur distribusi,

pengembangan jaringan pemasaran

dan distribusi antar daerah sentra

produksi, pengembangan sistem

informasi pasar.

1.2. Menjaga Stabilitas Harga Pangan,

melalui peningkatan peranan

Lembaga Usaha Pangan Masyarakat

melalui Toko Tani Indonesia,

pengembangan sistem informasi dan

monitoring produksi, konsumsi, harga

bahan pangan pokok.

1.1. Meningkatkan dan menjamin

kelangsungan produksi daerah

menuju swasembada pangan

1.2. Mengembangkan kemampuan

pengelolaan cadangan pangan

pemerintah daerah dan

masyarakat secara sinergis dan

partisipatif;

1.3. Mencegah dan menanggulangi

kondisi rawan pangan secara

dinamis.

1.4. Mengembangkan sistem

distribusi pangan yang efektif

dan efisien untuk menjamin

stabilitas pasokan dan harga

pangan;

1.5. Mengembangkan koordinasi

sinergis lintas sektor dalam

pengelolaan distribusi, harga

dan cadangan pangan;


V | 7




1.3. Pemberian bantuan kepada

masyarakat miskin dalam rangka

mengurangi jumlah penderita gizi

kurang, termasuk kurang gizi mikro

(kurang vitamin dan mineral) yang

diprioritaskan pada kelompok

penentu masa depan anak, yaitu ibu

hamil dan calon ibu hamil/remaja

putri, ibu nifas dan menyusui, bayi

sampai usia dua tahun tanpa

mengabaikan kelompok usia lainnya.

1.4. Meningkatkan kemudahan rumah

tangga dalam mengakses pangan

untuk memenuhi kebutuhan setiap

anggota rumah tangga dalam jumlah

dan mutu yang memadai.

1.6. Meningkatkan peran serta

kelembagaan masyarakat dalam

distribusi, kestabilan harga dan

akses pangan.

1.2. Meningkatkan kualitas konsumsi

pangan

1.5. Peningkatan Skor PPH melalui

promosi konsumsi pangan lokal

(umbi-umbian), sayuran dan buah-

buahan, serta pangan hewani.

1.7. Mempercepat

penganekaragaman konsumsi

pangan berbasis pangan lokal.

1.8. Mengembangkan teknologi

pengolahan pangan, terutama

pangan lokal non beras dan


V | 8




1.6. Pengembangan dan percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan

berbasis pangan lokal melalui konsep

kawasan rumah pangan lestari.

1.7. Penguatan pengawasan dan

pembinaan keamanan pangan.

terigu, guna meningkatkan nilai

tambah dan nilai social.

1.9. Mengembangkan keamanan

pangan segar di daerah sentra

pangan.


V | 9


Misi 4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani menuju pemerintahan kelas dunia (world class

Government)


2. Meningkatkan

Efektivitas Tata

Kelola

Pemerintahan

urusan

Ketahanan

Pangan

2.1. Meningkatnya akuntabilitas

kinerja birokrasi

2.1. Meningkatkan peran dan fungsi

Dewan Ketahanan Pangan.

2.2. Meningkatkan kapasitas Sumberdaya

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin.

2.1. Peningkatan fasilitasi Dewan

Ketahanan Pangan.

2.2. Penerapan reward and

punishment.


VI | 1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai

setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan

kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin. Dengan demikian kegiatan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan

dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi

organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang

diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik

kuatitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian

tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat

kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes

maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019 - 2023

disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2019 - 2023. Renstra OPD

Kabupaten Merangin ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin sebagai dinas yang mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan

makin dinamis dan kompleksnya permasalahan pembangunan. Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin berencana melaksanakan Program dan kegiatan dengan

alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan


VI | 2

Pangan Kabupaten Merangin selama kurun waktu lima tahun disajikan dalam matriks

tabel 5.1 berikut ini;


VI | 3

Tabel : 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

DINAS KETAHANAN PANGAN (DKP) KABUPATEN MERANGIN

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah

Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningk

atkan

Ketahan

an

Pangan

Daerah

Skor Pola

Pangan

Harapan (PPH)

DKP

Peningkatan

Ketersediaan

Pangan (food

availability)

Angka

Ketersediaan

Energi

(Kkal/Kapita/ha

ri)

3.363 3.370 3.375 3.380 3.400 3.420 3.420 DKP

Program

Peningkatan

Ketersediaan

Pangan dan

Penanganan

Kerawanan

Pangan

Prosentase

Cadangan

Pangan Daerah

4,51 % 4,51 % 84.000 15,00

%

379.46

1

22,00

%

415.09

8

26,00

%

513.55

3

30,00

%

560.24

2

30,00

%

1.953.1

96

DKP

Penyusunan dan

analisis neraca

bahan makanan

(NBM)

Jumlah Neraca

Bahan Makanan

(NBM) yang

disusun

1

dokume

n

1

dokume

n

10.000 1

dokume

n

10.000 DKP

Penyusunan dan

analisis Ketahanan

Pangan

Jumlah dokumen

analisis

ketahanan

pangan yang

disusun

- - - 3

dokum

en

95.000 3

dokum

en

115.000 3

dokum

en

150.000 3

dokum

en

150000 3

dokum

en

510.000 DKP

Pembinaan dan

pengembangan

cadangan pangan

pemerintah daerah

Jumlah

Penambahan

Cadangan Beras

Pemerintah

Daerah

6,65 ton - - 15,46

ton

185.000 10,32

ton

125.000 5,90

ton

93.553 5,90

ton

95.000 37,56

ton

498.553 DKP

67,90 69,20 70,60 72,10 73,60 75,10 75,10


VI | 4


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pembinaan dan

pengembangan

kelembagaan

pangan masyarakat

Frekuensi

pembinaan

kelembagaan

pangan

masyarakat

-

3 kali 15.000 3 kali 35.000 6 kali 65.000 6 kali 90.000 6 kali 100.242 21 kali 305.242 DKP

Pengembangan

dan Pendampingan

desa mandiri

pangan

Jumlah desa

mandiri pangan

yang

dikembangkan

11 desa 11 desa 10.700 11 desa 10.700 DKP

Pengembangan

dan Pendampingan

desa mandiri

pangan

Jumlah desa

mandiri pangan

yang

dikembangkan

12 desa 39.000 12 desa 55.000 13 desa 100.000 13 desa 125.000 13 desa 319.000 DKP

Penyusunan data

base rawan pangan

(FSVA)

Jumlah dokumen

data base desa

rawan pangan

yang disusun

1

dokum

en

1

dokum

en

20.000 DKP

Penanganan daerah

rawan pangan

(PDRP)

Frekuensi

Penanganan

daerah rawan

pangan

- 3 kali 15.000 3 kali 25.461 4 kali 55.098 4 kali 80.000 4 kali 90.000 18 kali 265.559 DKP

Analisis sistem

kewaspadaan

pangan dan gizi

Jumlah dokumen

analisis sistem

kewaspadaan

pangan dan gizi

(SKPG)

1

dokum

en

1

dokum

en

13.300 DKP

Program

Pengembangan

Distribusi Pangan

Yang Efisien

Nilai Coefisien

Variasi (CV)

CV <

10%

CV <

10%

50.000 CV <

10%

246.86

9

CV <

10%

269.58

2

CV <

10%

369.44

8

CV <

10%

467.60

2

CV <

10%

1.404.0

03

DKP


VI | 5


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Laporan Berkala

Kondisi Ketahanan

Pangan

Frekuensi

pertemuan

koordinasi Dewan

Ketahanan

Pangan

1 kali 1 kali 15.000 1 kali 15.000 DKP

Laporan Berkala

Kondisi Ketahanan

Pangan

Frekuensi

pertemuan

koordinasi Dewan

Ketahanan

Pangan

2 kali 70.000 2 kali 75.000 2 kali 100.000 2 kali 125.000 2 kali 370.000 DKP

Pengembangan

usaha pangan

masyarakat (PUPM)

Jumlah kelompok

Pengembangan

usaha pangan

masyarakat yang

dibina

1

kelomp

ok

1

kelomp

ok

10.000 3

kelomp

ok

75.000 4

kelomp

ok

84.582 4

kelomp

ok

130.448 5

kelomp

ok

142.602 5

kelomp

ok

442.632 DKP

Pemantauan dan

analisis akses

pangan masyarakat

Frekuensi

pemantauan

akses pangan

masyarakat oleh

satgas pangan

kabupaten


Pemantauan,

analisis akses

dan distribusi

pangan

Frekuensi

pemantauan dan

analisis akses

pangan

masyarakat

16 kali 101.908 17 kali 110.000 17 kali 139.000 17 kali 200.000 17 kali 550.869 DKP

Analisis dan

Pengembangan

pola distribusi

pangan

Frekuensi

pemantauan

keluar masuk

bahan pangan



VI | 6


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Peningkatan

kualitas konsumsi

pangan

Angka Konsumsi

Energi

(Kkal/kapita/ha

ri)

2.312 2.300 2.275 2.250 2.225 2.200 2.200 DKP

Program

Peningkatan

Diversifikasi

Pangan

Konsumsi Beras

(Kg/Kapita/Tah

un)

102,1 102,0 84.050 101,8 575.66

2

101,6 619.98

1

101,3 713.50

1

101,0 805.96

3

101,0 2.800.9

60

DKP

Pengembangan

Teknologi Olahan

Pangan Lokal

Jumlah jenis hasil

Olahan Pangan

Lokal yang

dikembangkan

2 jenis 3 jenis 10.000 3 jenis 10.000 DKP

Pengembangan

Teknologi Olahan

Pangan Lokal

Jumlah jenis hasil

Olahan Pangan

Lokal yang

dikembangkan

4 jenis 30.000 4 jenis 53.000 4 jenis 60.501 5 jenis 65.000 17 jenis 208.501 DKP

Penyusunan Pola

Menu Sehat B2SA

(LCM)

Jumlah

penambahan

kader pangan

- 20

orang

12.500 20

orang

DKP

Penyusunan Pola

menu sehat

B2SA (LCM),

gerakan

makanan non

beras kreasi

Jumlah

penambahan

kader pangan

80

orang

40.000 80

orang

85.000 100

orang

90.000 100

orang

95.963 100

orang

310.963 DKP


VI | 7


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cipta menu

(B2SA)

Promosi Produk

Olahan Pangan

Lokal/Unggulan

Jumlah

keikutsertaan

dalam Promosi

Produk Olahan

Pangan

Lokal/Unggulan

- 4 kali 26.550 4 kali 26.550 DKP

Promosi Produk

olahan pangan

lokal/unggulan

Jumlah

keikutsertaan

dalam Promosi

Produk Olahan

Pangan

- 7 kali 328.000 7 kali 245.000 7 kali 260.000 7 kali 260.000 28 kali 1.093.0

00

DKP

Pemanfaatan

Pekarangan untuk

Pengembangan

Pangan

Jumlah kelompok

pemanfaatan

pekarangan yang

dibina

16

kelompo

k

18

kelomp

ok

35.000 18

kelomp

ok

35.000 DKP

Pemanfaatan

Pekarangan untuk

Pengembangan

Pangan

Jumlah kelompok

pemanfaatan

pekarangan yang

dibina

20

kelomp

ok

152.369 22

kelomp

ok

201.581 24

kelomp

ok

260.000 26

kelomp

ok

300.000 26

kelomp

ok

964.603 DKP

Analisis Konsumsi

Pangan

Jumlah dokumen

analisis Pola

Pangan Harapan

(PPH) Konsumsi

1

dokume

n

0 0 1

dokume

n

25.000 1

dokume

n

35.000 1

dokume

n

43.000 1

dokume

n

36.000 1

dokume

n

139.000 DKP

Program

peningkatan Mutu

dan Keamanan

Pangan

Persentase

sampel pangan

yang aman

75 % 76 % 28.200 78 % 518.69

0

80 % 543.60

4

83 % 593.09

2

86 % 639.99

3

86 % 2.323.8

64

DKP


VI | 8


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pembinaan,

Pemantauan dan

Pengawasan

Keamanan Pangan

Jumlah peserta

yang mengikuti

sosialisasi

penanganan

keamanan

pangan

60

orang

60

orang

11.482 60

orang

11.482 DKP

Pembinaan,

Pemantauan dan

Pengawasan

Keamanan Pangan

Jumlah kawasan

yang dibina,

dipantau dan

diawasi

4

kawasa

n

300.690 5

kawasa

n

315.000 6

kawasa

n

343.000 7

kawasa

n

359.993 7

kawasa

n

1.318.6

83

DKP

Uji Residu Pestisida

Produk Pangan

Segar

jumlah sampel

yang diuji residu

pestisida produk

pangan segar

11

sampel

7

sampel

17.000 25

sampel

218.000 28

sampel

228.000 32

sampel

250.092 36

sampel

280.000 128

sampel

993.092 DKP

Meningk

atnya

Tata

Kelola

Pemerint

ahan

yang

baik

Meningkatkan

Efektivitas Tata

Kelola

Pemerintahan

urusan

Ketahanan

Pangan

Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Ketahanan

Pangan

Prosentase

Pemenuhan

Sarana

Prasarana

Ketahanan

Pangan

- - - 56 % 310.00

0

58 % 341.00

0

59 % 373.00

0

60 % 407.00

0

60 % 1.431.0

00

DKP

Pembangunan

lumbung

pangan

masyarakat

Jumlah unit

lumbung pangan

masyarakat yang

dibangun

- - - 1 unit 50.000 1 unit 55.000 1 unit 60.000 1 unit 66.000 5 unit 231.000 DKP

Perbaikan

lumbung

pangan

masyarakat

Jumlah unit

lumbung pangan

masyarakat yang

diperbaiki



VI | 9


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sarana

pendukung

lumbung

pangan

masyarakat-

lantai jemur

Jumlah unit

lantai jemur

yang diperbaiki /

dibangun


Sarana

pendukung

lumbung

pangan

masyarakat-RIce

Miling Unit

(RMU)

Jumlah unit Rice

Milling Unit

(RMU) yang

diperbaiki /

dibangun


Program

Peningkatan

Pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Nilai AKIP

Dinas

Ketahanan

Pangan

B BB 29.000 BB 31.400 A 33.600 A 36.900 A 40.500 A 171.40

0

DKP

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja OPD

Jumlah Laporan

Kinerja OPD

yang disusun

1

dokume

n

1

dokum

en

6.000 1

dokum

en

6.500 1

dokum

en

7.000 1

dokum

en

7.800 1

dokum

en

8.500 5

dokum

en

35.800 DKP

Penatausahaan

dan Penyusunan

Laporan Aset

OPD

Jumlah Laporan

Aset yang

disusun

1

dokume

n

1

dokum

en

9.000 1

dokum

en

9.900 1

dokum

en

10.600 1

dokum

en

11.800 1

dokum

en

13.000 5

dokum

en

54.300 DKP


VI | 10


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyusunan

Laporan

Tahunan

Jumlah Laporan

Tahunan OPD

yang disusun

1

dokume

n

1

dokum

en

5.000 1

dokum

en

5.500 1

dokum

en

6.000 1

dokum

en

6.800 1

dokum

en

8.000 5

dokum

en

31.300 DKP

Penyusunan

Laporan

Keuangan OPD

Jumlah Laporan

Keuangan OPD

yang disusun

2

dokume

n

2

dokume

n

9.000 2

dokume

n

9.500 2

dokume

n

10.000 2

dokume

n

10.500 2

dokume

n

11.000 10

dokume

n

50.000 DKP

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Persentase

Pemenuhan

Sarana dan

Prasarana

Disiplin ASN

95 % 95 % 13.000 95,50

%

47.500 96 % 50.000 96,50

%

52.500 97 % 54.000 97 % 217.00

0

DKP

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapanny

a

Jumlah Pakaian

Dinas dan

Atributnya yang

disediakan

40 stel - - 42 stel 27.000 42 stel 27.000 45 stel 27.000 45 stel 27.000 219 stel 108.000 DKP

Pengadaan

pakaian khusus

hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian

Khusus yang

disediakan

31 stel 31 stel 13.000 31 stel 20.500 31 stel 23.000 31 stel 25.500 31 stel 27.000 155 stel 109.000 DKP

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Cakupan

Pemenuhan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

92 % 92 % 72.800 92,50

%

1.390.0

00

93 % 1.038.5

00

93,50

%

1.330.0

00

94 % 1.283.5

00

94 % 5.157.3

00

DKP

Pembangunan

gedung kantor

Jumlah Gedung

Kantor yang

dibangun

- - - 1 unit 300.000 1 unit 150.000 - - 1 unit 200.000 3 unit 650.000 DKP


VI | 11


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pengadaan

kendaraan dinas

jabatan

Jumlah

Kendaraan Dinas

Jabatan yang

diadakan

- - - 1 unit 300.000 - - 1 unit 300.000 - - 2 unit 600.000 DKP

Pengadaan

Kendaraan

dinas/operasion

al

Jumlah

Kendaraan Dinas

Operasinal yang

diadakan

- - - 1 unit 250.000 1 unit 300.000 2 unit 330.000 2 unit 350.000 6 unit 1.130.0

00

DKP

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor

yang diadakan

- 1 unit 8.800 5 unit 80.000 5 unit 85.000 5 unit 90.000 5 unit 100.000 21 unit 363.800 DKP

Pengadaan

peralatan

gedung kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor

yang diadakan

- - - 3 unit 30.000 3 unit 33.000 5 unit 35.000 6 unit 40,000 17 unit 138.000 DKP

Pengadaan

Peralatan

Dapur/Rumah

Tangga

Jumlah Peralatan

Dapur/Rumah

tangga yang

diadakan

- - - 20 unit 6.000 25 unit 6.500 28 unit 7.500 33 unit 8.500 106

unit

28.500 DKP

Pengadaan

mebeleur

Jumlah

Meubeler yang

diadakan


Pengadaan

komputer

Jumlah

Perangkat

Komputer yang

diadakan

3 unit - - 3 unit 30.000 3 unit 35.000 4 unit 40.000 5 unit 50.000 15 unit 155.000 DKP


VI | 12


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pengadaan alat

studio dan

komunikasi

Jumlah Alat

Studio dan

Komunikasi yang

diadakan


Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah Gedung

Kantor yang

dipelihara


Pemeliharaan

rutin/berkala

mobil jabatan

Jumlah Mobil

Jabatan yang

dipelihara


Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al

Jumlah

Kendaraan

Dinas/

Operasional

yang dipelihara

29 unit 29 unit 45.000 29 unit 50.000 29 unit 55.000 29 unit 60.500 29 unit 66.000 145

unit

276.000 DKP

Pemeliharaan

rutin/ berkala

peralatan

gedung kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor

yang dipelihara

36 unit - - 37 unit 22.000 39 unit 24.000 41 unit 26.000 43 unit 28.000 160

unit

100.000 DKP

Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

Jumlah Gedung

Kantor yang

direhab


Penyediaan

Asuransi

Kendaraan

Bermotor

Jumlah

Kendaraan Dinas

Jabatan/

Operasional

3 unit 3 unit 19.000 4 unit 25.000 4 unit 25.000 4 unit 26.000 5 unit 29.000 20 unit 125.000 DKP


VI | 13


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

yang

diasuransikan

Rehabilitasi

sedang/berat

mobil

dinas/operasion

al

Jumlah

Kendaraan Dinas

Jabatan/

Operasional

yang direhab


Program

Perencanaan

Perangkat

Daerah

Persentase

Tingkat

Keselarasan

Renja terhadap

Renstra

95 % 22.000 95,50

%

56.000 96 % 60.500 96,50

%

64.500 97 % 79.000 97 % 200.00

0

DKP

Persentase

Tingkat

Keselarasan

RKA terhadap

Renja

95 % 22.000 95,50

%

56.000 96 % 60.500 96,50

%

64.500 97 % 79.000 97 % 200.00

0

DKP

Penyusunan

Rencana

Strategis

(RENSTRA) OPD

Jumlah dokumen

Rencana

Strategis OPD

yang disusun

1

dokume

n

1

dokum

en

8.000 - - - - - - 1

dokum

en

8.000 2

dokum

en

16.000 DKP

Penyusunan

Rencana Kerja

OPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja

yang disusun

1

dokume

n

1

dokume

n

6.000 1

dokume

n

6.500 1

dokume

n

7.000 1

dokume

n

8.000 1

dokume

n

8.500 5

dokume

n

8.500 DKP

Penyusunan

Rencana Kerja

Anggaran OPD

Jumlah dokumen

Rencana

Anggaran yang

disusun

4

dokume

n

4

dokume

n

8.000 4

dokume

n

8.500 4

dokume

n

9.000 4

dokume

n

9.500 4

dokume

n

10.000 20

dokume

n

10.000 DKP


VI | 14


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyusunan

Indikator Kinerja

Utama dan

Perjanjian

Kinerja OPD

Dokumen IKU

dan PK OPD

yang disusun

- - - 2

dokum

en

6.000 2

dokum

en

6.500 2

dokum

en

7.000 2

dokum

en

7.500 8

dokum

en

7.500 DKP

Forum

perangkat

daerah OPD/

lintas perangkat

daerah OPD

Frekuensi

Pelaksanaan

Forum Perangkat

Daerah

OPD/lintas

perangkat daerah

- - - 1 kali 35.000 1 kali 38.000 1 kali 40.000 1 kali 45.000 4 kali 158.000 DKP

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase

Aparatur Sipil

Negara yang

mengikuti

Pelatihan

41 % 41 % 40.000 41,50 % 45.000 42 % 50.000 42,50 % 55.000 43 % 60.000 43 % 250.00

0

DKP

Bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

Jumlah ASN

yang mengikuti

Bintek

6 orang 5 orang 40.000 6 orang 45.000 7 orang 50.000 8 orang 55.000 9 orang 60.000 35

orang

250.00 DKP

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

96 % 765.43

6

96,50

%

787.15

0

97 % 890.00

0

97,50

%

828.48

0

98 % 846.30

0

98 % 4.037.7

66

DKP

Penyediaan jasa

surat menyurat

Jumlah Surat

yang

Terselesaikan

820

surat

850

surat

600 880

surat

650 890

surat

700 900

surat

780 930

surat

800 4.450

surat

3.530


VI | 15


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik yang

disediakan

12 bulan 12 bulan 59.000 12 bulan 64.000 12 bulan 70.000 12 bulan 75.000 12 bulan 78.000 60

bulan

346.000

Penyediaan jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasion

al

Jumlah

Kendaraan

Dinas/Operasion

al yang Terlunasi

Pajaknya

29 unit 29 unit 3.500 30 unit 4.000 30 unit 4.500 30 unit 5.000 30 unit 5.000 149

unit

22.000

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Jasa Administrasi

Keuangan OPD

yang disediakan

12 bulan 12 bulan 85.000 12 bulan 86.000 12 bulan 88.000 12 bulan 90.000 12 bulan 92.000 60

bulan

441.000

Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

Peralatan

Kebersihan

Kantor yang

disediakan

12 bulan 12 bulan 5.000 12 bulan 5.500 12 bulan 6.000 12 bulan 6.500 12 bulan 7.000 60 bulan 31.000

Penyediaan Jasa

Tenaga

Administrasi dan

Teknis

Perkantoran

Jumlah Tenaga

Pendukung

Administrasi dan

Teknis

Perkantoran

22

orang

23

orang

179.400 23

orang

182.000 23

orang

184.000 23

orang

185.000 23

orang

187.000 115

orang

917.400

Penyediaan Jasa

Jaminan

Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

Non PNS

Jumlah

penyediaan jasa

Jaminan

Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

Non PNS

22

orang

23

orang

3.036 23

orang

3.500 23

orang

3.800 23

orang

4.200 23

orang

4.500 115

orang

19.036


VI | 16


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyediaan alat

tulis kantor

Alat Tulis Kantor

yang disediakan


Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

Barang Cetakan

dan

Penggandaan

yang disediakan

6 jenis 9 jenis 18.000 9 jenis 18.500 9 jenis 19.000 9 jenis 19.500 9 jenis 20.000 45 jenis 95.000

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

Jumlah Jenis

Komponen

Listrik yang

disediakan

6 jenis 9 jenis 5.000 9 jenis 5.500 9 jenis 6.000 9 jenis 6.500 9 jenis 7.000 45 jenis 31.000

Penyediaan

bahan bacaan

dan jasa

publikasi

Bahan bacaan

dan jasa

publikasi yang

disediakan

15

media

massa

15

media

massa

32.000 15

media

massa

33.000 15

media

massa

34.000 15

media

massa

35.000 15

media

massa

36.000 45

media

massa

170.000

Penyediaan

makanan dan

minuman

Makan dan

Minum Harian

Pegawai/ Rapat/

Lembur/ Tamu

yang disediakan


Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

Frekuensi

Koordinasi dan

Konsultasi yang

dilaksanakan

40 kali 70 kali 270.000 70 kali 275.000 70 kali 280.000 70 kali 285.000 70 kali 290.000 350 kali 1.400.0

00


VI | 17


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Kerja

Perang

kat

Daerah

Penan

ggung

Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Koordinasi,

Konsultasi dan

Kunjungan

Dalam Daerah

Frekuensi

Koordinasi,

Konsultasi dan

Kunjungan

Dalam Daerah

yang

dilaksanakan

20 kali 40 kali 15.000 40 kali 16.000 40 kali 17.000 40 kali 18.000 40 kali 19.000 200 kali 85.000

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kantor

Jumlah unit

peralatan kantor

yang diperbaiki

- 36 unit 18.000 - - - - - - - - 36 unit 18.000

Pengelolaan

arsip dan

perpustakaan

OPD

Jumlah

Dokumen yang

dipelihara dan

Kunjungan

Perpustakaan

- - - 500

dokum

en dan

100

kunjun

gan

20.000 600

dokum

en dan

100

kunjun

gan

21.000 650

dokum

en dan

100

kunjun

gan

21.500 700

dokum

en dan

100

kunjun

gan

22.000 2.450

dokum

en dan

400

kunjun

gan

83.500 DKP


VII | 1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk

mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Ketahanan

Pangan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif

maupun kualitatif di bidang ketahanan pangan, merupakan gambaran yang

mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan

(output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena

hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang

mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat

dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi Dinas

Ketahanan Pangan yang diharapkan pada masa mendatang.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin dalam mendukung program pembangunan daerah Kabupaten Merangin

Tahun 2019 - 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel 7.1 berikut :


VII | 2

Tabel 7.1

Indikator Kinerja DKP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2023

Kabupaten Merangin

No Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Angka

Ketersediaan

Energi (Kkal /

Kapita/hari)

- 3.370 3.375 3.380 3.400 3.420 3.420

2 Prosentase

Cadangan

Pangan Daerah

4.51 %

4.51 %

15,00 % 22,00 % 26,00 % 30,00 % 30,00 %

3 Nilai Coefisien

Variasi (CV)

- CV < 10 % CV < 10 % CV < 10 % CV < 10 % CV < 10 % CV < 10 %

4 Angka Konsumsi

Energi (Kkal /

kapita / hari)

- 2.300 2.275 2.250 2.225 2.200 2.200

5 Konsumsi Beras

(Kg / Kapita /

Tahun)

- 102,0 101,8 101,6 101,3 101,0 101,0

6 Prosentase

Sampel Pangan

yang Aman

- 76 % 82 % 84 % 86 % 88 % 88 %

7 Nilai evaluasi

AKIP Dinas

Ketahanan

Pangan

BB BB BB A A A A

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin dalam mendukung program pembangunan daerah

Kabupaten Merangin Tahun 2019 - 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel 7.2

berikut :


VII | 3

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Merangin

NO.

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan

Ketahanan

Pangan Daerah

Peningkatan Ketersediaan

Pangan (food availability)

Angka

Ketersediaan

Energi (Kkal /

Kapita / hari)

3.370 3.375 3.380 3.400 3.420

Peningkatan kualitas

konsumsi pangan

Angka

Konsumsi

Energi (Kkal /

kapita / hari)

2.300 2.275 2.250 2.225 2.200

Tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran yang ingin di capai adalah

Peningkatan Ketersediaan Pangan (food availability) dengan kemudahan

masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan) dan Peningkatan

kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis

sumber daya lokal. Untuk mencapai target Indicator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten tersebut, Dinas Ketahanan Pangan mendukung dengan kegiatan

yang tergabung dalam Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan

Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengembangan Distribusi Pangan

Yang Efisien, Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Program

peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan rincian kegiatan sebagai

berikut:

1. Penyusunan dan analisis neraca bahan makanan (NBM)

2. Penyusunan dan analisis Ketahanan Pangan

3. Pembinaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah

4. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pangan masyarakat

5. Pengembangan dan Pendampingan desa mandiri pangan

6. Penyusunan data base rawan pangan (FSVA)


VII | 4

7. Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)

8. Analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi

9. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

10. Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)

11. Pengembangan sistem informasi pasar

12. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

13. Pemantauan, analisis akses dan distribusi pangan

14. Analisis dan Pengembangan pola distribusi pangan

15. Pengembangan Teknologi Olahan Pangan Lokal

16. Penyusunan Pola Menu Sehat B2SA (LCM)

17. Penyusunan Pola menu sehat B2SA (LCM), gerakan makanan non beras kreasi

cipta menu (B2SA)

18. Promosi Produk Olahan Pangan Lokal/Unggulan

19. Penyelenggaraan Agro Food dan HKP

20. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

21. Analisis Konsumsi Pangan

22. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan

23. Uji Residu Pestisida Produk Pangan Segar


VIII | 1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan

pelayanan khususnya di Kabupaten Merangin dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke

depan (2019 - 2023).

Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin ini menggambarkan arah, kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan

kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dengan mengacu pada :

1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2014 – 2018;

2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Merangin Tahun 2019 - 2023.

Dalam melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi,

semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan

kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan

hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan

pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders

dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Merangin ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan

yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya

Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

Documents

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019 …