DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI (DANA DEKONSENTRASI 05) · Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas

DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI (DANA DEKONSENTRASI 05)

TAHUN 2018

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI TAHUN 2018

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018 | 1

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Bali disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provonsi Bali serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Denpasar, Februari 2019 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Ketut Suarjaya, MPPM NIP. 19620115 198710 1 001


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian kinerja tahun 2018 dengan capaian rata-rata sasaran strategis, meskipun di satu sisi ada yang melebihi target dan ada yang tidak mencapai target yang direncanakan.

Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang kurang matang dalam mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.

Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga beberapa perbaikan dan tindak lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian target sendiri disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan DInas Keseshatan Provinsi sera institusi terkait lainnya. Semoga ke depannya, kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang sudah relatif baik ini dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam rangka menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kesehatan jiwa.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................................... 1 RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................................................................... 2 DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................................... 3 DAFTAR TABEL .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ Error! Bookmark not defined.

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1 Latar Belakang ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2 Visi dan Misi ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................... Error! Bookmark not defined. 1.4 Sumber Daya Manusia............................................................ Error! Bookmark not defined. 1.5 Sistematika Penulisan ............................................................ Error! Bookmark not defined.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.1 Perencanaan Kinerja ............................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 Perjanjian Kinerja....................................................................................................................................... 1

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .............................................. Error! Bookmark not defined. 3.1 Capaian kinerja .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2 Realisasi Anggaran ................................................................... Error! Bookmark not defined.

BAB 4 PENUTUP ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 4.1 Kesimpulan .................................................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2 Tindak Lanjut ............................................................................. Error! Bookmark not defined.


DAFTAR TABEL

No table of figures entries found.


DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.


DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja TA 2018 Dan lain nya…...


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) adalah: 1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2) meningkatnya pengendalian penyakit; 3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS. RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang. Dalam perkembangannya Renstra yang telah disusun memerlukan penyesuaian terkait dengan GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun 2018 dilakukan revisi Renstra Kementerian Kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P. Pada revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2018 terjadi perubahan indikator dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Berdasarkan analisis pelayanan yang diuraikan diatas dan Isu Strategis pada Perubahan RPJMD Provinsi Bali 2013-2018 maka ditetapkan Isu Strategis bidang kesehatan di Provinsi Bali adalah sebagai berikut: 1. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Balita 2. Masih Tingginya kasus penyakit menular dan Kecenderungan Peningkatan Penyakit tidak menular. 3. Integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara kedalam Jaminan Kesehatan Nasional.. 4. Masih ditemukan balita gizi kurang dan stunting serta masih rendahnya Konsumsi Garam Beryodium. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Bali atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018. Disamping itu, laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.


1.2 Visi dan Misi Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan yakni: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman

pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai yaitu 1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi

306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. 3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%. 4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta

pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. 5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.


Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

Dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2013-2018 mengikuti visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 yaitu “BALI MANDARA” (Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera), Perwujudan Misi Pembangunan Provinsi Bali Jangka Menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah yaitu : 1. Mewujudkan Bali yang berbudaya, metakshu, dinamis, maju dan modern 2. Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai ancaman 3. Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir batín

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2013-2018 tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Bali berperan dan berkontribusi dalam tercapainya misi yang pertama yaitu mewujudkan Bali yang berbudaya, metakshu, dinamis, maju dan modern dan misi yang ketiga yaitu mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir batín.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016, tentang “Pembentukan Susunan Perangkat Daerah” dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan unsur pelaksana pemerintahan Bidang Kesehatan dipimpin kepala Dinas ,berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya (Pasal 5 Bab III Peraturan Gubernur 103 Tahun 2016). Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Bab IV Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016, menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian b. penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan c. rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; d. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan e. pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan

perbekalan f. kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan bidang

kesehatan.


Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sesuai pasal 3 Bab II Bagian Kedua Pergub Nomor 103 Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Sekretariat; b. Bidang; c. Sub Bagian; d. Seksi; e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan f. UPT.

Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Bali terdiri dari: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Keuangan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali terdiri dari: a). Bidang Sumberdaya Kesehatan; b). Bidang Kesehatan Masyarakat; c). Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan d). Bidang Pelayanan Kesehatan. Bidang dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Selanjutnya berdasarkan Pergub Bali Nomor 103 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Bali, masing-masing pejabat memiliki tugas sebagai berikut : Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas

a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas; b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku; c. Menilai prestasi kerja bawahan; d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan,

meliputi bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT Dinas;

f. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan;

g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan;

h. Menyelenggarakan pengembangan di bidang kesehatan, serta UPT Dinas; i. Menyelenggarkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta

dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kesehatan; j. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di

bidang kesehatan; k. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas; l. Menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama

(IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

m. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; n. Menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan

terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan;


o. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kesehatansebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

p. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Dinas; q. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota; r. Menyampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; s. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e. Menilai prestasi kerja bawahan; f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang

untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

h. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, NAPZA dan kesehatan jiwa;

i. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan surveilans epidemiologi, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB), pencegahan dan penanggulangan penyakit;

j. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian kesehatan haji serta pengendalian operasional penanggulangan penyakit akibat bencara dan wabah;

k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

sesuaidenganpedoman dan ketentuanyang berlaku; dan m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku; c. Menilai prestasi kerja bawahan; d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada

Kepala Bidang; e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi

setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, sertapemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;

g. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan surveilans epidemiologi penyakit, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB), sistem kewaspadaan dini penyakit, imunisasi, bimbingan teknis pencegahan penyakit dan kesehatan haji;

h. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;


i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:





f. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

g. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penanggulangan penyakit, kejadian luar biasa (KLB) penyakit akibat bencana dan wabah lintas Kabupaten/Kota;

h. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:





f. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA(narkotika psikhotropika dan zat adiktif lainnya);

g. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penanggulangan penyakit, kejadian luar biasa (KLB) penyakit akibat bencana dan wabah lintas Kabupaten/Kota;

h. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun 2016, struktur organisai Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah seperti gambar berikut :


Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1.4 Sumber Daya Manusia Pada tahun 2018, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan distribusi pegawai di seksi surveilans dan imunisasi 9 orang, seksi pengendalian penyakit 18 orang, dan seksi penyakit tidak menular dan keswa 8 orang.


Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan fungsional Tahun 2018

.

1.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2018.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IV Penutup Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK). Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi khususnya dana Dekonsentrasi berasal dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana Kerja (Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja sasaran kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi. Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut : 1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada akhir

tahun 2019. 2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019. 3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota pada akhir

tahun 2019. 4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun 2019. 5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota pada akhir

tahun 2019. 6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu,

sebesar 40% pada akhir tahun 2019. 7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, sebesar 100% pada akhir tahun 2019.

8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.

9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019.

Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk Direktorat dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran se2bagai berikut


Tabel 2.1. Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi

Tahun 2018 Indikator Kinerja pada RAP

Ditjen P2P Indikator Kinerja pada RAK

Direktorat/Setditjen P2P Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi

Dinas Kesehatan Provinsi 1. Persentase cakupan keberhasilan

pengobatan TB/Success Rate 1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar 1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar 2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati

3. Jumlah provinsi dengan eliminasi

kusta 3. Persentase cakupan penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat 3. Persentase cakupan penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat 4. Jumlah kabupaten/kota mencapai

eliminasi malaria 4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per

1.000 penduduk 4. Persentase kasus malaria positif yang di

obati sesuai standar 5. Jumlah kabupaten/kota dengan

eliminasi filariasis 5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria

berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi 1%

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan

7. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

7. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

8. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

8. Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai kebijakan

12. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

11. Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam


Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

13. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

12. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

13. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza



16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

15. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

16. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

- 18. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA

17. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada indikator yang tertuang dalam RAK dan Renja serta telah mendapat persetujuan anggaran. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kegiatan Target 1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

95%

2. Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

80%

3. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

6

4. Kabupaten/kota di pintu masuk negara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

5. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

95%


Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

7. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91%

8. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

79%

9. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase kasus HIV yang diobati 52% 10. Menurunnya angka kesakitan dan

kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

40%

11. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

40%


Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

35%


No Sasaran Indikator Kegiatan Target 13. Menurunnya angka kesakitan dan


Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

20%

14. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan napza

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

5


Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

1 (110 SMA)

16. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

100%

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.090.943.000,-


BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian kinerja

1. Indikator: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 1) Definisi Operasional: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap meliputi 1 dosis Hep B pd usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun waktu 1 tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%.

3) Capaian Indikator a) Capaian IDL merupakan indikator pencapaian UCI. Capaian IDL tingkat provinsi

telah mencapai 99,0 % diatas target tahun 2018 ( 93 % ).

Grafik. 1. Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) per Kabupaten/Kota di

Provinsi Bali Tahun 2018.

b) Dilihat dari hasil cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tiga tahun terakhir ( Tahun 2015 = 100,2 %, Tahun 2016 = 99,8 % dan Tahun 2017 = 99,2 %) relatif terjadi sedikit penurunan yaitu dengan pencapaian 99 % tahun 2018.

c) Dibandingkan dengan target yang di tetapkan dalam RPJMN 2014 – 2018 (93 %) pencapaian IDL tahun 2018 sudah mencapai diatas target yaitu 99 %.

d) Berdasarkan target nasional tahun 2018 (93 %) pencapaian target Imunisasi dasar lengkap sudah mencapai diatas target nasional.

107.5

98.3 101.8

89.6

111104.6

100 102.493.9

99

0

20

40

60

80

100

120

IDL TARGET


e) Penurunan capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2018 dibanding tahun

sebelumnya dikarenakan: - adanya 2 kegiatan kampanye imunisasi di Provinsi Bali yaitu Kampanye

imunisasi JE bulan Maret – April 2018 dan Kampanye imunisasi MR bulan

Agustus – Desember 2018.

- Adanya penolakan imunisasi MR (campak rubella) oleh sekelompok

sasaran sehingga berimbas pada imunisasi lainnya.

Untuk mempertahankan cakupan yang tinggi dan merata kegiatan imunisasi aktif

dilaksanakan dan dilakukan pendekatan persuasip terhadap kelompok yang

menolak melibatkan Lintas program dan lintas sektor terkait. Dalam pencapaian

cakupan program imunisasi harus didukung oleh lintas program dan lintas sektor

terkait. Untuk pelayanan imunisasi di lapangan harus didukung oleh petugas yang

berkualifikasi dan punya asitensi sebagai tenaga penyuntik.

f) Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja : - Kegiatan posyandu terpadu yang berkelanjutan.

- Penjadwalan pelayanan imunisasi rutin di puskesmas.

- Pelayanan imunisasi di RS , praktek swasta yang berkontribusi dalam

pencapaian cakupan.

g) Kegiatan – kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja program : - Kegiatan Anti vaksin yang tersebar di medsos.

- Faktor belum tersertikasi halalnya seluruh vaksin yang di manfaatkan di

Indonesia.

4) Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target IDL : - Pembinaan/ monev berkesinambungan sampai ke tempat pelayanan.

- Advokasi dan sosialisasi.

- Peningkatan kapasitas petugas.

- Kegiatan Sweeping dan Drop out follow up terhadap sasaran yang belum

lengkap imunisasinya.

- Penyediaan logistik dan vaksin sesuai kuantitas dan berkualitas.

2. Indikator: Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini

kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota 1) Definisi Operasional: Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem

Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di kali 100%.

3) Capaian Indikator a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada tahun 2018, target indikator presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota adalah 80 %, sedangkan capaian Provinsi Bali adalah 72,9 % ( belum mencapai target)


b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). Dalm kurun waktu tiga tahun dapat dilihat pencapaian kinerja indicator tersebut di Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn target jangka menengah yg terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tahun Target Capaian 2016 70 % 80,6 % 2017 75 % 84,2 % 2018 80 % 72,9 %

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Pada tahun 2018, standar nasional presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota adalah 80 %, sedangkan capaian Provinsi Bali adalah 72,9 % ( belum mencapai standar nasional)

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator - Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas di kabupaten/kota hingga

petugas puskesmas. - Membangun komitmen bersama petugas kabupaten/kota - Meningkatkan jejaring komunikasi cepat secara berjenjang mulai tingkat

puskesmas, kabupaten/kota hingga provinsi

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pada tahun 2018 indikator tersebut belum mencapai target dikarenakan komitmen petugas kabupaten/kota dalam melakukan entery data hasil respon dilapangan ke dalam aplikasi SKDR belum optimal. Secara riil bahwa setiap alert yang muncul telah dilakukan respon di lapangan baik oleh petuga puskesmas, kabupaten/kota maupun provinsi namun tidak dilakukan entery data ke dalam aplikasi sehingga tidak terlaporkan adanya respon alert.

6) Kendala/masalah yang dihadapi - Terjadinya mutasi petugas baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat

puskesmas dan belum adanya kaderisasi terkait petugas pengelola SKDR.


- Adanya gangguan saat melakukan akses terhadap aplikasi melalui jaringan internet.

- Peningkatan kapasitas petugas belum secara berkala dilaksanakan.

7) Pemecahan Masalah - Meningkatkan jejaring komunikasi cepat secara berjenjang mulai tingkat

puskesmas, kabupaten/kota hingga provinsi - Melaksanakan monev secara berkalaa dan berkesinambungan - Mengembangkan register pencatatan elektronik pada tingkat puskesmas

8) Efisiensi penggunaan sumber daya Dalam upaya kegiatan pencapaian indikator tersebut dengan memaksimalkan terbatasnya sumber daya terutama kualitas SDM dan pembiayaan yang tersedia,

3. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging. 1) Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota yang memilki TGC aktif, melakukan

pengamatan mingguan dan atau penilaian risiko berkala, memiliki NSPK penanggulangan PIE dan memiliki pembiayaan penanggulangan PIE.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.

3) Capaian Indikator a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada tahun 2018, target indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging adalah 6 kabupaten/kota, sedangkan capaian Provinsi Bali adalah semua kabupaten/kota (9 kabupaten/kota) telah memiliki Tim TGC penanggulangan KLB termasuk PIE dan telah melakukan pengamatan penyakit potensial KLB dalam periode mingguan melalui aplikasi SKDR ( target telah tercapai)

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun).

Tahun Target Capaian 2016 5 kab/kota 5 kab/kota 2017 6 kab/kota 6 kab/kota 2018 6 kab/kota 9 kab/kota

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn

target jangka menengah yg terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pada tahun 2018, standar nasional Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging untuk Provinsi Bali adalah 6 kab/kota, sedangkan capaian Provinsi Bali adalah 9 kab/kota.

d) Analisis penyebab keberhasilan

Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia, sehingga hal ini yang perlu mendapatkan perhatian terutama danya penularan penyakit antar Negara. Dengan komitmen semua pemerintah kabupaten/kota untuk mencegah agar tidak terjadi potensi penularan penyakit terutama PIE yang mempengaruhi pariwisata Bali, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membetuk tim TGC dalam merespon setiap isu terkait penularan penyakit di Bali.


e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam mendukung kegiatan PIE, Dinas Kesehatan provinsi Bali tidak mendapatkan alokasi anggaran melalui dana Dekonsentrasi sehingga dalam kegiatan tersebut memanfaatkan anggaran dari APBD baik provinsi maupun kab/kota. Dengan sumber daya yang ada dimaksimalkan untuk pencapaian indicator tersebut.

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator Upaya yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan - Meningkatkan dan membangun jejaring baik dengan lintas program maupun

lintas sector dalam menunjang setiap kegiatan - Meningkatkan kemampuan sumber daya petugas dalam melaksanakan

kegiatan pemantauan. 5) Kendala/masalah yang dihadapi

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam menunjang kegiatan adalah : - Pergantian dan mobilisasi petugas - Sarana penunjang diagnostic untuk melaksanakan pengamatan terutama

kapasitas laboratorium yang masih belum optimal - Kemampuan petugas dan sarana penunjang belum optimal dalam melakukan

pemetaan risiko PIE pada daerah masing-masing 6) Pemecahan Masalah

- Memaksimalkan semua sumberdaya yang tersedia. - Meningkatkan jejaring kerja melalui system komunikasi cepat dengan

berbagai lintas sektor dan lintas program terkait 7) Efisiensi penggunaan sumber daya

Walaupun tidak memperoleh anggaran dari dana dekonsentrasi, namun kegiatan tetap dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

4. Indikator : Persentase Kasus Malaria Positif yang diobatai sesuai standar

1) Defenisi operasional : Semua Kasus malria positif yang ditatalaksa sesuai standar (Penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus malria positif yang ditemukan dan diobati

2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus malria positif yang ditatalaksana sesuai

standar (penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua kasus malaria positif yang ditemukan dan diobati

1) Capaian Indikator

a) Target dan realisasi kinerja tahun 2018 Target : 95 % ; realisasi 100 %

b) Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016-2018

Tahun Target kinerja Capaian kinerja 2016 95 % 100 % 2017 95 % 100 % 2018 95 % 100 %

c) Secara umum realisasi kinerja serta capaian kinerja jika dibandingkan dengan

target jangka menengah dalam renstra sudah tercapai sesuai capaian kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian indicator tersebut mencapai 100 %

d) Realisasi kinerja tahun 2018 jika dibandingkan dengan standar nasional sudah tercapai yaitu 95 %, dengan capaian tahun 2018 sebesar 100 %.


e) Penyebab keberhasilan sudah mencapai target yaitu dukungan kegiatan penemuan dan pengobatan penderita Malaria secara aktif oleh juru malaria desa yang tersebar di kabupaten/kota. Saat ini Bali memasuki fase pemeliharaan pasca eliminasi seluruh kabupaten/kota yang salah satu kegiatan utamanya dengan melaksanakan surveilans migrasi pada penduduk pendatang dari dan menuju daerah endemis. Dukungan kegiatan ini membuat penemuan penderita lebih cepat ditemukan dan segera dilakukan penanggulangannya.

f) Effisiensi penggunaan sumber daya : Penggunaan sumber daya secara keseluruhan masih sangat terbatas terutama sumber daya manusia dimana banyak petugas pengelola program kabupaten/kota bekerja rangkap, namun tetap dimaksimalkan untuk mencapai capaian kinerja.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian penrnyataan kinerja : penemuan dan pengobatan penderita Dukungan kegiatan ini membuat penemuan penderita lebih cepat ditemukan dan segera dilakukan penanggulangannya.

2) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator : meningkatkan penemuan penderita

baik secara aktif (JMD), pasif (Fasyankes), survey (MFS, MBS) atau melalui surveilans migrasi terutama pemantauan penduduk pendatang dari daerah endemis dan melaksanakan penanggulangan vector nyamuk anopheles.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan : dukungan kegiatan penemuan dan

pengobatan penderita Malaria secara aktif oleh juru malaria desa yang tersebar di kabupaten/kota, secara pasif (fasyankes), survey MFS/MBS. Saat ini Bali memasuki fase pemeliharaan pasca eliminasi seluruh kabupaten/kota yang salah satu kegiatan utamanya dengan melaksanakan surveilans migrasi pada penduduk pendatang dari dan menuju daerah endemis. Dukungan kegiatan ini membuat penemuan penderita lebih cepat ditemukan dan segera dilakukan penanggulangannya.

4) Kendala/masalah yang dihadapi :

- Mobilitas tinggi dari dan menuju daerah endemis sehingga sulit memantau penduduk pendatang.

- Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil seperti tenaga analis atau mikroskopis terampil.

- Adanya tempat-tempat perindukan potensial nyamuk anopheles yang tidak

terpantau. - Kurang maksimalnya pertemuan lintas sektor dalam pengendalian malaria.

5) Pemecahan masalah :

- Koordinasi dengan perangkat desa terkait penduduk pendatang - Peningkatan kualitas SDM baik tenaga juru malaria desa, petugas mikroskopis

fasyankes dengan melaksanakan pelatihan sumber daya manusia terkait. - Koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk pemberian ikan pada tambak yang

tidak produktif /pembibitan nener yang ada di kabupaten reseptif. - Melaksanakan pertemuan lintas sektor dan melakukan evaluasi tugas dan peran

lintas sektor terkait dalam penanggulangan malaria.

6) Effisiensi penggunaan sumber daya : secara umum dengan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia, alat dan bahan walaupun terbatas tetapi sudah dimaksimalkan kinerjanya untuk memperoleh capaian kinerja.


5. Indikator : Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat. 1) Definisi Opersional : Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ( cacat tingkat 0 )

diantara total kasus baru yang ditemukan di sutu wilayah dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan ( cacat tingkat 0 ) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan dalam dalam periode 1 tahun di kali 100%.

3) Capaian Indikator. a) Target Indikator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

untuk provinsi Bali tahun 2018 sebesar 91 %. Untuk tahun 2018 dari targer sebesar 91 % tercapai sebesar 62,5 % ini masih dibawah target yang ditetapkan.

b) Realisasi kinerja dengan capaian kinerja Tahun Target Realisasi Kinerja 2016 85 % 94 % 2017 88 % 94 % 2018 91 % 63 %

c) Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018 kalau dibandingkan dengan

target jangka menengah terjadi penurunan dan tidak memenuhi target sebesar 91 %.

d) Realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target nasional belum mencapai target ( target nasional 91 % capaian 63 % ).

e) Adanya penurunan capaian kinerja pada tahun 2018 dibandingka 2 tahun seblumnya disebabkan masih ditemukannya kasus baru cacat 1 dan 2 yang cukup banyak, sedangkan solusi yang harus dilakukan berupa penemuan kasus baru kusta secara dini dengan melakukan Survei Sekolah, Rapid Village Survei, Pemeriksaan Kontak Penderita.

Melakukan penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat sehingga penyakit kusta lebih dikenal dan masyarakat mau memriksakan diri ke sarana kesehatan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sumber daya manusia yang ada di sarana kesehatan yang sangat terbatas dan tidak sesuai dengan spesifikasi tenaga yang dibutuhkan, solusinya adalah dengan melakukan pelatihan baik di provinsi maupun secara nasional.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. - Penemuan penderita baru

Penemuan penderita baru harus lebih ditingkatkan lagi sehingga kasus yang masih tersembunyi dapat kita temukan dan diobati, sehingga dapat memutus mata rantai penularan.

- Masih kurangnya sosialisasi program kusta ke masyarakat sehingga penyakit kusta kurang dikenal oleh masyarakat.

- Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta ( Pelatihan Kusta ) - Pertemuan lintas sektor dan program dalam pengendalian program kusta.


6. Indikator : Persentase kasus TBC yang ditatlaksana sesuai standar 3) Definisi Operasional : Semua Kasus TB yang ditatalaksa sesuai standar (Penegakan

diagnosis dan pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB yang ditemukan dan diobati

4) Rumus/cara perhitungan : Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati

5) Capaian Indikator a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2018)

Target : 79 % Realisasi : 98,51 % Target telah tercapai

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun ) Tahun 2016 target : 79% realisasi : 99,00% Tahun 2017 target : 79% realisasi : 99,82% Tahun 2018 target : 79% realisasi : 98,51%

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2018) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

* Hasil kinerja tahun 2018 telah terpenuhi yaitu 98,51% sedangkan target Renstra organisasi sebesar 79%.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional Jika dilihat realisasi tahun 2018 sebesar 98,51% sedangkan target nasional

sebesar 79%, maka realisasi untuk kegiatan ini telah mencapai target yang ditentukan Nasional.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah ditentukan

Keberhasilan kinerja : - Kemudahan dalam akses layanan TB DOTS (sesuai standar) pada fasilitas

pemerintah maupun swasta - Ketersediaan Logistik baik OAT dan Non OAT yang stndar dan cukup - Tenaga/petugas kesehatan yang telah terlatih - Tersedianya pedoman tatalaksana TBC Kegagalan kinerja : - Tingginya angka mutase dan rotasi SDM yang sudah terlatih TBC

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sumber daya manusia yang ada di layanan jumlahnya sangat terbatas dan tidak sesuai dengan spesifikasi tenaga yang ada, solusi yang ambil untuk untuk pelaksanaan kegiatan adalah melatih tenaga yang ada di layanan ataupun melakukan on job training ke layanan yang telah melaksanakan kegiatan dimaksud, misalnya untuk tenaga laboratorium jika dilayanan tidak memiliki tenaga analis maka perawat/bidan yang ada di layanan tersebut dilatih untuk melakukan pemeriksaan TBC. Demikian juga halnya dengan anggaran, dengan jumlah anggaran yang tersedia, kegiatan telah mencapai target kinerja.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan sangat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan suatu program/kegiatan, selama ini monev telah dilakukan dengan baik dan rutin sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan Nasional


6) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator : - Penguatan manajemen program seperti pelatihan dan supervisi program baik di

Provinsi Bali maupun di Pusat. - KIE pada upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap seluruh komponen

masyarakat yang ada di Bali baik melalui peer educator, media massa dan media elektronik serta penyebaran media KIE ke seluruh sarana pelayanan kesehatan yang ada di Bali.

- Pengusulan pendanaan dalam rangka program pencegahan dan penanggulangan TBC baik melalui PPTI Provinsi Bali, APBD, APBN maupun Global Fund TBC

- Peningkatan kemampuan petugas dalam hal konseling.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan - Sosialisasi program

Sosialisasi program IMS dan HIV/AIDS di Provinsi Bali dilaksanakan dengan melaksanakan pertemuan advokasi kepada penentu kebijakan serta melaksanakan penyuluhan baik melalui media massa maupun media elektronik serta penyebaran media KIE ke sarana pelayanan kesehatan.

- Kegiatan Penemuan dan Pengobatan Penderita TBC a) Penemuan penderita secara aktif, masif dan pasif-Intensif yang dilaksanakan

oleh petugas kesehatan di Fasilitas pelayanan kesehatan DOTS maupun di masyarakat oleh petugas, kader maupun anggota masyarakat

b) Pengobatan penderita TBC sesuai standar dilaksanakan oleh petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan DOTS

c) Intensifikasi penemuan kasus melalui kegiatan kontak tracing, ketuk pintu maupun penyisiran kasus di layanan khususnya Rumah sakit pemerintah maupun swasta.

8) Kendala/masalah yang dihadapi Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan TBC di Bali masih ditemui adanya beberapa permasalahan diantarnya adalah sbb : - Masih kurangnya dukungan dari beberapa pemerintah daerah Kabupaten/kota

dalam program pencegahan dan penanggulangan TBC khususnya pada pendanaan.

- Pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC di Provinsi Bali sebagian besar masih di dukung oleh dan bantuan Global Fund Komponen TBC dan dukungan APBD dari masing – masing kabupaten sangat kecil dan bervariasi di setiap kabupaten.

- Masih adanya diskriminasi terhadap penderita TBC pada beberapa kelompok masyarakat tertentu.

- Kurangnya kemauan masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan TBC bila ditemukan gejala TBC

- Tingginya muatasi dan rotasi petugas kesehatan yang terlatih TBC.

9) Pemecahan Masalah - Menyediakan anggaran dari APBD maupun APBN dalam upaya pencegahan dan

pengendalian penyakit TBC - Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor - Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengendalian penyakit TBC

10) Effisiensi penggunaan sumber daya Sumber daya yang tersedia telah mampu digunakan dengan optimal untuk mencapai target kinerja.


7. Indikator : Persentase kasus HIV yang diobati 1) Definisi Operasional : orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi pengobatan

ARV 2) Rumus/cara perhitungan : Jumlah orang yang positif HIV dan masih dalam terapi

pengobatan ARV dibandingkan dengan jumlah orang positif HIV dan memenuhi syarat untuk memulai terapi pengobatan ARV

3) Capaian Indikator a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2018)

Target : 52 % Realisasi : 57,54 % Target telah tercapai

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun )

o Tahun 2016 target : 47% realisasi : 56,87% o Tahun 2017 target : 50% realisasi : 58,62% o Tahun 2018 target : 52% realisasi : 57,54%

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2018) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

* Hasil kinerja tahun 2018 telah terpenuhi yaitu 57,54% sedangkan target Renstra organisasi sebesar 52%.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional Jika dilihat realisasi tahun 2018 sebesar 57,54% sedangkan target nasional

sebesar 52%, maka realisasi untuk kegiatan ini telah mencapai target yang ditentukan Nasional.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah ditentukan

Keberhasilan kinerja : - Kemudahan dalam akses layanan yang komprehensif, meningkatnya layanan

PDP/CST - Ketersediaan Logistik non ARV dan Logistik ARV - Tenaga/petugas kesehatan yang telah terlatih

Kegagalan kinerja : - Keterbatasan logistik

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sumber daya manusia yang ada di layanan jumlahnya sangat terbatas dan tidak sesuai dengan spesifikasi tenaga yang ada, solusi yang ambil untuk untuk pelaksanaan kegiatan adalah melatih tenaga yang ada di layanan ataupun melakukan on job training ke layanan yang telah melaksanakan kegiatan dimaksud, misalnya untuk tenaga laboratorium jika dilayanan tidak memiliki tenaga analis maka perawat/bidan yang ada di layanan tersebut dilatih untuk melakukan pemeriksaan HIV. Demikian juga halnya dengan anggaran, dengan jumlah anggaran yang tersedia, kegiatan telah mencapai target kinerja.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan sangat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan suatu program/kegiatan, selama ini monev telah dilakukan dengan baik dan rutin sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan Nasional

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator :

a) Penguatan manajemen program seperti pelatihan dan supervisi program baik di Provinsi Bali maupun di Pusat.


b) KIE pada upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap seluruh komponen masyarakat yang ada di Bali baik melalui peer educator, media massa dan media elektronik serta penyebaran media KIE ke seluruh sarana pelayanan kesehatan yang ada di Bali.

c) Pengusulan pendanaan dalam rangka program pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS baik melalui KPA Provinsi Bali, APBD, APBN maupun Global Fund.

d) Peningkatan kemampuan petugas dalam hal konseling.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan a) Sosialisasi program

Sosialisasi program IMS dan HIV/AIDS di Provinsi Bali dilaksanakan dengan melaksanakan pertemuan advokasi kepada penentu kebijakan serta melaksanakan penyuluhan baik melalui media massa maupun media elektronik serta penyebaran media KIE ke sarana pelayanan kesehatan.

b) Kegiatan Penemuan dan Pengobatan Penderita HIV-AIDS - Penemuan penderita secara aktif (mobile klinik) dan pasif yang

dilaksanakan oleh petugas kesehatan di layanan-layanan HIV-AIDS - Pengobatan penderita HIV-AIDS dilaksanakan oleh petugas kesehatan di

layanan-layanan HIV-AIDS - Sero survey, dilaksanakan di lapas/rutan dan kelompok risiko tinggi untuk

mengetahui besaran kasus yang ada.

6) Kendala/masalah yang dihadapi Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS di Bali masih ditemui adanya beberapa permasalahan diantarnya adalah sbb : a) Masih kurangnya dukungan beberapa pemerintah daerah Kabupaten/kota

tentang program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini terlihat belum aktifnya beberapa KPA Kabupaten di Bali serta kurangnya pendanaan dalam rangka mendukung program penanggulangan HIV/AIDS di beberapa kabupaten di Bali.

b) Pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Bali belum mencakup seluruh Kabupaten yang ada di Bali. Hal ini terlihat dari adanya bantuan dana dari Global Fund komponen AIDS hanya mencakup 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Buleleng, Badung dan Kota Denpasar, Tabanan dan Gianyar sedangkan kabupaten lainnya belum.

c) Masih adanya diskriminasi terhadap penderita ODHA pada beberapa kelompok masyarakat tertentu.

d) Beberapa kelompok masyarakat masih belum menerima beberapa program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS seperti program penggunaan kondom 100%.

e) Kurangnya kemauan masyarakat untuk melaksanakan test darah secara sukarela (VCT) terutama pada masyarakat kelompok risiko tinggi masih rendah.

f) Tenaga konselor yang telah terlatih belum melaksanakan tugas dengan maksimal dan tenaga pendampingan terhadap ODHA dari LSM dan element masyarakat masih kurang.

7) Pemecahan Masalah a) Menyediakan anggaran dari APBD maupun APBN dalam upaya pencegahan dan

pengendalian penyakit HIV b) Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor c) Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengendalian penyakit HIV


8) Effisiensi penggunaan sumber daya Sumber daya yang tersedia telah mampu digunakan dengan optimal untuk mencapai

target kinerja.

8. Indikator : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu

(Pandu PTM)

1) Definisi Operasional : Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal tatalaksana penyakit hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan Posbindu PTM di Wilayahnya

2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PTM Terpadu dibagi jumlah Puskesmas di suatu wilayah dikali 100%

3) Capaian Indikator : a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tahun 2018)

Target : 40% Realisasi : 100% (120 Puskesmas)

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (3 tahun terakhir) Tahun 2016 : Target : 20% Realisasi : 98,33% (118 Puskesmas dari 120 Puskesmas yang ada) Tahun 2017 : Target : 30% Realisasi : 98,33% (118 Puskesmas dari 120 Puskesmas yang ada) Tahun 2018 : Target : 40% Realisasi : 100%

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (Tahun 2018) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Hasil kinerja tahun 2018 yaitu 100% sedangkan target Renstra organisasi sebesar : 40%

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini (tahun 2018) dengan standar nasional Jika dilihat dari ralisasi tahun 2018 sebesar 100,00% sedangkan target nasional sebesar 40% maka realisasi untuk kegiatan ini telah mendukung dalam mencapai target nasional.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: Keberhasilan Kinerja : Di Provinsi Bali sudah 100% puskesmas telah melaksanakan pembinaan

Posbindu PTM. Keberhasilan ini disebabkan oleh karena dukungan di Desa, lintas program dan lintas sektor pada berbagai tingkatan.

Sebanyak 26 Puskesmas (21,67%) dari 120 Puskesmas telah terlatih Pandu PTM pada tahun 2017

Kegagalan Kinerja : Bila dilihat dari realisasi tahun 2018 masih terdapat permasalahan anatara lain jumlah Puskesmas terlatih Pandu PTM baru sebanyak 26 Puskesmas dan kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan tahun 2017, sehingga masih perlu untuk pelatihan Pandu PTM bagi seluruh Puskesmas yang ada di Bali.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya SDM yang terlatih pada program Pandu PTM belum merata di semua puskesmas Provinsi Bali, kendala yang ada antara lain anggaran pelatihan terbatas, monitoring yang terbatas,

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :


Kegiatan montoring dan evaluasi pada program Pandu PTM telah berjalan namun masih terbatas pada anggaran APBD, sedangkan alokasi dari anggaran Dekonsentrasi belum ada.

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Menurut Renstra Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 sampai Tahun 2019 target Puskesmas yang telah melaksanakan minimal tatalaksana penyakit hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan Posbindu PTM adalah 40 %. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap Desa untuk membentuk dan melaksanakan Posbindu PTM secara aktif.

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Penyebab keberhasilan dari program Pandu PTM adalah adanya komitmen dan dukungan yang sangat besar dari berbagai tingkatan, termasuk penggunaan anggaran dana desa dalam menunjang sarana dan prasarana kegiatan, sehingga pembinaan Posbindu PTM dari Puskesmas menjadi lebih efektif, walaupun Puskesmas terlatih Pandu PTM masih terbatas jumlahnya.

6) Kendala/masalah yang di hadapi

Masih rendahnya partisipasi masyarakat usia 15-59 tahun yang melakukan detekdi dini faktor risiko PTM baik ke Posbindu maupun ke Puskesmas, terbatasnya anggaran dana desa untuk kegiatan Posbindu, Jumlah Puskesmas terlatih Pandu PTM masih terbatas.

7) Pemecahan Masalah

- Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Faktor Risiko PTM - Advokasi kepada Kab/Kota dalam anggaran pelatihan Pandu PTM bagi

Puskesmas - Peatihan Pandu PTM melalui anggaran APBD Provinsi dan Kab/Kota - Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidu Sehat (Germas)

8) Efisiensi penggunaan sumber daya

- Pelatihan Pandu PTM bagi petugas Puskesmas melalui anggaran APBD Provinsi, - Penggunaan dana BOK dan dana desa dalam mendukung pembinaan Posbindu

PTM - Efektifitas Monitoring dan evaluasi melalui monev terpadu.

9. Indikator : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu PTM) 1) Definisi Operasional: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. 2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia di kali 100%.


3) Capaian indikator : a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No Capaian Kinerja Target Realisasi 1 Persentase Desa/Kelurahan yang

melaksanakan kegiatan Posbindu PTM 40% 71,65%

Jumlah Desa : 716 desa Target thn 2018 : 40% Realisasi thn 2018 : 71,65% (513 desa)

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Selama 3 Tahun No Capaian Kinerja Realisasi

2016 2017 2018 1 Persentase Desa/Kelurahan yang

melaksanakan kegiatan Posbindu PTM 56,7% 63,55 % 71,65%

c) Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

No Capaian Kinerja Realisasi Target Jangka Menengah

1 Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM

71,65% 40%

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

No Capaian Kinerja Realisasi Target Nasional

1 Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM

71,65% 40%

e) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang kesehatan - Advokasi dan sosialisasi kepada stakeholder - Membangun kemitraan dengan sektor terkait - Promosi kesehatan dalam meningkatankan pemahaman akan pentingnya

Posbindu PTM - Penguatan peran desa dalam pemberdayaan masyarakat - Alokasi dana desa untuk sarana dan prasarana Posbindu PTM

f) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kurangnya pendanaan untuk sarana, prasarana, serta insentif untuk kader Posbindu PTM

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Deteksi dini faktor risiko PTM - Peningkatan peran serta masyarakat dengan membentuk dan mengembangkan

Posbindu PTM - Pencatatan dan pelaporan PTM - Surveilans terpadu PTM - Alokasi anggaran dana Desa


4) Upaya Yang dilakukan Untuk Mencapai Indikator - Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya Posbinsu PTM - Membangun kemitraan dengan sektor lain - Promosi kesehatan dan pembetdayaan masyarakat - Penguatan peran Desa dalam membangun komitmen - Surveilans, monitoring dan evaluasi (monev)

5) Analisa Penyebab Keberhasilan

Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang kesehatan serta dukungan anggaran dari Dana Desa.

6) Kendala/Masalah Yang Dihadapi - Masih terdapat kader Posbindu PTM yang belum terlatih - Kurangnya pendanaan terutama untuk sarana, prasarana, serta insentif untuk

kader Posbindu PTM - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ke Posbindu

PTM

7) Pemecahan Masalah - Penguatan manajemen program seperti pelatihan dan pembinaan program - KIE upaya promotif preventif terhadap seluruh komponen masyarakat - Pengusulan pendanaan dalam sarana dan prasarana serta insentif untuk kader

Posbindu PTM melalui APBN, APBD, dan APBDes

8) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kurangnya pendanaan untuk sarana, prasarana, serta insentif untuk kader Posbindu PTM

10. Indikator : Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun. 1) Definisi Operasional :

Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dengan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS), dan leher rahim melalui metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) atau papsmear pada perempuan usia 30- 50 Tahun.

Persentase Perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim.

2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dibagi jumlah perempuan usia 30-50 tahun di suatu wilayah dikali 100%

3) Capaian Indikator : a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tahun 2018)

Target : 40% Realisasi : 21,71%

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (3 tahun terakhir)

Tahun 2016 : Target : 20% Realisasi : 11,04% Tahun 2017 : Target : 30% Realisasi : 17,07% Tahun 2018 : Target : 40% Realisasi : 21,71%


c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (Tahun 2018) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Hasil kinerja tahun 2018 yaitu 21,71% sedangkan target Renstra organisasi sebesar : 40%

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini (tahun 2018) dengan standar nasional Jika dilihat dari ralisasi tahun 2018 sebesar : 21,71% sedangkan target nasional sebesar 40% maka realisasi untuk kegiatan ini belum mencapai target nasional.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: Keberhasilan Kinerja : Di Provinsi Bali sudah 100% puskesmas memberikan pelayanan deteksi dini

kanker leher rahim dan payudara pada tahun 2018. Bahan Medis Habis Pakai dalam program deteksi dini kanker leher rahim dan

payudara didukung oleh dana APBD Kab/Kota dan Provinsi Bali pada tahun 2018.

Kegagalan Kinerja : Bila dilihat dari realisasi tahun 2018 Perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara : 21,71% maka angka ini belum mencapai target nasional : 40%

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya SDM yang terlatih pada program deteksi dini kanker leher rahim dan payudara (dokter umum dan bidan) belum merata di semua puskesmas Provinsi Bali, kendala di lapangan seringnya mutasi SDM yang telah terlatih, adanya efisensi kegiatan pelatihan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara pada tahun 2016 yang bersumber dari APBN.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Kegiatan montoring dan evaluasi pada program deteksi dini kanker leher rahim dan payudara sangat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan program. Selama ini Monev bersumber dari APBD telah terlaksana dengan baik. Namun terdapat kegagalan dalam pencapaian program oleh karena beberapa hal antara lain Ibu-ibu belum mengertai akan pentingnya deteksi dini, rasa takut dan rasa malu untuk memeriksakan diri.

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Menurut Renstra Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 sampai Tahun 2019 target proporsi perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan payudara secara nasional pada tahun 2016 sebesar 20%, tahun 2017 sebesar 30% dan tahun 2018 sebesar 40%. Jumlah penduduk perempuan usia 30-50 tahun di Provinsi Bali berdasarkan proyeksi 2010-2035 (BPS Prov Bali, 2016) adalah sebesar 674.673 jiwa. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah faktor risiko tersebut dan peningkatan program pencegahan dan penanggulangan yang tepat. Gerakan Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan Indonesia ini dilaksanakan selama 5 tahun di seluruh Indonesia, dimana pencanangan dilakukan oleh Ibu Negara sejak tahun 2015. Rangkaian kegiatan meliputi kegiatan promotif, preventif , deteksi dini, dan tindak lanjut. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terutama dalam mengendalikan fator risiko kanker dan deteksi dini kanker sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian, akibat penyakit kanker dapat ditekan. Kegiatan ini merupakan bagian dalam mewujudkan masyarakat hidup sehat dan berkualitas, hal ini sesuai dengan tercapainya Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia.


5) Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perempuan usia 30-50 tahun dalam deteksi dini leher rahim dan payudara yaitu pengetahuan, pendidikan, akses pelayanan kesehatan, dukungan sebaya, dukungan petugas kesehatan, penyebaran informasi melalui sosial media dan kepesertaan asuransi kesehatan.


Masih rendahnya partisipasi perempuan usia 30-50 tahun dalam program deteksi dini kanker leher rahim dan payudara oleh karena kesadaran akan pentingnya deteksi dini kanker serviks dan payudara masih rendah, serta adanya rasa malu dan ras takut melakukan deteksi dini.


Pelaksanaan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara berbasis populasi harus terus ditingkatkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker payudara dan leher rahim. a. Avokasi dalam Gerakan Masyarakat Peduli Kanker Leher Rahim berupa surat

edaran/keputusan Gubernur Bali untuk mengoptimalkan pelayanan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara di 9 Kabupaten/Kota meliputi dukungan pemerintah daerah dari dana APBD yang mencakup pelatihan SDM serta sarana dan prasarana.

b. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan melibatkan Lintas Program dan Lintas Sektor agar melakukan pembinaan jejaring yang melibatkan masyarakat (kader) PKK sebagai tindakan promosi kesehatan peduli kanker leher rahim dan payudara untuk meningkatkan cakupan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara

c. Pengadaan Media KIE (cetak dan elektronik) Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara sebagai Media Penyebaran Informasi Kesehatan. Media informasi kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan promosi kesehatan. Melalui suatu media yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan membuat penyampain informasi kesehatan lebih efektif. Selain itu media yang dilakukan tidak hanya suatu alat dan bahan melainkan juga cara penyebaran informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Jadi di sini sangat penting sekali peran media untuk penyebaran informasi kesehatan khususnya deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara di masyarakat.

d. Membangun kemitraan dengan sektor terkait antara lain TP PKK Provinsi dan Kab/Kota, Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Bali yang terdapat di Provinsi dan di 9 Kab/Kota, Rotary Club Taman Bali, Bali Pink Robbon, Praktisi Kanker, Pemerhati kanker serta bekerjasama dengan organisasi profesi seperti POGI dan IBI.


Pelatihan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara bagi dokter umum dan bidan telah diangarkan pada APBN Tahun 2019 untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih (dokter umum dan bidan) di puskemas.

11. Indikator : Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak 1) Definisi Operasional : Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh tenaga kesehatan

terlatih di Puskesmas berupa tes fisik mata dengan menggunakan senter dan opthalmoscope, lalu pemeriksaanvisus mata dengan menggunakan Snelen Chart,


dilanjutkan dengan tes bayangan (Shadow Test) menggunakan pen light, serta mampu melakukan rujukan kasus katarak ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.

2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Puskesmas yang melakukan deteksi dini dan merujuk kasus katarak dibagi jumlah seluruh Puskesmas di Bali di kali 100%

3) Capaian Indikator : a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tahun 2018)

Target : 20% Realisasi : 25,00%

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (3 tahun terakhir) Tahun 2016 : Target : 5% Realisasi : 0,00% Tahun 2017 : Target : 10% Realisasi : 0,00% Tahun 2018 : Target : 20% Realisasi : 25,00%

c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (Tahun 2018) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Hasil kinerja tahun 2018 yaitu 25,00% sedangkan target Renstra organisasi sebesar : 20%

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini (tahun 2018) dengan standar nasional Jika dilihat dari ralisasi tahun 2018 sebesar : 25,00% sedangkan target nasional sebesar 20% maka realisasi untuk kegiatan ini telah mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: Keberhasilan Kinerja : Di Provinsi Bali sudah 25,00% puskesmas memberikan pelayanan deteksi

dini dan rujukan kasus katarak pada tahun 2018. Pelatihan dilakukan terhadap 30 Puskesmas bekerjasama dengan BKMM

Cikampek Kegagalan Kinerja : Bila dilihat dari realisasi tahun 2018 terhadap Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan katarak sebanyak 25 Puskesmas (25%) dari 120 Puskesmas yang ada, masih terdapat kendala oleh karena Puskesams terlatih belum merata yaitu hanya dilakukan pelatihan terhadap Puskesmas yang terdapat di 5 Kab/Kota (Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar dan Gianyar), sedangkan Puskesmas di 4 Kabupaten belum mendapat pelatihan

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya SDM yang terlatih pada program deteksi dini dan rujukan kasus katarak belum merata di semua puskesmas Provinsi Bali, kendala oleh karena anggaran pelatihan yang belum memadai, dan kurikulum serta tenaga Pelatih belum memadai..

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Katarak merupakan penyakit gangguan penglihatan berupa kekeruhan alami lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai kebutaan. Katarak bisa terjadi secara kongenital (didapat) namun pada umumnya terjadi karena proses degenerasi berhubungan dengan penuaan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan bahwa penderita katarak sebagian besar belum dioperasi oleh karena tidak tahu kalau menderita katarak (63,9%), karena tidak punya biaya (4%), dan karena takut operasi (11,7%). Hal tersebut dapat disebabkan karena kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait katarak masih belum optmal. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan alat dan sumber daya manusia yang terlatih di Puskesmas. Kegiatan montoring dan evaluasi pada program deteksi dini dan rujukan kasus katarak sangat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan


program. Selama ini Monev bersumber dari APBD telah terlaksana dengan baik. Namun terdapat kegagalan dalam pencapaian program oleh karena beberapa hal antara lain Puskesmas terlatih belum merata di semua kab/kota, Renadhanya pemahaman masyarakat akan pentingnya deteksi dini katarak.

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Sebagai upaya dalam mencapai indikator tersebut diperlukan upaya yang efektif, terorganisir dan berkesinambungan. Peran tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh instansi pemerintah saja, dan diperlukan upaya dan dukungan kuat dari sektor lain. Upaya tersebut antara lain dengan membentuk Komite Mata Daerah (Komatda) Provinsi Bali yang disesuaikan dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/291/2016. Komatda terdiri dari beberapa Kelompok Kerja (Pokja) antara lain; Pokja promosi, Pokja pelayanan, Pokja Kemitraan, Pokja tim teknis dokter dan perawat, Sekretariat yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai bidangnya masing-masing. Selain membentuk Komatda, koordinasi dengan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek juga dilaksanakan. BKMM Cikampek merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan yang salah satu wilayah kerjanya yaitu Provinsi Bali. BKMM Cikampek memiliki beberapa kegiatan salah satu kegiatannya meningkatkan SDM tenaga kesehatan dengan melaksanakan pelatihan deteksi dini bagi petugas kesehatan di Puskesmas.

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan

Hasil penelitan RAAB (Rapid Assesment Avoidable of Blindess) tahun 2014-2016 menemukan prevalensi Kebutaan pada usia diatas 50 tahun di provinsi bali prevalensi sebesar 2,00% dimana kebutaan tersebut sebagian besar disebabkan oleh karena katarak. Tingginya prevalensi kebutaan di Bali yang disebakan oleh katarak oleh karena masayarak sebagi besar belum mengathui dirinya katarak, katarak akan menyebakan kebutaan dan kebutaan sebagai sebab dari usia yang semakin tua dan kebutaan dianggap sebagai hal yang wajar. Kegagalan juga disebabkan oleh karena keterbatasan tenaga terlatih dan keterjangkauan pelayanan yang masih terbatas.


Masih rendahnya pengetajhuan masyarakat akan pentingnya deteksi dini katarak, dan keterbatasan jangkauan layanan dan tenaga terlatih di Puskesmas serta sebaran tenaga spesialis mata yang tidak merata.


Pelaksanaan deteksi dini katarak dan kebutaan berbasis populasi harus terus ditingkatkan untuk menurunkan angka kesakitan katarak dan kebutaan, melalui : a. Avokasi dan sosialisasi kepada masyarakat b. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan melibatkan Perdami, RS Mata Bali Mandara

Lintas Program dan Lintas Sektor agar melakukan pembinaan yang melibatkan masyarakat (kader) PKK sebagai tindakan promosi kesehatan peduli katarak dan kebutaan

c. Pengadaan Media KIE (cetak dan elektronik) Deteksi. Media informasi kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan promosi kesehatan. Melalui suatu media yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan membuat penyampain informasi kesehatan lebih efektif. Selain itu media yang dilakukan tidak hanya suatu alat dan bahan melainkan juga cara penyebaran informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat.

d. Membangun kemitraan dengan sektor terkait antara lain TP PKK Provinsi dan Kab/Kota, Perdami Cabang Bali dan sektor lainnya.



Bekerjasama dengan BKMM Cikapmek dalam Pelatihan deteksi dini Katarak terhadap 30 Puskesams di Bali. Sosialisasi dan Operasi Katarak yang berkesinambungan yang dilaksanakan oleh RS Mata Bali Mandara.

12. Indikator : jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan upaya dan pengendalian

masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor( IPWL) 1) Definisi operasional : Jumlah Kab/Kota dengan IPWL aktif yang melakukan upaya

promotif, preventif dan rehabilitasi dalam pencegahan penyalahgunaan Napza serta melaporkan kegiatan terkait program wajib lapor pecandu narkotika dan penyalahgunaan Napza lainnya ( ada tidaknya pasien) setiap 6 bulan sekali

2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kumulatif kabupaten/kota dengan IPWL aktif. 3) Capaian Indikator

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tahun 2018) Target : 5 Kab/Kota Realisasi : 5 Kab/Kota

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (3 tahun terakhir) Tahun 2016 : Target : 5 Kab/Kota Realisasi : 5 Kab/Kota Tahun 2017 : Target : 5 Kab/Kota Realisasi : 5 Kab/Kota Tahun 2018 : Target : 5 Kab/Kota Realisasi : 5 Kab/Kota

c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (Tahun 2018) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Hasil kinerja tahun 2018 yaitu 5 Kab/Kota sedangkan target Renstra organisasi sebesar : 5 Kab/Kota

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini (tahun 2018) dengan standar nasional Jika dilihat dari ralisasi tahun 2018 sebesar : 5 Kab/Kota sedangkan target nasional sebesar 150 Kab/Kota maka realisasi untuk kegiatan ini telah mendukung dalam mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: Keberhasilan Kinerja : Di Provinsi Bali sudah 5 Kab/Kota memilki IPWL yang memberikan

pelayanan terhadap Pecandu Narkoba. Tenaga terlatih dan Anggaran didukung dari anggaran Pusat dan BNN. Kegagalan Kinerja : Terdapat kegagalan dalam pelaksanaan palayanan dalam IPWL antara lain ; rendahnya niat pecandu narkoba untuk melaksanakan rehabilitasi, rasa takut akan terlibat kasus hukum, ketidak jelasan informasi tentang pentingnya melaksnakan rehabilitasi di IPWL.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya SDM yang terlatih pada program IPWL terbatas hanya pada 11 IPWL yang terletak di 5 Kab/Kota, belum merata di semua puskesmas Provinsi Bali, kendala di lapangan rendahnya minat pecandu narkoba untuk melakukan rehab medis.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Kegiatan montoring dan evaluasi pada program IPWL sangat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan program. Selama ini Monev


bersumber dari APBD masih terbatas pada beberapa IPWL. Namun terdapat kegagalan dalam pencapaian program oleh karena beberapa hal antara lain rendahnya minat pecandu narkoba untuk mengikuti rehabilitasi medis, rasa takut akan terjerat hukum dan informasi yang belum jelas tentang program IPWL.


- Advokasi dan Kemitraan - Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Monitoring dan Evaluasi - Penguatan system pelayanan kesehatan

5) Analisis penyebab Keberhasilan - Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan peran

serta masyarakat dan kepedulian dalam bidang kesehatan terutam tentang Napza bahwa penyalahgunaan napza dapat disembuhkan dan membwa kefasilitas kesehatan guna mendapat pelayanan rehabilitasi melaui tokoh masyarakat dan media sosial.

6) Kendala/Masalah yang dihadapi

- Rasa takut pecandu narkoba akan jerat hukum - Terbatasnya IPWL yang ada - Tenaga terlatih yang terbatas


- Penguatan manajemen program serta pelatihan tenaga kesehatan - KIE upaya promotif , preventif kepada masyarakat dan lembaga pendidikan

sehingga lebih memahami tentang dampak napza. - Meningkatan sosialisasi dan koordinasi

8) Efisiensi Pengguna Sumber Daya

- Kurangnya pendanaan untuk sarana dan prasana untuk pemeriksaan pengguna Napza

13. Indikator : Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencengahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30 % SMA dan yag sederajat. 1) Definisi operasional : 30 % SMA dan sederajat di Provinsi minimal telah memenuhi 1

dari 4 kriteria antara lain: 1. Melakukan Penyuluhan 2. Melakukan Deteksi dini 3. Memiliki guru BK terlatih 4. Memiliki buku rujukan kasus ( buku saku kesehatanku) maka dihitung sebagai

SMA dan Sederajat yang telah melakukan upaya keswa dan Napza. 2) Rumus / cara perhitungan :

30 % x seluruh sekolah SMA dan sederajat yang ada diprovinsi yang menyelenggarakan upaya keswa dan Napza

3) Capaian Indikator a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tahun 2018)

Target : 110 SMA dan Sederajat Realisasi : 361 SMA Sederajat (

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (3 tahun terakhir) Tahun 2016 : Target : tidak ada


Tahun 2017 : Target : 60 SMA Sederajat Realisasi : 361 SMA Sederajat Tahun 2018 : Target : 110 SMA Sederajat Realisasi : 361 SMA Sederajat

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (Tahun 2018) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Hasil kinerja tahun 2018 yaitu 361 SMA Sederajat yang ada diprovinsi yang menyelenggarakan upaya keswa dan Napza sedangkan target Renstra organisasi sebesar 110 SMA Sederajat

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini (tahun 2018) dengan standar nasional Jika dilihat dari ralisasi tahun 2018 sebesar 361 SMA Sederajat yang ada diprovinsi yang menyelenggarakan upaya keswa dan Napza maka realisasi untuk kegiatan ini telah mendukung dalam mencapai target nasional.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: Keberhasilan Kinerja :

Di Provinsi Bali seluruh SMA Sederajat telah menyelenggarakan upaya pencengahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA yang minimal telah memenuhi 1 dari 4 kriteria antara lain ; 1) Melakukan Penyuluhan 2) Melakukan Deteksi dini, 3) Memiliki guru BK terlatih dan 4) Memiliki buku rujukan kasus ( buku saku kesehatanku) maka dihitung sebagai SMA dan Sederajat yang telah melakukan upaya keswa dan Napza.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya SDM yang terlatih pada upaya pencengahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di SMA sederajat masih terbatas, sehingga masih fokus pada kegiatan penyebaran informasi melalui penyuluhan dan pembagian media di SMA sederajat.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Kegiatan montoring dan evaluasi pada program IPWL sangat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan program. Selama ini Monev bersumber dari APBD telah terlaksana namun masih terbatas pada beberapa Sekolah.


- Advokasi dan Kemitraan - Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Monitoring dan Evaluasi - Pelatihan bagi guru BK - Pembagian media cetak ke sekolah

5) Analisis penyebab Keberhasilan

- Advokasi dan Kemitraan yaitu kerjasama dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan sosialisai tentang kesehatan Jiwa disekolah , hal ini tertuang dengan pelatihan guru BK yang dimulai tahun 2018.

- Promosi kesehatan baik melalui media sosial maupun media lainnya sangatlah penting sehingga mempercepaat informasi tentang napza dan Jiwa, sehingga mampu berpikir dan mengadapi tantangan hidup. Sehingga dapat mewujudkan hubungan yang harmonis sesame warga sekolah

- Monitoring dan Evaluasi .Untuk mengetahui program kesehatan jiwa disekolah dilakukan penilaian hasil kuisioner SDQ

- Kolaborasi kegiatan dengan UKS - Pelatihan guru BK SMA sederajat


6) Kendala/Masalah yang dihadapi

- Masih rendahnya Informasi tentang pelaksanaan kesehatan Jiwa dan Napza disekolah

- Tenaga terlatih masih terbatas

7) Pemecahan Masalah - Penguatan manajemen program serta pelatihan tenaga kesehatan - KIE upaya promotif , preventif kepada masyarakat dan lembaga pendidikan

sehingga lebih memahami tentang dampak napza. - Meningkatan sosialisasi dan koordinasi

8) Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Meningkatkan kerjasama dengan Kab/kota agar melaksanakan pelatihan tenaga guru BK diwilayah masing-masing

14. Indikator: Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 1) Definisi Operasional: Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sebanyak 4 Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Keuangan, e monev DJA, e monev Bappenas.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang dihasilkan satker dalam satu tahun.

3) Capaian Indikator

a) Capaian target dan indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada tahun 2018 telah mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini ditunjang dengan terealisasinya dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran berupa RKAKL/DIPA, Laporan Keuangan, e monev DJA, e monev Bappenas.

b) Capaian target dan indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada tahun 2016 – 2018

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018

Tabel 1. Realisasi Capaian target dan indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada tahun 206-2018

Target Realisasi


c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn target jangka menengah yg terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

d) Membandingkan realisasi kinerja Capaian target dan indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada tahun 2018 ini bisa mencapai target sesuai dengan target nasional.

e) Pencapaian indikator indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada tahun 2018 ini secara umum sudah mengalami peningkatan dari tahun 2016 dan tahun 2017. Pencapaian yang sudah mencapai target ini disebabkan karena sudah semakin baiknya proses perencanaan kegiatan, semakin baiknya koordinasi antara seksi di Bidang P2P dan antara pengelola dana dekon Satker 05 Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Beberepa kegiatan masih perlu diupayakan optimalisasi pencapaian agar diperoleh realisasi capaian yang lebih baik tinggi baik dari segi realiasi fisik dan keuangan maupun dari segi vcapaian output kegiatan. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya: proses perencanaan yang baik yang benar-benar menghitung volume output dengan rincian satuan kegiatan/anggaran yang diperlukan, Rencana operasional kegiatan yang mensinergikan 3 seksi di Bidang P2P dan monitoring serta evaluasi capaian kegiatan tahun sebelumnya maupun kegiatan tahun berjalan

f) Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada tahun 2018 belum bisa dicapai optimal dengan melihat realisasi keuangan yang baru mencapai 78,13% dari target 80% yang ditargetkan dengan asumsi realisasi tersebut akan bisa mencapai target output yang direncanakan.

g) Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian peryataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja yang sudah tercapai karena didukung leh semakin baikknya koordinasi dan sinergi dalam perencanaan, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan tugas yang sudan terkonsolidasi antar pengelola kegiatan, monitoring dan evaluasi realisasi capaian program/kegiatan dan terjalinnya komunikasi antar staf pengelola dan pimpinan. Sedangkan beberapa hal yang menyebabkan pencapain indikator kegiatan belum optimal adalah, keterbatasan sumberdaya (SDM) dibidang P2P, tumpang tindih pelaksanaan kegiatan di intrn P2P dengan lintas program dan sektor, belum sinergisnya pelaksanaan kegiatan antar seksi, koordinasi yang belum optimal, pelaksanaan kegiatan yang realoisasi di kabupaten yang menyita waktu para pemegang program terkait konsolidasi pelaksanaan dan penyelesaian SPJ, dll.

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator

Upaya-upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pencapaian indikator antara lain: a) Memperbaiki proses perencanaan b) Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran yang berbasis data c) Menghitung menghitung volume output dan menyesuaikan dengan rincian satuan

kegiatan/anggaran yang diperlukan, d) Membuat rencana operasional kegiatan yang mensinergikan 3 seksi di Bidang P2P

dan, e) monitoring serta evaluasi capaian kegiatan tahun sebelumnya maupun kegiatan

tahun berjalan

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Belum optimalnya efisensi dan capaian indikator program disebabkan oleh terkait dengan beberapa msalah ketersediaan SDM, sinkronisasi kegiatan lintas program dan sektor koordinasi awal yang belum otimal antar seksi, perencanaan kegitan yang


implementasinya di Kabupaten belum baik, monitoring dan evaluasi pimpinan yang belum optimal.

6) Pemecahan Masalah Untuk meningkatkan pencapaian indikator kegiatan maka perlu dilakukan upaya-upaya: Meakukan rapat persiapan dan koordinasi di awal tahun untuk mengkoordinasikan semua kegiatan di bidang P2P, menysun SK pengelola di awal tahun, membuat Rencana Kegiatan yang mensinergikan kegiatan di masing-masing seksi, membagi habis tugas-tuga program dan penyelesaian administrasi kegiatan kepada semua staf terkait sesuai dengan beban kerja yang ada, monitoring berkala oleh pimpinan.


Dengan Capaian realisasi keuangan yang mencapai 78,13% pada kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya program P2P dimana realisasi yang dicapai mencapai target yang ditetapkan, maka kinerja kegiatan ini telah mencapai 100%.

3.2 Realisasi Anggaran

1. Pada bagian ini diurai realisasi anggaran masing-masing indikator No Uraian Program/Kegiatan/Output

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu

Anggaran Realisasi %

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

3.090.943.000 2.412.727.300 78.13

A Surveilans dan Karantina Kesehatan 667.241.000 549.662.800 82.4 1 Layanan kewaspadaan dini penyakit

berpotensi KLB 43,000.000

23.442.000 54.5

2 Layanan Respon KLB dan Wabah 12.370.000 5.760.000 46.6 3 Layanan Imunisasi 611.871.000 520.460.800 85.1 B Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 595.301.000 405.263.900 68.1

1 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 171.000.000 63.353.600 37,0 2 Layanan Pengendalian Penyakit

Filariasis dan Kecacingan 424.301.000 341.910.300 80,6

C Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular Langsung 613.900.000 456.575.400 74,4

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS

153.900.000 31.048.000 20,2

2 Layanan Pengendalian Penyakit TB 210.000.000 185.986.400 88,6 3 Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta 250.000.000 239.541.000 95,8 D Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular 348.184.000 305.222.600 87,7

1 Deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

163.500.000 138.394.500 84,6

2 Layanan Pengendalian Konsumsi Rokok 184.684.000 166.828.100 90,3 E Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

406.248.000 317.393.000 78,13

1 Layanan internal (over head) 406.248.000 317.393.000 78,13


E Pencegahan dan Pengendalian Masalah

Kesehatan Jiwa dan NAPZA 460.069.000 378.609.600 82,3

1 Sumber Daya Manusia yang berkualitas bidang Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

460.069.000 378.609.600 82,3

Realisasi anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mencapai 78,1% dengan realisasi tertinggi pada indikator instensifikasi penemuan kasus Kusta sebesar 95%, sedangkan realisasi terendah pada indikator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS yang hanya mencapai 20%.

2. Realisasi anggaran yang telah digunakan utk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Dari 15 Perjanjian kinerja yang dibuat antara Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Direktorat Jenderak Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 3 indikator dalam PK tersebut belum bisa mencapai target yaitu Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota yang baru mencapai 72,87% dari target 80%, Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat yang baru mencapai 63% dari target 91% dan Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun yang baru mencapai 21,71% dari target sebesar 35%. Berikut adalah capaian Realisasi dan kinerja Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali: No Sasaran Indikator Kegiatan Targe

t capaiaj %

Kinerja

1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

95% 99% 104,2



80% 72,87% 91,1



6 8 133,3



95% 100% 105,3


5. Menurunnya penyakit menular langsung

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91% 63% 69,2


Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

79% 98,51% 124,7


Persentase kasus HIV yang diobati

52% 57,59% 110,8



40% 71,65% 179,1



40% 100% 250,0



35% 21,71 62,0



20% 25% 125,0



5 5 100,0



1 (110 SMA)

361 328,2

14. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada

Persentase layanan dukungan manajemen

100% 100% 100,0


Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

dan pelaporan satker dekonsentrasi

Bila dihitung rata-ratakan dari semua capaian indikator dalam perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali maka persetase capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mencapai 135%.


BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2018 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rata –rata capaian kinerja sebesar 135 %

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dari 14 Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2018, sebanyak 9 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 2 indikator telah mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 3 indikator tidak mencapai target dengan pencapaian dibawah 100%.

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2018 diketahui bahwa kinerja anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100 %, dengan realisasi 78,1% dengan realisasi tertinggi pada Kegiatan P2PTM sebesar 87,7% dan realisasi paling rendah pada KegiatanP2PML yakni sebesar 74.4%.

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 14 .indikator, terdapat 9 indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai atau melebihi target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan, maupun negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara nasional dilakukan dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama antara unsur pemerintahan di pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap permasalahan penyakit dan faktor risikonya yang timbul di suatu wilayah perlu ditangani secara bersama antara unsur pusat dan daerah, sedangkan untuk pintu masuk negara dilakukan upaya khusus melalui upaya kekarantinaan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar negara sebagai bentuk komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara.

4.2 Tindak Lanjut

1. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, RAP P2P, dan RAK Dinas Kesehatan Provinsi Bali periode tahun 2015 – 2019 sehingga akan dilakukan review untuk mengevaluasi capaian target akhir tahun perencanaan, menilai keberhasilan dan pembelajaran yang dihasilkan.

2. Akan dilakukan penyusunan dan pembahasan target RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, RAP P2P, RAK Dinas Kesehatan Provinsi…. periode tahun 2020 – 2024. Penetapan target indikator mengacu pada tantangan dan capaian indikator periode sebelumnya, isu strategis dan hasil mid term evaluation.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.


Lampiran 1. Perjanjian Kinerja TA 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. I Ketut Suarjaya, MPPM

Jabatan : Kepala Dinas Provinsi Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anung Sugihantono, M. Kes

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

, Maret 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama, dr. Anung Sugihantono, M. Kes NIP 19600321985021002

dr. I Ketut Suarjaya, MPPM Kepala Dinas Provinsi Bali


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No Sasaran Indikator Kegiatan Target

1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

95%



80%



6

4. Kabupaten/kota di pintu masuk negara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah



95%


Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

7. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91%

8. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

79%

9. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase kasus HIV yang diobati 52% 10. Menurunnya angka kesakitan dan



40%



40%



35%



20%



5



1 (110 SMA)

16. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

100%


No Kegiatan Anggaran

1 Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 667.241.000

2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Rp. 595.301.000

3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 613.900.000

4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 348.184.000

5 Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Rp. 460.069.000

6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Rp. 406.248.000

TOTAL

Rp. 3.090.943.000

, Maret 2018 Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Dinas Provinsi Bali

dr. Anung Sugihantono, M. Kes NIP 19600321985021002

dr. I Ketut Suarjaya, MPPM NIP 196201151987101001

Documents

DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI (DANA DEKONSENTRASI 05) · Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas