perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERANAN POS .../Peranan... · dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Untuk menguji ... model analisa kualitatif dan

PERANAN POS INDONESIA

(Studi tentang Kantor Pos Solo dan Peranannya

dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat)

Skripsi

Oleh :

SUSIANA YUHIDA

K4407005

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

PERANAN POS INDONESIA

(Studi tentang Kantor Pos Solo dan Peranannya

dalam Bidang Jasa Bagi Masyarakat)

Oleh:

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan

gelar Sarjana Pendidikan Progam Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

SUSIANA YUHIDA

NIM K4407005


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

ABSTRAK

Susiana Yuhida. PERANAN POS INDONESIA (Studi tentang Perkembangan

Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat),

Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas

Maret Surakarta, November 2011.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) perkembangan

Pos Indonesia. (2) peran pemerintah dalam perkembangan Pos Indonesia. (3)

peran Kantor Pos Solo dalam bidang jasa bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Sample

yang digunakan bersifat purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data

dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Untuk menguji

keabsahan data penulis menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi

metode. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisa

kualitatif dan analisa interaktif.

Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1) Kantor

Pos pertama didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff

pada tanggal 26 Agustus 1746. Pos Indonesia telah mengalami berbagai

perkembangan sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang.

Perkembangan Pos disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang kian komplek

seiring dengan kemajuan teknologi yang tak terbatas. Pada tanggal 20 Juni 1995

Pos menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). (2)

peran pemerintah bagi perkembangan Pos Indonesia antara lain, berperan dalam

pembuatan Undang-undang tentang pos yang mengatur tentang pembinaan pos,

penyelenggaraan pos, ketentuan pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang

mengandung pemberian sangsi pidana. Untuk mendukung pelayanan universal

Pos Indonesia, sejak tahun 2003 pemerintah memberikan kompensasi dalam

penyelenggaraan PSO (Public Service Obligation), dengan memberikan dana

kompensasi pada kantor pos cabang luar kota yang secara ekonomis sudah tidak

mungkin beroperasi, namun masih diperlukan masyarakat dengan tarif yang

terjangkau. (3) layanan publik Kantor Pos Solo meliputi layanan jasa komunikasi,

layanan jasa pengiriman barang dan layanan jasa keuangan. Layanan publik

Kantor Pos Solo menjangkau hingga wilayah terluar Indonesia yang tak

terjangkau oleh sinyal teknologi dan alat transportasi canggih. Pos Indonesia hadir

sebagai sarana perekat ikatan ke-Indonesiaan yang kian renggang dan pudar. Jasa

layanan Pos Indonesia mampu menjadi perekat hubungan antar-masyarakat di

antaranya dengan cara menampilkan perangko kebudayaan, penggerak

perekonomian masyarakat, alat komunikasi untuk keselarasan politik dan

persatuan nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi dan alat

pertahanan/kedaulatan Negara.


commit to user

vi

ABSTRACT

Susiana Yuhida. THE ROLE OF INDONESIAN POST (Research about the

Role of Solo Post Office as a Public Services), Thesis. Surakarta: Teacher

Training and Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta, November

2011.

The purpose of this research was to describe: (1) development of Pos

Indonesia. (2) the role of government in the development of Pos Indonesia. (3) the

role Solo Post Office as a public services.

This research is a qualitative descriptive research. The samples used in

research are purposive sampling. Meanwhile, the technique of collecting data is

done by interview, observation, and document analysis. To test the data validity,

the writer is using data source triangulation and triangulation method. The

analyzing techniques in this research are using qualitative and interactive

analyzing method.

Based on the results of this research can be concluded: (1) The first Post

Office was built in Jakarta by the General Governor GW Baron van Imhoff on

August 26, 1746. Pos Indonesia has a various developments since the colonial

period, independence period until now. The Postal developments adjusted to the

complicated growing of society needs as the unlimited technological progress. On

June 20, 1995 The Post became a Limited Liability Company under the name of

PT Pos Indonesia (Persero). (2) the roles of government for the development of

Pos Indonesia are play a role in making postal law on regulating the guidance

postal, the postal administration, the criminal provisions and other regulatory

provisions that contain the provision of criminal sanctions. To support universal

service of Pos Indonesia, since 2003 the government give a compensation in the

implementation of PSO (Public Service Obligation), by giving a compensation

fund to the suburban branch post office that economically was impossible to

operate, but still needed by public with affordable cost. (3) public service Post

Office Solo includes the communication services, freight services and financial

services. Public Service Post Office Solo reach up to the outermost regions of

Indonesia that is not covered by the signal of advanced technologies and

transportations. Pos Indonesia is present as a medium to strengthen the unity of

Indonesia is increasingly loose and faded. Pos Indonesia services are able to

strengthen between-public relations, with featuring the culture stamp, public

economy mover, communication tools for political harmony and national unity,

effective intermediary to connect with various institutions and defense tool / The

Sovereignty.


commit to user

vii

MOTTO

“Sejarah adalah pedoman untuk membangun masa depan”

(Mr. Sjafrudin Prawiranegara)

” Kesuksesan yang diraih dengan usaha dan cucuran keringat akan lebih

membanggakan dan akan selalu megingatkan kita agar tidak lupa diri ketika

berada di atas.”

(Penulis)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

Bapak dan Ibu tercinta, atas semua doa,

kasih sayang, bimbingan dan pengorbanan

yang terus mengalir untukku.

Adikku Ajis dan Enjen tersayang, kelucuan

dan keceriaan kalian membuatku selalu

bersemangat.

Adi, teman terdekatku yang selalu setia

menemani dan memberiku motivasi.

Sahabat-sahabatku; Bety, Iis, Nora, Ayu,

Tisa, Sinta, Perdana, Lambang, Margi.

Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan

2007

Almamater


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

rahmat dan kasihNya sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan,

untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian

penulisan skripsi ini telah hilang berkat dorongan dan bantuan dari berbagai

pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu

penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi.

2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah menyetujui atas

permohonan penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan pengarahan

dan ijin atas penyusunan skripsi ini.

4. Drs. Leo Agung S., M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan

pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Drs. Djono, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan

pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Wakil Kepala Kantor Pos Solo dan Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos

Solo, yang telah memberikan ijin dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak mungkin penulis

sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para

pembaca.

Surakarta, November 2011

Penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

HALAMAN PENGAJUAN .......................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iv

ABSTRAK ............ ........................................................................................ v

ABSTRACT ................................................................................................. vi

HALAMAN MOTTO ................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... viii

KATA PENGANTAR .................................................................................. ix

DAFTAR ISI................ ................................................................................. x

DAFTAR SKEMA ........................................................................................ xii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ............................................................ xiii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................ 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian .............................................................. 5

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori ........................................................................ 7

1. Kantor Pos ....................................................................... 7

2. Kebijakan Pemerintah ..................................................... 9

3. Perusahaan Negara .......................................................... 13

4. Jasa .................................................................................. 18

B. Kerangka Berfikir ................................................................. 22

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................. 25

B. Bentuk dan Strategi Penelitian ............................................. 26

C. Sumber Data ......................................................................... 29


commit to user

xi

D. Teknik Sampling ................................................................... 31

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................... 33

F. Validitas Data ....................................................................... 36

G. Teknis Analisis Data ............................................................ 37

H. Prosedur Penelitian ............................................................... 39

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan Pos Indonesia ................................................ 41

1. Perkembangan Pos pada Masa Penjajahan .................... 41

2. Perkembangan Pos pada Masa Kemerdekaan ................. 47

3. Perkembangan Kantor Pos Solo ...................................... 52

B. Peran Pemerintah dalam Perkembangan Pos Indonesia........ 54

C. Kantor Pos Solo .................................................................... 57

1. Lokasi dan Pelayanan Kantor Pos Solo .......................... 57

2. Visi Misi, Tugas Tujuan dan Logo Pos Indonesia ......... 58

3. Struktur Organisasi Kantor Pos Solo .............................. 60

4. Produk Kantor Pos Solo .................................................. 65

5. Sistem Operasi ................................................................ 69

D. Peran Kantor Pos Solo dalam Bidang Jasa bagi Masya-

rakat Solo.................................................................... 75

1. Kantor Pos Solo sebagai Media komunikasi Jasa bagi

masyarakat ...................................................................... 76

2. Kantor Pos Solo sebagai Media Layanan Jasa Bagi

Masyarakat ..................................................................... 81

3. Perkembangan Kantor Pos Solo sebagai Media

Layanan Jasa Keuangan bagi Masyarakat ...................... 83

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan ........................................................................... 86

B. Implikasi ................................................................................ 88

C. Saran ...................................................................................... 89

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 91

LAMPIRAN .................................................................................................. 94


commit to user

xii

DAFTAR SKEMA

Skema 1 : Kerangka Berfikir....................................................................... 22

Skema 2 : Analisis Data Menurut Milles & Huberman .............................. 39

Skema 3 : Prosedur Penelitian .................................................................... 40


commit to user

xiii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 : Jadwal Penelitian ........................................................................ 26

Tabel 2 : Perkembangan Pos Indonesia ...................................................... 50

Gambar 1 : Logo Pos Indonesia .................................................................. 60

Tabel 3 : Daftar pelanggan Korporat Kantor Pos Solo ............................... 78


commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto dokumentasi .............................................................. 94

Lampiran 2 : Blanko Pelayanan Kantor pos Solo ................................... 102

Lampiran 3 : Daftar Informan ................................................................. 106

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara ........................................................ 108

Lampiran 5 : Hasil Wawancara ............................................................... 113

Lampiran 6 : Surat Keputusan Dekan tentang Izin Menyusun Skripsi ... 126

Lampiran 7 : Surat Permohonan tentang Izin Menyususn Skripsi ........ 127

Lampiran 8 : Surat Permohonan Ijin Research ....................................... 128


commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur. Untuk mencapai masyarakat yang demikian, maka perombakan ekonomi

kolonial menjadi ekonomi nasional menjadi keharusan. Selain mendirikan

perusahaan-perusahaan negara, upaya mewujudkan ekonomi nasional juga

dilakukan dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan asing yang memiliki

usaha terkait kepentingan umum. Salah satu kepentingan umum yang diambil alih

dalam rangka mewujudkan kedaulatan politik ialah jawatan Pos Telegram dan

Telekomunikasi (PTT) (Bondan Kanuyoso. 2001: 35).

Terbukanya masyarakat desa untuk perhubungan perniagaan dengan kota

secara luas, dirasakan perlu adanya hubungan yang tetap dan langsung antara

kedua masyarakat tersebut secara timbal balik. Untuk keperluan ini, maka segala

usaha dilakukan Jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT) sejalan dengan

perkembangan zaman yang ada. Sejak kemerdekaan, pendidikan rakyat tumbuh

dengan pesatnya, menambah dan memperbesar kesadaran masyarakat dalam

mempergunakan badan-badan pemerintahan khususnya badan pelayanan publik

yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Demikian halnya dengan

Jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT) yang sebagian besar dinas-

dinas yang diselenggrakannya pada dasarnya ditujukan untuk melayani publik,

tidak luput dari pengaruh ini, sehingga mau tidak mau untuk dapat melayani

publik, sebaik-baiknya lalu lintas dan perhubungan pos perlu diperluas dan

dibangun. Dan memang usaha pengluasan dan pembangunan Jawatan Pos

Telegram dan Telekomunikasi (PTT) diselenggrakan sedapat-dapatnya untuk bisa

memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat (Direktorat Jenderal Pos dan

Telekomunikasi. 1980 : 12).

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar umat manusia. Tanpa

adanya komunikasi masyarakat tidak akan pernah berubah dan masyarakat

modern seperti saat ini tidak akan pernaha ada. Pos telah menandai peradaban

1


commit to user

2

manusia serta menjadi bagian kehidupan manusia karena komunikasi dan peranan

besar pos mewarnai kehidupan bangsa, membuat masyarakat maju dan

berkembang memasuki tahap yang lebih maju (Metro files, 5/11/2011)

Pembangunan di bidang Pos dan telekomunikasi diarahkan oleh negara

sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan pembangunan nasional dan

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Semakin lancar arus surat, barang dan jasa,

maka semakin luas pula jangkauan jasa ke penjuru tanah air maupun ke negara

lain. Salah satu lembaga yang ditunjukan oleh pemerintah untuk bergerak di

bidang pengangkutan adalah PT Pos Indonesia (persero), yang pembinaan,

penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasannya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. Pengaturan ini bertujuan agar sesuai dengan

perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta lebih berhasil guna

dan berdaya guna, agar jasa pengangkutan pos dapat dimanfatkan oleh seluruh

masyarakat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan pos yang diselenggarakan

oleh negara demi kepentingan umum.

Kantor Pos dibangun pemerintah sebagai sarana layanan komunikasi dan

informasi yang diselenggarakan lembaga industri jasa pos, yaitu: PT Pos

Indonesia mempunyai jaringan di seluruh tanah air, dan membuka isolasi daerah

terpencil. Jangkauan layanan pos yang hampir menyentuh 24.000 titik layanan

yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan

42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Pos

Indonesia merupakan BUMN dengan jejaring terluas di Indonesia memiliki 3.792

Kantor Pos dan 1.811 Mobil Pos yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Saat

ini terdapat 4.006 Kantor Pos dan Mobil Pos yang sudah dilengkapi dengan

teknologi secara On-Line, sehingga satu sama lainnya terhubung secara real

time. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid

dan terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing

kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan

akurat (http://surabayawebs.com/index.php/2011/07/27/menjelang-265-tahun-pos-

indonesia-melayani-bangsa-dan-negara/).


commit to user

http://surabayawebs.com/index.php/2011/07/27/menjelang-265-tahun-pos-indonesia-melayani-bangsa-dan-negara/


3

Pos Indonesia dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang tepat bagi

seluruh elemen masyarakat karena Pos Indonesia memiliki beberapa keunggulan,

yang salah satunya PT Pos Indonesia memiliki fasilitas fisik pelayanan pos di

seluruh ibukota kecamatan dan seluruh desa yang ada. Dengan fasilitas yang

maksimal maka jangkauannya juga dapat dipastikan lebih luas. Selain itu biaya

yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa pos terbilang relatif lebih murah

apabila dibandingkan dengan penyedia jasa pengangkutan lainnya. Hal ini

dikarenakan PT Pos Indonesia memiliki ketentuan tarif yang sama secara

nasional.

Posisi PT Pos Indonesia sesungguhnya punya keleluasaan dalam

pengembangan dan inovasi layanannya. Sebagai perusahaan tujuan utamanya

tetap mengejar keuntungan, namun tetap memegang norma yang berangkat dari

posisi PT Pos Indonesia sebagi BUMN. Dengan melakukan restrukturisasi,

diharapkan akan mampu mengubah paradigma, menjadi perusahaan yang

kompetitif dengan menggali daya saing perusahaan untuk menghadapi persaingan

global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi industri jasa pos

berdampak terhadap penurunan jasa pengiriman surat, namun pada sisi lain dapat

menjadi pendukung pengembangan industri jasa pos karena penggunaan teknologi

informasi mendorong terjadinya efisiensi, memperbaiki kualitas layanan jasa pos

sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Sri Wahyuningsih, 2009:130).

Semakin dinamisnya perkembangan masyarakat menimbulkan terciptanya

iklim persaingan. Adanya persaingan harga yang kompetetif dengan perusahaan

jasa lain yang menyerupai pos menuntut Pos Indonesia untuk memiliki kinerja

yang lebih baik lagi supaya dapat mempertahankan konsumen pengguna jasa pos.

Pos Indonesia juga dituntut untuk memberikan pilihan yang beragam dalam upaya

menarik minat pengguna jasa Pos. Hal inilah yang kemudian memunculkan

berbagai macam produk pos. Sebelumnya prioritas pelayanan Pos Indonesia pada

bisnis intinya seperti, pengiriman surat, wesel pos, filateli, paket barang.

Perkembangan teknologi yang tak terbatas berdampak pada kegiatan pelayanan

Pos Indonesia. Terlebih karena dampak ponsel yang sanggup menggantikan peran

surat menyurat dengan keunggulan telepon dan SMS nya. Masyarakat pada


commit to user

4

umumnya lebih memilih menggunakan ponsel yang tentunya lebih praktis untuk

sekedar berkirim kabar dengan sanak keluarga. Meski demikian Pos Indonesia

melakukan berbagai perombakan agar mampu mengimbangi perkembangan

teknologi yang ada, begitu pula Kantor pos Solo menjawab kebutuhan masyarakat

dengan tidak lagi memprioritaskan pelayanan berkirim surat saja melainkan

beberapa jasa lainnya seperti: melayani pembayaran-pembayaran pajak, rekening

listrik, kredit. Dengan demikian meskipun tergerus perkembangan zaman dan

teknologi yang tak ada batasnya Pos Indonesia khusunya Kantor Pos Solo masih

mampu bertahan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Pos merupakan layanan perhubungan komunikasi yang pertama dan

tertua di Indonesia. Pos Indonesia menjadi satu-satunya layanan publik yang

mampu menjangkau hingga wilayah terluar Indonesia yang tak terjangkau oleh

sinyal teknologi dan alat transportasi canggih. Pos Indonesia hadir sebagai sarana

perekat ikatan ke-Indonesiaan yang kian renggang dan pudar. Cakupan bisnis,

layanan, dan keunggulan kompetensi yang dimiliki, maka peran Pos Indonesia

sangat strategis. Jasa layanan Pos Indonesia mampu menjadi perekat hubungan

antar-masyarakat di antaranya dengan cara menampilkan prangko kebudayaan,

penggerak perekonomian masyarakat, alat komunikasi untuk keselarasan politik

dan persatuan nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi dan

alat pertahanan/kedaulatan Negara.

Kantor Pos Solo dipilih oleh penulis sebagai obyek yang diteliti karena

pada dasarnya kota Surakarta merupakan kota yang berpotensi menjadi kota besar.

Hal ini terlihat pada perkembangan dan pertumbuhan kota yang maksimal dan

berkelanjutan. Pembangunan di bidang ekonomi terlihat mencolok, namun

dinamis tanpa meninggalkan kultur budaya yang telah melekat sejak lama sebagai

fondasi yang kokoh. Perkembangan Kantor Pos Solo itu sendiri merupakan bagian

dari perkembangan dan pertumbuhan kota Surakarta yang terus berkelanjutan.

Sebuah kota akan menjadi penting bilamana memiliki kelengkapan layanan

publik, seperti halnya kota Surakarta yang kian tumbuh dan berpotensi menjadi

kota besar karena didukung ketersediaan layanan publik dan salah satunya

layanan publik Kantor Pos Solo. Kantor Pos Solo sebagai perusahaan yang


commit to user

5

bergerak di bidang jasa maupun pengiriman barang memiliki peran yang strategis,

diantaranya sebagai perekat hubungan antar masyarakat, perantara yang efektif

dengan berbagai institusi dan penggerak ekonomi masyarakat. Berdasarkan latar

belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kantor Pos

Solo, dengan mengambil judul “Perkembangan Pos Indonesia (Studi tentang

Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa Bagi Masyarakat )”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan

penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana perkembangan Pos Indonesia ?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam perkembangan Pos Indonesia ?

3. Bagaimana peran Kantor Pos Solo dalam bidang jasa bagi masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan perumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan yang akan

dicapai dari penelitian, yaitu untuk memeperoleh jawaban atas masalah yang telah

dirumuskan. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan Pos Indonesia.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam perkembangan Pos Indonesia.

3. Untuk mengetahui peran Kantor Pos Solo dalam bidang jasa bagi

masyarakat.

D. Manfaat

Manfaat penelitian yang diharapakan adalah manfaat penelitian secara

teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

1.Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menambah

wawasan, pengalaman, referensi dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu-

ilmu sosial.


commit to user

6

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para

pembaca tentang peran Kantor Pos solo dalam bidang jasa bagi masyarakat.

2.Manfaat Praktis

a. Memberi sumbangan penelitian lebih lanjut bagi masyarakat Surakarta pada

umumnya dan pelajar serta mahasiswa pada khususnya.

b. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Kependidikan Program

Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

c. Memberikan gambaran mengenai Kantor Pos Solo kepada pembaca.


commit to user

7

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kantor Pos

a. Pengertian Kantor Pos

Kata pos berasal dari bahasa latin positus yang berarti menempatkan, yang

dimaksud disini adalah menempatkan sesuatu (surat/orang) atau tempat-tempat

tertentu di mana ditempat tersebut diletakkan kuda sebagai pengangkut

(Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, 1994). Pengertian pos menurut

Purwosutjipto (1995 : 83) adalah lembaga umum yang bertugas mengurus

pengantaran dan pengangkutan surat-surat, termasuk barang-barang kecil yang

dibungkus dan disebut paket. Kantor adalah tempat di mana kegiatan sesuatu

usaha dilaksanakan tetapi harus dengan pengertian bahwa usaha yang dimaksud

kegiatan menangani informasi, proses menangani informasi mulai dari menerima,

mengumpulkan, mengolah, menyimpan hingga menyalurkan (Pelajaran

Pengetahuan Perkantoran Jilid II, 1981) .

Kantor Pos adalah fasilitas fisik tidak bergerak, untuk melayani

penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan

paket pos” (http;//id.wikipedia.org/wiki/kantorpos). Sedangkan menurut kamus

besar Bahasa Indonesia (2005: 503) bahwa “ Kantor Pos adalah kantor yang

mengurus pengiriman surat, paket, dan sebagainya dengan pos”. Pengertian PT

Pos Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1984 tentang pos merupakan

badan usaha milik negara yang diberi wewenang secara luas menyelenggarakan

jasa perposan nasional yang bertugas menerima membawa dan atau

menyampaikan surat, warkatpos, kartu pos dan pelayanan postel lainnya dengan

memungut biaya (Djakaria, 1996 : 3).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian

kantor pos adalah lembaga umum untuk melayani penerimaan, pengumpulan,

penyortiran, transmisi, dan pengiriman surat, warkatpos, kartu pos dan pelayanan

postel lainnya melalui pos dengan memungut biaya. Kantor pos juga melayani


commit to user

8

beberapa kebutuhan pelanggan diantaranya: menjual benda-benda pos dan filateli,

seperti perangko, kartu pos, amplop dan perlengkapan untuk membungkus paket.

Di dalam kantor pos terdapat berbagai loket yang dibagi-bagi menurut jenis

layanannya, seperti loket pengiriman surat dalam negeri, loket surat luar negeri,

dan loket wesel pos. Dalam sistem layanan pos Indonesia, kantor pos dibantu bis

surat dan unit layanan bergerak seperti pos keliling kota atau desa. Kantor pos

juga memiliki layanan penyewaan komputer yang terhubung ke internet.

b. Kelembagaan Kantor Pos

Berdasarkan Beijing Postal Strategy, yang merupakan hasil keputusan

strategi kongres UPU (Universal Postal Union) penanganan penyelenggaraan pos

terkait dengan keberadaan tiga lembaga yang berhak menanganinya, yaitu

pemerintah, administrasi pos, dan perhimpunan pos regional. Kewenangan

lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah

Disesuaikan dengan kondisi situasional setiap negara, yang identik dengan

pemerintah yang bersangkutan, departemen yang membidangi setiap pembina

atau badan pemerintah yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan pos

nasional.

2) Administrasi Pos

Suatu lembaga yang diberi tanggung jawab oleh suatu negara untuk memenuhi

kewajiban dalam berhubungan dengan jaringan internasional.

3) Perhimpunan Pos Regonal

Suatu forum lembaga kerjasama pos regional yang beranggotakan sejumlah

administrasi pos pada suatu kawasan tertentu (Sri, tt : 15).

c. Penyelenggaraan Pos

Penyelenggaraan pelayanan pos ini dibedakan antara kantor pos sebagai

BUMN dan kantor pos sebagai BUMS yang mempunyai kewenangan dan tugas

masing-masing.

1) Kantor pos sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Kantor pos sebagai BUMN harus dapat menyediakan informasi yang

dibutuhkan oleh pelanggan dengan penggunaan teknologi tinggi sehingga


commit to user

9

mampu bersaing dengan pos global. Obyek yang disampaikan oleh kedua

pihak baik kantor pos maupun pelanggan adalah informasi, baik itu berwujud

maupun secara virtual yang menyangkut ruang dan waktu bernilai tinggi.

Untuk itu dalam era globalisasi yang memanfaatkan informasi ini, teknologi

memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan perusahaan

pemberian jasa berbasis informasi yang memungkinkan perusahaan dapat

mengembangkan data pos sebagai bentuk layanan yang dapat memberikan nilai

tambah bagi pelanggan serta menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan.

Adapun tugas PT. Pos Indonesia sebagai BUMN adalah: melaksanakan misi

bisnis dengan menyediakan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat,

baik dipasar dalam negeri maupun pasar luar internasional serta memupuk

keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

2) Kantor pos sebagai BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)

Kantor pos sebagai BUMS pada dasarnya hampir sama dengan fungsi

kantor pos sebagai BUMN hanya bedanya lebih melihat kepada keuntungan

yang diterima oleh perusahaan, sebagai peningkatan Pendapatan Negara Bukan

Pajak (PNBP) maka ijin penyelenggaran jasa titipan diklasifilkasikan sebagai

berikut : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi menetapkan ijin Intra

Kota dan ijin agen, selain itu juga diperlukan masa laku ijin penyelenggaraan

jasa titipan (http://www.postel.go.id/utama.aspx?MenuID=4&MenuItem=1).

Kantor Pos Solo merupakan Kantor pos BUMN, sedangkan Kantor Pos

BUMS ialah perusahaan jasa titipan swasta yang melakukan bisnis yang sama

seperti Pos Indonesia. Munculnya berbagai perusahaan jasa titipan swasta yang

menyerupai pos telah menimbulkan persaingan dengan Pos Indonesia. Agar Pos

Indonesia tetap bertahan di masyarakat, Pos Indonesia harus mengikuti

perkembangan teknologi dan mengembangkan layanannya.

2. Kebijakan Pemerintah

a. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Secara etimologis pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut

Poerwadarminto (1990: 775) kata pemerintah mempunyai arti perintah perkataan


commit to user

http://www.postel.go.id/utama.aspx?MenuID=4&MenuItem=1

10

yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, pemerintah adalah kekuasaan

memerintah suatu negara (daerah-daerah) atau badan yang tertinggi yang

memerintah suatu negara (seperti suatu kabinet merupakan suatu pemerintah);

sedangkan yang dimaksud pemerintah adalah perbuatan (cara, hal dan urusan)

memerintah.

Samuel Edward Finer yang dikutip oleh S. Pamudji (1982: 5) menyatakan

istilah “goverment” paling sedikit mempunyai empat arti yaitu: menunjukkan

kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (the

activity or the process of governing); menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal)

negara dalam mana kegiatan atau proses dijumpai (states of affairs); menunjukkan

orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk

memerintah (people charged with the duty of governing); menunjukkan cara,

metode atau sistem dimana suatu masyarakat tertentu diperintah (the manner,

method or system by which a particular society is governed).

Setiap pemerintahan akan membuat kebijkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Mirriam Budiarjo (1982: 12) bahwa kebijaksanaan (policy) adalah suatu

kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik

dalam usaha-usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Kebijaksanaan

memiliki makna yang hampir sama dengan kebijakan. Kebijakan dan keputusan

merupakan bagian penting dari sistem politik suatu negara.

Menurut Dror yang dikutip oleh Miriam Budiarjo dan Tri Nuke Pudjiastuti

(1996;229), “kajian tentang kebijakan akan menyangkut pemahaman terhadap

pembuatan dan penyempurnaan suatu kebijakan. Lingkup studi kebijakan sangat

luas dari sebab-sebab diterapkan suatu kebijakan yang meliputi isi kebijakan, luas

dari sebab-sebab diterapkan suatu kebijakan yang meliputi isi kebijakan, proses

pelaksanaan kebijakan serta dampak suatu kebijakan”. Kebijakan juga

mengandung komponen tindakan, yakni hal yang dilakukan pemerintah kepada

pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan

mempertahankan tujuan tertentu (Holsti, 1988:158)

Berpijak dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan

pemerintah adalah serangkaian kegiatan yang dibuat oleh suatu lembaga negara


commit to user

11

yang mempunyai kekuatan legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam upaya

mengatur dan memecahkan permasalahan negara dalam berbagai aspek

kehidupan. Kebijakan pemerintah mencakup semua aspek kehidupan, seperti

dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dalam kajian ini tentang kebijakan

pengambilalihan kepemilikan kantor pos dan berbagai kebijakan yang

menyangkut perkembangan kantor pos.

b. Penentu Kebijakan

Aktor-aktor atau pemeran dalam proses pembuatan kebijakan dapat dibagi

ke dalam berbagai pemeran resmi dalam proses pembuatan kebijakan yang

meliputi: badan-badan administrasi (agen-agen pemerintah atau birokrasi),

presiden (eksekutif), lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Menurut Budi

Winarno (2002:85) aktor-aktor perumusan kebijakan antara lain:

1) Badan-badan Administrasi (agen-agen pemerintah)

Badan-badan administrasi dianggap sebagai badan pelaksana telah diakui

secara umum dalam ilmu politik mengenai pemerintahan di suatu negara.

2) Presiden (eksekutif)

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran penting dalam perumusan

kebijakan. Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat dilihat

dalam komisi-komisi presidential, maupun dalam rapat-rapat kabinet.

3) Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk

mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-

undang dan peraturan. Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan

untuk menentukan tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif maupun

legislatif sesuai konstitusi. Keputusan yang bertentangan dengan konstitusi

negara, maka badan yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah

peraturan tersebut.

4) Lembaga legislatif

Lembaga legislatif (DPR) bersama-sama dengan pihak eksekutif (presiden dan

para pembantu presiden) memegang peran yang cukup krusial di dalam


commit to user

12

perumusan atau pembuatan kebijakan. Setiap undang-undang yang

menyangkut kepentingan publik harus mendapatkan persetujuan dari lembaga

legislatif.

c. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kantor Pos

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional Negara Republik

Indonesia. Konstitusi merupakan hukum dasar pedoman dalam penyelenggaraan

pemerintah, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar (konstitusi tertulis) dan

konvensi (konstitusi tidak tertulis). Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat

disebutkan tujuan Negara adalah: “...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia…”

Amanat yang tersirat dalam UUD 1945 tersebut salah satunya adalah

membangun perekonomian negara khususnya dalam usaha memajukan

kesejahteraan umum. Pasca kemerdekaan RI bahwa persoalan kesejahteraan,

perbaikan keadaan dan penciptaan struktur ekonomi nasional harus segera diatasi

untuk kepentingan perekonomian nasional.

Berdasarkan UUD 1945 tersebut, pemerintah menerapkan perekonomian

yang sesuai dengan kepentingan rakyat atau hajat hidup orang banyak. Pemikiran

membangun suatu perekonomian nasional, dengan mendasarkan pada : “Cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat” (pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3).

Kebijakan ekonomi pemerintah pasca kemerdekaan, misalnya dengan

mengambilalih perusahaan pemerintah dengan swasta asing (Belanda). Pada tahun

1960 berlakulah Peraturan Pemerintah, pengganti U.U. No. 19/1960 tentang

Perusahaan Negara yang mengatur keseragaman di dalam cara menyusun,

menguasai serta bentuk hukum Perusahaan Negara pada waktu itu, mengatur

ketentuan-ketentuan mengenai penampungan perusahaan-perusahaan asing yang

diambilalih, serta perusahaan-peerusahaan lain yang ada yang dibentuk

berdasarkan I.B.W ataupun I.C.W Jawatan P.T.T (Pos Telegrap dan Telepon )


commit to user

13

bersumber pada peraturan I.B.W (Indische Bedrijven Wet). Sebagai pelaksanaan

Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 yang dimaksud di atas, maka pada

tanggal 21 Desember 1961 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.240 Tahun

1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, disingkat

P.N. Postel. Peraturan pemerintah itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1962.

Sejak saat itu berubahlah status Jawatan pada Jawatan P.T.T. (Direktorat Jenderal

Pos dan Telekomunikasi. 1980 : 13). Tahun 1965 Perusahaan Negara Pos dan

Telekomunkasi dipecah menjadi dua, yaitu:

1) Perusahaan Negara Pos dan Giro, berdasar PP No. 29 tahun 1965

2) Perusahaan Negara Telekomunikasi, berdasar PP No. 30 tahun 1965.

Berdasarkan hal tersebut Perusahaan Negara pos dan Giro statusnya berubah

menjadi Perum pos dan Giro, dengan PP No. 9 Tahun 1978. Kemudian dengan

dasar PP No.5 tahun 1995 pada tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos dan Giro

diubah lagi menjadi PT Pos Indonesia Persero (http://www.posindonesia

.co.id/profile.php?id=2).

Kebijakan pemerintah terhadap PTT (Pos Telegrap dan Telepon) pasca

kemerdekaan telah menyebabkan perubahan kepemilikan Kantor Pos sebagai

perusahaan negara. Sejak perubahan status dari Perum Pos dan Giro diubah

menjadi PT Pos Indonesia (Persero) itulah, perkembangan Pos Indonesia seperti

anak panah yang dilepas dari busurnya segalanya bergerak amat cepat. Bukan saja

pengembangan produk yang layanan yang terkait langsung dengan bisnis intinya,

tetapi juga ekspansi ke berbagai bidang usaha lainnya.

3. Perusahaan Negara

a. Pengertian Perusahaan Negara

Perusahaan adalah sebuah organisasi atau lembaga yang mengubah

keahlian dan material (sumber ekonomi) menjadi barang atau jasa untuk

memuaskan kebutuhan para pembeli serta diterapkan akan memperoleh laba bagi

para pemilik usaha tersebut (Irawan dan Basu Swastha, 1992:5). Heidirachman

yang dikutip oleh Lestariningsih dan Suryatmojo (1996:2) memberikan definisi

perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisasi dan dijalankan untuk


commit to user

14

masyarakat dengan motif mendapat keuntungan memberikan definisi perusahaan

adalah suatu lembaga yang diorganisasi dan dijalankan untuk masyarakat dengan

motif mendapatkan keuntungan. Sementara Abdul Kadir Muhammad (1999 : 13)

mendefinisikan perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan

dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap dan terang-

terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang dibuktikan

dengan catatan.

Faisal Afif (1994:1) menjelaskan tentang perusahaan dilihat dari sudut

pandang ekonomi diartikan sebagai suatu komunikasi alat-alat produksi dengan

tujuan untuk mewujudkan sebagian dari pemuas kebutuhan masyarakat. Hal ini

disebut sebagai satuan tekhnis ekonomi karena menyangkut sekumpulan alat-alat

produksi material (dapat diamati secara fisik), dan disebut ekonomi karena

kombinasi tersebut terjadi secara rasional (dapat dipertanggungjawabkan secara

ekonomis). Dengan istilah lain, perusahaan dalam arti ekonomis dapat diartikan

sebagai suatu organisasi dengan segala usaha untuk mencapai suatu tujuan yang

diusakan agar memperoleh perimbangan yang paling menguntungkan (optimal)

antara biaya dan pendapatan atau cost dan sale, serta antara usaha dan hasilnya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

yang dimaksud dengan perusahaan adalah suatu organisasi yang mengolah

sumber ekonomi menjadi barang dan jasa untuk memenuhi sebagian kebutuhan

masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sebesar-

besarnya dari proses produksi yang dilakukan.

Setelah diuraikan mengenai pengertian perusahaan, selanjutnya

dikemukakan pengertian negara. Negara menurut Miriam Budiarjo adalah agen

(alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-

hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan

dalam masyarakat (1982 : 38). Selanjutnya pengertian negara menurut Roger H.

Soltau yang dikutip oleh Miriam Budiarjo (1982 : 39) negara adalah alat (agency)

atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-

persoalan bersama, atas nama masyarakat. Robert M. Maclever yang dikutip

Miriam Budiarjo (1982 : 40) menyatakan negara adalah asosiasi yang


commit to user

15

menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah

dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah

yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Perusahaan negara menurut Undang-Undang No. 19 Prp.Tahun 1960 ialah

semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya

merupakan kekayanaan Republik Indonesia, baik yang terjadi karena pemisahan

dari kekayaaan negara maupun yang terjadi berdasarkan Undang-Undang No. 86

tahun 1958 (C. S. T. Kansil 1995 : 102).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian

perusahaan negara adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis

badan usaha milik negara yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan

memperoleh keuntungan dan laba. Perusahaan negara merupakan kesatuan

produksi dalam arti yang luas meliputi perusahaan yang memberi jasa,

menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memupuk pendapatan baik dalam

bidang industri dan pertambangan maupun perdagangan. Perusahaan negara

bertujuan untuk turut membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang

adil dan makmur, material dan spiritual.

b. Bentuk Perusahaan Negara

Bentuk Perusahaan Negara; antara lain Perusahaan Jawatan (Perjan),

Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Ketiga bentuk

perusahaan negara ditentukan dengan wadah hukum yang berbeda-beda agar

pengaturan selanjutnya baik mengenai susunan organisasi, personalia hubungan

pertanggungjawaban dapat dilakukan lebih sempurna. Seperti yang dikemukakan

Pariata westra (2002 : 85-90) bentuk Perusahaaan Negara terbagi menjadi 3

bentuk sebagai berikut:

1). Perusahaan Jawatan (Perjan)

Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 Perjan adalah Perusahaan

Negara yang didirikan dan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang termasuk

dalam Indische Bedrijven Wet (IBW, Stbl. 1927 :419 sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Stbl. 1936 No. 445, Undang-undang Darurat Nomor 3

Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1955) dan ICW sepanjang


commit to user

16

tidak bertentangan dengan IBW. Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17

Tahun 1967 Perjan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada

Menteri atau Direktur Jenderal, berkedudukan serendah-rendahnya setingkat

dengan Direktorat. Perjan melakukan tugas-tugas perusahaan sekaligus tugas

pemerintah yang tercermin dalam APBN. Biaya eksploitasi ditutup dengan

pendapatan jawatan dan tarif ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan bersama-

sama dengan Menteri Keuangan. Oleh karena modal perjan merupakan kekayaan

negara yang tidak dipisahkan maka hasil-hasil perusahaan harus tampak dalam

APBN.

Pegawai Perjan adalah pegawai negeri yang penghasilannya disesuaikan

dengan kemampuan perusahaan. Makna usaha adalah pelayanan masyarakat

(public service) sehingga setiap subsidi yang diberikan kepada masyarakat selalu

diketahui dan dicatat. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh Perjan merupakan

kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat karena barang dan jasa

itu besar dan penting artinya bagi kehidupan masyarakat banyak. Bidang

usahanya merupakan monopoli pemerintah dan tidak menarik swasta, karena

usahanya mempunyai rate of return yang kecil sedangkan investasi dan resikonya

besar.

2). Perusahaan Umum ( Perum)

Menurut Inpres No. 17 Th. 1967 dipimpin oleh direksi yang bertanggung

jawab kepada menteri yang bersangkutan. Dalam hal Perum Otorita, Direksi

Perusahaan tersebut menjalankan tugas pemerintahan, dan pelaksanaan pimpinan

perusahaan diserahkan kepada General Manager. Perusahaan dapat dituntut dan

menuntut, dan hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata.

Perum bertugas melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk

keuntungan dan bergerak dibidang yang oleh pemerintah dianggap vital. Perum

pada umumnya menjalankan tugas pemerintahan. Dalam hal perum dibebani tugas

pemerintahan di departemen yang bersangkutan, tidak ada lagi unit organisasi

yang menjalankan tugas pemerintahan yang telah diserahkan kepada perum

tersebut.


commit to user

17

Modal perusahaan seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara

yang dipisahkan. Modal perusahaan tidak terbagi atas saham-saham. Perum tidak

diperkenankan mempunyai anak perusahaan atau menyertakan kekayaannya

dalam permodalan perusahaan lain. Perusahaan mempunyai nama dan kekayaan

sendiri serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian, kontrak-

kontrak dan mengadakan hubungan dengan perusahaan lainnya, kecuali dalam hal

penyertaan modal. Secara finansial perusahaan harus dapat berdiri sendiri dan jika

politik pemerintah menetapkan tarif dan harga untuk golongan konsumen tertentu

lebih rendah dari tarif dan harga menurut yang berlaku pada Perum, maka

pemerintah memberikan subsidi untuk pemakaian jasa-jasa oleh golongan

konsumen tersebut. Status dan penghasilan pegawai Perum diatur tersendiri

dengan Peraturan Pemerintah diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi

pegawai negeri. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh direksi atas persetujuan

menteri.

3). Perusahaan Perseroan (Persero)

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. P.P. No. 24 Th. 1972,

Persero adalah Perusahaan Negara dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti diatur

menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),

Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang

saham-sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Menurut

Inpres No. 17 Th. 1967 perusahaan mempunyai status badan hukum perdata

berbentuk Perseroan Terbatas, sehingga hubungan usahanya diatur menurut

hukum perdata. Persero dipimpin oleh direksi dibawah pengawasan dengan

Komisaris yang masing-masing bertanggung jawab kepada Rapat Umum

Pemegang Saham. Persero melakukan kegiatan perusahaan yang bisa dilajukan

oleh swasta dan bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah. Menteri keuangan

mewakili negara selaku pemegang saham yang dibantu oleh Direktorat

Pembinaan Badan Usaha Negara dalam menyelenggarakan penata usahaan

BUMN. Pengesahan laporan tahunan Persero dilakukan oleh rapat pemegang

saham. Direktorat Akuntan Negara dapat mengadakan pemerikasaan (audit) dan

mengeluarkan laporan akuntan.


commit to user

18

Modal uasaha perusahaan adalah dipisahkan dari saham-saham yang

sebagian atau seluruhnya milik negera yang merupakan kekayaan negara yang

dipisahkan. Hal ini berarti bahwa modal perusahaan dapat merupakan campuran

antara modal negara dan modal swasta. Perusahaan dapat melakukan penyertaan

modal/pemilikan saham pada perusahaan lain. Negara dapat mengurangi,

menambah atau melepaskan pemilikan saham Persero dari perusahaan.

Pegawai Persero berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa.

Hubungan kerja antara pegawai dan perusahaan diatur dalam kontrak kerja

dengan pemilik Persero. Gaji dan pensiun pegawai ditetapkan dalam kontrak kerja

berdasarkan persetujuan kolektif. Barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan

bukan merupakan kewajiban negara untuk menghasilkannya bidang usahanya

harus dapat memberikan keuntungan finansial kepada negara baik dalam jangka

panjang maupun jangka pendek. Persero pada prinsipnya tidak diberi hak

monopoli atau perlakuan khusus lainnya oleh pemerintah (Pariata Westra, 2002:

85-90).

4. JASA

a. Pengertian Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh

suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa

berhubungan dengan produk fisik maupun tidak (Philip Kotler dalam Husein

Umar, 2003: 2). Menurut Farida Jasfer (2005: 15) jasa merupakan pelayanan dari

seseorang kepada orang lain, baik yang dapat dilihat, yang hanya bisa dirasakan

sampai kepada fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan

jasa dan benda-benda lainnya.

Menurut Lupiyoadi (2001: 5) jasa merupakan semua aktifitas ekonomi

yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang

biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan

memberikan nilai tambah (seperti kenyamanan,hiburan, kesenangan atau


commit to user

19

kesehatan) atau pemecahan masalah yang dihadapi konsumen. Jadi dapat

disimpulkan pengertian jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas yang dapat

ditawarkan oleh suatu pihak lain yang bersifat tidak berwujud fisik.

b. Karakteristik Jasa

Karakteristik jasa menurut Lovelock dan Gummesson (dalam Tjiptono,

2004:22) yaitu :

1. Tidak berwujud (intangibility)

Jasa bersifat intangibility, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium,

didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Sehingga seorang

konsumen jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia

mengalami atau mengkonsumsinya sendiri.

2. Variabel (Heterogenity/ Variability)

Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarized output, artinya

terdapat banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa,

kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi.

3. Tidak Terpisahkan (Inseparability)

Barang umumnya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual baru

dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru

kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.

4. Tidak Tahan lama (Perishability)

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan

untuk pemakaian ulang di waktu datang, dijual kembali atau

dikembalikan.

c. Klasifikasi jasa

Jasa dapat diklasifikasikan berdasar beragam kriteria. Menurut Kotler

(1997:84) jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Jasa dapat dibedakan apakah berbasis peralatan (pencuci mobil otomatis,

mesin penjual) atau berbasis orang (mencuci jendela, jasa akuntansi). Jasa

berbasis orang dapat dibedakan dari segi penyedianya, yaitu pekerja tidak

terlatih, terlatih, atau profesional.


commit to user

20

2. Mengharuskan kehadiran klien. Misalnya : bedah otak dan salon

kecantikan.

3. Jasa berbeda dalam hal memenuhi kebutuhan perorangan (jasa personal)

atau kebutuhan bisnis (jasa bisnis). Dokter akan menetapkan harga yang

berbeda untuk pasien perorangan dan para karyawan dari perusahaan yang

telah membayarkan di muka program kesehatan mereka.

4. Penyedia jasa berbeda dalam tujuannya (laba atau nirlaba) dan

kepemilikan (swasta atau masyarakat). Misalnya : rumah sakit swasta, dan

rumah sakit yayasan amal swasta.

Menurut Crish Manning dan Tadjuddin (1996 : 13) jasa dapat

diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Sektor Informal

Merupakan layanan jasa berskala kecil yang dari segi produksi secara

ekonomis tidak begitu menguntungkan, kesempatan kerja yang kurang

terorganisir dan jarang terjangkau oleh aturan-atura hukum contohnya;

seperti pengemudi becak, buruh pengangkut, semir sepatu.

2. Sektor Formal

Merupakan layanan jasa yang secara resmi tercatat dalam statistik

perekonomian dan syarat-syarat bekerja dilindungi secara hukum,

contohnya; jasa perbankan, asuransi, layanan jasa Kantor Pos.

d. Jasa-Jasa Kantor Pos

1). Jasa Komunikasi

Kantor Pos menyediakan layanan jasa komunikasi yaitu berupa

pengiriman surat. Kantor pos sebagai penyelenggara layanan jasa komunikasi bagi

masyarakat terus berusaha meningkatkan layanannya. Pos meningkatkan lagi

layanan jasa komunikasinya dengan Suratpos kilat khusus, pos expres, suratpos

tercatat. Suratpos Kilat Khusus merupakan sarana pengiriman dokumen dan

barang domestic yang cepat dengan jaringan terluas. Pos Expres layanan

pengiriman dokumen penting, surat dan barang berharga secara lebih cepat,

dijamin tepat waktu, aman dan terlacak dengan mengedepankan akurasi

pengiriman berbasis teknologi informasi, mengutamakan solusi dan pelayanan


commit to user

21

istimewa serta premium class service dengan harga kompetitif. Suratpos tercatat

yaitu saranan pengiriman dokumen dan barang dengan aman dan dalam jangkauan

terluas hingga ke luar negeri.

2). Jasa pengiriman barang

Pos Indonesia dituntut untuk memberikan pilihan yang beragam dalam

upaya menarik minat pengguna jasa pos. Hal inilah yang kemudian memunculkan

berbagai macam produk pos. Pengiriman barang terbagi dalam dua kategori yaitu,

pengiriman barang dalam partai besar dan pengiriman barang dalam partai kecil

(ritel). Untuk pengiriman barang dalam partai besar, Kantor Pos Solo

menyediakan layanan jasa logistic, yang terbagi menjadi layanan cutomized dan

layanan kargo. Customized yaitu layanan pengiriman barang dengan spesifikasi

dan harga sesuai dengan permintaan/kesepakatan. Layanan Kargo bisa berupa

layanan pengiriman barang dari gudang pengirim langsung ke gudang penerima.

Untuk pengiriman barang dalam partai kecil (ritel) Kantor Pos Solo

menyediakan layanan paketpos standar dan paketpos kilat khusus. Paketpos

standar adalah layanan hemat untuk pengiriman barang dalam negeri. Paketpos

kilat khusus adalah layanan prioritas pengiriman barang untuk kota tujuan tertentu

di Indonesia. Garansi waktu tempuh kiriman dan ganti rugi jika terjadi

keterlambatan. Sedangkan untuk pengiriman barang ke luar negeri, di setiap

Kantor Pos tersedia layanan paketpos luar negeri.

3). Jasa keuangan

Layanan jasa keuangan Kantor Pos telah banyak mengalami

perkembangan. Tidak hanya wesel, giropos dan tabungan batara, Kantor Pos

mengeluarkan terobosan baru dengan membuka layanan SOPP (System Online

Payment Point) layanan jasa mudah dan praktis dalam melakukan setoran

tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit,

penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler. Kerjasama SOPP pada Kantor Pos

Solo dilakukan dengan beberapa perusahaan corporat diantaranya, FIF, Telkom,

Adira, BAF, Otto Summit Finance, Ge Cons Finance, ABN Amro, Telkomsel,

Indosat, PLN, Setoran Pajak, Bank Muamalat, Indonesia, Suzuki Finance


commit to user

22

Indonesia, BTN, Citi Bank, HSBC, Bakrie, Bhakti, Colombia Finance, Tunas

Finance, Nusapro, Wanaartha.

B. Kerangka Berpikir

Skema 1. Kerangka Berpikir

Kantor Pos

Perkembangan

Kantor Pos

Kebijakan

Pemerintah

Perusahaan Jawatan

Perusahaan Umum

Perusahaan Perseroan

Peran Kantor Pos

Komunikasi

(surat)

Pengiriman

barang

(paket)

Keuangan

(Wesel, giro,

tabungan, SOPP)

Jasa


commit to user

23

Keterangan :

Kantor pos pertama didirikan oleh Gubernur Jendral GW Baron van

Imhoff di Batavia, 26 Agustus 1746 atau 265 tahun lalu. Berbagai kebijakan

pemerintah telah mempengaruhi perkembangan Pos Indonesia baik itu sejak masa

kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Perkembangan Pos disesuaikan

dengan kebutuhan masyarakat yang kian komplek seiring dengan kemajuan

teknologi yang tak terbatas. Pos Indonesia menjadi saksi sejarah bangsa dalam

mengarungi berbagai perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya sejak masa

kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang.

Setelah Indonesia merdeka, berbagai kebijakan pemerintah ditujukan pada

Pos Indonesia untuk mengatur status dan badan hukum. Sebagai pelaksana

Undang-Undang no. 19 prp tahun 1960, maka pada tanggal 21 Desember 1961

dikeluarkan peraturan pemerintah No.240 tahun 1961 tentang Pendirian

Perusahan Negara Pos dan Telekomunikasi disingkat P.N. Postel. Peraturan

pemerintah itu mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1962. Sejak saat itu

berubahlah status Jawatan PTT (Pos Telepon dan Telegrap) menjadi Perusahaan

Negara. Akhirnya Dinas Pos yang karena fungsinya lebih sosial daripada dinas

Telekomunikasi yang lebih melayani dunia bisnis, maka dipisaahkan Dinas Pos

dan Telekomunikasi sehingga masing-masing menjadi P.N. Pos Giro dan P.N

Telekomunikasi pada tanggal 6 Juli 1965.

Pada tahaun 1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978,

status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.

Pada Tahun 1995 tepatnya pada tanggal 20 Juni 1995 Perum pos dan Giro diubah

menjadi Perseroan PT Pos Indonesia berdasarkan landasan hukum Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan, Peraturan Pemerintah

RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)

Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero).

Arti penting dari Pos Indonesia yang tetap krusial hingga kini adalah

fungsinya sebagai sarana pemersatu bangsa. Jasa layanan Pos Indonesia mampu

menjadi perekat hubungan antar-masyarakat di antaranya dengan cara

menampilkan perangko kebudayaan, penggerak perekonomian masyarakat, alat


commit to user

24

komunikasi untuk keselarasan politik dan persatuan nasional, perantara efektif

hubungan dengan berbagai institusi dan alat pertahanan/kedaulatan Negara.

Perubahan status dari Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia

(Persero) berdampak pada berkembangnya layanan jasa kantor pos diantaranya;

jasa komunikasi, jasa pengiriman barang, jasa keuangan. Sebagai penyelenggara

jasa komunikasi, pos menyediakan layanan suratpos express, suratpos kilat

khusus, dan suratpos tercatat. Pos Indonesia memberikan pilihan yang beragam

dalam upaya menarik minat pengguna jasa pos. Hal inilah yang kemudian

memunculkan berbagai macam produk pos. Misalnya untuk pengiriman barang,

disediakan pelayanan paketpos biasa, paketpos kilat khusus dan paket pos logistik.

Pelayanan jasa keuangan kantor pos tidak hanya berupa weselpos, giro dan

tabungan namun telah berkembang ke berbagai jasa keuangan lainnya

diantaranya; setoran tabungan, pembayaran tagihan, rekening telepon seluler,

asuransi, kredit, penerimaan pajak.


commit to user

25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian sangat menentukan diperolehnya informasi untuk

menyampaikan kebenaran dari suatu penelitian. Tempat yang akan digunakan

untuk penelitian adalah Kantor Pos Solo yang terletak ditengah kota Surakarta

tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Surakarta 57100. Dipilihnya obyek

Kantor Pos Solo sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa obyek

tersebut merupakan alat komunikasi yang pertama dan tertua di Indonesia dan

masih bertahan hingga saat ini. Untuk menunjang penelitian ini, maka peneliti

juga membaca buku-buku referensi di Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas

Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan

Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan

Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Monumen Pers

Surakarta, Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta, Kantor Pos

Solo di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Surakarta 57100.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan jangka waktu yang digunakan peneliti untuk

keperluan penelitian. Penelitian ini berlangsung dari bulan Februari 2011 sampai

dengan Oktober 2011 yaitu terhitung sejak penyusunan judul, penyusunan

proposal, mengurus perijinan sampai pengumpulan data dan penulisan akhir.

Secara rinci jadwal kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:


commit to user

26

Tabel 1. Waktu Penelitian

No Kegiatan

Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop

1. Pengajuan

judul

2. Proposal

3. Perijinan

4 Pengumpulan

Data

5. Analisis data

6. Penulisan

Laporan

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk dari penelitian ini mengikuti paradigma penelitian kualitatif.

Penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran

suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah (Nawawi 1985:

24). Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menghasilkan karya

ilmiah dengan menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati terhadap status kelompok

orang atau manusia suatu obyek atau suatu kelompok kebudayaan (Moleong,

2002: 3). Menurut Bogdan (1993:30), metode kualitatif menunjuk kepada

prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif ungkapan atau catatan

orang itu sendiri atau tingkah laku orang yang terobservasi. Sutopo (1998: 24)


commit to user

27

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan untuk menjawab

beberapa pertanyaan yang memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang

ada masa sekarang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bentuk penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dipilih jenis penelitian

kualitatif karena dalam penelitian kualitatif proses untuk memperoleh makna

digali lebih luas, sehingga diperoleh makna yang dalam. Sesuai dengan sifatnya,

penelitian kualitatif ini bersifat holistic, jadi memandang suatu masalah sebagai

sebuah kesatuan dari proses sosial. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan

masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak

(Hadari Nawawi, 1985: 63).

Metode deskriptif mempunyai ciri-ciri pokok yaitu a) memusatkan

perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau

masalah-masalah yang aktual, b) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah

yang diselidiki, diiringi dengan interprestasi Nasional (Nawawi, 1985: 64).

Menurut Sutopo (1998: 26) penelitian deskriptif adalah penelitian yang meliputi

potret subjek, rekonstruksi dialog, deskripsi keadaan fisik tentang tempat dan

barang-barang lain dan catatan tentang peristiwa khusus. Dalam pendekatan

deskriptif lebih mementingkan pada saat penelitian atau masalah yang sedang

diteliti.

Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian bahwa suatu

pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proporsi yang berasal

dari data dan diuji coba kembali secara empiris (Moleong, 2002 : 9). Penelitian

kualitatif merupakan suatu cara dalam meneliti peristiwa masa sekarang dengan

mendasarkan pada suatu teori yang diujikan kembali dan menghasilkan data

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang

diamati dengan menggunakan suatu langkah tertentu. Penelitian kualitatif

deskriptif adalah penelitian yang mengambil masalah-masalah yang ada pada

masa sekarang dengan menggambarkan obyek yang menjadi pokok


commit to user

28

permasalahannya dengan mengumpulkan, menyusun, menganalisis dan

menginterpretasikan ke dalam bentuk laporan.

2. Strategi Penelitian

Strategi merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kegiatan atau

cara dalam mencapai tujuan sehingga strategi bisa diartikan sama dengan metode.

Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang berarti jalan atau cara.

Sehubungan dengan karya ilmiah, maka yang dimaksud dengan metode adalah

cara kerja yang sistematis mengacu pada aturan baku yang sesuai dengan

permasalahan ilmiah yang bersangkutan dan hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Koentjaraningrat, 1977:16).

Ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian studi

kasus. Menurut Kartini Kartono (1996: 236), studi kasus adalah satu metode studi

eksploratif dan analisis yang sangat cermat dan intensif mengenai keadaan suatu

unit (kesatuan) sosial, yaitu berupa pribadi atau person, suatu keluarga, suatu

institut, kelompok kebudayaan, ataupun suatu kelompok masyarakat. Mulyana

(2003:201), studi kasus adalah “uraian dan penjelasan komprehensif mengenai

berbagi aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas),

suatu program, atau suatu situasi sosial”. Dalam hal ini terpancang artinya

terfokus, maksudnya dalam penelitian ini memfokuskan pada suatu masalah yang

sudah ditetapkan sebelum peneliti terjun ke tempat penelitian. Disebut tunggal

karena penelitian ini merupakan penataan secara rinci aspek-aspek tunggal. H.B

Sutopo (2002:112-113) mengungkapkan “aspek tunggal bisa dilakukan pada

sasaran satu orang atau lebih, satu desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, negara,

bangsa atau lebih, tergantung adanya kesamaan karakteristiknya atau adanya

keseragaman”. Jadi dalam studi kasus yang terpenting adalah bagaimana

menyajikan pandangan subjektif dari peneliti. Hal ini dapat dilakukan atau dapat

dicapai dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan, telaah dokumen

atau arsip.

Menurut Yin (1996:18) studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang

menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas


commit to user

29

antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber

dimanfaatkan. Untuk penelitian studi kasus ini menggunakan pendekatan tunggal

terpancang karena sasaran dan tujuan serta masalah yang akan diteliti sudah

ditetapkan sebelum terjun ke lapangan. Studi kasus merupakan salah satu metode

penelitian ilmu sosial.

Studi kasus terpancang merupakan suatu perangkat penting untuk

memfokuskan suatu inkuiri pada studi kasus. Tunggal karena kasus tersebut

menyatakan kasus penting dalam menguji teori yang telah disusun dengan baik.

Penelitian yang memusatkan diri pada pencatatan secara rinci dengan aspek-aspek

suatu fenomena tunggal. Tunggal dalam penelitian ini mengandung pengertian

bahwa hanya ada satu lokasi yaitu Kantor Pos Solo.

C. Sumber Data

Penelitian ilmiah memerlukan data atau informasi yang relevan dengan

persoalan yang dihadapi sehingga mengena dan tepat. Sumber data merupakan

segala sesuatu yang digunakan sebagai data dalam suatu penelitian. Untuk

memperkuat kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data.

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena

ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan

dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh (Sutopo, 2002: 57).

Menurut Sutopo (2002:50-53) mengatakan bahwa “Sumber data dalam

penelitian kualitatif bisa berupa narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas,

tempat atau lokasi, benda, beragam gambar atau rekaman”. Sedangkan menurut

Lofland yang dikutip oleh Moleong (2002:112) mengemukakan bahwa : “Sumber

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Adapun sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah informan, tempat dan peristiwa serta arsip

dan dokumen, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

1. Informan

Informan yaitu individu-individu tertentu yang dapat memberikan

keterangan dan data atau informasi untuk kepentingan penelitian. ”Dalam

penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting


commit to user

30

perannya sebagai individu yang memiliki informasinya” (Sutopo, 2002 : 90).

Narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan yang diminta peneliti tetapi

bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.

Menurut pendapat Moleong (2002 : 90) ”informan adalah orang yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian”. Jadi informan adalah orang yang dapat memberikan informasi dalam

penelitian yang digunakan sebagai sumber data. Dengan sumber data informan ini

maka akan diperoleh informasi, pernyataan maupun kata-kata yang diperoleh dari

sumber data primer yaitu orang yang tahu dan dapat dipercaya serta mengetahui

secara mendalam mengenai data-data yang diperlukan. Informan dalam penelitian

ini meliputi : pegawai Kantor Pos Solo, pengguna jasa Kantor Pos Solo, penjual

benda-benda pos di sekitar Kantor Pos Solo.

2. Tempat dan Peristiwa

Tempat dan peristiwa dapat dijadikan sebagai sumber informasi karena

dalam pengamatan harus ada kesesuaian dengan konteksnya, dan setiap situasi

sosial selalu melibatkan pelaku, tempat dan aktifitas. Dari pengamatan tempat

dengan keseragaman benda yang berada di lokasi, peneliti sering memperoleh

informasi yang berkaitan dengan sikap dan pandangan pelakunya (Sutopo,

2002:51-52). Pengamatan pada peristiwa atau aktifitas, peneliti bisa mengetahui

proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri

secara langsung.

Tempat dan peristiwa dimaksudkan untuk memperkuat keterangan yang

diberikan oleh informasi. Dalam penelitian ini tempat yang akan diobservasi

adalah Kantor Pos Solo terletak ditengah kota Surakarta tepatnya di Jalan Jenderal

Sudirman No. 8 Surakarta 57100. Dari tempat penelitian akan muncul berbagai

fenomena dan data yang sangat diperlukan dalam penelitian. Peristiwa sendiri

merupakan fenomena yang terjadi di tempat penelitian tersebut, peristiwa yang

dimaksud adalah semua kegiatan yang terjadi di Kantor Pos Solo dan kaitannya

dengan peranannya sebagai media komunikasi jasa bagi masyarakat.


commit to user

31

3. Dokumen

Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang tidak kalah penting

dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang

berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran atau

benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu. Sedangkan

arsip merupakan suatu dokumen berupa catatan rekaman yang lebih bersifat

formal dan terencana (Sutopo, 2002:61).

Menurut Sutopo (1988: 64) dokumen merupakan sumber penelitian di luar

manusia, dapat berupa surat-surat, proposal-proposal,pengumuman-pengumuman,

agenda, catatan rapat, laporan studi yang dilakukan di tempat yang sama dan juga

artikel yang ada di media yang berhubungan dengan masalah-masalah yang

diteliti. Dalam penelitian ini dokumen dan arsip yang akan digunakan adalah

berupa dokumen dan arsip yang ada di Kantor Pos Solo serta buku-buku yang ada

kaitannya dengan permasalah penelitian ini yang diperoleh dari perpustakaan.

D. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan kegiatan untuk merumuskan tentang siapa dan

berapa jumlah orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Teknik

sampling adalah cara untuk menentukan sample yang jumlahnya sesuai dengan

ukuran sample yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan

memperhatikan sifat-sifat dan penyebarannya populasi agar diperoleh sampel

yang representatif atau benar-benar mewakili populasi (Hadari Nawawi 1985:

152). Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian kualitatif perlu

dilakukan teknik sampling, sehingga dalam penelitian kualitatif sampel yang

ditujukan oleh peneliti sendiri sesuai dengan pertimbangan bahwa sampel tersebut

tahu betul terhadap masalah yang diteliti, dapat dipercaya dan datanya obyektif

Teknik sampling yang dilakukan dalam penelitian ini terutama untuk

pemilihan informan yang akan diwawancarai dilakukan dengan memilih informan

kunci( key informan), teknik purposive sampling dan snowball untuk informan

pendukung. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dipandang betul-betul

dan paling tahu mengenai permasalahan yang dimaksud sebagai informan kunci,


commit to user

32

yaitu Wakil Kepala Kantor Pos Solo yang mengetahui tentang seluk beluk Kantor

Pos Solo. Dalam purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk

memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara

mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (H. B.

Sutopo, 2006: 64). Menurut Hadari Nawari (1985:152) teknik purposive sampling

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersifat selektif, di mana peneliti menguraikan berbagai pertimbangan

berdasarkan konsep teoritis, keingintahuan pribadi, dan empiris serta

diarahkan bagi usaha generalisasi teoritis bukan karakteristik populasi.

2. Pengambilan sampel, peneliti lebih cenderung memilih informan yang

dianggap mengetahui secara mendalam serta dapat dipercaya sebagai sumber

data yang menetap.

3. Dalam teknik tersebut juga dikenal istilah time sampling dan snowball

sampling. Time sampling adalah waktu yang dipilih oleh peneliti yang paling

tepat untuk mengunjungi informan, snowball sampling merupakan cara

pemilihan informan pada waktu dilokasi penelitian berdasarkan petunjuk dari

informan lain.

Di lapangan, informan dapat berkembang sebagai bola salju atau snowball.

Snowball sampling menurut Yin ”digunakan bilamana peneliti ingin

mengumpulkan data, yang berupa informasi dari informan dalam salah satu

lokasi, tetapi peneliti tidak tahu siapa yang paling tepat untuk dipilih, karena tidak

mengetahui kondisi dan struktur warga masyarakat dalam lokasi tersebut” (HB.

Sutopo, 2002:57). Dalam penelitian ini cara peneliti melakukan snowball yaitu

menemukan informan dengan cara bertanya pada orang pertama misalnya Wakil

Kepala Kantor Pos Solo untuk selanjutnya bergulir ke orang kedua misalnya para

pegawai Kantor Pos, kemudian orang ketiga misalnya para pelanggan yang

menggunakan jasa Kantor pos dan seterusnya sehingga diperoleh data yang

lengkap, akurat dan mendalam.


commit to user

33

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk

memperoleh data yang diperlukan sehingga data yang diperoleh menjadi

sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang

peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1.Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan

seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari

responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut

(Koentjaraningrat, 1990 : 129). Menurut Lexy J Moleong (2002: 135) wawancara

diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara,

orang yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Adapun tujuan wawancara

menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Lexy J Moleong (2002 : 153) antara

lain untuk merekonstruksikan mengenai orang, kegiatan, organisasi, perasaan,

motivasi, tuntutan, kepedulian, mengubah dan memperluas konstruksi yang

dikembangkan oleh peneliti lain.

Penelitian kualitatif pada umumnya mengenai dua bentuk wawancara yaitu

wawancara berencana dan wawancara tak berencana. Wawancara berencana

selalu terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun

sebelumnya. Semua responden yang diseleksi untuk diwawancarai diajukan

pertanyaan yang sama. Dengan kata-kata dan urutan yang seragam. Sebaliknya,

wawancara tidak berencana merupakan wawancara yang tidak mempunyai satu

persiapan sebelumnya.

Dipandang dari sudut pertanyaan wawancara dibagi menjadi dua

golongan yaitu wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Wawancara tertutup

terdiri dari pertanyaan yang bentuknya sedemikian rupa sehingga kemungkinan

jawaban dari informan terbatas. “Adapun wawancara terbuka adalah terdiri dari

pertanyaan-pertanyaan dari responden secara panjang lebar” (Lexi J. Moleong,

1990: 138).


commit to user

34

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara terbuka artinya

wawancara terdiri dari berbagai pertanyaan sehingga informan tidak terbatas

menjawab dalam beberapa kata saja, tetapi dapat memberikan keterangan yang

panjang. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara terbuka berencana yaitu wawancara yang selalu direncanakan

dan disusun sebelumnya, semua responden yang diseleksi untuk wawancara

diajukan pertanyaan yang sama. Wawancara dimaksudkan untuk menggali

informasi yang belum diketahui. Informan yang dipilih adalah informan yang

dianggap tahu tentang topik permasalahan yang bersangkutan. Peneliti mencatat

informasi yang diberikan oleh informan dan mendiskusikan yang belum jelas

tanpa memberikan pengaruh terhadap informan mengenai jawaban yang

diberikan. Peneliti menggunakan instrumen penelitian dengan pedoman.

2.Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan pengamatan

langsung. Dengan teknik ini dapat dilihat secara langsung keadaan, suasana, atau

kenyataan yang ada dalam masyarakat yang diteliti dan berfungsi menambah data

yang belum diperoleh melalui wawancara (Moleong, 2002:25). Teknik observasi

diharapkan akan dapat dihindari adanya informasi semu yang kadang-kadang

muncul dan ditemui dalam suatu penelitian. Observasi ini akan dilakukan secara

non formal dengan melihat dan melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat

apa yang terjadi dengan maksud agar dapat memacu pengertian, baik mengenai

konteks maupun gejala yang sedang dikaji.

Sutopo (2002:64) menjelaskan bahwa ”Teknik observasi digunakan untuk

menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman

gambar-gambar”. Menurut Kartono (1996:182-188), kegiatan observasi ditinjau

dari cara pelaksanaan dan tujuannya dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Teknik observasi partisipatif dan non partisipatif. Teknik observasi partisipasif

yaitu teknik dimana observer ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang

dilakukan oleh para subyek yang diobservasi. Dan teknik non partisipatif

adalah teknik observasi dimana observer tidak terlibat langsung dalam

kegiatan.


commit to user

35

b. Teknik observasi sistematis, yaitu untuk menemukan dan merumuskan

permasalahan, sekaligus menyusun kategori permasalahan, teknik observasi

sistematis sering dilengkapi alat-alat pencatat mekanis, seperti kamera foto,

pita perekam, tape recorder dan lain sebagainya.

c. Teknik observasi eksperimental, yaitu merupakan teknik observasi yang

dilakukan secara non-partisipatif namun berstruktrur dan sistematis dalam

pelaksanaannya.

Penelitian dengan judul Perkembangan Pos Indonesia (Studi tentang Kantor Pos

Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat), peneliti menggunakan

teknik observasi sistematis.

3. Analisis Dokumen

Dalam penelitian ini, disamping peneliti berusaha mengumpulkan data

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, juga menggunakan analisis

dokumen sebagai bahan tertulis untuk melengkapi data-data yang dianggap masih

kurang. Cara yang dilakukan adalah dengan mencari teori atau membaca dokumen

dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang

akan diteliti.

Analisis dokumen adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi

yang terdapat dalam arsip dan dokumen. Menurut Yin dalam Sutopo (2002: 80)

analisis dokumen disebut sebagai content analysis, yaitu bahwa peneliti bukan

sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga

maknanya yang tersirat. Dokumen baru berfungsi apabila dokumen telah

dianalisis, selanjutnya dokumen berfungsi sebagai bukti pengujian. Dokumen

dapat berupa notulen, foto,arsip, jurnal, catatan, transkip buku, surat kabar,

majalah, prasasti, rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini teknik

yang dilakukan adalah menganalisis dokumen dengan cara mengamati, mencatat

dan menyimpulkan dari apa yang tersirat dan tertulis dalam setiap dokumen dan

arsip yang menjadi sumber data. Langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam

menganalisis dokumen dan arsip yaitu dengan cara mengamati dokumen dan arsip

yang ada.


commit to user

36

F. Validitas Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan

penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya, artinya setiap penulis

harus bisa memilih dan menentukan suatu cara yang tepat untuk mengembangkan

validitas data yang diperoleh. Menurut Sutopo (2002:92) bahwa “Validitas data

merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil

penelitian”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode trianggulasi data

dan review informan dalam menguji keabsahan data.

1. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik yang didasarkan pola pikir fenomenologis

yang bersifat multiperspektif, artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap,

diperlukan tidak hanya satu cara pandang tetapi dibutuhkan beragam pandangan.

Menurut Moleong (2002: 178) trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

pengecekan dan pembanding terhadap data itu. Patton (2009: 99) menyatakan ada

empat macam trianggulasi yaitu:

a. Triangulasi data

Menggunakan beragam sumber data dalam suatu kajian, sebagai contoh,

mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda atau dengan titik

pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Investigator

Penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan sosial yang berbeda. Dalam

penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat

yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal

data. Berbagai teori yang berlaianan digunakan untuk memastikan bahwa data

yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori

telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya

data tersebut.


commit to user

37

d. Triangulasi metodologis

Penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal,

seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur, dan dokumen.

Berbagai metode digunakan untuk meneliti suatu hal, seperti metode

wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat

wawancara dilakukan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua teknik trianggulasi dari empat

trianggulasi yaitu trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik trianggulasi

data (sumber) dengan cara membandingkan suatu informasi yang diperoleh

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian

ini penenliti menggunakan sumber data yang berbeda seperti informan, tempat

dan peristiwa, serta dokumen dan arsip. Dengan cara pengumpulan data tersebut,

data yang diperoleh diperbandingkan antara data yang satu dengan data yang lain

sehingga diperoleh data yang valid. Trianggulasi metode digunakan dalam

penelitian oleh peneliti untuk mengumpulkan data dilakukan dengan metode yang

berbeda-beda, ada yang menggunakan metode wawancara, metode observasi dan

metode analisis dokumen.

2.Informan Review

Selain teknik pemeriksaan data dengan trianggulasi data, digunakan pula

review informan. Review informan merupakan pencocokan data atau informasi

yang sama kepada informan yang berbeda. Laporan penelitian direview oleh

informan untuk mengetahui apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan

pernyataan atau deskriptif sajian yang bisa disetujui mereka. Hal ini kadang-

kadang menyebabkan diskusi mendapatkan pengertian dari kedua belah pihak.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Moleong ( 2002:103 ), analisis data adalah proses

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan

satuan uraian dasar dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan hipotesa

kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy


commit to user

38

J. Moleong (2002: 103) analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara

formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesa (ide) seperti yang

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan

hipotesis itu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis

kualitatif merupakan analisis data yang didasarkan pada hubungan antara fakta

satu dengan fakta yang lain secara hubungan sebab akibat untuk menerangkan

suatu peristiwa. Analisis kualitatif yang peneliti gunakan adalah teknik analisis

interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara ketiga komponen

pokok yaitu reduksi atau seleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan

Dalam bentuk analisis ini, peneliti tetap bergerak dalam empat komponen

yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau

verifikasinya, yang dilakukan selama penelitian (Miles dan Huberman, 1992:15-

21). Sebagai penjelasan lebih lanjut di bawah ini peneliti menguraikan sebagai

berikut:

1. Pengumpulan data

Merupakan kegiatan dalam penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan

dari sumber-sumber data yang telah ditentukan.

2. Reduksi data

Tahap ini merupakan pemusatan perhatian pada data lapangan yang telah

terkumpul. Data ini dipilih untuk menentukan derajat relevansinya dengan

maksud penelitian.

3. Sajian data

Tahap ini merupakan penyusunan informasi yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul

dari data (klarifikasi data). Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas

data, maka pengumpulan data untuk komponen tersebut perlu dihentikan,

sehingga kesimpulan yang diperoleh cukup mantap dan benar-benar bisa

dipertanggungjawabkan oleh peneliti (Burhan Bungin, 2001: 229).


commit to user

39

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model analisis

interaktif, dimana peneliti bergerak di antara tiga alur kegiatan selama

pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi,

penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Gambar2. Skema Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman, 1992 : 20)

H. Prosedur Penelitian

Menurut Sutopo (2002:187) prosedur penelitian adalah rangkaian tahap

demi tahap kegiatan dan awal sampai akhir penelitian. Hal ini dimaksudkan agar

penelitian dapat berjalan teratur, sehingga hasil penelitian dapat

dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah prosedur penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Penulisan Proposal dan Pengurusan Perijinan

Judul penelitian disetujui kemudian dilanjutkan dengan penulisan proposal

yang berisi garis besar penelitian. Penulisan proposal berisi garis-garis besar

penelitian yang akan dilaksanakan yang meliputi perumusan masalah,

penyusunan kerangka berpikir, dan pemilihan lokasi penelitian. Langkah

selanjutnya yaitu mengurus perijinan penelitian.

Pengumpulan Data

Kesimpulan/

Penarikan

Sajian data Data

Reduksi


commit to user

40

b. Pengumpulan Data dan Analisis Awal

Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian termasuk dalam hal ini

mengadakan wawancara dengan informan dan mengadakan observasi terhadap

sumber-sumber tertulis yang ada kaitannya dengan topik dalam penelitian

sebagai data. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan

diinterprestasikan serta menjawab perumusan masalah data yang sudah

terjaring dalam analisis awal.

c. Analisis Akhir dan Penarikan Kesimpulan

Peneliti menganalisis lagi data yang telah didapat dengan teliti, jika kurang

sesuai diadakan perbaikan, kemudian data tersebut dikelompokan sesuai

dengan masalah penelitian. Data yang sudah tersusun rapi merupakan bagian

dari analisis awal, maka kegiatan selanjutnya merupakan analisis akhir dengan

mengorganisasikan dan mengurutkan data pola dalam uraian dasar sehingga

dapat ditarik suatu kesimpulan.

d. Penulisan Laporan dan Perbanyakan Laporan

Tahap ini meliputi penyusunan materi data, penyusunan kerangka laporan,

mengadakan uji silang antarindeks bahan data dengan kerangka yang baru

disusun dan penulisan laporan serta terakhir memperbanyak laporan hasil

penelitian. Dari data yang sudah disusun berdasarkan pedoman penelitian

kualitatif, maka akan dapat diambil sebuah laporan penelitian sebagai karya

ilmiah, yang sebelumnya melalui proses pengujian terlebih dahulu.

Dari uraian di atas, maka dapat digambarkan skema prosedur

penelitian sebagai berikut :

Penarikan

Kesimpulan Penulisan

Proposal

Persiapan

Pelaksanaan

Pengumpulan

Data dan

Analisis Awal

Analisis

Akhir

Penulisan

Laporan

Perbanyak

Laporan


commit to user

41

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan Pos Indonesia

Pos merupakan alat perhubungan komunikasi yang pertama di Indonesia.

Sejak didirikan oleh Gubernur Jendral GW Baron van Imhoff di Batavia, 26

Agustus 1746 atau 265 tahun lalu, Pos Indonesia telah mengalami berbagai

perkembangan sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang.

Perkembangan Pos disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang kian komplek

seiring dengan kemajuan teknologi yang tak terbatas. Pos Indonesia menjadi saksi

sejarah bangsa dalam mengarungi berbagai perubahan politik, ekonomi, sosial dan

budaya sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Arti penting

dari Pos Indonesia yang tetap krusial hingga kini adalah fungsinya sebagai sarana

pemersatu bangsa. Pos Indonesia diharapkan tetap mampu bertahan dan kian

menunjukkan eksistensi dan kontribusi lebih nyata pada masyarakat dan bangsa.

Karena dalam beberapa hal, Pos Indonesia memiliki peran strategis yang belum

atau bahkan tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi secanggih apapun.

Setidaknya dalam dua hal, aspek sejarah dan fungsinya sebagai sarana pemersatu

bangsa.

1. Perkembangan Pos pada Masa Penjajahan

a. Perkembangan Pos pada Zaman VOC (Vereenigde Oost Indische

Compagnie)(1602-1799)

Kedatangan Belanda di Indonesia menyebabkan adanya surat-menyurat

dengan Belanda. Tahun 1596 kedatangan Cornelis de Houtman telah membawa

surat-surat untuk raja-raja di Banten dan Jakarta. Meskipun telah ada hubungan

surat-menyurat, namun pengiriman surat harus ditujukan kepada pejabat-pejabat

resmi dan isinya tidak boleh mengandung pemberitaan tentang segala sesuatu

yang berhubungan dengan Kompeni yang berdagang di Indonesia. Peraturan ini

dilakukan secara keras dan ketat sekali untuk menjaga agar sumber rempah-


commit to user

42

rempah yang sangat berharga kala itu tidak diketahui oleh lawan-lawan kompeni

(Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 47).

Pada saat itu perhubungan pos belum dapat dikatakan teratur masih

tergantung kepada kapal perang Kompeni yang berlayar ke pulau-pulau.

Demikian pula halnya dengan perhubungan yang menggunakan perahu atau

pedagang. Betapa sulitnya perhubungan kala itu dapatlah dimaklumi berhubung

terdapatnya bajak laut di dalam perjalannya. Pada tahun 1633 surat-surat yang

datang dari negeri Belanda setelah dicatat oleh jurusita lalu dipertontonkan di

Stadsherberg (Gedung Penginapan Kota) sehingga tiap orang dapat memeriksa

apakah ada surat baginya. Waktu tempuh surat dari negeri Belanda ke Indonesia

waktu itu adalah 9 bulan sedangkan surat dari Jakarta ke Ambonia memerlukan

waktu 4 bulan (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 48).

Kantor Pos pertama didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W

Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih

menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang

dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke

Negeri Belanda. Setelah Kantor Pos Jakarta didirikan, maka empat tahun

kemudian didirikan Kantor Pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos

yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute

perjalanan pos kala itu melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan. Sesudah itu

terdapat perhubungan pos yang teratur antara Jakarta dan Priangan dan antara

Semarang dengan kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta (Metro files,

5/11/2011).

b. Perkembangan Pos pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (1800-

1811)

Pada pergantian abad secara resmi pemerintahan Indonesia pindah dari

tangan VOC ke tangan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah pada tahun 1795

ijin oktroi VOC untuk berusaha di Indonesia ditiadakan. Pada tahun 1798 VOC

dibubarkan dan kemudian terjadilah kepindahan tampuk pemerintahan ke

pemerintahan Belanda (Sartono Kartodirdjo, 1975: 1).


commit to user

43

Pada tanggal 12 Januari 1799 semua Kantor Pos dinyatakan sebagai milik

Hindia Belanda. Pembubaran kompeni ini baru terlaksanan pada tahun 1800

yakni setelah berkuasa selama 200 tahun. Meskipun demikian sensor terhadap

surat masih terus berjalan dan dilakukan di muka si- alamat oleh Komisi sensor.

Pada tahun 1901 dibentuk sebuah “college” yang terdiri dari komisaris-komisaris

Perposan Hindia Belanda untuk menyusun organisasi yang baru. Untuk

mempercepat pengiriman surat maka pemilik tanah di tanah-tanah tinggi Jakarta

diperintahkan menyediakan 2 ekor kuda pos untuk tiap kampung. Selanjutnya

diharuskan dibentuk patroli-patroli untuk menjaga keamanan perhubungan pos

(Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 52).

Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dibuat

jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Kebijaksanaan ini memang tepat

karena dilihat dari segi strategis kemiliteran diperlukan transportasi cepat untuk

memungkinkan sistem informasi secara cepat pula. Untuk memenuhi maksud itu

dengan tangan besi Daendels merencanakan pembuatan jalan raya pos dengan

memanfaatkan jalan-jalan yang sudah ada yang pernah dilalui pasukan Sultan

Agung pada waktu menyerang Batavia. Pembuatan “Jalan Raya Pos” pada tahun

1809 dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Melalui pembangunan jalan raya

Pos ini, maka diletakkannya prasarana yang sangat penting bagi perkembangan

ekonomi sosial dan politik Jawa, tidak hanya dalam bidang transportasi tetapi juga

dalam bidang administrasi sosial dan mobilitas sosial (Mimbar Indonesia, 1954:

22).

Jalan raya pos terbentang sepanjang pantai utara Jawa dari Barat sampai

ke Timur yang dapat dilalui oleh Cikarpos dan cikar-cikar besar yang beroda

tinggi. Disepanjang jalan ini didirikan secara teratur stasiun-stasiun pos dan

kandang-kandang kuda pada jarak tertentu. Dengan adanya perhubungan darat itu

maka perhubungan dan perdagangan bertambah ramai. Perjalanan dari Jawa Barat

ke Jawa Timur yang sebelumnya memakan waktu 40 hari dapat diperpendek

menjadi 6 hari. Kemajuan ini memberi kesempatan pula untuk memperbaiki

perhubungan pos. Daendels lalu mengadakan suatu pos kuda yang teratur,

tujuannya yang terutama ialah untuk mempercepat pengiriman laporan-laporan


commit to user

44

dari tentaranya yang berada di daerah-daerah yang jauh dan terpencil, sehingga

tidak tergantung kepada keberangkatan kapal-kapal, dan kiriman-kiriman

pemerintah, surat-surat partikelir maupun pedagang dapat dipercepat

pengirimannya. Setelah jalan raya pos dibuka, maka setiap jarak 15 km terdapat

rumah-rumah penginapan dan tempat-tempat pertukaran kuda yang menjadi beban

rakyat. Perhubungan pos diselenggarakan dengan kereta-kereta pos yang sama

bentuknya. Postilon atau sais berbaju seragam biru dengan pinggiran merah

mengendarai kereta-kereta pos (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi,

1980 : 56).

Tiap bulan Komisaris pos harus mengirimkan laporan tertulis dan

memberi pertangung jawaban triwulan kepada Kepala Pos Distrik. Komisaris

jalan dan perposan harus mengadakan pemerikasaan lengkap tiap triwulan pada

semua Kantor Pos. Bila administrasi dan kasnya terdapat baik, maka buku posnya

ditandatangani sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan. Gubernur Jenderal

harus diberitahu kalau terjadi kelainan-kelainan. Tiap kwartal komisaris harus

memberikan laporan tentang hasil pemerikasaannya kepada Gubernur Jenderal.

Selain dengan postillon (pegawai pos), pos dapat dikirimkan dengan perantara

pedagang-pedagang yang berpergian dengan mempergunakan kendaraannya

sendiri. Semasa pemerintahannya, Daendels juga mengadakan perubahan yang

penting dalam pemberian jaminan terhadap rahasia surat. Ia menetapkan bahwa

pembukaan surat adalah terlarang (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi,

1980 : 58).

c. Perkembangan Pos pada Zaman Inggris di Bawah Raffles (1811-1814)

Perkembangan Pos di bawah kepemimpinan Raffles mempunyai ciri khas

yang membawa perubahan-perubahan baru dalam perposan di Indonesia.

Peraturan-peraturan baru berlaku bagi Kantor Pos di Pulau Jawa. Setiap orang

yang mempergunakan jalan raya pos harus mempergunakan kendarannya sendiri.

Meskipun demikian Thomas Stamford Raffles tetap mempertahankan keberadaan

kuda pos dengan segala peralatannya beserta kusirnya. Setiap orang yang mau


commit to user

45

mempergunakannya harus membayar sebelum berangkat (Direktorat Jenderal Pos

dan Telekomunikasi, 1980 : 58).

Perposan Inggris menentukan biaya pengiriman harus dibayar di muka.

Bila porto surat tidak dibayar di muka, maka pada surat tersebut dibubuhi kata-

kata “Bearing Postage” atau “tidak berprangko”. Biaya pengiriman yang belum

dibayar dicantumkan pada sampul surat. Penerima harus membayar waktu

penyerahan. Bila surat tidak tersampaikan atau penerima tidak mau membayar

biaya pengiriman surat, surat tersebut dikirimkan kembali kepada pengiriman

yang harus membayar biaya pengiriman surat. Pada waktu itu pula surat-surat

yang biaya kirimnya telah dibayar di muka dibubuhi cap yang berteraa “Post

Paid” (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 59).

d. Perkembangan Pos pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (1814-

1942)

Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan ketentuan-ketentuan baru

mengenai tarif pos untuk perhubungan dalam negeri yang merupakan tarif

pengiriman surat antar karesidenan-karesidenan. Tarif Pos didasarkan atas jarak

yang harus ditempuh dalam pengangkutan surat dari Kantor Pos pengiriman

kepada Kantor Pos penerima. Kantor Pos yang terdapat sepanjang jalan raya pos

dari tahun 1810-1832 ialah: Anyer, Serang, Jakarta, Rembang, Tuban, Gresik,

Surabaya, Pasuruan, Probolinggo dan Besuki. Kantor Pos dari tahun 1835-1845

ialah : Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Magelang, Salatiga, Madiun, Ngawi,

Kediri, Bangkalan, Sumenep. Sejak tahun 1875 telah dilakukan pembuatan

laporan tahunan. Meskipun laporan tersebut masih sederhana, namun sudah

mengandung angka-angka statistik yang penting sekali tentang lalu-lintas pos dan

uang. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem informasi pada waktu itu sudah ada.

Ini disebabkan karena Inspektur Kepala harus memberitahukan segala sesuatu

yang penting dan merupakan data yang dibutuhkan dan ditetapkan oleh Hindia

Belanda mengenai Dinas Pos untuk mendapatkan kepastian tentang

pelaksanaannya mengenai sasaran yang baik atau tidak. Data dan informasi ini


commit to user

46

kemudian dapat membantu pimpinan Hindia Belanda untuk mengambil keputusan

lebih lanjut (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 60).

Arus perkembangan teknologi telepon dan telegraf yang masuk ke

Indonesia pun mengubah sistem pelayanan pos di Indonesia. Pada tahun 1906, pos

di Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Posts Telegraafend Telefoon Dienst

atau Jawatan Pos Telegraf dan Telepon (PTT). Layanan pos yang awalnya

berpusat di Welrevender (Gambir) juga berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum atau

Burgerlijke Openbare Werker (BOW) di Bandung pada tahun 1923

(http://ptposindonesiapersero.blogspot.com/p/sejarah-pos.html).

e. Perkembangan Jawatan Pos Telegraf dan Telepon (PTT) pada Masa

Pendudukan Jepang

Sesudah pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada bala-

tentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah sipil dilakukan di bawah

pimpinan Angkatan perang Jepang. Seperti dalam Mekar Sari 20 Januari 1993

bahwa : “...Jawatan PTT sasuwene masa pendhudhukan jepang kepecah-pecah

ngeloni struktur organisasi Pemerintahan Militer Jepang saengga ing wektu iku

tinemu Jawatan PTT Sumatra, Jawatan PTT Jawa, Jawatan PTT Sulawesi lan

sapiturute...”

Hal ini berarti bahwa Jawatan PTT selama zaman Jepang terpecah-pecah

mengikuti struktur organisasi pemerintahan militer Jepang, sehingga pada masa

itu terdapat Jawatan PTT Sumatra, Jawatan PTT Jawa, Jawatan PTT Sulawesi dan

sebagainya.

Jawatan PTT selama pemerintahan militer Jepang dikelola semata-mata

untuk kepentingan pemerintahan militer Jepang. Peraturan-peraturan

pemerintahan Hindia Belanda pada umumnya masih dipergunakan di zaman

pemerintahan Jepang. Hanya beberapa perubahan kecil yang dilakukan, ini

membuktikan bahwa peraturan-peraturan lama tidak mudah diganti atau

diperbaharui. Di bidang perposan yang menonjol ialah adanya peningkatan dalam

dinas bank tabungan pos, ini dimaklumi karena pemerintahan militer Jepang


commit to user

http://ptposindonesiapersero.blogspot.com/p/sejarah-pos.html

47

memerlukan pengerahan uang (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980

: 139).

2. Perkembangan Pos Setelah Kemerdekaan

a. Perkembangan Pos pada Zaman Pengambilalihan Jawatan Pos Telegraf

dan Telepon (PTT) dari Jepang

Jepang yang masih bekerja di Kantor Pos Pusat Pos Telegraf dan Telepon

(PTT) tampaknya sudah acuh tak acuh mengingat kondisi di negaranya yang tidak

menentu setelah jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, maka

kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon

untuk merebut kekuasaan PTT dari tangan Jepang sebagai pelaksana amanat

Proklamasi Kemerdekaan. Seperti dalam Mekar Sari 20 Januari 1993 bahwa :

“ ...Tanggal 14 januari taun 1945 Pemerintah Jepang menyerah tanpa

syarat marang Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia

diporoklamirke, lan tanggal 27 September 1945 kekuasaan atas Jawatan

PTT direbut saka tangane Jepang dening Angkatan Muda PTT (AMPTT).

Minangka kepala Jawatan PTT Republik Indonesia kang sapisanan

diangkat Mas Soeharto lan RE. Dijar minangka wakile. Ing tanggal 27

September kasebut sabanjure nganti tekan saiki dilestarekake minangka

Hari Bahkati Postel..”.

Hal ini berarti bahwa pada tanggal 14 januari 1945 Pemerintah Jepang

menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan

Indonesia diporoklamirkan, dan tanggal 27 September 1945 kekuasaan atas

Jawatan PTT direbut dari Jepang oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT). Kepala

Jawatan PTT Republik Indonesia yang pertama diangkat adalah Mas Soeharto dan

RE. Dijar sebagai wakilnya. Tanggal 27 September sampai sekarang diperingati

sebagai hari lahir Pos dan Telekomunikasi.

b. Perkembangan Pos pada Masa Orde Lama

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi PTT setelah merebut kemerdekaan dan

pemindahan kekuasaan dalam masa demokrasi liberal, diantaranya ialah

membangun kembali jaringan-jaringan perhubungan pos, jaringan-jaringan

perhubungan telegraph, telepon dan radio yang menuntut tenaga kerja yang

terdidik, terlatih dan terampil untuk dapat menciptakan sistem perhubungan yang

awalnya primitif menjadi modern. Pada masa ini diisi dengan konsolidasi,


commit to user

48

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi perhubungan

( http://www.posindonesia.co.id/profile.php?id=2).

Pada tahun 1960 berlakulah Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-

Undang No. 19/1960 tentang Perusahaan Negara yang mengatur keseragaman di

dalam cara menyusun, menguasai serta bentuk hukum Perusahaan Negara pada

waktu itu, mengatur ketentuan-ketentuan mengenai menampung perusahaan-

perusahaan asing yang diambilalih, serta perusahaan-perusahaan lain yang ada

yang dibentuk berdasarkan I.B.W ataupun I.C.W (Indische Bedrijven Wet).

Sebagai pelaksana Undang-Undang no. 19 prp tahun 1960, maka pada tanggal 21

Desember 1961 dikeluarkan peraturan pemerintah No.240 tahun 1961 tentang

Pendirian Perusahan Negara Pos dan Telekomunikasi disingkat P.N. Postel.

Peraturan pemerintah itu mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1962. Sejak saat itu

berubahlah status Jawatan PTT (Pos Telepon dan Telegrap) menjadi Perusahaan

Negara. Kesempatan yang timbul karena perubahan status PTT ini dipergunakan

juga untuk mengubah namanya menjadi P.N. Pos dan Telekomunikasi. Akhirnya

Dinas Pos yang karena fungsinya lebih sosial daripada dinas Telekomunikasi yang

lebih melayani dunia bisnis, maka dipisaahkan Dinas Pos dan Telekomunikasi

sehingga masing-masing menjadi P.N. Pos Giro dan P.N Telekomunikasi pada

tanggal 6 Juli 1965 (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 13).

c. Perkembangan Pos pada Masa Orde Baru

Abad ke-20 ditandai dengan berbagai layanan yang makin cepat. Di bidang

Pos mulai adanya pos kilat dan surat kilat khusus, pengantaran dilakukan dengan

sepeda motor, bahkan surat tercatat dan paket pos diantar sampai rumah penerima,

namun Indonesia masih ketinggalaan dalam memperpendek waktu dan jarak. Di

luar negeri susah mulai dengan elektronik mail, meskipun demikian faktor

manusia sebagi pengantar pos tidak akan dapat tergantikan sepenuhnya sebagai

pembantu dalam kontak perhubungan manusia. Keputusan Presiden Republik

Indonesia No. 163 tahun 1966 Kabinet Dwikora dibubarkan dan sebagai gantinya

dibentuk Kabinet Ampera. Di dalam Kabinet Ampera Departemen Pos dan

Telekomunikasi diubah statusnya menjadi Direktorat Jenderal Pos dan


commit to user

http://www.posindonesia.co.id/profile.php?id=2

49

Telekomunikasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

dan berada dalam Departemen Perhubungan (http://ptposindonesiapersero.

blogspot.com/p/sejarah-pos.html).

Diawal permulan masa Orde Baru, Ditjen Postel belum mempunyai kantor

sama sekali, para pegawai sementara menempati gedung Telekomunikasi di jalan

Merdeka Selatan Jakarta. Pada tanggal 27 september 1970 ditjen Postel pindah

menempati gedung baru di jalan Kebon Sirih no. 37 Jakarta Pusat sampai

sekarang. Pada tahaun 1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978,

status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.

Pada Tahun 1995 tepatnya pada tanggal 20 Juni 1995 Perum pos dan Giro diubah

menjadi Perseroan PT Pos Indonesia berdasarkan landasan hukum Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan, Peraturan Pemerintah

RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)

Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) (Direktorat Jenderal Pos dan

Telekomunikasi, 1980 : 22).

d. Perkembangan Pos pada Masa Reformasi

Masa Reformasi ditandai dengan perkembangan jaman yang terus bergulir

dan persaingan bisnis diantara para kompetitor domestik maupun internasional

menuntut Pos Indonesia untuk lebih berkembang. Pos Indonesia melakukan

beberapa upaya peningkatan diantaranya, yaitu modernisasi kantor pos yang

diwujudkan pada gedung maupun layanan pos, di antaranya mail services,

financial services, maupun logistik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat (http://ptposindonesiapersero.blogspot.com/p/sejarah-pos.html)

Dalam perkembangannya, Pos Indonesia mampu menunjukkan

kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan

memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar

24.000 titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100

persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi

terpencil di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan informasi, komunikasi dan

teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta


commit to user


50

dilengkapi elektronic mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan

rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegrasi. Sistem Kode

Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal

daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat (http://surabayawebs.

com/index.php/2011/07/27/menjelang-265-tahun-pos-indonesia-melayani-bangsa-

dan-negara/).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini tabel perkembangan Pos di Indonesia,

Tabel. 2 Perkembangan Pos Indonesia

TAHUN KETERANGAN

1596 Kedatangannya Cornelis de Houtman telah membawa surat-

surat untuk raja-raja di Banten dan Jakarta. Meskipun telah ada

hubungan surat-menyurat, namun pengiriman surat harus

ditujukan kepada pejabat-pejabat resmi dan isinya tidak boleh

mengandung pemberitaan tentang segala sesuatu yang

berhubungan dengan pemberitaan tentang segala sesuatu yang

berhubungan dengan Kompeni yang berdagang di Indonesia.

26 - 8- 1746 Kantor Pos pertama didirikan di Jakarta oleh Gubernur

Jenderal G.W Baraon van Imhoff pada tanggal. Tujuannya

untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk,

terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di

luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke

Negeri Belanda.

1809 Pembuatan Jalan Raya Pos Atas perintah Gubernur Jenderal

Daendels. Disepanjang jalan didirikan secara teratur stasiun

stasiun pos tujuannya yang terutama ialah untuk mempercepat

pengiriman laporan-laporan dari tentaranya yang berada di daerah-

daerah yang jauh dan terpencil.

1906 Pos di Indonesia berubah menjadi Posts Telegraafend Telefoon

Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT).

1942 Selama penjajahan Jepang Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon


commit to user

51

(PTT) terpecah-pecah mengikuti struktur organisasi

pemerintahan militer Jepang.

27-9 - 1945 Pengambilalihan Kantor Pusat Jawatan Pos, Telegraf, dan

Telepon (PTT) di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari

pemerintahan Militer Jepang. Tanggal 27 September

diperingati sebagai Hari Bakti Postel.

1961 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.240 Tahun 1961 status

Jawatan Pos Telegraf dan Telepon (PTT) berubah menjadi

Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi

1965 PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi :

1. Perusahaan Negara (PN) Pos dan Giro berdasarkan

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1965 dan

2. Perusahaan Negara (PN) Telekomunikasi berdasarkan

Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1965

1978 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1978, status

Perusahaan Negara (PN) Pos dan Giro diubah menjadi

Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.

20 - 6-1995 Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro diubah menjadi

Perseroan PT Pos Indonesia

Dasar Hukum :

Undang-undangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan

Perseroan;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

menjadi Perusahaan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun

1995 Nomor 11);

Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum

dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor117 tanggal 20 Juni

1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia,

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perposan di Indonesia sudah

dimulai sejak zaman penjajahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu

sudah ada sistem informasi. Pos Indonesia sejak masa penjajahan hingga masa

kemerdekaan terus mengalami perkembangan. Pos Indonesia mengalami


commit to user

52

pergantian status hingga berulang kali sampai akhirnya menjadi perseroan.

Puncaknya, sejak perubahan dari status perum menjadi persero inilah Pos

Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan.

3. Perkembangan Kantor Pos Solo

Berdirinya Kantor Pos Solo tidak terpisakan dari perkembangan kota

Surakarta pada umumnya dan perkembangan Dinas Pos pada khususnya. Pada

dasarnya Kantor Pos Solo tidak terlepas dari sejarah Pos Indonesia secara utuh.

Berdirinya Kantor Pos Solo secara pasti tidak diketahui kapan berdirinya. Sekitar

tahun 1812 sesungguhnya telah ada perhubungan Pos di Surakarta namun masih

dalam masa penjajahan Perancis karena pada masa tersebut Surakarta masih suatu

kerajaan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Sakiman bahwa :

“Berdirinya Kantor Pos Solo ini secara tepatnya, para staf tidak ada yang

mengetahui secara pasti, meskipun sudah puluhan tahun mengabdi sebagai

pegawai pos. Yang jelas sejak jaman kerajaan lalu lintas pos memang sudah ada”

(Wawancara dengan Pak Djoko, tanggal 1 Agustus 2011).

Keterangan di atas sesuai dengan yang tercantum dalam literatur Sejarah

Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid I. Pada tahun 1750 didirikan kantor pos

di Semarang, dengan jalur pos melalui Karawang, Cirebon, Pekalongan.

Perhubungan pos menjadi lebih teratur antara Jakarta dengan Priangan dan antara

Semarang dengan kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta (Dirjen Postel Jilid

I, 1980 : 30-45)

Pada awal berdirinya, Dinas Pos masih berstatus sebagai jawatan dan

menjadi satu dengan telegram dan telepon sehingga disebut dengan Jawatan PTT.

Pada masa terjadi Agresi Militer Belanda II, banyak kantor PTT yang

dibumihanguskan termasuk Kantor Pos Solo didalamnya, hal ini bertujuan untuk

melindungi dan mempertahankan diri beserta alat-alat telekomunikasi. Namun

diperkirakan juga pada tahun 1945 Kantor Pos Solo dibangun kembali sebagai

Kantor Pos utama (rayon) (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber

Daya Manusia, tanggal 1 Agustus 2011). Keterangan tersebut sesuai dengan

Babad Sala yang ditulis Oleh RM. Sayid bahwa:


commit to user

53

Di sebelah utara pertigaan jalan Gladag didirikan Kantor pos dan Kantor

Telepon. Pada tahun 1948 bulan Desember Kantor Pos dan Kantor

Telepon tersebut dibakar sebagai bentuk pertahanan kota karena adanya

Agresi Militer Belanda. Kemudian Kantor Pos dibangun kembali, akan

tetapi bangunan Kantor Pos tidak lagi menyatu dengan Kantor Telepon.

Bangunan Kantor Pos yang baru dibangun di tanah bekas bagunan rumah-

rumah besar milik Belanda.

Keadaan umum Jawatan PTT setelah berakhirnya masa perang

kemerdekaan adalah pelaksanaan berbagai upaya perbaikan dan pembanguna,

serta upaya menghadapi hambatan-hambatan di berbagai daerah. Keadaan yang

semakin membaik mulai dirasakan, misalnya dengan diadakan seminar

Rehabilitation Centre di Solo pada tahun 1957. Pada bidang penelitian didakan

tingkat pendidikan menengah yang meliputi tentang pendidikan pengawasan pos,

pendidikan pengatur pos dan pendidikan perakitan pos (wawancara dengan Bapak

Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia, tanggal 1 Agustus 2011).

Perkembangan pos cukup baik dari tahun ke tahun. Dalam rangka efisiensi

dan efektifitas usaha penyelenggaraan jasa pos dan giro, terutama dalam

menjalankan peranannya sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional. Sesuai

dengan tujuan yang ada dalam PP No. 5 tahun 1995, maka Perum Pos dan Giro

Kota Surakarta berubah menjadi Perusahaan Perseroan yakni Kantor Pos Solo

57100.

Untuk mendekatkan layanan pos bagi masyarakat, Kantor Pos Solo

memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk ambil bagian menjadi

Agen Pos. Pelaku bisnis Agen Pos ini merupakan mitra kerja PT Pos Indonesia

yang melayani penjualan benda-benda pos, seperti perangko dan meterai, serta

jasa antaran surat dan paket dan akan mendapat bagi hasil cukup bagus, dengan

modal terjangkau. Agen Pos bukan saja melayani jasa pos konvensional, namun

juga melayani transaksi keuangan, yakni pengiriman uang dalam dan luar negeri,

serta transaksi pembayaran dengan pihak ketiga yang selama ini sudah

berlangsung di Kantor Pos, yakni pembayaran rekening listrik, telepon, HP,

cicilan mobil, sepeda motor, computer, laptop, alat rumah tangga, barang

elektronik, pajak, kartu kredit, perbankan. Ada beberapa agen pos di luar Kantor

Pos Solo seperti di Palur, Colomadu dan pasar Klewer (wawancara dengan Bapak


commit to user

54

Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus

2011).

Kantor Pos Solo menyediakan prangko prisma yaitu prangko yang

menggunakan foto pribadi sebagai gambar di prangko tersebut. Kantor Pos Solo

memiliki 14 buah bis surat yang tersebar di area Solo. Setiap harinya bis surat

dicek oleh petugas pos sebanyak 2 kali. Dengan pesatnya perkembangan

teknologi, maka aplikasi teknologi dijadikan basis pengembangan produk maupun

layanan, Kantor Pos Solo sudah melakukan peningkatan layanan dengan

menggunakan teknologi. Kantor Pos Solo memberikan sarana untuk melakukan

jejak lacak untuk melacak kiriman internasional. Bentuk pengembangan berbasis

teknologi juga dilakukan pada pelayanan logistik dan jasa keuangan (wawancara

dengan Bapak Djoko, wakil kepala kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

B. Peran pemerintah dalam Perkembangan Pos Indonesia

Sebagai BUMN yang mengemban misi bisnis dan sosial, tugas Pos

Indonesia tidak bisa dibilang ringan. Sebab, selain harus mencetak profit, Pos

Indonesia juga dituntut memberikan jasa pelayanan publik berupa layanan pos

universal. Setelah Pos Indonesia berstatus persero, maka Pos Indonesia lebih

mandiri dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya yang

dimiliki untuk mencetak profit yang kemudian digunakan sebagai biaya

pengembangan Pos Indonesia itu sendiri dengan tidak mengandalkan subsidi dari

pemerintah lagi. Kantor Pos Solo yang menginduk pada Pos Indonesia juga tidak

lagi menerima subsidi dari pemerintah (wawancara dengan Bapak Djoko, wakil

kepala kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

Sebagai perusahaan perseroan (Persero), Pos Indonesia tetap terikat

dengan ketentuan Perhimpunan Pos sedunia atau akta-akta Universal Postal

Union (UPU), yang mewajibkan pelayanan universal dimana negara anggota

harus menjamin bahwa semua pengguna atau pelanggan menikmati hak atas

layanan pos universal yang meliputi ketentuan tetap mengenai mutu layanan

pokok pos di semua titik dalam wilayahnya, dengan tarif terjangkau. Cakupan

layanan universal menurut kongres UPU tersebut adalah penyelenggaraan layanan


commit to user

55

surat dasar 2 kg dan paket seberat 20 kg yang harus disampaikan di dalam dan

luar negeri. Untuk melaksanakan layanan pos universal, Universal Pos Union

(UPU) menetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Single postal territory, artinya seluruh wilayah Indonesia dianggap sebagai

bagian dari wilayah pos tunggal yang merupakan satu kesatuan bagi pertukaran

kiriman pos. Seseorang dapat mengirim surat melalui pos dengan jaminan

tersedianya layanan sampai ke seluruh pelosok tanah air dan seluruh penjuru

dunia.

2. Freedom of transit, artinya Pos Indonesia mewakili negara, wajib menyalurkan

atau meneruskan kiriman negara lain dengan sarana yang paling aman dan rute

tercepat (Sri Wahyuningsih, tt : 7).

Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, mempengaruhi

budaya masyarakat dalam pola penggunaan jasa perposan, masyarakat cenderung

memilih yang layanan yang prosesnya cepat dengan tarif memadai. Akibatnya

berpengaruh terhadap pemanfaatan sarana dan pendapatan Pos Indonesia di

daerah pedesaan atau daerah yang kurang potensial. Disisi lain, sebagai anggota

UPU (Universal Postal Union), Pos Indonesia harus menjamin bahwa semua

pengguna/pelanggan menikmati hak atas layanan pos universal yang meliputi

ketentuan tetap mengenai mutu layanan pokok pos di semua titik dalam

wilayahnya, dengan tarif terjangkau.

Pemerintah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya layanan

universal yang harus memenuhi kriteria menjangkau seluruh pelosok tanah air,

termasuk daerah terpencil, lokasi transmigrasi dan daerah perintisan dengan

perlakuan yang sama dan tarif yang terjangkau masyarakat serta mempunyai

jaringan internasional. Sementara itu, Pos Indonesia yang merupakan anggota

Union Postal Universal (UPU) juga terikat konvensi untuk melakukan pelayanan

yang bersifat Universal Service Obligation (USO) yang mewajibkan Pos

Indonesia untuk memberikan pelayanan murah dan merata untuk seluruh

penduduk.

Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga

diberikan tanggung jawab untuk memberikan peran pemerintah dalam melayani


commit to user

56

masyarakat atau Public Service Obligation (PSO), seperti keharusan untuk

memberikan kemudahan dalam pelayanan komunikasi, pengiriman barang dan

pelayanan keuangan terhadap para pegawai negeri, transmigrasi, pensiun di

daerah terpencil. Untuk mendukung pelayanan universal, sejak tahun 2003

pemerintah memberikan kompensasi dalam penyelenggaraan PSO (Public Service

Obligation), dengan memberikan dana kompensasi pada kantor pos cabang luar

kota yang secara ekonomis sudah tidak mungkin beroperasi, namun masih

diperlukan masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Dana kompensasi diberikan

untuk pendanaan infrastruktur dengan harapan masyarakat tetap dapat menikmati

dan mendapatkan layanan pos yang diinginkan. Pemerintah berkewajiban

mendorong dan mengembangkan terselenggaranya layanan pos yang adil dan

merata (Buletin Komunikasi dan Informasi, tt:2).

Kantor Pos Solo memiliki 22 buah Kantor Pos Cabang yang tersebar

diseluruh Kota Surakarta. Beberapa Kantor Pos Cabang luar kota yang secara

ekonomis sudah tidak mungkin beroperasi, namun masih diperlukan masyarakat,

menerima kompensasi dalam penyelenggaraan PSO (Public Service Obligation).

Kantor Pos Cabang yang menerima kompensasi dalam penyelenggaraan PSO

(Public Service Obligation) antara lain, Kantor Pos Cabang Bekonang, Kantor Pos

Cabang Gondangrejo, Kantor Pos Cabang Colomadu, Kantor Pos Cabang Ngringo

(wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos

Solo, tanggal 1 Agustus 2011)

Kewajiban Pelayanan Umum Pos menetapkan program pelaksanaan

Publik Service Obligation (PSO) sebagai salah satu solusi untuk mendukung

pemerataan pelayanan pos pada khususnya yang menjangkau daerah-daerah yang

terisolasi. Melalui program PSO diharapkan kawasan atau daerah terpencil dapat

dijangkau layanan pos sehingga memberikan dampak nilai pertumbuhan ekonomi,

sosial dan budaya yang lebih baik serta mengatasi kesenjangan informasi antara

wilayah satu dengan lainnya. Penyelenggaraan pos dijalankan oleh Negara demi

kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional, selain

memberikan dana kompensasi pemerintah berperan dalam pembuatan Undang-

Undang tentang pos yang mengatur tentang pembinaan pos, penyelenggaraan pos,


commit to user

57

ketentuan pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang mengandung pemberian

sangsi pidana (www.balitbang.depkominfo.go.id).

C. Kantor Pos Solo 57100

1. Lokasi dan Pelayanan Kantor Pos Solo

Kantor Pos Solo terletak ditengah kota Surakarta tepatnya di Jalan

Jenderal Sudirman No. 8 Surakarta 57100. Kantor Pos Solo merupakan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) serta sebagai Sentral Pengelolaan Pos (SPP) dengan

fungsi yang cukup lengkap ditinjau dari segi aktifitas layanan fungsi-fugsi

tersebut, antara lain: a).Sebagai Kantor Pos, b).Sebagai Kantor Sentral Giro

Gabungan, c).Sebagai Kantor Sentral Distribusi (Sumber : Supervisor SDM

Kantor Pos Solo).

Jangkauan pelayanan Kantor Pos Solo 57100 meliputi seluruh wilayah

Indonesia dan wilayah kota Surakarta dengan jumlah kecamatan dan kelurahan

sebagai berikut :

a. Kecamatan sebanyak 5 kecamatan

b. Kelurahan sebanyak 5 kelurahan

Disamping itu, Kantor Pos Solo 57100 juga melayani :

a. Sebagaian wilayah Kabupaten Sukoharjo, meliputi kecamatan Kartasura,

Bekonang, dan Grogol)

b. Sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, meliputi Colomadu,

Gondangrejo, dan Ngringo.

Untuk tiap-tiap kecamatan telah tersedia masing-masing 1 buah Kantor

Pos Cabang (KPC). Kantor Pos Solo 57100 memiliki 22 buah Kantor Pos Cabang

yang tersebar diseluruh Kota Surakarta, antara lain:

a. Kantor Pos Cabang Gading

b. Kantor Pos Cabang UNS.

c. Kantor Pos Cabang Purwosari.

d. Kantor Pos Cabang Nusukan.

e. Kantor Pos Cabang Semanggi.

f. Kantor Pos Cabang Bekonang.


commit to user

http://www.balitbang.depkominfo.go.id/

58

g. Kantor Pos Cabang Ngringo.

h. Kantor Pos Cabang Kerten.

i. Kantor Pos Cabang Pajang.

j. Kantor Pos Cabang Mojosongo.

k. Kantor Pos Cabang Jebres.

l. Kantor Pos Cabang Gondangrejo.

m. Kantor Pos Cabang UMS.

n. Kantor Pos Cabang Jongke.

o. Kantor Pos Cabang Cengklik.

p. Kantor Pos Cabang Makamhaji.

q. Kantor Pos Cabang Colomadu.

r. Kantor Pos Cabang Solo Baru.

s. Kantor Pos Cabang Stabelan.

t. Kantor Pos Cabang Kartasura.

u. Kantor Pos Cabang Solo Barat.

v. Kantor Pos Cabang Tipes.

Kantor Pos Solo 57100 memiliki jam buka loket selama 6 hari dalam seminggu,

dengan jam buka sebagai berikut :

a. Jam buka loket Di Kantor Pos Solo 57100

Senin-Sabtu : pukul 07.00-19.00

Minggu/hari libur : tutup

b. Jam buka loket di Kantor Pos Cabang

Senin – Kamis : pukul 07.30-14.00

Jumat – Sabtu : pukul 07.30- 11.00

Minggu/hari libur : tutup (Sumber : Bagian Pelayanan Jasa Surat Pos dan

Layanan Prioritas Kantor Pos Solo).

2. Visi Misi, Tugas Tujuan dan Logo Pos Indonesia

a. Visi Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang suatu kondisi yang ingin

diwujudkan melalui serangkaian aktifitas saat ini. Untuk mengembangkan tugas


commit to user

59

pokok perusahaan Kantor Pos Solo menetapkan visinya yaitu; Pos Indonesia

senantiasa berupaya untuk menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia, yang

peduli terhadap lingkungan, dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional

sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta tumbuh dan

berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat.

Sedangkan misi Kantor Pos Solo yaitu; menyediakan sarana komunikasi

yang handal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menjunjung

pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan

negara. Dan mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu

pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk

mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi

karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan mitra kerja (Sumber : Bagian

Supervisor SDM Kantor Pos Solo).

b. Tugas dan Tujuan

Kantor Pos Solo mengemban tugas sebagi penyedia sarana komunikasi yang

baik dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah untuk menunjang

pembangunan nasional sehingga memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa.

Sedangkan tujuan Kantor pos Solo yaitu; senantiasa berupaya untuk menjadi

penyedia komunikasi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan sehingga

mampu memberikan pelayanan maksimal bagi mesyarakat dan tumbuh sesuai

denagn konsep bisnis yang sehat (wawancara dengan Bapak Djoko, Wakil

Kepala Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

c. Logo Pos Indonesia

Logo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan citra, visi, dan misi dari

pemilik logo tersebut. Apabila logo tersebut adalah milik sebuah perusahaan, logo

tersebut akan merefleksikan jati diri perusahaan tersebut. Logo juga merupakan

identitas suatu perusahaan yang menggambarkan tujuan-tujuan, prinsip-prinsip,

serta ideologi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Logo suatu perusahaan bisa

saja berubah seiring dengan perubahan diri dari perusahaan itu sendiri. Dalam

perkembangan PT. Pos Indonesia (Persero), logo yang mewakili diri Pos


commit to user

http://id.wikipedia.org/wiki/Logo





http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi



60

Indonesia pun berubah mengikuti perubahan yang terjadi di dalam tubuh PT. Pos

Indonesia (Persero) itu sendiri.

Gambar 1. Logo Pos Indonesia

Sumber : Bagian SDM Kantor Pos Solo

Makna yang terkandung dalam logo Pos Indonesia, terdapat seekor

merpati pos yang seolah-olah sedang terbang mengelilingi dunia dengan

kecepatan tinggi. Ukuran merpati yang lebih besar daripada bola dunia

melambangkan bahwa Pos Indonesia diharapkan bisa menguasai ataupun

memimpin usaha perposan di dunia internasional. Warna dasar jingga yang

terdapat di gambar merpati dan bola dunia menunjukkan bahwa Pos Indonesia itu

penting, warna jingga sendiri memiliki arti penting serta perlu diperhatikan,

seperti yang terdapat di pembatas-pembatas jalan, pakaian pendaki gunung,

seragam para penerbang, dan lain sebagainya. Tulisan „POS INDONESIA‟

dengan tipografi bold ini memberikan ketegasan identitas perusahaan dan juga

identitas negara. Tulisan tersebut berada di bawah gambar merpati yang sedang

mengelilingi dunia dengan kecepatan tinggi karena logo ini ingin menunjukkan

bahwa Pos Indonesia lebih mengutamakan profesionalitas dalam pelayanan untuk

pelanggan-pelanggannya (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber

Daya Manusia Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mewujudkan pola

tetap antar bidang kerja, kerangka tersebut dapat menggambarkan kedudukan,

wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi

garis, wewenang dari kepala kantor dilimpahkan kepada manajer operasional yang


commit to user


http://id.wikipedia.org/wiki/Merpati_pos


http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Pos-Indonesia.svg

61

bertugas sebagai koordinator operasional dari beberapa kepala bagian. Berikut ini

struktur organisasi Kantor Pos Solo;

Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Pos Solo 57100

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR POS SOLO 57100

Sumber : Bagian SDM Kantor Pos Solo

Deskripsi jabatan bagian pada struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero)

Kantor Pos Solo adalah sebagai berikut :

KEPALA KANTOR POS

L. SUTADJI

WAKIL KEPALA KANTOR POS

DJOKO ASMORO

MANAJER PELAYANAN JASA SURAT POS

DAN LAYANAN PRIOROTAS

1. KUKUH HIHAHAT

2. EDY SUSANTO

MANAJER SUMBER DAYA MANUSIA

SAKIMAN

MANAJER SARANAN DAN TEKNOLOGI

RASMONO MANAJER PAKET POS

1. HERU SUSANTO

2. AGUS SUSILO MANAJER KEUANGAN DAN BPM

TETEN SUGIRI

MANAJER PELAYANAN JASA KEUANGAN,

GIRO, DAN PENYALURAN DANA

TATI NURHAYATI MANAJER

AKUNTANSI

LATIF FATIMAH

MANAJER SENTRA LAYANAN PELANGGAN

KORPORAT

AGUS IRIANTO MANAJER PENGAWASAN PELAYANAN

LUAR DAN AGEN POS

DYAH E. P MANAJER PEMASARAN DAN PELAYANAN

PELANGGARAN

SENO AJI A.N MANAJER AUDIT, MUTU, PROGRAM

KEMITRAAN, DAN BINA LINGKUNGAN

DAERAH

SITI RUMTIANAH MANAJER PROSES DAN DISTRIBUSI

1. BAMBANG SANTOSO

2. MAHMUD ATMAJA

3. SUNAR SETIONO

MANAJER ANTARAN

DWI ANDRIANTI P

KANTOR POS CABANG


commit to user

62

a. Kepala Kantor Pos

Tugas dan tanggung jawab kepala kantor pos antara lain :

1). Mengelola dan memimpin kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas Kantor

Pos Solo agar berdaya guna dan beerhasil guna.

2). Mewakili direksi PT. Pos Indonesia dalam hubungan dengan pihak luar

3). Melakukan pemerikasaan secara rutin dan periodic.

b. Wakil Kepala Kantor Pos

Tugas dan tanggung jawab wakil kepala kantor pos yaitu :

1). Mewakili kepala kantor untuk kegitan eksternal

2). Mengarahkan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan di

Kantor pos cabang.

3). Melakukan pembinaan SDM, memberikan coaching, dan counseling

kepada karyawan di lingkungan kerjanya untuk kelancaran pelaksanaan

pekerjaan.

c. Manajer Pelayanan Jasa Surat Pos dan Layanan Prioritas

Tugas manajer pelayanan jasa surat pos dan layanan prioritas yaitu:

1). Mengelola kegiatan pelayanan di loket untuk menjamin kelancaran

operasional dan pelayanan di loket sehingga tercipta pelayanan yang

memuaskan bagi pelanggan.

2). Melakukan verifikasi data transaksi keuangan dan produksi harian loket

terhadap pekerjaan penerimaan layanan suratpos.

d. Manajer Paket Pos

Tugas manajer paket pos yaitu :

1). Melakukan proses pembukaan, dan penutupan rekening giropos.

2). Melakukan proses penarikan kembali rekening giropos, dan pembayaran

cekpos sesuai dengan SOP yang ditetapkan Perusahaaan.

3). Melakuakn proses penyaluran dana, pertanggungan keuangan, pelaporan,

dan tertib administrasinya.

e. Manajer Sentra Layanan Pelanggan Korporat

Tugas Manajer Sentra Layanan Pelanggan Korporat yaitu:

1). Menerima dan memeriksa kiriman korporat.


commit to user

63

2). Mengkoordinir dan mengawasi proses tutupan kiriman korporat sesuai

dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.

3). Mengelola jejak lacak kiriman korporat dengan aplikasi I-Pos.

f. Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

Tugas Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan yaitu :

1). Melakukan penawaran produk perusahaan dan promosi sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

2). Menyusun data base pelanggan korporat, dan target pelanggan sasaran

pemasaran.

3). Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan

pelanggan (customer service) dan penyelesaian keluhan pelanggan

(customer care) untuk meningkatkan pelayanan pelanggan

g. Manajer Prosese dan distribusi

Tugas Manajer Prosese dan distribusi yaitu:

1). Melakukan proses tutupan suratpos biasa, tercatat, kilat khusus, pos

express, express mail service untuk dikirimkan ke kantor tujuan.

2). Mengawasi pelaksanaan sortir suratpos biasa, tercatat, kilat khusus, pos

express, express mail service dan proses tutupanpos.

3). Melakukan proses pendistribusian kantong pos sesuai dengan tujuannya

dan menyerahkan kantungpos kepada pihak angkutanpos.

h. Manajer Antaran

Tugas Manajer Antaran yaitu:

1). Menghimpun data standar waktu penyerahan suratpos.

2). Mengatur jalan antaran, wilayah antaran, dan beban antaran untuk masing-

masing pengantar di UTP dalam lingkungan tanggungjawabnya.

3). Mengawasi pelaksanaan kinerja antaran.

i. Manajer Sumber daya Manusia

Tugas Manajer Sumber daya Manusia yaitu:

1). Melakukan pengawasan terhadap daftar hadir pegawai.

2). Mengatur tata kelola dan administrasi surat-menyurat.


commit to user

64

3). Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan terkait dengan

Sumber daya manusia, dan melakukan percocokan naskah/dokumen

pembayaran dengan pembukuan akuntansi.

j. Manajer sarana dan Teknologi

Tugas Manajer sarana dan Teknologi yaitu:

1). Membantu dukungan operasional teknologi

2). Mengatur pengeluaran operasional kendaraan bermotor sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di Perusahaan

3). Melakukan inventarisasi aset

k. Manajer Keuangan dan BPM

Tugas Manajer Keuangan dan BPM yaitu:

1). Mengatur arus kas masuk dan keluar, dengan prinsip pada tingkat likuiditas

yang tepat dan wajar.

2). Mengawasi dan mempersiapkan gaji tenaga kerja.

3). Membuat laporan saldo rekening Koran, bank, dan laporan pelimpahan dan

pembebanan

l. Manajer Akuntansi

Tugas Manajer Akuntansi yaitu:

1). Mengerjakan administrasi di bagian akuntansi.

2). Menyusun laporan kilat UPT dan laporan akuntansi, dan mengirimkannya

ke Divre dan kantor Pusat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

perusahaan.

3). Melakukan pemerikasaan terhadap saldo-saldo pada PSA dan mencocokkan

dengan dokumen sumbernya serta bukti pendukung lainnya.

m. Manajer Pengawasan Pelayanan Luar dan Agen Pos

a. Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan

pengawasan pekerjaan pelayanan luar dan agenpos sesuai dengan

ketentuan perusahaan

b. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan di bagian

Penngawasan Pelayanan Luar dan Agenpos di UPT dalam lingkungan

tanggungjawab.


commit to user

65

n. Tugas manajer pengawasan pelayanan luar dan agen pos yaitu :

1). Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

oleh Kantor pos cabang.

2) melakukan pemerikasaan saldo uang kas.

o. Manajer Audit, Mutu, Progra Kemitraan, dan Bina Lingkungan Daerah

Tugas Manajer Audit, Mutu, Program Kemitraan, dan Bina Lingkungan

Daerah yaitu :

1). Melakukan uji kelayakan terhadap calon mitra binaan yang diberikan

pinjaman Dana kemitraan sesuai dengan ketentuan Kantor Pusat.

2). Melakukan tagihan angsuran pinjaman mitraan binaan dan tertib

administrasinya.

3). Melaksanakan pencatatan kegiatan keuangan dan operasional Program

Kemitraan Bina Lingkungan daerah.

p. Kantor pos cabang

Kantor pos Cabang mempunyai tugas poko dan tanggung jawab yaitu:

1). Melakukan penerimaan transaksi penjualan benda pos, materai, prangko

dan benda filateli, pelayanan jasa suratpos, paketpos, jasa keuangan dan

keagenan, tabungan, giro dan penyaluran dana, pembayaran pensiun,

pembayaran weselpos dan layanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku di perusahaan.

2). Mencatat data produksi pos yang diterima, dan diantar untuk data statistik.

(wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor

Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

4. Produk Kantor Pos Solo

Ada berbagai jenis layanan produk pos yang disediakan oleh Pos Indonesia antara

lain:

a. Kiriman Internasional

1. EMS

EMS merupakan layanan premium Pos Indonesia untuk pengiriman

dokumen dan barang dagangan ke luar negeri. Kiriman express ke 83


commit to user

66

negara yang masuk dalam jaringan EMS. Pengiriman maupun penerimaan

dapat melakukan pelacakan kiriman secara elektronik

2. Paket Internasional

Layanan pengiriman barang ke 184 negara, baik Paket Pos internasional

Udara maupun Paket pos Internasional laut

3. Western Union

Layanan pengiriman uang dari dank e-14 Negara (Brunei, Hongkong, Iran,

Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, Qatar, Singapore, Uni Emirat

Arab, Austria, Brazil, Taiwan, Thailand,) dapat dilayani oleh seluruh

Kantor Pos Online Weselpos.

b. Filateli

Menjebatani pengkoleksi benda pos seperti perangko. Tanpa disadari,

seorang pengumpul perangko menekuni hobinya dengan sungguh-sungguh,

akan memperoleh pengetahuan yang luas. Prangko-prangko yang diterbitkan

oleh berbagai Negara dapat menampilkan gambar-gambar yang berkaitan

dengan sejarah, ekonomi, politik, kebudayaan, flora, fauna dan lain-lain.

c. Hybrid-Mail

Hybrid-Mail adalah salah satu layanan berupa layanan pengiriman berita

dengan spesifikasi hybrid karena dapat diakses pengguna jasa baik melalui

internet berbasis WEB dan Short Message Service (SMS) melalui nomor 8161

(saat ini hanya untuk telkomsel dan Indosat) yang kemudian dapat diterima

oleh tujuan dalam bentuk Surat maupun Kartu.

d. Agen Pos

Agen pos adalah pasar yang menjebatani interaksi konsumen-produsen

dan sebagai pusat informasi sekaligus sarana berkomunikasi dan bertemu

diantara anggota masyarakat. Ada beberapa agen pos di luar Kantor pos seperti

di Palur, Colomadu, dan Pasar Klewer.

e. Logistic

Logistic merupakan layanan pengiriman barang dalam jumlah partai besar.

1. Costumize


commit to user

67

Layanan pengiriman barang dengan spesifikasi dan harga sesuai dengan

permintaan/kesempatan.

2. Layanan Kargo

Layanan pengiriman barang tanpa batasan ukuran dan berat, layanan berupa

pengiriman barang dari gudang pengirim langsung ke gudang penerima baik

itu dikirim ke atau dari dalam dan luar negeri.

f. Keuangan

1. SOPP (System Online Payment Point)

Merupakan cara tercepat, mudah dan praktis dalam melakukan setoran

tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit,

penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler.Kerjasama SOPP (System

Online Payment Point) pada Kantor Pos Solo dilakukan dengan beberapa

perusahaan corporat diantaranya, FIF, Telkom, Adira, BAF, Otto Summit

Finance, Ge Cons Finance, ABN Amro, Telkomsel, Indosat, PLN, Setoran

Pajak, Bank Muamalat, Indonesia, Suzuki Finance Indonesia, BTN, Citi

Bank, HSBC, Bakrie, Bhakti, Colombia Finance, Tunas Finance, Nusapro,

Wanaartha.

2. Weselpos Prima

Sarana pengiriman uang untuk tujuan di seluruh Indonesia dengan sevice

H+1. Produk kiriman uang cepat sampai, bisa diantar sampai rumah.

3. Weselpos Instan (Remittance)

Merupakan solusi untuk pengiriman uang secara cepat dengan service H+0

dan aman karena penerimaan dilengkapi dengan PIN. Dapat diambil di

seluruh Kantor Pos dalam jaringan.

4. Weselpos Berlangganan

Sarana pengiriman uang untuk tujuan di seluruh Indonesia dalam jumlah

uang yang tetap dan rutin. Kiriman uang dapat diterima di rumah.

Pengambilan tanggalnya sudah ditetapkan.

g. Paket pos

1. Paket pos Biasa


commit to user

68

Paket pos biasa merupakan layanan pengiriman atas kemasan yang berisi

barang dengan ketentuan bentuk yang cukup besar, ukuran dan berat > 5 <

40 kg. Pengiriman jenis ini dilakukan melalui laut dan darat dengan waktu

tempuh antara dua minggu sampai dengan satu bulan untuk pengiriman

paket pos luar negeri. Ketententuan mengenai lamanya pengiriman ini

tergantng pada jarak. Kemasan yang berisi barang dengan ketentuan sebagai

berikut :

a). Darat/ laut dengan berat maksimum 40 kg

b). Udara dengan berat maksimum 30 kg

2. Paket pos Kilat Khusus

Paket pos kilat khusus memiliki keunggulan waktu tempuh yang lebih cepat

dibandingkan paket pos biasa. Layanan ini menawarkan garansi waktu

tempuh dang anti rugi jika terjadi keterlambatan atau hilang.

h. Suratpos

1. Suratpos Kilat Khusus

Sarana pengiriman dokumen dan barang domestic yang cepat dengan

jaringan terluas.

2. Pos Expres

Layanan pengiriman dokumen penting, surat dan barang berharga secara

lebih cepat, dijamin tepat waktu, aman dan terlacak dengan mengedepankan

akurasi pengiriman berbasis teknologi informasi ( IT ), mengutamakan

solusi dan pelayanan istimewa serta premium class service dengan hrga

kompetitif.

3. Suratpos Tercatat

Saranan pengiriman dokumen dan barang dengan aman dan dalam

jangkauan terluas ke luar negeri (wawancara dengan Bapak Kukuh, Manajer

Pelayanan Jasa Surat Pos dan Layanan Prioritas Kantor Pos Solo, tanggal 1

Agustus 2011).


commit to user

69

5. Sistem Operasi

a. Sistem Operasi Pengiriman Surat

Sitem operasi dalam pengiriman surat terdiri dari beberapa langkah berikut

ini:

1). Input

Input adalah sistem operasi Pos Express yaitu surat yang dikirim oleh

pelanggan yang nantinya akan di proses oleh Pos Express sehingga surat yang

dikirim sampai ke alamat tujuan.

2). Proses

Perubahan input menjadi output. Dalam hal ini proses yang dilakukan dari

penerimaan surat hingga pendistribusian surat sampai alamat yang dituju

adalah collecting, processing, transporting, dan delivery.

a). Coleccting

Coleccting adalah kegiatan pengumpulan surat dari pengirim yang

diterima di loket kantor pos, kantor pos cabang (KPC), maupun dari

perusahaan yang telah mengadakan kerjasama.

Dalam proses collecting, terdapat prosedur yang dilakukan oleh

petugas loket PLB (Pusat Layanan Bisnis), yaitu antara lain :

(1). Pengisisan daftar pengantar kiriman

(2). Pemerikasaan surat

(3). Penimbangan berat kiriman

(4). Pencetakan resi

(5). Pemberian stempel pada resi

b). Processing

Processing merupakan tahap kedua dari sistem operasi dalam

pengiriman surat. Setelah processing pengumpulan surat dari loket,

kemudian surat akan diproses kembali di bagian processing. Kegiatan

processing ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu pengolahan di

kantor asal dan pengolahan di kantor tujuan.

(1). Pengolahan di kantor asal


commit to user

70

Pengolahan di kantor pos Solo merupakan pengolahan kiriman yang

diterima di loket PLB maupun loket ritel. Pada proses pengolahan, surat

retail dan surat korporat digabung dalam penanganannya. Proses

pengolahan kiriman dimulai dari kegiatan entry data hingga penutupan dan

pelabelan.

(a). Entri data dan penyortiran

Barcode resi yang terdapat pada setiap kiriman discan untuk

dimasukkan ke dalam aplikasi advis kiri. Advis merupakan daftar rincian

isi kiriman dari kota asal ke kota tujuan dimana data harus sama dengan

jumlah dari resinya. Kemudian surat disortir berdasarkan kota tujuan

setempat.

(b). Pengantongan dan pelabelan

Setelah disortir kemudian surat dimasukkan dalam kantong. Ada dua

proses pengantongan yait; menggunakan anak kantong dan menggunakan

kantong gabungan. Semua surat yang akan dikirim sebelumnya

dimasukkan dalam anak kantong. Anak kantong memuat surat yang akan

dikirim per kota, advis sebagai daftar rincian kiriman dimasukkan ke

dalam kantong. Pelabelan dilakukan dengan mencantumkan kantor tujuan

dan tanggal proses pengolahan. Kantong gabungan berisi anak kantong

yang telah diberi label kantong gabungan dibagi menjadi 2, yaitu untuk

kiriman regional dan nsional.

(c). Pembuatan bukti serah

Setelah diberi label kemudian barcode yang ada pada kantong surat

discan.

2). Pengolahan di kantor tujuan (puri terima )

Pengolahan di kantor tujuan dalam hal ini di Kantor Pos Solo

merupakan pengolahan yang dilakukan oleh kantor pos Solo yang telah

mendapat kiriman surat dari kantor pos asal. Kegiatan pengolahan di kantor

tujuan meliputi pemeriksaan dan penyortiran.

Pemerikasaan dilakukan pada surat yang dikirim ke kantor tujuan

diterima dari bandara dan dari loket ritel maupun korporat. Surat yang


commit to user

71

diterima kemudian ditimbang dan dimasukkan dalam aplikasi penerimaan

kantong. Jumlah surat dalam kantong kemudian dicocokkan dengan advis.

Surat yang telah disesuaikan dengan daftar yang tertulis pada advis, baik itu

jumlah surat dalam satu kantong maupun berat surat. Apabila ada

ketidaksesuaian maka dapat dilakukan complain ke kota asal.

Pada tahap penyortiran surat yang diserahkan pada mandor kemudian

dimasukkan dalam aplikasi puri terima kemudian disortir per kota sesuai

dengan wilayah antar.

c). Transporting

Trasporting adalah proses distribusi kiriman dari kantor pos Solo ke

kantor pos tujuan. Pos Express dalam pengiriman surat memakai cara

distribusi langsung, yaitu dengan transportasi darat maupun udara.

Kiriman pos Express dibagi menjadi dua yaitu kiriman internasional

dan kiriman nasional (selain Jawa Tengah dan DIY) digabung menjadi satu

kedalam kantong gabungan dengan tujuan JKTSH (Jakarta Sukarno hatta).

Sedangkan semua kiriman regioanal diserahkan melalui darat yaitu

mengggunakan armada pos

d). Delivery

Surat yang telah disortir kemudian dibagikan kepada petugas antaran

sesuai dengan wilayah antar. Surat yang berhasil diserahkan kepada

penerima surat atau orang yang serumah dengan alamatnya yang tertera

pada surat, sebagai bukti penerimaannya orang yang menerima surat

diharapakan untuk membubuhi tanda tangan serta

menuliskan nama pada lembar resi. Surat yang tidak berhasil diantar

dalam 3 kali pengiriman maka akan dikembalikan.

3). Output

Output dari sistem operasi pengiriman surat adalah surat yang dikirim hingga

ke rumah atau alamat yang dituju.

(wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor

Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).


commit to user

72

b. Proses Pengangkutan Paket pos

Dalam paket pos ada dua macam layanan di dua loket yang berbeda, yaitu

paket pos kilat khusus di loket depan dan pengiriman paket pos biasa di loket

belakang. Pada dasarnya prosedur pengiriman paket pos baik melalui loket depan

maupun loket khusus paket pos tidak terdapat perbedan yang mencolok. Bagi

pengiriman yang akan menggunakan jasa Kantor Pos Solo hendaknya

memperhatikan dan melakukan hal seperti di bawah ini

1). Membungkus atau mengepak barang yang hendak dikirim dengan baik.

2). Mengisi formulir Paket-1 (formulir tanda bukti pengiriman pket pos)

3). Menentukan berat paket pos dengan bantuan petugas loket.

4). Membayar total pengiriman.

Pengepakan atau pembungkusan paket pos dengan baik merupakan hal

yang wajib dilakukan oleh pengirim, tujuannya untuk mengurangi resiko

timbulnya kerusakan. Apabila paket pos hendak dikirim ke luar negeri,

pengepakan dilakukan setelah barang atau isi poket pos tersebut diberi izin oleh

petugas bea dan cukai. Prosedur pengiriman untuk jenis paket pos, misalnya

motor atau benda-benda elektronik, harus dilakukan check list terlebih dahulu

oleh petugas. Check list merupakan laporan kebenaran pemeriksaan yang

bertujuan memberikan keterangan tetang kondisi barang yang dikirimkan. Check

List ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan jika terjadi kerusakan terhadap

barang kiriman setelah sesampainya di kantor tujuan, sehingga dapat difungsikan

pula sebagai bahan pembuktian. Setelah dilakukan Check List, maka dilakukan

pengepakan sesuai dengan standart. Di Kantor Pos Solo pengepakan standar yang

umumnya digunakan untuk barang-barang semacam ini adalah pengepakan

menggunakan kayu. Hal ini bertujuan sebagi upaya meminimalasir adanya

kerusakan saat tertindih oleh kiriman-kiriman yang lain. Apabila untuk barang-

barang semacan ini pengirim tidak menghendaki pemakaiann pengepakan tandart,

maka barang kitriman tersebut akan menjadi pertanggungan pengiriman sendiri.

Proses dalam pengiriman paket hampir sama dengan pengiriman surat

yaitu melalui coleccting, processing, transporting, delivery.

1). Coleccting


commit to user

73

Coleccting adalah kegiatan pengumpulan paket pos dari pengirim

yang diterima di loket kantor pos, kantor pos cabang (KPC), maupun dari

perusahaan yang telah mengadakan kerjasama.

2). Processing

Processing merupakan tahap kedua dari sistem operasi dalam

pengiriman paket. Setelah processing pengumpulan paket dari loket,

kemudian paket akan diproses kembali di bagian processing.

3). Transporting

Trasporting adalah proses distribusi kiriman dari kantor pos Solo ke

kantor pos tujuan.

4). Delivery

Paket yang telah disortir kemudian dibagikan kepada petugas antaran

sesuai dengan wilayah antar. Paket yang berhasil diserahkan kepada

penerima paket atau orang yang serumah dengan alamatnya yang tertera,

sebagai bukti penerimaannya orang yang menerima paket diharapakan untuk

membubuhi tanda tangan.

Kantor Pos Solo dalam melakukan pengangkutan paket pos dilakukan

dengan alat angkutan yang dimilikinya dan alat angkutan dari pihak lain.

Sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 37 Tahun 1985 Pasal 11 yang

menyebutkan :

1). Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara dan media telekomunikasi untuk

umum wajib mengangkut kiriman pos yang diserahkan oleh badan.

2). Hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran wajib angkut kiriman pos

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam suatu kontrak

antara Badan dengan pihak perusahaan angkutan atau penyelenggara

telekomunikasi untuk umum.

3). Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap perusahaan

angkutan umum wajib menyampaiakan jadwal perjalanannya dan media

telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungan kepada

badan.


commit to user

74

4). Kewajiban mengangkut kiriman pos sebagimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut,

udara dan media telekomunikasi bukan untuk umum dengan imbalan sesuai

dengan ketentua yang berlaku.

Menurut PP Nomor 37 Tahun 1985 Pasal 11, setiap perusahaan angkutan

darat, laut, udara dan media telekomunikasi untuk umum dan bukan untuk umum

wajib mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepada Pos Indonesia dan untuk

keperluan pengangkutan paket pos maka setiap perusahaan angkutan umum wajib

menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum

wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Menteri atau Badan yang

ditunjuk dan pihak pengangkut berhak mendapat imbalan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Di dalam menyelenggarakan pengangkutan, Kantor Pos Solo

bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan :

1). Garuda Indonesia (GIA)

2). Merpati airlines

3). Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI)

4). Koperasi Milik PT Pos Indonesia (Persero)

Pada dasarnya kerja sama yang terjadi antara Kantor Pos Solo dengan

pihak pengangkut tidak dibuat secara langsung oleh pejabat kantor pos Solo,

karena yang membuat perjanjian adalah PT Pos Indonesia (Persero) Pusat. Hal ini

juga dikarenakan Kantor Pos Solo berstatus sebagai kantor pos rayon dan kantor

pos pemeriksa, sehingga bertindak sebagai unit pelaksana teknis saja yaitu

memeriksa paket-paket pos pembantu untuk kemudian dibuatkan surat pengantar

ke kantor pos tujuan. Kerjasama yang yang dibuat sendiri Kantor Pos Solo

hanyalah kerjasama dengan koperasi yakni mengenai sewa kontrak kendaraan

(armada angkut). Armada yang disewa ini digunakan untuk pengangkutan kiriman

pos untuk wilayah se-eks karesidenan Surakarta.

Pengangkutan merupakan faktor yang sangat menentukan proses

pengiriman paket pos. Pengangkutan yang berjalan cepat, aman, lancar dan

selamat merupakan tujuan dari adanya perjanjian kerja sama pengangkutan.

Mengingat hal tersebut, PT Pos Indonesia dalam membuat perjanjian


commit to user

75

pengangkutan dengan pihak angkutan lain benar-benar memperhatikan ketepatan

jadwal pemberangkatan dan jadwal tiba di tempat tujuan. Dalam proses pihak

pengangkutan diharuskan menyediakan alat angkutan yang layak jalan dan

menyediakan angkutan cadangan bila ada kendala dalam perjalanan serta

menyiapkan awak angkutan yang tertib dan disiplin. Hal tersebut dimaksudkan

untuk menjamin kecepatan, keamanan, keselamatan paket pos dengan baik.

Ketentuan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul karena disebabkan oleh

kelalaian pihak pengangkut, maka ketentuan mengenai ganti rugi pengaturannya

berdasarkan instruksi dari PT Pos Indonesia (Persero) Pusat. Namun

pengangkutan juga dapat bebas dari ketetuan ganti rugi apabila terbukti bahwa

kerugian yang timbul bukan akibat dari proses pengangkutan, hal ini tercantum

dalam PP nomor 37 tahun 1985 Pasal 13, yang menyebutkan bahwa pengangkutan

bertanggung jawab atas kerugian karena kehilanagn atau kerusakan kiriman pos,

kecuali jika pengangkut dapat membuktikan jika kerugian itu terjadi di luar

kesalahannya (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya

Manusia Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

D. Peran Kantor Pos Solo sebagai Media Jasa bagi Masyarakat

Pos Indonesia merupakan sebuah lembaga jasa komunikasi yang pertama

dan memegang peran penting dalam laju kehidupan manusia. PT Pos Indonesia

melaksanakan Public Service Obligation (PSO) yang diamanatkan pemerintah

dengan empat prinsip layanan, yaitu :

1. Semua penduduk dapat dengan mudah memperoleh layanan pos

2. Tarif jasa pos yang seragam dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat

3. Terselanggaranya layanan pos yang menunjang program pemerintah

4. Menjangkau semua negara di dunia sebagai perwujudan kebebasan transit dan

wilayah pos tunggal.

Pos Indonesia tidak hanya bisa diandalkan untuk menyampaikan kiriman ke

seluruh penjuru dunia. Jangkauan layanan pos yang hampir menyentuh 24.000

titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen

kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di


commit to user

76

Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi,

Pos Indonesia merupakan BUMN dengan jejaring terluas di Indonesia memiliki

3.792 Kantor Pos dan 1.811 Mobil Pos yang tersebar di seluruh pelosok

Indonesia. Saat ini terdapat 4.006 Kantor Pos dan Mobil Pos yang sudah

dilengkapi dengan teknologi secara On-Line, sehingga satu sama lainnya

terhubung secara real time. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu

sama lain secara solid dan terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk

mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia

mampu diidentifikasi dengan akurat (http://surabayawebs.com/index.php/

2011/07/27/menjelang-265-tahun-pos-indonesia-melayani-bangsa-dan-negara/).

Pos Indonesia menjadi satu-satunya layanan publik yang mampu

menjangkau hingga wilayah terluar/terdepan Indonesia yang tak terjangkau oleh

sinyal teknologi dan alat transportasi canggih. Dalam konteks ini, Pos Indonesia

hadir sebagai sarana perekat ikatan ke-Indonesiaan yang kian renggang dan pudar.

Cakupan bisnis, layanan, dan keunggulan kompetensi yang dimiliki, maka peran

Pos Indonesia sangat strategis. Paling tidak, jasa layanan Pos Indonesia mampu

menjadi perekat hubungan antar-masyarakat di antaranya dengan cara

menampilkan perangko kebudayaan, penggerak perekonomian masyarakat, alat

komunikasi untuk keselarasan politik dan persatuan nasional, perantara efektif

hubungan dengan berbagai institusi dan alat pertahanan/kedaulatan Negara.

Sebagai BUMN yang mengemban misi bisnis dan sosial, tugas Pos Indonesia

tidak bisa dibilang ringan. Sebab, selain harus mencetak profit, Pos Indonesia juga

dituntut memberikan jasa pelayanan publik berupa layanan pos universal. Berikut

ini layanan jasa yang diberikan Kantor Pos Solo terhadap masyarakat:

1. Kantor Pos Solo sebagai Media Komunikasi Jasa

Pos Indonesia dahulu sebagai satu-satunya penyelenggara layanan jasa

komunikasi bagi masyarakat. Manusia mampu berinteraksi jarak jauh serta

melakukan transaksi jarak jauh berkat jasa PT. Pos Indonesia. Pos Indonesia tetap

harus menyampaikan sepucuk surat ke daerah transmigrasi/terpencil ataupun

medan perang, misalnya. Selain itu, berkembangnya daerah pemekaran


commit to user

http://surabayawebs.com/index.php/%202011/07/27/menjelang-265-tahun-pos-indonesia-melayani-bangsa-dan-negara/



77

menjadikan Pos Indonesia semakin berat. Sebab, kantor pos di wilayah terpencil

umumnya selalu merugi. Dan yang tidak kalah penting Pos Indonesia harus

mampu menjangkau wilayah terpencil di daerah perbatasan. Karena keberadaan

kantor pos di sana, merupakan lambang bahwa wilayah tersebut masuk wilayah

kedaulatan Indonesia. Semua itu, jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit

(wawancara dengan Bapak Djoko, Wakil Kepala Kantor Pos Solo, tanggal 1

Agustus 2011).

Kantor Pos, dengan ribuan pekerjanya telah memproses surat-surat yang

ada. Petugas Pos memilah-milah surat, dikumpulkan, dikirim ke kantor-kantor Pos

yang lebih besar, kemudian dipilah-pilah lagi, dikumpulkan lagi, lalu dikirim ke

kantor-kantor pos tujuan. Di pilah-pilah lagi, dikumpulkan lagi, kemudian

dikelompokkan untuk dibawa ke masing-masing petugas pengirim surat, dan

akhirnya, surat tersebut sampai di alamat tujuan.

Fungsi Kantor Pos Solo kini sudah semakin tersisihkan seiring

perkembangan zaman dan teknologi. Kondisi ini tentu berbeda dengan keberadaan

Kantor Pos Solo dahulu sebagai satu-satunya lembaga penyedia jasa komunikasi

yang sangat vital. Dahulu surat menajadi satu-satunya alat komunikasi.

Keberadaan surat telah menumbuhkan tradisi menulis di kalangan msyarakat.

Bahkan teknik penulisan surat sudah dijarkan sejak sekolah dasar. Berkomunikasi

melalui surat memberi kenangan tersendiri bagi pengirim dan penerima surat. Di

sisi lain keberadaan prangko dapat dijadikan sebagi perekat hubungan antar-

masyarakat dengan cara menampilkan perangko kebudayaan. Penerbitan prangko

sering dikaitkan dengan suatu kejadian atau peristiwa dan dimaksudkan untuk

memperingati kejadian atau peristiwa, baik yang bersifat nasional maupun

internasional.

Saat ini, Fungsi Kantor Pos Solo sebagai penyedia layanan jasa

pengiriman semua jenis berita misalnya surat dan telegram mulai ditingggalkan.

Namun, pelanggan korporat yang masih menggunakan jasa pos masih cukup

tinggi. Tidak semua dokumen bisa diselesaikan dengan teknologi. Banyak

perusahaan yang mempercayakan pengiriman dokumen dan surat-surat resmi pada

Pos Indonesia. Perusahaan yang menggunakan layanan ini cukup menyediakan


commit to user

78

softcopy dokumen maupaun surat. Pekerjaan selanjutnya, mulai dari penyiapan,

pencetakan, penyampulan hingga pengantaran surat kepada alamat. akan

dilakukan oleh Pos Indonesia. Selain sebagai jawaban atas tantangan bisnis yang

dihadapi, kehadiran unit bisnis ini juga dimaksudkan untuk memberikan solusi

dalam penyampaian berita bagi para pelanggan korporat (wawancara dengan

Bapak Sakiman, Manajer SDM Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

Tabel 3. Daftar Pelanggan Korporat Kantor Pos Solo

Bulan Maret 2011

NO NAMA SURAT KORPORAT JUMLAH BIAYA

1 ADIRA 2.041 Rp. 6.435.000

2 AIA 124 Rp. 1.078.000

3 AR RISALAH 210 Rp. 2.949.300

4 ANDALAN 47 Rp. 320.000

5 AT-TABIYAH 2 Rp. 121.000

6 AQWAN 29 Rp. 771.100

7 AGUS K 1 Rp. 300.500

8 ACHMAD 0 Rp. 0

9 AVAIL 2 Rp. 18.000

10 BAF 3815 Rp. 11.759.500

11 BATIK KERIS 156 Rp. 995.000

12 BEPS 87 Rp. 1.990.500

13 BRI SYARIAH 8 Rp. 56.000

14 BTN 2 Rp. 13.000

15 BTPN 93 Rp. 564.000

16 BUKOPIN 526 Rp. 2.057.000

17 BUMIPUTERA 46 Rp. 350.500

18 BI 258 Rp. 1.126.500

19 BANK PULSA 0 Rp. 0

20 BFI 4 Rp. 12.000

21 CENTRAL JAVA 8.632 Rp. 87.986.000

22 CARTENZ 0 Rp. 0


commit to user

79

23 CNB 1 Rp. 16.500

24 DANAMON 498 Rp. 1.829.500

25 DUTA KAISAR 0 Rp. 0

26 DIAMOND PAVILION 0 Rp. 0

27 EMPAT MATA 0 Rp. 0

28 GRAHA PUSTAKA 125 Rp. 1.175.200

29 GRAHADI 0 Rp. 0

30 GUNUNG SUBUR 13 Rp. 1770000

31 GIZONE 0 Rp. 0

32 INTAN SEJATI 0 Rp. 0

33 INDIVA 37 Rp. 412600

34 ISLAMADINA 0 Rp. 0

35 JATI AYU 0 Rp. 0

36 KANWIL DJP 570 Rp. 2530000

37 KONIMEX 208 Rp. 10263500

38 KPP 169 Rp. 1088500

39 KPPN 180 Rp. 1047500

40 KIMIA FARMA 32 Rp. 326500

41 KP SOLO 0 Rp. 0

42 KURNIA ASTRASURYA 8 Rp. 180500

43 KUSUMA HADI 0 Rp. 0

44 KITA FINANCE 19 Rp. 274780

45 LPPKS 0 Rp. 0

46 LPPM UNS 0 Rp. 0

47 LP UNS 0 Rp. 0

48 MUAMALAT 37 Rp. 467650

49 MACAN SEMESTA 338 Rp. 3276000

50 NIAGA 0 Rp. 0

51 NATURAFIT 2 Rp. 84200

52 OTTO 158 Rp. 698500

53 PRADIPTA 84 Rp. 927800

54 PRIMAGAMA 0 Rp. 0

55 PRIMA BARA 3 Rp. 30000


commit to user

80

56 PUSPA DEWI 2 Rp. 666500

57 PUTRA NUGRAHA 0 Rp. 0

58 PMI 0 Rp. 0

59 RHEZNA MEDIKA 1 Rp. 182500

60 RC DR. SOEHARSO 0 Rp. 0

61 SINARMAS 79 Rp. 431000

62 SOLO PARAGON 101 Rp. 975000

63 SALON PARIS 1 Rp. 186900

64 SARI HUSADA 20 Rp. 110000

65 SETI-AJI 0 Rp. 0

66 SRI WARNO 1 Rp. 307000

67 SUN SHINE 3 Rp. 107800

68 SPMB UNS 0 Rp. 0

69 SANG HYANG SERI 0 Rp. 0

70 TELKOM 87 Rp. 304000

71 TIGA SERANGKAI 0 Rp. 0

72 UT 36 Rp. 573000

73 WOM FINANCE 616 Rp. 1540000

74 WIDYA PUTRA 0 Rp. 0

75 YPOC 0 Rp. 0

Sumber: Bagian Pemasaran Pos Express Kantor Pos Solo

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah surat yang dikirim dari suatu

perusahaan serta biayanya. Semakin meningkatnya jumlah pelanggan dan dengan

banyaknya surat yang dikirim menunjukkan bertambahnya kepuasan dalam

pengiriman surat korporat. Diharapkan dari tahun ke tahun Kantor Pos Solo dapat

meningkatakan operasinya, karena dengan kinerja yang optimal maka tercipta

kepuasan pelanggan dalam pengiriman surat korporat.

Fungsi pos kini bergeser dari pengiriman surat yang berasal dari individu

kepada individu, menjadi surat dari sebuah perusahaan kepada perorangan. Kantor

pos Solo bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti Bank Mandiri, Indosat

untuk mengirimkan surat ke perorangan. Jumlah surat yang harus dikirim stabil

setiap bulannya. Kedepannya Kantor Pos Solo masih mampu meningkatkan


commit to user

81

produksi surat dari korporat. Dari satu pelanggan korporat, akan memproduksi

surat yang jauh lebih banyak sehingga bila ditotal jumlah pengiriman surat

menurun namun produksi pengiriman meningkat. Kerjasama dengan organisasi

bisnis lain, instansi pemerintahan atau komunitas perbankan dalam pengiriman

surat atau sejenis surat dokumen sangat membantu keberlangsungan unit

pengiriman surat. Layanan mail yang tersedia mencakup surat biasa (regular

mail), surat tercatat) (registered mail, surat kilat khusus (urgent mail). Hal ini

membuktikan bahwa perkembangan teknologi tidak sepenuhnya dapat

menggantikan peran Pos khusunya kantor Pos Solo sebagai media layanan

komunikasi jasa bagi masyarakat. Kantor Pos Solo yang mampu menjadi perekat

hubungan antar-masyarakat serta sebagai alat komunikasi untuk keselarasan

politik dan persatuan nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai

institusi dan alat pertahanan/kedaulatan Negara.

2. Kantor Pos Solo sebagai Media Pengiriman Barang

Jasa pengiriman memudahkan masyarakat dalam mengirimkan barang

kepada seseorang dengan berbagai jaminan. Banyak orang menggunakan jasa

pengiriman karena jaraknya yang jauh. Selain itu, juga disebabkan kecepatan

waktu saat pengiriman. Semakin cepat benda sampai pada tempat yang dituju,

semakin banyaklah pelanggannya. Namun bukan berarti yang menjadi prioritas

hanyalah masalah kecepatan waktu sampai saja. Masalah keamanan benda atau

barang yang dikirim pun menjadi prioritas utama.

Bagi jasa pengiriman barang seperti Kantor Pos Solo, kepuasan

konsumenlah yang terpenting. Kantor Pos Solo sangat menjaga layanan kirim

mereka. Misalnya saja untuk barang yang dikategorikan dokumen, akan

dibungkus dengan plastik agar tidak basah. Juga tidak akan ditumpuk dengan

barang nondokumen sebab khawatir menjadi rusak. Jika barang yang dikirim

merupakan dokumen berharga seperti sertifikat, akan dikenakan biaya asuransi.

Hal tersebut ditetapkan untuk menghindari kemungkinan dokumen berharga

tersebut hilang atau rusak. Jasa pengiriman yang telah terbukti memiliki


commit to user

http://www.anneahira.com/cek-kecepatan-speedy.htm

http://www.anneahira.com/konsumen.htm

http://www.anneahira.com/harga-kursi-plastik.htm

http://www.anneahira.com/asuransi-bumiputera.htm

82

pelayanan baik, aman, dan memuaskan menjadi jaminan utama dalam pengiriman

barang.

Kantor Pos Solo khususnya dituntut untuk memberikan pilihan yang

beragam dalam upaya menarik minat pengguna jasa pos. Hal inilah yang

kemudian memunculkan berbagai macam produk pos. Pengiriman barang terbagi

dalam dua kategori yaitu, pengiriman barang dalam partai besar dan pengiriman

barang dalam partai kecil (ritel). Untuk pengiriman barang partai besar, Kantor

Pos Solo menyediakan layanan jasa logistik, yang terbagi menjadi cutomized dan

layanan kargo. Customized yaitu layanan pengiriman barang dengan spesifikasi

dan harga sesuai dengan permintaan atau kesepakatan. Layanan kargo untuk

pengiriman barang tanpa batasan ukuran dan berat, layanan berupa pengiriman

barang dari gudang pengirim langsung ke gudang penerima baik itu dikirim ke

atau dari dalam dan luar negeri.

Untuk pengiriman barang dalam partai kecil (ritel) Kantor Pos Solo

menyediakan layanan paketpos standar dan paketpos kilat khusus. Paketpos

standar adalah layanan hemat untuk pengiriman barang dalam negeri. Paketpos

kilat khusus adalah layanan prioritas pengiriman barang untuk kota tujuan tertentu

di Indonesia. Garansi waktu tempuh kiriman dan ganti rugi jika terjadi

keterlambatan. Jaringan paketpos kilat khusus terintegrasi dan terkoneksi dengan

sistem teknologi informasi yang memungkinkan status kiriman lebih mudah

dilacak dan diketahui. Jaringan pengiriman barang melalui paketpos kilat khusus

menjangkau seluruh Indonesia (182 kota/ kabupaten) dan terus dikembangkan

untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Sedangkan untuk

pengiriman barang ke luar negeri, di setiap Kantor Pos tersedia layanan paketpos

luar negeri. Ini membuktikan bahwa Kantor Pos Solo tetap mampu bertahan

bahkan kian menunjukkan eksistensi dan kontribusi lebih nyata pada masyarakat

dan bangsa serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat (wawancara

dengan Bapak Kukuh, Manajer Pelayanan Jasa Surat Pos dan Layanan Prioritas

Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).


commit to user

http://www.anneahira.com/situs-barang-bekas.htm

83

3. Kantor Pos Solo sebagai Media Jasa Keuangan

Salah satu layanan jasa keuangan PT Pos adalah weselpos. Weselpos

adalah suatu sistem pengiriman uang melalui Pos yang dijamin sepenuhnya oleh

Perum Pos dan Giro dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam

Undang-undang No. 4/1959 tentang Pos. Penyelenggaran dinas weselpos dalam

negeri meliputi seluruh wilayah tanah air dalam suatu sistem tatalaksana dan tarif

yang seragam (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 47).

Dahulu pengiriman uang melalui weselpos memerlukan waktu berhari-

hari, karena uang baru bisa diambil penerima ketika wesel tersebut sampai di

tujuan atau sampai pada penerima. Sebelum menjamurnya kecanggihan teknologi,

weselpos menjadi satu-satunya layanan jasa pengiriman uang. Bahkan begitu

pentingnya layanan weselpos dulu, di sekolah pun disajikan materi mengenai

tahapan pengisian wesel dan pengambilannya. Karena kecanggihan teknologi saat

ini pengiriman uang melalui weselpos mudah dan cepat, tanpa harus menunggu

bukti fisik wesel sampai pada tujuan, penerima cukup menunjukkan nomor resi

kepada petugas pos kemudian uang bisa langsung cair. Untuk memenuhi berbagai

kepentingan pemakainya terdapat beberapa jenis weselpos antara lain; weselpos

biasa, weselpos telegrap, weselpos tebusan, weselpos berlangganan, weselpos

kwitansi, weselpos luar negeri.

Selain weselpos layanan keuangan lainnya adalah giro pos. Mekanisme

yang sederhana dari Giropos dapat merasionalisasi sistem pembayaran di tengah

masyarakat yang makin maju dan komplek dalam kebutuhan sehari-hari yang

mengakibatkan pelbagai macam lalu lintas pembayaran yang perlu dipermudah

dan disederhanakan, tetapi cepat, cermat dan mudah pelaksanaannya. Instansi-

instansi yang sering melakukan transaksi pembayaran kepada pegawai-pegawai

negeri, tenaga kerja lainnya dan para pensiunan yang tersebar di Indonesia, serta

perusahaan-perusahaan asuransi pada umumnya memanfaatkan dinas Giropos.

(wawancara dengan Bapak Kukuh, Manajer Pelayanan Jasa Surat Pos dan

Layanan Prioritas Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

Kantor Pos Solo juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin

menabung yaitu melalui tabungan batara pos. Awalnya layanan bank di Kantor


commit to user

http://www.anneahira.com/majalah-sekolah.htm

84

Pos bernama tabungan pos, tabungan pos sendiri merupakan cikal bakal dari Bank

Tabungan Negara (BTN). Karena fungsi pos lain dengan fungsi bank maka dalam

perkembangannya dipisahlah layanan bank dari layanan inti Pos. Saat ini layanan

tabungan batara merupakan kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN)

yang membuka loket di Kantor Pos solo. Tabungan batara pos memberikan

pelayanan seperti :

a). Menerima dan meneruskan pembukuaan rekening tabungan atau permintaan

untuk menjadi penabung.

b). Menerima tabungan dan membayar pengambilan uang tabungan

(wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos

Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

Persaingan yang semakin ketat dengan para kompetitor domestik maupun

internasional dalam bisnis perposan, harus dipandang sebagai tantangan dan

momentum bagi Pos Indonesia untuk menunjukkan kinerjanya Menghadapi

persaingan bisnis tersebut Pos Indonesia Bukan saja mengembangkan produk

layanan yang terkait langsung dengan bisnis intinya, tetapi juga ekspansi ke

berbagai bidang usaha yang lainnya. Selain jasa keuangan weselpos, giropos, dan

tabungan batara, Kantor Pos Solo juga melayani jasa keuangan SOPP (System

Online Payment Point) yaitu layanan jasa mudah dan praktis dalam melakukan

setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit,

penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler. Kerjasama SOPP (System Online

Payment Point) pada Kantor Pos Solo dilakukan dengan Kerjasama SOPP pada

Kantor Pos Solo dilakukan dengan beberapa perusahaan corporat diantaranya,

FIF, Telkom, Adira, BAF, Otto Summit Finance, Ge Cons Finance, ABN Amro,

Telkomsel, Indosat, PLN, Setoran Pajak, Bank Muamalat, Indonesia, Suzuki

Finance Indonesia, BTN, Citi Bank, HSBC, Bakrie, Bhakti, Colombia Finance,

Tunas Finance, Nusapro, Wanaartha (wawancara dengan Bapak Djoko, Wakil

Kepala Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan non pajak melalui

rekening giro pos. Kantor Pos Solo saat ini tengah mengintensifkan pelaksanaan

“jemput bola” untuk menampung setoran-setoran penerimaan negara dan


commit to user

85

perusahaan-perusahaan dan instansi yang ada di kota Solo dan sekitarnya. Secara

umum ada dua cara yang ditempuh, yaitu mendatangi perusahaan-perusahan dan

instansi terkait oleh para petugas pemasaran serta membuka loket layanan

penerimaan pajak dan non pajak di kantor pelayanan pajak Surakarta (wawancara

dengan Bapak Djoko, Wakil Kepala Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

Terobosan baru dari layanan Kantor pos Solo ini mampu memikat

masyarakat untuk menggunakan layanan jasa keuangan dari Kantor Pos Solo.

Umumnya masyarakat memilih menggunakan layanan jasa dari pos karena

prosedur pembayaran yang mudah, tidak rumit dan cepat. Selain itu juga karena

adanya berbagai macam layanan jasa yang disediakan, sehingga masyarakat yang

menggunakan layanan jasa dari pos bisa melakukan berbagai transaksi

pembayaran sekaligus di tempat (wawancara dengan Mbak Yanti, masyarakat

pengguna layanan jasa Kantor Pos Solo, tanggal 8 Agustus 2011). Meskipun

perkembangan teknologi yang tak terbatas dan menjamurnya perusahaan yang

menyerupai pos, Kantor Pos Solo tetap hadir dan memberikan pelayanannya bagi

kepentingan masyarakat serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat.


commit to user

86

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan, beserta implikasi dan sarannya

sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Pos Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sejak masa

kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Pos Indonesia terus mengupayakan

penyempurnaan layanan untuk menjawab tantangan jaman dan kebutuhan

masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Pos pertama didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W

Baraon van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk

lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk. Pada tanggal 27

September 1945 Angkatan Muda PTT merebut kantor Jawatan Pos,

Telegraf, dan Telepon (PTT) dari tangan Jepang, hingga kini tanggal 27

September 1945 diperingati sebagai hari lahir Pos dan Telekomunikasi.

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari

Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT). Keluarnya perpu No. 19/1960

tentang Perusahaan Negara, maka pada tanggal 1 Januari 1962 Jawatan

Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) berubah menjadi Perusahaan Negara

(PN) Pos dan Telekomunikasi. Dinas Pos yang karena fungsinya lebih

sosial daripada dinas Telekomunikasi yang lebih melayani dunia bisnis,

maka dipisahkanlah Dinas Pos dan Telekomunikasi sehingga masing-

masing menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Giro dengan Perusahaan

Negara (PN) Telekomunikasi pada tanggal 6 Juli 1965. Pada tahun 1978

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 berubah menjadi

Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. Selama 17 tahun berstatus

Perum, maka pada tanggal 20 Juni 1995 Perusahaan Umum (Perum) Pos


commit to user

87

dan Giro diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos

Indonesia (Persero), berdasarkan landasan hukum Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan, Peraturan Pemerintah

RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum

(Perum) Pos dan giro menjadi Perusahaan (Persero).

2. Peran pemerintah bagi perkembangan Pos Indonesia antara lain,

pemerintah berperan dalam pembuatan Undang-undang tentang pos yang

mengatur tentang pembinaan pos, penyelenggaraan pos, ketentuan pidana

serta ketentuan-ketentuan lain yang mengandung pemberian sangsi pidana.

Untuk mendukung pelayanan universal Pos Indonesia, sejak tahun 2003

pemerintah memberikan kompensasi dalam penyelenggaraan PSO (Public

Service Obligation), dengan memberikan dana kompensasi pada kantor

pos cabang luar kota yang secara ekonomis sudah tidak mungkin

beroperasi, namun masih diperlukan masyarakat dengan tarif yang

terjangkau. Dana kompensasi diberikan untuk pendanaan infrastruktur

dengan harapan masyarakat tetap dapat menikmati dan mendapatkan

layanan pos yang diinginkan. Pemerintah berkewajiban mendorong dan

mengembangkan terselenggaranya layanan pos yang adil dan merata.

3. Pos Indonesia merupakan sebuah lembaga jasa komunikasi yang pertama

dan memegang peran penting dalam laju kehidupan manusia. Jangkauan

layanan pos yang hampir menyentuh 24.000 titik layanan yang

menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan

42 persen kelurahan/desa dan lokasi transmigrasi, Pos Indonesia menjadi

satu-satunya layanan publik yang mampu menjangkau hingga wilayah

terluar/terdepan Indonesia yang tak terjangkau oleh sinyal teknologi dan

alat transportasi canggih. Pos Indonesia hadir sebagai sarana perekat ikatan

ke-Indonesiaan yang kian renggang dan pudar. Jasa layanan Pos Indonesia

mampu menjadi perekat hubungan antar-masyarakat di antaranya dengan

cara menampilkan perangko kebudayaan, penggerak perekonomian

masyarakat, alat komunikasi untuk keselarasan politik dan persatuan


commit to user

88

nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi dan alat

pertahanan/kedaulatan Negara. Layanan publik Kantor Pos Solo meliputi

layanan jasa komunikasi, layanan jasa pengiriman barang dan layanan jasa

keuangan. Layanan jasa komunikasi yaitu, pengiriman surat. Layanan jasa

pengiriman barang menyediakan paket pos express dan paket pos logistik.

Layanan jasa keuangan berupa layanan weselpos, giropos, dan tabanas

batara,serta layanan jasa keuangan SOPP yaitu layanan jasa mudah dan

praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening

telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa

seluler.

B. Implikasi

1. Teoritis

Perkembangan Kantor Pos Solo tidak lepas dari keterkaitan dengan

kebijakan pemerintah baik itu perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya

sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Kebijakan pemerintah

telah membawa Pos Indonesia mengalami beberapa kali perubahan satus, sejak

perubahan status dari Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero)

itulah, perkembangan Pos Indonesia seperti anak panah yang dilepas dari

busurnya segalanya bergerak amat cepat. Bukan saja pengembangan produk yang

layanan yang terkait langsung dengan bisnis intinya, tetapi juga ekspansi ke

berbagai bidang usaha lainnya. Penelitian ini secara teori mampu membuka

pendalaman materi dan memberikan pengetahuan tentang Kantor Pos Solo.

2. Metodologis

Dalam pelaksanaan penelitian yaitu menggunakan teknik pengumpulan

data dengan metode wawancara dan observasi secara langsung, sering sekali

dijumpai antara informan satu dengan yang lain mempunyai jawaban yang

berbeda berdasarkan kemampuan pemahaman dan kemampuan berbicara

informan. Sehingga sedikit menghambat analisis peneliti untuk mendeskripsikan


commit to user

89

perkembangan dari Kantor Pos Solo ini. Menghadapi hal ini tindakan yang

dilakukan adalah dengan mencari informasi lain dengan tidak hanya dengan

wawancara saja, tapi juga dengan mencari data lain baik dari buku-buku maupun

hasil penelitian mengenai Pos Indonesia.

3. Praktis

Perkembangan pos dalam rangka efisiensi dan efektifitas usaha

penyelenggaraan jasa pos dan giro, telah mampu menjawab tantangan zaman dan

kebutuhan masyarakat. Melalui berbagai terobosan layanan baru yang bukan saja

produk layanan yang terkait langsung dengan bisnis intinya, tetapi juga ekspansi

ke berbagai bidang usaha yang lainnya. Sehingga Kantor Pos Solo benar-benar

dapat mengoptimalkan pemanfaatan layanan jasa yang dimiliki. Menyediakan

sarana komunikasi dan layanan jasa yang handal dan terpercaya bagi masyarakat

dan pemerintah guna menjunjung pembangunan nasional serta memperkuat

kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.

C. Saran

Setelah mengadakan penelitian tentang “Perkembangan Kantor Pos Solo

dan Peranannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat”, maka dapat diajukan

saran-saran kepada:

1. Kantor Pos Solo

Kepada Kantor Pos Solo diharapkan agar selalu melakukan terobosan-

terobosan baru untuk produk dan jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan

perkembangan informasi yang diperoleh dan terus mengupayakan penyempurnaan

layanan untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Persaingan

yang semakin ketat dengan para kompetitor domestik maupun internasional dalam

bisnis perposan, harus dipandang sebagai tantangan dan momentum bagi Kantor

Pos Solo untuk menunjukkan kinerjanya yang lebih baik. Kepada para staf

pegawai Kantor Pos Solo hendaknya lebih meningkatkan disiplin kerja yang

sudah ada terutama petugas yang secara langsung berhubungan dengan pelanggan

agar dapat meningkatkan pelayanan mutu.


commit to user

90

2. Masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan agar lebih berperan aktif lagi dalam

mendukung eksistensi Kantor Pos Solo, karena beberapa tahun belakangan ini

banyak sekali bermunculan layanan jasa yang menyerupai Pos. Dukungan dari

masyarakat bisa diperlihatkan dengan menggunakan layanan jasa dari Kantor Pos

Solo serta ikut menjaga kebersihan, dan ketertiban bangunan kantor pos itu sendiri

dengan tidak mencorat coret bangunan pos maupun bis surat yang ada di pinggir

jalan. Menggunakan jasa Kantor Pos merupakan sebuah tindakan untuk turut

membangun bangsa, mengingat arti penting Kantor Pos Solo yang mampu

menjadi perekat hubungan antar-masyarakat serta sebagai alat

pertahanan/kedaulatan Negara.

3. Pemerintah

Kepada Pemerintah diharapkan agar lebih mengoptimalkan peran dan

fungsi Kantor Pos Solo. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan promosi atau

ajakan kepada masyarakat agar menggunakan layanan jasa dari Kantor Pos Solo.

Promosi bisa melalui berbagai media seperti koran, baliho, maupun melalui

televisi lokal. Karena dirasa akhir-akhir ini promosi tentang kantor pos mengalami

penurunan dan banyak masyarakat yang belum mengetahui perkembangan

layanan yang diberikan Kantor pos Solo saat ini.


commit to user

91

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Burhan Bungin. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media

Group.

Budi Winarno. 2002. Teori dan Kebijakan Politik. Yogyakarta: Media

Pressindo.

Crish Manning & Tadjuddin. 1996. Urbanisasi Pengangguran dan Sektor

Informal Kota. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1980. Sejarah Pos dan

Telekomunikasi di Indonesia Jilid I: Masa Perang Kemerdekaan.

Jakarta: CV Cahaya Makmur.

_________1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid II: Masa

Perang Peramg Kemerdekaan. Jakarta: CV Cahaya Makmur.

_________1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid III: Masa

Demokrasi Liberal. Jakarta: CV Cahaya Makmur.

_________1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid IV: Masa

Demokrasi Terpimpin. Jakarta: CV Cahaya Makmur.

_________1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid V: Masa

Orde Baru. Jakarta: CV Cahaya Makmur.

Faisal Afif, dkk. 1994. Seluk Beluk Organisasi Perusahaan Modern.

Bandung: PT Eresco.

Hadari Nawawi. 1985. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:

Gajah Mada University Press.

Husein Umar. 2003. Studi Kelayakan dalam Bisnis Jasa. Jakarta: Gramedia.

Holsti K.J. 1988. Politik Internasional. Jakarta: Erlangga.

Purwosutjipto H. M. N.. 1995. Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 3.

Jakarta: Djambatan.

Heribertus Sutopo. 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Pusat

penelitian UNS.


commit to user

92

_________2002. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan

Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press.

Irawan & Bahu Swasha. 1992. Lingkungan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE

Kansil, C.S.T.. 1995. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta: Pradnya

Paramita.

Kartini Kartono. 1996. Pengantar Metode Riset Sosial. Bandung: Mandar

Maju.

Koentjaraningrat. 1977. Metode Penelitian-Penelitian Masyarakat. Jakarta:

PT Gramedia.

_________ 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru

Kotler, Philip. 1997. Manajemen Pemasaran. Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi.

Lestariningsih & Suryatmojo. 1996. Administrasi Perusahaan. Surakarta:

Universitas Sebelas Maret Press.

Lexy J. Moleong, M. A. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:

Rosda Karya.

Lupiyoadi, Rambat. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba

Empat

Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan

Tjetjef Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mirriam Budiarjo. 1982. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Pariata Westra. 2002. Administrasi Perusahaan Negara. Yogyakarta: Gajah

Mada University Press.

Patton, M.C. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogjakarta : Pustaka Pelajar

Poerwadarminto. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka.

Pamudji S. 1982. Perbandingan Pemerintahan. Bandung: Bumi Aksara.

Sartono Kartodirdjo, dkk. 1975. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tjiptono, Fandy. 2004. Pemasaran jasa. Jakarta : Salemba empat.


commit to user

93

Yin, Robert K. 1996. Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta : Grafindo

Persada.

Sumber Arsip

Sajid, R. M. Babad Sala.1984. Surakarta: Reksopustoko

Sumber Jurnal dan Surat Kabar:

Hassan Noer. 1993. Sejarah Pos lan Giro ing Indonesia. Mekar Sari. 48.

Sri Wahyuningsih. 2009. “Peningkatan Daya Saing Pos Menghadapi

Persaingan Global”. Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 7 No.4.

Sri Wahyuningsih. 2009. “Pengembangan CAP (Community Acces Point)

Melalui Warmasif (Warung Masyarakat Informasi Indonesia ) Di Kantor

Pos”. Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 7 No.3.

Bangunan Djalan-Djalan untuk Perhubungan Darat. 1954. Mimbar

Indonesia. 22.

Sumber Internet:

( http://www.posindonesia.co.id/profile.php?id=2) diunduh pada 11 Juni 2011

(http://ptposindonesiapersero.blogspot.com/p/sejarah-pos.html) diunduh pada

11 Juni 2011

(http://surabayawebs.com/index.php/2011/07/27/menjelang-265-tahun-pos-

indonesia-melayani-bangsa-dan-negara/) diunduh pada 25 Juni 2011

(www.balitbang.depkominfo.go.id) diunduh pada 2 Juli 2011

Sumber Lainnya

Program Metro files di Stasiun Televisi Swasta Metro TV tentang Sejarah PT.

Pos Indonesia. Dikutip tanggal 5 November 2011.


commit to user

http://www.posindonesia.co.id/profile.php?id=2




http://www.balitbang.depkominfo.go.id/

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERANAN POS .../Peranan... · dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Untuk menguji ... model analisa kualitatif dan