DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS - Juduldinkes.ciamiskab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/RENJA... · 2017. 11. 1. · Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2014 – 2019

Judul :

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2017

Buku ini disusun dan diterbitkan oleh

Sub Bagian Perencanaan

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

Jln. Mr. Iwa Kusumasomantri No. 12 Ciamis

Tlp. (0265) 771139

Fax (0265) 773828

Website : http://www.subagprogram.com

e-mail : [email protected]

2017©

Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenannya-

Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis di dalamnya berisi tentang Rencana

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Pagu Indikatif yang di butuhkan

untuk menjalankan program dan kegiatan Tahun anggaran 2017, yang

diuraikan berdasarkan kelompok program (kegiatan) utama, penunjang

dan regular.

Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 sebagai penjabaran Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2014 – 2019.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua

pihak, baik Pemerintah,dunia usaha maupun masyarakat dalam

melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2017 di Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang

telah membantu baik materil maupun moril dalam penyusun Rencana

Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2017, dan akhir

kata semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ciamis, Januari 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIAMIS

H. ENGKAN ISKANDAR, drg., MM

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19610601 198803 1 004


ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................... i

Daftar Isi ...................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................ 3

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................. 5

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAN RENCANA KERJA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 ........................... 9

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dan capaian Renstra

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis ............................... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis ................................................................................... 28

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis .......................................... 33

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................... 43

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 46

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................... 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis .............................................................. 48

3.3 Program dan Kegiatan ..................................................... 54


iii

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 63

LAMPIRAN - LAMPIRAN


iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab.

Ciamis Tahun 2016 ............................................................. 10

Tabel 2.2 Data Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.

Ciamis Tahun 2016 ............................................................... 30

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kesehatan Kabupaten Ciamis ........................................... 23

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Dinas


Tabel 3.1 Keterkaitan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional


Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis ............................ 50

Tabel 3.3 Misi Rensta Dinas Kesehatan Kab. Ciamis

Tahun 2014-2019 .................................................................. 51

Tabel 3.4 Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Ciamis

Tahun 2017 .......................................................................... 59


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang di laksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental

dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja SKPD

merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah

terendah dan terkecil. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung

dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan

penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Rencana

Kerja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD dimulai dengan persiapan

penyusunan Rencana Kerja SKPD mengumpulkan dan mengolah data

menyajikan serta menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk

menentukan isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi SKPD

sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan

review hasil evaluasi Rencana Kerja SKPD tahun lalu, yang didasarkan


2

pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan

kegiatan prioritas yang didasarkan atas penalaahan usulan kegiatan

masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja

SKPD, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada

rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja SKPD

didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan

wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-

masing SKPD;

c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD bukan kegiatan yang berdiri

sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang

simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian

dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja SKPD

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan

pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan

dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur

dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per

keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun

n+1.


3

Keterkaitan Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD dan

Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

karena didalam Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dan adanya

hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya

seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rencana Kerja SKPD merupakan

masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKP

SKPD, KUAPPAS, dan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis tahun 2017 :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Undang-undang Nomor 25

Negara Republik Indonesia , Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang sistem

perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang sistem

perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali dubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor

12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran


4

Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan

keuangan pemerintah daerah pusat dan pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara

penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran



6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana

pembangunan jangka panjang Nasional tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah

provinsi, dan pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran



8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi

Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,

tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan


5

Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pedoman

pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis Tahun 2017 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan

suatu kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada

tanggal 1 januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta

menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam

Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaraan SKPD. Sedangkan

tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis;


6

2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang

diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program

prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan

disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Peraturan dan Perundang-undangan yang

berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan disusunnya

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan Sistematika Penulisan Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

BAB II EVALUASI PELAKSANAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016.


7

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dan

capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

Memuat realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dalam kaitan

pencapaian Visi dan Misi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis.

Memuat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

Memuat Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.

Memuat Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan

Masyarakat.

Memuat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.


8

Memuat Rumusan Kebijakan Kementerian Kesehatan

yang dijabarkan melalui Program dan Kegiatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis.

3. 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis.

Memuat Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai

serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2017.

3. 2 Program dan Kegiatan.

Memuat Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis sebagai lembaga teknis daerah

yang membantu Bupati Ciamis dalam melaksanakan

tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang

kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN


9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN

2016 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun 2016

dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi

keuangan yaitu sebesar 82,89% (Rp. 115.724.250.572,-) dari total dana

Rp. 139.609.611.148,-.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 43 Tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebanyak 12 (dua puluh dua)

indikator yang harus dicapai hingga tahun 2021.

Saat berlakunya SPM tersebut, Kabupaten Ciamis telah

menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor

440/Kpts.28-Huk/2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan Kesehatan di Kabupaten Ciamis. Terbitnya peraturan tersebut

diharapkan mendorong pemerintah daerah memenuhi kebutuhan

baik aspek pendanaan maupun operasional bidang kesehatan yang

mendukung terhadap pencapaian target kinerja SPM.

Realisasi anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan pada

Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di berikut ini :


10

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan


Tahun 2016

NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SUMBER

BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 02 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.902.229.600 98,52 2.859.267.411 98,52

1 02 1 02 01 01 01 Penyedia Jasa Surat Menyurat APBD KAB.

12 Bulan DKK 1.635.000 73,25 1.197.600 73,25

Indikator Outcome :

Tersampaikannya informasi melalui Surat/Paket

1 02 1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik APBD KAB.

12 Bulan DKK - PKM 575.965.700 96,70 556.935.763 96,70

Indikator Outcome :

Terpenuhinya Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet

1 02 1 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD KAB.

12 Bulan DKK 54.000.000 100,00 54.000.000 100,00

Indikator Outcome :

Terciptanya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor

1 02 1 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD KAB.

12 Bulan DKK 164.557.600 92,13 151.614.455 92,13

Indikator Outcome :

1 02 1 02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan APBD KAB.

12 Bulan DKK 65.329.000 99,92 65.278.400 99,92


11


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Outcome :

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

1 02 1 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor APBD KAB.

12 Bulan DKK 21.444.000 100,00 21.444.000 100,00

Indikator Outcome :

Terpenuhinya Peralatan Listrik

1 02 1 02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD KAB.

1 Paket DKK 270.150.000 96,38 260.382.413 96,38

Indikator Outcome :

Lancarnya Administrasi kantor

1 02 1 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan APBD KAB.

12 bulan DKK 15.990.000 100,00 15.990.000 100,00

Indikator Outcome :

Tersedianya bahan bacaan surat kabar

1 02 1 02 01 01 17 Penyediaan Makanan Minuman APBD KAB.

12 Bulan DKK 577.589.000 99,98 577.456.000 99,98

Indikator Outcome :

Lancarnya kegiatan penyediaan makanan dan minuman kantor

1 02 1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah APBD KAB.

12 Bulan DKK 360.000.000 100,00 359.999.480 100,00

Indikator Outcome :

Terkoordinasinya Program dan kegiatan

1 02 1 02 01 01 23 Rapat-rapat koordinasi dalam Daerah APBD KAB.

12 Bulan DKK 476.720.000 99,87 476.120.000 99,87

Indikator Outcome :

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah


12


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 1 02 01 01 24 Penyediaan Jasa Tindakan Pelayanan Kesehatan APBD KAB

12 bulan PKM 318.849.300 100,00 318.849.300 100,00

Indikator Outcome :

Terpenuhinya Jasa Medik Puskesmas

2 1 02 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.441.709.300 98,16 1.415.187.935 98,16

1 02 1 02 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor APBD KAB.

1 paket DKK 33.096.700 100,00 33.096.700 100,00

Indikator Outcome :

Tersedianya peralatan dan bahan pembersih serta perlengkapan kantor

1 02 1 02 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor APBD KAB.

1 paket DKK 238.100.000 98,62 234.816.635 98,62

Indikator Outcome :

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1 02 1 02 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor APBD KAB.

12 bulan DKK 207.330.000 99,83 206.980.000 99,83

Indikator Outcome :

Meningkatnya Kualitas Fisik Kantor

1 02 1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional APBD KAB.

12 bulan DKK - PKM 452.406.000 99,73 451.179.000 99,73

Indikator Outcome :

Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas Operasional

1 02 1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor APBD KAB.

1 Paket DKK 10.500.000 100,00 10.500.000 100,00

Indikator Outcome :


13


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya Kenyamanan Kerja

1 02 1 02 01 02 30 Pemeliharan rutin/berkala Peralatan Kantor APBD KAB.

12 bulan DKK-PKM 35.275.000 99,86 35.225.000 99,86

Indikator Outcome :

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

1 02 1 02 01 02 46 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor APBD KAB.

1 Paket DKK-PKM 300.000.000 99,86 299.568.000 99,86

Indikator Outcome :

Terehabilitasinya Pos Gudang Farmasi

1 02 1 02 01 02 54 Rehab Gedung Kantor DAK 1 unit Gudang Farmasi

118.036.600 95,27 112.457.600 95,27

Indikator Outcome :

Terehabilitasinya Gudang Farmasi

1 02 1 02 01 02 56 Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis 1 Paket 46.965.000 66,78 31.365.000 66,78

Indikator Outcome :

Terfasilitasi Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis

1 02 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21.500.000 100,00 21.500.000 100,00

1 02 1 02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal APBD KAB.

1 Kegiatan DKK 21.500.000 100,00 21.500.000 100,00

Indikator Outcome :

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Berbasis Aktual


14


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

328.421.000 99,79 327.721.000 99,79

1 02 1 02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

APBD KAB.

1 Dokumen DKK 10.780.000 100,00 10.780.000 100,00

Indikator Outcome :

Terlaporkannya Akuntabilitas Keuangan Semesteran secara Optimal

1 02 1 02 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD KAB.

1 Laporan Semes- DKK 5.690.000 100,00 5.690.000 100,00

Indikator Outcome : teran-prognosis

Meningkatnya sistem laporan keuangan semesteran

1 02 1 02 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun APBD KAB.

2 Laporan DKK 5.740.000 100,00 5.740.000 100,00

Indikator Outcome : LAKIP-CALK

Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun (LAKIP, CALK)

1 02 1 02 01 06 13 Penyusunan Data Updating Kepegawaian dan Kearsipan APBD KAB.

1 Keg DKK 7.279.000 100,00 7.279.000 100,00

Indikator Outcome :

Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Updating Kepegawaian, Kearsipan dan Aset

1 02 1 02 01 06 14 Penyusunan Perencanaan Program dan Keg. SKPD APBD KAB. 2

Lap. RKA/DPA dan Perubahan Musrenbang,pelatihan Perencanaan,Penganggaran

DKK 47.167.000 100,00 47.167.000 100,00

Indikator Outcome :


15


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tersusunnya Dokumen RKA/DPA 2014 dan RKA/DPA Perubahan 2016

1 02 1 02 01 06 17 Penyediaan Administrasi Pengelola Keuangan APBD KAB.

12 Bulan DKK 251.765.000 99,72 251.065.000 99,72

Indikator Outcome :

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4. 1 02 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9.062.190.800 83,91 7.603.812.846 83,91

1 02 1 02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan APBD KAB.

1 paket DKK 8.103.149.200 84,48 6.845.624.696 84,48

Indikator Outcome : 37 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

1 02 1 02 01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan APBD KAB.

12 Bulan DKK 959.041.600 79,06 758.188.150 79,06

Indikator Outcome :

Meningkatnya pelayanan kefarmasian

1 02 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 69.490.598.612 80,84 56.177.392.995

80,84

1 02 1 02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya APBN 12 Bulan DKK & PKM

65.848.900 88,91 58.543.900 88,91

Indikator Outcome:

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

1 02 1 02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat APBD KAB.

22 Sub Kegiatan DKK 223.977.950 99,99 223.962.950 99,99


16


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Outcome :

Meningkatnya cakupan program upaya kesehatan keluarga (KIA,UKS dan Usila)

1 02 1 02 01 16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan APBD KAB.

37 Puskesmas DKK 438.022.500 90,59 396.788.000 90,59

Indikator Outcome :

Terlayaninya Akreditasi Kesehatan, Pemeriksaan Kesehatan CJH dan Kegawatdaruratan Dasar

1 02 1 02 01 16 18 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi APBD KAB.

12 Bulan DKK 7.196.739.531 77,57 5.582.500.000 77,57

Indikator Outcome :

Terlayananinya Jaminan Kesehatan Nasional & Askes

1 02 1 02 01 16 19 Peningkatan Kapasitas Laboratorium APBD KAB.

12 Bulan DKK 220.834.000 99,39 219.496.450 99,39

Indikator Outcome :

terfasilitasinya biaya operasional kegiatan laboratorium

1 02 1 02 01 16 21 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi APBD KAB.

12 Bulan DKK 46.186.551.581 81,26 37.530.688.537

81,26

Indikator Outcome :

Terlayananinya Jaminan Kesehatan Nasional & Askes

1 02 1 02 01 16 22 Jaminan Kesehatan Peserta Jamkesda APBD KAB.

12 Bulan DKK 2.188.569.600 98,89 2.164.234.525 98,89

Indikator Outcome :

Terfasiltasinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar Quota Jamkesmas (BPJS PBI)

1 02 1 02 01 16 24 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat

DAK 12 Bulan DKK 709.054.550 75,57 535.831.000 75,57


17


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Outcome :

Terfasiltasinya Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat

1 02 1 02 01 16 25 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK 12 Bulan DKK 8.103.000.000 74,57 6.042.700.725 74,57

Indikator Outcome :

Terfasiltasinya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

1 02 1 02 01 16 26 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala APBD KAB.

12 Bulan DKK 295.500.000 1,40 4.145.000 1,40

Indikator Outcome :

Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Berkala

1 02 1 02 01 16 27 Jaminan Persalinan (Jampersal) APBD KAB.

12 Bulan Pusksmas 1.862.500.000 76,77 1.429.846.850 76,77

Indikator Outcome :

Terlaksananya Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal)

1 02 1 02 01 16 28 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Dinas Kesehatan APBD KAB.

12 Bulan Pusksmas 2.000.000.000 99,43 1.988.655.058 99,43

Indikator Outcome :

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Laboratorium Dinas Kesehatan

1 02 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 273.310.600 98,50 269.210.600 98,50

1 02 1 02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat APBD KAB.

10 SMA DKK 90.106.400 99,83 89.956.400 99,83

Indikator Outcome :


18


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1 02 1 02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat APBD KAB.

5 Kegiatan DKK 119.288.200 97,69 116.538.200 97,69

Indikator Outcome :

Meningkatnya Cakupan PHBS

1 02 1 02 01 19 06 Pengembangan Desa Siaga APBD KAB.

4 Sub Kegiatan DKK 63.916.000 98,12 62.716.000 98,12

Indikator Outcome :

Terlaksananya Pertemuan dan Evaluasi Cakupan Desa Siaga Aktif

1 02 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 300.549.300 99,84 300.074.300 99,84

1 02 1 02 01 20 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi APBD KAB.

37 Puskesmas DKK 64.802.600 100,00 64.802.600 100,00

Indikator Outcome :

Terlaksananya Review Bulan Penimbangan Balita (BPB) dan PSG

1 02 1 02 01 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin APBD KAB

100 Balita Gizi Buruk/Kurang DKK & PKM

223.751.700 99,79 223.276.700 99,79

Indikator Outcome: 111 Baduta Gakin

Menurunnya Prevalensi balita gizi buruk dan Meningkatnya status gizi pada Balita Gakin

1 02 1 02 01 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

APBD KAB

10 SMP/SMA DKK & PKM

11.995.000 100,00 11.995.000 100,00

Indikator Outcome:

Terlacaknya Anemia Siswa SMP/SMA Pra Intervensi


19


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 233.138.800 97,34 226.937.650 97,34

1 02 1 02 01 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat APBD KAB.

37 Puskesmas DKK 233.138.800 97,34 226.937.650 97,34

Indikator Outcome :

Terlaksananya Kegiatan Penyehatan Lingkungan

1 02 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 437.848.350 97,66 427.605.700 97,66

1 02 1 02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular APBD KAB.

37 Puskesmas DKK - PKM 251.939.900 95,96 241.772.250 95,96

Indikator Outcome :

Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit

1 02 1 02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi APBD KAB.


Indikator Outcome :

Meningkatnya cakupan imunisasi

1 02 1 02 01 22 09 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah APBD KAB.


Indikator Outcome :

Meningkatnya SKD

1 02 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 319.557.200 99,15 316.852.200 99,15

1 02 1 02 01 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan APBD KAB.

6 Profesi Kesehatan DKK 66.748.700 96,85 64.643.700 96,85

Indikator Outcome :


20


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

1 02 1 02 01 23 03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

APBD KAB.

6 Sub Kegiatan DKK 252.808.500 99,76 252.208.500 99,76

Indikator Outcome :

Terlaksananya , Pengelolaan data Inventory, Pengelolaan SP3 , Pelatihan SIK, PMKDR dan Profil 2014

1 02 1 02 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 255.884.550 97,84 250.357.050 97,84

1 02 5 2 1 24 01 Pelayanan Operasi Katarak APBD KAB

100 Orang DKK & PKM

80.550.000 100,00 80.550.000 100,00

Indikator Outcome:

Meningkatnya kesehatan indra penglihatan dan produktifitas

Masyarakat Miskin

1 02 5 2 1 24 04 Pelayanan Sunatan Masal APBD KAB

100 Orang DKK 175.334.550 96,85 169.807.050 96,85

Indikator Outcome :

Terfasiltasinya Pelaksanaan sunatan massal

1 02 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan Jaringannya

36.492.739.200 29.144.679.435

1 02 1 02 02 25 01 Pembangunan Puskesmas Pajak Rokok

1 Unit PKM 2.000.140.000 99,29 1.986.020.100 99,29

Indikaor Outcame


21


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Pembangunan/Relokasi Puskesmas

1 02 1 02 02 25 2 Pembangunan Puskesmas Pembantu Pajak Rokok

1 Unit PKM 227.164.400 99,83 226.774.400 99,83

Indikaor Outcame

Terlaksananya Pembangunan/Relokasi Puskesmas Pembantu

1 02 1 02 02 25 4 Pengadaan Puskesmas Keliling APBD KAB

3 Unit PKM 1.512.410.200 98,64 1.491.793.200 98,64

Indikaor Outcame

Terlaksananya Pengadaan Ambulans Transportasi

1 02 1 02 02 25 11 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas rawat inap APBD KAB

1 Unit PKM 3.619.697.800 82,00 2.968.316.800 82,00

Indikator Outcome :

Meningkatnya Status Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan

1 02 1 02 02 25 34 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Pembantu DAK 2 Unit PKM 1.433.350.800 99,05 1.419.693.000 99,05

Indikator Outcome :

Terfasilitasinya rehab Puskesmas Pembantu

1 02 1 02 02 25 33 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas rawat Inap DAK 2 Unit PKM 3.549.439.000 34,28 1.216.885.900 34,28

Indikator Outcome :

Terfasilitasinya rehab Puskesmas rawat Inap

1 02 1 02 02 25 34 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas DAK 2 Unit PKM 5.629.160.800 54,44 3.064.364.300 54,44

Indikator Outcome :

Terfasilitasinya rehab Puskesmas

1 02 1 02 02 25 42 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Paramedis DAK 2 Unit PKM 3.258.613.600 80,05 2.608.377.500 80,05

Indikator Outcome :


22


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terfasilitasinya rehab Puskesmas

1 02 1 02 02 25 43 Pembangunan Poskesdes Pajak Rokok

1 Unit PKM 171.164.400 98,04 167.808.000 98,04

Indikaor Outcame

Terlaksananya Pembangunan/Relokasi Poskesdes

1 02 1 02 02 25 44 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas DAK 1 Unit PKM 4.816.935.200 81,40 3.921.069.226 81,40

Indikator Outcome :

Terpenuihnya sarana dan prasarana Puskesmas

1 02 1 02 02 25 58 Rehabilitasi Poskesdes Pajak Rokok

4 Unit PKM 347.057.600 99,74 346.147.600 99,74

Indikaor Outcame

Terlaksananya Rehabilitasi Poskesdes

1 02 1 02 02 25 67 Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Poskesdes

Ban Prov 25 Paket DKK 1.312.072.000 100,00 1.312.072.000 100,00

Indikator Outcome :

Terlaksananya Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Poskesdes

1 02 1 02 02 25 68 Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas rawat inap

Pajak Rokok

1 Unit PKM 2.538.665.200 96,90 2.459.909.750 96,90

Indikaor Outcame

Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas rawat inap

1 02 1 02 02 25 69 Rehabilitasi Puskesmas rawat inap Pajak Rokok

1 Unit PKM 1.123.329.000 92,24 1.036.185.200 92,24

Indikaor Outcame


23


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas rawat inap

1 02 1 02 02 25 70 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Paramedis Pajak Rokok

1 Unit PKM 204.764.400 99,86 204.484.400 99,86

Indikaor Outcame

Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Paramedis

1 02 1 02 02 25 71 Pengadaan Ambulance Transportasi Pajak Rokok

3 Unit PKM 833.027.600 98,83 823.243.600 98,83

Indikaor Outcame

Terlaksananya Pengadaan Ambulance Transportasi

1 02 1 02 02 25 72 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Pajak Rokok

4 Paket PKM 1.923.335.800 99,84 1.920.199.909 99,84

Indikaor Outcame

Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 02 1 02 02 25 73 Pengadaan Meubeulair Pajak Rokok

1 Unit PKM 469.328.800 96,75 454.098.550 96,75

Indikaor Outcame

Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Meubeulair

1 02 1 02 02 25 74 Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pajak Rokok

1 Unit PKM 323.082.600 98,57 318.464.600 98,57

Indikaor Outcame

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1 02 1 02 02 25 75 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pajak Rokok

7 Unit PKM 1.200.000.000 99,90 1.198.771.400 99,90

Indikaor Outcame

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu


24


BIAYA VOLUME

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

FISIK %

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 1 02 01 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

17.999.981.086 90,74 16.333.698.700

90,74

1 02 1 02 01 26 57 Penyusunan Study Kelayakan dan Master Plan RSU DBHCHT 2 Paket DKK 385.218.186 2,07 7.978.500 2,07

Indikator Outcome :

Tersedianya Dokumen Study Kelayakan dan Master Plan RSU

1 02 1 02 01 26 63 Penyusunan DED RSU Ban Prov 1 Paket DKK 1.555.998.500 36,13 562.111.500 36,13

Indikator Outcome :

Terlaksananya DED RSU

1 02 1 02 01 26 66 Pembangunan Rumah Sakit Type C Kawali Ban Prov 1 Paket DKK 16.000.000.000 98,20 15.712.591.200

98,20

Indikator Outcome :

Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Type C Kawali

1 02 1 02 01 26 67 Review Study Kelayakan Ban Prov 1 Paket DKK 58.764.400 86,82 51.017.500 86,82

Indikator Outcome :

Terlaksananya Review Study Kelayakan

1 02 1 02 01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 49.952.750 100,00 49.952.750 100,00

1 02 1 02 01 31 01 Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri rumah tangga

APBD KAB.

50 PIRT DKK 49.952.750 100,00 49.952.750 100,00

Indikator Outcome :

Meningkatnya kesehatan makanan dan minuman

TOTAL 139.609.611.148 82,89 115.724.250.572 82,89


25

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas

Kesehatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau

program yang telah di susun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu

bentuk perwujudan kewajiban untuk bertanggungjawab

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui

suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis ini menyajikan dasar pengukuran

kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang

telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui

tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator kinerja


26

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan

meliputi (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat

(Benefit) dan Dampak (Impact). Indikator-Indikator tersebut

dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan

Indikator lainya.

Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang

telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator

Kinerja Kegiatan. Pengukuran Ini dilakukan dengan

memanfaatkan data kinerja.

PERKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2017

Untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2017 dengan jumlah

total anggaran Rp. 84.865.503.000,- (Delapan Puluh Empat Milyar

Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Terurai dalam 15 Program dan 70 kegiatan, diharapkan keberhasilan

kinerja mencapai 100% atau dengan kata lain lebih baik lagi dari

pencapaian tahun 2016, baik realisasi keuangan maupun realisasi

fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja

terhadap progam maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada


27

tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun

2017, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis masih menghadapi hambatan / kendala yang meliputi:

A. Organisasi

Struktur Organisasi mengenai Tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Bidang yang masih statis, jika dibandingkan dengan dinamika

pembangunan kesehatan yang senantiasa berkembang.

B. Sumber Daya Kesehatan

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis proporsi penyebaran

dan pemerataan tenaga kesehatan belum sesuai standar.

C. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Kualitas sarana pelayanan dasar (Aspek Fisik) Puskesmas, Pustu

di beberapa wilayah masih belum memenuhi standar yang

dipersyaratkan.

D. Anggaran

Proporsi anggaran kesehatan masih di bawah regulasi yang di

amanatkan, selain hal tersebut adanya Dana Bantuan yang

belum ada pencairan di Triwulan IV Tahun 2016, sehingga

mengganggu jalannya program dan kegiatan di Dinas

Kesehatan maupun di UPTD Kesehatan Puskesmas.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan

tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

dengan perbaikan kinerja, sarana, rencana strategi bisnis, tata kelola

keuangan, pelaksanaan SPM, serta pemenuhan SDM kesehatan


28

melalui akreditasi dan penerapan BLUD secara bertahap, penguatan

upaya promotif dan preventif melalui integrasi kegiatan BOK,

Jampersal dan JKN terutama untuk memperkuat inovasi kegiatan

prioritas daerah di bidang kesehatan, meningkatkan kualitas sanitasi

dasar keluarga dalam mewujudkan lingkungan sehat dengan

pendekatan pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi kegiatan

perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui

kegiatan Ciamis Waluya, serta advokasi untuk penguatan komitmen

KEMENKES RI dalam implementasi kebijakan pembangunan

kesehatan.

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabuapten Ciamis 2014-

2019 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

maka strategi yang di terapkan adalah: ”Masyarakat Ciamis Mandiri

Hidup Sehat di Lingkungan yang Sehat Tahun 2019”. Kebijakan yang

ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah: ”Meningkatkan

kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang

bermutu, merata dan terjangkau, Meningkatkan kualitas lingkungan

bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum, Meningkatkan

promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

kesehatan, Meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan

kesehatan”.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Evaluasi pencapaian sasaran menunjukkan capaian kinerja

sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan


29

Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu satu tahun anggaran, baik

penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan

startegis. Secara keseluruhan sasaran-sasaran yang ditetapkan

sampai bulan akhir tahun anggaran dapat dikatakan tercapai.

Pengukuran Kinerja kegiatan yang dilakukan sesuai dengan

pedoman telah ditentukan dan tidak lepas dari rencana strategis

yang disusun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja umumnya

baru sampai pada tahapan Output. Hal ini disebabkan penyusunan

laporan kinerja merupakan hasil kinerja satu tahun dimana pada

tahapan Outcome, Benefit dan Impact. Analisis Efesiensi Kinerja setiap

kegiatan masih belum dapat dijelaskan karena untuk kegiatan yang

dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis hampir seluruhnya

belum mempunyai anggaran. Kegiatan sebagian besar hanya

bersifat pelayanan dengan mengambil biaya dari anggaran rutin

dan masih perlu ditingkatkan dalam anggaran dan pelaksanaan

program kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis didukung oleh personil baik langsung maupun

tidak langsung yang terdiri dari :


30

Tabel 2.2

Data Sumber Daya Kesehatan


No. Jenis Ketenagaan

Jumlah

Jumlah Ket.

ASN PTT

Provinsi

P3K

Pusat

1 Dokter Umum 52 4 1 57

2 Dokter Gigi 9 9

3 Apoteker 6 1 7

4 Tenaga Kesehatan

Masyarakat 37 1 38

5 Epidemiologi Kesehatan 10 10

6 Promosi Kesehatan 0

7 Bidan 290 109 1 400

8 Perawat 292 1 293

9 Sanitarian 32 1 33

10 Nutritionist 25 25

11 Perawat Gigi 53 53

12 Farmasi 14 3 17

13 Analis Kesehatan 20 2 22

14 Tenaga Teknisi Medis 2 2

15 Tenaga Kesehatan

Lainnya 9 9

16 Tenaga Non Kesehatan 216 216

JUMLAH 1.067 119 5 1.191

sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkes Ciamis


31

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2016 tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Tugas Pokok

Dinas Kesehatan adalah Membantu Bupati Ciamis dalam melaksanakan

tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

Kesehatan mempunyai fungsi:

A. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesehatan Sesuai Dengan

Kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan Yang Berlaku.

B. Penyusunan Perumusan dan Penjabaran Kebijakan Teknis pelayanan

Kesehatan dasar, Rujukan dan Khusus.

52

9

6

37

10

290

292

32

25

53

14

20

2

9

216

4

109

1

3

2

1

1

1

1

1

0 50 100 150 200 250 300 350

Dokter Umum

Dokter Gigi

Apoteker

Tenaga Kesehatan Masyarakat

Epidemiologi Kesehatan

Promosi Kesehatan

Bidan

Perawat

Sanitarian

Nutritionist

Perawat Gigi

Farmasi

Analis Kesehatan

Tenaga Teknisi Medis

Tenaga Kesehatan Lainnya

Tenaga Non Kesehatan

Jumlah PTT Pusat Jumlah PTT Provinsi Jumlah ASN


32

C. Pembinaan dan Pengawasan Kefarmasian, makanan dan minuman,

serta pegobatan Tradisional.

D. Pembinaan, pengdayagunaan dan pengembangan Sumbe Daya

Kesehatan, Teknologi Kesehatan dan Gizi.

E. Pembinaan Promosi Kesehatan meliputi Kegiatan penyuluhan

kesehatan, Kesehatan Keluarga, Gizi serta pembinaan Penyehatan

lingkungan.

F. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengadilan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Kesehatan.

G. Pelaksanaan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit,

penanggulan wabah dan kejadian luar biasa (KLB).

H. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan Kesehatan,

pengelolaan data dan informasi Kesehatan serta penelitian dan

pengembangan kesehatan.

I. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas.

Tabel 2.3

PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2017

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

TAHUN 2017

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks kesehatan

1.2 Usia Harapan Hidup

(UHH)

68.12 tahun

1.3 Angka Kematian Bayi

(AKB)

174 kasus

1.4 Angka Kematian Ibu

(AKI)

≤15 Kasus

1.5 Angka Balita Gizi Buruk 113 kasus


33

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini,

maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis antara lain :

a. Desentralisasi (penyerahan kewenangan pemerintahan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah), penyakit new

emerging disease, reformasi dan demokratisasi, dinamika politik

nasional, krisis ekonomi dan keterbatasan dana Pemerintah,

pengurangan anggaran pusat, deregulasi diberbagai perijinan

dan bidang pembangunan, masih lemahnya program kegiatan

pemberdayaan masyarakat, kerusakan dan pencemaran

lingkungan hidup.

b. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),

meskipun selama kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung

menurun. Penanganan kasus/prevalensi Gizi buruk sudah

seluruhnya ditangani tetapi belum berkesinambungan.

c. Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular (multiple

burden of desease) atau munculnya penyakit lain, kejadian luar

biasa serta penyakit tidak menular yang berkontribusi terhadap

kesakitan dan kematian.

d. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, stake holder ,

aparatur pemerintah dalam mempraktekan 10 Indikator PHBS

Tatanan Rumah Tangga.

e. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih

relatif rendah, terutama untuk masyarakat miskin serta


34

masyarakat di daerah terpencil/sulit terjangkau pemenuhan

kebutuhan medis dan daerah perbatasan.

f. Belum optimumnya pemenuhan dan akses masyarakat

terhadap sanitasi dasar.

g. Ancaman Bencana Alam, bencana buatan manusia termasuk

Global Warming yang berdampak pada kesehatan masyarakat

h. Belum sinambungnya pemeliharaan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan yang berdampak terhadap kualitas

pelayanan kesehatan masyarakat.

i. Ketersediaan data yang relatif masih belum diimbangi dengan

hasil kajian dan analisis.


35

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan


Tahun 2017-2021

NO URAIAN SATUAN TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi PKM 7 9 9 9 -

2 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas BLUD PKM 5 32 - - -

3 SDM Kesehatan Puskesmas Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 % 85 86 87 88 89

4 Puskesmas Yang Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 100 100 100 100 100

5 Cakupan Legal Aspek Profesi Tenaga Kesehatan % 76 77 78 79 80

6 Cakupan Tenaga Kesehatan Teladan Profesi 5 5 5 5 5

7 Meningkatnya Jumlah SDM Yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Orang 3 3 4 4 5

8 Jumlah Rumah Sakit Yang terakreditasi RS 1 2 - - 1

9 Tersedianya Obat Esensial di sarana pelayanan kesehatan dasar % 86 87 88 89 90

10 Ketersediaan Obat PPK 1 (Puskesmas) % 81 82 83 84 85

11 Cakupan K4 % 92,5 92,75 93 93,25 93,5

12 Cakupan Ibu Hamil dapat Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet % 92,5 92,75 93 93,25 93,6

13 Cakupan Linfaskes (Persalinan di Fasilitas Kesehatan) % 97 97,1 97,2 97,3 97,4

14 Cakupan Penanganan komplikasi Obstetri (PKO) % 98 98,5 99 99,5 100

15 Cakupan Penanganan komplikasi neonatus (PKN) % 93 93,25 93,5 93,75 94

16 Cakupan N3 % 98,25 98,5 98,75 99 99,25

17 Cakupan Kunjungan Bayi % 87 87,25 87,5 87,25 88


36


2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

18 Cakupan Kunjungan Balita % 88 88,5 89 89,5 90

19 Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) % 75 75,25 75,5 75,75 76

20 Cakupan Lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 20 40 60 70 75

21 Cakupan Penduduk Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar % 20 40 60 70 75

22 Jumlah Kematian Ibu kasus 15 15 15 15 15

23 Jumlah Kematian Bayi kasus 174 173 172 171 170

24 Balita Gizi Buruk Kasus 134 133 132 131 130

25 Cakupan K1 % 94,5 95,5 96,5 97,5 98,5

26 Cakupan Pelayanan Nifas (KF3) % 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9

27 Cakupan Vitamin A Nifas % 98,5 98,75 99 99,25 99,5

28 Cakupan N1 % 98,25 98,5 98,75 99 99,25

29 Cakupan Bayi Baru Lahir dapat IMD % 79 79,5 80 80,5 81

30 Cakupan Bayi Kurang dari 6 bulan dapat ASI Ekslusif % 85 85,25 85,5 85,75 86

31 Cakupan Penjaringan Anak Kelas 1 % 100 100 100 100 100



34 Cakupan Pelayanan UKGS % 82 84 86 88 90

35 Cakupan Pelayanan UKGMD % 68 89 70 72 75

36 Cakupan Remaja Putri Dapat Tablet Tambah Darah % 71 72 73 74 75

37 Cakupan Puskesmas Mampu PKPR % 17 19 20 22 24

38 Cakupan Puskesmas Santun Lansia PKM 7 8 9 10 11


37


2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

39 Cakupan Pelayanan di Pusbila % 7 10% 15% 20% 25%

40 Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Kel. Lansia % 70 75% 80% 85% 90%

41 Cakupan Home Care % 10 15% 15% 20% 25%

42 Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100

43 Cakupan Pemberian MP-ASI Pada anak usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin % 25 15,5 16 16,5 17

44 Cakupan Balita Kurus mendapat makanan tambahan % 24,5 24,75 25 25,25 25,5

45 Cakupan Bumil KEK dapat makanan tambahan % 83 83,25 83,5 83,75 84

46 Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Ber Yodium % 96 96,5 97 97,5 98

47 Jumlah balita naik BB (N/D) % 75 75,5 76 76,5 77

48 Jumlah balita ditimbang (D/S) % 88 88,5 89 89,5 90

49 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Strata

Pertama/Yankesdas)

% ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50

50 Pembiayaan jaminan Kesehatan Masyarakat miskin % 100 100 100 100 100

51 Penderita DBD yang ditangani % 100 100 100 100 100

52 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk per/100.000 48 47 46 45 44

53 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita % 100 100 100 100 100

54 Cakupan penemuan penderita diare semua umur % 100 100 100 100 100

55 Peresentase ODHA dirujuk untuk mendapatkan ARV % 65,2 70 80 90 100

56 Presentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar % 20 40 60 70 75

57 Presentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai

standar

% 20 40 60 70 75

58 Cakupan Orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar % 90 90 90 90 90


38


2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

59 Presentase Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan

pelayanan sesuai standar

% 20 40 60 70 75

60 Jumlah dan persentase ODHA di Screening TB % 66,67 70 80 90 100

61 Kasus gigitan hewan tersangka rabies yang ditangani sesuai tatalaksana

penanganan kasus

% 100 100 100 100 100

62 Angka Cacat tingkat 2 penderita kusta per 1.000.000 penduduk Juta <5/1 <3/

1 juta

<2/

1juta

<1/

1juta

<1/

1juta

63 Persentase Desa / Kelurahan yang mencapai UCI % 92 94 95 96 97

64 Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15

tahun

% 100 100 100 100 100

65 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam

% 100 100 100 100 100

66 Cakupan penemuan penderita baru TB % 51 60 74 90 90

67 Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan tes HIV sesuai standar % 60 70 80 90 100

68 Persentase WNI usia 15 - 59 thn yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

% 20 40 60 70 75

69 Persentase WNI usia 60 keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

% 20 40 60 70 75

70 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) % 95 95 95 95 95

71 BUMIL TT 1+ % 90 90 90 90 90

72 BUMIL TT 2+ % 85 85 85 85 85

73 Cakupan Booster Pentavalent pada usia 18 bulan % 65 70 80 85 90

74 Cakupan Booster campak pada penderita usia 24 bulan % 55 60 70 80 90

75 Cakupan BIAS campak/MR pada anak kls 1 SD % 95 95 95 95 95

76 Cakupan BIAS DT pada anak kls 1 SD % 95 95 95 95 95


39


2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

77 Cakupan BIAS pada anak kls 2 dan 3 SD % 95 95 95 95 95

78 Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu % 20 40 60 80 100

79 Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu % 20 40 60 80 100

80 Akses Air Bersih % 80,7 80,8 80,9 81 81,1

81 Akses jamban % 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5

82 Cakupan Desa yg dibina dalam penerapan STBM % 53 54 55 56 57

83 Persentase TPM yang dibina % 76,5 76,6 76,7 76,8 76,9

84 Cakupan TPM yg memenuhi Syarat % 20 21 22 23 24

85 Cakupan TTU dibina % 76,5 76,6 76,7 76,8 76,9

86 Cakupan TTU Memenuhi Syarat % 20 21 22 23 24

87 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Yang Memiliki Sertifikat RITP 50 50 50 50 50

88 Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri % 15 30 45 60 75

89 Cakupan Desa Siaga Aktif % 100 100 100 100 100

90 PHBS Rumah Tangga Kategori Sehat % 65 70 75 80 85

91 UKBM Posyandu aktif (POSYANDU Strata MANDIRI) % 55 60 65 70 75

92 Peningkatan Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS pada kelompok

usia 15-24 tahun

% 73 74 75 76 77

93 Cakupan ketersediaan profil kesehatan tingkat puskesmas % 100 100 100 100 100

94 Puskesmas Melaksanakan Pelaporan Terpadu melalui E-Puskesmas % 100 100 100 100 100

95 Puskesmas Menyampaikan Data Inventory % 100 100 100 100 100

96 Terlaksananya Operasi Katarak bagi masyarakat miskin org 90 90 90 90 90


40


2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

97 Terlaksananya Sunatan Masal bagi masyarakat miskin org 200 200 200 200 200

98 Cakupan Level 1 Pelayanan yang harus diberikan gawat darurat di sarana

kesehatan (RS)

% 100 100 100 100 100


43

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2017 dilakukan

perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas

Kesehatan tahun 2014 sampai dengan 2019 dan juga tingkat

kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan

identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk

setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah

Kabupaten Ciamis berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan

formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan

perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan

kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan

kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di Masyarakat.

Prioritas Pembangunan Kesehatan tahun 2017 ditetapkan

dengan memperhatikan isu-isu strategis sebagaimana tersebut

diatas, yaitu sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran

sumber daya kesehatan.


44

b. Peningkatan penyakit menular dan penyakit tidak menular

yang berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian.

c. Belum teratasinya permasalahan Gizi secara menyeluruh.

d. Masih adanya kasus kematian Ibu dan Kematian Bayi meskipun

secara kuantitas menurun dari tahun ke tahun.

e. Kesadaran tehadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

baik masyarakat maupun aparatur pemerintah masih

dibawah target yang diharapkan.

f. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang

kesehatan, belum sepenuhnya menempatkan masyarakat

sebagai subjek pembangunan kesehatan.

g. Ancaman bencana alam, bencana buatan manusia termasuk

Global Warming yang berdampak pada kesehatan

masyarakat.

h. Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar relatif masih di

bawah target baik skala regional maupun nasional.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelahaan usulan program pada sub bab ini menguraikan

kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang

merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan

dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan

sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2017,

yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis.


45

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para

pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan

Asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian

lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Bahwa Perencanaan Pembangunan Kesehatan Kabupaten

Ciamis tahun 2017 didasarkan pada Renstra Dinas Kesehatan tahun

2014-2019 dengan mempertimbangkan usulan-usulan hasil

musrenbang tahun 2016 sekaligus melihat kinerja pembangunan

yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu

strategis serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor.

Dengan demikian maka usulan Program dan Kegiatan Dinas

Kesehatan tahun 2017 diharapkan berdampak pada penurunan

AKI, AKB, Gizi buruk, meningkatnya UHH, akses terhadap sanitasi

dasar dan desa siaga aktif.

Program dan kegiatan yang bersumber masyarakat disusun

dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi SKPD baik dari segi penjelasan kesehatan tersebut

maupun pada saat melakukan rekapitulasi program dan kegiatan

bersumber masyarakat.


46

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan Kebijakan Nasional untuk menganalisis Kebijakan

Nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada

arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam

RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal),

yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan

nasional tahun 2014 yang terkait dengan pembangunan seperti

reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,

penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim

investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan

bencana daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik,

kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan

keamanan.

Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu :

a. Program Pro Rakyat;

b. Program Keadilan Untuk Semua;

c. Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (SDG’s).

Pembangunan Kesehatan yang berhasil guna dan berdaya

guna dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan

pelaksanaan, serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi


47

kesehatan yang di dukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu

pengetahuan dan teknologi serta hukum kesehatan.

Keterkaitan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 1.

Keterkaitan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

No. Kebijakan

Kabupaten Provinsi Nasional

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan pelayanan

kesehatan dasar bagi Bumil,

balita dan lansia

Program standarisasi

pelayanan kesehatan

Peningkatan jumlah

dan kualitas

puskesmas


perbaikan Gizi

Program upaya

kehatan masyarakat

Meningkatkan jumlah

dan kualitas SDM

kesehatan


kesehatan dasar, rujukan

dan penunjangannya

Program promos

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

Sitem jaminan

kesehatan untuk

penduduk miskin


preventif dan kuratif

kesehatan

Program Sosialisasi kesehatan

lingkungan dan pola

hidup sehat

5 Meningkatkan kesehatan

lingkungan dan sanitasi

dasar

Program pelayanan

kesehatn anak balita

Pendidikan

kesehatan sejak usia

dini

6 Meningkatkan promosi

kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

di bidang kesehatan

Program pelayanan

kesehatan ibu

melahirkan dan anak

Pemerataan dan

kualitas pelayanan

kualitas kesehatan

dasar


kefarmasiaan dan sarana

kesehatan.

Program peningkatan

sarana dan

prasarana kesehatan

8 Penyediaan pembiayaan

dan jaminan kesehatan

sumber : RPJMD Kab. Ciamis 2009-2016, RPJMD Prov. Jabar 2010-2016 dan RPJMN 2010

- 2014.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 tahun 2004

tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka sebagai


48

salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan telah

menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2017.

Rencana kerja Dinas kesehatan merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagi program

permbangunan kesehatan yang dilaksanakan langsung oleh

kementrian kesehatan untuk kurun waktu tahun 2017, dengan

penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Standar

Pelayanan Minimal (SPM), dan Sustainable Development Goals

(SDG’s).

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan

pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan

bahkan terkadang tidak terduga. oleh sebab itu pembangunan

kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika

kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan

lingkunagn , kemajuan ilmu penegtahuan dan teknologi, serta

globalisasi demokratisasi dengan semangat kemitran, kerjasama

lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra BAPPEDA

Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019.


49

• Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. Menurunkan jumlah balita gizi buruk dan memeberikan pelayanan

gizi pada balita BGM

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penduduk yang berperilaku

hidup sehat dan

4. Meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi

5. Meningkatakan jangkauan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya tenaga

kesehatan dalam memeberi pelayanan yang bermutu.

• Sasaran

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya,

berdasrkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan

dicapai selama 5 (lima) tahun ke delapan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi bumil, balita dan

lansia;

2. Meningkatkan pelayanan perbaikan gizi

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar rujukan dan

penunjangannya

4. Meningkatkan pelayanan preventif dan kuratif kesehatan

5. Meningkatkan kesehatan lingkunan dan sanitasi dasar

6. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan


50

7. Meningkatkan pelayanan kefarmasian dan sarana kesehatan

8. Penyedian pembiayaan dan jaminan kesehatan

9. Kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.

Tabel 3. 2.

Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran


SASARAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan pelayanan

kesehatan bagi ibu dan bayi,

keluarga berncana, kesehatan usia

lanjut dan pelayanan obstetric dan

neonatal emergency dasar dan

komprehensif

1. Harapan Hidup: 68,12 tahun


51

Tabel 3.3

MISI RENSTA DINAS KESEHATAN KAB. CIAMIS TAHUN 2014-2019

NO TUJUAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN SASARAN URAIAN STRATEGI KEBIJAKAN

VISI : Masyarakat Ciamis Mandiri Hidup Sehat di Lingkungan yang Sehat Tahun 2019

MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau

1 Meningkatkan kualitas dan

akses pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan yang

bermutu, merata dan

terjangkau

1 Pelayanan kesehatan lebih

menitikberatkan pada

upaya promotif dan

preventif, dibanding kuratif

dan rehabilitative

1 Meningkatkan kualitas dan

akses pelayanan

kesehatan dasar dan

rujukan yang bermutu,

merata dan terjangkau

1 Peningkatan penyediaan

anggaran publik sektor

kesehatan, khususnya bagi

masyarakat kurang mampu

2 Pelayanan Kesehatan

disetiap sarana kesehatan

dan jaringannya memenuhi

standar mutu

3 Tersedianya obat essensial

dan alat kesehatan dasar

4 Setiap bayi, anak, ibu hamil

dan kelompok masyarakat

risiko tinggi terlindungi dari

penyakit

5 Setiap orang miskin

mendapat pelayanan

kesehatan yang bermutu

Misi 2 : Meningkatkan serta mendorong kesadaran individu, keluarga serta masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri


52



2 Meningkatkan kualitas

lingkungan bersih melalui

sanitasi dasar

1 Meningkatnya upaya

masyarakat untuk menjaga

kualitas sarana air bersih,

jamban keluarga dalam

mewujudkan lingkungan

sehat

1 Meningkatkan kualitas

lingkungan bersih melalui

sanitasi dasar dan sanitasi

umum

Meningkatkan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat pada

tingkat Rumah Tangga

2 Meningkatnya upaya

masyarakat dalam

pemenuhan produksi dan

konsumsi makanan dan

minuman yang memenuhi

persyaratan.

Misi 3 : Menggali potensi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

1 Meningkatkan promosi dan

pemberdayaan masyarakat

dalam pembangunan

kesehatan

1 Seluruh Desa menjadi Desa

Siaga Aktif

1 Meningkatkan promosi

dan pemberdayaan

masyarakat dalam

pembangunan kesehatan

Peningkatan kesadaran

masyarakat dalam bidang

kesehatan

2 Seluruh masyarakat

berperilaku hidup bersih dan

sehat

3 Meningkatnya kektifan UKBM

(Usaha Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat).

4 Seluruh Sekolah melakukan

upaya promosi kesehatan

5 Posyandu menjadi model

posyandu integrative


53



Misi 4 : Mengutamakan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

1 Meningkatkan kebijakan dan

manajemen pembangunan

kesehatan

1 Tersedianya sistem informasi

kesehatan berdasarkan

data yang valid dan reliable

1 Meningkatkan kebijakan dan

manajemen pembangunan

kesehatan

Pemenuhan kebutuhan

tenaga kesehatan baik

secara kualitas maupun

secara kuantitas

2 Tersosialisasikannya dan

terlaksananya Sistem

Kesehatan Kabupaten

Ciamis (SKKC)


54

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Ciamis dalam

melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019 yaitu

“Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”, dan sesuai

dengan Visi Dinas kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019 yaitu

“Masyarakat Ciamis Mandiri Hidup Sehat di Lingkungan yang Sehat Tahun

2019”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis tahun 2017 terdiri dari:

Urusan Wajib:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

3) Distribusi Obat dan E-Logistik

4) Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan

Jaringannya.

2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat

3) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi

4) Peningkatan Kapasitas Laboratorium


55

5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi

6) Jaminan Kesehatan Peserta Jamkesda

7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

8) Pelayanan Kesehatan Berkala

9) Jaminan Persalinan (Jampersal)

10) BOK UKM Kabupaten

11) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

12) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

13) Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1) Pengemabangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup

Sehat

2) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

3) Pengembangan Desa Siaga

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1) Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

2) Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

3) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2) Peningkatan Immunisasi


56

3) Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular

5) Pelayanan Kesehatan Jiwa

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1) Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

2) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

3) Pembangunan Data dan Pemutakhiran Data Dasar Standar

Pelayanan Kesehatan

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1) Pelayanan Operasi Katarak

2) Pelayanan Sunatan Massal

9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1) Pengadaan Puskesmas Keliling

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1) Penyusunan DED RSU

11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.

1) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan

makanan hasil produksi rumah tangga.

NON URUSAN :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


57

Kegiatan :

1) Penyediaan Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6) Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9) Penyediaan Makan dan Minuman

10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

11) Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah

12) Penyediaan Jasa Tindakan Pelayanan Kesehatan

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2) Pengadaan Perlatan Gedung Kantor

3) Pengadaan Perlengkapan Kantor

4) Pengadaan Peralatan Kantor

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal


58

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4) Penyusunan Data Updating Kepegawaian dan Kearsipan

5) Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

6) Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan.

7) Pengelolaan Aset daerah

8) Pengelolaan Data dan Informasi SKPD

Uraian kegiatan dari masing-masing program dapat di lihat pada tabel

berikut:


59

Tabel 3.4

Program Dan Kegiatan


Tahun 2017

KODE

PROG

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

JUMLAH

(Rp.) SUMBER DANA

1 2 3 4

TOTAL ANGGARAN 84.865.503.000

0101 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.704.660.700

010101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.575.000 APBD 010102 Penyediaan jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik

610.885.000 APBD

010108 Penyediaan Jasa kebersihan

Kantor

54.000.000 APBD

010110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 119.024.000 APBD 010111 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

64.247.000 APBD

010112 Penyediaan komponen listrik/

penerangan bangunan kantor

95.370.000 APBD

010115 Penyediaan bahan bacaan dan

perundang - undangan

15.300.000 APBD

010117 Penyediaan Makanan Minuman 837.651.000 APBD 010118 Rapat-rapat koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

390.475.400 APBD

010123 Rapat-rapat koordinasi dan

Konsultasi dalam Daerah

190.885.000 APBD

010124 Penyediaan Jasa Tindakan

Pelayanan Kesehatan

325.248.300 APBD

0102 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

929.801.400

010207 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

54.540.300 APBD

010209 Pengadaan Peralatan gedung

kantor

124.150.000 APBD

010213 Pengadaan Perlengkapan kantor 26.700.000 APBD 010214 Pengadaan Peralatan kantor 166.150.000 APBD 010222 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

60.640.000 APBD

010224 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

382.296.100 APBD


peralatan gedung kantor

5.000.000 APBD


peralatan kantor

28.200.000 APBD

010246 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kantor

82.125.000 APBD

0105 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

46.180.000


60

KODE

PROG



Program/ Kegiatan

JUMLAH

(Rp.) SUMBER DANA

1 2 3 4

010501 Pendidikan dan Pelatihan Formal 46.180.000 APBD 0106 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

509.777.000

010601 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

13.480.000 APBD

010602 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

6.790.000 APBD

010604 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

8.870.000 APBD

010606 Penyusunan Rencana Kerja

Anggaran

14.700.000 APBD

010613 Penyusunan Data Updating

Kepegawaian dan Kearsipan

10.087.000 APBD

010614 Penyusunan Perencanaan

Program dan Keg. SKPD

70.169.000 APBD

010617 Penyediaan Administrasi

Pengelola Keuangan

218.815.000 APBD

010627 Pengelolaan Aset daerah 147.066.000 APBD 010630 Pengelolaan Data dan Informasi

SKPD

19.800.000 APBD

0115 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

7.983.517.000

011501 Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (DAK+APBD)

7.765.796.000 APBD

011505 Peningkatan mutu penggunaan

obat dan perbekalan kesehatan

64.095.000 APBD

011508 Distribusi Obat dan E-Logistik

(DAK)

111.476.000 APBD

011510 Peningkatan Mutu Kefarmasian

dan Alat Kesehatan

42.150.000 APBD

0116 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

66.418.655.250

011601 Pelayanan kesehatan penduduk

miskin di puskesmas dan

jaringannya

55.358.000 APBD

011609 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

348.769.850 DAK+APBD

011611 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

- APBD

011618 Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Non Kapitasi

8.308.701.000 APBN

011619 Peningkatan Kapasitas

Laboratorium

301.280.000 APBD

011621 Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Kapitasi

37.660.075.000 APBN


61

KODE

PROG



Program/ Kegiatan

JUMLAH

(Rp.) SUMBER DANA

1 2 3 4

011622 Jaminan Kesehatan Peserta

Jamkesda (Jaminan Kesehatan

Kartu Waluya)

3.369.132.000 APBD

011625 Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Puskesmas

14.557.621.000 DAK

011626 Pelayanan Pemeriksaan

Kesehatan berkala

147.750.000 APBD

011627 Jaminan Persalinan (Jampersal) 1.410.364.000 DAK 011628 BOK UKM Kabupaten 166.820.000 DAK 011630 Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Rujukan

45.879.400 APBD

011631 Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Primer

22.044.000 APBD

011632 Pelayanan Kesehatan Kerja dan

Olahraga

24.861.000 APBD

0219 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

348.067.600 APBD

021901 Pengembangan media promosi

dan informasi sadar hidup sehat

79.270.000 DAK+APBD

011902 Penyuluhan Masyarakat Pola

hidup sehat

132.062.600 DAK+APBD

011906 Pengembangan Desa Siaga 136.735.000 DAK+APBD

0120 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

424.420.800

012001 Penyusunan Peta Informasi

Masyarakat Kurang Gizi

53.744.600 DAK+APBD

012002 Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin (Ciamis Cageur)

332.479.200 DAK+APBD

012003 Penanggulangan Kurang Energi

Protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan GAKY, kurang Vit A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya

38.197.000 DAK+APBD

0121 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

177.748.850

012101 Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat

177.748.850 DAK+APBD

0122 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

670.527.400

012205 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

277.663.200 DAK+APBD

012208 Peningkatan Imunisasi 50.097.200 DAK+APBD

012209 Peningkatan surveillance

epidemiologi dan

penanggulangan wabah

253.114.000 DAK+APBD

012218 Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit tidak menular

76.280.000 APBD

012219 Pelayanan Kesehatan Jiwa 13.373.000 APBD


62

KODE

PROG



Program/ Kegiatan

JUMLAH

(Rp.) SUMBER DANA

1 2 3 4

0123 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.254.350.000

012301 Penyusunan Standar Pelayanan

Kesehatan

178.124.000 APBD

012302 Evaluasi dan Pengembangan

Standar Pelayanan Kesehatan

73.119.500 APBD

012303 Pembangunan dan pemutakhiran

data dasar standar pelayanan

kesehatan

64.152.500 APBD

012309 Akreditasi Puskesmas 938.954.000 DAK 0124 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

292.720.000

012401 Pelayanan Operasi Katarak

(Ciamis Beunta)

102.720.000 APBD

012404 Pelayanan Sunatan Masal (Anak

Sholeh)

190.000.000 APBD

0125 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana PKM/Pustu dan

Jaringannya

2.018.290.000

012504 Pengadaan Puskesmas Keliling 903.920.000 DAK+APBD

012544 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

1.114.370.000 DAK+APBD

0126 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

mata

1.000.000.000

012663 Penyusunan DED RSU Kawali dan

Banjarsari

1.000.000.000 APBD

0131 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

86.787.000

013102 Pengawasan, pengendalian, dan

keamanan kesehatan makanan

hasil industri rumah tangga

86.787.000 APBD


63

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis ini memuat arahan perencanaan taktis kinerja dalam

pelaksanaan pembangunan kesehatan dan sebagai penjabarannya

dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2017.

Untuk lebih mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan

perlu melakukan upaya - upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

dengan Perbaikan Kinerja, Sarana, Rencana Strategi Bisnis, Tata Kelola

Keuangan, Pelaksanaan SPM, serta Pemenuhan SDM Kesehatan

melalui Akreditasi dan Penerapan BLUD secara bertahap.

2. Penguatan Upaya Promotif dan Preventif melalui Integrasi Kegiatan

BOK, Jampersal dan JKN terutama untuk memperkuat Inovasi kegiatan

Prioritas Daerah di Bidang Kesehatan.

3. Meningkatkan kualitas sanitasi dasar keluarga dalam mewujudkan

lingkungan sehat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

4. Sinkronisasi kegiatan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin melalui Kegiatan Ciamis Waluya.

5. Advokasi untuk Penguatan Komitmen KEMENKES RI dalam

Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

6. Peningkatan Desa Siaga menjadi Desa Siaga Aktif melalui kerjasama

dengan Forum Kabupaten Sehat Siaga.


64

7. Intensifikasi pemberantasan penyakit menular yang didukung oleh

penyediaan prasarana untuk penanganan penderita penyakit

menular.

8. Peningkatan sosialisasi serta implementasi 10 Indikator PHBS Rumah

Tangga di masyarakat.

9. Rehabilitasi dan penyedian sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan sesuai standar yang dipersyaratkan.

10. Peningkatan pelayanan serta pengembangan kemitraan pelayanan

kesehatan ibu dan anak.

11. Peningkatan pembiayan untuk fasilitasi peningkatan sumber daya

manusia bidang kesehatan.

12. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan melalui jenjang

pendidikan dan pelatihan teknis.

Semoga Rencana Kinerja (Rencana Kerja) tahun 2017 ini dapat

bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIAMIS

H. ENGKAN ISKANDAR, drg., MM

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19610601 198803 1 004

Documents

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS - Juduldinkes.ciamiskab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/RENJA... · 2017. 11. 1. · Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2014 – 2019