175
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI Oleh : ASTRI DEVIANTI D1109005 SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI

DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

Oleh :

ASTRI DEVIANTI

D1109005

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

Page 2: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI

DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

Oleh :

ASTRI DEVIANTI

D1109005

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

Page 3: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

Page 4: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

Page 5: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv

MOTTO

”Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat”

(Al Baqarah 45)

”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,

dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk

bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Al Baqarah 216)

”Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya”

(Al Baqarah 286)

”Ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu dengan keduanya,

yaitu nikmat sakit dan nikmat sempat”

(Hadist)

”Ilmu dan amal adalah untuk ibadah”

(Denny Tazakka)

Page 6: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada :

Bapak dan Ibu tercinta

Abitaq ”Agus Sugiarto”

Mb Devi dan Dek Indra

Teman-teman AN ’09

Almamater

Page 7: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT dan Rosul-Nya Nabi

Muhammad SAW yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya

kepada setiap umat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang

berjudul “Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue

(DBD) di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali”, ini dengan baik dan

lancar.

Skripsi ini disusun sebagai syarat guna mendapatkan gelar Sarjana pada

Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Sebelas Maret. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dan dukungan

serta bimbingan dari berbagai pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat, dengan

kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Sukadi, M.Si., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran

telah memberikan bimbingan, dorongan, dan pengarahan sehingga

penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Drs. Is Hadri Utomo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pembimbing Akademis.

3. Bapak Drs. Pawito, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi, yang telah memberi bekal

ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.

5. dr. Yulianto, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang

telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali.

6. Bapak Edi Siswanto, SKM selaku Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang telah memberikan ijin dan telah

memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.

Page 8: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

7. Bapak Kirmanto selaku petugas P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

yang telah banyak membantu dan berbagi informasi dan data-data yang

dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

8. dr. Ony Hardoko, selaku Kepala Puskesmas Ngemplak yang telah

memberikan ijin dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.

9. Ibu Suprapti dan Bapak Sis Nugroho yang telah memberikan informasi dan

data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini

10. Bapak, Ibu, Mb Devy, dan Dik Indra yang selalu mendoakanku. Terima kasih

untuk kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dan doa yang selama ini Kalian

berikan.

11. Abitaq Agus Sugiarto untuk cinta dan kasih sayang selama ini, terimakasih

karena selalu mendukungku, mendoakan, memotivasi dan menyemangatiku

untuk terus maju dan pantang menyerah.

12. Teman-teman Administrasi Negara Non Reguler 2009, terutama Mb Nuning,

Poliyuni, Intan, Eka, Laksmindra, Nia, Tia, Nila, Binar, Fitri, ayo semangat

jalan kita masih panjang.

13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

memberikan bantuan menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih sangat

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang

membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap

semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan

pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Juli 2011

Penulis

Page 9: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii

HALAMAN MOTTO ........................................................................................ iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ v

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi

DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii

ABSTRAK .......................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................................ 11

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 12

D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka ............................................................................... 15

1. Tinjauan Tentang Kinerja ........................................................... 15

a. Pengertian Kinerja ................................................................. 15

b. Penilaian Kinerja ................................................................... 18

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja .......................... 24

d. Indikator Pengukuran Kinerja ............................................... 24

2. Tinjauan Tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali ........... 42

3. Tinjauan Tentang Program Pemberantasan dan Penanggulangan

Penyakit Demam Berdarah Dengue .......................................... 43

Page 10: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

4. Tinjauan Tentang Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Demam

Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Ngemplak Boyolali

Kabupaten Boyolali ..................................................................... 52

B. Kerangka Pemikiran ........................................................................... 59

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ................................................................................... 62

B. Lokasi Penelitian ................................................................................ 63

C. Teknik Pengambilan Sampel .............................................................. 63

D. Sumber Data ....................................................................................... 64

1. Data Primer .................................................................................. 64

2. Data Sekunder .............................................................................. 65

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 66

1. Wawancara .................................................................................. 66

2. Analisis Dokumen dan Arsip ....................................................... 67

F. Validitas Data ................................................................................... 67

G. Analisis Data ..................................................................................... 68

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ................................................................ 72

1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Ngemplak ....................... 72

a. Kondisi Geografis ................................................................... 72

b. Topografi ................................................................................. 73

c. Keadaan Demografis ............................................................... 73

d. Sarana dan Prasarana............................................................... 75

2. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali ................................ 79

a. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi ...................................... 79

b. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali .............. 80

c. Tugas, Fungsi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali ................................................................. 81

Page 11: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

x

d. Strategi, Kebijakan, dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali ................................................................................... 83

e. Susunan dan Struktur Organisasi ............................................ 85

f. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali ................................................................................... 89

g. Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali 97

h. Derajat Kesehatan ................................................................... 101

i. Pembiayaan Kesehatan............................................................ 102

j. Tenaga dan Sarana Kesehatan ................................................. 102

k. Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali ............ 106

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan ....................................................... 107

1. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Dalam

Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak ...................................................................................... 107

a. Indikator Produktivitas ............................................................ 107

b. Indikator Responsivitas ........................................................... 136

c. Indikator Akuntabilitas............................................................ 143

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dalam Pemberantasan dan Penanggulangan

Penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak....................................... 148

a. Faktor yang Menghambat ....................................................... 149

b. Faktor yang Meningkatkan ..................................................... 154

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................ 156

B. Saran ................................................................................................... 159

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 12: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xi

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Kasus DBD Kabupaten Boyolali Tahun 2005 s/d 2010 .......... 5

Tabel I.2. Data Jumlah Kasus DBD Per Puskesmas Kabupaten Boyolali Tahun

2009 dan Tahun 2010 ....................................................................... 10

Tabel IV.1 Kepadatan Penduduk Per Desa Kecamatan Ngemplak Tahun 2010 74

Tabel IV.2 Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kecamatan Ngemplak Tahun 2010 .................................................. 75

Tabel IV.3 Jumlah Sarana Kesehatan Per Desa Kecamatan Ngemplak Tahun

2010 .................................................................................................. 76

Tabel IV.4 Jumlah Sarana Perekonomian Per Desa Kecamatan Ngemplak Tahun

2010 .................................................................................................. 78

Tabel IV.5 Struktur Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Jenis ............................................................................. 88

Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan

Tingkat ............................................................................................. 89

Tabel IV.7 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan

Pangkat / Golongan Tahun 2010 ...................................................... 100

Tabel IV.8 Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota Kabupaten Boyolali Tahun

2010 .................................................................................................. 102

Tabel IV.9 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun

2010 .................................................................................................. 104

Tabel IV.10 Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan Kabupaten Boyolali Tahun

2010 .................................................................................................. 106

Tabel IV.11 Jumlah Desa Endemis dan Jumlah Kasus DBD di Kecamatan

Ngemplak Tahun 2004-2010............................................................ 109

Tabel IV.12 Target HI dan Realisasi Pencapaian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit DBD

Di Kecamatan Ngemplak Tahun 2004-2010.................................... 113

Tabel IV.13 Persentase Rumah/Bangunan yang Diperiksa dan Bebas Jentik

Nyamuk Aedes Per Desa Kecamatan Ngemplak Tahun 2010 ......... 114

Page 13: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii

Tabel IV.14 Jumlah Pelaksanaan Fogging Focus per Puskesmas Kecamatan

Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2010 .................................... 118

Tabel IV.15 Jumlah Pelaksanaan Fogging Focus per Puskesmas Kecamatan

Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2010 .................................... 122

Tabel IV.16 Jumlah Pelaksanaan PSN per Desa Kecamatan Ngemplak Kabupaten

Boyolali Tahun 2010 ........................................................................ 124

Tabel IV.17 Jumlah Kasus Penyakit DBD Tahun 2009 dan 2010 Per Desa

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali ..................................... 128

Tabel IV.18 Jumlah Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue Kecamatan

Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2004 sampai 2010 .............. 133

Tabel IV.19 Target Insident Rate dan Realisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit DBD

di Kecamatan Ngemplak Tahun 2005-2010 .................................... 134

Tabel IV.20 Target Case Fatality Rate dan Realisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan Penyakit DBD

Di Kecamatan Ngemplak Tahun 2005-2010.................................... 135

Tabel IV.21 Data Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan

Jabatan dan Tidak Termasuk UPTD Bulan Juli 2011 ...................... 150

Page 14: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

GambarII.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali Dalam pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit

Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Ngempalk Kabupaten

Boyolali .......................................................................................... 59

Gambar III.1 Model Analisis Interaktif ................................................................ 69

Gambar IV.1 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali ............ 87

Page 15: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiv

ABSTRAK

Astri Devianti, D1109005, KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

BOYOLALI DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KECAMATAN

NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Penyakit DBD adalah penyakit yang berbahaya, dapat menimbulkan

kematian dalam jangka waktu yang singkat dan sering menimbulkan wabah.

Kabupaten Boyolali telah dinyatakan sebagai daerah endemis DBD dan kasus

terbanyak terjadi di Kecamatan Ngemplak. Dari tahun ke tahun data kasus

penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak terus meningkat. DKK Boyolali

merupakan organisasi publik yang bertanggung jawab atas tingginya kasus

penyakit DBD di Kabupaten Boyolali. DKK Boyolali diharapkan mampu

mengupayakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja DKK Boyolali

dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut.

Kinerja DKK Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD

dalam penelitian ini dilihat dari indikator pengukuran kinerja yaitu Produktivitas,

Responsivitas, dan Akuntabilitas.

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaaan

senyatanya. Sumber datanya meliputi data primer yang diperoleh melalui proses

wawancara dan data sekunder yang berasal dari dokumen yang berkaitan dengan

penelitian. Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat purposive sampling

yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk

menjadi sumber data. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara

dan dokumentasi. Uji validitas data adalah dengan teknik trianggulasi data yaitu

dengan menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang

digunakan adalah dengan Teknik Analisis Interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari tiga indikator pengukuran

kinerja yang digunakan, kinerja DKK Boyolali cukup baik namun perlu adanya

peningkatan. Produktivitas DKK Boyolali dapat dikatakan belum maksimal

karena hasil yang dicapai belum sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan

sebelumnya. Responsivitas DKK Boyolali dikatakan cukup baik namun perlu

adanya peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon terhadap tuntutan

yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD. Akuntabilitas DKK Boyolali dikatakan cukup

baik, hal ini dibuktikan dengan orientasi pelayanan yang tidak hanya mengacu

pada peraturan pelaksanaan saja serta adanya transparansi dana. Beberapa faktor

yang mempengaruhi yaitu : kurangnya SDM secara kuantitas dan kurangnya

peran aktif masyarakat terhadap program pemberantasan dan penanggulangan

DBD.

Page 16: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xv

ABSTRACT

Astri Devianti, D1109005, THE PERFORMANCE OF BOYOLALI DISCRIT

HEALTH OFFICE ERADICATION AND CONTROL THE DENGUE

HEMMORHAGIC FEVER (DHF) SUB IN NGEMPLAK BOYOLALI.

Thesis. Department of Administrative Science Program Public Administration.

Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University of Surakarta,

2011.

Dengue Hemmorhagic Fever (DHF) is an dangerous disease, that can lead

to death in a short period of time and frequently generates an endemic. Boyolali

district is state a dengeu hemmorhagic fever endemic area and the highest

incidence of cases in Ngemplak. The data on DHF disease cases in Ngemplak

increases over years. DKK Boyolali is a public organization responsible for the

high incidence rate of Dengue Hemmorhagic Fever (DHF) in the district of

Boyolali. DKK Boyolali is responsible for the prevention of DHF disease.

The purpose of this research is to find out the performance of DKK

Boyolali discrit health office eradication and control the Dengue Hemmorhagic

Fever (DHF) sub in ngemplak boyolali and the factors influence the performance.

It was measured by three indicators of public organitation’s performance that is

productivity, responsiveness, and accountability.

This research is a descriptive qualitative study. The primary data sources

were derived from interview process and from the documents relevant to the

research for secondary data. The sampling method used was purposive sampling,

choosing the informan considered knowledgeable and reliable to become the data

source. Techniques of collecting data used were interview and documentation.

Data validity used was data triangulation technique of analizing data used was

interactive analysis technique.

The results of this research shows that the performance of DKK Boyolali

has not reached the achievement target of DHF prevention. Productivity can be

said is not maximized because of the results achieved have not been up since the

results achieved have not been in accordance with the targets previously set.

Responsiveness in preventing the DHF diseases was found good enough and still

need to be improved. It is indicated by the presence of respond to the demand

conveyed by the public concernig the DHF prevention. The accountability was

also found good enough indicated by fund transparency and that service

orientation not only refers to the guidelines. Some factors influenced : the

minimum number of human resource and the less community participation in the

DHF eradication and control program.

Page 17: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya

pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan

kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan tersebut

salah satunya terdapat upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti

pelayanan kesehatan, pendidikan, pendapatan dan lain sebagainya. Untuk mencapai

keberhasilan pembangunan dibutuhkan manusia yang berkualitas, sumber dana yang

memadai dan kekayaaan atau potensi alam yang mendukung.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah

melalui perbaikan kesehatan yang dijalankan dalam program pembangunan bidang

kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Oleh karena itu pembangunan di bidang kesehatan mempunyai andil yang cukup

besar dalam pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan

dapat diketahui dari Angka Kematian Bayi dan Balita, Angka Kematian Ibu

Melahirkan, Angka Kesakitan dan Angka Kematian Terhadap Penyakit-Penyakit

Menular Tertentu, Angka Harapan Hidup dan Status Gizi.

1

Page 18: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan harus

ditunjang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan jalan

peningkatan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga

diharapkan gerak pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah

memberikan perhatian yang serius terhadap masalah penyelenggaraan kesehatan

dalam rangka pembangunan masyarakat yang sehat. Hal tersebut dapat dilihat dalam

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab V Pasal 11 yang

dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui banyak kegiatan

seperti kesehatan keluarga, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan

penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta penyuluhan

kesehatan. Penyakit menular yang menjadi sasaran Program Pemberantasan dan

Penanggulangan Penyakit Menular meliputi diare, HIV/AIDS, kusta, Demam

Berdarah Dengue (DBD), dan lain lain.

Sebagai bagian dari Program Peberantasan dan Penanggulangan Penyakit

Menular, Program Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah

Dengue (DBD) penting untuk dilaksanakan karena penyakit ini mudah mewabah,

vaksin pencegahannya belum ditemukan, dan vektor perantara penyakit ini tersebar

luas di lingkungan sekitar masyarakat. Wujud nyata dari perhatian pemerintah

terhadap penyakit DBD adalah dengan dikeluarkannya Program Pemberantasan dan

Penanggulangan penyakit DBD di berbagai daerah yang dilanda penyakit ini.

Pelaksanaan Program Pemberantasan dan Penanggulangan penyakit DBD ini

Page 19: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3

didasarkan pada Keputusan Menteri No.581/Menkes/SK/VII/1992 tentang

Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Berkaitan dengan penelitian kinerja pemerintah, terdapat berbagai indikator

yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah. Indikator tersebut pada

umumnya adalah produktivitas, akuntabilitas, orientasi terhadap pelayanan,

responsibilitas, dan responsivitas. Beberapa indikator ini dapat memberikan

gambaran penilaian mengenai keberhasilan dan kegagalan suatu program atau

kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu

dimana pada akhirnya dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja

selanjutnya. Secara spesifik indikator-indikator tersebut juga mampu memberikan

penilaian tentang tanggung jawab Pemerintah dalam mengemban misi pemenuhan

kepentingan publik dan pada akhirnya juga akan memberikan gambaran tingkat

pencapaian tujuan organisasi.

Mengacu pada kinerja pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan,

diakui bahwa adanya dinas kesehatan merupakan langkah Pemerintah dalam

mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal pada seluruh masyarakat karena dinas

kesehatan merupakan motor penggerak utama yang akan mendorong masyarakat

untuk hidup sehat. Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dinas kesehatan

mempunyai kewajiban yang harus dijalankan dan harus dipertanggungjawabkan

kepada mayarakat.

Akhir-akhir ini masyarakat mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan. Hal ini

terkait dengan pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) karena jumlah

Page 20: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4

kasus DBD semakin meningkat setiap tahunnya terlebih lagi tugas tersebut telah

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 581 Menkes/SK/VII/1992

tentang Pemberantasan Penyakit DBD yang seharusnya dilaksanakan seoptimal

mungkin sehingga mampu menekan jumlah kasus DBD.

Jumlah kasus DBD di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 1999 terjadi

21.134 kasus, tahun 2000 sebanyak 33.443 kasus, tahun 2001 sebanyak 45.904 kasus,

tahun 2002 sebanyak 40.377 kasus, tahun 2003 sebanyak 50.131 kasus dengan

kematian 743 orang (www.sinarharapan.co.id). Selain itu tanggal 1 Januari 2004

sampai dengan 5 Maret 2005 secara kumulatif jumlah kasus DBD yang dilaporkan

dan telah ditangani sebanyak 26.015 kasus dengan kematian mencapai 389 orang

(www.depkes.go.id). Jumlah kasus tersebut terus meningkat dikarenakan minimnya

pola hidup bersih masyarakat, curah hujan yang tinggi dan banyak air yang

menggenang saat musim hujan, lingkungan kumuh yang memungkinkan

berkembangbiaknya nyamuk Aedes Aegypti, dan kesadaran masyarakat yang masih

sangat kurang untuk melakukan pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Sehubungan dengan tingginya kasus DBD di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

telah menjadi daerah endemis DBD (daerah endemis merupakan daerah dimana

dalam tiga tahun terakhir terdapat kasus DBD setiap tahunnya). Kabupaten Boyolali

telah dinyatakan sebagai daerah endemis DBD. Sebanyak 17 wilayah kecamatan di

Kabupaten Boyolali yang masuk kategori daerah endemis demam berdarah dengue

(DBD) menjadi prioritas pengawasan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mendekati

pergantian musim kemarau ke penghujan tahun ini. Saat peralihan musim merupakan

Page 21: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5

masa rawan serangan berbagai jenis penyakit sehingga masyarakat harus

meningkatkan kebersihan dan menjaga kesehatan. Jenis penyakit yang terhitung

cukup berbahaya yakni DBD. (www.solopos.co.id). Berikut disertakan data kasus

penyakit DBD di Kabupaten Boyolali dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 :

Tabel I.1

Data Kasus DBD Kabupaten Boyolali

Tahun 2005 s/d 2010

No. Tahun Bulan Jumlah

(Orang) Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1. 2005 7 11 5 12 8 10 13 7 12 9 16 32 142

2. 2006 32 38 21 16 8 10 10 3 5 4 6 7 160

3. 2007 38 55 34 51 40 41 34 21 18 24 26 47 429

4. 2008 75 55 39 41 39 22 23 14 18 14 19 22 381

5. 2009 37 15 35 24 28 33 39 24 15 12 20 44 326

6. 2010 76 75 70 36 27 24 25 18 13 17 17 5 403

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2005 di Kabupaten

Boyolali ditemukan kasus penyakit DBD sebanyak 142 kasus. Kasus terbanyak

terjadi di tahun 2007 dengan kasus sebanyak 429 sedangkan ditahun-tahun lainnya

angkanya cukup fluktuatif yakni mengalami peningkatan dan penurunan penderitanya

pertahun. Melihat kenyataan ini, maka hal tersebut menjadi perhatian masyarakat

mengenai bagaimana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD terlebih lagi program

pemberantasan penyakit DBD telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan

No. 581/ Menkes/SK/VII/1992 tentang pemberantasan penyakit DBD.

Page 22: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6

Terkait dengan tingginya kasus DBD tentu saja masyarakat mengeluhkan

kinerja Dinas Kesehatan Boyolali dalam pemberantasan penyakit DBD. Sebenarnya

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mempunyai pedoman yang digunakan dalam

pelayanan P3PL (Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan).

Untuk menangani kasus DBD, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas

Kesehatan mempunyai tujuan umum yakni menurunkan angka kesakitan dan

kematian akibat penyakit Demam Berdarah Dengue serta mencegah atau membatasi

penjalaran Kejadian Luar Biasa (KLB). Sedangkan tujuan khusus yang hendak

dicapai oleh Pemerintah Boyolali adalah :

1. Menurunkan angka kesakitan Insidents Rate di kecamatan endemis, < 3 per

10.000 penduduk

2. Menurunkan angka kematian < 2,5 %

3. Mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa penyakit DBD

4. Meningkatnya Angka Bebas Jentik > 95 %

Dalam usaha mencapai tujuan yang telah dirumuskan, Pemerintah Kabupaten

Boyolali menggunakan sejumlah program untuk menangani kasus DBD yaitu :

1. Penyelidikan epidemiologi dan pemutusan rantai penularan dengan upaya-upaya

sebagai berikut :

a. Pada daerah ditemukan tersangka Demam Berdarah dan kasus positif DBD

dengan indikasi penularan sebanyak 282 kejadian :

1) Penyelidikan epidemiologi

Page 23: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

7

2) Fogging seluas minimal radius 100 m yang dilaksanakan pada pagi hari

dan sore hari sebanyak 2 kali dengan interval kurang lebih 1 minggu.

3) Penyuluhan

4) Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

5) Abatisasi selektif

b. Pada daerah ditemukan tersangka Demam Berdarah dan kasus positif DBD

tetapi tidak ada indikasi penularan sebanyak 110 kejadian:

1) Penyelidikan epidemiologi

2) Penyuluhan

3) Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

4) Abatisasi selektif

5) Di daerah ini apabila masyarakat menghendaki fogging, DKK

menyediakan insektisida, mesin swinfog dan teknisi.

2. Upaya pencegahan dan promosi kesehatan, meliputi :

a. Penyebaran informasi berupa penyuluhan kelompok baik institusi sekolah,

tempat ibadah, dan institusi lain, dan pemasangan spanduk bertema

pemberantasan DBD dengan 3 M pada tempat-tempat strategis.

b. Siaran radio, siaran keliling, penyebaran pamflet dan leaflet.

c. Penyuluhan kelompok kepada masyarakat desa.

Page 24: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

8

3. Upaya pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, meliputi :

a. Pemantauan jentik oleh kader PKK 55 desa endemis DBD di 17 kecamatan

dari bulan April – Oktober. Pemantauan dilaksanakan terhadap 250 rumah

yang dipilih secara sampling

b. Penggerakan masyarakat untuk melakukan gerakan PSN secara rutin 1

minggu sekali di 119 desa yang terdiri atas 55 desa endemis dan 64 desa

sporadis

Pendidikan dan pelatihan serta peningkatan SDM lainnya, meliputi :

a. Koordinasi dan pembekalan terhadap Lurah/ Kepala desa dan Ketua TP-PKK

untuk meningkatkan kualitas pemantauan jentik di wilayahnya.

b. Koordinator petugas Puskesmas untuk meningkatkan penggerakan PSN

secara terpadu

4. Penyediaan sarana dan prasarana dan logistik, meliputi :

a. Pengadaan mesin swin fog sehingga di setiap puskesmas minimal ada juga

ada mesin swin fog.

b. Pengadaan insektisida, dari APBD II dianggarkan 1000 kg abate dan 400 liter

insektisida. Disamping itu pada tahun 2007 ada bantuan insektisida dari Dinas

Kesehatan Propinsi Jawa Tengah berupa 1000 liter dan 250 kg abate

c. Sarana laboratorium untuk pemeriksaan darah, utamanya di Puskesmas rawat

inap untuk diagnosa dini penyakit Demam Berdarah Dengue

d. Penyediaan obat-obatan

Page 25: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

9

5. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut berupa upaya meningkatkan PSN di desa-

desa dan optimalisasi gugus tugas Desa Siaga Sehat di tingkat Kabupaten dan

Kecamatan

Dengan adanya kenyataan ini, maka seharusnya hal tersebut menjadi

perhatian masyarakat tentang kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD yang mana telah

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 581/Menkes/SK/VII/1992

tentang pemberantasan penyakit DBD.

Berdasarkan laporan pengamatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali,

Kabupaten Boyolali merupakan daerah endemis DBD karena dari 55 desa yang

tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Boyolali termasuk dalam kategori daerah

endemis DBD (daerah yang tiga tahun berturut-turut ditemukan kasus DBD). Desa-

desa itu terletak di Kecamatan Andong, Banyudono, Boyolali, Musuk, Juwangi,

Karanggede, Kemusu, Simo, Wonosaegoro, Klego, Ngemplak, Nogosari, Sambi,

Sawit, Ampel, Teras dan Mojosongo. Kasus terbanyak yang terjadi di Kabupaten

Boyolali adalah Kecamatan Ngemplak. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel berikut :

Page 26: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

10

Tabel I.2

Data Jumlah Kasus DBD Per Puskesmas

Kabupaten Boyolali Tahun 2009 dan Tahun 2010

No Puskesmas

Jumlah Kasus DBD

Tahun 2009 Tahun 2010

DBD DBD

1 Selo - -

2 Ampel 4 15

3 Ampel I 2 2

4 Cepogo 6 11

5 Musuk I 7 2

6 Musuk II - 0

7 Boyolali I 27 10

8 Boyolali II 11 14

9 Boyolali III 14 7

10 Mojosongo 14/1 30

11 Teras 19/1 31

12 Banyudono I 27 47

13 Banyudono II 20/1 25

14 Sawit I 6 13

15 Sawit II 11 9

16 SambiI 24 27

17 Sambi II 5 5

18 Ngemplak 48 68

19 Nogosari 35/1 28

20 Klego I 3 3

21 Klego II 1 6

22 Andong 9 19

23 Kemusu I 2 -

24 Kemusu II 5 1

25 Simo 18 18

26 Karanggede 2 5

27 Wonosegoro I - 4

28 Wonosegoro II - 1

29 Juwangi - 2

Jumlah 326 407

IR (Incidence Rate) 3,4/10.000 4,3/10.000

CFR (Case Fatality Rate) 1,2 % 1,7 % Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Page 27: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11

Dari data penderita penyakit DBD tahun 2009 dan tahun 2010 jelas terlihat

terjadi peningkatan jumlah kasus penyakit DBD yang signifikan. Pada tahun 2009

jumlah penderita DBD sebanyak 326 kasus sedangkan pada tahun 2010 jumlah

penderita DBD sebanyak 403 kasus. Dilihat dari data diatas, dapat diketahui bahwa

daerah yang paling banyak terjadi kasus DBD selama tahun 2009 dan tahun 2010 ini

adalah di Kecamatan Ngemplak, yaitu sebanyak 48 kasus di tahun 2009 dan 68 kasus

di tahun 2010. Angka Kesakitan ( Insidence Rate) meningkat dari 3,4 per 10.000

penduduk menjadi 4,3 per 10.000 penduduk. Kenaikan ini tidak dikehendaki oleh

Dinas Kesehatan maupun masyarakat, sedangkan standar Angka Kesakitan yang

menjadi target Dinas Kesehatan adalah kurang dari 3 per 10.000 penduduk. Sehingga

dapat dikatakan Dinas Kesehatan belum dapat mencapai standar Angka Kesakitan

yang telah ditargetkan.

Melihat kenyataan mengenai tingginya jumlah penderita penyakit DBD di

Kabupaten Boyolali dan keluhan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian

mengenai bagaimana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Page 28: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan mengenai tingginya kasus

Demam Berdarah Dengue yang cenderung mengalami peningkatan di Kecamatan

Ngemplak, maka permasalahan yang akan ditekankan penulis dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimanakah kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah

Dengue (DBD) di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Individual:

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh

gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Page 29: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13

2. Tujuan Operasional:

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue

(DBD) di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolai.

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Ngemplak Kabupaten

Boyolali.

3. Tujuan Fungsional:

a. Mendapatkan gambaran mengenai kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam

Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

b. Dapat dijadikan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

sehubungan dengan peningkatan kualitas kinerja bagi masyarakat pada

umumnya.

c. Memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat digunakan untuk

membantu bagi penelitian sejenis yang selanjutnya.

Page 30: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pembaca dan

penulis dalam memahami kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan mengetahui faktor-faktor

pengaruh kinerja tersebut.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan kinerjanya khususnya dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Page 31: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Dalam setiap penelitian selalu membutuhkan kejelasan dan titik tolak atau

landasan berfikir yang berguna untuk memunculkan masalah atau menyoroti sebuah

masalah. Oleh karena itu diperlukan untuk menyusun tinjauan pustaka yang memuat

pokok–pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut pandang mana masalah

penelitian itu akan disoroti. Sehingga berkaitan dengan pernyataan tersebut maka di

bawah ini akan dijelaskan mengenai :

1. Tinjauan Tentang Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering

diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau

“prestasi” (Yeremias T. Keban, Ph. D, 2004 : 191).

Secara etimologi, kinerja adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia

berasal dari kata dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing

prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam

organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi

yang telah ditetapkan. (www.wikipedia.com)

Berbeda dengan Bernardin dan Russel dalam Yeremias T. Keban

(2004:191) mengatakan kinerja sebagai “…the record of outcomes produced

15

Page 32: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16

on specified job fungtion or activity during a specified time period…” yang

artinya hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas

dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dalam definisi ini, aspek yang

ditekankan adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh

setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu.

Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang

diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk

karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Definisi mengenai kinerja dikemukakan oleh Bastian dalam Hessel

Nogi (2005:175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi,

dan visi organisasi tersebut.

Menurut Muhamad Mahsun (2006:25) kinerja adalah gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang

dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan

untuk menyebut prestasi kerja individu maupun kelompok individu. Kinerja

dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut

mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan

ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa

ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat

diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Page 33: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17

Pengertian kinerja menurut Suyadi Prawirasentono dalam Joko

Widodo (2008:78) adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral

dan etika.

Kinerja oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Joko Widodo

(2008:78-79) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi, visi organisasi. Dengan kata lain, kinerja merujuk kepada tingkat

keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan

yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Mahmudi (2005:6) kinerja merupakan konstruk (construct)

yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung

pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Sedangkan

beberapa pihak berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai

hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), karena hasil kerja memberikan

keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan

pelanggan, dan kontribusi ekonomi (Rogers dalam Mahmudi, 2005:6).

Dari beberapa definisi mengenai kinerja di atas, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

Page 34: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18

kegiatan atau aktivitas atau progam yang telah direncanakan untuk

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang telah ditetapkan oleh

suatu organisasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Dengan

demikian dapat disimpulkan pula bahwa kinerja organisasi publik adalah

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas atau progam

yang telah direncanakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi

organisasi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi publik yang

dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan publik.

b. Penilaian Kinerja

Bagi setiap organisasi khususnya organisasi publik, penilaian kinerja

merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan

sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja sangat

berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan organisasi itu

memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan

penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa

dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga

penting untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara

pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi (Agus

Dwiyanto 2006:47).

Whittaker dan Simons dalam Hessel Nogi (2005:171) menyebutkan

bahwa penilaian kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk

Page 35: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Penilaian

kerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and

objektives). Hal ini selaras dengan definisi penilaian kerja yang tertuang

dalam Reference Guide, Profince of Albert, Canada dalam Hessel Nogi

(2005:171) yang menyebutkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu

metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan tujuan yang

telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan

sebagai mekanisme dalam memberikan penghargaan atau hukuman

(reword/punishment), akan tetapi penilaian kinerja berperan sebagai alat

komunikasi dan alat manajemen untuk perbaiki kinerja organisasi.

McDonald dan Lawton dalam Yeremias T. Keban (2004:01)

menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat

penting bagi setiap organisasi karena dapat dipakai sebagai ukuran penilaian

keberhasilan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu bahkan penilaian

tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan/peningkatan kinerja

organisasi selanjutnya.

Bahkan Mardiasmo dalam Hessel Nogi (2005:172) mengemukakan

bahwa tolok ukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ukuran

keberhasilan yang dapat dicapai oleh organisasi tersebut. Namun menurut

Agus Dwiyanto (2006:49) berikut ini :

”Kesulitan dalam mengukur kinerja organisasi pelayanan publik

muncul karena tujuan dan misi organisasi publik sering kali bukan

hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Kenyataan

Page 36: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

bahwa birokrasi publik memiliki stakeholders yang banyak dan

memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu dengan lainnya

membuat birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan

misi yang jelas. Akibatnya ukuran kinerja organisasi publik di mata

para stakeholders juga berbeda-beda.”

Penilaian kinerja menurut Joko Widodo (2008:93) menjadi suatu hal

yang sangat penting bagi setiap unit organisasi instansi pemerintah karena:

1) Jika kinerja tidak diukur, maka tidak mudah membedakan antara

keberhasilan dengan kegagalan

2) Jika suatu keberhasilan tidak didefinisikan, maka kita tidak dapat

menghargainya

3) Jika keberhasilan tidak dihargai, kemungkinan besar malah menghargai

kegagalan

4) Jika tidak mengenali keberhasilan, berarti keberhasilan, berarti juga tidak

akan bisa belajar dari kegagalan

Selain itu menurut Sedarmayanti (2009:195) arti penting penilaian

kinerja organisasi antara lain dapat digunakan untuk :

1) Memastikan pemahaman pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk

mencapai kinerja

2) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati

3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya

dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki

kinerja

Page 37: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21

4) Memberi penghargaan dan hukuman yang objektif atas pelaksanaa yang

telah diukur sesuai sistem pengukuran yang telah disepakati

5) Menjadi alat komunikasi antara karyawan dan pimpinan dalam upaya

memperbaiki kinerja organisasi

6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah tercapai

7) Menunjukakan peningkatan yang perlu dilakukan

8) Mengungkap permasalahan yang terjadi

Selain itu, Bastian dalam Hessel Nogi (2005:173) berpendapat bahwa

penilaian kinerja dalam organisasi akan mendorong pencapaian tujuan

organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara

terus menerus (berkelanjutan). Secara terperinci peran penilaian kinerja

organisasi adalah sebagai berikut :

1) Memastikan pemahaman para pelaksana dan alat ukuran yang digunakan

untuk mencapai prestasi

2) Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati

3) Memonitor dan mengevakuasi kinerja dengan perbandingan skema kerja

dan pelaksanaannya

4) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya

memperbaiki kinerja organisasi

5) Membantu proses kegiatan organisasi

6) Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara

objektif

Page 38: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22

7) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi

Sedangkan menurut Mahmudi (2005:14) menyebutkan bahwa tujuan

dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah :

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya

4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam keputusan pemberian

reward and punishment

5) Memotivasi pegawai

6) Menciptakan akuntabilitas publik

Ukuran kinerja merupakan tanda vital dari sebuah organisasi yang

mengukur seberapa baik aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini diungkapkan Hronec dalam

R.M. Chandima Ratnayake (2009) berikut ini:

“Performance measures have been defined as characteristics of

outputs that are identified for purposes of evaluation.The ideas of

performance measures have been further extended as the vital signs of

the organization, which quantify how well the activities within a

process or the outputs of a process achieve a specified goal."

(Ukuran-ukuran kinerja didefinisikan sebagai karakteristik dari output-

output yang didentifikasikan untuk tujuan evaluasi. Gagasan ukuran

kinerja selanjutnya diperluas sebagai tanda-tanda vital dari sebuah

organisasi, yang mengukur seberapa baik aktivitas-aktivitas dalam

suatu prosess atau output-output dari suatu proses mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.)

Page 39: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23

Namun, penilaian kinerja birokrasi publik masih sangat amat jarang

dilakukan. Berbeda dengan organisasi bisnis yang kinerja mudah dilihat dari

probabilitas, yang diantaranya tercermin dari indeks harga saham, sedangkan

pada birokrasi publik tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan tidak mudah

diperoleh informasinya oleh publik. Terbatasnya informasi mengenai kinerja

birokrasi pelayanan publik terjadi karena kinerja belum dianggap sebagai

sesuatau hal yang penting bagi pemerintah. Daftar Penilalian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) yang sebenarnya digunakan untuk menilai kinerja pejabat

birokrasi sangat jauh relevansinya dengan indikator-indikator kinerja yang

sebenarnya. Faktor lain yang menyebabkan terbatasnya informasi mengenai

kinerja organisasi publik adalah kompleksitas indikator kinerjanya. Berbeda

dengan organisasi swasta yang indikatornya relatif sederhana dan tersedia di

pasar, indikator birokrasi sering sangat kompleks. Penilaian birokrasi publik

tidak hanya cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator yang

melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat

juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti

kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan reponsivitas.

Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik juga muncul

karena tujuan dan misi dari organisasi publik yang bukan hanya sangat kabur,

tetapi juga bersifat multidimensional. Kenyataannya bahwa birokrasi publik

memiliki stakeholders yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering

berbenturan satu dengan yang lainnya sehingga membuat birokrasi publik

Page 40: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24

merumuskan misinya dengan jelas. Akibatnya pada ukuran kinerja organisasi

publik di mata para stakeholders juga berbeda-beda. (Agus Dwiyanto,

2006:46)

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

datang dari dalam organisasi (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar

organisasi (faktor eksternal). Yowono dkk. dalam Hessel Nogi (2005:178-

180) mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan konsep kinerja

organisasi, bahwa kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktivitas

dalam rantai nilai (value chain) yang ada pada organisasi. Berbagai faktor

yang mempengaruhi kinerja organisasi sesungguhnya memberikan informasi

mengenai prestasi pelaksanaan dari unit-unit organisasi, di mana organisasi

memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas seluruh aktivitas sesuai dengan

tujuan organisasi. Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu

organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan

menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya

manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif.

Ruky dalam Hessel Nogi (2005:180) mengidentifikasikan faktor-

faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja

organisasi sebagai berikut:

1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan

untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi.

Page 41: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25

Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi

tingkat kinerja organisasi tersebut

2) Kualitas input atau material yang digunakan organisasi

3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan

ruangan, dan kebersihan

4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada

dalam organisasi yang bersangkutan

5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi

agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi

6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi,

imbalan, promosi, dan lain-lain

Soesilo dalam Hessel Nogi (2005:180-181) mengemukakan bahwa

kinerja suatu organisasi birokrasi publik di masa depan dipengaruhi oleh

faktor-faktor berikut ini:

1) Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan

fungsi yang berkaitan dengan fungsi yang dijalankan aktivitas organisasi

2) Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi

3) Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk

bekerja dan berkarya secara optimal

4) Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data

base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi

Page 42: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26

5) Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan

penggunaan teknologi bagi penyelenggaran organisasi pada setiap

aktivitas organisasi

Atmosoeprapto dalam Hessel Nogi (2005:181-182) mengemukakan

bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal

maupun faktor eksternal sebagai berikut:

1) Faktor eksternal yang terdiri dari:

a) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan

kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban,

yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara

maksimal

b) Faktor ekonomi yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang

berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli

untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem

ekonomi yang lebih besar

c) Faktor sosial yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah

masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos

kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi

2) Faktor internal yang terdiri dari:

a) Tujuan organisasi yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin

diproduksi oleh suatu organisasi

Page 43: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27

b) Struktur organisasi sebagai hasil desain antara fungsi yang akan

dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada

c) Sumber daya manusia yaitu kualitas dan pengelolaan anggota

organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan

d) Budaya organisasi yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola

kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan

Menurut Mahmudi (2005:21) kinerja merupakan suatu konstruk

multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1) Faktor Personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill),

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh

setiap individu

2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan,

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader

3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,

kekompakan dan keeratan anggota tim

4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kinerja atau infrastruktur

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam

organisasi

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan

lingkungan eksternal dan internal

Page 44: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28

Dari keseluruhan pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa

ternyata terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja

yang dapat dicapai oleh suatu organisasi. Setiap faktor tersebut mempunyai

potensi yang sama untuk menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kinerja

organisasi publik. Ada yang menekankan pada peralatan, sarana, prasarana

atau teknologi sebagai faktor dominan. Ada yang menekankan pada kualitas

sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi dan ada juga yang

menekankan pada mekanisme kerja, budaya organisasi serta efektivitas

kepemimpinan yang ada dalam suatu organisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja suatu organisasi

publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam

organisasi (faktor internal) maupun dari luar organisasi (faktor eksternal).

Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh dalam arti negatif (menghambat

kinerja), maupun yang positif (meningkatkan kinerja). Dalam penelitian ini

akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik baik

yang meningkatkan kinerja maupun yang menghambat kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantsan dan penanggulangan

penyakit DBD baik faktor internal maupun faktor eksternal.

d. Indikator Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan

pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan,

termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam

Page 45: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29

menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil

kerja dan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson

dalam Mahmudi, 2008:7). Sedangkan menurut Lohman dalam Muhamad

Mahsun (2006:25) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian

pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis

organisasi.

Pengukuran kinerja sering dipandang dari perspektif menejemen,

manajemen menetapkan target kemudian menggunakan pengukuran kinerja

untuk mengetahui apakah target tersebut telah tercapai. Hal ini diungkapkan

oleh Juhani Ukko (2008) berikut ini:

“Performance measurement is quite often viewed from the perspective

of the management. The management sets the targets and applies

performance measurement to monitor whether these targets are met.”

(Pengukuran kinerja sering dipandang dari perspektif menejemen.

Menejemen menetapkan target-target kemudian menerapkan

pengukuran kinerja untuk mengetahui apakah target-target tersebut

telah tercapai.)

Menurut Joko Widodo (2008:94-95) pengukuran kinerja merupakan

aktivitas menilai kinerja yang dicapai oleh organisasi, dalam melaksanakan

kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja organisasi digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah. Inti aktivitas pengukuran kinerja yakni melakukan penilaian.

Page 46: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30

Hakikat penilaian yakni membandingkan antara realita dengan standar yang

ada.

Untuk dapat melakukan pengukuran terhadap kinerja maka diperlukan

indikator kinerja. Definisi indikator kinerja menurut Muhamad Mahsun

(2006:71) merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan

pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja sering disamakan dengan ukuran kinerja. Namun

sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja,

terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja

secara tidak langsung yaitu hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi

kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja

adalah kriteria kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung,

sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran

kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan,

sasaran, dan strategi.

Menurut Bastian dalam Hessel Nogi (2005:175) indikator kinerja

organisasi publik adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

dengan memperhitungkan elemen-elemen berikut ini:

1) Indikator masukan (inputs), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar

organisasi mampu meghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang

meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya.

Page 47: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31

2) Indikator keluaran (output), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun nonfisik

3) Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menegah (efek langsung)

4) Indikator manfaat (benefit), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir

dari pelaksanaan kegiatan

5) Indikator dampak (impacts), yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif

maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang

telah ditetapkan

Indikator kinerja menurut Mahmudi (2005:160) merupakan sarana

atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses,

dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi

organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi

manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi.

Lebih lanjut Mahmudi (2008:148) mengemukakan peran indikator

kinerja antara lain :

1) Membantu memperbaiki praktik manajemen

2) Meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan memberikan tanggung

jawab secara eksplisit dan memberi bukti atas suatu keberhasilan atau

kegagalan

3) Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan

pengendalian

Page 48: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32

4) Memberikan informasi yang esensial kepada manajemen sehingga

memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pengendalian kinerja

bagi semua level organisasi

5) Memberikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada staf

Terdapat beberapa indikator kinerja yang biasa digunakan untuk

mengukur kinerja organisasi publik. Menurut Agus Dwiyanto (2006:50-51)

indikator dalam menilai kinerja birokrasi publik yaitu:

1) Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi,

tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami

sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa

terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang

diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. (Agus

Dwiyanto 2006:50)

2) Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting

dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak

pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul

karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima

dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap

Page 49: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33

layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan

utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja

adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia

secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas

pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi

publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat

terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu

ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan.

Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja

organisasi publik. (Agus Dwiyanto 2006:50)

3) Responsivitas

Responsivitas menurut Agus Dwiyanto (2006:51-52) adalah

kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,

menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-

program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu

indikator kinerja responsivitas secara langsung menggambarkan

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya,

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang

rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayan dengan

Page 50: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan

organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya

memiliki kinerja yang jelek pula. (Agus Dwiyanto 2006:51)

4) Responsibilitas

Lenvine dalam Agus Dwiyanto (2006:51) menyatakan bahwa

responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun

implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika

berbenturan dengan responsivitas.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dalam Agus Dwiyanto (2006:51) menunjuk

pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan publik tunduk pada para

pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para

pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan

selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep

akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar

kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak

masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari

ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau

pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari

Page 51: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35

ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang

tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan

norma yang berkembang dalam masyarakat.

Lebih lanjut Agus Dwiyanto (2006:49)mengemukakan indikator-

indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja birokrasi publik

seperti di bawah ini:

“Penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan

dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi

itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari

indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan

pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas. Penilaian kinerja dari

sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik

seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna

jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Dalam pelayanan

yang diselenggarakan oleh pasar, dengan pengguna jasa yang memiliki

pilihan sumber pelayanan, pengguna layanan bisa mencerminkan

kepuasan terhadap pemberi layanan. Dalam pelayanan oleh birokrasi

publik, penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada

hubungannya sama sekali dengan kepuasannya terhadap pelayanan.”

Selanjutnya Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto (2006:52)

menggukan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja

organisasi pelayanan publik, yaitu:

1) Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan

organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-

faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas

ekonomis. Apabila diterapkan secara obyektif, kriteria seperti likuiditas,

Page 52: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36

solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat

relevan.

2) Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikanya organisasi pelayanan publik

tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitanya dengan rasionalitas teknis,

nilai, misi, tujuan, organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

3) Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat

kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya

mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-

nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut

pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan

sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

4) Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta

organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara

atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria

organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat

dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya

tanggap ini.

Page 53: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

37

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2008:174-176) menjelaskan bahwa

indikator kinerja sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penelitian

yang dilakukan dalam proses penemuan dan penggunaan indikator tersebut.

Indikator tersebut antara lain:

1) McDonald dan Lawton

McDonald dan Lawton mengemukakan dua indikator kinerja

yaitu:

a) Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan

tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam

suatu penyelenggaraan pelayanan publik.

b) Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah

ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang

maupun misi organisasi.

2) Selim dan Woodward

Selim dan Woodward mengatakan bahwa kinerja dapat diukur dari

beberapa indikator antara lain ekonomis (economy), efisiensi (efficiency),

efektivitas (effectiveness), dan keadilan (equity). Aspek ekonomi dalam

kinerja menyangkut cara untuk menggunakan sumber daya yang

seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya

perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) dalam

suatu penyelenggaraan pelayanan publik. Efektivitas adalah tercapainya

Page 54: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38

tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka

panjang maupun misi organisasi. Keadilan atau persamaan adalah

pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-

aspek kemerataan.

3) Lenvinne

Lenvinne mengemukakan tiga indikator yang dapat digunakan

untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu responsivitas

(responsiveness), responsibilitas (responsibility), dan akuntabilitas

(accountability). Responsivitas ini mengukur daya tanggap providers

terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan customers.

Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh

proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas adalah suatu

ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara

penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di

masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang

berkembang dalam masyarakat.

4) Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi

Winarsih (2008:175-176) mengemukakan indikator yang dapat digunakan

untuk mengukur kinerja organisasi antara lain:

Page 55: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39

a) Tangibles atau ketampakan fisik, artinya pertampakan fisik dari

gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki

oleh providers

b) Reability atau reabilitas adalah kemampuan untuk

menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat

c) Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong

customers dan menyelenggarakan pelayanan secara iklas

d) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para

pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan

kepada customers

e) Empathy adalah perlauan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh

providers kepada customers

Menurut Joko Widodo (2008:91), indikator kinerja merupakan ukuran

kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan.

Indikator kinerja dapat dijadikan patokan (standar) untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan penyeleggaraan program dalam mencapai misi dan visi

organisasi. Joko Widodo (2008:91-92) menyebutkan indikator kinerja tersebut

adalah :

1) Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dan program berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Page 56: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40

2) Indikator keluaran merupakan segala berupa produk sebagai hasil

langsung pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan

dan program.

3) Indikator hasil merupakan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah. Merupakan seberapa jauh setiap

produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

4) Indikator manfaat merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan

secara langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang

dapat diakses publik.

5) Indikator dampak indikator dampak ukuran tingkat pengaruh sosial,

ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lain yang dimulai oleh

capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat berbagai indikator

yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi publik. Secara garis

besar indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi

dikelompokan menjadi dua pendekatan. Pendekatan pertama melihat indikator

kinerja dari perspektif pemberi layanan dan pendekatan kedua melihat

indikator kinerja dari perspektif pengguna jasa.

Dari berbagai teori tentang indikator-indikator pengukuran kinerja di

atas, dalam penelitian ini penulis memilih teori yang dikemukakan oleh Agus

Dwiyanto (2006). Alasan penulis memilih teori tersebut adalah karena teori

tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006)

Page 57: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41

tersebut dipandang lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak dibandingkan dengan teori

pengukuran kinerja yang lainnya.

Teori tentang parameter dalam pengukuran kinerja yang dikemukakan

oleh Agus Dwiyanto meliputi lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas

layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Dari kelima indikator

di atas penulis melakukan penyederhanaan dengan mengambil tiga indikator

yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Alasan penulis

melakukan penyederhanaan ini dikarenakan dalam kaitan dengan penyakit

DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali hanya melakukan pemberantasan

dan penanggulangannya saja sedangkan penanganan penyakit tersebut

dilakukan oleh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Boyolali.

Sehingga dengan menggunakan indikator produktivitas, responsibilitas, dan

akuntabilitas sudah dapat mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di

Kecamatan Ngemplak. Produktivitas menunjuk pada kegiatan pengukuran

terhadap output atau keluaran yang dihasilkan suatu organisasi pada suatu

periode waktu tertentu dimana hasilnya dibandingkan dengan target yang

telah ditetapkan sebelumnya. Responsivitas didefinisikan sebagai daya

tanggap atau kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,

menanggapi keluhan, tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat serta

Page 58: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

42

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas didefinisikan seberapa besar kebijakan

dan kegiatan organisasi tersebut konsisten dengan norma dan nilai dalam

masyarakat (ukuran eksternal).

2. Tinjauan Tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali merupakan penyelenggara urusan

pemerintah Kabupaten Boyolali bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

daerah dan tugas pembantuan. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

kesehatan. (Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali)

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali adalah meningkatkan pemerataan dan mutu upaya

kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna serta terjangkau oleh segenap lapisan

masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif,

meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, swasta, organisasi profesi dan dunia

usaha guna memenuhi ketersediaan sumber daya, meningkatkan penatalaksanaan

Page 59: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

43

pembangunan kesehatan yang efektif, efisien dan akuntabel, dan memelihara

kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya.

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali antara lain yakni Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat,

Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Kesehatan Keluarga, Anak,

Remaja dan Lansia, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan,

Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Sumber Daya Masyarakat,

Program Obat, Makanan, dan Bahan Berbahaya, Program Kebijakan, Manajemen

dan Pelayanan Serta Sumber Daya Kesehatan.

3. Tinjauan Tentang Program Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit

Demam Berdarah Dengue (DBD)

Program pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD merupakan

program nasional yang memuat Keputusan Menteri No. 581/ Menkes/ SK/ VII/

1992 bersifat lintas sektoral yang dilaksanakan hampir diseluruh pelosok tanah

air, kecuali didaerah yang berketinggian diatas 1000 meter diatas permukaan air

laut. Daerah ini merupakan daerah bebas DBD, karena pada ketinggian diatas

1000 meter dari permukaan air laut ini, nyamuk Aedes Aegipty tidak dapat

bertahan hidup dan berkembang biak.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular

yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegipty,

yang ditandai dengan demam mendadak 2 sampai dengan 7 hari tanpa penyebab

yang jelas lemah/lesu, nyeri ulu hati, disertai tanda pendarahan di kulit berupa

Page 60: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

44

bintik pendarahan (petechiae), lebam (ecchymosis) atau ruam (purpura). Kadang-

kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun atau renjatan

(shock). (KepMenKes No. 581/MenKes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan

Penyakit DBD)

Tanda-tanda penyakit DBD dalam KepMenKes No.581/

MenKes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit DBD antara lain:

1) Hari pertama sakit: panas mendadak terus-menerus, badan lemah/lesu. Pada

tahap ini sulit dibedakan dengan penyakit lain.

2) Hari kedua atau ketiga: timbul bintik-bintik perdarahan, lebam atau ruam pada

kulit di muka, dada, lengan, atau kaki dan nyeri ulu hati. Kadang-kadang

mimisan, berak darah atau muntah darah. Bintik perdarahan mirip dengan

bekas gigitan nyamuk. Untuk membedakanya kulit diregangkan, bila hilang

bukan tanda penyakit DBD.

3) Antara hari ketiga sampai ketujuh, panas turun secara tiba-tiba. Kemungkinan

yang selanjutnya:

a) Penderita sembuh, atau

b) Keadaan memburuk yang ditandai dengan gelisah, ujung tangan dan kaki

dingin, banyak mengeluarkan keringat. Bila keadaan berlanjut, terjadi

renjatan (lemah lunglai, denyut nadi lemah atau tak teraba), kadang-

kadang kesadaranya menurun.

Penyakit DBD umunya ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegipty.

Nyamuk ini mendapat virus dengue pada waktu menghisap darah penderita

Page 61: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

45

penyakit DBD atau orang tanpa gejala sakit yang membawa virus itu dalam

darahnya. Virus dengue memperbanyak diri dan menyebar ke seluruh tubuh

nyamuk, termasuk ke kelenjar liurnya. Jika nyamuk ini menggigit orang lain,

maka virus dengue akan dipindahkan bersama air liur nyamuk. Dalam waktu

kurang dari 7 hari orang tersebut dapat menderita sakit demam berdarah dengue.

Virus dengue memperbanyak diri dalam tubuh manusia dan akan berada dalam

darah selama seminggu. Orang yang kemasukan virus dengue tidak semuanya

akan sakit DBD. Ada yang demam ringan yang akan sembuh dengan sendirinya,

atau bahkan bahkan ada yang sama sekali tanpa gejala sakit. Tetapi semuanya

merupakan pembawa virus dengue selama seminggu, sehingga dapat menularkan

kepada orang lain di berbagai wilayah yang ada nyamuk penularnya.

(KepMenKes No. 581/MenKes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit

DBD)

Penyakit DBD harus diberantas dan ditanggulangi dengan alasan antara

lain:

1) Penyakit DBD sering menimbulkan wabah dan menyebabkan kematian pada

orang banyak dalam waktu yang singkat.

2) Penyakit DBD semakin menyebar luas di Indonesia sehingga Indonesia

dikatakan sebagai wilayah endemis DBD karena selalu ada kasus penyakit

DBD setiap tahunnya.

3) Semua Desa atau Kelurahan di Indonesia mempunyai resiko untuk terjangkit

penyakit DBD karena nyamuk penularnya (Aedes Aegipty) tersebar luas di

Page 62: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

46

pelosok tanah air kecuali yang ketinggianya lebih dari 1000 meter di atas

permukaan air laut.

Program pemberantasan Demam Berdarah Dengue ini bukan semata-mata

menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi sudah menjadi tanggung

jawab antara pemerintah dan masyarakat. Didalam kaitannya dengan

pemberantasan Demam Berdarah Dengue, pemerintah Indonesia telah membuat

sejumlah strategi guna memberantas dan menanggulangi penyakit tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri

No. 581/ Menkes/ SK/ VII/ 1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam

Berdarah Dengue yang bertujuan Pemerintah beserta masyarakat mampu saling

bekerja sama dalam pemberantasan penyakit DBD di Indonesia yang kemudian

ditindaklanjuti oleh Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan

Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPM/PLP) No. 914.1/ PD.03.04.PB/1992

tentang Petunjuk Teknis Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue, yang

berisi :

1) Tujuan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue

Terdapat dua hal yang merupakan tujuan dari pelaksana program

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD, yaitu:

a) Menurunkan angka Insident Rate (IR) atau jumlah kejadian penderita

penyakit DBD kurang dari 3 orang penderita tiap 10000 penduduk (IR<

3/10000) dan menurunkan angka kematian penderita penyakit Demam

Page 63: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

47

Berdarah Dengue sebesar kurang dari 2,5 % dari jumlah penderita Demam

Berdarah Dengue (CFR< 2,5%).

b) Mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan mencegah perluasan

daerah endemis (daerah yang selama tiga tahun terakhir berturut-turut

terjadi kasus DBD).

2) Sasaran program pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD

Sasaran program pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD ini

berbeda-beda tergantung pada fokus kegiatannya, yaitu :

a) Tindakan kewaspadaan dini

Pada tindakan kewaspadaan dini ini meliputi :

(1) Penemuan penderita, sasarannya adalah kasus atau penderita penyakit

Demam Berdarah Dengue.

(2) Fogging Fokus (penyemprotan), sasarannya adalah tempat terjadinya

kasus DBD berdasarkan hasil PE (Penyelidikan Epidemiologi), adapun

pengertian penyelidikan epidemiologi adalah kegiatan pelacakan

penderita/ tersangka lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular

penyakit demam berdarah dengue di rumah penderita/ tersangka dan

rumah-rumah sekitarnya dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter,

serta tempat umum yang diperkirakan menjadi sumber penyebaran

penyakit lebih lanjut. Dengan dua siklus penyemprotan interval 1

minggu.

Page 64: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

48

b) Pemberantasan vektor intensif

Pemberantasan vektor intensif, meliputi :

(1) Gerakan bulan bakti 3M, sasaran khusus didaerah endemis sebelum

musim penularan.

(2) Abatisasi, sasarannya adalah rumah, daerah endemis, sekolah dan

kecamatan endemis.

(3) Pemantauan Jentik Berkala (PJB), sasarannya adalah daerah sporadik

(daerah yang tiga tahun terakhir terjadi kasus DBD) dan daerah

potensial (daerah yang tiga tahun tidak pernah terjadi kasus DBD).

c) Pemantapan dan peningkatan Pemberantasan Sarang Nyamuk penyakit

Demam Berdarah Dengue (PSN-DBD)

(1) Pertemuan Pokjanal DBD, sasarannya adalah Pokjanal DBD tingkat

kecamatan dan Pokja DBD tingkat kelurahan.

(2) Penggerakan PSN, sasarannya adalah masyarakat keseluruhan melalui

penyuluhan dan peningkatan serta masyarakat.

3) Bentuk Kegiatan dalam Program Pemberantasan dan Penanggulangan

Penyakit Demam Berdarah Dengue

Dalam petunjuk teknis pemberantasan penyakit DBD disebutkan

bahwa upaya pemberantasan penyakit DBD dilakukan berbagai macam

kegiatan yang meliputi tindakan kewaspadaan dini (penemuan penderita,

fogging fokus), pemberantasan vektor intensif (gerakan bulan bakti 3M,

Page 65: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

49

abatisasi, pemantauan jentik berkala) dan pemantapan PSN-DBD (pertemuan

Pokjanal DBD dan penggerakan PSN).

4) Tugas dan tanggung jawab Program Pemberantasan dan Penanggulangan

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah

Dengue merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan

masyarakat. Pelaksanaan program pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD ini dilaksanakan secara koordinatif dan bekerja sama secara

terpadu dengan berbagai pihak yang terkait, seperti Departemen Kesehatan RI

melalui Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

Pemukiman (Dirjen PPM & PLP), Dinas kesehatan propinsi (tingkat I), Dinas

kesehatan kabupaten (DKK tingkat kabupaten), Puskesmas, tim penggerak

PKK kalurahan, LKMD, dan kepala kelurahan. Didalam pelaksanaannya,

Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan

Lingkungan Pemukiman (PPM/PLP) No. 914.1/ PD.03.04.PB/ 1992 Tentang

Petunjuk Teknis Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue telah

membentuk Kelompok Kerja Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah

Dengue (Pokja DBD) ditingkat kelurahan/desa yang bertujuan menggerakkan

peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan penyakit DBD terutama

dalam memberantas jentik nyamuk penularannya sehingga penularan penyakit

DBD ditingkat desa/kelurahan dapat diberantas. Selain itu juga dibentuk

Pokjanal (Kelompok Kerja Operasional) DBD yang bertujuan untuk membina

Page 66: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

50

pelaksanaan berbagai upaya/kegiatan yang berkaitan dengan pemberantasan

dan penanggulangan penyakit DBD yang secara operasional dilaksanakan

oleh Pokja DBD ditingkat desa/kelurahan dan Pokjanal DBD pada setiap

tingkat pemerintahan setingkat dibawahnya secara berjenjang dan

berkesinambungan.

5) Pendanaan Program Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Demam

Berdarah Dengue

Pendanaan dalam program pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD ini bersumber pada APBD tingkat I dan APBD tingkat II

Kabupaten.

6) Pembinaan, pengawasan dan pelaporan program pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD

a) Pembinaan

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan program pemberantasan

dan penanggulangan penyakit DBD perlu dilaksanakan pemantauan

secara rutin dan diteruskan dengan pembinaan secara berjenjang mulai

tingkat pusat sampai dengan tingkat kalurahan dan tingkat pelaksana

melalui bimbingan dan penyuluhan tentang segala sesuatu yang berkaitan

dengan program pemberantasan penyakit DBD.

b) Pengawasan

Pengawasan program pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD di Kabupaten Boyolali dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Page 67: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

51

Kabupaten (DKK) Boyolali sedangkan untuk pengawasan fungsional

dilakukan oleh aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

c) Pelaporan

Pelaporan program pemberantasan dan penanggulangan penyakit

DBD dilakukan secara berjenjang yang meliputi pelaporan dari

masyarakat/keluarga penderita DBD yang diteruskan kepala kalurahan

atau unit pelayanan kesehatan. Setelah menerima laporan dari penderita

DBD dan unit pelayanan kesehatan kemudian kalurahan meneruskannya

kepada puskesmas. Puskesmas melanjutkan pelaporan penderita DBD

kepada DKK tingkat II. Hasil pelaporan puskesmas ke DKK ini diteruskan

kepada DKK tingkat I/ Propinsi/ Kanwil Depkes Propinsi. Dinas

kesehatan propinsi melaporkan kepada tingkat pusat yaitu Dirjen PPM &

PLP.

Pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD dilakukan dengan

melaksanakan Pembertantasan sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN-

DBD) yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk

melakukan Gerakan 3M Plus yaitu; menguras tempat penampungan air,

mengubur barang-barang bekas yang dapat menjadi sarang nyamuk, menutup

rapat penampungan air, sedangkan plusnya adalah menaburkan bubuk abate,

memelihara ikan pemakan jentik di tempat penampungan air, pemasangan kawat

Page 68: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

52

kasa pada ventilasi, memakai kelambu, memakai obat anti nyamuk (semprot, oles,

dan bakar), dan cara lain yang dapat mencegah gigitan nyamuk.

Untuk mencegah mewabahnya penyakit DBD maka pemerintah

menetapakan KepMenKes No: 581/MenKes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan

DBD dengan tujuan agar pemerintah dan masyarakat mampu bekerja sama dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Indonesia.

4. Tinjauan Tentang Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue

(DBD) di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

Berdasarkan pemaparan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak Boyolali dapat diartikan

sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD

yang menjangkiti masyarakat di Kecamatan Ngemplak tersebut dapat dinilai

dengan berbagai indikator penilaian kinerja yang telah tersedia.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali merupakan salah satu bagian dari

birokrasi publik diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi

publik. Pelayanan tersebut diwujudkan dalam bentuk kinerja yang berorientasi

pada publik tanpa adanya perlakuan diskriminatif kepada masyarakat publik.

Namun dalam kenyataanya persoalan kinerja organisasi publik sangat komplek.

Hal ini disebabkan karena kinerja organisasi publik dipengaruhi oleh berbagai

Page 69: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

53

faktor yang datang dari dalam maupun luar organisasi. Oleh karena itu, Dinas

Kesehatan sebagai organisasi publik harus mampu memberikan pelayanan di

bidang kesehatan yang dapat diandalkan bagi kesehatan masyarakat.

Mengacu pada peran Dinas Kesehatan sebagai motor penggerak utama

yang akan mendorong masyarakat untuk hidup sehat, maka Dinas Kesehatan

mempunyai tugas penting dalam mengupayakan kesehatan masyarakat karena

tujuan dasar dari pembentukan Dinas Kesehatan adalah untuk mengoptimalkan

derajat kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan diharuskan untuk menggalakkan

program-program yang dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam

masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberantasan dan

penanggulangan penyakit. Dinas Kesehatan tidak hanya memberantas dan

menanggulangi satu penyakit saja tetapi terhadap semua penyakit yang

menjangkiti fisik dan jiwa masyarakat.

Salah satu contohnya adalah penyakit DBD yang mana penyakit ini setiap

tahun menjangkiti masyarakat Indonesia dan menimbulkan banyak korban jiwa

yang cukup tinggi. Dinas Kesehatan sebagai organisasi publik yang berperan

dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus mampu menjalankan

kinerjanya dalam memberantas dan menanggulangi penyakit DBD. Upaya-upaya

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD sangat mempengaruhi perkembangan penyakit DBD dalam

masyarakat khususnya di Kecamatan Ngemplak dalam arti apakah kasus penyakit

DBD semakin berkurang atau semakin meningkat. Untuk mengetahui bagaimana

Page 70: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

54

kinerja Dinas Kesehatan dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit

DBD di Kecamatan Ngemplak maka digunakan indikator produktivitas,

responsibilitas, dan akuntabilitas sehingga akan diketahui gambaran kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak.

a. Produktivitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan

output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil

yang diperolehnya dalam periode tertentu. Hasil yang dicapai berupa barang

maupun jasa tergantung organisasi yang mengasilkanya. Ukuran ini

menunjukkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:50) konsep produktivitas tidak hanya

mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas

pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Namun

konsep produktivitas diperluas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan

publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja

yang penting.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep produktivitas di atas maka

dalam penelitian ini akan dibahas produktivitas dengan penekanan pada

sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Page 71: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

55

Ngemplak dan apakah hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan

sebelumnya. Produktivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak

dapat diketahui dari:

1) Pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di wilayah Kabupaten

Boyolali khususnya di Kecamatan Ngemplak melalui berbagai kegiatan

atau program yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat.

2) Kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah

ditetapkan sebelumnya.

b. Responsivitas

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena

responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik

dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Responsivitas merupakan daya tanggap yang dimiliki organisasi

terhadap suatu permasalahan.

Menurut Dilulio dalam Agus Dwiyanto (2006:62) responsivitas adalah

kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun

agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program

pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat

dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap dan birokrasi

terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa.

Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut

Page 72: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

56

merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan

sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborn dan Plastrik dalam Agus

Dwiyanto, 2006:62)

Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175)

mengemukakan bahwa responsivitas mengukur daya tanggap providers

terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers. Ini berarti

organisasi harus tanggap terhadap segala sesuatu yang berhubungan

konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat dipenuhi oleh organisasi

tersebut.

Agar dapat meningkatkan responsivitasnya, sebuah organisasi publik

harus dapat mengenali apa yang menjadi permasalahan, keinginan, tuntutan,

kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat. Sebuah organisasi juga harus

mengetahui kondisi yang ada dalam masyarakat. Dengan begitu organisasi

akan lebih cepat memahami apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan

berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Organisasi tersebut juga

harus dapat menangkap apa yang menjadi masalah publik dan berusaha untuk

mencari solusi dari permasalahan tersebut. Untuk mewujudkan hal itu maka

diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan tanggap (responsive).

Begitu pula di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali di Kecamatan Ngemplak,

Page 73: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

57

keberhasilan dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD juga

ditentukan oleh keselarasan antara pelayanan yang diberikan dengan keluhan,

kebutuhan, dan tuntutan dari masyarakat di Kecamatan Ngemplak.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada

dasarnya responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan kinerjanya untuk

mengatasi, menanggapi, memenuhi kebutuhan, keluhan, tuntutan dan aspirasi

masyarakat di Kecamatan Ngemplak dalam upaya pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD. Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dapat diukur dari tingkat penanganan atas keluhan dan tuntutan

masyarakat pengguna jasa khusunya di Kecamatan Ngemplak terhadap

penyakit DBD.

c. Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2005:9) akuntabilitas publik adalah kewajiban

agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik

kepada pihak pemberi mandat (principal). Dalam konteks organisasi

pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan

kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan

utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan

konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder).

Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan

Page 74: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

58

menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan

akan dilakukan organisasi sektor publik.

Lebih lanjut Agus Dwiyanto (2006:60-61) mengatakan acuan

pelayanan yang digunakan oleh aparat birokrasi juga dapat menunjukkan

tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. Acuan pelayanan yang

dianggap paling penting oleh birokrasi dapat merefleksikan pola pelayanan

yang digunakan. Pola pelayanan yang akuntabel adalah pola pelayanan yang

mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa.

Dalam penelitian ini akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di

Kecamatan Ngemplak ditekankan pada akuntabilitas eksternal yang

merupakan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

terhadap masyarakat pengguna jasa khususnya di Kecamatan Ngemplak yang

dapat dilihat dari seberapa besar kegiatan yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD tersebut sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat di

Kecamatan Ngemplak. Adapun indikator akuntabilitas diukur dari kesesuaian

antara prinsip pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali terhadap nilai dan norma yang ada dalam masyarakat di Kecamatan

Ngemplak meliputi transparansi pelayanan dan orientasi pelayanan yang

dikembangkan terhadap masyarakat di Kecamatan Ngemplak.

Page 75: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

59

B. Kerangka Pemikiran

Alur kerangka pemikiran yang digunakan dapat dilihat pada gambar II.1 di

bawah ini:

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran

Penelitian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit DBD

di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

-Tingginya angka

kasus Penyakit DBD

di Kecamatan

Ngemplak

-Kecamatan

Ngemplak telah

dinyatakan endemik

DBD

Kinerja DKK Boyolali

dalam pemberantasan

dan penanggulangan

penyakit DBD di

Kecamatan Ngemplak:

- Produktivitas

- Responsivitas

- Akuntabilitas

Tujuan DKK:

Turunnya Angka

Kesakitan (IR) dan

Angka Kematian

(CFR) terhadap DBD

Faktor yang mempengaruhi:

- Faktor yang menghambat :

kurangnya SDM secara

kuantitas dan kurangnya peran

aktif masyarakat

- Faktor yang meningkatkan :

pelaksanaan tugas yang tidak

hanya mengacu pada petunjuk

pelaksanaan dan adanya

transparansi dana

Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka

pemikiran seperti gambar diatas dalam rangka mengadakan penelitian tentang kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Dimana pola pemikiran

Page 76: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

60

dimulai dari tingginya kasus DBD di Kabupaten Boyolali khususnya di Kecamatan

Ngemplak. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan

pemberantasan dan penanggulangan terhadap penyakit DBD yang bertujuan untuk

menurukan angka kesakitan (Insident Rate) dan angka kematian (Case Fatality Rate)

terhadap penyakit DBD.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali adalah organisasi publik yang

bertanggung jawab atas tingginya angka kasus penderita penyakit DBD di Boyolali

terutama di Kecamatan Ngemplak. Oleh karena itu, pemberantasan dan

peanggulangan penyakit DBD harus benar-benar dilakukan secara tuntas.

Pemberantasan dan penanggulangan ini diwujudkan dalam bentuk kinerja. Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD tersebut secara nyata akan menunjukkan bagaimana kemampuan

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam membebaskan wilayah Boyolali dari

wabah penyakit DBD.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tidak

terlepas dari adanya faktor yang menghambat yaitu kurangnya SDM secara kuantitas

dan kurangnya peran aktif masyarakat. Faktor penghambat adalah faktor yang harus

segera diatasi karena dapat menggangu berjalannya program pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

serta dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

Sedangkan faktor yang meningkatkan kinerja tersebut yaitu pelaksanaan tugas yang

tidak hanya mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan adanya transparansi dana.

Page 77: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

61

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan

penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD ini, maka upaya untuk memperbaiki atau

meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan

dan penanggulangan penyakit DBD bisa dilakukan secara lebih terarah dan

sistematis. Dan pada akhirnya Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mampu

mewujudkan tujuannya dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD

yaitu membebaskan wilayah Kecamatan Ngemplak dari wabah penyakit DBD.

Page 78: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

62

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai tujuan

penelitian. Metode penelitian ini diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam

menentukan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengambilan sampel, sumber

data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk

menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan

untuk memecahkan masalah-masalah berdasarkan fakta yang nampak. Dalam

penelitian ini penulis menggambarkan fenomena penyakit DBD yang mulai

mewabah di Kabupaten Boyolali khususnya di Kecamatan Ngemplak. Penelitian

menggunakan metode deskriptif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong

(2010:3) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang bertujuan

untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial tertentu. Menggunakan metode

deskriptif kualitatif, data-data yang telah terkumpul selain dipaparkan juga dianalisa

sesuai dengan apa yang ditemui di lapangan. Data yang dikumpulkan terutama berupa

kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari pada sekedar angka atau

frekuensi. Sifat penelitian semacam ini mampu memperlihatkan secara langsung

62

Page 79: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

63

hubungan transaksi antara peneliti dengan yang diteliti yang memudahkan pencarian

kedalaman makna. (H.B. Sutopo, 2002:35)

B. Lokasi Penelitian

Terkait dengan data yang diperlukan wilayah sebagi studi penelitian, wilayah

atau lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Kecamatan Ngemplak. Adapun

beberapa pertimbangan yang mendorong penulis melakukan penelitian dilokasi

tersebut karena Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu wilayah yang memiliki

jumlah penderita DBD lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lain di

Kabupaten Boyolali. Kepadatan penduduk di Kecamatan Ngemplak yang cukup

tinggi sehingga penularan penyakit DBD yang dibawa oleh nyamuk Aedes Aegypti

lebih mudah dari orang satu ke orang lain. Lingkungan di wilayah Ngemplak juga

cenderung kurang terawat, padahal lingkungan yang kurang terawat adalah tempat

yang berpotensi bagi nyamuk Aedes Aegypti untuk berkembang biak

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling. Teknik ini adalah menggunakan cuplikan atau sampel pada

informan yang dianggap lebih mengetahui tentang informasi yang akan diteliti.

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:53-54). Penelitian kualitatif tidak memilih

sampling (cuplikan) yang bersifat acak (random sampling). Teknik cuplikannya

Page 80: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

64

cenderung bersifat “purposive” karena dipandang lebih mampu menangkap

kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal.

Pengambilan sampling diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data

yang penting berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik purposive sampling ini jumlah sampling tidak ditentukan karena yang

terpenting bukan jumlahnya tetapi kelengkapan dan kedalaman informasi yang dapat

digali sesuai dengan yang diperlukan bagi pemahaman masalahnya. Dalam

pelaksanaan pengumpulan data pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan

kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. (Patton dalam HB.

Sutopo 2002:56).

D. Sumber Data

Menurut H.B. Sutopo (2002:49), “Sumber data merupakan bagian yang sangat

penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data

akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh”.

Adapun sumber data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang masih mentah dan asli, yang diperoleh

secara langsung dari sumbernya, dan dikumpulkan oleh penulis selama

melakukan pengamatan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari

wawancara dengan informan yang telah dipilih. Informan yang telah dipilih

tersebut adalah :

Page 81: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

65

a. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

(P3PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

b. Petugas P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

c. Kepala Puskesmas Ngemplak

d. Kader Kesehatan Kecamatan Ngemplak

e. Masyarakat yang keluarganya pernah menderita penyakit DBD

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari arsip atau

dokumen dari instansi yang bersangkutan dan dari buku-buku penunjang dan

literatur yang terkait dengan penelitian ini serta catatan-catatan yang ada

hubungannya dengan penelitian tentang pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali

b. Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2009

c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010

d. Kumpulan Surat Keputusan/Edaran tentang Pemberantasan Penyakit DBD

e. Petunjuk Bagi Kader dan Tokoh Masyarakat Pada Pencegahan Penyakit DBD

f. Catatan Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi (PE)

g. Daftar PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2010

h. Data Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Boyolali

Page 82: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

66

i. Data Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam tiap kegiatan

penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam pengamatan ini

adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2010:186), “Wawancara adalah percakapan

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee)”. Menurut Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong (2010:188)

berpendapat bahwa “Pembagian lain adalah 1) wawancara oleh tim atau panel, 2)

wawancara tertutup dan wawancara terbuka, 3) wawancara secara lisan, dan

wawancara secara terstruktur dan tak terstruktur”.

Dalam pengamatan ini menggunakan teknik wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewancara menetapkan sendiri

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara dilakukan

berdasar pada pedoman wawancara meliputi:

a. Produktivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan

dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak

b. Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan

dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak

Page 83: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

67

c. Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan

dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak

2. Analisis Dokumen dan Arsip

H.B. Sutopo (2002:69), berpendapat bahwa :

Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana

sampai yang lebih lengkap dan kompleks, dan bahkan bisa benda-benda

lainnya sebagai peninggalan masa lampau. Demikian pula halnya dengan

arsip yang pada umumnya berupa catatan-catatan yang lebih formal

dibandingkan dengan dokumen.

F. Validitas Data

Validitas data yang dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang

diperoleh sesuai dengan kenyataan atau fakta. Untuk itu peneliti menggunakan cara

trianggulasi data. Menurut Lexy J. Moelong (2010:178), trianggulasi data merupakan

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah

diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengecek kebenaran data tersebut dengan cara

membandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari narasumber yang lain.

Dengan kata lain data akan dikontrol oleh data yang sama namun dengan sumber

yang berbeda.

Penerapan model triangulasi data dalam penelitian ini yaitu pada saat

memperoleh data tentang DBD dari petugas P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten

Page 84: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

68

Boyolali, peneliti juga membandingkan informasi sejenis kepada Kepala Seksi

Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Dengan demikian

data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Selain itu penerapan model ini

juga dilakukan pada saat memperoleh data dari Kepala Puskesmas Ngemplak. Begitu

juga dengan data yang diperoleh dari masyarakat di Kecamatan Ngemplak, peneliti

melakukan wawancara kepada lebih dari seorang sehingga data yang diperoleh akan

lebih valid.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Lexy J. Moleong (2010:103), analisis data adalah

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori,

dan satuan uraian dasar. Proses analisis dilakukan secara bersamaan sebagai sesuatu

proses yang jalin-menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data

sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang

diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

analisis interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat tiga

komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam H.B. Sutopo (2002:94-96),

ketiga komponen tersebut adalah:

Page 85: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

69

Gambar III.1

Model Analisis Interaktif

(Sumber: H.B. Sutopo, 2002:96)

Tiga komponen analisis yang utama dalam model interaksi ini adalah reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang

merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan. Proses ini

berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan pada saat

pengumpulan data, reduksi data dapat berupa memusatkan tema dan membuat

batas-batas permasalahan. Proses ini terus berlangsung sampai laporan penelitian

selesai ditulis.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat penulis

mendapatkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dan masyarakat di

Pengumpulan Data

Reduksi Data Sajian Data

Penarikan Simpulan

Page 86: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

70

Kecamatan Ngemplak tentang kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD. Penulis kemudian

menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung

dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian informasi yang memungkinkan

kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data,

peneliti akan dapat mengerti tentang apa yang terjadi dan memungkinkan untuk

mengerjakan sesuatu pada analisa/ tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut.

Penyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data-data

tentang kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak dalam bentuk narasi.

Sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti harus memulai mengerti arti

dalam hal-hal yang ditemui tentang Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola pernyataan,

konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi untuk

kemudian dibuat suatu kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan tersebut kurang

jelas kemudian makin meningkat dan memiliki landasan yang kuat. Setelah sajian

data telah tersusun, selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir.

Page 87: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

71

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir.

Dengan demikian, dengan model analisis interaktif yang digunakan penarikan

kesimpulan dapat dipertangungjawabkan.

Ketiga komponen tersebut berinteraksi dengan proses pengumpulan

data sehingga membentuk suatu siklus. Apabila dalam penelitian, data yang

terkumpul dirasakan cukup kuat mendukung proses analisa maka dapat disusun

pertanyaan baru untuk mengumpulkan data kembali, begitu seterusnya sampai

penarikan kesimpulan akhir sehingga analisis yang dihasilkan cukup mantap.

Page 88: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

72

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Ngemplak

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Ngemplak secara administratif terletak diwilayah

Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan Ngemplak adalah

sebuah daerah yang terletak diantara 110° 22 BT dan 7° 36 LS di kaki

Gunung Merbabu, dengan ketinggian 200 - 600 meter di atas permukaan

laut. Letak geografis terletak diantara Kota Surakarta dan Kabupaten

Karanganyar.

Luas wilayah Kecamatan Ngemplak adalah 3.852,70 ha terbagi

dalam 12 desa. Desa Sobokerto adalah desa terluas wilayahnya yaitu 4.974

km² sedangkan yang terkecil luasnya adalah Desa Donohudan seluas 2.445

km². Kecamatan Ngemplak memiliki curah hujan 2.291 mm dengan

jumlah hari hujan 102 hh. Wilayah Kecamatan Ngemplak dibatasi oleh :

1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Nogosari Kabupaten

Boyolali

2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sambi Kabupaten

Boyolali

3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Colomadu Kabupaten

Karanganyar

72

Page 89: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

73

4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Banjarsari Kota

Surakarta

b. Topografi

Kecamatan Ngemplak berada pada ketinggian kurang lebih 150 m

diatas permukaan air laut (mdpl). Luas Kecamatan Ngemplak adalah

3.852,70 Ha dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah Sawah : 1.515,79 Ha

2) Tanah Tegal/Ladang : 297.362,1 Ha

3) Tanah Pekarangan : 1,210,28 Ha

4) Tambak/Kolam : 3,80 Ha

5) Waduk : 306,89 Ha

6) Lain-lain : 784,46 Ha

c. Keadaan Demografis

Keadaan demografis dapat memberikan gambaran tentang

penduduk Kecamatan Ngemplak baik jumlah maupun penggolongannya.

Data demografi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam

mengambil kebijakan, terutama dalam mengambil arah kebijakan yang

akan diarahkan pada penduduk daearah dalam mengambil arah kebijakan

yang akan diarahkan pada penduduk daerah mana dan golongan yang

mana, termasuk pula dalam progam pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD. Berikut ini adalah tabel kepadatan penduduk Kecamatan

Ngemplak berdasarkan desa yang terdapat di Kecamatan Ngemplak :

Page 90: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

74

Tabel IV.1

Kepadatan Penduduk Per Desa Kecamatan Ngemplak

Tahun 2010

No Desa Luas Wilayah

(km²)

Jumlah

Penduduk

Kepadatan

Penduduk /km²

1 Ngargorejo 3.066 3.470 1.132

2 Sobokerto 4.974 5.774 1.161

3 Ngesrep 4.021 6.160 1.532

4 Gagaksipat 2.556 5.910 2.312

5 Donohudan 2.445 6.189 2.531

6 Sawahan 2.658 7.994 2.979

7 Pandeyan 2.564 6.801 2.652

8 Kismoyoso 3.779 6.187 1.637

9 Dibal 2.796 5.959 2.131

10 Sindon 2.571 4.935 1.919

11 Manggung 4.223 6.088 1.442

12 Giriroto 2.865 5.469 1.979

Jumlah 39 70.861 1.840

Sumber : Puskesmas Ngemplak

Dengan melihat data tabel kepadatan penduduk Kecamatan

Ngemplak pada tahun 2010 diatas nampak bahwa kepadatan penduduk

Kecamatan Ngemplak bervariasi. Kepadatan penduduk paling besar

terdapat di Desa Sawahan dengan kepadatan sebesar 2.979 per km²

sedangkan desa yang memiliki kepadatan paling kecil terdapat di Desa

Ngargorejo yaitu dengan kepadatn sebesar 1.132 per km².

Berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Ngemplak menurut

kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Page 91: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

75

Tabel IV.2

Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kecamatan Ngemplak Tahun 2010

No Kelompok Umur (Th) Laki-Laki Perempuan Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

1 <1 489 556 1.045

2 1-4 2.362 1.893 4.255

3 5-9 2.997 2.831 5.808

4 10-14 3.465 3.100 6.565

5 15-19 2.858 2.590 5.448

6 20-24 2.945 2.759 5.704

7 25-29 2.970 2.870 5.840

8 30-34 2.757 3.143 5.900

9 35-39 2.258 2.539 4.797

10 40-44 2.341 2.920 5.261

11 45-49 2.338 2.406 4.744

12 50-54 1.818 1.823 3.641

13 55-59 1.413 1.730 3.143

14 60-64 1.588 1.640 3.228

15 65-69 1.621 2.216 3.837

16 70-74 463 633 1.096

17 75+ 232 317 548

Jumlah 34.895 35.966 70.861

Sumber : Puskesmas Ngemplak

Berdasarkan data jumlah penduduk Kecamatan Ngemplak menurut

kelompok umur pada tahun 2010 terdapat pengelompokan jumlah

penduduk pada usia-usia tertentu. Jumlah penduduk terbesar terdapat pada

golongan usia 10-14 tahun dengan jumlah sebanyak 6.565 dari jumlah

keseluruhan penduduk, jumlah ini terbagi dalam dua buah bagian yaitu

sebanyak 3.465 orang laki-laki dan 3.100 orang perempuan.

d. Sarana dan Prasarana

1) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam

program pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di

Page 92: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

76

Kecamatan Ngemplak, sebab tanpa adanya sarana kesehatan yang

memadai , program ini mustahil akan berhasil . Berikut ini data sarana

kesehatan dan dokter di Kecamatan Ngemplak pada tahun 2010 :

Tabel IV. 3

Jumlah Sarana Kesehatan Per Desa Kecamatan Ngemplak

Tahun 2010

No Desa Polides Puskesmas Puskesmas

Pembantu

Rumah

Bersalin

Praktek

Dokter

Pos KB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Ngargorejo 1 - - - - 1

2 Sobokerto 1 - - - 2 1

3 Ngesrep 1 - - - 2 1

4 Gagaksipat 1 - - - 1 1

5 Donohudan 1 - - 1 2 1

6 Sawahan 1 - - - 4 1

7 Pandeyan 1 1 1 - 1 1

8 Kismoyoso 1 - - - - 1

9 Dibal 1 - - - 1 1

10 Sindon 1 - - - 1 1

11 Manggung 1 - - - - 1

12 Giriroto 1 - - - - 1

Jumlah 12 1 1 1 14 12

Sumber : Puskesmas Ngemplak

Dari data diatas nampak bahwa jumlah sarana kesehatan di

Kecamatan Ngemplak cukup memadai yakni berjumlah 41 buah,

jumlah itu berupa Polides, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah

Bersalin, Praktek Dokter dan Pos KB. Sarana kesehatan ini dapat

dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan

memuaskan bagi masyarakat, khususnya bagi para penderita DBD.

Tenaga kesehatan juga sangat penting bagi sukses atau tidaknya

pelaksanaan program kesehatan, khususnya program pemberantasan

dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak. Tanpa

Page 93: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

77

adanya tenaga kesehatan yang memadai maka jumlah yang diharapkan

tidak dapat tercapai. Di Kecamatan Ngemplak jumlah tenaga

kesehatan yang meliputi dokter berjumlah 14 orang, mantri

kesehatan/perawat berjumlah 25 orang, bidan berjumlah 43 orang.

Jumlah tenaga kesehatan ini diharapkan mampu untuk mengatasi

persoalan-persoalan kesehatan di Kecamatan Ngemplak.

Selain sarana kesehatan yang telah disebutkan diatas, masih

terdapat sarana yang sangat penting dalam kaitannya dengan program

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD yaitu sarana air

bersih. Hal ini dikatenakan air merupakan tempat berkembang biaknya

nyamuk yang merupakan vektor perantara penularan penyakit DBD.

Sarana air bersih yang sehat dapat menghambat penyebarluasan

penyakit DBD. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali disimpulkan bahwa cakupan penggunaan air

bersih di Kecamatan Ngemplak paada tahun 2010 sebesar 83,294 %.

Jumlah seluruh air bersih di Kecamatan Ngemplak 67.873. Sarana ini

meliputi 62.063 sumur gali, 5.282 sumur pompa tangan, dan 528

PDAM.

2) Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian termasuk hal yang paling mempengaruhi

dalam melancarkan pelaksanaan program pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak. Berikut ini

Page 94: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

78

adalah data sarana perekonomian di Kecamatan Ngemplak setiap desa

tahun 2010 :

Tabel IV.4

Jumlah Sarana Perekonomian Per Desa Kecamatan Ngemplak

Tahun 2010

No Desa Pasar

Umum

Pasar

Desa

Toko Bank

Lainnya

1 Ngargorejo - - - -

2 Sobokerto - - - -

3 Ngesrep 1 1 1 3

4 Gagaksipat - - - 1

5 Donohudan 1 1 5 1

6 Sawahan - - 4 3

7 Pandeyan - - - -

8 Kismoyoso - - - -

9 Dibal 1 - - -

10 Sindon - - - -

11 Manggung - - - -

12 Giriroto - - - -

Jumlah 3 2 10 8

Sumber : Puskesmas Ngemplak

Dengan melihat data jumlah sarana atau fasilitas perekonomian

yang ada di Kecamatan Ngemplak, maka dapat dikatakan memadai

untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Ngemplak.

Kecamatan Ngemplak sebagai daerah yang tidak terlalu besar memiliki

pasar umum berjumlah 3 buah, toko berjumlah 10 buah, dan bank

berjumlah 8 buah. Sarana ini telah mencukupi bagi warga Kecamatan

Ngemplak. Untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa

harus keluar jauh dari rumah.

Page 95: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

79

2. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

a. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363

Tahun 1977, Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali

dinamakan Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Dearah Tingkat II

Boyolali yang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut : Kepala

Dinas, Subag, Tata Usaha yang membawahi tiga kepala uruan dan tiga

kepala seksi yang membawahi masing-masing tiga kepala sub seksi.

Dengan perkembangan jaman dan kebutuhan Dinas Kesehatan

Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali dengan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 1981 dirubah menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten

Daerah Tingakat II Boyolali.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai

Otonomi Daerah dan penghapusan sebagian Departemen maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Tingkat II Boyolali dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2001 dirubah menjadi Dinas Kesehatan dan Sosial

Kabupaten Boyolali, dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala

Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi empat subagian, dan

empat subdinas yang masing-masing membawahi empat kepala seksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan

tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali berubah nama menjadi

Dinas Kesehatan.

Page 96: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

80

b. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Gambaran masyarakat di Kabupaten Boyolali di masa depan yang

ingin dicapai melalui pembangunan di bidang kesehatan adalah

masyarakat yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan

perilaku hidup yang sehat, mempunyai kemampuan untuk menjangkau

pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki

derajat kesehatan yang setinggi–tingginya. Untuk mewujudkan gambaran

keadaan masyarakat Kabupaten Boyolali dimasa depan melalui

pembangunan kesehatan, maka dirumuskan Visi Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Boyolali yang

Sehat dan Sejahtera 2010”.

Misi mencerminkan tugas, fungsi dan kewenangan organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang mempunyai akuntabilitas

terhadap pencapaian Visi “Terwujudnya Masyarakat Boyolali yang Sehat

dan Sejahtera 2010”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, pembangunan

kesehatan di Kabupaten Boyolali mempunyai Misi sebagai berikut :

1) Mendorong kemandirian masyarakat dalam upaya mewujudkan

perilaku hidup sehat dan lingkungan yang sehat

2) Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan

yang berkualitas

3) Mengelola dan mengembangkan kebijakan dan manajeman dibidang

kesehatan termasuk penelitian dan pengembangannya

Page 97: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

81

4) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial melalui peningkatan

partisipasi sosial terhadap kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial

kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS)

c. Tugas, Fungsi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan di

bidang kesehatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam

ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

2) Pemberian saran-pendapat kepada Bupati dalam memecahkan masalah

di bidang kesehatan

3) Perencanaan, pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian

program-program bidang kesehatan

4) Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

5) Pengelolaan urusan Ketatausahaan dinas meliputi perencanaan dan

informasi kesehatan, kepegawaian, keuangan, dan umum

6) Pengelolaan Program/Kegiatan Pelayanan Kesehatan

7) Pengelolaan Program/Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit

dan Penyehatan Lingkungan

8) Pengelolaan Program/Kegiatan Kesehatan Lingkungan

9) Pengelolaan Program/Kegiatan Promosi dan Kesehatan Institusi

Page 98: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

82

10) Pelaksanaan kegiatan konsultasi, koordinasi, komunikasi dan

kerjasama dengan Dinas terkait, atau pihak lain dalam upaya

peningkatan upaya pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga,

pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, serta

promosi kesehatan

Tujuan dari pembangunan kesehatan terwujudnya masyarakat

Boyolali yang sehat dan sejahtera 2010 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kemandirian individu, keluarga, masyarakat dalam

perilaku hidup bersih dan sehat

2) Terwujudnya pembangunan berwawasan kesehatan, kualitas

lingkungan dan perilaku hidup sehat

3) Terwujudnya kesehatan individu keluarga dan masyarakat melalui

peningkatan, pemerataan, keterjangkauan serta meningkatkan kwalitas

pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang

berkesinambungan

4) Terwujudanya upaya pemberantasan dan penanggulangan penyakit

melalui survelains, pengendalian faktor resiko dan penangganan serta

KLB dan Berencana

5) Menurunkan prevelensi gizi kurang pada balita dan meningkatkannya

Kemandirin Keluarga dalam upaya perbaikan gizi

6) Tesedianya tenaga yang professional sesuai dengan kompetensi

dengan kompetensi dan jumlah yang cukup

Page 99: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

83

7) Tersedianya pelayanan kefarmasian meningkatnya kemantapan

kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan serta kesejahteraan

sosial yang terpadu, efisien, rasional dan akuntabel

Sasaran pembangunan kesehatan dalam rangka terwujudnya

masyarakat Boyolali yang sehat dan sejahtera 2010 adalah sebagai berikut:

1) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang

bersih dan berwibawa konstitusional dan efektif

2) Terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu

3) Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat

4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

d. Strategi, Kebijakan, dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali

1) Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

a) Strategi Peningkatan Kerja

(1) Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM

(2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi

(3) Dukungan dana yang memadai

b) Strategi Peningkatan Masalah Dan Langkah Antisipatif Yang Akan

Diambil

(1) Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada

(2) Peningkatan pemberdayaan SDM kesehatan

2) Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Page 100: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

84

a) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendidikan

kesehatan melalui pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak

usia dini

b) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan

c) Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan

kesehatan melalui peningkatan jumlah dan kualitas Puskesmas dan

jaringannya

d) Meningkatkan kualitas jaminan pemeliharaan kesehatan

masyarakat melalui peningkatan akses secara holistik dan

paripurna

e) Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit

menular dan tidak menular

f) Mengembangkan surveilans dengan pemanfaatan sistem informasi

di setiap jenjang dalam rangka kewaspadaan dini dan pengendalian

faktor resiko

g) Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dan sosial

h) Meningkat ketersediaan obat dan perbekalan sarana prasarana

kesehatan

i) Meningkatkan cakupan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi

produk terapik obat tradisional, kosmetik serta produk pangan

j) Mengembangkan survailans dengan pemanfatan sistem informasi

disetiap jenjang dalam rangka kewaspadaan dini dan pengendalian

faktor resiko

Page 101: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

85

3) Program Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

a) Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat, Pemberdayaan

Masyarakat

b) Program Peningkatan Kesehatan Keluarga, Anak, Remaja dan

Lansia

c) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

d) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

e) Program Sumber Daya Masyarakat

f) Program Obat, Makanan, dan Bahan Berbahaya

g) Program Kebijakan, Manajemen dan Pelayanan serta Sumber Daya

Kesehatan

e. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali diatur

dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali,

yaitu sebagai berikut :

1) Kepala

2) Sekretaris, membawahi :

a) Sub Bagian Keuangan

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

a) Seksi Kesehatan dan Rujukan

Page 102: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

86

b) Seksi Farmasi Makanan, Minuman, dan Obat Asli Indonesia

c) Seksi Akreditasi dan Kendali Mutu

4) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan (P3PL), membawahi :

a) Seksi Pencegahan dan Survailans

b) Seksi Pemberantasan Penyakit

c) Seksi Penyehatan Lingkungan

5) Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :

a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

b) Seksi Gizi

c) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

6) Bidang Promosi, Kesehatan Institusi, dan Litbang, membawahi :

a) Seksi Promosi dan Informasi Kesehatan

b) Seksi Kesehatan Institusi dan Pemberdayaan Masyarakat

c) Seksi Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

7) Unit Pelaksana Teknis

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Bedasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten

Boyolali, maka struktur organisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dapat digambarkan sebagai berikut :

Page 103: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

87

Gambar IV.1

Susunan Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAG

UMUM &

KEPEGAWAIAN

SUB BAG

KEUANGAN

SUB BAG

PERENCANAAN

& PELAPORAN

BIDANG

KESEHATAN

KELUARGA

BIDANG PROMOSI,

KESEHATAN INSTITUSI

DAN LITBANG

SEKSI

KESEHATAN IBU DAN

ANAK

SEKSI

PROMOSI DAN

INFORMASI

KESEHATAN

SEKSI

GIZI

SEKSI KESEHATAN

INSTITUSI DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI

KB DAN KESEHATAN

REPRODUKSI

SEKSI

PEMBERDAYAAN,

PENELITIAN, DAN

PENGEMBANGAN

KESEHATAN

UPTD

UPTD

BIDANG

PELAYANAN

KESEHATAN

SEKSI

KESEHATAN DASAR

& RUJUKAN

BIDANG PENCEGAHAN

PEMBERANTASAN

PENYAKIT DAN

PENYEHATAN

LINGKUNGAN

SEKSI

PENCEGAHAN &

SURVAILANS

SEKSI FARMASI,

MAKANAN,

MINUMAN, OBAT

ASLI INDONESIA

SEKSI

PEMBERANTASAN

PENYAKIT

SEKSI AKREDITASI &

KENDALI MUTU

(QUALITY

ASSURANCE)

SEKSI

PENYEHATAN

LINGKUNGAN

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Page 104: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

88

f. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

diatur dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali,

yang disesuaikan dengan masing–masing jabatan yang diemban, yaitu :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasi

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom dan

tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas

mempunyai fungsi :

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan

b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

c) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas

Kesahatan

d) Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan

e) Mendristibusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada

bawahan

f) Menelaah perturan perundang-undangan di bidang kesehatan

g) Merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan

mengendalikan program-program di bidang kesehatan

Page 105: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

89

h) Memberikan perijinan dan melaksanakan pelayanan kesehataan

i) Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas

bidang kesehatan

j) Melaksanakan pembinaan terhadap unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta

k) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas

l) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta

memberikan DP3 kepada bawahan

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan

surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan,

urusan umum dan kepegawaian, keuangan, barang, perencanaan dan

pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat

mempunyai fungsi :

a) Pengoordinasian, penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis di

bidang kesehatan

b) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan

c) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan

kepegawaian

Page 106: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

90

d) Pengoordinasian dan pelaksanaan program/kegiatan, perencanaan

dan pelaporan

Sekretariat membawahi 3 subbagian yaitu :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan

administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah

tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan umum dan

administrasi kepegawaian serta pengelolaan barang.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan

keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas

pokok melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen

satuan kerja dan rencana anggaran, menilai serta menyusun

laporan.

3) Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan upaya pelayanan

kesehatan dasar, upaya pelayanan kesehatan rujukan, upaya pelayanan

Page 107: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

91

kesehatan khusus, upaya pelayanan kefarmasian, perijinan dan

akreditasi pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan

Kesehatan mempunyai fungsi :

a) Perencanan, pengawasan, dan pengendalian di bidang upaya

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

b) Perencanaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang

kefarmasian dan Obat Asli Indonesia (OAI)

c) Peencanaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang akreditasi

dan kendali mutu termasuk perijinan

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 seksi yaitu :

a) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan

Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas

pokok merencanakan, mengawasi dan megendalikan upaya

pelayanan kesehatan dasar, upaya pelayanan kesehatan rujukan dan

upaya pelayanan kesehatan khusus.

b) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Obat Asli Indonesia

(OAI)

Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Obat Asli

Indonesia (OAI) mempunyai tugas pokok merencanakan,

mengawasi dan mengendalikan pelayanan kefarmasian, makanan,

dan minuman serta pemanfaatan Obat Asli Indonesia (OAI).

c) Seksi Akreditasi dan Kendali Mutu

Page 108: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

92

Seksi Akreditasi dan Kendali Mutu mempunyai tugas

pokok merencanakan, mengawasi dan mengendalikan serta

melaksanakan kegiatan akreditasi dan kendali mutu pelayanan

kesehatan termasuk perijinan/merekomendasi sarana pelayanan

kesehatan.

4) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan (P3PL)

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan (P3PL) mempunyai tugas pokok merencanakan,

mengoordinasi dan mengendalikan program/kegiatan pencegahan dan

survailans pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang

Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

(P3PL) mempunyai fungsi :

a) Merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan

program/kegiatan pencegahan penyakit termasuk pelayanan

imunisasi disektor pemerintah maupun swasta

b) Merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan

program/kegiatan survelians epidemiologi dan penyelidikan

Kejadian Luar Biasa (KLB)

c) Merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan

program/kegiatan pemberantasan penyalit menular dan penyakit

tidak menular

Page 109: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

93

d) Merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan

program/kegiatan peningkatan penyehatan lingkungan

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan (P3PL) membawahi 3 seksi yaitu :

a) Seksi Pencegahan dan Survailans

Seksi Pencegahan dan Survailans mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan

upaya Pencegahan dan Survailans penyakit menular serta tidak

menular.

b) Seksi Pemberantasan Penyakit

Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular baik

yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat.

c) Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

Penyehatan Lingkungan.

5) Bidang Kesehatan Keluarga

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan-

kegiatan kesehatan ibu , anak, gizi, keluarga berancana dan kesehatan

reproduksi serta kesehatan lanjut usia (lansia)

Page 110: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

94

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kesehatan

Keluarga mempunyai fungsi :

a) Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kegiatan

kesehatan ibu dan anak

b) Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kegiatan

pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan kesehatan

lanjut usia

c) Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kegiatan gizi

Bidang Kesehatan Keluarga membawahi 3 seksi yaitu :

a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-

kegiatan kesehatan ibu dan anak.

b) Seksi Gizi

Seksi Gizi mempunyai tugas pokok merencanakan,

mengoordinasikan dan mengawasi Upaya Perbaikan Gizi.

c) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan dan

dan mengendalikan kegiatan-kegiatan keluarga berencana,

kesehatan reproduksi dan kesehatan Lanjut Usia (Lansia).

Page 111: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

95

6) Bidang Promosi, Kesehatan Institusi, Peneitian dan

Pengembangan

Bidang Promosi, Kesehatan Institusi, Peneitian dan

Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan,

mengoordinasikan, dan mengendalikan program/kegiatan promosi dan

informasi kesehatan, kesehatan institusi dan pemberdayaan

masyarakat, pembiayaan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Promosi,

Kesehatan Institusi, Peneitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a) Perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian program/kegiatan

upaya promosi dan informasi kesehatan.

b) Perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian program/kegiatan

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

c) Perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian program/kegiatan

upaya pembiayaan kesehatan dan Litbangkes

Bidang Promosi, Kesehatan Institusi, Peneitian dan

Pengembangan membawahi 3 seksi yaitu :

a) Seksi Promosi dan Informasi Kesehatan

Bidang Promosi dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas

pokok merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan upaya

promosi dan informasi kesehatan.

b) Seksi Kesehatan Institusi dan Pemberdayaan Masyarakat

Page 112: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

96

Seksi Kesehatan Institusi dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, dan

melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan institusi dan

pemberdayaan masyarakat.

c) Seksi Pembiayaan, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan

(Litbangkes)

Seksi Pembiayaan, Penelitian, dan Pengembangan

Kesehatan (Litbangkes) mempunyai tugas pokok merencanakan,

mengoordinasikan, dan melaksanakan program/kegiatan

pembiayaan kesehatan dan Litbangkes.

7) Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok merencanakan,

mengoordinasikan, dan mengendalikan Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Unit Pelaksana

Teknis mempunyai fungsi :

a) Perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM) di wilayah kerjanya

b) Perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP) di wilayah kerjanya

c) Pengoordinasian dan penyelanggaraan administrasi UPT Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah kerjanya

Page 113: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

97

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai

dengan keahliannya.

g. Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dalam rangka perwujudan terlaksananya setiap tugas secara

efektif, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali haruslah memiliki

SDM aparatur dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Kualitas yang

memadai maksudnya agar mutu penyelenggaraan tugas berjalan dengan

baik sedangkan kuantitas yang memadai maksudnya dapat menjangkau

pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dalam menciptakan derajat

kesehatan yang optimal.

Berikut ini disajikan identifikasi pegawai yang dimiliki oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali pada Tahun 2010 berdasarkan berbagai

kategori :

1) Struktur Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada

tabel dibawah ini, dimana jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali secara keseluruhan pada keadaan Tahun 2010 adalah

sebanyak 1041 orang.

Page 114: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

98

Tabel IV.5

Struktur Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2010

Jenis Kelamin Jumlah %

Laki – Laki 328 31,51

Perempuan 713 68,49

Jumlah 1041 100

Sumber : Lakip Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai

perempuan lebih banyak dari jumlah pegawai laki-laki, tercatat

sebanyak 713 Pegawai (68,49 %) pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali berjenis kelamin perempuan dan 328 pegawai (31,51 %)

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah tersebut menunjukan bahwa keterlibatan perempuan dalam

bekerja lebih besar dari pada laki-laki.

2) Struktur Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali bervariasi, dari tingkat sekolah dasar sampai

dengan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan dengan kebutuhan bidang

tugas dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk lebih

jelasnya mengenai tingkat pendidikan formal yang ditempuh pegawai

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolai dapat dilihat dalam tabel dibawah

ini :

Page 115: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

99

Tabel IV.6

Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2010

No Tingkat Pendidikan Jumlah %

1 SD 17 1,63

2 SMP 39 3,75

3 SMA/ SMEA/ STM 270 25,94

4 DI 187 17,96

5 DII - -

6 DIII 361 34,68

7 D-IV 8 0,77

8 S-1/ SARJANA 152 14,60

9 S-2/ PASCA SARJANA 7 0,67

Jumlah 1041 100

Sumber : Lakip Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat tingkat pendidikan dari

pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Semua pegawai telah

menempuh pendidikan dasar. Pendidikan paling tinggi dari pegawai

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali adalah S-2/PASCA SARJANA

tercatat sebanyak 7 pegawai (0,67 %). Struktur pegawai di Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali berdasarkan tingkat pendidikan paling

banyak berpendidikan akhir DIII sebanyak 361 pegawai (34,68 %).

Kemudian yang berpendidikan akhir S-1/SARJANA sebanyak 152

pegawai (14,60 %), D-IV sebanyak 8 pegawai (0,77 %), D-1 sebanyak

187 pegawai (17,96 %), SMA/ SMEA/ STM sebanyak 270 pegawai

(25,94 %), SMP sebanyak 39 pegawai (3,75 %), dan ada yang

berpendidikan akhir SD sebanyak 17 pegawai (1,63 %).

Page 116: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

100

3) Struktur Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan

Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali terbagi dalam

beberapa pangkat / golongan sebagaimana mestinya Pegawai Negeri

Sipil (PNS) mulai dari PTT, golongan 1/a hingga IV/c. Untuk lebih

jelasnya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.7

Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Pangkat / Golongan

Tahun 2010

No Tingkat Golongan Jumlah %

1 PTT 97 9,32

2 I/a 5 0,48

3 I/b - -

4 I/c 7 0,67

5 I/d - -

6 II/a 99 9,51

7 II/b 111 10,66

8 II/c 133 12,78

9 II/d 112 10,76

10 III/a 102 9,80

11 III/b 187 17,96

12 III/c 127 12,20

13 III/d 45 4,32

14 IV/a 10 0,96

15 IV/b 4 0,38

16 IV/c 2 0,20

Jumlah 1041 100

Sumber : Lakip Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan dari

pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, pegawai yang memiliki

jangkauan golongan tertinggi adalah golongan IV/c yang hanya

tercatat 2 pegawai (0,20 %) dan jangkauan golongan yang paling

rendah adalah golongan I/a dengan jumlah pegawai 5 (0,48 %) dan

Page 117: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

101

jumlah PTT tercatat 97 (9,32 %). Jumlah pegawai paling banyak

adalah pegawai dengan golongan III/b sebanyak 187 pegawai (17,96

%), sedangkan jumlah pegawai paling sedikit adalah pegawai dengan

golongan IV/c tercatat 2 pegawai (0,20 %).

h. Derajat Kesehatan

Situasi derajat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Angka Kematian

1) Angka Kematian Ibu (AKI) yang dilaporkan di Kabupaten

Boyolali masih cukup tinggi 147,99 per 100.000 kelahiran hidup

(target MDGs 118 per 100.000 KH pada tahun 2015)

2) Angka Kematian Bayi (AKB) dilaporkan sebesar 8,88 per 1.000

kelahiran hidup

3) Angka Kematian Balita (AKABA) dilaporkan sebesar 1,17 per

1.000 KH

b. Angka Kesakitan

1) Angka Kesakitan DBD sebesar 35,09 per 100.000 penduduk

dengan CFR (Case Fatality Rate) sebesar 1,2%

2) Angka kesembuhan penyakit TB Paru sebesar 98,7%, namun

angka penemuan penderita TB Paru relatif masih rendah baru

mencapai 17,14%

3) Angka Kesakitan Diare sebesar 14,67%

4) Angka Kesakitan Malaria sebesar 0,02 per1.000 penduduk

Page 118: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

102

i. Pembiayaan Kesehatan

Tabel IV.8

Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota

Kabupaten Boyolali

Tahun 2009

No Sumber Biaya Alokasi Anggaran Kesehatan

Rupiah %

1

2

3

4

5

Anggaran Kesehatan Bersumber:

APBD KAB/KOTA

APBD PROVINSI

APBN :

- Dana Alokasi Khusus (DAK)

- ASKESKIN

- Lainnya

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

Sumber Pemerintah Lainnya

43.428.520.000

569.646.000

7.415.000.000

3.946.680.000

726.073.000

-

-

77,43

1,02

13,22

7,04

0,00

0,00

Total Anggaran Kesehatan 56.085.919.500 100,00

Total APBD KAB/KOTA 892.987.309.000

% APBD Kesehatan Thd APBD KAB/KOTA 4,86

Anggaran Kesehatan Perkapita 58.93

Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dari tabel diatas bisa dilihat total anggaran kesehatan Kabupaten

Boyolali Tahun 2009 sebesar Rp. 56.085.919.500,00 atau sebesar 4,86 dari

total APBD KAB/KOTA sebesar Rp. 892.987.309.000,00.

j. Tenaga dan Sarana Kesehatan

Gambaran tenaga kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten

Boyolali dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jenis Tenaga Kesehatan

Jenis kesehatan dikelompokan menjadi 7 yaitu :

1) Tenaga medis : Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi

2) Tenaga kefarmasian : Apoteker, S1 Farmasi, DIII Farmasi, Asisten,

dan Apoteker

Page 119: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

103

3) Tenaga keperawatan : Sarjana Keperawatan, DIII Perawat dan

lulusan SPK

4) Tenaga Bidan : DIII Bidan dan Bidan

5) Tenaga Kesmas : SKM, M.Kes, dan MPH

6) Tenaga Teknisi Medis : Analisis, TEM dan Penata Rontgent,

Penata Anestesi, Fisioterapi

7) Tenaga Sanitasi : lulusan SPPH, APK dan DIII Kesling

b. Persebaran Tenaga Kesehatan

Untuk tenaga medis (63,93%), farmasi (59,32%) dan teknisi

medis (52,56%) sebagian besar terdistribusi di rumah sakit. Hal ini

disebabkan karena rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan

rujukan yang menerima kasus-kasus rujukan dari fasilitas pelayanan

kesehatan Strata I sehingga memerlukan lebih banyak tenaga medis

untuk penanggannya. Disamping itu rumah sakit juga merupakan pusat

pelayanan kesehatan perorangan (individu).

Tenaga gizi (66,67%) dan sanitasi (65,85%) sebagian besar ada

di puskesmas sedangkan untuk tenaga kesehatan masyarakat sebagian

besar (80%) ada di Dinas Kesehatan masyarakat

c. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk di wilayah

Kabupaten Boyolali dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Page 120: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

104

Tabel 4.9

Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan

Kabupaten Boyolali

Tahun 2010

No. Jenis Tenaga Jumlah

Tenaga

Penduduk Rasio/100.000

Penduduk

1

2

3

4

5

6

7

8

Medis

a. Dokter spesialis

b. Dokter umum

c. Dokter gigi

Bidan

Perawat

Kefarmasian

Sanitasi

Gizi

Teknisi medis

Kesmas

57

125

37

349

414

65

41

42

78

20

951.717

951.717

951.717

951.717

951.717

951.717

951.717

951.717

951.717

951.717

5,99

13,13

3,89

36,67

43,50

6,83

4,31

4,41

8,20

2,10

Jumlah 1228 951.717 129,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dari tabel diatas dapat diartikan setiap 100.000 penduduk di

wilayah Kabupaten Boyolali dialayani oleh 5-6 orang dokter spesialis,

13-14 orang dokter umum dan 3-4 orang dokter gigi. Rasio bidan dan

perawat terhadap penduduk lebih besar dimana setiap 100.000

penduduk dilayani oleh 36-37 orang bidan dan 43-44 orang perawat.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan lain seperti farmasi, sanitasi, gizi,

teknisi medis dan kesmas masing-masing 6-7 tenaga farmasi, 4-5

sanitarian, 4-5 tenaga gizi, 8-9 orang teknisi medis dan 2-3 tenaga

kesmas melayani 100.000 penduduk Boyolali.

Sedangkan sarana kesehatan di Kabupaten Boyolali, terdapat 10

rumah sakit pada tahun 2010 yang terdiri dari 3 rumah sakit milik

pemerintah dan 7 rumah sakit milik swasta. Sedangkan puskesmas di

wilayah Kabupaten Boyolali berjumlah 14 buah diantaranya adalah

Page 121: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

105

puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Rasio puskesmas terhadap

penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali sebesar 3,05 per 100.000

penduduk. Hal ini berarti setiap 100.000 penduduk dilayani 3-4 unit

puskesmas. Sementara itu bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja

puskesmas dimana sasaran yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata

30.000 penduduk, maka dengan jumlah penduduk 951.717 jiwa setidaknya

jumlah puskesmas di Kabupaten Boyolali sudah bisa dikembangkan

menjadi 31 unit puskesmas.

Page 122: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

106

k. Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Tabel IV.10

Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan

Kabupaten Boyolali

Tahun 2010

No Kecamatan Puskesmas Jumlah Posyandu

Jumlah Pratama Madya Purnama Mandiri

1 Selo Selo 7 32 26 7 72

2 Ampel Ampel I 38 38 16 1 93

Ampel II 5 14 16 - 35

3 Cepogo Cepogo 6 25 40 11 82

4 Musuk Musuk I - 32 30 12 74

Musuk II 11 20 18 2 51

5 Boyolali Boyolali I - - - 64 64

Boyolali II 3 22 16 8 49

Boyolali III - 5 13 21 39

6 Mojosongo Mojosongo 18 31 53 15 117

7 Teras Teras 11 29 41 3 84

8 Sawit Sawit I 2 34 7 1 44

Sawit II 9 7 8 3 27

9 Banyudono Banyudono I 6 18 26 13 64

Banyudono II 5 25 12 - 42

10 Sambi Sambi I 9 22 16 2 49

Sambi II 4 10 14 12 40

11 Ngemplak Ngemplak I 32 44 24 13 113

12 Nogosari Nogosari 8 43 48 - 99

13 Simo Simo - 5 37 50 92

14 Karanggede Karanggede 8 27 33 4 72

15 Klego Klego I 13 7 10 10 40

Klego II 1 7 19 6 33

16 Andong Andong 21 63 2 5 91

17 Kemusu Kemusu I 2 21 4 - 27

Kemusu II 1 24 14 - 39

18 Wonosegoro Wonosegoro I 16 24 3 2 45

Wonosegoro II 4 19 3 10 36

19 Juwangi Juwangi 2 42 11 - 55

Jumlah (Kab/Kota) 242 690 560 275 1.767

Sumber : Bidang Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dari tabel diatas dapat dilihat wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali yang terbagi atas 19 Kecamatan yang terdiri dari 29

Page 123: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

107

Puskesmas dengan jumlah Posyandu sebanyak 1.767 dengan rincian : 242

Posyandu Pratama, 690 Posyandu Madya, 560 Posyandu Purnama, dan

275 Posyandu Mandiri.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak dan faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak lebih

lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Dalam Pemberantasan dan

Penanggulangan Penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak

a. Indikator Produktivitas

Produktivitas dalam penelitian ini ditekankan pada sejauh mana

upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak dan apakah hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dalam penelitian ini produktivitas Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit

DBD di Kecamatan Ngemplak dapat diketahui dari kesesuaian antara hasil

yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dan upaya

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD melalui berbagai

Page 124: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

108

kegiatan atau program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Penjelasan

lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan atau program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di

Kecamatan Ngemplak dalam upaya pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali melakukan berbagai

kegiatan dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan penyakit

DBD. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali di Kecamatan Ngemplak terbagi menjadi 12 desa,

yaitu:

a) Desa Ngargorejo dengan jumlah rumah/bangunan 1.059 buah dan

jumlah penduduk 3.470 jiwa.

b) Desa Sobokerto dengan jumlah rumah/bangunan 1.730 buah dan

jumlah penduduk 5.774 jiwa.

c) Desa Ngesrep dengan jumlah rumah/bangunan 1.592 dan jumlah

penduduk 6.160 jiwa.

d) Desa Gagaksipat dengan rumah/bangunan 2.984 buah dan jumlah

penduduk 5.910 jiwa.

e) Desa Donohudan dengan rumah/bangunan 1.543 buah dan jumlah

penduduk 6.189 jiwa.

f) Desa Sawahan dengan rumah/bangunan 2.262 buah dan jumlah

penduduk 7.994 jiwa.

Page 125: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

109

g) Desa Pandeyan dengan rumah/bangunan 1.720 buah dan jumlah

penduduk 6.801 jiwa.

h) Desa Kismoyoso dengan rumah/bangunan 1.982 buah dan jumlah

penduduk 6.187 jiwa.

i) Desa Dibal dengan rumah/bangunan 1.448 buah dan jumlah

penduduk 5.959jiwa.

j) Desa Sindon dengan rumah/bangunan 1.059 buah dan jumlah

penduduk 4.935 jiwa.

k) Desa Manggung dengan rumah/bangunan 1.572 buah dan jumlah

penduduk 6.088 jiwa.

l) Desa Giriroto dengan jumlah rumah/bangunan 1.469 dan jumlah

penduduk 5.469 jiwa. (Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali)

Berikut dapat dilihat jumlah desa endemis DBD dan jumlah

kasus DBD dari tahun 2004 sampai tahun 2010:

Tabel IV.11

Jumlah Desa Endemis dan Jumlah Kasus DBD

di Kecamatan Ngemplak Tahun 2004-2010

No. Tahun Jumlah Kelurahan

Endemis DBD

Jumlah Kasus

DBD

(1) (2) (3) (4)

1 2004 2 20

2 2005 3 31

3 2006 5 27

4 2007 4 54

5 2008 5 76

6 2009 5 48

7 2010 10 68

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Page 126: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

110

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus

DBD di Kecamatan Ngemplak setiap tahunnya cenderung tinggi.

Jumlah desa yang menjadi endemis DBD rata-rata 5 desa tiap

tahunnya. Selain wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak

dan padat cenderung memudahkan penularan penyakit DBD dari orang

satu ke orang lainnya melalui nyamuk Aedes Agypty. Hal ini tentunya

membuat pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali menanggung

beban kerja yang cukup berat untuk mewujudkan kinerja sebaik

mungkin dalam memberantas dan menanggulangi penyakit DBD di

wilayah Kecamatan Ngemplak.

Sehubungan dengan pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD di wilayah Kecamatan Ngemplak, Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali telah melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain:

a) Pemantauan Jentik Berkala (PJB)

Pemantauan Jentik Berkala (PJB) merupakan salah satu

upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan

dan penanggulangan penyakit DBD di wilayah Boyolali terutama

di Kecamatan Ngemplak yang dilakukan dengan tujuan memantau

Angka Bebas Jentik (ABJ). Kegiatan PJB diharapkan mampu

meningkatnya ABJ yang mana Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali mengharapkan hasilnya lebih dari 95%. Kegiatan PJB ini

dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali secara sampling di

Page 127: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

111

setiap desa dimana di setiap desa tersebut akan dipilih sebanyak

100 rumah secara purposive sampling dengan pertimbangan

tertentu dari seluruh jumlah rumah atau bangunan yang ada desa

tersebut. Kemudian 100 rumah tersebut akan diperiksa jentik

nyamuknya. Pelaksanaan kegiatan PJB tersebut selanjutnya akan

diteruskan oleh kader-kader kesehatan atau kelompok potensial di

desa tersebut seperti lurah, RT/RW, PKK, Posyandu. Kegiatan PJB

dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Dari kegiatan PJB

ini akan diketahui berapa besar jumlah kepadatan jentik nyamuk

yang dinyatakan dalam persentase HI (House Index). Target HI

yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali adalah

kurang dari 5%. Hal ini seperti apa yang telah dikatakan oleh

Bapak Kirmanto selaku petugas P2DBD (Pemberantasan Penyakit

DBD) berikut ini:

“PJB dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali untuk

mengetahui HI (House Index), yaitu tidak boleh lebih dari

5%. Angka Bebas Jentik yang harus dipenuhi adalah lebih

dari 95 %. PJB ini dilakukan dengan pemeriksaan jentik di

rumah-rumah atau tempat umum seperti sekolahan, masjid,

dan lain-lain. Pemeriksaan diawali dengan mengambil

sampel dari 100 rumah per kelurahan lalu diperiksa

tampungan airnya untuk mengetahui ada atau tidaknya

jentik-jentik nyamuk. Sehingga kami mengetahui tindakan

apa yang dilakukan untuk pemberantasan dan

penanggulangan, apakah cukup dengan PSN, abatisasi

ataukah harus dilakukan fogging. Kegiatan ini merupakan

kegiatan berkelanjutan, jadi selanjutnya pelaksanaanya

dilakukan oleh kader-kader di kelurahan masing-masing.”

(Wawancara, 12 Maret 2011)

Page 128: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

112

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Endah selaku anggota

PKK yang menjadi kader pemberantasan dan penaggulangan

penyakit DBD di wilayah Kecamatan Ngemplak berikut ini:

“Saya sebagai kader di wilayah Ngesrep ini juga melakukan

pemeriksaan jentik secara berkala. Ya biasanya tiga bulan

sekali mbak. Kami catat hasilnya dan kami laporkan hasil

itu ke puskesmas Ngemplak yang kemudian akan

dilaporkan ke DKK. Tapi kadang kami menyampaian

hasilnya langsung pada DKK pas kegiatan Musyawarah

Masyarakat Desa.” (Wawancara, 05 April 2011)

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak

Suryo Wijayanto di Kecamatan Ngemplak sebagai berikut :

”Di desa Ngesrep kegiatan PJB ini memang dilakukan

biasanya tiga bulan sekali mbak. Nanti kan dari PJB dapat

dilihat hasilnya apakah cuma di PSN atau di fogging. Nah

PJB tersebut kan dilaksanakan oleh para kader yang

ditunjuk dari DKK.” (Wawancara, 21 Juni 2011)

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Suparti warga

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

”PJB dilakukan oleh kader-kader seperti ketua RT atau

petugas PKK yang biasanya bidan desa, dan didampingi

petugas dari puskesmas Ngemplak dan dari DKKnya

sendiri mbak. Paling tidak tiap dua atau tiga bulan sekali

mbak tergantung dari petugas yang biasa melakukan PJB.”

(Wawancara, 21 Juni 2011)

Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa kegiatan

Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dilakukan sekurang-kurangnya

tiga bulan sekali yang pelaksanaannya dilakukan oleh kader-kader

yang berada di masing-masing kelurahan. Dari kegiatan

Pemantauan Jentik Berkala (PJB) diperoleh hasil yang berupa

perolehan HI. Berikut ini dapat dilihat hasil dari PJB yang berupa

Page 129: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

113

perolehan HI di Kecamatan Ngemplak dari tahun 2004 sampai

tahun 2010 dan target yang HI yang harus dipenuhi:

Tabel IV.12

Target HI dan Realisasi Pencapaian oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dalam Pemberantasan dan Penanggulangan

Penyakit DBD Di Kecamatan Ngemplak

Tahun 2004-2010

No. Tahun Target HI Dinas

Kesehatan (%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4)

1 2004 < 5 9,73

2 2005 < 5 15

3 2006 < 5 17,1

4 2007 < 5 16,51

5 2008 < 5 2,6

6 2009 < 5 10

7 2010 < 5 12

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi

pencapaian target HI Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan

yaitu kurang dari 5%. Karena rata-rata realisasinya melebihi target

tersebut yaitu mencapai 10 %. Hal ini juga dapat berarti bahwa

kepadatan jentik nyamuk di wilayah Ngemplak masih cukup

tinggi. Dari sini juga dapat terlihat bahwa produktivitas Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD masih rendah dengan alasan Dinas

Kesehatan belum dapat memenuhi target HI yang telah ditetapkan.

Berikut dapat juga dilihat hasil pelaksanaan PJB tahun 2010:

Page 130: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

114

Tabel IV.13

Persentase Rumah/Bangunan yang Diperiksa dan Bebas Jentik Nyamuk Aedes

Per Desa Kecamatan Ngemplak

Tahun 2010

No Kecamatan Jumlah

Rumah/Bangunan

yang Ada

Rumah/Bangunan

Diperiksa

Rumah/Bangunan

Bebas Jentik

Jumlah % Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Sawahan 2.262 68 3,01 31 45,59

2 Pandeyan 1.720 82 4,77 38 46,34

3 Kismoyo 1.982 47 2,37 23 48,94

4 Giriroto 1.469 25 1,70 11 44,00

5 Donohudan 1.543 49 3,18 21 42,86

6 Dibal 1.448 20 1,38 12 60,00

7 Manggung 1.572 47 4,26 29 43,28

8 Sindon 1.240 23 1,85 11 47,83

9 Sobokerto 1.730 81 4,68 33 40,74

10 Ngargorejo 1.059 24 2,27 15 62,50

11 Gagaksipat 2.918 140 4,80 64 45,71

12 Ngesrep 1.592 123 7,73 48 39,02

Jumlah (Kab/Kota) 20.535 749 3,65 336 44,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa produktivitas

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali belum dapat mencapai target

yang ditetapkan sebelumnya. Target AJB (Angka Bebas Jentik)

yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali adalah

di atas 95 % sedangkan rata-rata realisasi pencapaian target AJB di

Kecamatan Ngemplak tersebut hanya mampu mencapai 44,86 %

saja. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali untuk lebih meningkatkan upaya

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak.

Page 131: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

115

b) Penyelidikan Epidemiologi (PE)

Penyelidikan Epidemiologi (PE) adalah kegiatan pelacakan

penderita/tersangka lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk

penular penyakit demam berdarah dengue di rumah

penderita/tersangka dan rumah-rumah sekitarnya dalam radius

sekurang-kurangnya 100 meter, serta tempat umum yang

diperkirakan menjadi sumber penyebaran penyakit lebih lanjut.

(Sumber: Kumpulan Surat Keputusan/Edaran tentang

Pemberantasan Penyakit DBD) Tujuan pelaksanaan PE adalah

untuk melacak kasus DBD dan monitoring penyakit DBD dengan

hasil yang diharapkan adalah terdeteksinya sumber penularan

penyakit DBD. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak

Kirmanto selaku petugas P2DBD (Pemberantasan Penyakit DBD)

berikut ini :

“PE dilakukan untuk melacak kasus DBD sehingga

diketahui sumber penularan penyakit DBD. PE dilakukan

setiap ada kasus baik itu tersangka maupun positif DBD.

Misalnya ada diagnosa yang benar itu pasti akan dilakukan

PE apapun hasilnya, walaupun cuma ada satu kasus.

Setelah dilakukan PE, maka kita akan tahu apa yang akan

dilakukan selanjutnya berdasarkan kriteria WHO. Apabila

hasil PE-nya memenuhi kriteria WHO, kami akan lakukan

fogging focus dengan minimal radius 200 m dari wilayah

tersebut dan apabila tidak memenuhi kriteria WHO maka

cukup dilakukan PSN dan penyuluhan saja mbak.”

(Wawancara, 16 April 2011)

Dari apa yang telah dituturkan oleh Bapak Kirmanto di atas

dapat diketahui bahwa PE merupakan kegiatan awal yang sangat

penting sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan

Page 132: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

116

selanjutnya. Kegiatan sebagai tindak lanjut dari PE adalah

pemberantasan sarang nyamuk (PSN), Abatisasi Selektif dan

fogging focus, dengan kriteria WHO sebagai berikut:

a) Fogging focus, dilakukan apabila PE:

(1) Ditemukan tambahan kasus DBD 2 atau lebih

(2) Ditemukan tambahan kasus DBD yang meninggal

(3) Indeks kasus meninggal dan ada tambahan kasus DBD

(4) Ditemukan tambahan kasus DBD satu atau lebih atau

tambahan tiga kasus panas yang belum diketahui

penyebabnya, dengan House Index (HI) >5 %.

b) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Abatisasi Selektif

(AS)

(1) Ditemukan tambahan satu kasus DBD dengan House Index

(HI) < 5 %

(2) Indeks kasus meninggal tanpa ada tambahan kasus DBD

dan HI < 5 %

(3) Dilakukan PSN ke-2 setelah 3 minggu setelah tanggal sakit

indeks kasus

(4) Bila pada PSN ke-2 ditemukan tanbahan DBD sebanyak

satu atau lebih.

(Sumber: Kumpulan Surat Keputusan/Edaran tentang

Pemberantasan Penyakit DBD)

Page 133: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

117

Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi merupakan kegiatan

dasar untuk dilaksanakan penanganan selanjutnya. Dari kegiatan

PE yang dilakukan dapat ditindaklanjuti dengan PSN, abatisasi,

atau fogging focus tergantung dari hasil PE itu sendiri. Berikut

dapat dilihat data hasil pelaksanaan PE di Puskesmas Ngemplak

yang terletak di Dukuh Garen, Desa Pandeyan, Kecamatan

Ngemplak, Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

Page 134: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

118

Tabel IV.14

Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Puskesmas Ngemplak

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

Tahun 2010

No Nama Penderita/ Umur/ Jenis

Kelamin

Alamat Jumlah

Rumah

Diperiksa

Presentase

HI (%)

Tanggal PE Tanggal

Laporan

Tindak

Lanjut

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Wahyu Ryan Pamungkas/10th/L Pandeyan Rt1/Rw5 Pandeyan Ngemplak 10 80% 25-2-2010 28-2-2010 PSN

2 Ruhul/15th/L Panaran Baru Rt7/Rw7 Ngesrep Ngemplak 21 90,47% 20-3-2010 31-3-2010 FF

3 Cyntia Novitasari Bella/5th/P Manggung Rt4/Rw5 Manggung Ngemplak 20 50% 28-4-2010 28-4-2020 PSN

4 Muhammad Baedowi/35th/L Sambiroto Rt1/Rw7 Sindon Ngemplak 21 71,42% 26-5-2010 28-5-2010 PSN

5 Inannisa Izzatul/15th/P Garen Rt1/Rw3 Pandeyan Ngemplak 18 72,22% 8-6-2010 28-6-2010 PSN

6 Effendi/11/L Kelipan Rt1/rw7 Gagaksipat Ngemplak 29 44,82% 21-7-2010 28-7-2010 PSN

7 Andri Gaseta/37th/L Manggung Rt3/Rw3 Manggung Ngemplak 20 70% 3-8-2010 22-8-2010 PSN

8 Anisa/P/12th/P Banarjo Rt02/Rw05 Gagaksipat Ngemplak 30 70% 15-8-2010 22-8-2010 PSN

9 Tomas hananto Putro/13th/L Banarjo Rt4/Rw5 Gagaksipat Ngemplak 18 38% 16-9-2010 19-9-2010 PSN

10 Azahra Madfira/4bln/P Tegalrejo Rt1/Rw3 Sindon Ngemplak 18 16% 19-9-2010 19-9-2010 PSN

11 Caesar Tri Rahantoro/12th/L Banarjo Rt4/Rw5 Gagaksipat Ngemplak 20 50% 11-10-2010 25-10-2010 PSN

12 Sandi Puspo Pratiwi/16th/P Tanjungsari Rt4/Rw3 Ngesrep Ngemplak 22 50% 25-10-2010 25-10-2010 FF

13 Muh Hafiz/2,5th/L Ngancan Rt4/Rw5 Sobokerto Ngemplak 11 27,27% 18-11-2010 20-11-2010 PSN

14 Yoga ardian Prasetyo/8th/L Kelipan Rt2/Rw7 Gagaksipat Ngemplak 14 28,57% 19-11-2010 20-11-2010 FF

15 Marwatik/31th/P Potrowanen Rt4/Rw2 Dodohudan 10 40% 2-12-2010 18-12-2010 PSN

16 Yusril Adi Pratama/11th/L Tegalrejo Rt2/Rw5 Ngesrep Ngemplak 20 40% 2ptsb 18-12-2010 18-12-2010 FF

Sumber : Puskesmas Ngemplak

Keterangan : ptsb (panas tanpa sebab)

PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)

FF (Fogging Focus)

Page 135: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

119

Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa kegiatan

PE yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

dapat dikatakan baik karena sesuai dengan harapan masyarakat.

Masyarakat merasa Dinas Kesehatan segera melakukan kegiatan

PE ketika ada laporan dari masyarakat yang disertai diagnosa dari

rumah sakit dan ditindaklanjuti dengan Fogging Focus atau PSN .

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak

Suryo Wijayanto warga Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

sebagai berikut:

“Kalau menurut saya kegiatan pelacakan kasus DBD (PE)

yang dilakukan selama ini ya cukup baik dan cepat ya

mbak. Karena setiap saya melaporkan ada warga saya yang

terkena DBD dan melampirkan diagnosa dari rumah sakit,

maka akan segera dilakukan pelacakan.” (Wawancara, 14

Mei 2011)

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu warga yang

anaknya pernah menderita penyakit DBD yaitu Ibu Sukatmi warga

Kecamatan Ngemplak berikut ini:

“Dulu waktu anak saya terkena penyakit DBD dan dirawat

di rumah sakit, setelah pulang dari rumah sakit saya di beri

surat diagnosa untuk diberikan pada puskesmas. Tidak lama

setelah surat itu dilaporkan puskesmas segera melakukan

PE. Pada waktu itu dilakukan di rumah saya dan rumah

tetangga di sekitar rumah saya mbak.” (Wawancara, 14 Mei

2011)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan

bahwa kegiatan PE yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali bisa dikatakan memuaskan. Karena

masyarakat cenderung merasakan tindakan yang segera dilakukan

Page 136: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

120

terhadap kasus DBD untuk memberantas dan menanggulangi

penyakit DBD tersebut di wilayah Kecamatan Ngemplak. Hal ini

tentunya menjadi suatu prestasi yang harus dipertahankan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali untuk mewujudkan kinerja

yang lebih baik.

c) Fogging Focus

Fogging focus merupakan kegiatan tindak lanjut dari hasil

Penyelidikan Epidemiologi apabila memenuhi kriteria yang

ditetapkan oleh WHO. Tujuan dilakukan fogging focus adalah

untuk menanggulangi kasus DBD dan mencegah terjadinya KLB

(Kejadian Luar Biasa) dengan hasil yang diharapkan adalah

hilangnya vektor penular penyakit DBD. (Sumber : Kumpulan

Surat Keputusan/Edaran tentang Pemberantasan Penyakit DBD)

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak

Kirmanto selaku petugas P2DBD (Pemberantasan Penyakit DBD)

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali berikut ini:

“Fogging focus ini dilakukan untuk menanggulangi

terjadinya wabah atau KLB (Kejadian Luar Biasa) terhadap

penyakit DBD. Fogging focus dilakukan sebagai tindak

lanjut atas hasil PE yang memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan. Misalnya memenuhi kriteria ya kita akan segera

melakukan fogging di radius minimal 200 m dari lokasi

sumber penularan DBD. Pelaksanaan kegiatan fogging

focus harus memenuhi kriteria, ini penting karena obat

yang digunakan untuk fogging ini tergolong obat keras dan

efek yang ditimbulkan sangat berbahaya untuk masyarakat

dan juga lingkungan sekitarnya.” (Wawancara, 16 April

2011)

Page 137: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

121

Dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kirmanto di

atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan fogging focus harus

benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan. Karena efek dari

obat yang digunakan untuk fogging focus tersebut tidak baik untuk

masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Adapun untuk melakukan

fogging focus, hasil dari PE harus memenuhi kriteria dibawah ini:

(1) Ditemukan tambahan kasus DBD 2 atau lebih

(2) Ditemukan tambahan kasus DBD yang meninggal

(3) Indeks kasus meninggal dan ada tambahan kasus DBD

(4) Ditemukan tambahan kasus DBD satu atau lebih atau tambahan

tiga kasus panas yang belum diketahui penyebabnya, dengan

House Index (HI) >5 %.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kirmanto selaku

petugas P2DBD berikut ini:

“Bila di PE, maka syarat yang harus dipenuhi untuk

fogging focus yaitu bila ditemukan tambahan kasus DBD 2

atau lebih, ditemukan tambahan kasus DBD yang

meninggal, indeks kasus meninggal dan ada tambahan

kasus DBD dan yang terakhir, ditemukan tambahan kasus

DBD satu atau lebih atau tambahan tiga kasus panas yang

belum diketahui penyebabnya, dengan HI >5

%.”(Wawancara, 16 April 2011)

Dari pernyataan Bapak Kirmanto di atas dapat diketahui

bahwa dalam pelaksanaan fogging focus memang harus memenuhi

persyaratan. Hal itu harus dilakukan mengingat pengaruh yang

ditimbulkan oleh obat yang digunakan terhadap masyarakat dan

Page 138: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

122

lingkungan. Berikut disertakan tabel jumlah pelaksanaan fogging

focus per puskesmas Kecamatan Ngemplak tahun 2010:

Tabel IV.15

Jumlah Pelaksanaan Fogging Focus per Puskesmas

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2010

No. Puskesmas Jumlah

Pelaksanaan

PE

Jumlah

Pelaksanaan

Fogging Focus

Persentase

(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Ngargorejo 2 - -

2. Sobokerto 4 - -

3. Ngesrep 23 7 30,43

4. Gagaksipat 14 2 14,28

5. Donohudan 12 2 16,66

6. Sawahan 11 - -

7. Pandeyan 12 - -

8. Kismoyoso 2 - -

9. Dibal - - -

10. Sindon 4 - -

11. Manggung 7 1 14,28

12. Giriroto - - -

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali)

Kegiatan pelaksanaan fogging focus yang dilakukan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD dapat dikatakan kurang sesuai

dengan harapan masyarakat. Masyarakat merasa Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali kurang tanggap terhadap permintaan fogging

focus yang diajukan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga

merasa bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tidak

bertindak cepat dalam memenuhi permintaan fogging focus.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Isa di

Kecamatan Ngemplak sebagai berikut:

Page 139: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

123

“Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fogging

itu harus sesuai. Padahal yang kita inginkan itu kan supaya

tidak jatuh korban lagi setelah ada korban di daerah ini.”

(Wawancara, 4 Juni 2011)

Berikut adalah pendapat dari Bapak Krismantoro di

Kecamatan Ngemplak tentang pelaksanaan fogging di daerahnya:

“DKK belum mencegah secara menyeluruh karena cuma

menyemprot di satu wilayah yang justru membuat nyamuk

lari ke tempat lain. Kami sudah memberantas sarang

nyamuk untuk memberantas jentik nyamuk. Namun tetap

harus di-fogging untuk membunuh nyamuk dewasa.”

(Wawancara, 5 Juni 2011)

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat

di Kecamatan Ngemplak di atas dapat dilihat bahwa masyarakat

mengeluhkan kurang tanggapnya Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali terhadap fogging focus.

d) Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN-

DBD) dan Abatisasi Selektif (AS)

Kegiatan ini diawali dengan pemantauan kepadatan jentik

nyamuk di setiap rumah yang ditemukan pada tandon airnya. Hasil

dari pemantauan tersebut adalah ditemukan HI (House Index)

yakni prosentase kepadatan jentik nyamuk dimana HI yang baik

adalah <5%. Bila ditemukan HI >5% maka rumah tersebut harus

dilaksanakan abatisasi untuk tendon air yang sulit pengurasanya

dan PSN DBD untuk tendon air yang mudah dikuras. Abatisasi

selektif dilakukan di bak penampungan yang sulit untuk dikuras

dan juga rumah jompo.

Page 140: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

124

Berikut disertakan jumlah pelaksanaan PSN per Desa

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2010:

Tabel IV.16

Jumlah Pelaksanaan PSN per Desa Kecamatan Ngemplak

Kabupaten Boyolali Tahun 2010

No. Puskesmas Jumlah

Pelaksanaan

PE

Jumlah

Pelaksanaan PSN

Persentase

(%)

1. Ngargorejo 2 2 100

2. Sobokerto 4 4 100

3. Ngesrep 23 16 69,56

4. Gagaksipat 14 12 85,71

5. Donohudan 12 10 83,33

6. Sawahan 11 11 100

7. Pandeyan 12 12 100

8. Kismoyoso 2 2 100

9. Dibal - - -

10. Sindon 4 4 100

11. Manggung 7 6 85,71

12. Giriroto - - -

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam upaya

melaksanakan PSN-DBD, juga memberikan penyuluhan kepada

masyarakat untuk melakukan Gerakan 3M Plus yaitu: menguras

tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas yang

dapat menjadi sarang nyamuk, menutup rapat penampungan air,

sedangkan plusnya adalah menaburkan bubuk abate, memelihara

ikan pemakan jentik di tempat penampungan air, pemasangan

kawat kasa pada ventilasi, memakai kelambu, memakai obat anti

nyamuk (semprot, oles, dan bakar), dan cara lain yang dapat

mencegah gigitan nyamuk.

Page 141: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

125

Hal tersebut seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak

Kirmanto selaku petugas P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali di bawah ini:

“PSN merupakan kegiatan rutin dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD yang diawali dengan

pemantauan kepadatan jentik nyamuk di tandon air setiap

rumah. Hasil dari pemantauan tersebut adalah HI yaitu

<5%. Bila ditemukan HI >5% maka rumah tersebut harus

dilaksanakan PSN untuk tendon air yang mudah dikuras

dan untuk tendon air yang sulit pengurasanya dilakukan

abatisasi yang dilakukan secara selektif. Sedangkan PSN

dilakukan dengan kerja bakti dan memberikan penyuluhan

untuk melakukan Gerakan 3 M plus yaitu menguras,

menutup penampungan air dan mengubur barang-barang

bekas. Plusnya adalah menaburkan bubuk abate,

memelihara ikan pemakan jentik di tempat penampungan

air, pemasangan kawat kasa pada ventilasi, memakai

kelambu, memakai obat anti nyamuk bisa semprot, oles,

dan bakar, dan cara lain yang dapat mencegah gigitan

nyamuk.” (Wawancara, 16 April 2011)

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Endah selaku anggota

PKK yang menjadi kader pemberantasan dan penaggulangan

penyakit DBD di wilayah Kecamatan Ngemplak berikut ini:

“Dalam melaksanakan PSN-DBD, kami di dampingi dari

DKK juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat

untuk melakukan Gerakan 3M Plus yaitu: menguras tempat

penampungan air, mengubur barang-barang bekas yang

dapat menjadi sarang nyamuk, menutup rapat

penampungan air.” (Wawancara, 22 Juni 2011)

Hal tersebut ditambahkan oleh Ibu Isa warga Kecamatan

Ngemplak berikut ini:

“Kegiatan PSN memang dilakukan, jadi setelah di PE itu

kan nanti hasilnya di fogging atau di PSN. Jadi memang

ada kegiatan PSN setelah di PE di Desa Ngesrep ini mbak.

Malah dari DKK kan memberi bantuan peralatan seperti

Page 142: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

126

senter mbak untuk pemeriksaan jentik di tempat-tempat

penampungan” (Wawancara, 30 Juni 2011)

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak

Andri Gaseta di Ngemplak Kecamatan Ngemplak Kabupaten

Boyolali sebagai berikut :

”Memang ketua RT bekerjasama dengan pihak DKK dan

puskesmas dalam melakukan PSN DBD dengan menguras

tendon air dan untuk tendon air yang sulit pengurasanya

dilakukan abatisasi yang dilakukan secara selektif. Selain

itu PSN dilakukan dengan kerja bakti dan memberikan

penyuluhan untuk melakukan Gerakan 3 M plus mbak.”

(Wawancara, 21 Juni 2011)

Berdasarkan dari pendapat yang telah disampaikan diatas

dapat diketahui bahwa dalam melakukan PSN, pihak Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali bekerja sama dengan pihak-pihak

lain seperti tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi

masyarakat termasuk PKK. Hal itu dilakukan untuk

mengoptimalkan kegiatan PSN di masyarakat.

e) Pembinaan Pokjanal DBD

Pembinaan Pokjanal DBD (Kelompok Kerja Nasional

Pemberantasan DBD) merupakan bagian dari kegiatan Dinas

Kesehatan dalam pencegahan penyakit DBD yang dilaksanakan

secara rutin terlebih lagi pada saat terjadi peningkatan kasus DBD.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan PSN di masyarakat

dengan hasil yang diharapkan masyarakat mampu selalu waspada

terhadap penyakit DBD dan terlibat secara aktif untuk

melaksanakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Anggota

Page 143: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

127

Pokjanal terdiri dari kader PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga), RW, RT, Staf Kecamatan, Kader Posyandu dan UKS

yang nada di kelurahan yang bersangkutan. (Sumber: Kumpulan

Surat Keputusan/Edaran tentang Pemberantasan Penyakit DBD)

Pernyataan di atas sesuai dengan penuturan Bapak

Kirmanto selaku petugas P2DBD berikut ini:

“Pokjanal merupakan kelompok kerja yang dibentuk untuk

melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD.

Keanggotaan Pokjanal ini terdiri dari RT, RW, Staf

Kelurahan, Staf Kecamatan, kader PKK atau Posyandu dan

UKS dari pihak sekolah. Kita juga sudah berhasil

membentuk SK Pokjanal tingkat kota, kecamatan, dan

kelurahan. Maksut dari pembentukan SK tersebut adalah

agar kita dapat bekerja kompak istilahnya tidak melempar

tanggung jawab dalam kegiatan PSN, karena sudah jelas

tugas apa saja dan siapa yang bertanggungjawab. Bisa enak

kalau sudah ada SK itu.” (Wawancara, 12 Maret 2011)

Berdasarkan apa yang disampaikan di atas juga dapat

diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali telah

berhasil membentuk SK Pokjanal khususnya di Kecamatan

Ngemplak. Dengan terbentuknya SK tersebut maka dalam

melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak dapat dilaksanakan secara baik antara satu petugas

dengan petugas lainnya. Sehingga kegiatan tersebut dapat

dilaksanakan secara optimal.

Berikut dapat dilihat jumlah kasus penyakit DBD tahun

2009 dan 2010 di Kecamatan Ngemplak :

Page 144: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

128

Tabel IV.17

Jumlah Kasus Penyakit DBD Tahun 2009 dan 2010

Per Desa Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

No. Desa Jumlah Kasus DBD

Tahun 2009 Tahun 2010

(1) (2) (3) (4)

1. Ngargorejo - 1

2. Sobokerto 2 2

3. Ngesrep 3 21

4. Gagaksipat 14 10

5. Donohudan 6 9

6. Sawahan 7 8

7. Pandeyan 2 9

8. Kismoyo 3 1

9. Dibal 7 -

10. Sindon 2 2

11. Manggung 1 5

12. Giriroto 1 -

Jumlah 48 68

IR (Insident Rate) 6,8/10.000 9,7/10.000

CFR (Case Fatality

Rate)

- -

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel jumlah kasus DBD tahun 2009 dan tahun

2010 di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan jumlah kasus

antara tahun 2009 dan tahun 2010. Kenaikan jumlah kasus DBD

tersebut sangat signifikan yaitu hampir mencapai 30%.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali telah berupaya untuk

membina program Pokjanal dan telah melakukan kegiatan

penyuluhan dan PSN, namun kenyataan hasilnya belum dapat

menekan jumlah kasus sebaliknya justru terjadi peningkatan kasus

yang tinggi. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi Dinas

Page 145: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

129

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam upaya pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD untuk menjadikan Kabupaten

Boyolali terutama wilayah Kecamatan Ngemplak bebas dari

penyakit DBD.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa target yang

ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang antara lain;

target Insident Rate, target Case Fatality Rate, target House Index,

target Angka Bebas Jentik (ABJ) dan target mengubah perilaku

masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD. Dari kelima target

yang telah ditetapkan tersebut hanya satu target yang terpenuhi yaitu

target Case Fatality Rate. Hal ini membuktikan bahwa produktivitas

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD belum berhasil secara maksimal.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali melakukan upaya kerja

sama dengan organisasi masyarakat lainnya dalam hal penyuluhan dan

penggerakan masyarakat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal senada juga dikatakan Bapak Kirmanto selaku petugas

P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali berikut ini:

“Kita memang belum bisa mencapai target yang ditetapkan.

Sebenarnya kami mengupayakan pemberantasan dan

penanggulangan penyakit ini tapi kadang-kadang masyarakat

sendiri yang ndak mau ikut peduli menjaga lingkungannya.

Mulai dari penyuluhan kepada masyarakat sampai kegiatan

pemberantasan dan penanggulangan intinya sudah kita lakukan.

Tapi hasilnya memang belum bisa memenuhi target yang telah

ditetapkan.” (wawancara, 12 Maret 2011)

Page 146: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

130

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Endah selaku anggota

PKK yang menjadi kader pemberantasan dan penaggulangan

penyakit DBD di wilayah Kecamatan Ngemplak berikut ini:

“Memang mbak di kelurahan ini ada kegiatan MMD.

Adanya kegiatan ini atas kerjasama dari kelurahan dan

petugas DKK dan mengundang ketua RW dan ketua RT

yang ada di kelurahan ini. Dalam kegiatan MMD ini

membahas tentang tindakan-tindakan yang harus kami

lakukan sebagai kader untuk memberantas dan

menanggulangi penyakit DBD. Dalam kegiatan ini kami

juga melaporkan hasil dari PJB yang telah kami lakukan.”

(Wawancara, 30 Juni 2011)

Dari pernyataan yang disampaikan di atas dapat diketahui bahwa

hambatan yang dihadapi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah kurangnya peran

aktif masyarakat dalam melaksanakan program-program

pemberantasan dan penanggulangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali. Dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD

masyarakatlah yang tidak mau berperan aktif dalam menjaga

lingkungannya sehingga kasus DBD cenderung tinggi.

2) Kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan DBD adalah

bebas dari penyakit DBD. Untuk mewujudkan Kabupaten Boyolali

terutama di Kecamatan Ngemplak bebas dari penyakit DBD, tujuan

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali diarahkan untuk:

Page 147: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

131

a) Menurunkan angka kesakitan (Insident Rate) dan angka kematian

(Case Fatality Rate) terhadap penyakit DBD

b) Mencegah terjadinya wabah atau KLB (Kejadian Luar Biasa)

c) Mencegah perluasan daerah terjangkit DBD.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh

Bapak Edi Siswanto, SKM selaku Kepala Seksi Pemberantasan

Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali berikut ini:

“Bebas dari penyakit DBD adalah tujuan DKK ya mbak, dan

untuk bebas dari DBD tersebut tujuannya diarahkan untuk

menurunkan angka kesakitan menjadi kurang dari 3/10.000

penduduk dan angka kematian akibat penyakit DBD menjadi

2,5 %, selanjutnya adalah mencegah perluasan daerah

terjangkit DBD dan mencegah terjadinya wabah atau KLB.”

(Wawancara, 10 Maret 2011)

Hal senada ditambahkan oleh Bapak Kirmanto selaku petugas

P2DBD (Pemberantasan Penyakit DBD) Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali berikut ini:

“Target DDK dalam pemberantasan dan penanggulangan DBD

adalah bebas dari penyakit DBD. Tetapi sebelumnya kita harus

menurunkan dulu angka kesakitan dan angka kematian

terhadap kasus DBD mbak. Standarnya untuk angka kesakitan

atau Insident Rate tidak boleh lebih dari 3/10.000 penduduk.

Sedangkan angka kematian atau Case Fatality Rate tidak boleh

lebih dari 2,5 %.”(Wawancara, 12 Maret 2011)

Dari apa yang telah dikatakan oleh Bapak Edi Siswanto, SKM

dan Bapak Kirmanto diketahui bahwa dalam upaya pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

sudah mempunyai target yang jelas. Target tersebut terlihat dengan

adanya penetapan standar angka kesakitan dan angka kematian yang

Page 148: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

132

harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali sendiri. Untuk

membandingkan antara hasil yang sebenarnya dilapangan dengan

target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali.

Selain target Insident Rate dan target Case Fatality Rate

terdapat target lain yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali. Target tersebut adalah mengubah perilaku

masyarakat untuk aktif dalam program pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD seperti PSN (Pemberantasan Sarang

Nyamuk) di Kecamatan Ngemplak. Namun target tersebut belum

tercapai, hal itu disampaikan sendiri oleh pihak Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali yang dikatakan oleh Bapak Edi Siswanto, SKM

selaku Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali berikut ini:

“Dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di

DKK ini selain menurunkan Angka Kesakitan dan Angka

Kematian, kami juga mempunyai target lain yaitu target untuk

mengubah perilaku masyarakat terutama masyarakat di

Kecamatan Ngemplak untuk ikut aktif dalam kegiatan PSN

sehingga dapat menekan jumlah penderita penyakit DBD.

Tetapi upaya penyuluhan dan penggerakan PSN yang telah

kami lakukan belum bisa mengubah perilaku masyarakat secara

optimal, sehingga jumlah kasus cenderung tinggi.”

(Wawancara, 10 Maret 2011)

Berdasarkan Apa yang disampaikan oleh Bapak Edi Siswanto,

SKM di atas dapat diketahui bahwa penyuluhan dan penggerakan PSN

cenderung belum dapat mengubah perilaku masyarakat untuk ikut

berperan kegiatan pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD

Page 149: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

133

dalam upaya menekan jumlah kasus penderita penyakit DBD. Hal

tersebut terbukti dengan tingginya kasus penderita penyakit DBD di

Kecamatan Ngemplak yang cenderung meningkat. Berikut dapat

disertakan tabel jumlah penderita penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak dari tahun 2004 sampai tahun 2010:

Tabel IV.18

Jumlah Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

Tahun 2004 sampai 2010

No Tahun Jumlah Penderita Penyakit DBD

(1) (2) (3)

1 2004 20

2 2005 31

3 2006 27

4 2007 54

5 2008 76

6 2009 48

7 2010 68

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang

telah ditetapkan sebelumnya dapat dilihat tabel realisasi kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak terhadap

target Insident Rate (IR) dan Case Fatality Rate (CFR) yang telah

ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali :

Page 150: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

134

a) Insident Rate (IR) / Angka Kesakitan

Tabel IV.19

Target Insident Rate dan Realisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit DBD

di Kecamatan Ngemplak Tahun 2004-2010

No Tahun Target

Insident Rate

(per 10.000

penduduk)

Persentase

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4)

1 2004 <3 3

2 2005 <3 4,5

3 2006 <3 3,9

4 2007 <3 7,9

5 2008 <3 10,8

6 2009 <3 6,8

7 2010 <3 9,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Insident

Rate (IR) / Angka Kesakitan yang ada di Kecamatan Ngemplak

tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali sebagai standar kinerja yang harus

dicapai dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD.

Realisasi pencapaian target Insident Rate Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali cenderung belum bisa memenuhi separuh dari

target yang telah ditetapkan sebelumnya. Rata-rata persentase

realisasi pencapaian target Insident Rate di Kecamatan Ngemplak

belum memenuhi target. Terlebih lagi pada tahun 2008 realisasinya

mencapai 10,8 % sehingga produktivitas Dinas Kesehatan

Page 151: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

135

Kabupaten Boyolali dapat dikatakan masih rendah. Tabel target

dan realisasi di atas memperlihatkan bahwa ternyata kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak masih

rendah karena belum mampu memenuhi target yang telah

ditetapkan dalam memberantas dan menanggulangi penyakit DBD.

b) Case Fatality Rate (CFR) / Angka Kematian

Tabel IV.20

Target Case Fatality Rate dan Realisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan Penyakit DBD

Di Kecamatan Ngemplak Tahun 2004-2010

No Tahun Target CFR

(%)

Realisasi (%)

(1) (2) (3) (4)

1 2004 2,5 20

2 2005 2,5 -

3 2006 2,5 -

4 2007 2,5 1,9

5 2008 2,5 -

6 2009 2,5 -

7 2010 2,5 -

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa

Case Fatality Rate (Angka Kematian) yang ada di Kecamatan

Ngemplak cenderung telah memenuhi target yang ditetapkan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali sebelumnya yaitu 2,5 %.

Dengan target 2,5 % hanya satu dari tujuh tahun yang tidak dapat

memenuhi target tersebut yaitu pada tahun 2004. Hal ini dapat

Page 152: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

136

dikatakan lebih baik dari pada realisasi pencapaian target Insident

Rate. Walaupun demikian tetap saja produktivitas Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali cenderung belum mampu mencapai target

Insident Rate yang ditetapkan, bahkan dapat dikatakan sangat jauh

untuk dapat mencapai target tesebut.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan

bahwa produktivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak masih rendah. Hal tersebut terbukti dari upaya pemberantasan

dan penanggulangan di Kecamatan Ngemplak yang belum mampu

mencapai target yang telah ditetapkan. Dari kelima target yang telah

ditetapkan hanya satu target yang dapat dicapai oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali. Namun Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali terus

berupaya untuk memaksimalkan kegiatan pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD kepada masyarakat di wilayah Ngemplak.

b. Indikator Responsivitas

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD ternyata menerima

keluhan dan tuntutan dari masyarakat di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten

Boyolali khusunya Kecamatan Ngemplak yang terdiri dari 12 kelurahan.

Keluhan-keluhan dari masyarakat tersebut menyayangkan respon Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali terhadap tuntutan mereka dalam kegiatan

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD terutama tuntutan

Page 153: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

137

untuk melakukan fogging focus. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Edi

Siswanto, SKM selaku Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas

Kesehatan pemberantasan dan penanggulangan berikut ini:

“Dalam melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD, memang ada tuntutan dari masyarakat terutama

dalam permintaan fogging. Pada umunya masyarakat belum bisa

memahami kriteria focus yang harus difogging.” (Wawancara, 10

Maret 2011)

Berikut adalah keluhan dan tuntutan masyarakat di Kecamatan

Ngemplak dalam permintaan fogging focus, salah satunya adalah Bapak

Rohmad Haryanto yang mengatakan berikut ini:

“Yaa kecewa mbak. Terus terang saja ya mbak kenapa kok minta

fogging saja susah. Padahal di tempat kami sudah ada tujuh korban

di RW kami ini. Apa DKK itu harus nunggu sampai ada korban

lagi? (Wawancara, 4 Juni 2011)

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Parmin di Kecamatan

Ngemplak berikut ini:

“Kalau saya sendiri belum puas ya mbak dengan program yang

dilakukan oleh DKK itu. Karena sampai sekarang ya belum diberi

fogging, paling-paling cuma disuruh melakukan 3M itu dan

abatisasi aja.” (Wawancara, 5 Juni 2011)

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat di

Kecamatan Ngemplak di atas dapat dilihat bahwa masyarakat

mengeluhkan responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD. Masyarakat merasa

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali kurang tanggap terhadap permintaan

fogging focus yang diajukan oleh masyarakat dan merasa tidak bertindak

cepat dalam memenuhi permintaan fogging focus. Mengacu pada beberapa

Page 154: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

138

pendapat masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai

pengguna jasa belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, karena masyarakat menilai Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali kurang respon terhadap permintaan

fogging yang diajukan oleh masyarakat pengguna jasa.

Menanggapi berbagai tuntutan fogging yang diajukan oleh

masyarakat di atas Bapak Kirmanto selaku petugas P2DBD menjawab

sebagai berikut:

“Melakukan fogging focus itu harus melalui beberapa prosedur ya

mbak. Pertama, masyarakat memberikan laporan kasus DBD ke

puskesmas yang disertai dengan diagnosa. Setelah itu, Puskesmas

akan segerta melakukan PE. Dari situ kita bisa melakukan fogging

apabila hasilnya memenuhi kriteria untuk dilakukan fogging.

Tetapi kalau hasilnya tidak memenuhi untuk dilakukan fogging

maka kita cukup melakukan PSN dan Abatisasi saja. Pelaksanaan

fogging foccus harus benar-benar memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan oleh WHO. Karena fogging focus yang digunakan

untuk memberantas Nyamuk Aedes itu kan ada resikonya. Selama

ini obat yang kita gunakan untuk fogging itu tergolong obat keras

dan berbahaya. Dari fogging kan ada asap yang kita keluarkan

yang mengandung molekul-molekul berbahaya dalam beberapa

detik saja kita bernafas sudah kemasukan molekul-molekul

tersebut.“ (Wawancara, 10 Juni 2011)

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Edi Siswanto, SKM selaku

Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali berikut ini:

“Fogging dapat merusak lingkungan, itulah kenapa harus

memenuhi kriteria WHO. Selain itu efek yang ditimbulkan bisa

menyebabkan kanker paru-paru, mata pedih, dan gatal-gatal. Kalau

ada yang mengatakan apa harus nunggu ada yang masuk rumah

sakit, lha itu pemikiran masyarakat yang pendek dan tidak mau

tahu. Untuk daerah yang meminta fogging tetapi tidak diberi, itu

kemungkinan kita sudah melakukan PE namun hasinya tidak

memenuhi kriteria untuk dilakukan fogging sehingga kita hanya

Page 155: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

139

melakukan PSN dan Abatisasi saja karena kita menganggap daerah

tersebut bukan daerah sumber penularan. Kalau dikatakan DKK

mempersulit itu tidak benar. Adanya prosedur yang digunakan itu

beralasan tidak sekedar dibuat-buat untuk mempersulit. Kalau

sudah memenuhi kriteria kita pasti kita akan lakukan fogging dan

harus memikirkan resikonya.” (Wawancara, 10 Juni 2011)

Berdasarkan apa yang disampaikan di atas dapat diketahui bahwa

pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali telah merespon dengan baik

tuntutan dari masyarakat yang menginginkan fogging. Permasalahan yang

dihadapi adalah bahwa masyarakat belum memahami kriteria-kriteria

untuk melakukan fogging focus, sehingga masyarakat merasa bahwa

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tidak merespon keluhan dan

tuntutan mereka.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali selalu memberikan

penjelasan kepada perorangan maupun dalam pertemuan mengenai

tuntutan fogging tersebut. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

juga mengakui bahwa komunikasi mereka dengan masyarakat belum

berjalan dengan baik terutama jalur komunikasi melalui pokja DBD di

kelurahan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Edi

Siswanto, SKM selaku Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali berikut ini:

“Untuk mengatasi tuntutan masyarakat mengenai fogging kami

selalu memberikan penjelasan tentang kriteria-kriteria daerah yang

harus di fogging, mengingat dampak dari fogging yang tidak tepat

itu akan berbahaya. Tetapi kami mengakui bahwa komunikasi

kami dengan masyarakat itu belum berjalan baik terutama jalur

komunikasi melalui pokja DBD di tingkat kelurahan.”(Wawancara,

10 Juni 2011)

Page 156: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

140

Masyarakat justru puas dengan pelaksanaan PE (Penyelidikan

Epidemiologi) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali berbeda dengan masalah fogging focus. Masyarakat cenderung

merasa bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tanggap terhadap

laporan kasus DBD dari masyarakat. Hal ini didasarkan beberapa pendapat

masyarakat tentang pelaksanaan PE yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali. Salah satunya adalah pendapat yang disampaikan

oleh Bapak Suryo Wijayanto di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

sebagai berikut:

“Menurut saya kegiatan pelacakan kasus PE yang dilakukan

selama ini ya cukup baik dan cepat. Karena setiap saya melaporkan

ada warga saya yang terkena DBD dan melampirkan diagnosa dari

rumah sakit, maka akan segera dilakukan pelacakan.” (Wawancara,

14 Mei 2011)

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu warga yang anaknya

pernah menderita penyakit DBD Ibu Sukatmi warga Kecamatan

Ngemplak berikut ini:

“Waktu anak saya terkena penyakit DBD dan dirawat di rumah

sakit, setelah pulang dari rumah sakit saya di beri surat diagnosa

untuk diberikan pada puskesmas. Tidak lama setelah surat itu

dilaporkan puskesmas segera melakukan PE. Pada waktu itu

dilakukan di rumah saya dan rumah tetangga di sekitar rumah

saya,” (Wawancara, 14 Mei 2011)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan

PE bisa dikatakan baik. Karena masyarakat cenderung merasakan tindakan

yang segera dilakukan terhadap kasus DBD untuk pemberantasan dan

Page 157: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

141

penggulangan penyakit DBD tersebut di wilayah Kecamatan Ngemplak.

Hal ini tentunya menjadi suatu prestasi yang harus dipertahankan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali untuk mewujudkan kinerja yang

lebih baik.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali selalu berupaya untuk

meningkatkan responsivitasnya dalam memberantas dan menanggulangi

penyakit DBD. Hal ini sesuai apa yang telah dikatakan oleh Bapak Edi

Siswanto, SKM selaku Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali berikut ini:

“Untuk meningkatkan responsivitas dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD selalu kita lakukan, dengan

memberikan pengertian masyarakat tentang bahaya penyakit

DBD. Kita juga meningkatkan peran dan kerja kader pemantau

jentik dan melaksanakan PJB sehingga diperoleh HI di kelurahan.

Kami juga melakukan kegiatan MMD untuk merumuskan langkah

atau tindakan dalam program ini. Kami memberikan nomor HP

kami kepada masyarakat untuk kontak person.” (Wawancara, 10

Juni 2011)

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Edi Siswanto, SKM di

atas dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan responsivitas untuk

memberantas dan menaggulangi penyakit DBD antara lain:

1) Memberikan pengertian masyarakat tentang bahaya penyakit DBD,

2) Melakukan survei mawas diri dengan meningkatkan peran dan kerja

kader pemantau jentik (melaksanakan PJB) sehingga diperoleh House

Index (HI) di kelurahan,

Page 158: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

142

3) Melakukan kegiatan MMD (Musyawarah Masyarakat Desa) untuk

merumuskan langkah atau tindakan dalam pencegahan penyakit DBD,

4) Memberikan nomor HP kepada masyarakat untuk kontak person.

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Endah selaku kader PKK di

Kecamatan Ngemplak berikut ini:

“Memang mbak di kelurahan ini ada kegiatan MMD. Adanya

kegiatan ini atas kerjasama dari kelurahan dan petugas DKK dan

mengundang ketua RW dan ketua RT yang ada di kelurahan ini.

Dalam kegiatan MMD ini membahas tentang tindakan-tindakan

yang harus kami lakukan sebagai kader untuk memberantas dan

menanggulangi penyakit DBD. Dalam kegiatan ini kami juga

melaporkan hasil dari PJB yang telah kami lakukan.” (Wawancara,

5 April 2011)

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suryo

Wijayanto di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagai

berikut:

“Dari DKK bekerjasama dengan kelurahan untuk mengadakan

MMD mbak. Jadi setiap saya melaporkan ada warga saya yang

terkena DBD ya lewat MMD itu mbak dengan melampirkan

diagnosa dari rumah sakit, maka akan segera dilakukan pelacakan.”

(Wawancara, 21 Juni 2011)

Berdasarkan berbagai pendapat yang disampaikan oleh masyarakat

di atas dapat disimpulkan bahwa responsivitas Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dapat dikatakan cukup baik, hal ini didasarkan atas

pelaksanaan PE (Penyelidikan Epidemiologi) dan kegiatan MMD

(Musyawarah Msyarakat Desa) yang dinilai masyarakat cenderung

tanggap. Namun perlu adanya peningkatan komunikasi antara Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dengan masyarakat sehingga masyarakat

Page 159: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

143

benar-benar tahu kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk

mendapatkan fogging. Selain itu, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali juga harus mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang

resiko yang ditimbulkan dari fogging yang dapat merusak lingkungan dan

juga kesehatan masyarakat sendiri apabila tidak memenuhi kriteria yang

telah ditetapkan oleh WHO. Dengan demikian masyarakat tidak akan asal

menuntut saja, tetapi juga peduli akan dampak yang ditimbulkan dari

fogging focus.

c. Indikator Akuntabilitas

Secara umum akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak ini dapat dikatakan cukup baik. Karena petugas Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugasnya

memberantas dan menanggulangi penyakit DBD tidak selalu berorientasi

pada juklak (Petunjuk Pelaksanaan) saja, tetapi juga melihat situasi dan

kondisi masyarakat pengguna jasa.

Hal ini didasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan petugas

P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang bernama Bapak

Kirmanto berikut ini:

“Kami tidak sepenuhnya berorientasi pada juklak dalam

melaksanakan tugas, tapi juga melihat situasi dan kondisi. Aturan

dari atasan juga dipakai, tetapi kalau kita hanya mengacu pada

aturan dari atasan saja kan malah jadi kaku ya dalam menjalankan

tugas dan mengusahakan keinginan masyarakat. Jadi, kita tidak

hanya berorientasi pada juklak saja dalam melaksanakan tugas.”

(Wawancara, 12 Maret 2011)

Page 160: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

144

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi

Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang

bernama Bapak Edi Siswanto, SKM berikut ini:

“Kami tidak sepenuhnya berorientasi pada aturan. Kami juga

mengacu pada kepentingan masyarakat ya mbak. Misalnya saja

kegiatan yang berorientasi pada juklak adalah kegiatan fogging

yang mana harus benar-benar memenuhi kriteria mengingat resiko

yang ditimbulkan itu akan berbahaya bagi lingkungan dan

kesehatan masyarakat sendiri. Sedangkan contoh kegiatan yang

tidak berdasarkan juklak adalah ketika terjadi KLB terhadap DBD

kami akan segera lakukan penanggulangan semaksimal mungkin,

dan itu dilakukan dengan melihat kondisi sehingga kita tahu apa

yang harus segera kita lakukan.” (Wawancara, 10 Maret 2011)

Dari apa yang dikatakan oleh Bapak Edi Siswanto, SKM di atas

dapat diketahui bahwa pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

melaksanakan tugas pemberantasan dan penggulangan penyakit tidak

sepenuhnya berorientasi pada petunjuk pelaksanaan (juklak). Contoh

kegiatan yang mengacu pada juklak adalah kegiatan fogging. Aturan yang

digunakan bahwa pelaksanaan fogging harus benar-benar memenuhi

kriteria yang ditetapkan oleh WHO. Aturan ini harus benar-benar

dijalankan mengingat dampak yang ditimbulkan fogging sangat berbahaya

bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat itu sendiri. Sedangkan

kegiatan yang tidak berdasarkan juklak contohnya adalah pada saat

kondisi masyarakat sedang terjadi KLB maka dengan segera petugas

P2DBD akan melakukan penaggulangan.

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Edi Siswanto,

SKM dan Bapak Kirmanto di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pola

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Page 161: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

145

dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD sudah mengarah

pada pola pelayanan yang cukup akuntabel. Karena orientasi pelayanan

yang diberikan tidak hanya berdasarkan pada juklak (Petunjuk

Pelaksanaan) saja, namun juga melihat situasi dan kondisi yang ada di

masyarakat sehingga dapat mengusahakan kepuasan masyarakat sebagai

pengguna jasa. Oleh karena itu, pola pelayanan yang diberikan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dapat dikatakan cukup akuntabel. Dan

petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali khususnya yang bertugas

memberantas dan menanggulangi penyakit DBD dapat dikatakan

memahami pola pelayanan yang prima yaitu berorientsi pada pemuasan

kebutuhan masyarakat pengguna jasa.

Transparansi Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Boyolali juga

dapat dikatakan cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan adanya

transparansi dana dan transparansi kegiatan pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali. Adanya transparansi dana dapat diketahui dari

pengakuan Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kader

yang mewakili masyarakat. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh

Bapak Edi Siswanto, SKM selaku Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali:

“Dana untuk pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD itu

berasal dari APBD tingkat I dan APBD tingkat II, yang digunakan

untuk pelaksanaan fogging foccus yang meliputi pembelian BBM

dan upah tenaga. Kemudian untuk pengadaan Abate, pengadaan

Page 162: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

146

Malation, pengadaan mesin fogging, untuk penyuluhan atau

pemberdayaan masyarakat, untuk honor kader PJB dan untuk

bantuan porselinitasi.” (Wawancara, 10 Maret 2010)

Apa yang disampaikan oleh Bapak Edi Siswanto, SKM mengenai

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di atas sesuai dengan

apa yang diungkapkan oleh Ibu Endah selaku kader pelaksanan PJB di

Kecamatan Ngemplak berikut ini:

“Setahu saya ya mbak dana Dinkes itu digunakan untuk fogging,

kan harus ada mesinnya, obatnya yaitu malation, kan harus pakai

bensin juga. Selain itu, Dinkes harus menyediakan bubuk Abate.

Juga penyuluhan ke masyarakat pasti juga butuh dana mbak.”

(Wawancara, 5 April 2011)

Kesesuaian antara apa yang dikatakan oleh Bapak Edi Siswanto,

SKM selaku Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Endah selaku

kader pelaksanan PJB di Kecamatan Ngemplak di atas menggambarkan

adanya transparansi penggunaan dana Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD.

Adanya transparansi dana juga terlihat dengan adanya kerjasama yang

saling mendukung antara Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dengan

puskesmas di Kecamatan Ngemplak sebagai unit pelaksana dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam mendapatkan dana fogging. Hal

tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Kirmanto selaku

Petugas P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali berikut ini:

“DKK dan Puskesmas bekerjasama dan saling mendukung

mengajukan dana untuk fogging, dana itu diajukan setahun sekali.

Untuk puskesmas yang dananya sudah habis pertengahan tahun

Page 163: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

147

bisa mendapatkan dana fogging dari sini. Kalau dana fogging itu

sisa, kami akan mengembalikan ke Kabupaten.” (Wawancara, 12

Maret 2011)

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kirmanto

selaku petugas P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali di atas dapat

diketahui bahwa pada dasarnya Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

terbuka mengenai dana yang akan digunakan untuk fogging. Hal ini

menunjukkan adanya transparansi dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali terhadap puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Boyolali

salah satunya di Kecamatan Ngemplak.

Hal tersebut sesuai dengan pengakuan yang diberikan oleh Kepala

Puskesmas Ngemplak yang bernama dr. Ony Hardoko berikut ini:

“Dinkes itu kalau masalah transparansi dana itu ya transparan

mbak, terbukti dari mudahnya kami mengajukan dana fogging

apabila kami kehabisan dana asal fogging yang akan dilakukan

benar-benar memenuhi kriteria. Selain foggging kita kan juga

mendapatkan dana untuk melakukan penyuluhan kepada

masyarakat. Ya cukup terbukalah mbak. (Wawancara, 6 Juni 2011)

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Petugas Kesehatan

Lingkungan di Puskesmas Ngemplak yang bernama Bapak Sis Nugroho

berikut ini:

“Kita saling membantu mbak karena puskesmas itukan unit

pelaksana teknis dari Dinkes juga. Jadi kami mendapatkan dana

untuk fogging itu dari Dinkes selain dari pengajuan dana kami

sendiri mbak kan nggak mencukupi untuk setahun penuh, jadi

sisanya ketika kita harus melakukan fogging itu dananya dari

Dinkes. (Wawancara, 6 Juni 2011)

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Puskesmas

Ngemplak dan Petugas Kesehatan Lingkungan di atas maka dapat

Page 164: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

148

diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali terbuka mengenai

dana. Hal tersebut terbukti dengan adanya kemudahan puskesmas untuk

mengajukan dana fogging maupun dana penyuluhan pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan

bahwa akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dapat dikatakan

cukup baik. Hal ini terbukti dengan adanya pola pelayanan yang

dijalankan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang tidak selalu

berorientasi pada juklak tetapi juga melihat situasi dan kondisi masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali sudah berorientasi pada kepuasan

masyarakat sebagai pengguna jasa. Selain itu, transparansi pengguna dana

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali juga dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terbukti

dengan adanya kemudahan dan kerjasama yang saling mendukung dalam

memberikan dana untuk fogging maupun untuk melakukan

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di masyarakat

Kecamatan Ngemplak.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit DBD di

Kecamatan Ngemplak

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai faktor internal dan faktor

eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Page 165: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

149

dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak baik yang menghambat maupun meningkatkan kinerja.

a. Faktor yang Menghambat Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit

Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Ngemplak

1) Faktor Internal

Faktor penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di

Kecamatan Ngemplak adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM),

SDM merupakan aspek penting dalam organisasi. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali,

ternyata jumlah petugas atau pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali yang khusus menangani pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD belum mencukupi dalam artian belum memenuhi secara

kuantitas. Jumlah petugas yang khusus menangani penyakit DBD

hanya berjumlah satu orang.

Berikut dapat dilihat data pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali berdasarkan Jabatan dan Tidak Termasuk UPTD Tahun 2010:

Page 166: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

150

Tabel IV.21

Data Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Jabatan dan Tidak Termasuk UPTD Bulan Juli 2011

No. Bagian Jumlah (Orang)

(1) (2) (3)

1. Kepala Dinas 1

2. Sekretariat 1

3. Umum & Kepegawaian 19

4. Keuangan 9

5. Perencanaan & Pelaporan 4

6. Pelayanan Kesehatan 13

7. P3PL 16

8. Kesehatan Keluarga 9

9. Promosi & Litbang 10

Jumlah 82

Sumber: Sub Bag Umum & Kepegawaian DKK Boyolali

Berdasarka tabel di atas letak petugas khusus P2DBD berada di

urutan ketujuh dengan jumlah pegawai 16 Orang. Dari 16 orang

tersebut dibagi menjadi tiga seksi yaitu; Seksi Pemberantasan

Penyakit, Seksi Pencegahan & Survailans dan Seksi Penyehatan

lingkungan. Setiap seksi mempunyai tugas masing-masing. Begitu

juga Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas masing-masing,

yaitu; menangani masalah Diare, Flu Burung, DBD, HIV AIDS. Jadi

setiap petugas bertanggung jawab atas tugasnya. Demikian pula,

petugas khusus DBD yang berada di Seksi Pemberantasan Penyakit

yang hanya berjumlah satu orang yaitu Bapak Kirmanto.

Hal tersebut didasarkan atas pengakuan yang diungkapkan

sendiri oleh petugas P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

yang bernama Bapak Kirmanto berikut ini:

Page 167: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

151

“Disini cuma saya saja yang yang menangani kasus DBD.

Sebenarnya ya kurang tenaganya, tugas pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD itu kan tidak hanya bekerja di

belakang meja saja tapi kan juga harus keluar kantor.”

(Wawancara, 12 Maret 2011)

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Kirmanto

di atas dapat diketahui bahwa tugas-tugas dalam pemberantasan dan

penanggulangan penyakit DBD itu sangat banyak mulai dari tugas-

tugas administrasi seluruh wilayah Kabupaten Boyolali yang

dikerjakan di belakang meja sampai ke tugas-tugas ke lapangan yaitu

berbagai penyuluhan kepada masyarakat dan masih banyak lagi tugas

lainnya. Dari semua tugas yang telah disebutkan di atas di bebankan

hanya kepada petugas khusus P2DBD (Pemberantasan Penyakit DBD)

yang hanya berjumlah satu petugas saja.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Edi Siswanto, SKM selaku

Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali berikut ini:

“Petugas yang menangani penyakit DBD itu hanya berjumlah

satu orang. Memang seharusnya petugas P2DBD itu

disesuaikan dengan jumlah kecamatannya sehingga

penanganan yang dilakukan akan lebih efektif. Ya misalnya itu

tadi mbak, kalau di Ngemplak ya di Ngemplak ada sendiri.”

(Wawancara, 10 Maret 2011)

Melihat kenyataan SDM yang ada di Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali khususnya petugas P2DBD yang belum

mencukupi secara kuantitas, maka akan mempengaruhi kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali terutama yang berkaitan dengan

produktivitas..

Page 168: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

152

2) Faktor Eksternal

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan

dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak juga

menemui faktor penghambat yang berasal dari luar organisasi yang

berasal dari masyarakat. Masyarakat cenderung tidak mau ikut peduli

terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungannya sendiri. Selain itu

kesadaran masyarakat untuk ikut mendukung program-program dalam

pemberantasan dan penanggulangan peyakit DBD oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolai. Hal tersebut didasarkan atas apa yang

disampaikan oleh petugas P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali yang bernama Bapak Kirmanto di bawah ini:

“Memang masyarakat tidak mau mendukung program-program

kami, yang sebenarnya tujuannya juga untuk masyarakat agar

terbebas dari penyakit DBD. Karena kami sudah melakukan

berbagai upaya penyuluhan dan penggerakan PSN, namun

semua itu belum bisa merubah perilaku masyarakat secara

optimal.” (Wawancara, 10 Juni 2011)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Edi Siswanto, SKM

selaku Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali berikut ini:

“Memang masyarakat kita sulit dan kurang peduli untuk

menjaga lingkungan sekitar mereka. Selama ini kami selalu

memberikan penyuluhan tentang program-program yang kami

miliki. Contohnya penyuluhan PSN itu kami sudah ingatkan

masyarakat untuk melakukan gerakan 3M tapi kenyataanya

mereka sulit sekali untuk melakukan itu. Hal ini yang

menghambat kinerja kami.” (Wawancara, 12 Maret 2011)

Berdasarkan dari kedua pendapat di atas maka dapat diketahui

bahwa berbagai penyuluhan telah diberikan namun belum dapat

Page 169: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

153

menyadarkan masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan

pemberantasan dan penanggulangan peyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Kesadaran

masyarakat untuk menjaga lingkungan mereka masih rendah.

Masyarakat kurang mendukung kegiatan-kegiatan penyuluhan PSN

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas faktor penghambat Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan

peyakit DBD di Kecamatan Ngemplak meliputi dua faktor, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan karena Sumber

Daya Manusia yang kurang memadahi secara kuantitas, sehingga

membuat kinerja belum sesuai harapan karena petugas khusus P2DBD

hanya berjumlah satu orang. Sedangkan faktor eksteral disebabkan oleh

rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungannya

dan rendahnya dukungan masyarakat tersebut terhadap kegiatan-kegiatan

penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak.

Page 170: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

154

b. Faktor yang Meningkatkan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di

Kecamatan Ngemplak

1) Faktor Internal

Faktor internal yang meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak adalah faktor dana yang sudah

mencukupi. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Bapak

Kirmanto selaku petugas P2DBD Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali berikut ini:

“Selama ini dana dari Kabupaten sudah mencukupi untuk

melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan dan

penanggulngan penyakit DBD. Jadi masalah dana, kami tidak

ada permasalahan.” (Wawancara, 12 Maret 2011)

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kirmanto

di atas maka dapat disimpulkan bahwa dana bukan merupakan

masalah bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak. Dengan demikian dapat dikatakan faktor dana dapat

meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat meningkatkan Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan

Page 171: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

155

penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak adalah adanya kerjasama

antara pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dengan para kader,

lurah, RW, RT dan tokoh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan apa

yang dikatakan oleh Bapak Kirmanto selaku petugas P2DBD Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali berikut ini:

“Melalui kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa kami

melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kami bekerjasama

dengan kelurahan setempat untuk mengundang kader-kader

kesehatan, RW, RT, dan tokoh masyarakat di kelurahan

tersebut. Kemudian kita melakukan penyuluhan kepada

mereka. Selanjutnya mereka melakukan penyuluhan kepada

warga mereka masing-masing.” (Wawancara, 12 Maret 2011)

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Edi Siswanto, SKM

selaku Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali berikut ini:

“Walaupun kami belum dapat memenuhi target yang telah

ditetapkan. Namun kami bekerja sama dengan organisasi

masyarakat lainnya dalam hal penyuluhan dan penggerakan

masyarakat.” (Wawancara, 14 April 2011)

Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Kirmanto

dan Bapak Edi Siswanto, SKM di atas dapat diketahui bahwa Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali melakukan kerjasama dengan

organisasi masyarakat untuk melakukan penyuluhan cara

pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD. Dengan adanya

kerja sama ini tentu saja dapat meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD di Kecamatan Ngemplak.

Page 172: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

156

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan

peyakit DBD di Kecamatan Ngemplak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut ini :

1. Produktivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan peyakit DBD di Kecamatan Ngemplak dapat dikatakan

belum berhasil. Hal ini terihat dari adanya target-target yang telah ditetapkan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang belum dapat tercapai secara

maksimal. Target-target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali antara lain :

a. Target Insident Rate (Angka Kesakitan) yaitu kurang dari 3/10.000

penduduk

b. Target Case Fatality Rate (Angka Kematian) yaitu kurang dari 2,5%

c. Target House Index (Angka Kepadatan Jentik) yaitu kurang dari 5%

d. Target Angka Bebas Jentik yaitu di atas 95%

e. Target untuk mengubah perilaku masyarakat untuk ikut aktif dalam

kegiatan PSN.

Target-target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan peyakit DBD di

156

Page 173: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

157

Kecamatan Ngemplak di atas belum tercapai seluruhnya dari lima target hanya

satu target yang tercapai yaitu target Case Fatality Rate (Angka Kematian).

Hal ini cukup menjadi bukti bahwa produktivitas Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan peyakit DBD di

Kecamatan Ngemplak belum berhasil, namun Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali terus berupaya untuk memaksimalkan kegiatan pemberantasan dan

penanggulangan peyakit DBD kepada masyarakat di Kecamatan Ngemplak.

2. Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan peyakit DBD di Kecamatan Ngemplak dapat dikatakan cukup

baik namun masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya

respon terhadap keluhan dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat

terkait dengan pelaksanaan fogging focus oleh pihak Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali sudah

berupaya merespon dengan baik keluhan dan tuntutan dari masyarakat di

Kecamatan Ngemplak terutama yang berkaitan dengan kegiatan fogging

focus. Sikap responsif Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

pemberantasan dan penanggulangan peyakit DBD di Kecamatan Ngemplak

juga ditunjukkan dari pengakuan masyarakat di Kecamatan Ngemplak

terhadap pelaksanaan Penyelidikan Epidemologi yang segera dilakukan

setelah ada laporan dari masyarakat.

3. Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dapat dikatakan cukup

baik. Hal ini terbukti dengan adanya pola pelayanan yang dijalankan Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali yang tidak selalu berorientasi pada petunjuk

Page 174: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

158

pelaksanaan (juklak) saja tetapi juga melihat situasi dan kondisi masyarakat.

Selain itu, transparansi pengguna dana pemberantasan dan penanggulangan

penyakit DBD oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali juga dapat

dikatakan cukup baik. Hal ini terbukti dengan adanya kemudahan dan

kerjasama yang saling mendukung dalam memberikan dana untuk fogging

maupun untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan penyakit DBD

di masyarakat khususnya di Kecamatan Ngemplak.

4. Beberapa faktor yang menghambat kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dalam pemberantasan dan penanggulangan peyakit DBD di

Kecamatan Ngemplak baik yang berasal dari dalam organisasi (internal)

maupun dari luar organisasi (eksternal). Faktor internal yang menghambat

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan dan

penanggulangan peyakit DBD di Kecamatan Ngemplak adalah kurangnya

Sumber Daya Manusia secara kuantitas. Hal ini dikarenakan petugas Dinas

Kesehatan Kabupaten Boyolali yang mengurusi kasus DBD hanya berjumlah

satu orang. Jumlah ini tentu saja sangat kurang untuk mencakup seluruh

wilayah di Boyolali terutama di Kecamatan Ngemplak. Sedangkan faktor

eksternal yang menghambat kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

dalam pemberantasan dan penanggulangan peyakit DBD di Kecamatan

Ngemplak adalah kurangnya peran aktif masyarakat di Kecamatan Ngemplak

dalam melaksanakan program-program pemberantasan dan penanggulangan

peyakit DBD di Kecamatan Ngemplak dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali.

Page 175: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KINERJA DINAS ... · Tabel IV.6 Struktur Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat ... Gambar IV.1 Susunan Organisasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

159

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta dukungan data yang telah

dipaparkan diatas. Saran yang dapat dipenuhi sebagai sumbangsih penulisan untuk

meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pemberantasan

dan penanggulangan peyakit DBD di Kecamatan Ngemplak adalah sebagai

berikut :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali diharapkan untuk mensosialisasikan

kegiatan penangganan penyakit DBD yang lebih efektif di Kecamatan

Ngemplak melalui media masa, plamflet-pamflet, media elektronik ataupun

terjun secara langsung ke setiap acara-acara masyarakat seperti arisan, kerja

bakti, dan kegiatan lainnya.

2. Pembenahan jumlah pegawai di bagian pemberantasan penyakit yang

memadai baik secara kuantitas, sehingga pegawai tersebut mampu menangani

semua pekerjaan terlebih lagi pegawai tersebut juga memiliki rangkap tugas.