perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERAN CORPORATE ... · (2006). Berdasarkan teknik purposive sampling, sampel yang digunakan sebanyak 56 laporan tahunan BUMN tahun 2007-2009

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGUNGKAPAN SOSIAL

DAN LINGKUNGAN: STUDI EMPIRIS BADAN USAHA MILIK NEGARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun oleh:

WAHYU BUDI UTAMA

NIM. F0306085

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user


commit to user


commit to user

MOTTO

"Setiap permulaan memang sulit. Dengan memulai, setengah pekerjaan sudah selesai, kata pepatah.”

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”

"Seorang terpelajar harus berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan." (Bumi Manusia, 1980)

-Pramoedya Ananta Toer- "Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya." (Naar de 'Republiek Indonesia', 1925) ”Lindungi bendera itu dengan bangkaimu, nyawamu, dan tulangmu. Itulah tempat yang selayaknya bagimu, seorang putra tanah Indonesia tempat darahmu tertumpah.” (Massa Actie, 1926) “Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri.” (Madilog, 1943)

-Tan Malaka- “It is true: we love life not because we are used to living, but because we are used to loving.” (Thus Spoke Zarathustra, 1885) “Only sick music makes money today.” (Der Fall Wagner) ♫ ♫ ♫ -Friedrich Nietzsche-

”Dream, dare and deliver. Take every chances, it’s worth a try. If you aim high, u’ll got high.”

-Kamilia Alfi Naily-


commit to user

PERSEMBAHAN

I dedicate this research for

”My Mom”

"Tanpa wanita takkan ada bangsa manusia. Tanpa bangsa manusia takkan ada yang memuji kebesaranMu. Semua puji-pujian untukMu

dimungkinkan hanya oleh titik darah, keringat, dan erang kesakitan wanita yang sobek bagian

badannya karena melahirkan kehidupan.” -Pramoedya Ananta Toer-


commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,

karunia, segala nikmat, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Peran Corporate Governance dalam Pengungkapan Sosial dan

Lingkungan: Studi Empiris Badan Usaha Milik Negara”, sebagai tugas akhir guna

memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas

dari dorongan dan bantuan banyak pihak. Oleh karenanya, penulis dengan ini

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret.

2. Drs. Jaka Winarna M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

3. Bapak Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons), Ph.D, Ak. selaku

pembimbing skripsi atas semua kritik, teguran, saran, nasihat, dan

perhatiannya dalam mencapai hasil yang terbaik.

4. Ibu Dra. Setianingtyas H, MM, Ak., selaku pembimbing akademik yang

memberikan nasihat dan dukungan.


commit to user

5. Para dosen yang telah membagi ilmunya yang bermanfaat. Kepada Ibu

Yasmin Umar, Bapak Imam Mahdi, Bapak Agung Prabowo, dan semua dosen

yang telah memberi saya nilai 4 (A).

6. Ibu, almarhum Bapak, dan kakak-kakakku dan keponakanku. Ibu yang selalu

memberikan kasih sayang yang tak pernah putus atau berkurang sedikit pun.

Ibu yang selalu jadi tempat bermanja dan bercerita. Ibu yang selalu lebih

memikirkan kepentinganku daripada dirinya sendiri. Almarhum Bapak yang

selalu saya banggakan karena kejujurannya yang luar biasa, semoga

almarhum mendapatkan nikmat surga (amīn) dan berbahagialah Bapakku,

karena hidup lebih pendek tidaklah berarti selalu buruk. Mbak End semoga

mendapatkan jalan terbaik atas segala masalahnya (amīn). Mas Jon sebagai

kakakku yang paling perhatian dengan kuliahku, terima kasih atas printernya

yang sangat (sangat) berguna. Mbak Ning yang paling baby face, tetaplah

berjiwa muda. Mbak Epi yang ada di Jakarta, “Pokok é om wahyu meh

ngenteni gawean nang omahmu lho, mbak!” Semua keponakanku yang ada 8

orang, Om Wahyu janji kalau lebaran nanti, kalian dapat angpao (kalau sudah

bekerja, hehehe).

7. Kamilia Alfi Naily, yang selalu menjadi yang terbaik untuk aku dan untuk

hubungan kita, saat susah apalagi saat senang. J L J

♫♫♫ “You’re a part time lover and a full time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don’t see what anyone can see in anyone else…but you.”(Moldy Peaches-Anyone Else but You) ♫♫♫


commit to user

8. Keluarga Besar Boyolali dan Banyumas, pakdhe-budhe, paklik-bulik, sepupu,

keponakan yang selalu dikangeni. Pakdhe-Budhe Tarmo, Pakdhe-Budhe

Yanto, Mas-Mbak Basuki, Om O’o, dan Paklik-Bulik Hela.

9. Haryo Purnomo Sidhi dan Ardyan Mohammad Erlangga, beruntunglah kalian

karena masih hidup dan dapat berbuat kemungkaran di dunia ini.

10. The Trio Autis Gang (I, Rojak ‘n Ujo). Sungguh teramat menyesal masa muda

di kampus dihabiskan dengan bergaul bersama kalian.

11. Yudha, Arif, Riza, Bimo, Jalu, Willy, Onggo, Afit, Davit, Dadang, Adri,

Yoga, Irfan, Irwan, Galih, Wisnu, Agung, Adit, Mimbi, Fajar, Dian, Dedy,

Vadil, Yono, Hendy, Udin, dan semua member Kelas C. Tetap kompak!

12. Anjuras Purwadika, Almateus Adam Arseto, Raditya Kuntoro, Bayu

Nugroho, Iksan Setiawan, dan semua sahabat yang sering aku buat repot.

13. Teman-teman yang sudah membantuku saat kuliah, ujian kompre, dan skripsi.

Ian (kosnya), Boy (SPSS-nya), Reisya (kompre), Warih (printer dan

komputer), Deny (buku), dan semua teman lainnya yang sudah membantuku.

14. Anak-anak kos tempatku maen: Miko, Bagas, Dodi, Kipli, Ulin, Yono, Wastu,

dan semuanya yang ada di kos. Work hard!

15. Anak-anak kantin: Wisnu, Jagad, Andre, Gery, Wawan, Anto, Sayid, Albert,

Putra, dan lainnya. Ayo cepat lulus! Semangat!

16. The Djs’s Troopers (Anne-Erna-Fira-Umi), terima kasih sudah melewati

tahap skripsi bersama-sama dan terima kasih atas semua bantuan dan

dukungannya, semoga kita cepat lulus (amīn).


commit to user

17. Barjos, Bryan, Ika, Kris, Latipe, Hanny, Mora, Aulia, PJ, Cahyo, Destia,

Dewi, Dhina, Dika, Dyah, Tata, Mur, Ery, Melati, Famera, Fela, Finik,

Hakim, Harmini, Irham, Kurnia, L. Yeni, Monik, Yach, Natali, Nicky, Alfin,

Putri, Ragil, Ayu, Ratih, Ratri, Ririn, Kiky, Rofi, Sekar, Tantri, Toni, Darmo,

Trias, Vidya, Windy, Wida, Yusuf, Manda, Lita, Gani, Tita, Hanung, Loggar,

Nova, Rena, Rina, Supri, Unggul, dan semua angkatan 2006 yang pernah

bersama saat kuliah. Work hard!

18. Semua mahasiswa selain angkatan 2006 yang pernah satu kelas saat kuliah.

19. Macanan Tanon: Begog, Mogol, Gaweng, Colox, Casey, Heru, Mathintha,

Prokol, Wardi, Arfan, Firman, Pakdhe, Supri, Senja, Mamin, Jangkung,

Didik, Rudy, Rus, Anik, Ari, Iyem, Lody, dan semua warga kampung.

20. Pak Man, Pak Pur, Pak Timin, Pak Taufik, dan semua karyawan yang sering

saya butuhkan di kampus. Semoga sehat selalu (amīn).

Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna. Penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan karya ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Terima kasih.

Surakarta, April 2011

Penulis


commit to user

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI …………………………………………………………...

ABSTRACT ………………………………………………………........

HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………...................

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………….............

HALAMAN MOTTO ……………………………………………..........

HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………….........

KATA PENGANTAR …………………………………………….........

DAFTAR ISI ………………………………………………………........

DAFTAR TABEL ……………………………………………………….

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………...........

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………….........

BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………............

A. Latar Belakang ...............………………………………........

B. Rumusan Masalah ……………………………………….......

C. Tujuan Penelitian ………………………………………….....

D. Manfaat Penelitian ……………………………………….......

E. Sistematika Laporan …………………………………............

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.............................................................

ii

iii

iv v

vi

vii

viii

xii

xv

xvi

xvii 1 1

10

10

10

11

13


commit to user

A. Tinjauan Pustaka…………………………..............................

1. Laporan Tahunan dan Pengungkapan …..........................

2. Pengungkapan Sosial dan Lingkungan ...………......…....

3. Sustainability Reporting Guidelines .................................

4. Corporate Governance …….………………….……........

B. Kaitan Corporate Governance dengan Pengungkapan Sosial

dan Lingkungan .......................................................................

C. Skema Konsep Penelitian ........................................................

D. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis................

BAB III. METODE PENELITIAN …………………………...................

A. Desain Penelitian......................................................................

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel...............

C. Data dan Metode Pengumpulan Data ......................................

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ......................

E. Teknik Analisis Data ...............................................................

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN ……………......................

A. Deskriptif Data........................................................................

1. Seleksi Sampel...................................................................

2. Statistik Deskriptif ............................................................

B. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan .....................................

1. Analisis Regresi Berganda ................................................

13

13

15

23

25

30

33

34

39

39

39

40

41

45

50

50

50

51

63

63


commit to user

2. T-test ……………………………………………………..

BAB V. PENUTUP ..................................................................................

A. Kesimpulan ............................................................................

B. Saran ......................................................................................

C. Keterbatasan .........................................................................

D. Rekomendasi .........................................................................

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................

LAMPIRAN ..............................................................................................

75

78

79

81

81

82

83


commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1

2.2

2.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Perbandingan PKBL dengan CSR ........................................

Indikator GRI (2006) dan Regulasi Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan di Indonesia ..………………………………

Daftar Aspek Kinerja Sosial dan Lingkungan ......................

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian .......…....................

Statistik Deskriptif Social and Environmental Disclosure .....

Statistik Deskriptif Variabel Independen ...............................

Statistik Deskriptif Pengalaman Komisaris Utama ................

Hasil Regresi Berganda ..........................................................

Group Statistik ..................................................................

Hasil Independent Sample Test ..........................................

19

20

25

50

51

59

62

64

76

76


commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Skema Konsep Penelitian ............................................

Grafik Pengungkapan Lingkungan ...............................

Grafik Pengungkapan Tanggung Jawab Produk .............

Grafik Pengungkapan Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang

Layak ...............................................................................

Grafik Pengungkapan Hak Azasi Manusia ....................

Grafik Pengungkapan Masyarakat ................................

33

53

55

56

57

58


commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Item Pengungkapan Sosial dan Lingkungan GRI (2006)

Lampiran II Daftar Perusahaan Sampel dengan Skor Pengungkapan

Lampiran III Statistik Deskriptif

Lampiran IV Uji Asumsi Klasik

Lampiran V Analisis Regresi Berganda

Lampiran VI Uji Beda-t (t-test)


commit to user

PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGUNGKAPAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN: STUDI EMPIRIS BADAN USAHA

MILIK NEGARA

Wahyu B. Utama F0306085

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran corporate governance dalam pengungkapan sosial dan lingkungan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan untuk menganalisis perbedaan tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan antara BUMN yang listing dan non-listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Corporate governance direpresentasikan dengan proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, pengalaman komisaris utama, dan proporsi anggota komite audit independen. Penelitian ini juga menggunakan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

Pengukuran pengungkapan sosial dan lingkungan menggunakan item yang terdapat dalam Sustainability Reporting Guidelines dari Global Reporting Initiative (2006). Berdasarkan teknik purposive sampling, sampel yang digunakan sebanyak 56 laporan tahunan BUMN tahun 2007-2009.

Rerata tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan sebesar 42,11% dan terdapat perbedaan signifikan dalam pengungkapan sosial dan lingkungan antara BUMN yang listing dan non-listing di BEI. Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi dalam pengungkapan sosial dan lingkungan adalah proporsi komisaris independen. Variabel jumlah rapat dewan komisaris, pengalaman komisaris utama, dan proporsi komite audit independen tidak mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan. Kata kunci: corporate governance, pengungkapan sosial dan lingkungan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Global Reporting Initiative (GRI)


commit to user

PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGUNGKAPAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN: STUDI EMPIRIS BADAN USAHA

MILIK NEGARA

Wahyu B. Utama F0306085

ABSTRACT

The purposes of this study are to examine the effect of corporate governance to social and environmental disclosure of Indonesian State-Owned Enterprises (SOEs) and to examine the degree of social and environmental disclosure between listed public entities and non-listed public entities. Corporate governance are identified as the the proportion of independent commissioners, the number of board meetings, experience of president commissioner and the proportion of independent audit committee members. This study also uses profitability as control variable.

The level of social and environmental disclosure is measured based on identified items of Sustainability Reporting Guidelines from Global Reporting Initiative (2006). Under purposive sampling, secondary data of 56 annual reports year 2007-2009 of SOEs in Indonesia.

The average level of social and environmental disclosure is at 42,11% and there is significant gap of the level of social and environmental disclosure between listed public entities and non-listed public entities. In accordance to the purpose of the study, the result of multiple regression shows that corporate governance affects the level of social and environmental disclosure through the variable proportion of independent commissioners. Other variables, the number of board meetings, the proportion of independent audit committee members and the experience of president commissioner are not good predictors for level of social and environmental disclosure. Keywords: corporate governance, social and environmental disclosure, Indonesian State-Owned Enterprises, Global Reporting Initiative (GRI)


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dari

penulisan penelitian ini.

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran corporate governance dalam

pengungkapan sosial dan lingkungan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

listing dan non-listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Corporate governance

direpresentasikan dengan proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan

komisaris, pengalaman komisaris utama, dan proporsi anggota komite audit

independen. Penelitian ini juga menganalisis perbedaan tingkat pengungkapan sosial

dan lingkungan pada BUMN yang listing dan non-listing di BEI.

Selama lebih dari 30 tahun, pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan

menjadi isu yang menarik bagi para peneliti (Hackston dan Milne, 1996; Hossain,

Islam, dan Andrew, 2006). Perhatian atas isu tentang polusi, penyusutan sumber daya

alam, limbah pabrik, mutu serta keamanan produk, dan hak serta status karyawan

mengalami peningkatan (Gray, Owen, dan Maunders, 1987).

Di Indonesia, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial

terhadap dunia usaha semenjak keruntuhan rezim Orde Baru (Daniri, 2008).

Masyarakat menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan

1


commit to user

2

semakin bertanggungjawab dengan tidak hanya mencari keuntungan semata,

melainkan mereka pun diminta untuk memberikan kontribusi positif melalui

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah basis teori tentang perlunya

sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar

perusahaan (Daniri, 2008). Menurut Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 Pasal

1 Ayat 3 menyebutkan:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Sejalan dengan bunyi UU di atas, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan

satu bentuk tindakan yang berangkat dari komitmen dan pertimbangan etis

perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi yang bersamaan dengan

peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya serta sekaligus

peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas

(Febriyanti, 2010).

Skandal perusahaan besar seperti Ahold, Worldcom, Enron, dan Parmalat

memicu pengembangan konsep tentang corporate governance sebagai isu yang

penting dalam menjalankan bisnis perusahaan (Kolk dan Pinkse, 2008).

Perkembangan yang terus-menerus atas corporate governance tersebut

mempengaruhi pula terhadap konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan. Andayani, Atmini, dan Mwangi (2008) menyatakan bahwa konsep


commit to user

3

corporate governance dan tanggung jawab sosial dapat dilakukan bersama-sama di

dalam perusahaan. Andayani, Atmini, dan Mwangi (2008: 5) menyatakan,

“…improving the expenditure of CSR to a higher level compared with maximizing the values of the company. They do those things because they want to obtain the benefit of CSR. Good rating of CSR can improve the company’s reputation, so that it can satisfy the employees, community, environment, and care about the society.”

Berdasarkan hal tersebut, keputusan manajemen perusahaan dapat berpengaruh

terhadap stakeholders, seperti karyawan, pelanggan, dan komunitas di sekitar

perusahaan berdiri. Untuk mengimbangi praktik tanggung jawab sosial tersebut,

dibutuhkan praktik corporate governance yang sehat.

Di Indonesia, adanya catatan buruk tentang BUMN antara lain disebabkan oleh

penerapan kaidah tata kelola perusahaan yang tidak baik (Bappenas, 2008). Berita

tentang 50 BUMN1 yang berperingkat buruk dalam PROPER (Program Penilaian

Peringkat Kinerja Perusahaan) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup,

menunjukkan bahwa kinerja lingkungan BUMN masih rendah (Kompas, 2009).

Buruknya kondisi BUMN mengindikasikan prinsip tata kelola perusahaan belum

diimplementasikan dengan baik. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, salah satu

sasaran dalam peningkatan pengelolaan BUMN adalah dengan meningkatkan

pelaksanaan tata kelola yang benar pada BUMN (Cahyaningrum, 2009).

Berkaitan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan, Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung jawab sosial (Corporate

1 10 BUMN berperingkat hitam, 9 BUMN berperingkat merah minus, dan 31 BUMN berperingkat merah.


commit to user

4

Social Responsibility) milik BUMN (Suharto, 2008). BUMN mempunyai peran untuk

memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah,

koperasi, dan masyarakat. Peraturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan

untuk BUMN yang lebih terperinci adalah UU No. 19 Tahun 2003. UU ini kemudian

dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri (Permen) Negara BUMN No. Per-

05/MBU/2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan

dan pengungkapan praktik sosial dan lingkungan. Pengungkapan sosial dan

lingkungan dalam laporan tahunan menjadi penting karena dapat mengurangi asimetri

informasi yang menyebabkan kerugian bagi stakeholders. BUMN memiliki

stakeholders yang lebih banyak daripada perusahaan yang bukan BUMN, seperti

pengusaha kecil dan menengah, koperasi, dan masyarakat. Kualitas laporan

perusahaan dan pengungkapannya menjadi penting dan berarti bagi manajemen

sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kemampuan corporate governance dan

kinerja perusahaan kepada stakeholders (Healy dan Palepu, 2001). Komunikasi

menjadi penting karena dapat meminimalisasi dan mengantisipasi benturan

kepentingan antara BUMN dengan stakeholders (Cahyaningrum, 2009).

Schuster dan O’Connel (2006) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis

pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar

yang ada. Pertama, pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah

pengungkapan informasi yang diharuskan untuk disampaikan oleh peraturan yang

berlaku. Kedua, pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah pengungkapan


commit to user

5

yang melebihi dari apa yang diwajibkan oleh standar, seperti pengungkapan sosial

dan lingkungan.

Pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan umumnya masih bersifat

sukarela di Amerika Serikat dan sebagian besar negara Eropa, namun Perancis dan

Spanyol telah mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan praktik sosial dan

lingkungan (Tschopp, 2005). Di Indonesia, regulasi mengenai praktik sosial dan

lingkungan BUMN diatur di UU No. 19 Tahun 2003 dan pelaporan PKBL diatur di

dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007. Pasal 9 ayat 1 dan

ayat 2 Permen BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari

penyisihan laba bersih perusahaan sebesar dua (2) persen yang dapat digunakan untuk

Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan (PKBL). Pasal 22 ayat 1 menyebutkan,

“Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut :

a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

b. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan (audited) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa BUMN wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan PKBL kepada menteri dan pemegang saham. Dengan kata lain,

pengungkapan PKBL yang dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial oleh

BUMN di Indonesia merupakan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) bagi

BUMN.


commit to user

6

Ketentuan mengenai peraturan pengungkapan sosial dan lingkungan oleh

perusahaan di Indonesia diperkuat dengan berlakunya Undang-undang No. 40 Tahun

2007 Pasal 66 (2) yang mengatur bahwa laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial

dan lingkungan harus termuat di dalam laporan tahunan perseroan terbatas (PT) yang

bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Haniffa dan Cooke (2005) mengungkapkan terdapat hubungan positif antara

corporate governance yang direpresentasikan dewan komisaris yang didominasi oleh

pribumi dan executive directors dengan pengungkapan sosial dan lingkungan

perusahaan. Said, Zainuddin, dan Haron (2009) menguji hubungan antara

karakteristik corporate governance terhadap tingkat pengungkapan sosial dan

lingkungan perusahaan publik di Malaysia. Hasil penelitian menemukan bahwa

keberadaan komite audit berhubungan positif dengan pengungkapan sosial dan

lingkungan perusahaan. Andayani, Atmini, dan Mwangi (2008) meneliti pengaruh

corporate governance terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan

publik di Indonesia dan menghasilkan bukti bahwa proporsi komisaris independen

berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

Penelitian terkait kinerja tanggung jawab sosial pada BUMN dan perusahaan publik

dilakukan oleh Fauzi, Rahman, Hussain, dan Priyanto (2008). Penelitian tersebut

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kinerja sosial dan lingkungan dengan

kinerja keuangan perusahaan. Di Indonesia, penelitian terkait pengaruh corporate

governance terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan pada BUMN belum

pernah dilakukan.


commit to user

7

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran corporate governance dalam

pengungkapan sosial dan lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara. Corporate

governance direpresentasikan dengan proporsi komisaris independen, jumlah rapat

dewan komisaris, pengalaman komisaris utama, dan proporsi komite audit

independen. Variabel tersebut dipilih karena merupakan elemen penting dalam

terlaksananya corporate governance yang baik.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tahun 2001 menyatakan

bahwa corporate governance bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak

yang berkepentingan. Menurut Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia

(2006), terdapat lima prinsip dasar dalam penerapan corporate governance. yaitu

transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas

(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Peran

penting dalam melaksanakan corporate governance berada pada dewan komisaris

yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja BUMN serta sebagai penasihat

direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan corporate covernance

yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Variabel proporsi komisaris independen sering digunakan untuk menguji

pengaruh corporate governace terhadap tingkat pengungkapan karena keefektifan

peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung oleh keberadaan komisaris

independen dalam proporsi dewan komisaris (Permatasari, 2009). Penelitian

Andayani, Atmini, dan Mwangi (2008) menyatakan bahwa proporsi komisaris

independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan


commit to user

8

perusahaan. Tugas dewan komisaris dalam memonitor kinerja manajemen dapat

dilihat dari jumlah rapat dewan komisaris, semakin banyak jumlah rapat dewan

komisaris, semakin meningkatkan kinerja perusahaan (Karamanou dan Vafeas, 2005).

Variabel pengalaman komisaris utama digunakan dalam penelitian ini karena

pengalaman komisaris utama dapat berpengaruh atas peningkatan nilai perusahaan

dan kinerja perusahaan (Artha, 2010). Komisaris utama yang memiliki pengalaman

kerja, dipandang lebih mampu dalam melaksanakan tugasnya (Martoyo, 2002).

Seorang komisaris utama lebih baik jika mempunyai pengalaman kerja, sehingga

dapat meningkatkan nilai perusahaan, seperti melakukan peningkatan kualitas dalam

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Keputusan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. Kep-103/MBU/2002, dapat

membentuk komite audit untuk membantu melaksanakan tugas dewan komisaris dan

bekerja secara kolektif. Komite audit adalah salah satu komponen yang mendukung

terlaksananya corporate governance yang baik di perusahaan (FCGI, 2001). Sejalan

dengan hal tersebut, Ho dan Wong (2001) menyatakan bahwa dengan adanya komite

audit, perusahaan dapat lebih meningkatkan kualitas pelaporannya, sehingga

pengungkapan dalam laporan tahunan dapat diperluas sesuai dengan aktivitas

perusahaan sesungguhnya. Semakin independen komite audit, diharapkan dapat

memperbaiki internal control sehingga meningkatkan kualitas pengungkapan sosial

dan lingkungan perusahaan (Said, Zainuddin, dan Haron, 2009). Hasil penelitian

Said, Zainuddin, dan Haron (2009) menyatakan bahwa semakin besar proporsi


commit to user

9

anggota independen dalam komite audit, semakin tinggi tingkat pengungkapan sosial

dan lingkungan.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa hal, pertama karena BUMN

mempunyai tujuan untuk turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan

kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial.

Alasan kedua adalah karena BUMN memiliki bidang usaha yang luas, menyerap

tenaga kerja yang banyak, dan memiliki aset yang besar sehingga keberhasilan

pengelolaan BUMN berarti bagi negara. Penelitian ini pun melihat bahwa

pengembangan tata kelola BUMN belum menyentuh kepada substansi governance

dalam struktur dan mekanismenya, sehingga permasalahan BUMN belum

terselesaikan, misalnya tidak efisien, berdaya saing rendah, dan belum professional

(Syakhroza, 2005). Penelitian ini pun bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan antara BUMN yang listing

maupun yang non-listing di BEI. Alasan yang terakhir adalah penelitian mengenai

peran corporate governance terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan di BUMN

yang listing dan non-listing di BEI belum pernah dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian2 dengan judul

“Peran Corporate Governance dalam Pengungkapan Sosial dan Lingkungan:

Studi Empiris Badan Usaha Milik Negara”.

2 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), pengaruh merupakan daya yang timbul dari seseorang, sedangkan peran merupakan sesuatu yang diharapkan dimiliki seseorang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kata peran digunakan untuk merepresentasikan kata pengaruh.


commit to user

10

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan judul penelitian, sehingga yang menjadi

pokok permasalahan adalah:

1. Apakah corporate governance mempengaruhi pengungkapan sosial dan

lingkungan?

2. Apakah terdapat perbedaan pengungkapan sosial dan lingkungan antara

perusahaan BUMN yang listing dan non-listing di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah implementasi corporate governance berpengaruh

terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan pengungkapan sosial dan lingkungan

antara perusahaan BUMN yang listing dan non-listing di Bursa Efek

Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai

pihak di bawah ini:

1. Dapat memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian akuntansi

khususnya mengenai penerapan corporate governance terhadap



commit to user

11

2. Bagi investor, dapat membantu memberikan gambaran mengenai

pengungkapan sosial dan lingkungan BUMN dengan melihat penerapan

corporate governance sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang

tepat.

3. Bagi perusahaan, dapat membantu memberikan gambaran tentang kinerja

sosial dan lingkungan BUMN, dalam hal ini penerapan corporate governance,

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan

keputusan di masa mendatang dan memberikan wacana tentang pentingnya

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan untuk mencapai competitive

advantage di dunia bisnis.

4. Bagi akademisi, bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya

disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang memuat literatur

terkait dengan topik penelitian; kaitan variabel independen

dengan variabel dependen; kerangka konseptual;


commit to user

12

pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan

teknik pengambilan sampel; data dan metode pengumpulan

data; variabel penelitian dan pengukurannya; dan metode

analisis data yang terdiri dari statistik deskriptif dan pengujian

hipotesis.

BAB IV : Analisis Data

Bab ini menguraikan analisis deskriptif data; pengujian

hipotesis dan pembahasan hasil analisis.

BAB V : Penutup

Bab ini membahas kesimpulan mengenai obyek yang diteliti

berdasarkan hasil analisis data, menjelaskan mengenai

keterbatasan penelitian, dan memberikan saran bagi pihak yang

terkait, serta rekomendasi bagi peneliti berikutnya.


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Setelah membahas pendahuluan di Bab I. Pada Bab II ini menjelaskan

mengenai tinjauan pustaka, kaitan corporate governance dengan pengungkapan sosial

dan lingkungan perusahaan, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis dalam

penelitian ini.

A. Telaah Literatur

Tinjauan pustaka ini menjelaskan literatur yang mendasari komponen maupun

variabel penelitian.

1. Laporan Tahunan dan Pengungkapan

Laporan tahunan digunakan oleh perusahaan dalam menyampaikan informasi

financial maupun non-financial seperti pengungkapan sosial dan lingkungan kepada

stakeholders (Barako, 2007). Laporan tahunan tersebut dapat meyakinkan

stakeholders bahwa pengelolaan perusahaan dikontrol dengan baik oleh pihak

manajemen (Jaswadi dan Purnomo, 2006).

Definisi mengenai pengungkapan menurut Na’im dan Rakhman (2002) adalah

pengungkapan dalam arti sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi

(the release of information). Informasi yang dikeluarkan perusahaan yaitu informasi

financial dan non-financial perusahaan, pengungkapan non-financial antara lain

adalah pengungkapan tentang praktik sosial dan lingkungan perusahaan yang dapat

13


commit to user

14

dibuat dalam laporan tahunan maupun laporan pengungkapan yang terpisah (Guthrie

dan Matthews, 1990). Hal tersebut sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 1 Paragraf Kesembilan yang menyatakan:

”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Barako (2007) menyatakan bahwa laporan tahunan menjadi topik yang menarik

karena praktik pengungkapan termasuk pengungkapan sosial dan lingkungan di

dalam laporan tahunan berhubungan dengan kredibilitas perusahaan dan kepercayaan

stakeholders.

Laporan tahunan berhubungan dengan kredibilitas perusahaan dan kepercayaan

stakeholders karena tujuan laporan tahunan antara lain adalah memberikan informasi

yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit, menjelaskan

sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahannya

(Jaswadi dan Purnomo, 2006).

Schuster dan O’Connel (2006) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis

pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar.

Pertama, pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah pengungkapan

informasi yang diharuskan untuk disampaikan oleh peraturan yang berlaku. Kedua,

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah pengungkapan yang melebihi

dari apa yang diwajibkan oleh standar, seperti pengungkapan tanggung jawab sosial


commit to user

15

perusahaan dalam praktik sosial dan lingkungan. Madhani (2007) menyatakan bahwa

manfaat pengungkapan sukarela yang paling utama adalah dalam peningkatan

kredibilitas perusahaan. Pada saat perusahaan mempunyai kredibilitas, pemegang

pemegang saham dapat mendukung kebijakannya, bahkan saat kebijakan tersebut

menyebabkan berkurangnya laba perusahaan dalam jangka pendek.

Pengungkapan sosial dan lingkungan, sebagai salah satu bentuk pengungkapan

yang dapat membuat perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

perusahaan terkait dengan kinerja sosial dan lingkungan. Self-assesment melalui

pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat pembelajaran organisasi yang

dapat menyebabkan perubahan dinamis yang pada akhirnya diharapkan mampu

meningkatkan kinerja perusahaan (Utama, 2007).

2. Pengungkapan Sosial dan Lingkungan

Keluasan pengungkapan sosial dan lingkungan dapat digunakan untuk

memperoleh value added bagi perusahaan, meningkatkan kredibilitas perusahaan,

serta mampu meraih kepercayaan stakeholders (Rahayu, 2008; Madhani, 2007).

Keluasan pengungkapan sosial dan lingkungan berhubungan dengan kredibilitas

perusahaan dan kepercayaan stakeholders karena tujuan pengungkapan tersebut

adalah untuk membantu stakeholders dalam memperoleh gambaran umum serta dapat

mengevaluasi kinerja perusahaan terkait dengan ekonomi, lingkungan hidup, dan

sosial (Utama, 2007).


commit to user

16

Mathews (1997:483) mendefinisikan pengungkapan sosial dan lingkungan

sebagai berikut:

“Voluntary disclosures of information, both qualitative and quantitative made by organizations to inform or influence a range of audiences. The quantitative disclosures may be in financial or non-financial terms.”

Berdasarkan definisi tersebut, pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan

pengungkapan informasi sukarela, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang

dibuat oleh organisasi untuk menginformasikan aktivitasnya (Nurdin dan Cahyandito,

2006). Global Reporting Initiative (2006) pun menyebutkan bahwa sebaiknya laporan

tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya mengungkapkan praktik sosial dan

lingkungan perusahaan secara kualitatif tetapi juga berusaha mengkuantifikasi secara

keseluruhan atas dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan perusahaan. Implikasi

dari pernyataan tersebut adalah bahwa sistem akuntansi perusahaan sebaiknya tidak

hanya mencatat pendapatan dan biaya perusahaan semata, tetapi juga mengestimasi

manfaat sosial (social benefit) dan biaya sosial (social cost) dari berbagai kegiatan

perusahaan, termasuk yang terkait dengan praktik sosial dan lingkungan perusahaan

(Utama, 2007).

Chambers (2008) mengidentifikasi pengungkapan sosial dan lingkungan

meliputi keterlibatan komunitas dan lingkungan, proses produksi dan hubungan yang

bertanggungjawab sosial terhadap karyawan. Pengungkapan sosial dan lingkungan

perusahaan dapat dijelaskan sebagai bagian dari informasi financial dan non-financial

yang berhubungan dengan interaksi perusahaan dengan lingkungan, yang dituangkan


commit to user

17

ke dalam laporan tahunan atau di dalam laporan sosial dan lingkungan yang terpisah

(Hackston dan Milne, 1996).

Menurut Gray, Owen, dan Adams (1996), pengungkapan sosial dan lingkungan

perusahaan dapat diungkapkan melalui bermacam-macam media (laporan tahunan,

iklan, booklets, brosur, dan press releases), namun laporan tahunan tetap menjadi

yang sering digunakan dalam penelitian untuk menganalisis pengungkapan sosial dan

lingkungan seperti yang disebutkan oleh Kuasirikun (2004:635):

“…annual reports remain the most extensively used document in the analysis of corporate social reporting due (arguably) to their credibility, usefulness to various stakeholders, regularity, accessibility and completeness in terms of the company’s communication on social issues.”

Pengungkapan (disclosure) sosial dan lingkungan merupakan sebuah wujud

dari pertanggungjawaban sosial perusahaan (Hadi, 2006), sedangkan definisikan

pertanggungjawaban sosial atau corporate social responsibility (CSR) itu sendiri

menurut Robins (2005) adalah:

“CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and stakeholder relations on a voluntary basis; it is about managing companies in a socially responsible manner.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial adalah

konsep yang tindakan etis perusahaan yang mengintegrasi perhatian sosial dan

lingkungan secara sukarela ke dalam operasi bisnis perusahaan dan memperhatikan

kepentingan stakeholders dengan harapan memberikan manfaat atau kesejahteraan

bagi masyarakat (Said, Zainuddin, dan Haron, 2009).


commit to user

18

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peraturan yang mewajibkan

tanggung jawab sosial yang berbentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL) yang diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 19 Tahun 2003, dimana

pasal 2 ayat 1 huruf e, menyebutkan bahwa:

“Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”

Pasal 88 ayat 1 menyebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba

bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan

masyarakat sekitar BUMN. UU tersebut mewajibkan semua BUMN untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bentuk PKBL.

Peraturan Menteri (Permen) Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 merupakan

peraturan praktik sosial dan lingkungan yang lebih terperinci dan merupakan

penjabaran dari UU No. 19 Tahun 2003, karena mengatur besaran dana (pasal 9),

tatacara pelaksanaan praktik sosial dan lingkungan BUMN, dan laporan pelaksanaan

PKBL (Pasal 21).

Melalui UU No. 19 Tahun 2003 dan Permen Negara BUMN No. Per-

05/MBU/2007, mewajibkan BUMN untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta

mewajibkan menyampaikan laporan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan

tersebut.

Di berbagai perdebatan tentang Ke-CSR-an PKBL yang dilakukan oleh

BUMN, Lingkar Studi CSR (2007) menganggap bahwa PKBL bukanlah CSR, karena


commit to user

19

CSR haruslah berada di luar regulasi. Menurut pandangan Suharto (2008), kalau CSR

bersifat wajib, singkatannya harus diubah menjadi Corporate Social Obligation

(CSO), karena kata “responsibility” merupakan tindakan yang bersifat sukarela.

Dahlsrud (2006) menyatakan bahwa berbagai definisi CSR secara konsisten

menunjukkan unsur sukarela (voluntary), yang berarti sebuah perusahaan

menjalankan terlebih dahulu seluruh ketentuan dalam peraturan legal, kemudian

menambahkan dengan hal yang melampaui apa yang diatur (beyond compliance).

Tabel 2.1 Perbandingan PKBL dengan CSR

PKBL CSR

Sifat Wajib Sukarela Sasaran Pemangku kepentingan eksternal

saja: pengusaha kecil (dalam Kemitraan) dan masyarakat setempat (dalam Bina Lingkungan)

Pemangku kepentingan internal (pemegang saham, karyawan dan keluarganya, dan lain-lain); eksternal (masyarakat, media massa, pemerintah, organisasi masyarakat, dan lain-lain)

Sumber dana After profit Before profit Pelaksanaan Tidak diwajibkan melakukan

minimalisasi dampak negatif terlebih dahulu

Mengupayakan terlebih dahulu minimalisasi dampak negatif, kemudian baru melakukan maksimalisasi dampak positif

Sumber: Lingkar Studi CSR (2007)

Berdasarkan Tabel 2.1 terdapat perbedaan yang membuktikan bahwa PKBL

milik BUMN masih belum bisa dianggap sebagai CSR yang sesungguhnya. PKBL

tidak mewajibkan perusahaan untuk terlebih dahulu meminimumkan dampak

negatifnya, PKBL tidak mengurus para pemangku kepentingan internalnya, PKBL

tidak mengandung voluntarisme untuk melampaui regulasi, dan PKBL juga


commit to user

20

merupakan pengeluaran yang disandarkan atas keuntungan dan bukan dipandang

sebagai investasi oleh perusahaan (Lingkar Studi CSR, 2007).

Tabel 2.2 Indikator GRI (2006) dan Regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

di Indonesia Indikator GRI Regulasi di Indonesia

Indikator Lingkungan 1. UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 2. UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air 3. UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara 4. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

5. PP RI No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

6. PP RI No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Indikator Sosial Aspek Tanggung Jawab Produk

UU RI No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Aspek Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak

UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Aspek Hak Asasi Manusia 1. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

2. UU RI No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan ECOSOC

Aspek Masyarakat UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sumber: GRI (2006) dan www.csrindonesia.com (2010).

Di Indonesia, ketentuan mengenai kewajiban praktik tanggung jawab sosial dan

lingkungan dapat ditemukan dalam Undang-undang (UU) maupun Peraturan

Pemerintah (PP) yang kemudian dalam penelitian ini dibandingkan dengan indikator


commit to user

21

sosial dan lingkungan dari GRI (2006). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada

Tabel 2.2.

Berdasarkan Tabel 2.2, aspek sosial dan lingkungan dari GRI sejalan dengan

peraturan di Indonesia, yaitu:

1. Aspek lingkungan 2. Aspek sosial: tanggung jawab produk, praktik tenaga kerja dan

pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, dan masyarakat.

Aspek sosial dan lingkungan yang dipakai mengacu pada Sustainability

Reporting Guidelines tahun 2006 (G3) yang dikeluarkan oleh Global Reporting

Initiative (GRI). Guidelines dari GRI dipilih karena semakin banyak perusahaan di

dunia yang menggunakan GRI (Ballou, Heitger, dan Landes, 2006) dan per 15

Desember 2010 jumlahnya mencapai hampir 2537 perusahaan di lebih dari 60 negara

(GRI Report List, 2010). Di Indonesia terdapat enam BUMN yang sudah menerapkan

G3, yaitu PT Antam Tbk, PT TB Bukit Asam Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT PGN Tbk,

PT Telkom Tbk, dan PT Timah Tbk. Pemilihan tahun sampel (tahun 2007-2009)

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengungkapan sosial dan

lingkungan pada BUMN sejak dikeluarkannya edisi terbaru guidelines untuk

sustainability reporting dari GRI pada tahun 2006.

Peraturan Menteri Negara BUMN No. Kep-5/MBU/2007 merupakan landasan

utama yang mengatur pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial dan

lingkungan bagi BUMN di Indonesia. Kementerian Negara BUMN merupakan

lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi BUMN di Indonesia, oleh karena

itu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara BUMN harus


commit to user

22

dipatuhi dan dilaksanakan oleh BUMN di Indonesia. Bagi BUMN yang berbentuk PT

harus mematuhi dan melaksanakan UU RI No. 40 Tahun 2007 yang mengatur

kewajiban perseroan untuk melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat

pula Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-13BL/2006 yang mengatur

kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi BUMN yang sudah go public di Bursa

Efek Indonesia. Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai pengungkapan

praktik dan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berkaitan dengan tanggung

jawab sosial dan lingkungan perusahaan di dalam laporan tahunan.

Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) belum mewajibkan

perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan hidup (Suhardjanto, 2008).

SAK merupakan standar yang mengatur pelaporan keuangan, namun belum ada

standar yang mengatur pelaporan yang sifatnya non-keuangan (Hasyir, 2009). Tidak

adanya standar mengenai item kinerja apa saja yang digunakan sebagai dasar

pengukuran tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan dikarenakan

belum adanya regulasi yang baku mengenai aspek sosial dan lingkungan apa saja

yang harus diungkapkan oleh perusahaan di Indonesia (Utama, 2007).

Dalam peraturan yang ada tidak dijelaskan secara spesifik mengenai item apa

saja yang harus diungkapkan. Hal tersebut menjadikan penafsiran yang berbeda antar

satu BUMN dengan BUMN lainnya mengenai item apa saja yang harus diungkapkan

dalam laporan tahunan. Berdasarkan hal tersebut, item pengungkapan sosial dan

lingkungan dalam penelitian ini menggunakan item Sustainability Reporting

Guidelines dari GRI yang dikeluarkan pada tahun 2006.


commit to user

23

Supaya pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan mencukupi

kebutuhan informasi para stakeholders dan sesuai dengan peraturan yang ada,

diperlukan adanya perbaikan praktik corporate governance. Hal tersebut sesuai

dengan pendapat Cooper dan Owen (2007) yang menyatakan bahwa pengungkapan

saja tidaklah cukup untuk tercapainya akuntabilitas, pengungkapan tersebut perlu

didukung oleh governance yang dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan

dan melaporkan praktik sosial dan lingkungan perusahaan secara obyektif.

3. Sustainability Reporting Guidelines

Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan saat ini

berkembang pesat di Indonesia adalah sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek

lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai

bagian dari pengelolaan risiko usaha menuju sustainability (keberlanjutan) dari

kegiatan usahanya (Daniri, 2007). Sejalan dengan meningkatnya kesadaran

masyarakat dan perusahaan atas pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

lingkungan, kebutuhan terhadap standar pelaporan yang dapat digunakan sebagai

acuan dalam membuat laporan pun meningkat, namun hingga kini belum ada

kesepakatan standar mana yang dapat diberlakukan secara global sehingga terdapat

variasi dalam pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Utama, 2007).

Beberapa item pelaporan sosial dan lingkungan yang dikembangkan oleh

peneliti sebelumnya antara lain adalah Guidelines Reporting Initiative (GRI) yang

digunakan oleh Bhattacharyya (2008) di India dan Suhardjanto, Tower, dan Brown


commit to user

24

(2008) di Indonesia. Domini Social Index dan Jantzi Sosial Index digunakan di dalam

penelitian Fauzi, Mahoney, dan Rahman (2007).

GRI memfokuskan pengungkapan pada kinerja ekonomi, sosial, dan

lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan

sustainability reporting (Utama, 2007). Standar pengungkapan dibagi menjadi tiga

bagian, yaitu strategi, profil pendekatan manajemen, dan indikator kinerja. Indikator

kinerja dibagi menjadi tiga komponen, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial

yang mencakup hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja,

tanggung jawab produk, dan hubungan dengan masyarakat.

Di dalam penelitian ini, indikator kinerja yang digunakan adalah dua dari tiga

komponen G3, yaitu kinerja sosial dan kinerja lingkungan hidup. Dua indikator

kinerja tersebut dipakai karena penelitian ini menganalisis pengungkapan sosial dan

lingkungan pada BUMN. Global Reporting Initiative (2006) merekomendasikan

beberapa aspek lingkungan dan sosial yang selayaknya diungkapkan dalam laporan

tahunan, yaitu terdapat sembilan aspek lingkungan dan 22 aspek sosial. 31 aspek

tersebut yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat pengungkapan sosial dan

lingkungan dalam laporan tahunan BUMN. Aspek indikator kinerja sosial dan

lingkungan yang digunakan di dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.3


commit to user

25

Tabel 2.3 Daftar Aspek Kinerja Sosial dan Lingkungan

Global Reporting Initiative 2006

Aspek Indikator Kinerja Lingkungan 6- Pekerjaan

1- Material 7- Tenaga kerja atau Hubungan Manajemen

2- Energi 8- Kesehatan dan Keselamatan Jabatan

3- Air 9- Pelatihan dan Pendidikan

4- Keanekaragaman Hayati 10- Keberagaman dan Kesempatan Setara

5- Emisi, Efluen dan Limbah 11- (Praktik) Investasi dan Pengadaan

6- Produk dan Jasa 12- Non-diskriminasi

7- Kepatuhan 13- Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Bersama

8- Pengangkutan atau Transportasi 14- Pekerja Anak

9- Menyeluruh 15- Kerja Paksa dan Kerja Wajib

16- Praktek Pengamanan

Aspek Indikator Kinerja Sosial 17- Hak Penduduk Asli

1- Kesehatan dan Keamanan Pelanggan 18- Komunitas

2- Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa 19- Korupsi

3- Komunikasi Pemasaran 20- Kebijakan Publik

4- Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan 21- Kelakuan Tidak Bersaing

5- Kepatuhan Penggunaan Produk dan Jasa 22- Kepatuhan Hukum dan Peraturan

4. Corporate Governance

Salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan berbagai

negara Asia pada tahun 1997 adalah buruknya pelaksanaan corporate governance di

hampir semua perusahaan yang ada saat itu, baik state-owned enterprises maupun

perusahaan swasta (Baird, 2000). Buruknya pelaksanaan corporate governance,

mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan investor, sehingga investor lebih

memilih untuk menanamkan modalnya di negara yang mempunyai aplikasi corporate

governance yang lebih baik (Maksum, 2005).


commit to user

26

FCGI (2001) menyatakan bahwa corporate governance adalah seperangkat

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan,

kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham intern dan eksteren

lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.

Forum for Corporate Governace in Indonesia (2000: 1) mendefinisikan

corporate governance sebagai:

"Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

Tujuan corporate governance pada intinya adalah menciptakan nilai tambah

bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya corporate governance

berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi,

hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan

beberapa versi yang menyangkut prinsip corporate governance, namun pada

dasarnya mempunyai banyak kesamaan (Arifin, 2005).

Menurut Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia (2006), terdapat

lima prinsip dasar dalam penerapan corporate governance. Prinsip tersebut

digunakan untuk mengukur seberapa jauh corporate governance diterapkan di dalam

perusahaan. Penjelasan kelima prinsip dasar menurut KNKG (2006) adalah:

a. Transparansi (transparency). Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan

kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor

tergantung atas kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh


commit to user

27

karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas,

akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang

sama. Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam penyajian (disclosure) informasi yang dimiliki

perusahaan.

b. Akuntabilitas (accountability). Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan

adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan

yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan

komisaris, direksi independen, dan komite audit. Praktik-praktik yang

diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya

pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan

pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan

kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran

direksi.

c. Responsibilitas (responsibility). Responsibilitas diartikan sebagai tanggung

jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan

dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan

sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk

mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang

saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.


commit to user

28

d. Independensi (Independency). Untuk melancarkan pelaksanaan asas

corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan kesetaraan (fairness). Prinsip kewajaran menekankan pada

adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham

minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta

investor lainnya.

Li dan Qi (2008) menyatakan bahwa corporate governance dapat memberikan

jaminan kualitas terhadap informasi akuntansi yang diungkapkan. Corporate

governance yang baik dapat menguatkan kontrol internal perusahaan dan dapat

mengurangi perilaku oportunis manajemen dan mengurangi asimetri informasi.

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa

manajer mampu memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak

berkeinginan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek yang

tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang ditanamkan oleh investor dan

berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (Shleifer dan

Vishny, 1997).

FCGI (2001) menjelaskan bahwa di Indonesia yang sebagian besar hukumnya

berasal dari Belanda, civil law menjadikan setiap PT memiliki dua dewan (two tiers

system), yaitu dewan komisaris dan dewan direksi sehingga terdapat pembagian


commit to user

29

wewenang pengelolaan (dewan direksi) dan pengawasan (dewan komisaris)

perusahaan (Maksum, 2005).

Definisi dewan komisaris menurut UUPT No. 40 tahun 2007 adalah organ

perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai

dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Peran penting dalam

melaksanakan corporate governance berada pada dewan komisaris yang berfungsi

sebagai pengawas aktifitas dan kinerja serta sebagai penasihat direksi dalam

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan corporate covernance yang baik

(KNKG, 2006). Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris

non-independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari

pihak terafiliasi (KNKG, 2006).

Peraturan Menteri BUMN No. 5 tahun 2006 pasal 3 yang mengatur tugas

komite audit mengenai perannya dalam membantu komisaris untuk memastikan

efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit juga membantu untuk

memastikan akuntansi keuangan dan sistem pengendali bekerja dengan baik sehingga

pembentukan komite audit dimaksudkan untuk menyediakan sebuah kemudahan

untuk auditor eksternal perusahaan untuk mengkomunikasikan hasil audit mereka

(Nasir dan Abdullah, 2005). Ho dan Wong (2001) menyatakan bahwa komite audit

independen berpengaruh positif terhadap luasnya disclosure.


commit to user

30

B. Kaitan Corporate Governance dengan Pengungkapan Sosial dan

Lingkungan

Salah satu tujuan perusahaan mengeluarkan pelaporan praktik sosial dan

lingkungan adalah untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat, sehingga

perusahaan dimungkinkan hanya mengungkapkan informasi yang positif mengenai

perusahaan (Hartanti, 2003). Tujuan demi citra positif semata dapat mengakibatkan

berkurangnya kualitas pengungkapan sosial dan lingkungan karena laporan tersebut

tidak menggambarkan kegiatan perusahaan yang sebenarnya (Utama, 2007). Menurut

Said, Zainuddin, dan Haron (2009), diperlukan mekanisme corporate governance

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan sosial dan

lingkungan perusahaan. Prinsip responsibilitas menyatakan bahwa perusahaan harus

mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab

terhadap masyarakat dan lingkungan (KNKG, 2006), sehingga dapat terpelihara

kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan teori

stakeholders dimana tujuan perusahaan tidak hanya untuk memaksimumkan

kekayaan pemegang saham, namun juga memikirkan kepentingan pemangku

kepentingan yang lain (Gray, Owen, dan Adams, 1996). Prinsip transparansi pun

dapat meningkatkan kualitas pengungkapan karena keterbukaan dalam

mengemukakan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan, dapat

menyebabkan laporan praktik sosial dan lingkungan mudah dipahami oleh semua

pemangku kepentingan (Utama, 2007).


commit to user

31

Corporate governance yang dijalankan dengan benar dapat berpengaruh

terhadap pelaporan perusahaan (Eng dan Mak, 2003), termasuk pengungkapan sosial

dan lingkungan sehingga diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara

perusahaan dan stakeholders. Ettredge, Johnstone, Stone, dan Wang (2010)

menemukan bukti bahwa kualitas corporate governance memiliki hubungan positif

dengan kepatuhan pengungkapan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), dewan komisaris

bertugas mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi dan

memantau efektifitas praktik corporate governance yang diterapkan perusahaan.

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan efektifitas

corporate governance karena komisaris independen dituntut untuk lebih

mengutamakan kepentingan seluruh stakeholders (Utama, 2007). Ettredge,

Johnstone, Stone, dan Wang (2010) menyatakan bahwa komisaris independen

berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan. Menurut Keputusan

Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002, dewan komisaris wajib

menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Dalam keadaan perusahaan yang membutuhkan kontrol yang ketat, dewan komisaris

seharusnya meningkatkan frekuensi rapatnya (Khanchel, 2007). Peningkatan

frekuensi rapat dewan komisaris dapat membenahi kinerja perusahaan yang buruk

dengan lebih cepat (Vafeas, 1999). Berdasarkan hal tersebut, semakin banyak rapat

yang dilakukan oleh dewan komisaris, semakin mendorong perbaikan kualitas

pengungkapan perusahaan.


commit to user

32

Variabel lain yang dapat digunakan untuk menguji pengaruh corporate

governance terhadap pengungkapan adalah pengalaman komisaris utama karena

dengan pandangan dan pengalaman yang luas, seperti memiliki pemahaman di bidang

sosial, budaya, dan lingkungan, komisaris utama dapat mengembangkan

pengungkapan tanggung jawab sosial di perusahaannya (Utama, 2007). Diharapkan

dengan pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan komisaris utama dapat

meningkatkan kualitas pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

Menurut Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002,

komite audit adalah komite yang bekerja secara kolektif dengan dewan komisaris dan

berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit bertugas

untuk memastikan bahwa terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap

informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala,

forecast, dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang

saham. Dalam pasal 4 ayat 1 Kepmen BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, komite

audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota, terdiri satu anggota dewan

komisaris dan dua orang ahli yang bukan pegawai BUMN yang bersangkutan. Salah

satu dari anggota tersebut merupakan anggota dewan komisaris yang sekaligus

merangkap sebagai ketua. Anggota independen komite audit tidak terafiliasi dengan

perusahaan dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari (FCGI, 2001) sehingga

kemandiriannya dalam membantu dewan komisaris dapat dipercaya. Keberadaan

anggota komite audit independen, mempunyai pengaruh yang sama seperti komisaris

independen dalam mendorong peningkatan kualitas pengungkapan (Cheng dan


commit to user

33

Courtenay, 2006). Keberadaan anggota independen komite audit dapat

mempengaruhi secara positif terhadap kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh

perusahaan (Ho dan Wong, 2001).

Di dalam penelitian Ho dan Wong (2001) menjelaskan bahwa corporate

governance diperkenalkan untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai

dengan tujuan perusahaan. Praktik yang baik atas corporate governance dapat

meningkatkan kualitas pengungkapan di laporan tahunan (Ho dan Wong, 2001).

C. Skema Konsep Penelitian

Di bawah ini adalah kerangka mengenai hubungan masing-masing variabel:

Variabel Dependen Variabel Independen

H1 (+) 1. Proporsi komisaris independen (X1)

Pengungkapan H2 (+) 2. Frekuensi rapat Step Sosial dan dewan komisaris (X2)

I Lingkungan H3 3. Pengalaman komisaris(Y) utama (X3)

H4 (+) 4. Proporsi komite audit independen (X4)

Variabel Kontrol

Profitabilitas

T-test

Pengungkapan BUMN listing di BEI

Step Sosial danII Lingkungan

(Y) BUMN non-listing di BEI

Gambar 2.1 Skema Konsep Penelitian


commit to user

34

Berdasarkan konsep tersebut dapat diketahui bahwa model penelitian ini terdiri

dari dua tahap. Tahap pertama adalah model regresi untuk menjelaskan pengaruh

corporate governance yang direpresentasikan dengan proporsi komisaris independen,

jumlah rapat dewan komisaris, pengalaman komisaris utama, dan proporsi komite

audit independen ditambah satu variabel kontrol yaitu profitabilitas. Tahap kedua

adalah uji beda t (t-test) untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak

berhubungan memiliki nilai rerata yang berbeda. Sampel yang diuji beda t adalah

skor pengungkapan sosial dan lingkungan antara BUMN yang listing dan non-listing

di Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji implementasi corporate

governance (proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris,

pengalaman komisaris utama, dan proporsi komite audit independen). Berikut ini

merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

1. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan sosial

dan lingkungan

Keberadaaan komisaris independen dalam dewan komisaris dapat

meningkatkan kontrol terhadap aktivitas manajemen (Permatasari, 2009). Komisaris

yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dewan komisaris

dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh

manajemen (Fama dan Jansen, 1983).


commit to user

35

Hasil penelitian yang dilakukan di Hong Kong oleh Ho dan Wong (2001)

menemukan bukti bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap

tingkat keluasan pengungkapan termasuk pengungkapan sosial dan lingkungan. Di

Indonesia, penelitian dilakukan oleh Andayani, Atmini, dan Mwangi (2008)

menemukan bukti bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap

pengungkapan sosial dan lingkungan. Diharapkan dengan semakin besarnya proporsi

komisaris independen, semakin meningkatkan keluasan pengungkapan sosial dan

lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikembangkan hipotesis:

H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan sosial dan lingkungan

2. Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan sosial

dan lingkungan

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan

pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Menurut Keputusan Menteri BUMN

No. Kep-117/M-MBU/2002, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara

berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Andersson dan Daoud (2005) menemukan bahwa jumlah rapat dewan komisaris

berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Penelitian yang dilakukan oleh

Brick dan Chidambaran (2007) menemukan bukti bahwa semakin tinggi frekuensi

rapat yang diselenggarakan dewan komisaris, semakin meningkatkan kinerja

perusahaan.


commit to user

36

Xie, Davidson III, dan Dalt (2001) berpendapat bahwa semakin sering dewan

komisaris mengadakan rapat, fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi

semakin efektif dan dapat mengurangi asimetri informasi. Vafeas (2003) dan Brick

dan Chidambaran (2007); menyatakan bahwa semakin banyak frekuensi rapat yang

diselenggarakan dewan komisaris, semakin meningkatkan kinerja perusahaan dan

pengungkapan, termasuk pengungkapan sosial dan lingkungan. Diharapkan dengan

semakin tingginya jumlah rapat dewan komisaris, semakin meningkatkan keluasan

pengungkapan sosial dan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat

dikembangkan hipotesis:

H2: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat


3. Pengaruh pengalaman komisaris utama

Martoyo (2002) menyatakan bahwa pengalaman adalah faktor yang

dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja selain kemampuan intelegensi yang menjadi

dasar pertimbangan. Seorang komisaris yang pernah memiliki pengalaman kerja

cenderung memiliki kinerja yang lebih baik (Chemmanur dan Paeglis, 2004).

Pengalaman komisaris utama dapat mempengaruhi keputusan dan masukan yang

diberikan kepada dewan direksi, walaupun tidak ada keharusan bagi komisaris utama

untuk memiliki pengalaman kerja di bidang sosial, lingkungan, dan budaya, namun

lebih baik jika komisaris utama mempunyai pengalaman sosial, budaya, dan

lingkungan. Pengalaman komisaris utama diperlukan karena tugas komisaris utama


commit to user

37

adalah sebagai primus inter pares yang mengkoordinasikan kegiatan dewan

komisaris (KNKG, 2006).

Penelitian Chemmanur dan Paeglis (2004); Reeb dan Zhao (2009);

Chemmanur, Paeglis, dan Simonyan (2009); Artha (2010) menyatakan bahwa

pengalaman dewan komisaris merupakan faktor yang menentukan dalam peningkatan

nilai perusahaan dan kualitas pengungkapan perusahaan. Diharapkan komisaris utama

yang mempunyai pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan, memiliki kemampuan

untuk meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan. Berdasarkan uraian

tersebut, dapat dikembangkan hipotesis:

H3: Pengalaman komisaris utama berpengaruh terhadap tingkat


4. Pengaruh proporsi komite audit independen terhadap pengungkapan sosial dan

lingkungan

Menurut FGCI (2001), komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu

dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan

pengawasan secara menyeluruh. Komite audit menjadi perhatian pemegang saham

karena perannya dalam memonitor praktik pelaporan keuangan (Karamanou dan

Vafeas, 2005). Nasir dan Abdullah (2005) menyatakan bahwa keberadaan komite

audit yang semakin besar membantu menjamin kualitas pengungkapan dan sistem

pengendalian internal dapat berjalan dengan baik.

Ho dan Wong (2001); Nasution dan Setiawan (2007) ; Li, Pike, dan Haniffa

(2008) menyatakan bahwa komite audit independen berpengaruh positif terhadap


commit to user

38

tingkat pengungkapan, termasuk pengungkapan sosial dan lingkungan. Diharapkan

semakin tinggi proporsi anggota komite audit independen, semakin luas

mengungkapkan informasi praktik sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan

uraian tersebut, dapat dikembangkan hipotesis:

H4: Proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap tingkat



commit to user

39

BAB III

METODE PENELITIAN

Setelah membahas landasan teori dan pengembangan hipotesis di Bab II, pada

Bab III menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik

pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, definisi operasional dan

pengukuran variabel, dan metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (hypothesis testing) yang

bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh

corporate governance yang direpresentasikan dalam proporsi komisaris independen,


audit independen terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Menurut Sekaran

(2006), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu,

memahami perbedaan antar kelompok atau independensi dua variabel atau lebih.

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUMN yang listing dan non-

listing di BEI pada tahun 2007-2009. Tahun 2007-2009 dipilih karena tahun tersebut

dipilih karena Global Reporting Initiative (GRI) pada tahun 2006 mengeluarkan

standar terbaru tentang pelaporan praktik dan pelaporan sosial dan lingkungan, yaitu

39


commit to user

40

Sustainability Reporting Guidelines (G3). Pada tahun 2007 terdapat 18 BUMN, 2008

terdapat 19 BUMN, dan 2009 terdapat 19 BUMN.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di

mana perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang menerbitkan laporan

tahunan di website BUMN dan/atau di website BEI pada tahun 2007-2009 dan

mempunyai data yang lengkap. Jumlah sampel yang dapat digunakan adalah 56

BUMN. Ukuran sampel sudah memenuhi kriteria penelitian karena ukuran sampel

yang tepat untuk kebanyakan penelitian adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500

(Sekaran, 2006).

C. Data dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder

yang diambil dari laporan tahunan BUMN yang listing dan non-listing di BEI pada

tahun 2007-2009. Laporan tahunan dipilih karena memiliki kredibilitas yang tinggi

(Zeghal dan Ahmed, 1999), selain itu laporan tahunan digunakan oleh sejumlah

stakeholders sebagai sumber utama informasi yang pasti (Deegan dan Gordon, 1996).

Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari jurnal, situs BUMN, situs

www.idx.co.id dan dari situs masing-masing perusahaan sampel.


commit to user

41

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berikut ini dijelaskan mengenai definisi variabel penelitian dan pengukurannya.

1. Variabel Independen

Variabel independen direpresentasikan dengan proporsi komisaris independen,


audit independen.

a. Proporsi komisaris independen

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak

terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafliasi adalah pihak yang mempunyai

hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota

direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG,

2006). Proporsi komisaris independen diukur dengan persentase anggota dewan

komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan

komisaris perusahaan (Suhardjanto dan Afni, 2009). Indikator yang digunakan

sesuai dengan penelitian Eng dan Mak (2005), Haniffa dan Cooke (2005), dan

Suhardjanto dan Afni (2009), yaitu:

b. Jumlah rapat dewan komisaris

Jumlah rapat dewan komisaris merupakan rapat yang dilakukan antara

dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Suhardjanto, 2010). Semakin sering

dewan komisaris mengadakan rapat, semakin efektif pengawasan terhadap kinerja


commit to user

42

manajemen (Xie, Davidson III, dan Dalt, 2001). Indikator yang digunakan sesuai

dengan penelitian Ettredge, Johnstone, Stone dan Wang (2010) yaitu jumlah rapat

yang dilakukan dewan komisaris dalam waktu satu tahun.

c. Pengalaman komisaris utama

Komisaris utama yang memiliki pengalaman kerja, seperti di bidang sosial,

budaya, dan lingkungan cenderung memiliki kualitas dan reputasi kerja yang lebih

baik (Artha, 2010). Pengalaman direpresentasikan dengan penghargaan yang

diterima, keikutsertaan dalam organisasi, atau jabatan pekerjaan yang berhubungan

dengan sosial, budaya, dan lingkungan (Reeb dan Zhao, 2009). Indikator yang

digunakan sesuai dengan Chemmanur dan Paeglis (2004), yaitu komisaris utama

yang memiliki pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan diberi kode 1, dan

selain berlatar pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan diberi kode 0.

d. Proporsi komite audit independen

Anggota komite audit independen adalah anggota komite audit yang tidak

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi

kepentingan perusahaan (Suhardjanto, 2010). Indikator yang digunakan sesuai

dengan penelitian Suhardjanto dan Afni (2010) dan Suhardjanto (2010).


commit to user

43

2. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan sosial dan

lingkungan. Pengukuran pengungkapan sosial dan lingkungan menggunakan

sustainability reporting dari Guidelines Reporting Initiative (GRI) tahun 2006.

Pengungkapan sosial dan lingkungan di dalam penelitian ini menggunakan item

yang terdapat pada indikator kinerja lingkungan dan sosial yang terdapat di dalam

GRI tahun 2006. Terdapat sembilan aspek pengungkapan lingkungan dan 22 aspek

pengungkapan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan disclosure scoring atau

yang disebut dichotomous, yaitu jika sebuah perusahaan mengungkapkan item yang

terdapat dalam daftar, diberi nilai 1 (satu), dan 0 (nol) jika tidak mengungkapkan

(Cooke, 1989). Skor total pengungkapan sesuai dengan yang digunakan oleh Hossain,

Islam, dan Andrew (2006).

Dimana: STP = skor total pengungkapan untuk perusahaan i di = 1 jika item diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan n = jumlah item pengungkapan yang diungkapkan oleh perusahaan

Indeks pengungkapan sosial dan lingkungan setiap perusahaan diukur dengan

rumus:


commit to user

44

Skor pengungkapan maksimum (SPM) adalah skor pengungkapan total yang

bisa dicapai oleh sebuah perusahaan. SPM untuk pengungkapan sosial dan

lingkungan adalah 31. Social and Environmental Disclosure Score (SEDS) adalah

skor pengungkapan sosial dan lingkungan untuk perusahaan i, yang merupakan

ukuran tingkat keluasan pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan

perusahaan. Social and Environmental Disclosure Score (SEDS) maksimum adalah

100%.

3. Variabel kontrol

Variabel kontrol digunakan untuk melengkapi atau mengontrol hubungan

kausalnya supaya lebih baik untuk didapatkan model empiris yang lebih lengkap dan

lebih baik (Hartono, 2004). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel kontrol yang

digunakan yaitu profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Wallace, Naser, dan

Mora (1994) menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang

tinggi dapat meningkatkan keluasan pengungkapan informasi di dalam laporan

tahunan perusahaan.

Dalam penelitian Kusumawati (2006) dinyatakan bahwa return on equity

(ROE) adalah representasi yang cocok untuk mengukur tingkat profitabilitas

perusahaan. Alasannya adalah ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Indikator profitabilitas sesuai

dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005).


commit to user

45

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan

pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program

SPSS release 16.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan

perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2006).

2. Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari

goodness of fit-nya. Secara statistik, goodness of fit dapat diukur dari nilai koefisien

determinasi (R2), nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik dikatakan

signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho

ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam

daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2006). Persamaan regresi berganda untuk

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

SEDS = β0 + β1PROKI + β2RPTDK + β3EXPKU + β4PROKAI +

β5PROFIT + ε


commit to user

46

Keterangan Persamaan Regresi Berganda Simbol Keterangan

SEDS Social and Environmental Disclosure Score PROKI Proporsi Komisaris Independen RPTDK Jumlah Rapat Dewan Komisaris EXPKU Pengalaman Komisaris Utama PROKAI Proporsi Anggota Komite Audit Independen PROFIT Profitabilitas β Koefisien Regresi ε Tingkat kesalahan

a. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh variabel

independen mampu menerangkan variabel dependen. Untuk jumlah variabel

independen lebih dari dua, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang

disesuaikan yaitu adjusted R2 (Ghozali, 2006). Besarnya koefisien determinasi

adalah 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Semakin mendekati nol, semakin kecil pula

pengaruh semua variabel independen (X) terhadap nilai variabel dependen (dengan

kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai

variabel dependen).

b. Nilai F

Merupakan pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen secara

bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Dengan pengujian ini dapat diketahui apakah proporsi komisaris independen,

jumlah rapat dewan komisaris, pengalaman komisaris utama, dan proporsi anggota

komite audit independen berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan

sosial dan lingkungan.


commit to user

47

c. Nilai t

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai t dalam penelitian ini

menggunakan tingkat signifikansi 5%. Variabel independen (proporsi komisaris

independen, jumlah rapat dewan komisaris, pengalaman komisaris utama, dan

proporsi komite audit independen) dikatakan berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen (pengungkapan sosial dan lingkungan) apabila nilai signifikan

(p-Value) dibawah 5%. Dengan demikian, H1, H2, H3, atau H4 diterima apabila

nilai signifikan (p-Value) dibawah 5%.

d. T-test

T-test digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu

percobaan yang menggunakan 1 faktor, dimana 1 faktor tersebut memiliki 2 level

(Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini t-test digunakan untuk mengetahui

perbedaan pengungkapan sosial dan lingkungan antara BUMN yang listing dan

non-listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebagai persyaratan pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik

untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan

penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003).

1. Uji Normalitas

Untuk menguji data yang berdistribusi normal dapat digunakan alat uji

normalitas, yaitu One Sample Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2006 Hasil

pengujian data dilakukan dengan menguji Kolmogorov-Sminorv. Kriteria


commit to user

48

pengujian apabila ρ-value > 5% berarti data berdistribusi secara normal,

sedangkan apabila ρ-value < 5% data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolineritas

Multikolienaritas merupakan suatu kondisi dimana satu atau lebih variabel

independen terdapat korelasi dengan variabel lainnya. Uji multikolinieritas

bertujuan untuk menguji apakah masalah yang sering muncul dalam analisis

regresi terjadi, yaitu dimana terdapat korelasi yang tinggi antar dua atau lebih

variabel independen (Ghozali, 2006). Menurut Ghozali (2006), salah satu cara

untuk mendeteksi multikolinieritas pada suatu model regresi dengan melihat nilai

tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor), yaitu :

i. Jika nilai tolerance > 0,100 dan VIF < 10, dapat diartikan bahwa tidak

terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.

ii. Jika nilai tolerance < 0,100 dan VIF > 10, dapat diartikan bahwa terjadi

gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi

antar masing-masing anggota dari serangkaian pengamatan tersusun dalam

rangkaian waktu dan dalam rangkaian ruang (cross section). Untuk mengetahui

dan menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model analisis regresi, bisa

digunakan cara pengujian dengan run test. Run test digunakan untuk menguji

apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi, jika antar residual tidak

terdapat korelasi dapat dikatakan bahwa residual adalah random. Run test


commit to user

49

digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak

(Ghozali, 2006).

H0 : residual (res_1) random (acak)

HA : residual (res_1) tidak random

4. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas berarti terdapat varian yang tidak sama dalam kesalahan

pengganggu. Untuk menentukan tidak terjadi heteroskedastisitas dengan grafik

scatterplot, titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, baik diatas maupun

dibawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2006).


commit to user

50

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, pengujian hipotesis dan

pembahasan hasil pengujian yang dilakukan selama penelitian. Model analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan

pengujian hipotesis.

A. Deskriptif Data

Analisis deskriptif data terdiri dari seleksi sampel dan statistik deskriptif.

1. Seleksi Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan tahun 2007

hingga 2009. Data ini diperoleh dari situs www.bumn.go.id, www.idx.co.id, dan dari

situs masing-masing perusahaan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tahun 2007 hingga 2009, dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

Tahun Populasi Sampel

Digunakan 2007 115 18 2008 115 19 2009 114 19 Total 344 56

50


commit to user

51

Populasi dalam penelitian ini adalah BUMN selama tahun 2007-2009 yang

berjumlah 344 perusahaan. Pada Tabel 4.1 dijelaskan bahwa pada tahun 2007

terdapat 18 BUMN, pada tahun 2008 terdapat 19 BUMN dan 19 BUMN pada tahun

2009. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling.

Perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang memenuhi beberapa

kriteria tertentu yang sudah dijelaskan di Bab III (hal. 40). Berdasarkan teknik

pengambilan sampel tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini

sebanyak 56 perusahaan.

2. Statistik Deskriptif

Pada Tabel 4.2 di bawah ini dijelaskan statistik deskriptif dari variabel

dependen penelitian. Informasi mengenai statistik deskriptif tersebut meliputi: nilai

minimum, maksimum, rerata (mean), dan standar deviasi yang dihitung dengan

menggunakan alat bantu statistik SPSS release 16. Hasil dari perhitungan tersebut

ditampilkan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Social and Environmental Disclosure

N Min (%) Max (%) Mean (%) Std. Deviation (%)

SEDS 56 9,700 93,500 42,109 15,941

Statistik deskriptif pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rerata tingkat

pengungkapan sosial dan lingkungan pada 56 perusahaan sebesar 42,109% atau rata-

rata baru dapat memenuhi 13 aspek sosial dan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan

bahwa tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan pada laporan tahunan perusahaan


commit to user

52

BUMN masih belum memenuhi separuh dari skor total pengungkapan sosial dan

lingkungan pada penelitian ini dan memenuhi 31 aspek pengungkapan sosial dan

lingkungan. Dari 56 perusahaan sampel, 19 perusahaan yang skor pengungkapan

diatas rerata dan 37 perusahaan lainnya di bawah rerata.

Struktur governance yang direpresentasikan oleh RUPS (Rapat Umum

Pemegang Saham), dewan komisaris, dan dewan direksi yang mempunyai tujuan

hanya untuk memaksimumkan laba, menyebabkan kegiatan sosial dan lingkungan

beserta pengungkapannya menjadi sulit berkembang, (Utama, 2007). Kurangnya

pengungkapan sosial dan lingkungan oleh BUMN dapat dimaklumi dengan masih

terjadinya kasus korupsi di dalam BUMN, seperti yang diberitakan bahwa PT Pupuk

Sriwidjaja terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan mark up

pengadaaan barang (www.situshukum.com, 2010). Hal tersebut membuktikan bahwa

perusahaan tidak mengungkapkan aspek korupsi dalam indikator masyarakat (GRI,

2006). Kasus lain yang terjadi pada BUMN adalah kasus perampasan tanah garapan

petani yang dilakukan PT Perkebunan Nasional VIII (www.pedulirakyat-online.com,

2010). Berdasarkan kasus yang terjadi, BUMN dipersepsikan oleh publik sebagai

perusahaan yang tidak menghormati hak penduduk asli dan penuh dengan korupsi

dan kolusi (Cahyaningrum, 2009). Belum lama ini BUMN memberitakan bahwa

terjadi pergantian dewan komisaris dan dewan pengawas di 12 BUMN pada tahun

2011 (www.bumn.go.id, 2010). Pergantian dewan komisaris BUMN tersebut menjadi

bukti sebagai salah satu usaha pemerintah untuk memperbaiki lemahnya penerapan

prinsip corporate governance. Rerata tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan


commit to user

53

sebesar 42,109% menunjukkan prinsip corporate governance oleh BUMN belum

diterapkan dengan baik.

Nilai minimum pengungkapan sosial dan lingkungan pada penelitian ini adalah

9,700% yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (2007) yang hanya mengungkapkan tiga

(3) aspek sosial dan lingkungan saja, yaitu aspek biodiversity, overall, dan komunitas.

Nilai maksimum pengungkapan sosial dan lingkungan pada penelitian ini

adalah sebesar 93,500% yaitu oleh PT Telkom Indonesia Tbk (2009). Hal ini

dikarenakan PT Telkom Indonesia Tbk mengikuti Sustainabilty Reporting Guidelines

dari GRI dengan baik dalam mengungkapkan praktik sosial dan lingkungan.

Skor pengungkapan sosial dan lingkungan dalam penelitian ini diperoleh

dengan membagi skor total pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah

total pengungkapan. Berdasarkan Sustainability Reporting Guidelines dari GRI,

terdapat 31 aspek sosial dan lingkungan yang dapat diungkapkan.

Gambar 4.1

Grafik Pengungkapan Lingkungan


commit to user

54

Gambar 4.1 menunjukkan grafik mengenai pengungkapan aspek lingkungan

yang dilakukan oleh BUMN selama tahun 2007, 2008, dan 2009. Dari gambar

tersebut dapat diketahui bahwa aspek biodiversity (keanekaragaman hayati)

merupakan aspek yang paling banyak diungkapkan oleh BUMN selama tiga tahun

berturut-turut. Rerata tingkat pengungkapan aspek biodiversity berada pada tingkat

87,329% setiap tahunnya. Salah satu contoh BUMN yang memperhatikan isu

perlindungan lingkungan hidup adalah PT Telkom Tbk (2007). PT Telkom Tbk

(2007) dalam laporan tahunannya menyatakan,

“TELKOM menjadi perusahaan yang dipercaya untuk mendukung bidang TI dalam acara konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali pada tanggal 3-14 Desember 2007. TELKOM adalah perusahaan telekomunikasi yang dipilih PBB setelah mengalahkan dua perusahaan telekomunikasi lainnya, yaitu Indosat dan XL. UNFCCC adalah salah satu badan milik PBB di bidang penanganan perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya, terutama menyangkut pergantian iklim yang menyebabkan pemanasan bumi yang menjadi masalah internasional. Dengan keikutsertaan TELKOM sebagai perusahaan yang mendukung acara konferensi tersebut, TELKOM telah menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu pemanasan global” (Laporan Tahunan PT Telkom Tbk, 2007: 21).

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan UU yang mengatur tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu UU RI No. 32 Tahun 2009.

Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya UU tersebut dan

diselenggarakannya konferensi Global Warming and Climate Change membuktikan

bahwa Indonesia adalah negara yang memperhatikan isu lingkungan hidup

(Suhardjanto dan Permatasari, 2010). Tingkat pengungkapan yang paling rendah

adalah aspek transportasi dengan rerata tingkat pengungkapan sekitar 5,361% setiap


commit to user

55

tahunnya. Selama tiga tahun berturut-turut, tingkat pengungkapan aspek transportasi

selalu menjadi yang terendah. Hal ini terjadi dimungkinkan karena aspek transportasi

belum menjadi topik atau isu menarik bagi perusahaan (Suhardjanto dan Permatasari,

2010) Regulasi di Indonesia belum ada yang mengatur aspek transportasi.

Perundangan yang terbaru tentang perlindungan lingkungan hidup, yaitu UU RI No.

32 Tahun 2009 tidak menyebutkan peraturan yang mengatur aspek transportasi.

Gambar 4.2

Grafik Pengungkapan Tanggung Jawab Produk

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa aspek pemasangan label bagi produk dan jasa

merupakan aspek yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan selama tiga tahun

berturut-turut. Rerata tingkat pengungkapan aspek pemasangan label bagi produk dan

jasa berkisar pada tingkat 87,524% setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan

bahwa UU RI No.8 Tahun 1999 pasal 7 (b) telah dipatuhi, yaitu pasal yang mengatur

tentang kewajiban pelaku usaha, dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta


commit to user

56

memberi penjelasan tentang penggunaan dan pemeliharaan. Tingkat pengungkapan

yang paling rendah adalah aspek privasi pelanggan atau konsumen dengan rerata

tingkat pengungkapan sekitar 10,624% setiap tahunnya. Selama tiga tahun berturut-

turut, tingkat pengungkapan aspek privasi pelanggan atau konsumen selalu menjadi

yang terendah. Hal ini terjadi dimungkinkan karena di dalam UU RI No.8 Tahun

1999 tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang aspek privasi pelanggan.

Gambar 4.3

Grafik Pengungkapan Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak

Gambar 4.3 menunjukkan aspek yang paling banyak diungkapkan oleh BUMN

selama tiga tahun berturut-turut adalah aspek pelatihan dan pendidikan. Rerata tingkat

pengungkapan aspek pelatihan dan pendidikan berkisar pada tingkat 98,148% setiap

tahunnya. Hal tersebut membuktikan bahwa UU RI No. 13 Tahun 2003 telah dipatuhi

oleh BUMN, terutama pada Bab V yang mengatur tentang pelatihan kerja. Pasal 9

dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa tujuan pelatihan kerja adalah untuk


commit to user

57

untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna

meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Gambar 4.4

Grafik Pengungkapan Hak Azasi Manusia

Gambar 4.4 menunjukkan grafik mengenai pengungkapan aspek hak asasi

manusia yang dilakukan oleh BUMN selama tahun 2007, 2008, dan 2009. Aspek

yang paling banyak diungkapkan oleh BUMN selama tiga tahun berturut-turut adalah

aspek kebebasan berserikat dan perjanjian bersama. Rerata tingkat pengungkapan

aspek kebebasan berserikat dan perjanjian bersama berkisar pada tingkat 55,263%

setiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa peraturan dan

perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang aspek kebebasan berserikat,

antara lain UU RI No. 39 Tahun 1999. Dalam pasal 39 berbunyi,

“Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


commit to user

58

Gambar 4.5

Grafik Pengungkapan Masyarakat

Gambar 4.5 menunjukkan aspek yang paling banyak diungkapkan oleh BUMN

selama tiga tahun berturut-turut adalah aspek komunitas. Rerata tingkat

pengungkapan aspek komunitas berkisar pada tingkat 98,246% setiap tahunnya. Hal

tersebut membuktikan bahwa tingginya kepatuhan BUMN atas Peraturan Menteri

Negara BUMN No. Kep-5/MBU/2007, dalam peraturan tersebut berisi tata cara

pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan jumlah laba BUMN yang

harus disisihkan. Tingginya angka pengungkapan tesebut menunjukkan bahwa

BUMN konsisten dengan tujuannya untuk memberikan bimbingan dan bantuan

terhadap masyarakat, hal tersebut sesuai dengan peraturan tentang tujuan BUMN

dalam UU RI No. 19 Tahun 2003.


commit to user

59

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Independen

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PROKI (%) 56 0,000 71,400 29,080 22,844

RPTDK (kali/tahun) 56 3,000 51,000 17,020 9,044

PROKAI (%) 56 0,333 1,000 82,361 17,813

PROFIT (%) 56 4,000 58,600 21,016 13,227

Valid N (listwise) 56

Rerata proporsi dewan komisaris independen adalah 29,080%. Proporsi ini

sudah baik karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-

MBU/2002 yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen adalah

20% dari total anggota dewan komisaris. Komisaris independen mempunyai peranan

penting dalam pengungkapan informasi sosial dan lingkungan pada laporan tahunan.

Ada 19 perusahaan yang mempunyai proporsi dewan komisaris independen

kurang dari 20%, sebagai contohnya adalah PT Bank Tabungan Negara (2007), dalam

laporan tahunannya, PT BTN mengungkapkan,

“Ketiga orang komisaris bank belum ada yang secara eksplisit diangkat sebagai komisaris independen, meskipun masing-masing individu sudah memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen dan pelaksanaan tugas para komisaris sudah dilakukan secara independen.” (Laporan Tahunan PT BTN, 2007:51)

Proporsi dewan komisaris independen kurang dari 20% yang berjumlah 19

sampel mengindikasikan bahwa masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan

corporate governance dengan baik karena tidak mematuhi keputusan yang


commit to user

60

dikeluarkan oleh Kementerian BUMN yang terkait dengan proporsi dewan komisaris

independen.

Rerata proporsi komisaris independen sebesar 29,080% dapat diartikan bahwa

perusahaan menerapkan corporate governance dengan baik karena semakin besarnya

proporsi dewan komisaris independen dapat mendorong diterapkannya prinsip tata

kelola perusahaan (corporate governance) di dalam perusahaan melalui tugas

pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif serta lebih

memberikan nilai tambah bagi perusahaan (KNKG, 2006).

Agar proses pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris berjalan efektif,

berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002, rapat

komisaris harus diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam

sebulan. Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rerata jumlah rapat dewan

komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebanyak 17 kali

(17,020) dalam setahun, namun terdapat pula 15 perusahaan yang mengungkapkan

bahwa jumlah rapat dewan komisaris perusahaan masih dibawah ketentuan yang ada,

perusahaan tersebut antara lain adalah PT Jamsotek (2009), PT Wijaya Karya Tbk

(2008), PT Asuransi Jasa Indonesia (2007), dan PT Garuda Indonesia (2009), dimana

nilai minimum diperoleh PT Jamsotek (2009) yang hanya mengadakan pertemuan

dewan komisaris sebanyak tiga kali dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa

masih kurangnya kesadaran BUMN di Indonesia terhadap ketentuan yang berlaku.

Menurut McMullen (1996), keberadaan anggota komite audit yang independen

dapat meningkatkan transparasi komite audit dalam menjalankan tugasnya. Jumlah


commit to user

61

rerata proporsi komite audit independen perusahaan BUMN adalah 82,361%.

Tingginya rerata proporsi komite audit independen mengindikasikan bahwa kualitas

kontrol oleh komite audit terhadap aktivitas perusahaan semakin baik (Forker, 1992).

Rerata profitabilitas sampel pada penelitian ini sebesar 21,016%. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kemampuan dari modal perusahaan untuk menghasilkan

laba bagi pemegang saham sebesar 21,016%. Profitabilitas tertinggi sebesar 58,600%

diperoleh PT Antam Tbk (2007), sedangkan untuk profitabilitas terendah didapat oleh

PT Perusahaan Pengelola Aset (2009) sebesar 4,000%.

Jaswadi dan Purnomo (2006) mengungkapkan bahwa tingkat profitabilitas

perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelengkapan

pengungkapan baik yang wajib maupun sukarela. Berdasarkan hal tersebut, semakin

tinggi tingkat profitabilitasnya, semakin lengkap perusahaan mengungkapkan

informasi. Di dalam penelitian ini, tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan

perusahaan dengan tingkat profitabilitas tertinggi, yaitu PT Antam Tbk (2007) lebih

banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan dengan profitabilitas

terendah, yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (2009).

Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel independen yang merupakan

variabel dummy, yaitu pengalaman komisaris utama sehingga tidak ikut

diperhitungkan dalam statistik deskriptif. Perbandingan jumlah pengalaman komisaris

utama sebagai berikut:


commit to user

62

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Pengalaman Komisaris Utama

Tahun Sosial, Budaya, dan Lingkungan

Non-Sosial, Budaya, dan Lingkungan

2007 4 14 2008 5 14 2009 4 15 Total 13 43

Pada Tabel 4.4 di atas dapat dilihat mengenai statistik pengalaman komisaris

utama. Pada tahun 2007 terdapat empat (4) komisaris utama yang memiliki

pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan dan 14 komisaris utama lainnya tidak

memiliki pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan. Pada tahun 2008 terdapat 5

(lima) komisaris utama yang memiliki pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan

dan 14 komisaris utama lainnya tidak memiliki pengalaman sosial, budaya, dan

lingkungan. Pada tahun 2009 terdapat 4 komisaris utama yang memiliki pengalaman

sosial, budaya, dan lingkungan dan 15 komisaris utama lainnya tidak memiliki

pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan.

O’Neal dan Thomas (1996) menyatakan bahwa strategi dalam memilih anggota

dewan komisaris seharusnya mempertimbangkan kompetensi, termasuk pengalaman

komisaris karena komisaris tersebut berpotensi untuk meningkatkan kinerja dewan

komisaris. Pengalaman komisaris utama turut menentukan keputusan perusahaan

untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. Tidak ada keharusan bagi

komisaris utama untuk memiliki pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan, tetapi

lebih baik jika komisaris utama memiliki pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan,


commit to user

63

karena komisaris utama memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengungkapan

sosial dan lingkungan.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dan penjelasan di atas dapat disimpulkan

bahwa rerata pengungkapan sosial dan lingkungan sebesar 42,109%; rerata proporsi

komisaris independen sebesar 29,080%; rerata jumlah rapat dewan komisaris

sebanyak 17 kali per tahun; rerata proporsi komite audit independen sebesar 82,361;

dan rerata profitabilitas sebesar 21,016%.

B. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

pengujian analisis regresi berganda. Selain itu, penelitian ini menambahkan t-test

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengungkapan sosial dan lingkungan

antara BUMN yang listing dan non-listing di Bursa Efek Indonesia.

Sebagai prasyarat pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk

memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran

koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003). Pengujian asumsi klasik terdiri dari

beberapa macam pengujian, meliputi: Normalitas, Multikolinieritas, Autokorelasi,

dan Heteroskedastisitas. Penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik. Hasil pengujian

asumsi klasik tersebut dapat dilihat pada Lampiran IV.

1. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan

masalah yaitu menguji apakah corporate governance berpengaruh terhadap


commit to user

64

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Pengujian regresi berganda ini

dilakukan dengan metode enter. Metode enter adalah salah satu metode pengolahan

data dengan cara memasukkan semua prediktor ke dalam analisis sekaligus

(Widhiarso, 2010).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate

governance yang direpresentasikan dengan proporsi komisaris independen, jumlah

rapat dewan komisaris, pengalaman komisaris utama, dan komite audit independen,

terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan dengan profitabilitas perusahaan

sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda terkait pengaruh corporate

governance terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan diperoleh hasil sebagai

berikut:

Tabel 4.5 Hasil Regresi Berganda

Variabel Koefisien t p-value (constant) 0,141 1,323 0,192 PROKI 0,231 2,100 0,041* RPTDK 0,000 -0,090 0,929 EXPKU -0,029 -0,643 0,523 PROKAI 0,149 1,083 0,284 PROFIT 0,475 3,521 0,001* R Square 0,376

Adjusted R Square 0,313

F 6,022 Sig 0,000

*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%


commit to user

65

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh variabel

independen mampu menerangkan variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel

independen, R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, untuk jumlah variabel

independen lebih dari dua, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang

disesuaikan yaitu Adjusted R2 (Ghozali, 2006).

Dari Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square (R2) sebesar 0,376

dan Adjusted R Square (Adjusted R2) sebesar 0,313. Berdasarkan nilai Adjusted (R2)

tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 31,300% variabel dependen dapat

dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol dan sisanya sebanyak

68,700% dijelaskan oleh faktor lain.

Nilai F hitung sebesar 6,022 dengan probabilitas 0,000 (ρ-value < 5%). Nilai F

lebih besar dari 4,000 dan probabilitas jauh lebih kecil dari 5%, maka model regresi

ini menunjukkan good overall model fit sehingga model regresi dapat digunakan

untuk memprediksi pengungkapan sosial dan lingkungan atau dapat dikatakan bahwa

proporsi komisaris independen, pengalaman komisaris utama, jumlah rapat dewan

komisaris, komite audit independen, dan profitabilitas perusahaan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan (Ghozali, 2006).

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa

proporsi komisaris independen (variabel independen) dan profitabilitas (variabel

kontrol) berpengaruh positif signifikan (p-value < 5%) terhadap pengungkapan sosial

dan lingkungan, sedangkan jumlah rapat dewan komisaris, pengalaman komisaris


commit to user

66

utama, dan proporsi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan sosial dan lingkungan.

Proporsi komisaris independen3 berpengaruh positif signifikan (p-value sebesar

0,041) terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Hal ini mengindikasikan

bahwa peran dan tanggung jawab dijalankan dengan baik oleh anggota komisaris

independen. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Andayani, Atmini,

dan Mwangi (2008), bahwa keberadaan anggota komisaris independen berpengaruh

positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Konsisten pula dengan

penelitian Suhardjanto dan Choiriyah (2010), bahwa proporsi komisaris berpengaruh

terhadap tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan.

Di Indonesia, jumlah komisaris independen diatur oleh Keputusan Menteri

BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002, yaitu minimal 20% jumlah dari dewan

komisaris. Pihak independen diharapkan memiliki pandangan segar dan tidak

memiliki hubungan historis dengan perusahaan sehingga kemungkinan kolusi dengan

manajemen dapat diperkecil sehingga independensinya dapat dipercaya.

Pada penelitian ini, rerata proporsi komisaris independen di Indonesia (sebesar

31,700%) sudah di atas persyaratan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah

(minimal 20%), menunjukkan bahwa penetapan komisaris independen dalam

perusahaan bukan hanya sekedar untuk memenuhi regulasi dari pemerintah saja.

Tingginya rerata proporsi komisaris independen mengindikasikan bahwa kualitas

3 Berdasarkan hasil t-test (t = 3,492 dan ρ-value = 0,001), menunjukkan bahwa rerata pengungkapan sosial dan lingkungan berbeda secara signifikan antara BUMN yang memiliki proporsi komisaris independen di atas rerata (29,080%) dengan yang memiliki di bawah rerata.


commit to user

67

kontrol oleh komisaris terhadap aktivitas perusahaan semakin baik sehingga semakin

besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan semakin baik pula kinerja

sosial dan lingkungan perusahaan.

Keberhasilan komisaris independen tidak hanya dikarenakan oleh

independensinya saja, tetapi dikarenakan pula oleh manfaat yang dibawa oleh

komisaris independen, seperti yang diungkapkan oleh Mace (1971) dalam Nasir dan

Abdullah (2005:7),

“These outside directors bring to the board their expertise, vast experience, contact and prestige. However, non-executive directors’ are also argued to play limited roles as advisors rather than active decision makers.”

Peran terbatas yang dimiliki oleh komisaris independen sebagai penasihat

manajemen dijalankan secara efektif. Tidak hanya bertugas melakukan pengawasan

dan menjadi penasihat manajemen, komisaris independen pun berperan dalam

mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Keberadaannya dimaksudkan

untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan

menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan

termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya. Sejalan

dengan keterangan tersebut, Healy dan Palepu (2001) mengungkapkan bahwa dewan

komisaris dibentuk agar dapat mengurangi asimetri informasi antara stakeholders

dengan manajemen.

Penelitian Webb (2004) menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai

tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi mempunyai komisaris independen yang


commit to user

68

lebih banyak daripada perusahaan yang tingkat tanggung jawab sosialnya rendah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen

mempunyai dorongan untuk melindungi kepentingan pemegang saham secara baik

(Said, Zainuddin, dan Haron, 2009). Said, Zainuddin, dan Haron (2009) menyatakan

bahwa bahwa komisaris independen memainkan sebuah peran yang penting untuk

meningkatkan image baik perusahaan dan bertugas memonitoring untuk meyakinkan

bahwa perusahaan dijalankan oleh manajemen dengan baik. Di sisi lain, konsekuensi

adanya pengungkapan sosial dan lingkungan tidak dapat membuat image perusahaan

menjadi buruk.

Anggraini (2006) menerangkan hubungan antara pengungkapan sosial dan

lingkungan dengan mekanisme corporate governance, yaitu tuntutan terhadap

perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan dan memiliki tata kelola

perusahaan yang baik dapat menekan perusahaan untuk memberikan informasi

mengenai aktivitas sosialnya. Mekanisme corporate governance seperti struktur

kepemilikan dan proporsi dewan komisaris independen adalah mekanisme yang dapat

memberikan arahan dan kontrol terhadap perusahan dalam pelaksanaan dan


Dewan komisaris dipandang oleh banyak pihak sebagai alat untuk memonitor

kinerja manajemen. Dewan komisaris yang melakukan pertemuan secara rutin

memungkinkan untuk membahas mengenai praktik corporate governance,

permasalahan yang dihadapi perusahaan dan bersama-sama mencari penyelesaian


commit to user

69

terbaik untuk perusahaan serta memungkinkan untuk mengevaluasi pengungkapan

sosial dan lingkungan perusahaan.

Koefisien positif yang dimiliki proporsi komisaris independen menunjukkan

hubungan positif antara proporsi komisaris independen terhadap tingkat

pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Xiao, Yang, dan Chow (2004); Xiao dan Yuan (2007);

Suhardjanto dan Choiriyah (2010) yang menemukan bahwa proporsi komisaris

independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan yang dilakukan

perusahaan. Hasil ini sejalan dengan hipotesis pertama dalam penelitian ini, sehingga

hipotesis pertama dinyatakan diterima.

Variabel yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan

adalah jumlah rapat dewan komisaris4. Rapat tersebut merupakan media komunikasi

dan koordinasi diantara anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya

sebagai pengawas kinerja manajemen. Jumlah rapat dewan komisaris memiliki ρ-

value sebesar 92,900% jauh di atas 5% menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan

komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan.

Koefisien positif sebesar 0,000 menunjukkan apabila variabel lain tetap (tidak

berubah), peningkatan proporsi komisaris independen sebesar 1 satuan tidak dapat

meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan, karena koefisiennya sebesar

0,000%.

4 Berdasarkan hasil t-test (t = 1,143 dan ρ-value = 0,258), menunjukkan bahwa rerata pengungkapan sosial dan lingkungan tidak berbeda secara signifikan antara BUMN yang memiliki jumlah rapat dewan komisaris di atas rerata (17) dengan yang memiliki di bawah rerata.


commit to user

70

Tingginya rerata jumlah pertemuan dewan komisaris di perusahaan BUMN

sebesar 17 kali dalam setahun dimungkinkan hanya untuk mematuhi peraturan yaitu

minimal satu kali dalam sebulan. Cety dan Suhardjanto (2008) menyatakan bahwa

peraturan yang ada di Indonesia masih dijalankan sebagai formalitas dan demi

menjaga image perusahaan. Tingginya frekuensi dewan komisaris melakukan rapat

tidak menjadikan fungsi pengawasan dewan komisaris perusahaan semakin baik dan

efektif, sehingga tidak menjamin perusahaan memiliki pengungkapan sosial dan

lingkungan yang baik. Kondisi ini seperti yang terjadi pada PT Bank BTN (2007),

dimana dalam setahun frekuensi pertemuan komisaris sebanyak 35 kali, tetapi

memiliki pengungkapan sosial lingkungan yang kurang baik dimana dalam

persentase pengungkapan hanya 25,806% dan di bawah rerata pengungkapan

perusahaan BUMN sebesar 42,109%. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Vafeas (2003); Brick dan Chidambaran (2007) yang menyatakan

bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

perusahaan. Suhardjanto dan Permatasari (2010) menyatakan bahwa jumlah rapat

dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Hasil ini

tidak sejalan dengan hipotesis kedua dalam penelitian ini, sehingga hipotesis

dinyatakan ditolak.

Variabel lain yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan

lingkungan adalah pengalaman komisaris utama. Variabel pengalaman komisaris

utama harus dilihat secara hati-hati dalam menginterpretasikan karena variabel ini

merupakan variabel dummy. Arah positif dan negatif tergantung dari cara pemberian


commit to user

71

kodenya seperti sudah disebutkan dalam Bab III (hal. 41). Pengalaman komisaris

utama mempunyai nilai ρ-value sebesar 52,300% pada tingkat signifikansi 5%

menunjukkan bahwa pengalaman komisaris utama tidak berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan sosial dan lingkungan.

Komisaris utama harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya

dengan baik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman (Purwati,

2006). Tidak berpengaruhnya pengalaman komisaris utama terhadap tingkat

pengungkapan sosial dan lingkungan dimungkinkan karena komisaris utama tidak

memiliki kompetensi yang cukup. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian ini,

dimana 13 komisaris utama yang memiliki pengalaman di bidang sosial, lingkungan,

dan budaya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pengalaman

yang dimiliki. Komisaris utama tersebut tidak memiliki pendidikan yang

mengajarkan tentang ilmu sosial, lingkungan, dan budaya, seperti mata ajaran

humaniora yang relevan dengan praktik dan pengungkapan sosial dan lingkungan

perusahaan (Utama, 2007). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Chemmanur dan Paeglis (2004) dan Artha (2010). Hasil ini tidak sejalan dengan

hipotesis ketiga dalam penelitian ini, sehingga hipotesis dinyatakan ditolak.

Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga

keberadaan komite audit dapat meringankan tugas tersebut. Komite audit memiliki

pihak eksternal yang independen untuk meningkatkan kualitas kontrol perusahaan

(Forker, 1992).


commit to user

72

Proporsi komite audit independen5 memiliki ρ-value 28,400% jauh di atas 5%

menunjukkan bahwa variabel proporsi komite audit independen tidak berpengaruh

terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. Hasil ini

konsisten dengan penelitian Abdullah dan Nasir (2004); Nasir dan Abdullah (2005);

Suhardjanto (2010); Suhardjanto dan Permatasari (2010), karena seharusnya

keberadaan komite audit independen mendukung prinsip responsibilitas dalam

penerapan corporate governance, yang menekan perusahaan untuk memberikan

informasi lebih baik terutama keterbukaan dan penyajian yang jujur dalam laporan

tahunan (FCGI, 2002).

Menurut Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002, komite audit

bertugas untuk menelaah informasi keuangan termasuk laporan keuangan, ditambah

dengan tugas lain. Berdasarkan hasil penelitian ini, dimungkinkan komite audit tidak

melakukan review laporan tahunan atau laporan perusahaan yang terkait dengan

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Sommer (1991) menyatakan bahwa

banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti review

laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan

menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab

oleh manajemen. Penyebabnya diduga karena tidak memiliki kompetensi serta

independensi yang memadai dan belum memahami peran pokoknya (Manao, 1997).

Faktor tersebut dapat menyebabkan kurangnya pemahaman komite audit independen

5 Berdasarkan hasil t-test (t = 2,407 dan ρ-value = 0,020), menunjukkan bahwa rerata pengungkapan sosial dan lingkungan berbeda secara signifikan antara BUMN yang memiliki proporsi komite independen di atas rerata (82,361%) dengan yang memiliki di bawah rerata.


commit to user

73

terhadap tugasnya dalam mengawasi manajemen dan merendahkan kualitas informasi

perusahaan karena banyaknya kesempatan untuk memanipulasi dan mempermainkan

data (Cety dan Suhardjanto, 2010). Mintara (2008) menyatakan bahwa proses

penunjukkan anggota komite audit independen masih belum jelas dan terbuka,

sehingga independensinya masih patut diragukan. Berdasarkan keterangan tersebut,

dimungkinkan terjadi kekurang hati-hatian dalam proses pemilihan komite audit

karena kurang mempertimbangkan intergritas serta kompetensi yang dimiliki. Hal ini

dapat memberikan dampak negatif atas kualitas informasi yang diberikan perusahaan

karena independensi komite audit belum memadai. Koefisien proporsi komite audit

independen positif yang ditunjukkan dalam tabel memperlihatkan adanya hubungan

yang positif antara proporsi komite audit independen dengan tingkat pengungkapan

sosial dan lingkungan. Koefisien proporsi komite audit independen pada tabel 4.5

menunjukkan nilai positif sebesar 0,149. Apabila variabel lainnya tetap (tidak

berubah), proporsi komite audit independen dapat meningkatkan pengungkapan

sosial dan lingkungan sebesar 14,900% satuan bila faktor proporsi komite audit

independen naik sebesar 1 (satu) satuan.

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel kontrol yang turut diujikan, yaitu

profitabilitas (ROE).


commit to user

74

Variabel profitabilitas6 berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan

sosial dan lingkungan perusahaan. Profitabilitas memiliki ρ-value = 0,005 yang lebih

kecil daripada tingkat signifikasi 5%. Koefisien profitabilitas pada Tabel 4.5

menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,427. Apabila variabel lainnya tetap (tidak

berubah), profitabilitas dapat meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan

sebesar 42,700% satuan bila faktor profitabilitas (ROE) naik sebesar 1 (satu) satuan.

Rerata profitabilitas perusahaan yang diukur dengan Return on Equity (ROE)

sebesar 20,743% dimana perusahaan dengan profitabilitas yang besar memiliki

dorongan untuk berinvestasi pada peningkatan kinerja lingkungan dan sosial sehingga

dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan demi menjaga reputasi

perusahaan. Sembiring (2003) mengungkapkan bahwa manajemen yang sadar dan

memperhatikan masalah sosial pun dapat mengembangkan kemampuan yang

diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

Nurkhin (2009) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai peranan penting

dalam memberikan keyakinan bagi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung

jawab sosial guna memperoleh legitimasi dan nilai positif dari masyarakat

(stakeholders). Alasan lain dinyatakan oleh Jaswadi dan Purnomo (2006), yaitu

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi mengungkapkan informasi yang

lebih lengkap dalam laporan tahunannya, hal tersebut dilakukan supaya dapat

6 Berdasarkan hasil t-test (t = 2,541 dan ρ-value = 0,014), menunjukkan bahwa rerata pengungkapan sosial dan lingkungan berbeda secara signifikan antara BUMN yang memiliki profitabilitas di atas rerata (21,106%) dengan yang memiliki profitabilitas di bawah rerata.


commit to user

75

meyakinkan investor dan mengharapkan peningkatan kompensasi terhadap

manajemen perusahaan.

Pengaruh positif signifikan variabel profitabilitas terhadap pengungkapan sosial

dan lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat

profitabilitas tinggi dapat mengungkapkan secara lebih informasi sosial dan

lingkungan yang dilakukan. Hal ini mungkin dikarenakan persepsi atau anggapan

bahwa aktivitas sosial dan lingkungan bukanlah aktivitas yang merugikan dan tidak

bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Praktik sosial dan lingkungan

dianggap sebagai langkah strategis jangka panjang yang dapat memberikan efek

positif bagi perusahaan (Nurkhin, 2009).

Hasil ini konsisten dengan penemuan penelitian sebelumnya seperti Haniffa

dan Cooke (2005), Hossain, Islam, dan Andrew (2006), dan Suhardjanto dan Miranti

(2009). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi tingkat

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dapat

dikatakan bahwa profitabilitas yang tinggi suatu perusahan dapat mempengaruhi

perusahaan tersebut untuk lebih banyak meningkatkan pengungkapan sosial dan

lingkungan.

2. T–test

T–test digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu

percobaan yang menggunakan 1 (satu) faktor, dimana 1 (satu) faktor tersebut

mempunyai 2 (dua) level. Dalam penelitian ini, t-test dilakukan terhadap variabel

pengungkapan sosial dan lingkungan. T–test digunakan untuk menguji apakah


commit to user

76

pengungkapan sosial dan lingkungan antara perusahaan BUMN yang listing dan non-

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai perbedaan signifikan. Dikarenakan

sampel tidak berhubungan atau berasal dari populasi yang berbeda, sehingga t-test

menggunakan independent sample test (Ghozali, 2006).

Tabel 4.6 Group Statistik

Perusahaan Mean (%) Std. Deviasi (%)

SEDS 28 Listing 49,875 16,337 28 Non-Listing 34,343 11,211

Dari Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa rerata pengungkapan sosial dan

lingkungan perusahaan BUMN yang terdaftar (listing) di BEI sebesar 49,875% dan

selisihnya lebih tinggi 15,532% dibandingkan dengan BUMN non-listing yang

memiliki rerata pengungkapan sosial dan lingkungan sebesar 34,343%.

Tabel 4.7 Hasil Independent Sample Test

Levene's Test T - test Equality Equality of Variance of Means F Sig. t Sig (2tailed)

SEDS Equal variance assumed 1,720 0,195 4,148 0,000 Equal variance non assumed 4,148 0,000

Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa F hitung levene test untuk pengungkapan

sosial dan lingkungan sebesar 1,720 dengan probabilitas 19,500% (probabilitas > 5%)

dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok populasi tersebut mempunyai variance

yang sama. Analisi uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance

assumed. Dari nilai t sebesar 4,148 dan probabilitas 0,000%, hasil ini menunjukkan


commit to user

77

bahwa rerata pengungkapan sosial dan lingkungan berbeda secara signifikan antara

perusahaan BUMN yang listing dan non-listing di BEI.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan sosial dan

lingkungan antara perusahaan BUMN yang listing dan non-listing di BEI, dimana

perusahaan yang listing cenderung lebih luas dalam mengungkapkan praktik sosial

dan lingkungan dibandingkan dengan perusahaan yang non-listing di BEI. Hal ini

dikarenakan perusahaan listing mempunyai lebih banyak pemegang saham dan

stakeholders daripada BUMN yang non-listing, sehingga dapat menimbulkan

banyaknya tuntutan atas keluasan pengungkapan informasi dari pemegang saham dan

stakeholders lain (Jaswadi dan Purnomo, 2006). Hal tersebut sejalan dengan Marwata

(2001) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan publik, semakin banyak

pula informasi yang diungkapkan dalam pelaporan perusahaan. Pemilik saham selain

dari pihak pemerintah berperan untuk mengawasi manajemen agar bertindak dengan

benar, karena kesejahteraan pemegang saham tersebut tergantung kepada kinerja

keuangan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan banyaknya kepemilikan

publik dapat memunculkan agency cost, yang dapat dikurangi dengan

mengungkapkan lebih banyak informasi di dalam pelaporan perusahaan (Xiao dan

Yuan, 2007).

Tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan yang rendah dari BUMN non-

listing membuktikan bahwa tujuan utamanya bukan hanya untuk memaksimalkan

keuntungan, namun perusahaan tersebut yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah

mempunyai tujuan lain, yaitu antara lain untuk pemerataan kesejahteraan dan sebagai


commit to user

78

perusahaan pengemban misi sosial (Xu dan Wang, 1999). BUMN non-listing yang

mempunyai tujuan sebagai pengemban misi sosial dan pelaksana pelayanan publik,

meningkatkan nilai bagi pemegang saham bukanlah menjadi prioritas utama (Xiao

dan Yuan, 2007). Selama tahun 1998-2002 dilaporkan bahwa empat BUMN

mengalami kerugian dengan nilai yang fantastik yaitu Rp 17,090 triliun (Harian

Umum Suara Merdeka, 2003). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Cahyaningrum

(2009) bahwa kerugian sebesar itu timbul karena BUMN tersebut tidak menerapkan

kaidah corporate governance secara benar. Dengan lemahnya penerapan corporate

governance, dimungkinkan belum terjaminnya penerapan prinsip transparansi dalam

pengungkapan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.


commit to user

79

BAB V

PENUTUP

Setelah dilakukan analisis hasil pembahasan pada Bab IV, pada Bab V dibahas

mengenai kesimpulan hasil penelitian, saran, keterbatasan dan rekomendasi untuk

peneliti selanjutnya.

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan menguji peran corporate governance (proporsi

komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, pengalaman komisaris utama,

dan proporsi komite audit independen) dalam pengungkapan sosial dan lingkungan

pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan profitabilitas sebagai variabel

kontrol. Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan:

1. Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan

corporate governance mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial dan

lingkungan. Variabel independen (corporate governance) yang

mempengaruhi tingkat tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan adalah

proporsi komisaris independen. Semakin besar proporsi komisaris independen

yang dimiliki perusahaan, semakin memberikan pengawasan yang lebih

optimal terhadap proses pelaksanaan corporate governance karena proporsi

komisaris independen yang besar dapat memberikan kontrol dan pengawasan

terhadap manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam

79


commit to user

80

pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial. Komisaris

independen memberikan tekanan kepada manajemen untuk melaksanakan

aktivitas dan pengungkapan sosial dan lingkungan dengan baik (Nurkhin,

2009). Kinerja anggota independen dapat dipercaya dalam melakukan

pengawasan, karena tidak mempunyai afiliasi dengan perusahaan dan komite

lainnya (McMullen, 1996). Variabel lainnya yaitu jumlah rapat dewan

komisaris, pengalaman komisaris utama, dan proporsi komite audit

independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

2. Tingkat pengungkapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam

mengungkapkan informasi mengenai praktik sosial dan lingkungan tergolong

rendah mengingat dari 56 perusahaan sampel, diketahui bahwa rerata tingkat

pengungkapan sosial dan lingkungan BUMN sebesar 42,109%. Aspek

komunitas dari indikator masyarakat menjadi aspek yang paling banyak

diungkapkan oleh BUMN. Rendahnya tingkat pengungkapan sosial dan

lingkungan menunjukkan kurang baiknya penerapan prinsip corporate

governance oleh BUMN di Indonesia.

3. Hasil t–test menunjukkan bahwa rerata pengungkapan sosial dan lingkungan

berbeda secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan

tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan antara BUMN yang listing dan

non-listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).


commit to user

81

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Diharapkan dewan komisaris sebagai komponen penting yang mendukung

terlaksananya corporate governance dapat lebih efektif dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat meningkatkan pengungkapan

sosial dan lingkungan di BUMN.

2. Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN diharapkan secara aktif

mendorong BUMN agar meningkatkan kualitas pengungkapan sosial dan

lingkungan.

3. Perlu diadakan sosialisasi mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan di

Badan Usaha Milik Negara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan

keluasan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pemberian skor total pengungkapan

yang hanya mengacu pada jumlah aspek sosial dan lingkungan dalam GRI (2006),

yaitu sebanyak 31 aspek pengungkapan yang bersifat umum dengan tidak

menggunakan 40 item pengungkapan sosial dan 30 item pengungkapan lingkungan

yang lebih spesifik.


commit to user

82

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai

pengungkapan sosial dan lingkungan, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan item pengungkapan yang lebih

spesifik untuk masing-masing aspek sosial dan lingkungan.

2. Untuk penelitian selanjutnya bisa membandingkan tingkat pengungkapan sosial

dan lingkungan di Indonesia dengan negara lain (studi komparatif).

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERAN CORPORATE ... · (2006). Berdasarkan teknik purposive sampling, sampel yang digunakan sebanyak 56 laporan tahunan BUMN tahun 2007-2009