DINAS KEBUDAYAAN DI. YOGYAKARTA

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERFILMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera

VISI DIY 2025

1. Menyusun program dan pengendalian di bidang kebudayaan;

2. Merumuskan kebijakan teknis bidang kebudayaan3. Pengembangan, pengelolaan adat dan tradisi, bahasa dan

sastra, perfilman, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa sosial.

4. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kebudayaan Kabupaten/Kota;

5. Pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang kebudayaan 6. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan

kewenangannya7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang

kebudayaan

Fungsi Dinas Kebudayaan DIY

DATA PERFILMAN 2012

1. Organisasi Sinematografi : 142. Perusahaan Film : 103. TV Lokal : 64. Persewaan Film : 37

Perfilman DIY dibangun sebagai pencipta kebudayaan yang mampu membangun kehidupan yang lebih beradab dengan mengangkat potensi budaya dan mendasarkan pada tata nilai budaya Yogyakarta guna mendukung DIY sebagai Pusat Budaya

ARAHAN PEMBANGUNAN PERFILMAN DIY

1. UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Yang kemudian di uraikan dalam indikasi program dan kegiatan, seperti slide berikutnya

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERFILMAN DIY

6

Kebijakan pembangunan prfilman DIY adalah sesuai dengan amanat pada peraturan perundang – undangan, yaitu

7

UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

PASAL URAIAN INDIKASI PROGRAMPasal 54 Pemerintah daerah berkewajiban :

a. memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman;

b. memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan pengarsipan film;

c. memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan

d. memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa di daerahnya.

Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap pengembangan dan kemajuan perfilman (festival film, pekan film, workshop, direktory perfilman)

Bantuan pembiayaan apresiasi dan pengarsipan film

Fasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia (animasi cerita rakyat, animasi bangunan Kraton, Tamansari, Pura Pakualaman, & 5 Masjid Pathok Negara)

Fasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa (dolanan anak, tari) dll)

* Warna merah, program yg sudah, sedang, & segera di laksanakan disbud diy

8

UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

PASAL URAIAN INDIKASI PROGRAMPasal 55 (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan dan rencana induk perfilman nasional;

b. menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman daerah; dan

c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dan rencana perfilman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemerintah daerah mengacu pada kebijakan dan rencana induk perfilman nasional.

menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman daerah (raperda perfilman)

menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman

* Warna merah, program yg sudah, sedang, & segera di laksanakan disbud diy

9

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI DI BIDANG PERFILMAN

1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala provinsi (raperda perfilman)

2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi

3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film (raperda perfilman)

4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman

5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman

6. Pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007

9

* Warna merah, program yg sudah, sedang, & segera di laksanakan disbud diy

10

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI DI BIDANG PERFILMAN

7. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kegiatan standaarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala provinsi

8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perilman skala provinsi

9. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi (workshop perfilman, direktory perfilman)

10. Koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di provinsi

11. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film daerah di provinsi (festival film indie, pekan film)

12. Fasilitasi organisasi/ lembaga perfilman di provinsi

13. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di provinsi

14. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi

10

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007

* Warna merah, program yg sudah, sedang, & segera di laksanakan disbud diy

maturnuwun