93
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh EKA APRILIAWATI NIM. E1107021 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

  • Upload
    doliem

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2009

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

EKA APRILIAWATI

NIM. E1107021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

Page 2: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2009

Oleh

EKA APRILIAWATI

NIM. E1107021

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 21 Maret 2011 Dosen Pembimbing

Waluyo, S.H., M.Si.

NIP. 196808131994031001

Page 3: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2009

Oleh

EKA APRILIAWATI

NIM. E1107021

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

DEWAN PENGUJI:

1. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S. H., M.M :................................................ Ketua

2. Wida Astuti, S.H :……………………………… Sekretaris

3. Waluyo, S.H., M.Si. :............................................... Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.

NIP. 196109301986011001

Page 4: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Eka Apriliawati

NIM : E1107021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN

2009 adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila

kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 31 Maret 2011

yang membuat pernyataan

Eka Apriliawati

NIM. E1107021

Page 5: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v

ABSTRAK

EKA APRILIAWATI. E1107021. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2011 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 yaitu implementasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009, permasalahan apa yang muncul dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 dan strategi dan kebijakan apa sajakah yang ditempuh pemerintahan daerah untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009.

Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum hukum sosiologis atau empiris dengan metode kualitatuf. Data yang diperoleh adalah wawancara, studi pustaka, informasi dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten di kantor DPPKAD (Dinas Penglolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) bidang belanja, bidang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan bidang hukum dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Klaten dan dianalisa sesuai dengan informasi dan teori-teori yang dipilih. Data ini meliputi data iktisar pencapaian kinerja keuanggan tahun anggaran 2009, plafon plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program-program preoritas pembangunana Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat perbedaan antara besarnya APBD tahun 2009 yang dianggarkan dengan besarnya APBD tahun 2009 pada realisasinya, Penyebab perbedaan APBD antara yang dianggarkan dengan realisasinya dikarenakan bebera faktor dan Pemerintah Derah kabupaten Klaten telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan penyebab tidak sesuainya ABBD yang dianggarkan dengan APBD pada realisasinya.

Pembahasan dalam penelitian ini dibahas mengenai data meliputi data APBD (Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Klaten tahun 2009 tentang iktisar pencapaian kinerja keuanggan tahun anggaran 2009, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program-program preoritas pembangunana Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009, apa penyebab terjadinya perbedaan pada APBD yang dianggarkan dengan realisasinya dan bagai mana cara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengatasi permasalahan perbedaan antara APBD yang dianggarkan dengan Realisasinya.

Kata Kunci: kebijakan Desentralisasi fiskal, pengelolan keuangan daerah Kabupaten

Klaten, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Page 6: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi

ABSTRACT Eka Apriliawati. E1107021. The implementation of fiscal decentralization policy about the local financial management of Klaten Regency of 2009. Thesis. Law Faculty of Sebelas Maret University. 2011.

This research aims to find out the implementation of financial management of Klaten Regency Local Government of 2009 namely the implementation of fiscal decentralization on the local financial management of Klaten Regency of 2009, the problems emerging in the implementation of fiscal decentralization on the local financial management of Klaten Regency of 2009 and the strategy and policy taken by the Local Government to cope with the problems occurring in the implementation of fiscal decentralization on the local financial management of Klaten Regency of 2009.

This study belongs to a sociological or empirical law research using qualitative method. The data obtained was interview, library study, information from Klaten Regency Local Government in expense division, cash and accounting division and PAD (Local Original Income) division and law division of DPPKAD (Local Income, Financial and Asset Management Service) in the Klaten Regency Government scope and analyzed according to the information and selected theory. This data included the data on overview of financial performance gain in 2009 fiscal year, temporarily budget limit based on the public affairs and local development priority programs of Klaten Regency of 2009.

Considering the result of research, it can be found that there is a difference between the size of 2009 APBD proposed and that of 2009 APBD realized. It is because of many factors and the Klaten Regency Local Government had conducted a variety of attempts to cope with the problems causing discrepancy between the proposed APBD and the realized APBD.

The discussion of research addresses the data including data on APBD (Local Income and Expense Budget) of Klaten Regency of 2009 about the overview of financial performance gain in 2009, temporarily budget limit based on the public affairs and local development priority programs of Klaten Regency of 2009, the cause of such discrepancy and how to cope with those problems.

Keywords: fiscal, decentralization, policy, local financial management of Klaten Regency, LIED (Local Income and Expense Budget)

Page 7: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN Motto

Sesungguhnya ALLAH SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum

apabila mereka sendiri tidak merubahnya

(QS. AR-Ro’ad :11)

Orang yang mampu melihat humor dalam setiap keadaan, akan menjadi pribadi

yang damai dan tetap berharapan baik mengenai kemungkinan masa depannya

(Mario Teguh)

Keyakinan adalah intuisi yang menggairahkan

(William Wordsworth)

Jika fakta tidak sesuai dengan teori maka, rubahlah faktanya

(Albert Einsten)

Persembahan

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

· ALLAH SWT, yang mengatur serta pemilik skenario hidupku, tempatku

mengadu dan meminta.

· Kedua orang tuaku yang sangat kusayangi.

· Para pembimbing skripsiku yang telah membimbing dan memberi data.

· Kekasih hatiku yang kucintai dan selalu memberi dukungan.

· Sahabat serta Almamaterku.

· Pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Page 8: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan sembah sujud penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,

pemilik segala Dzat dan penentu atas segala hal. Atas ridhoNYA, akhirnya penulis

berhasil menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini dengan lancar. Tidak lupa,

shalawat serta salam kepada Baginda Rasul, Muhammad SAW.

Penyusunan penulisan hukum skripsi ini mempunyai tujuan yang utama untuk

melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari

kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisanya, namun

penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi

penulis maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang

tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.Kj., selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

2. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Waluyo, S.H., M.Si., selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah

bersedia menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan

arahan bagi penulis.

4. Bapak AR. Inarsoyo (Kepala Bidang Belanja Daerah), Bapak Drs. Andriyanto Har

(Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah), Ibu Wahyu Lestari Nurwaruju , S.Ip,

M.Si (Kepala Seksi Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain) dan Bapak Agus

R, MM (Kepala Bidang Kas dan Akuntansi) selaku interviee yang telah bersedia

menyediakan waktu dan pikirannya untuk diwawancarai, memberikan bimbingan,

arahan, dan data bagi penulis.

5. Seluruh dosen dan staff di fakultas hukum UNS yang telah ikut berkontribusi

dalam pencapaian gelar sarjana penulis.

6. Ibu Diana Tantri Cahyaningsih, SH, selaku pembimbing akademik penulis.

7. Seluruh pimpinan dan staff Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang telah

memberikan ijin penelitian kepada penulis dan yang telah banyak memberikan

data untuk terwujudnya skripsi ini.

Page 9: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

8. Bapak Sarno, SE. dan Ibu Sri Wahyuni, selaku kedua orang tuaku yang selalu

memberikan cinta, kepercayaan, nasehat, dorongan, bantuan dan doa yang tiada

henti juga salah satu motivatorku untuk masuk Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

9. Yunik Dwi Hastutik dan Fajar Tri Nugraha selaku adik-adikku yang ku sayangi

dan telah memberikan dukungan dalam skripsi ini.

10. Keluarga Bapak Sukino Djunaedi dan Ibu Siti Rukayah selaku keluargaku

terimaksih atas nasehat, dorongan dan doanya.

11. Fauzi Hasthi Tarekat selaku kekasihku yang selalu memberikan perhatian padaku

dan menjadi motivatorku.

12. Seluruh keluarga besarku beserta saudara-saudaraku yang selalu memberikan

semangat padaku untuk cepat lulus.

13. Sahabatku: Riski, Wiwik, Aripin, Angga, Arif, Rika, Rani, Ani, Sudarni, Dita,

Tanggeng dan Mas Nasrul. Teman-teman kost Andri 1 : Pipit, ayu bebek, Nanti,

Rinda, Andin, Ila, Ipunk, Dila dan Mbak Diah, Mbak Tia. Teman-teman fakultas

hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta terimakasih untuk kebersamaannya

selama ini.

14. Seluruh mahasiswa fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kita

Katakan Dengan Bangga: ”Viva Justisia!”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari

sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan

lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat

membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini

Surakarta, Maret 2010

Penulis

Page 10: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................. iii

PERNYATAAN ....................................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................ v

ABSTRACT .............................................................................................. vi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................... vii

KATA PENGANTAR .............................................................................. viii

DAFTAR ISI ............................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ........................................................ xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................... 1

B. Perumusan Masalah .......................................................... 5

C. Tujuan Penelitian .............................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................ 7

E. Metode Penelitian ............................................................. 8

F. Sistematika Penulisan Hukum .......................................... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ................................................................. 15

1. Tinjauan Tentang Desentralisasi ................................. 15

2. Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ...... 19

3. Tinjauan Tentang Kabupaten Klaten .......................... 22

B. Kerangka Pemikiran ......................................................... 28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2009……………………………………………………. . 32

B. Permasalahan Yang Muncul Dalam Implementasi

Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 ........... 66

Page 11: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xi

C. Strategi Dan Kebijakan Yang Ditempuh Pemerintah

Daerah Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Muncul

Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Kabupaten Klaten Tahun 2009 ........................................ 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................... 79

B. Saran ........................................................................ 81

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 82

LAMPIRAN ........................................................................ 85

Page 12: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

~> Bagan Metode Analisis Interaktif .......................................... 12

~> Bagan Kerangka pemikiran .................................................... 31

~> Skema Proses Penyusunan APBD ......................................... 33

~> Sekema proses penetapan APBD………………………... .... 36

~> Tabel Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2009 ............................................................................ 38

~> Table Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan…………………………………………….. .... 49

Page 13: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di

Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi

pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip efisiensi, efektivitas, produktif, dan akuntabel melalui upaya-upaya

koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan kerjasama antar tingkat pemerintahan

dan antara pemerintah daerah. Selain itu undang-undang ini juga mendefinisikan

otonomi daerah sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi yang diberikan

kepada daerah kabupaten kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan

yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara

proposional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan

pembagian dan pemanfaatan dari sumberdaya nasional yang berkeadilan serta

pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan terutama mengenai kebijakan

desentralisasi fiskal pemerintah daerah haruslah menaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Agar kebijakan-kebijakan tersebut tidak merugikan

penduduk. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah

untuk mengarahkan ekonomi suatu daerah melalui pengeluaran dan pendapatan

(berupa pajak) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran

dan pajak. Dalam kebijakan fiskal daerah yang dibuat pemerintah daerah untuk

mengarahkan keadaan suatu daerah melaluai pengeluaran dan pendapatan, yang

mana hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Pengembangan kapabilitas diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki

Page 14: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2

kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi dan perannya secara efisisen, sedangkan peningkatan efektifitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Dalam kaitan ini anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otoritas peneluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotifasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Jones & Pendlebury, 1996; Mardiason:2002; 177).

Salah satu fungsi angaran adalah sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan

efektivitas suatu pemerintah daerah yang menunjukkan hubungan input dan atau

output. Input dalam angaran dinyatakan dalam bentuk pengeluaran dan belanja

untuk menunjukan batas maksimum jumlah uang yang diperkenenkan untuk

dikeluarkan pada setiap tingkat kegiatan yang akan dilaksanakan. Output

dinyatakan dalam bentuk penerimaan atau pendapatan yang menunjukan jumlah

uang yang akan diperoleh dari estimasi hasil minimal yang secara rasional dapat

dicapai. Pengendalian atas hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara

angaran dengaran realisasinya. Dalam pengeluaran daerah, pengendalian

dimaksudkan untuk memastikan jumlah relisasinya peneluaran atau belanja tidak

melebihi dari jumlah yang diangarakan serta untuk mengetahui tingkat kegiatan

pencatatan realisasi pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar

pertimbangan dengan angaran dalam aktivitas pengendalian.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas

dalam penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, antara

lain berisi mengenai :

1. Prinsip kebijakan perimbangan keuangan;

2. Dasar pendanaan pemerintah daerah;

3. Sumber penerimaan daerah;

4. Pendapatan asli daerah;

5. Dana perimbangan;

6. Dana alokasi umum;

Page 15: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3

7. Dana alokasi khusus;

8. Lain-lain pendapatan;

9. Pinjaman daerah;

10. Pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi;

11. Pertanggungjawaban; dan

12. Pengawasan dan pemeriksaan.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah

daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam

hal ini pemerintah daerah meliputi berbagai fungsi seperti meliputi fungsi

perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan,

fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan angaran serta fungsi

pengawasan dan pertanggung jawaban.

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan maka seorang kepala daerah akan sangat

terbebani dalam menetukan segala hal yang terkait mengenai keuangan daerah,

oleh karenanya pemeritah daerah haruslah berpedoman pada peraturan-peraturan

yang ada. Untuk melaksanakan segala peraturan yang dibuat maka dibutuhkan

suatu pola manajemen yang berkualitas dari seorang kepala daerah sehingga pada

akhirnya mampu mencapai tujuan dari pengelolanan keuangan darah. Menuju

kearah tercapainya tujuan dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang bagus

bukan lah hal yang mudah karena terkait dengan tugas keseharian dari

pemerintahan daerah. Kepala daerah dalam hal ini menduduki posisi yang sangat

strategis dalam pembangunan di daerah. Dalam Negara berkembang terdapat

tipologi etika pembangunan sebagai mana disampaikan oleh Wahyu Kumortomo.

Di negara-negara berkembang, tugas utama birokrasi lebih dititik beratkan untuk memperlancar proses pembangunan. Itu lah sebabnya banyak penulis menganalisis administrasi negara-negara berkembang menggunakan istilah

Page 16: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4

birokrasi pembangunan. Definisi yang sederhana mengatakan bahwa pembangunaan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan yang lebih baik. Dalam tugas-tugas pembangunan, aparat administrasi diharapkan memiliki komitmen terhadap tinjauan-tinjauan pembangunaan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Dia harus berorientasi kepada kegiatan (bukan hanya terpaku pada aturan-aturan legalistik), maupun memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu kearah kemajuan. Sinkatnya dia harus mampu menjadi agen-agen perubahan (change agent). Wajarlah apabila para administrator pembangunaan diberi hak-hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan berdasarkan pertimbangan rasional dan pengalaman yang dimilikinya. Keleluasaan untuk mengambil kebijakan administratif (administrative discretion) ini diberikan supaya pemerintah dapat berjalan secara efektif dan proyek-proyek pembangunan yang kerapkali membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat itu dapat terlaksana dengan lancar. (Wahyudi Kumorotomo, 1992:89)

Peningkatan daya kritis masyarakat terhadap kontrol kebijakan dalam hal

desentralisasi fiskal mengeniai pengelolaan keuangan daerah menjadikan peran

kepala daerah menjadi meteri pokok sistem evaluasi kinerja aparatur pemerintah

daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam sistem pengelolaan keuangan

daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daearh, dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah telah membawa konsekuensi harus dilaksanakannya

pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-

prinsip yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dalam proses siklus anggaran (meliputi tahap

penyusunaan anggaran, tahap pengawasan pelaksanaan angaran serta tahab

pertanggung jawaban angaran), akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah

daerah dalam mendukung angaran daerah sebagai instrument manajemen ini.

Keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus angaran diharapkan akan mampu

mengatasi berbagai permasalahan angaran, seperti kebocoran dan pemborosan

Page 17: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5

atau penyimpangan pengalokasian angaran yang cenderung lebih berorientasi

pada kepentingan birokrasi dan bukan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan

daerah sering sekali mengalami kesulitan-kesulitan atau permasalahan-

permasalahan di dalam prakteknya. Hai ini mendorong pemerintah daerah untuk

lebih memperhatikan kebijakan yang dikeluarkannya, yang mana kebijakan

tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan tersebut harus

berpihak pada rakyat. Selain itu tanggungjawab pemerintah sangat diperlukan

dalam pelaksana kebijakan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keungan

daerah.

Dengan memperhatikan unsur tanggung jawab keterbukan informasi maka

selayaknya pemerintah daerah memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi

keinginan masyarakat dalam hal transparasi demi terselenggaranya suatu tata

kelola pemerintahan daerah yang baik. Serta dengan melakukan pertimbangan dan

pemikiran yang matang agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah dapat terlaksanakan sesuai tujuan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik

untuk menyusun skripsi dengan judul, ”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009?

2. Permasalahan apa yang muncul dalam implementasi kebijakan desentralisasi

fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009?

Page 18: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6

3. Strategi dan kebijakan apa sajakah yang ditempuh pemerintahan daerah untuk

mengatasi permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan

desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar dengan tujuan dapat memberikan suatu

manfaat ini dapat menemukan intisari hukum dari gejala-gejala hukum yang

terkandung dari materi atau obyek yang diteliti melalui suatu kegiatan ilmiah.

Kegiatan ilmiah tersebut dilakukan berdasarkan pada metode-metode,

sistimatika dan pemikiran tertentu yang pada akhirnya dapat di tarik kesimpulan

mengenai gejala-gejala hukum tersebut dengan cara menganalisa secara seksama.

Pemeriksaan terhadap fakta hukum juga dilakukan untuk kemudian

diusahakan mengenai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

terjadi di dalam gejala yang bersangkutan dan juga harus mempunyai tujuan yang

jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah

yang dihadapi saat ini. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian

ini mempunyai tujuan sebagai berikut;

1. Tujuan Obyektif

a. Mengetahui pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap

pengelolaan keuangan Kabupaten Klaten tahun 2009.

b. Mengetahui Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan

desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten

Klaten tahun 2009.

c. Mengetahui Strategi dan kebijakan yang ditempuh pemerintahan daerah

untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan

desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009.

Page 19: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

7

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan

hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk menambah wawasan tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi

fiskal di Kabupaten Klaten tahun 2009.

c. Untuk meningkatkan serta mendalami materi kuliah yang diperoleh di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat

diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari

penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi

pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada

khususnya terutama Hukum Administrasi Negara dan Hukum Keuangan

Daerah tentang kebijakan desentralisasi fiskal.

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendalami teori-teori yang telah

diperoleh selama menjalani kuliah strata satu Fakultas Hukum Unuversitas

Sebelas Maret Surakarta. Serta memberikan landasan untuk penelitian lebih

lanjut.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu materi

mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.

b. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang

pengelolan keuangan daerah di Kabupaten Klaten tahun 2009.

Page 20: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

8

c. Bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi Pemerintah

Daerah Kabupaten Klaten dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,

teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan

metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang

terdiri dari penelitan tahap identifikasi hukum dan penelitian terhadap

efektifitas hukum. Maksudnya adalah metode ini mengartikan hukum kepada

suatu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit

dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang dapat

diamati dalam kehidupan. Hukum tidak dikonsepsikan secara filosofi-

moralitas sebagai ius constituendum, dan tidak pula secara positif sebagai ius

constitutum, melainkan empiris (Bambang S, 1997: 5). Penelitian yang

peneliti lakukan adalah termasuk penelitian deskeptif dan metode kualitatuf.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor DPPKAD (Dinas Penglolaan

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) bidang belanja, bidang PAD

(Pendapatan Asli Daerah) dan bidang hukum dalam lingkup Pemerintahan

Kabupaten Klaten.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang peneliti kumpulkan meliputi:

a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan yang

berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari hasil wawancara

Page 21: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

9

dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Klaten dinas DPPKAD yauitu : AR.

Inarsoyo (Kepala Bidang Belanja Daerah), Drs. Andriyanto Har (Kepala

Bidang Pendapatan Asli Daerah), Wahyu Lestari Nurwaruju , S.Ip, M.Si

(Kepala Seksi Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain), Agus R, MM

(Kepala Bidang Kas dan Akuntansi)

b. Data Sekunder, yaitu data yang dapat mendukung keterangan data primer.

Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, laporan-

laporan, buku-buku, peraturan-peraturan dan literatur lainnya yang

berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter

Mahmud Marzuki, 2006: 141).

Bahan hukum primer adalah menggunakan bahan hukum yang

mengikat, maka yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi izin Di Bidang

Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 tahun 2009

tentang Retribusi Izin Trayek,. Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor

10 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Alam.

Page 22: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

10

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Bahan hukum primer

Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain :

a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah.

b) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c) Peraturan Pemerintah Daerah No. 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti hasil-hasil seminar, pendapat dari pakar hukum

yang relevan dengan penelitian ini, artikel koran dan internet serta

bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dann

sekunder, seperti misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Ensiklopedia dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah

yang ditelliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari sumber yang telah di tentukan diatas

penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan

wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,

percakapan dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara (interviewr)

yang mengajukan peryataan dan yang diwawancara (interviee) yang

memberikan jawaban atas pernyataan itu (Lexy J. Moleong,2001:135)

Hasil wawancara tentang dilakukan untuk mendapatkan data primer

dilaksanakan dengan menggunakan jenis wawancara dengan susunan

pernyataan yang dikombinasikan dengan pernyataan yang bersifat alamiah

Page 23: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11

atau sepontanitas, dimana wawancara dilakukan dengan pihak Kepala

Daerah dan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Kabupaten Klaten.

Sedangkan untuk data sekunder digunakan tehnik pengumpulan data studi

kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu

dengan cara mengumpulkan dan mempelajari serta memahami buku-buku,

perundang-undangan serta karya ilmiah yang berhubungan dengan

penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini penting agat data–data yang

sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban

guna memecahkan masalah–masalah yang telah ditemukan diatas. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatis dengan model

interaktif, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan

bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka

tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang

maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data

lapangan (H.B. Sutopo, 1999 : 8).

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data.

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data

fieldnote.

b. Penyajian data.

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan

kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data meliputi berbagai

jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan

juga tabel.

c. Kesimpulan atau verifikasi.

Dalam pengumpulan data penelitian harus sudah memahami arti

berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan peraturan–peraturan,

pencatatan-pencatatan, pola–pola, pertanyaan–pertanyaan, konfigurasi-

Page 24: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12

konfigurasi, arahan sebab akibat dan berbagai reposisi kesimpulan yang

diverifikasi.

Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaksi model adalah

sebagai berikut :

Gambar 1

Metode Analisis Interaktif

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi

penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang

berisi tentang isu hukum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Klaten), rumusan masalah berisi tentang

implementasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan

keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009, permasalahan

dalam implementasi kebijakan desentarlisasi fisikal Kabupaten

Klaten tahun 2009, strategi dan kebijakan yang ditempuh

Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan dalam

Pengumpulan Data

Sajian Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan

Page 25: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13

implementasi kebijakan desentarlisasi fisikal Kabupaten Klaten

tahun 2009; tujuan penelitian berisi tujuan obyektif dan subyektif,

manfaat penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis, metode

penelitian berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data; dan

sistematika penulisan hukum berisi deskriptif dari skripsi yang

dibuat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi kerangka teori dan kerangka pemikiran yang

diuraikan mengenai kajian pustaka berkenaan dengan judul dan

masalah yang diteliti yang memberikan landasan, yaitu tinjauan

tentang desentralisasi, tinjauan tentang pengelolaan keuangan,

tinjauan tentang keuangan daerah dan tinjauan tentang kabupaten

Klaten

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh yang

disertai dengan pembahasan yang dikaitkan dengan permasalahan,

kerangka teori, kerangka pemikiran, dengan teknik analis data yang

telah ditentukan dalam metode penelitian yaitu, implementasi

kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan

daerah Kabupaten Klaten tahun 2009, program-program prioritas

pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009, iktisar

pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2009, permasalahan

dalam implementasi kebijakan desentarlisasi fisikal Kabupaten

Klaten tahun 2009, strategi dan kebijakan yang ditempuh

Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan dalam

implementasi kebijakan desentarlisasi fisikal Kabupaten Klaten

tahun 2009

Page 26: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang intinya bahwa terdapat

perbedaan pada APBD (Angeran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Kabupaten Klaten tahun 2009 antara yang dianggarkan dan

realisasinya, hal ini dikarenakan bebera faktor dan Pemerintah

Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi

permasalan perbedaan pada APBD (Angeran Pendapatan dan

Belanja Daerah) Kabupaten Klaten tahun 2009 antara yang

dianggarkan dan realisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 27: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Desentralisasi

a. Pengertian desentraliasasi

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut

persoalan kekuatan (power), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian

atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di

daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintahan di daerah untuk

menjalankan unsur-unsur pemerintahan di daerah. Dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat (7) desentralisasi adalah

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintah yang di

pertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan

pemerintahan lokal. Adanya pembagian kewenangan serta tersediaanya

ruang gerak yang memadai untuk memakanai kewenangan yang diberikan

kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal).

b. Desentralisasi Dalam Ilmu Administrasi Negara

Desentralisasi di dalam sistem pemerintahan menjadi bagian dari

studi Ilmu Administrasi Negara. Di dalam Ilmu Administrasi Negara, tema

tentang desentralisasi terutama berkenaan dengan fenomena tentang

”delegation of autohority and responsibility” yang dapat diukur dari

sejauhmana unut-unit organisasi bawah memiliki wewenang dan tanggung

jawab di dalam proses pengambilan keputusan.

Secara teoritis, terdapat dua cara melihat desentralisasi ”authority”

dan ”responsibility” itu dapat dibagi (divided), yaitu didasarkan pada

15

Page 28: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16

function dan didasarkan pada ”area”. Penerapan dari kedua dasar

pembagian itu akan bervariasi pada setiap bentuk organisasi, dan biasanya

dihadapkan dengan pertentangan-pertentangan kepentingan. Tidak jarang

terjadi bahwa kalau unit-unit pada pusat organisasi diberi fungsional yang

besar, justru cenderung mengakibatkan lemahnya posisi dan efektvitas

pada unit organisasi dibawahnya. Demikian pula sebaliknya.

c. Faktor-faktor Utama Penentu Sukses Atau Gagalnya Desentralisasi

Ada 4 (empat) faktor utama yang dapat menentukan sukses atau

gagalnya desentralisasi yaitu:

1) Besarnya dukungan yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan politik

dan birokrat di tingkat pusat terhadap kebijakan desentralisasi melalui

nama kewenangan-kewenangan didelegasikan.

2) Sejauhmana kebijakan-kebijakan dan program-program didelegasikan

untuk mendukung desentralisasi terutama dalam pengambilan

keputusan dan administrasi.

3) Sejauhmana perilaku sikab dan kultur darri birokrasi kondusif

terhadap proses desentralisasi terutama dalam pengambilan keputusan

administrasi.

4) Sejauhmana adanya dukungan yang memadai dalam bentuk keuangan,

tenaga kerja/personel dan sumber-sumber daya lainnya terhadap

proses desentralisasi (Rondinell et al, 1984 : 46 – 47)

d. Desentralisasi dan Keuangan Daerah

Salah satu faktor yang penting mempengaruhi keberhasilan

desentralisasi adanya penyerahan sumber dana, sumber daya manusia dan

perangkat fisiknya yang memadahi untuk mendukung pelaksanana urusan

yang diserahkan ke daerah. Dalam konteks tersebut membutuhkan suatu

kebijakan keuangan daerah yang efektif. Kebijakan keuangan daerah

sendiri mencakup berbagai aspek yaitu:

Page 29: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17

1) Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan.

2) Sumber pendapatanAsli Daerah.

3) Pengelolaan Keuangan Daerah dan peningkatan kemampuan aparatur

di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah,

baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah dari

maupun mengenai proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai dari

APBD. Tidak berarti behwa pemerintah daerah harus mempunyai

penerimaan asli daerah (pajak dan retribusi daerah) yang mencukupi untuk

segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat juga dari penerimaan

daerah berupa subsidi atau bagi hasil dari pusat. Hanya saja jika pusat

memberikan subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas ini,

maka subsidi tersebut besifat beban (block Grant), dimana pengunaannya

sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah dalam APBD.

e. Pengertian Desentralisasi fiskal

Desentralisasi fiskal adalah merupakan kewenangan (authority) dan

tanggung jawab (responsibility) dalam penyusunan, pelaksanaan dan

pengawasan anggaran daerah (APBD) oleh pemerintah daerah.

”Desentralisasi Fiskal adalah adalah transfer kewenangan di area tanggung

jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan

sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan otorisasi

untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah

melalui jaminan peminjaman (Litvac dan Seddon, 1998: 3) dalam Sait

Abdullah (2005:64))”.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah

untuk mengarahkan ekonomi suatu daerah melalui pengeluaran dan

pendapatan (berupa pajak dan retribusi) pemerintah. Instrumen utama

kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Dalam kebijakan fiskal

daerah yang dibuat pemerintah daerah untuk mengarahkan keadaan suatu

Page 30: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18

daerah melaluai pengeluaran dan pendapatan, yang mana hal ini tertuang

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Amandemen undang-undang desentralisasi yang dilakukan pada tahun 2004 menitikberatkan kepada mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat, dan perbaikan kepada pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah. Disisi fiskal, UU No. 33 tahun 2004 memperbesar basis bagi hasil pajak dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, maupun dari pajak tingkat nasional lainnya, dan perluasan total dana yang menjadi sumber DAU. Perubahan kebijakan desentraliasi fiskal itu sendiri merupakan cerminan dari kebutuhan fiskal yang terus membesar di tingkat daerah, praktek soft budget constraint dari sisi pemerintah pusat yang juga disebabkan oleh lambatnyareformasi pajak daerah.(www.grand desigen_desentralisasi fiskal Indonesia.com)

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota

terdiri dari tujuh jenis yaitu;

1) Pajak hotel;

2) Pajak restoran;

3) Pajak hiburan;

4) Pajak reklame;

5) Pajak penerangan jalan;

6) Pajak pengambilan bahan galian; dan

7) Pajak parkir.

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh

pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh

pemerintah daerah atau pelayanan yang yang diberikan oleh pemerintah

daerah yang lansung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat

dan pelaksanannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Kebijakan

Page 31: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

desentalisasi fiskal merupakan rangkaian konsep atau proses pembuatan

keputusan dan asas yang menjadi pedoman dalam kebijakan desentralisasi

fiskal.

Desentralisasi fiskal yang merupakan bagian dari otonomi daerah

mempunyai keharusan untuk mentukan fungsi fiskal yang sebaiknya

dilaksanakan oleh daerah dalam rangka mencapai tujuan pemberian

otonomi kepada daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemeritahan Daerah Pasal 66 ayat (3) telah menetapkan fungsi alokasi

sebagai tanggung jawab daerah. Kedekatan kepala daerah dengan

masyarakat merupakan alasan utama penerapan desentralisasi fiskal

sebagai tugas daerah. Daerah dianggap lebih mengetahui aspirasi

masyarakatnya sehingga kebijakan publik dapat ditetapkan sesuai dengan

keinginan masyarakat.

2. Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Sedangkan APBD

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam angaran tertentu,

artinya bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan

daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanana desentralisasi

bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalan APBD. Semua

pengeluaran dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang

ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan

pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Page 32: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

b. Sistem Pengurusan Keuangan Daerah

Dalam pengurusan keuangan negara, dikenal adanya organ atau

kewenangan sebagai berikut:

1) Pengurusan administratif (administratif beheer)

Pengurus administratif atau dikenal juga sebagai pengurus umum,

mengandung unsur hak penguasaan serta memberikan perintah

menagih dan perintah membayar. Pelaksanaan pengurusan ini

membawa akibat pengeluaran dan/ atau penerimaan daerah.

2) Pengurus khusus (comptabel beheer)

Pengurusan khusus atau dikenal dengan bendaharawan mengandung

unsur kewajiban yaitu menerima, menyimpan,

mengeluarkan/membayar uang atau yang disamakan dengan uang

dan barang milik daerah dan selanjutnya mempertanggungjawaban

kepada Kepala Daerah.

c. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat apa yang disebut

sebagai asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

dan manfaatuntuk masyarakat (Pasal 4 ayat (1) ).

2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatusistem yang

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun

ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 4 ayat (2)).

3) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah

daerah dalam kepemilikan kekayaan (Pasal 5 ayat (1)).

Page 33: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21

d. Tata Usaha Keuangan Derah

Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat-menyurat,

mengagenda, memprediksi, menyimpan surat-surat penting atau

memngarsipkan serta kegiatan dokumentasi lainnya. Sementara tata

uasaha keungan intinya adalah tata buku yang merupakan rangkaian

kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan

berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar, tertentu serta prosedur-

prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang

keuangan. Kegiatan ini dikenal dengan sebutan akuntansi yang sekarang

ini telah berkembang sangat pesat baik di bidang akuntansi perusahaan

maupun balam bidang akuntansi pemerintahan.

Salah satu tujuan dari tata buku (akuntansi) ini adalah menyediakan

informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehinga dapat

menyediakan laporan keuangan yang handal, dapat

dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk

mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan

keputusan serta perencanaan untuk masa yang akan datang.

e. Pengeloaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah beberapa hal yang menjadi

pedoman adalah tercantum sebagaimana dalam Pereturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah yaitu:

1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah

daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (Pasal 5

ayat (1) ).

2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

Page 34: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22

c) menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;

d) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara

pengeluaran;

e) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan daerah;

f) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

utang dan piutang daerah;

g) menetapkan pejabat yang bertugas melakukanpengelolaan

barang milik daerah; dan

h) menetapkan pejabat yang bertugas melakukanpengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran (Pasal 5 ayat (2) ).

3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD

(pejabat Pengelola Keuangan Daerah);

b) Kepala SKPD (Satuan Kerja Pernagkat Daerah) selaku pejabat

pengguna anggaran/barang daerah (Pasal 5 ayat (1)).

4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah.

5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah berpedoman

pada peraturan perundangundangan.

3. Tinjauan Tentang Kabupaten Klaten.

a. Georafi Kabupaten Klaten

1) Letak Geografi

Kabupaten Klaten terletak secara geografis antara 7º32’19”

sampai7º48’33” dan antara 110º26’14” sampai 110º47’51”. Letak

Kabupaten Klaten cukup stategis karena berbatasan langsung kota

Surakarta, yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan Daerah

Page 35: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23

Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota

wisata.

2) Luas Penggunaan Lahan

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha,

terbagi dalam 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan. Dari 65.556 ha

luas Kabupaten Klaten, 50,97 persen (33.412 ha) merupakan lahan

pertanian dan 39,29 persen (25.760 ha) merupakan lahan bukan

pertanian dan yang sisanya 9,74 persen adalah bukan lahan

pertanian. Seiring dengan perkembangan keadaan, terjadi perubahan

penggunaan dari lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini ditunjukan

dari luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan (tahun 2009;

0,03 persen), sedangkan lahan bukan pertanian mengalami kenaikan

(tahun 2009 sebesar 0,03 persen).

b. Letak geografis

1) Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara :

Bujur Timur : 1100 26’ 14” - 1100 47’ 51”

Lintang Selatan : 70 32’ 19” - 70 48’ 33”

2) Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten :

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali;

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo;

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIYogyakarta);

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIYogyakarta).

3) Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran :

Sebelah Utara : Dataran Lereng Gunung Merapi;

Sebelah Timur : Membujur Dataran Rendah;

Sebelah Selatan : Dataran Gunung Kapur.

4) Jarak Kota Klaten Dengan Kota Lain Se Eksidenan Surakarta :

Kota Klaten ke Kota Boyolali : 38 Km;

Kota Klaten ke Wonogiri : 67 Km;

Kota Klaten ke Kota Solo : 36 Km;

Page 36: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24

Kota Klaten ke Karanganyar : 49 Km;

Kota Klaten ke Kota Sukoharjo : 47 Km;

Kota Klaten ke Sragen : 63 Km.

c. Keadaan Wilayah

1) Keadaan Wilayah Kabupaten Klaten

a) Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara

meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan

Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.

b) Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah

kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah

merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.

c) Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan

meliputi sebagian kecil sebelah selatan kecamatan Bayat dan

Cawas.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran

rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah

Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial

disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari

Gunung Merapi.

a) Ketinggian Daerah Kabupaten Klaten:

(1) Sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0 - 100 meter di atas

permukaan laut;

(2) Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100 – 500 meter

diatas permukaan laut; dan

(3) Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500 – 2.500 meter

diatas permukaan laut.

b) Klasifikasi Tanah di Kabupaten Klaten

Jenis tanah terdiri dari 5 (lima) macam :

(1) Litosol : Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat

di daerah kecamatan Bayat.

Page 37: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25

(2) Regosol Kelabu : Bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier

terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah,

Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen,

Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari,

Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

(3) Grumusol Kelabu Tua : Bahan induk berupa abu dan pasir

vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas

sebelah selatan.

(4) Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua : Bahan induk

berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten

Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

(5) Regosol Coklat Kekelabuan : Bahan induk berupa abu dan pasir

vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang,

Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

Kabupaten klaten terbentang di antara daerah istimewa Yogyakarta

dan Surakarta yang melewati jalan raya Yogya-Solo mempunyai peran

sangat penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi. Di samping

daerah mediterania antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota

Surakarta masih terdapat pula beberapa obyek wisata antara lain:

Candi : Candi Bubrah, Candi Sewu, Candi Plaosan dan Candi Merak;

Makam : Makam Sunan Bayat ( Ki Ageng Pandanaran), makam Pujangga

R. Ngabei Ronggo Warsito dan makam Ki Ageng Perwito;

Lainnya : Rowo Jombor, Deles Indah, Musium Gula dan Monumen Juang

1945 serta Pemancingan Janti.

d. Pemerintahan

1) Wilayah Administrasi

Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan, 391 desa

dan 10 kelurahan. Seluruh desa yang ada merupakan desa

swasembada. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah

Page 38: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26

Cawas sebanyak 20 desa, sedangkan yang paling sedikit kecamatan

Kalikotes dan Kebonarum masing-masing 7 desa.

2) Kepegawaian

Tahun 2009 jumlah pegawai negeri di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Klaten termasuk guru sebanyak 16.593

orang, mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dari tahun 2008.

Sedangkan bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, lulusan

SD sebesar 2,46 persen, lulusan SLTP 4,23 persen, lulusan SLTA

34,74 persen Diploma 28,20 persen, Sarjana dan Pasca Sarjana

30,36 persen

3) DPRD

Hasil pemilu tahun 2009 menghasilkan lima partai dengan

suara terbanyak yakni PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional,

Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan

Bangsa. Selama tahun 2009 belum ada peraturan daerah (Perda)

yang dihasilkan. Sedangkan sidang yang dilakukan dewan

mengalami penurunan sebesar 1,66 persen bila dibandingkan

dengan tahun 2008.

e. Penduduk

1) Penduduk Kabupaten Klaten

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari

pembangunan, dalam rangka membentuk manusia Indonesia

seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Tahun 2009 jumlah

penduduk Klaten sebesar 1.303.910 jiwa, kondisi ini menunjukan

penambahan 3.416 jiwa dari tahun sebelumnya dan

pertumbuhannya sebesar 0,26 persen.

Pertumbuhan jumlah penduduk seyogyanya diimbangi

dengan pemerataan penyebaran penduduk. Secara umum kepadatan

penduduk di Kabupaten Klaten merata untuk semua kecamatan,

Page 39: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27

kecuali Kecamatan Kemalang yang paling rendah kepadatannya

sebesar 676 jiwa per km2.

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Klaten sebesar

95,79, ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari

laki-laki. Untuk penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar

987.676 jiwa, sekitar 75,74 persen dari total penduduk Klaten

2) Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda

pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus

mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses

demografi. Tahun 2009 jumlah pencari kerja sebanyak 16.315

orang mengalami penurunan sebesar 6,18 persen dibandingkan

dengan tahun 2008. Tingkat pendidikan untuk pencari kerja yang

terbanyak adalah SMU/SMK sebesar 9.395 orang.

3) Keluarga Berencana

Peserta KB aktif di Kabupaten Klaten tahun 2008 mencapai

162.485 akseptor dan peserta KB baru sebesar 23.652 akseptor.

Sedangakan metoda alat kontrasepsi yang banyak digunakan untuk

peserta KB baik aktif atau baru adalah suntik.

4) Transmigrasi

Salah satu usaha untuk memperluas kesempatan kerja

adalah melalui program transmigrasi selain untuk pemerataan

penduduk. Pada tahun 2009 jumlah transmigran yang berangkat

dari Kabupaten Klaten sebesar 15 KK, kondisi ini mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2008. Adapun tujuan paling

banyak adalah ke Sulawesi.

f. Keuangan

1) Keuangan Daerah

Page 40: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28

Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2009

terhimpun sekitar 984.534.437.004 rupiah naik sekitar 9,30 persen

dibandingkan tahun anggaran 2008. Pajak daerah memberikan

kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 20.176.815.291 rupiah atau

sekitar 37,09 persen dari total pendapatan asli daerah.

Sejalan dengan realisasi pendapatan asli daerah, realisasi belanja

daerah untuk tahun anggaran 2009 sebesar 981.121.677.296 atau turun

sebesar 1,90 persen dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2008.

2) Koperasi dan Perbankan

Peranan Koperasi dan perbankan dalam kegiatan perekonomian

daerah sangat penting. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat

dalam bentuk simpanan, giro maupun deposito cukup besar, tapi pada

tahun 2009 secara umum mengalami kenaikan. Begitu juga jumlah

peminjam di koperasi mengalami penurunan sebesar 4,07 persen

dibanding tahun 2008, sebanding juga dengan jumlah uang yang

dipinjamkan mengalami penurunan sebesar 34,55 persen

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

desentralisasi yang di berikan oleh pemerintah pusat negara kesatuan republik

indonesia kepada pemerintah daerah, yang mana desentralisasi tersebut terlaksana

pada daerah otonom. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang “hampir”

penuh atas penggunaan sumber-sumber fiskal. Pemerintah daerah melakukan

kontrol terhadap pengeluaran dari seluruh sumber penerimaan. Hal ini meliputi

penerimaan daerah dari pajak dan retribusi, pendapatan dari sumber-sumber daya

alam, dan dana hibah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah telah membawa banyak

perubahan yang mendasar dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di

Indonesia. Hal tersebut antara lain terlihat dari perbaikan formula pengalokasian

dana-dana yang didaerahkan. Perbaikan juga dilakukan dalam mekanisme

Page 41: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29

penyaluran Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH Pajak, dan DBH SDA) yang

saat ini sudah dilaksanakan langsung dari Rekening Kas Umum Negara di

Bendahara Umum Negara (BUN) ke Rekening Kas Umum Daerah. Undang-

Undang 33 Tahun 2004 telah meletakkan perubahan yang fundamental dalam

pelaksanaan kebijakan desentralisasi, dari yang semula didominasi oleh

Pemerintah Pusat kemudian bergeser dengan memberikan keleluasaan yang lebih

besar kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas

pemerintahan di Daerah. Dengan dilaksanakannya sistem desentralisasi tersebut,

harapan seluruh komponen bangsa tidak hanya ditujukan pada efisiensi alokasi

arus barang publik di Daerah, tetapi juga mendekatkan pada pelayanan kepada

masyarakat lokal, mendorong demokratisasi, mengakomodasi aspirasi Daerah dan

partisipasi masyarakat, serta merekatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki dua fungsi dalam halini yaitu sebagai

pengawas dan pengatur. Pengawasan yang dilakuakan oleh pemerintah pusat

adalah mengenai urusan pemerintahan yang berdasar pada;

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Perimbangan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi Dan Perintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan dalam hal mengatur Pemerintah Daerah mengeluarkan

Peraturan Daerah yang mana peraturan tersebut dijadikan dasar dalam

menyusunan APBD. Selain berpedoman pada Peraturan Daerah, penyusunan

APBD juga berpedoman pada;

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan

Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan

Nasional

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Page 42: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran2009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

(LPS). Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala/

pimpinan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD

dan kepala/pimpinan SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Setelah penyusunan APBD selesai maka tahab selanjutnya adalah pelaksanaan

APBD yang telah di setujui oleh penerintah daerah dan dijalankan pada masing-

masing subtansi atau organ-organ pemerintah daerah.

Page 43: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31

KERANGKA PEMIKIRAN

BAB III

NKRI PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009

-Otonomi - Desentralisasi

Mengatur DPRD

PERDA

Pelaksanaan APBD

APBD

Urusan Pemerintahan a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah

Mengawasi

Desentraliasi Fiska

Page 44: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal tertuang dalam APBD

(angaran pendapaten dan belanja dareah). Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Daerah tentang APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan

rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target

yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang

membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai

jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi

dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan

daerah.

Berbeda dengan penganggaran yang merupakan proses atau metode

untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi pemerintah daerah

penganggaran merupakan suatu tahapan yang cukup rumit dengan rentang

waktu yang cukup panjang dan mengandung nuansa politik. Proses

penganggaran dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis

telah selesai dilakukan. Dalam hal ini anggaran merupakan artikulasi dari hasil

perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Tahap

penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan

tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang

sudah ditetapkan. Anggaran dalam hal ini merupakan pengelolaan

perencanaan operasional / managerial plan for action untuk memfasilitasi

tercapainya tujuan organisasi ( Badrul Munir, 2003: 26 ).

32

Page 45: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33

Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2

Skema Proses Penyusunan APBD

Anggaran Daerah dalam penyelenggaraan sistem manajerial

pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting, sehingga mempunyai

kedudukan dalam peran dan fungsi anggaran. Arti penting anggaran daerah

dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan

dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan

kualitas hidup masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat

yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang

ada terbatas (scarcity of resources).

Page 46: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

Di samping itu anggaran daerah mempunyai peran penting dalam

sistem keuangan daerah, peran ini dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya

yaitu:

1. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk :

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan

misi yang ditetapkan.

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.

c. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan

kegiatan yang telah disusun.

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat penapaian strategi.

2. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan antara lain:

a. Mengendalikan efisiensi pengeluaran.

b. Membatasi kekuasaan atau kewenangan pemerintah daerah.

c. Mencegah adanya kelebihan pengeluaran (overspending) kekurangan

pengeluaran (underspending) dan salah sasaran (missappropriation)

dalam mengalokasikan anggaran pada bidang lain yang bukan

merupakan prioritas.

d. Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program

atau kegiatan pemerintah.

e. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan

ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian

fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat

sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

f. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-

prioritas dan kebutuhan keuangan daerah terhadap prioritas

pembangunan. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk

komitmen eksekutif (pemerintah daerah) dan pihak legislatif (DPRD)

atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran

bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik.

Oleh karenanya penyusunan anggaran membutuhkan political skill,

Page 47: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35

coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang

prinsip manajemen keuangan daerah. Kegagalan dalam melaksanakan

anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas atau

bahkan menjatuhkan kepemimpinan eksekutif.

g. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi

pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran.

Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi

terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan

organisasi pemerintah daerah. Disamping itu anggaran publik (daerah)

juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja.

h. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya

merupakan wujud komitmen pemerintah daerah kepada pemberi

wewenang (masyarakat ) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan

dan pelayanan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah akan dinilai

berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan.

i. Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi manajemen

pemerintah daerah agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien

dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memotivasi pegawai,

anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau

demanding but achievable. Maksudnya target kinerja hendaknya

ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai ( tidak terlalu

tinggi dan tidak terlalu rendah ).

j. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang

publik (public sphere ) dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran

harus melibatkan seluas mungkin masyarakat. Keterlibatan

masyarakat tersebut akan dapat dilakukan melalui proses jaringan

aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai dperumusan

arah kebijakan umum anggaran daerah. Kelompok masyarakat yang

terkoordinir umumnya akan mencoba mempengaruhi anggaran untuk

kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang

terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik

Page 48: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36

yang ada. Jika tidak ada alat aspirasi mereka, maka mereka akan

melakukan tindakan-tindakan lain misalnya; tindakan massa (class

action), melakukan boikot, vandalisme dan sebagainya.

Pemerintah dalam kerangka penyelenggaraan kinerja pemerintahan

terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari pemerintahan, karena sistem pengelolaan keuangan

pemerintahan merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri.

Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat

(5) Undang-undang Dasar tahun 1945 bahwa aspek pengelolaan keuangan

daerah juga merupakan subsistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 155 sampai

Pasal 194, dalam pasal 185 ditetapkan bahwa rancangan APBD perlu

mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Berikut ini adalah gambaran tentang peran Gubernur dalam

pengesehan angaran pendapatan dan belanja daerah :

Gambar 3

Skema Proses penetapan APBD

Page 49: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

37

Pengelolaan sistem perimbangan tersebut diharapkan terdapat

keseimbangan yang lebih transparan dalam pendistribusian kewenangan,

pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik

dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai

dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang saat ini berkembang. Hal

tersebut menjadi konsekuensi logis bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak

hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana

perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana

instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu

memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional,

transparan dan bertanggung jawab.

Anggaran daerah dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan

anggaran modal/investasi.

1. Anggaran Operasional

Anggaran Operasional (operation/recurent budget) digunakan untuk

merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.

Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran

operasional adalah belanja rutin (recurrent expenditure) yaitu

pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan

tidak dapat menambah aset bagi pemerintah, disebut juga anggaran

rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang setiap tahun.

Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional

antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasional dan

pemeliharaan.

2. Anggaran Modal/investasi

Anggaran modal atau investasi (capital/investment budget)

menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva

tetap seperti gedung, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja

investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu

tahun anggaran dan akan menambah aset untuk kekayaan pemerintah

dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional

Page 50: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38

dan pemeliharaannya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang

yang dimilikinya sendiri sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam

sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada

pemerintah melalui proses pemilihan umum. Para wakil rakyat

mentranslantasikan mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan

prigram yang memberi manfaat bagi pemilih yang direfleksikan dalam

anggaran. Adanya keterbatasan sumberdaya, menyebabkan anggaran

mempunyai tradeoffs, yaitu sebagaian uang tidak dapat dialokasikan

untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang

lain. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh

stakeholder-nya secara simultan, sehingga perlu ada prioritas

pengelolaan.

1. Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2009

Dalam rencana pelaksanaan RAPBD tahun 2009 telah menetapkan

beberapa prioritas pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2009, dimana prioritas

pembangunan dimaksud digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan

pembangunan yang muncul pada tahun anggaran berkenaan, sehingga dalam

penganggaran belanja daerah diarahkan untuk membiayai program prioritas

pembangunan daerah. Adapun program-program yang menjadi prioritas

pembangunan daerah tahun 2009 secara garis besar dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel Prioritas Pembangunan

NO

.

Prioritas

Pembangunan Sasaran

SKPD yang

melaksanakan Nama Program

1. Peningkatan

kualitas

Meningkatnya

kualitas

1. Dinas

Pendidkan

1. Wajib belajar

dikdas 9 tahun

Page 51: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39

pelayanan dan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

pendidikan

pelayanan dan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

pendidikan

bagi semua

2. Kantor Arsip &

Perpustakaan

4. Bagian Kesra

2. Pendidikan

menengah

3. Peningkatan

mutu pendidikan

non formal

4. Peningkatan

mutu pendidik

dan tenaga

kependidikan

5. Menejemen

pelayanan

pendidikan

6. Pengembangan

budaya baca dan

pembinaan

perpustakaan

2. Peningkatan

kualitas

pelayanan dan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

Kesehatan

Meningkatnya

kualitas

pelayanan dan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kesehatan

secara

menyeluruh

1. Dinas

Kesehatan

1. Obat dan

perbekalan

kesehatan

2. Upaya kesehatan

masyarakat

3. Promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

4. Perbaikan Gizi

masy.

5. Pengembangan

Page 52: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40

lingk sehat

6. Pelayanan

kesehatan

penduduk miskin

3. Penanggulangan

Kemiskinan

Meningkatnya

kesejahteraan

penduduk miskin,

sehingga

presentase

penduduk miskin

dapat dicapai

14,11% pada

akhir tahun 2009

1.Dinas Pendidikan

2.Dinas Kesehatan

3.Dinas

Sosnaketrans

4.Bagian

Pembangunan

5.Bagian

Pemerintahan

6.Bagian Kesra

1. Pendidikan

menengah

(beasiswa anak

kel kurang

mampu)

2. Pelayanan

Kesehatan

penduduk miskin

3. Peningkatan

koordinasi bidang

sosial

4. Peningkatan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

(bantuan Sarpras

dasar

pemukiman)

5. Pengembangan

wilayah

perbatasan

6. Pemberdayaan

fakir miskin

Page 53: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41

4. Kemandirian

desa /kelurahan

melalui

penguatan

bantuan

keuangan dari

pemkab (ADD)

Meningkatnya

kwalitas

pelayanan

pemerintahan

desa dan

kelurahan

menuju

kemandirian

desa/kelurahan

1.Badan

Pemberdayaan

masy.

2.Bagian

pemerintahan

3.D P U

1.Pembinaan dan

pengembangan

Perangkat Desa

2.Peningkatan

pemberdayaan

masy. Pedesaan

3.Peningkatan

keberdayaan

masy pedesaan

5 Menjamin

ketersediaan

dan ketahanan

pangan dalam

mewujudkan

Kabupaten

Agropolitan

Terwujudnya

Kabupaten

Agropolitan

yang didukung 5

pilar;

1.Agropoduksi,

2.Agrobisnis,3.

Agroteknologi,

4.Agroindustri,

5.Agrowisata

dan sarpras

pendukungnya

1.Dinas pertanian

2.Dinas Pariwisata

Pemuda & Olah

Raga

3.Kantor Ketahanan

Pangan

1.Peningkatan

ketahanan pangan

2.Peningkatan

produksi

pertanian

3.Peningkatan

produksi hasil

peternakan

4.Pengembangan

pemasaran

pariwisata

5.Pengembangan

destinasi

pariwisata

6. Perluasan

kesempatan

kerja dan

berusaha

Meningkatnya

kesempatan

kerja dan

berusaha,

ditandai

1. Disosnaketran

2. Dinas

Perindagkop

UMKM

3. Dinas Pertanian

1.Peningkatan

kualitas dan

produktifitas

tenaga kerja

2.peningkatan

Page 54: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

42

dengan

menggeliatnya

UMKM dan

koperasi

kesempatan kerja

3.perlindungan dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan

4.Pengembangan

wilayah

transmigrasi

5.Peningkatan

kesejahteraaan

petani

6.Penciptaan usaha

kecil, menengah

yang kondusif

7.Pengembangan

industri kecil dan

menengah

7. Pemberdayaan

Masyarakat

Meningkatnya

kapasitas

penduduk

dalam hal

memberdayak

an diri untuk

mengolah

SDM, SDA

dan

lingkungan

serta

mengembangk

an nilai-nilai

1. DPU

2. Badan

Pemberdayaan

Masy.

3. Kantor KB dan

PP

4. Bagian

Pemerintahan

1.PNPM Perkotaan

2.PPIP

3.Pemberdayaan

Perempuan

4.PNPM Perdesaan

5.Penigkatan

keberdayaan

masy pedesaan

Page 55: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

43

luhur.

8. Peningkatan

SDM aparatur

Meningkatnya

kapasitas SDM

aparatur

1. Dinas

pendidikan

2. Dinas

Kesehatan

3. Badan

Kepegawaian

Daerah

4. Sekretariat

DPRD

5. Bagian

Pemerintahan

1. Standarisasi

pelayanan

kesehatan

2. Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

3. Peningkatan

kapasitas

aparatur

Pemdes

4. Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat Daerah

5. Peningkatan

sumberdaya

aparatur

9. Peningkatan

potensi dan

kualitas SDA

Meningkatnya

pengelolaan

potensi dan

kualitas SDA

untuk

mendukung

pembangunan

yang

berkelanjutan

1. Dinas

Kesehatan

2. DPU

3. Badan

Pemberdayaan

masy.

4. Badan

Perencanaan

Pembangunan

1.Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun desa

2.Pengembangan

lingkungan sehat

3.Pengendalian

pemanfaatan

Page 56: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

44

Daerah

5. Badan

Lingkungan

Hidup

ruang

4.Penataan dan

Pengelolaan tata

Ruang

5.Pembangunan

infrastruktur

pedesaan/perkota

an

6.Pengembangan

kinerja

pengelolaan air

minum dan air

limbah

7.Pengembangan

pengelolaan

jaringan irigasi,

rowo dan

jaringan

pengairan

lainnya.

8.Pengembangan

pengelolaan dan

konservasi

sungai, danau dan

sumber daya air

9.Pengembangan

kelembagaan

sumberdaya air

dan irigasi

10. Pengelolaan

ruang terbuka

Page 57: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

45

hijau (RTH)

11. Perlindungan

dan konservasi

SDA

10. Sukses

Pelaksanaan

Pemilu

Legislatif dan

Presiden

Terlaksananya

Pemilu

Legislatif dan

Presiden

secara

demokratis

dan LUBER

1. Badan

Kesbanglinmas.

2. Dinas Dukcapil

3. Kantor Satpol

PP

4. Bag.

Pemerintahan

1.Peningkatan

pelayanan

pengelolaan

kedinasan KDH/

Wil.

2.Fasilitasi &

Koordinasi

keamanan dan

ketertiban

3.Peningkatan

kemampuan

perlindungan

masyarakat

4.Penataan

Administrasi

Kependudukan

11. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

dan pengawasan

pembangunan

untuk

Meningkatnya

kualitas

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

dan

pengawasan

1. Bappeda

2. Badan

Pemberdayaan

masy.

3. Itwilkab

4. Badan

Kesbanglinmas

5. Kantor Satpol

1.Fasilitasi dan

Koordinasi

keamanan dan

ketertiban

2.Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

Page 58: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

46

mendukung

penegakan

hukum,

penghormatan

HAM dan

Pemberantasan

KKN

pembangunan

untuk

mendukung

penegakan

hukum,

penghormatan

HAM dan

Pemberantasan

KKN

PP

6. Bagian Hukum

membangun desa

3.Peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

4.Bantuan Hukum

dan HAM

5.Kerjasama

Pembangunan

6.Perencanaan

Pembangunan

daerah

7.Perencanaan tata

ruang

Sumber : Kebijakan Umum Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2009 (DPPKAD Kab. Klaten.)

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Klaten Tahun

2009 maka sasaran ekonomi pada tahun 2009 sebagai berikut :

a. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin;

b. Berkurangnya Jumlah Pengangguran Terbuka;

c. Terjaganya Stabilitas Harga; dan

d. Tersedianya Investasi untuk Pembiayaan Pembangunan.

Sementara itu, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten pada

tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Page 59: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

47

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana bidang

pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat dengan penekanan

pada upaya pengurangan beban masyarakat terhadap pembiayaan

pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin, pemenuhan buku-buku ajar,

bantuan pembiayaan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi bagi masyarakat miskin, peningkatan upaya keterkaitan (link and

match) antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja, peningkatan kualitas

tenaga kependidikan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah;

2. Peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana bidang

kesehatan yang merata, adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat dengan

penekanan pada upaya terjaminnya kesehatan masyarakat mulai tahap upaya

pencegahan (deteksi dini), perawatan dan pengobatan penyakit,

pembangunan/rehab sarana prasarana pelayananan kesehatan (Puskesmas/

Pustu/Pos Kesehatan Desa) dan peningkatan kualitas tenaga

medis/paramedis;

3. Pengembangan kegiatan fungsional perekonomian agropolitan dengan

penekanan pada upaya peningkatan kemampuan daya beli dan

penanggulangan kemiskinan masyarakat melalui peningkatan partisipasi,

pemberdayaan dan kemandirian masyarakat perdesaan maupun perkotaan,

pengembangan kelompok ekonomi masyarakat, pengurangan beban belanja

keluarga, peningkatan jejaring pemasaran produk, peningkatan penggunaan

produk lokal, penjaminan penyaluran kredit usaha bagi UMKM, penjaminan

pemasaran produk masyarakat, revitalisasi pasar-pasar tradisional dan

Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berdasarkan pendekatan

klaster guna mewujudkan produk-produk unggulan di bidang perindustrian

dan pertanian;

4. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam tahap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dalam

pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) yang ditekankan pada upaya-upaya

peningkatan kualitas aparatur/lembaga desa/kelurahan, peningkatan sarana

Page 60: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

48

prasarana pengembangan potensi perekonomian desa/kelurahan, sarana

prasarana pertanian/irigasi, perhubungan, pengembangan sosial-budaya-

keagamaan masyarakat;

5. Peningkatan upaya terjaminnya ketersediaan dan ketahanan pangan

masyarakat dalam siklus produksi-distribusi agropolitan dan peningkatan

kelangsungan aktifitas perekonomian rakyat di wilayah serta mendukung

pusat-pusat wilayah pertumbuhan ;

6. Penciptaan perluasan kesempatan kerja dan berusaha dalam upaya

menanggulangi permasalahan pengangguran dengan penekanan pada

kemitraan pelatihan dan penyiapan kualitas calon angkatan kerja,

peningkatan jejaring lapangan kerja, pengiriman tenaga kerja baik melalui

Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) maupun Angkatan Kerja Antar

Negara (AKAN);

7. Peningkatan partisipasi daerah dalam pembiayaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);

8. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan fokus pada

pembinaan aparatur daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang didukung

dengan peningkatan penggunaan Sistem Teknologi Informasi di Bidang

Kependudukan, Keuangan Daerah, Kepegawaian Daerah dan Pelayanan

Publik serta pembinaan Kapasitas Pelaku Ekonomi Daerah, Pemuda dan

Olah Raga serta Budayawan/Seniman Daerah;

9. Peningkatan potensi dan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dengan fokus

pada upaya peningkatan kesuburan lahan, pelestarian Sumber Daya Air,

reboisasi lahan kritis, reklamasi lahan bekas penambangan dan dukungan

kepada usaha-usaha pelestarian fauna maupun penangkaran benih/bibit

tanaman;

10. Menyukseskan terselenggaranya agenda nasional berupa Pemilu Legislatif

dan Presiden Tahun 2009;

11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan daerah dalam rangka menciptakan kondisi daerah

Page 61: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

49

yang kondusif serta upaya penegakan hukum, penghormatan HAM dan

pemberantasan KKN.

2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan

Program Kegiatan

Belanja Daerah di Kabupaten Klaten diarahkan untuk meningkatkan

efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

peningkatan kualitas pelayanan publik. Kenaikan Belanja Daerah

diupayakan untuk membiayai program dan kegiatan yang esensial dan

bernilai produktif untuk peningkatan pelayanan publik. RAPBD Kabupaten

Klaten Tahun 2009 secara keseluruhan direncanakan sebesar

Rp.1.007.953.908.000,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.797.311.464.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.210.642.444.000,-

Secara rinci rencana belanja tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan tahun

anggaran 2009 (yang digunakan untuk program dan kegiatan) sebesar

Rp.281.200.192.000,- yang digunakan untuk membiayai Urusan Wajib

sebesar Rp. 261.441.532.000,- untuk 57 SKPD, dan digunakan untuk

membiayai urusan Pilihan sebesar Rp.19.758.660.000,- dipergunakan untuk

2 SKPD. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO. URUSAN / SKPD

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.)

1 2 3

I URUSAN WAJIB

261,441,532,000

1

DINAS PENDIDIKAN

69,818,310,000

Page 62: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

50

2

DINAS KESEHATAN

19,150,140,000

3 DINAS PEKERJAAN UMUM 41,333,092,000

NO. URUSAN / SKPD

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.)

1 2 3

4

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAAN

DAERAH 3,7995,680,000

5 DINAS PERHUBUNGAN

1,419,722,000

6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1,227,627,000

7

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL 3,385,670,000

8 KANTOR KELUARGA BERENCANA & PP

1,765,900,000

9

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1,369,423,000

10 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI UKM 8,393,417,000

11 BADAN KESBANGLINMAS

3,120,330,000

12 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

603,150,000

13 DPRD

-

Page 63: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

51

NO. URUSAN / SKPD

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.)

1 2 3

14 BUPATI DAN WAKIL BUPATI -

15 SEKRETARIAT DAERAH -

16

KECAMATAN KABUPATEN KLATEN

BERJUMLAH 26 4,009,908,000

17 KANTOR PELAYANAN TERPADU

852,975,000

18 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3,583,686,000

19 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

25,807,632,000

20 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

578,775,000

21

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN

6,778,100,000

22 ASET DAERAH (DPPKAD)

23 KANTOR KETAHANAN PANGAN 396,000,000

24 SEKRETARIAT DAERAH 52,947,276,000

25

KELURAHAN KABUPATEN KLATEN

BERJUMLAH 10 850,000,000

Page 64: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

52

NO. URUSAN / SKPD

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.)

1 2 3

II URUSAN PILIHAN

19,758,660,000

26 DINAS PERTANIAN

9,705,160,000

27

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN

10,053,500,000

OLAH RAGA

JUMLAH TOTAL

281,200,192,000

Sumber : Kebijakan Umum Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2009 (DPPKAD Kab. Klaten)

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2009

Dalam rangka memenuhi target yang telah di tetapkan dalam APBD

Tahun anggaran 2009 maupun perubahannya, Pemerintah Kabupaten Klaten

telah berupaya mengelola memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun

pencapaian target kinerja ekonomi makro dan keuangan Tahun Anggaran

belum dapat memenuhi harapan semua pihak, namun setidaknya telah terjadi

peningkatan kondisi ekonomi dan keuangan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran

2009, Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Rp 984.534.437.004,00

2. Realisasi Belanja dan Transfer Rp 981.121.677.296,00

Page 65: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

53

3. Surplus (Defisit) Rp 3.412.759.708,00

4. Realisasi Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 57.594.345.860,00

b. Pengeluaran Rp 497.479.000,00

c. Pembiayaan Neto Rp 57.096.866.860,00

5. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 60.509.626.568,00

Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009 secara keseluruhan

adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Daerah

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

1) Target sebesar Rp 66.073.046.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 46.603.876.930,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 19.469.169.070,00

Realisasi PAD Tahun 2009 sebesar 70,53 % dari anggarannya, dengan

perincian sebagai berikut :

1) Pajak Daerah :

a) Target sebesar Rp 20.464.500.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 18.921.063.434,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 1.543.436.566,00

Penerimaan pajak daerah sebesar 92,46 % dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, telah diundangkan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 tanggal 20 Desember

2000 disebutkan bahwa yang menjadi Pajak Kabupaten/Kota adalah

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

dan Pajak Parkir.

2) Retribusi Daerah

a) Target sebesar Rp 12.400.488.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 11.034.755.597,00

Page 66: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

54

Kurang dari anggaran sebesar Rp 1.365.732.403,00

Penerimaan retribusi daerah sebesar 88,99% dari anggarannya.

Pengelolaan pendapatan retribusi dikelola oleh SKPD yang

membidangi, dan dari 52 SKPD hanya 10 SKPD yang mengelola

pendapatan, antara lain : Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum

(DPU), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),

Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pertanian,

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga, Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas

Pendidikan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

a) Target sebesar Rp 5.481.000.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 4.101.047.114,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 1.379.952.886,00

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebesar 74,82% dari anggarannya.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

a) Target sebesar Rp 27.727.058.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 12.547.010.785,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 15.180.047.215,00

Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 45,25 % dari

anggarannya.

Rekening ini menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang

tidak masuk kategori pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu Hasil

Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa

Bank, Penerimaan Dana Revolving, dan lain-lain pendapatan.

Page 67: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

55

b. Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, adalah sebagai berikut :

a) Target sebesar Rp 892.253.658.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 922.915.374.294,00

Lebih dari anggaran sebesar Rp 30.661.716.294,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2009 sebesar 103,44 % dari

anggarannya, dengan perincian sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

a) Bagi Hasil Pajak :

(1) Target sebesar Rp 40.540.842.000,00

(2) Realisasi sebesar Rp 38.281.761.514,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 2.259.080.486,00

Penerimaan bagi hasil pajak sebesar 94,43 % dari anggarannya.

Penerimaan ini berasal dari bagi hasil penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh-21)

dan Kompensasi/ Retribusi PPh-21.

b) Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA) :

(1) Target sebesar Rp 6.193.815.000,00

(2) Realisasi sebesar Rp 4.604.081.220,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 1.589.733.780,00

Penerimaan bagi hasil bukan pajak/SDA sebesar 74,33 % dari

anggarannya.

Penerimaan ini berasal dari Pemerintah pusat, pelaksanaannya

dilakukan oleh aparat Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah

Daerah mendapat alokaso bagi hasil. Penerimaan ini meliputi

Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Pungutan

Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan dan Minyak Bumi,

Bagi Hasil Pertambangan Umum, dan lain-lain.

Page 68: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

56

c) Dana Alokasi Umum (DAU) :

(1) Target sebesar Rp 726.192.262.000,00

(2) Realisasi sebesar Rp 726.192.262.000,00

Lebih dari anggaran sebesar Rp 0,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar 100,00 % dari

anggarannya.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) :

(1) Target sebesar Rp 71.995.000.000,00

(2) Realisasi sebesar Rp 71.995.000.000,00

Lebih dari anggaran sebesar Rp 0,00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar 100,00 % dari

anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang

tujuan penggunaannya untuk membiayai bidang pendidikan,

bidang kesehatan, bidang irigasi, jalan dan air bersih, bidang

pertanian dan perikanan, bidang lingkungan hidup, bidang

kelautan dan perikanan.

c. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya, adalah sebagai

berikut :

1) Target sebesar Rp 6.950.742.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 36.252.417.000,00

Lebih dari anggaran sebesar Rp 29.301.675.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun

2009 sebesar 521,56 % dari anggarannya. Penerimaan ini merupakan

alokasi dari Pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus

dan Dana Penyesuaian Kabupaten Klaten tidak mendapatkan alokasi

dana ini.

Page 69: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

57

d. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi, adalah sebagai berikut :

1) Target sebesar Rp 40.380.997.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 45.589.852.560,00

Lebih dari anggaran sebesar Rp 5.208.855.560,00

Realisasi Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2009

sebesar 112,90 % dari anggarannya.

Penerimaan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa

Tengah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Kabupaten

Klaten memperoleh bagi hasil dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil

Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),

Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan

(ABT/AP), Retribusi Ijin Dispensasi Jalan, Kelebihan Muatan,

Sumbangan Pihak Ketiga Propinsi dan Tera Ulang, serta Bantuan Lain-

lain dari Provinsi.

e. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut :

1) Target sebesar Rp 14.801.359.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 15.015.185.780,00

Lebih dari anggaran sebesar Rp 213.826.780,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2009 sebesar 101,44 %

dari anggarannya, yang merupakan gabungan antara pendapatan

lainnya yang berupa Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dan

Penerimaan Lain-lain.

2. Realisasi Belanja Daerah

a. Target sebesar Rp 1.035.249.426.000,00

b. Realisasi sebesar Rp 981.121.677.296,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 54.127.748.704,00

Page 70: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

58

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2009 sebesar 94,77 % dari anggarannya,

dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi :

1) Target sebesar Rp 958.531.475.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 911.620.049.731,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 46.911.425.269,00

Realisasi belanja operasi sebesar 95,11 % dari anggarannya, terdiri

dari:

1) Belanja Pegawai :

a) Target sebesar Rp 727.981.150.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 693.011.043.538,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 34.970.106.462,00

Realisasi belanja Pegawai sebesar 95,20 % dari anggarannya.

Belanja ini menurut rekening APBD adalah jenis belanja yang

terdapat dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung. Dalam laporan keuangan, belanja pegawai ini

merupakan gabungan dari 2 (dua) kelompok belanja tersebut,

dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung :

(1) Target sebesar Rp 712.165.111.000,00

(2) Realisasi sebesar Rp 679.199.053.734,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 32.966.057.266,00

Realisasi belanja pegawai dari belanja tidak langsung sebesar

95,37 % dari anggarannya.

Yang dipergunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan,

Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah (KDH/WKDH) dan Biaya Pemungutan Pajak.

Page 71: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

59

b) Belanja Pegawai dari Belanja Langsung :

(1) Target sebesar Rp 15.816.039.000,00

(2) Realisasi sebesar Rp 13.811.989.804,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 2.004.049.196,00

Realisasi belanja pegawai dari belanja langsung sebesar 87,33%

dari anggarannya, yang dipergunakan untuk membiayai: Honor

PNS meliputi Honor Tim, Upah harian dan lain-lain, serta

Honorarium Non PNS meliputi Uang Lembur, Beasiswa

Pendidikan PNS, Kursus, Pelatihan, Bintek, Sosialisasi dan

lain-lain.

2) Belanja Barang dan Jasa :

a) Target sebesar Rp 94.704.076.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 84.987.000.545,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 9.717.075.455,00

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 89,74% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk biaya operasional kantor dan aparat

antara lain belanja bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor,

premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan

penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana

mobilitas, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan

minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian

khusus/hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pemulangan pegawai,

dan belanja pemeliharaan.

Sisa anggaran sebesar Rp 9.717.075.455,00 karena pengeluarannya

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

3) Belanja Hibah :

a) Target sebesar Rp 47.271.680.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 47.256.680.000,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 15.000.000,00

Realisasi belanja hibah sebesar 99,97 % dari anggarannya.

Page 72: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

60

4) Belanja Bantuan Sosial :

a) Target sebesar Rp 38.978.345.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 38.198.674.348,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 779.670.652,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 98,00% dari anggarannya.

Belanja ini dipergunakan untuk membiayai Bantuan sosial

Organisasi kemasyarakatan, Bantuan Parpol, Bantuan Sosial

Lanjutan, dan bantuan sosial lainnya.

5) Belanja Bantuan Keuangan :

a) Target sebesar Rp 49.596.224.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 48.166.651.300,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 1.429.572.700,00

Realisasi belanja bantuan keuangan sebesar 97.12% dari

anggarannya, yang dipergunakan untuk memberikan bantuan

keuangan kepada desa.

b. Belanja Modal :

1) Target sebesar Rp 75.194.885.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 68.465.698.155,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 6.729.186.845,00

Realisasi belanja modal sebesar 91,05 % dari anggarannya, terdiri dari:

1) Belanja Modal Tanah :

a) Target sebesar Rp 0,00

b) Realisasi sebesar Rp 0,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 0,00

Realisasi belanja tanah sebesar 0,00 % dari anggarannya.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

a) Target sebesar Rp 13.145.356.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 12.682.026.855,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 463.329.145,00

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 96,48% dari

anggarannya.

Page 73: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

61

Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat

Angkutan Darat Bermotor, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Pengolahan

Pertanian & Peternakan, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor,

Komputer, Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah

Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Alat-alat

Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, alat-alat Persenjataan/

Keamanan.

3) Belanja Gedung dan Bangunan :

a) Target sebesar Rp 25.013.364.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 23.027.727.300,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 1.985.636.700,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 92,06 % dari

anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan Gedung Kantor, Gedung

Rumah Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Bersejarah, Konstruksi

PapanReklame/billboard/baliho/pengumuman/bando, Konstruksi

Pembelian Obyek Wisata, Konstruksi/pembelian Bangunan

Pasar/kios/los/ruko, Konstruksi / pembelian Bangunan Taman,

Konstruksi / pembelian bangunan gedung / tempat olah raga,

konstruksi / pembelian bangunan Laboratorium.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan :

a) Target sebesar Rp 35.217.259.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 30.970.596.300,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 4.246.662.700,00

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 87,94% dari

anggarannya.

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan Jalan, Jembatan

Penyeberangan diatas air, Jaringan Irigasi/ waduk/ bendungan

Jaringan air Bersih /air minum, Konstruksi Drainase, Konstruksi

Kolam, Lampu Hias Taman, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon.

Page 74: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

62

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :

a) Target sebesar Rp 1.723.406.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 1.690.397.700,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 33.008.300,00

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 98,08% dari

anggarannya. Belanja ini digunakan untuk pengadaan

buku/kepustakaan, pengadaan barang bercorak kesenian,

kebudayaan, pengadaan hewan ternak dan tanaman, sisa anggaran

sebesar Rp 33.008.300,00 karena pengeluarannya disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

6) Belanja Aset Lainnya :

a) Target sebesar Rp 95.500.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 94.950.000,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 550.000,00

Realisasi belanja aset lainnya sebesar 99,42 % dari anggarannya.

c. Belanja Tak Terduga :

1) Target sebesar Rp 1.126.114.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 726.801.800,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 399.312.200,00

Realisasi belanja tak terduga sebesar 64,54% dari anggarannya.

d. Belanja Transfer :

1) Target sebesar Rp 396.952.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 309.127.610,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 87.824.390,00

Realisasi belanja transfer sebesar 77,88 % dari anggarannya.

Dipergunakan untuk belanja bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa,

terdiri dari :

1) Bagi Hasil Retribusi :

a) Target sebesar Rp 396.952.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 309.127.610,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 87.824.390,00

Page 75: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

63

Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah

Desa sebesar 77,88 % dari anggarannya.

Realisasi belanja transfer digunakan untuk bagi hasil retribusi

daerah kepada Pemerintah Desa.

3. Realisasi Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Penerimaan Daerah :

1) Target sebesar Rp 62.621.363.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 57.594.345.860,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 5.027.017.140,00

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar 91,97 % dari

anggaran, meliputi penggunaan SiLPA dan penerimaan piutang,

dengan rincian sebagai berikut :

1) Penggunaan SiLPA Tahun lalu :

a) Target sebesar Rp 37.726.069.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 37.726.069.503,00

Lebih dari anggaran sebesar Rp 503.000,00

Realisasi penerimaan SiLPA sebesar 100,00% dari anggarannya.

2) Pencairan Dana Cadangan :

a) Target sebesar Rp 0,00

b) Realisasi sebesar Rp 1.000.000.000,00

Lebih dari anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00

Realisasi Pencairan Dana Cadangan Bilyet deposito no. 000055

sebesar Rp 1.000.000.000,00 dari Bank Pasar pada tanggal 28

Desember 2009.

3) Penerimaan Pinjaman Daerah :

a) Target sebesar Rp 22.450.000.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 17.464.964.500,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 4.985.035.500,00

Realisasi penerimaan Pinjaman daerah sebesar 77,79 % dari

anggarannya.

Page 76: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

64

4) Penerimaan Piutang Daerah :

a) Target sebesar Rp 2.445.294.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 1.255.751.857,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 1.189.542.143,00

Realisasi penerimaan piutang sebesar 51,35 % dari anggarannya.

5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah :

a) Target sebesar Rp 0,00

b) Realisasi sebesar Rp 147.560.000,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 147.560.000,00

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

sebesar 0,00 % dari anggarannya.

b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah :

1) Target sebesar Rp 500.000.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 497.479.000,00

Lebih/Kurang dari anggaran sebesar Rp 2.521.000,00

Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebesar 99,50% dari

anggarannya, yang merupakan pembayaran pokok utang, dengan

perincian sebagai berikut :

1) Pembayaran Pokok Utang :

a) Target sebesar Rp 500.000.000,00

b) Realisasi sebesar Rp 497.479.000,00

Lebih/Kurang dari anggaran sebesar Rp 2.521.000,00

Realisasi Pembayaran Pokok utang 99,50 % dari anggaran. Merupakan

pembayaran pokok utang karena adanya pinalti pada pengadaan

konstruksi pasar beras do kecamatan Jatinom.

c. Pembiayaan Neto :

1) Target sebesar Rp 62.121.363.000,00

2) Realisasi sebesar Rp 57.096.866.860,00

Kurang dari anggaran sebesar Rp 5.024.496.140,00

Page 77: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

65

Realisasi pembiayaan neto sebesar 91,91 % dari anggarannya, yang

merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran

Pembiayaan.

4. Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

a. Target sebesar Rp 0,00

b. Realisasi sebesar Rp 60.509.626.568,00

Lebih dari anggaran sebesar Rp 60.509.626.568,00

Realisasi SiLPA tahun berjalan merupakan hasil penjumlahan dari surplus

(defisit) ditambah pembiayaan netto.

4. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Klaten

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa impementasi

kebijakan desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009 telah sesuai

dengan peraaturan yang berlaku. Sebagai mana diatur dalam Pasal 298 ayat

(1) dan Pasal 301 Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana berisi tentang

rancangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam melaksanakan APBD

kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir

dan persesujuan bersama terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

paling lama sejak 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan di

terima. Hal ini telah tertuang pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun

2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaeten Klaten Tahun 2009, pada hakekatnya merupakan

pertanggung jawaban Bupati dengan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten

Klaten dalam melaksanakan APBD. Laporan pertanggungjawaban tersebut

telah mendapat persetujuan dari DPRD dan telah dilakukan pemeriksaan

(audit) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009

oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Jawa Tengah.

Page 78: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

66

Dalam hal pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 305 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diamanatkan bahwa

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban APBD

harus diserahkan kepada Gubernur unuk diadakan evaluasi.

Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Klaten tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2010 tenteng

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Pelanja Daerah

Kabupaten Klaten Tahun Angaran 2009 dan penjabaran tentang

pertanggungjawaban tersebut terdapat dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor

32 Tahun 2010 tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Kabupaten Klaten Tahun angaran

2009.

B. Permasalahan Yang Muncul Dalam Implementasi Kebijakan

Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2009

1. Permasalahan Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009

Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD

Tahun anggaran 2009 maupun perubahannya, Pemerintah Kabupaten Klaten

telah berupaya mengelola memanfaatkan seluruh potensi sumber daya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi

desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada kabupaten Klaten untuk

mengali dan mengelola keuangannya sendiri, sehingga berdampak pada

munculnya berbagai kebijakan yang mengarah pada pada upaya peningkatan

penerimaan daerah.

Page 79: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

67

Namun terdapat permasalahan atau persoalan yang muncul dalam

inpementasi kebijakan desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009 yaitu

tidak sesuainya antara anggaran APBD dengaan realisasinya yaitu Pendapatan

Daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2009 direncanakan sebesar Rp.

973.128.063.000,00 realisasinya sebesar Rp. 986.484.856.053,00. Sampai

akhir tahun 2009 belanja daerah yang direncanakan sebesar RP.

1.035.249.246.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 981.121.677.296,00.

Penerimaan pembiayaan daerah yang direncanakan Rp. 62.621.363.000.00

realisasinya Rp 57.594.363.000.00 pengeluaran pembiayaan daerah

direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 Realisasinya Rp. 497.479.000,00

dan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan yang di anggarkan tidak ada namun

realisasinya menjadi Rp 60.509.626.565,00 dan di jadikan sebagai sumber

APBD tahun berikutnya yatu tahun 2010

Selain itu besarnya pendapatan daerah yang masih didominasi oleh

dana Perimbangan (Transfer) dari Pemerintah Pusat yang mencapai 88 %, dari

total pendapatan daerah sedangkan Dana perimbangan dari Provinsi Jawa

Tengah menjapai 4,16 %, dan Penerimaan dari Lain-lain pendapatan yang

Sah menyumbangkan kontribusi sebesar 1,52 %. Sedangkan peran Pendapatan

Asli Daearah terhadap pelaksanaan APBD sebesar 5,39 % dari total

pendapaten daerah. Adanya ketidaksesuaian rencana APBD dan realisasi

APBD serta masih besarnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan

kecil atau sedikitnya Pendapat Asli Daerah disebabkan karena adanya

hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Page 80: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

68

2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang

Telah Ditetapkan Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Klaten Tahun

2009

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD

sering kali mengalami beberapa hambatan yang disebabkan karena beberapa

faktor. Pemerintah daerah dalam hal ini telah berupaya semaksimal mungkin

untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, namun masih terdapat beberapa

kekurangan yang terjadi. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara

umum antara lain :

a. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Sebagai Penunjang Penarikan

Pajak Dan Retribusi

Sistem pemungutan pajak dan retribusi yang digunakan di

Kabupaten Klaten adalah sistem Jemput Bola, yaitu sistem pemungutan

pajak dan retribusi dengan cara petugas pajak yang mendatangi wajib

pajak untuk memberikan surat penetapan pajak dan penagihan pajak

kepada wajib pajak. Sistem jemput bola telah ditrapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin

Trayek pada Pasal 10 ayat (1) berisi bahwa retribusi terutang dipungut

oleh petugas di wilayah daerah tempat proyek retribusi. Dengan

diterapkannya sistem jemput bola tersebut maka pemerintah daerah

kabupaten Klaten memerlukan sarana prasarana yang memadahi untuk

menujang pemberlakuan sistem jemput bola pada penarikan pajak dan

retribusi. Besarnya pajak yang dikenakan adalah sebeser 10% dari

pendapatan atau barang yang yang digunakan, misalanya saja seperti pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak

pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir sedangkan untuk

pajak reklame sebesar 25%.

Page 81: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

69

Pajak penerangan jalan sebesar 10% pemungutannya diserahkan

pada PLN (Pasokan Listrik Negara). Dalam penarikannya pajak

penerangan jalan melekat pada rekening listrik wajib pajak. Sedangkan

untuk pajak proyaek-proyek galian C yaitu proyek pengambangan atau

pengaliaan material berupa pasir di kabupaten klaten terdapat pada daerah

Kali Woro yang mana terletak di Desa Ligitan dan Desa Jiwan. Besarnaya

peajak 10% dikenakan pada setiap truk yang mengangkut material pasir,

biasanya pajak yang di berikan sebesar Rp 10.000,00 pada setiap truk yang

telah mengankut pasir. Sedangkan untuk perijinan dari pemasangan iklan

atau reklame, perijinan mengenai restoran,hotel dan peggalian golongan C

semuanya di urusa dalam satu atap di KPT ( Kantor Pelayanaan Terpadu).

Pajak reklame memiliki prosentase yang sangat besar dalam dalam

pemungutannya karena pajak reklame di kenkan sebesar 25% dari dari

hilai sewa reklame (NSR), hal ini di atur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame pada

Pasal 7.

Sitem jemput bola yang diterapkan di Kabupaten Klaten dalam

pemungutan pajak dan retribusi menuntut petugas pajak untuk memiliki

alat trsansportasi seperti sepeda motor, namun keadannya keberadaan

sepeda motor sebagai alat trasportasi petugas pajak untuk memberikan

penetapan dan penagihan kepada wajib pajak masih dirasa sangat kurang.

Jumlah kendran bermotor yang sedikit sedangkan banyaknya wajib pajak

yang harus diberikan surat penetapan pajak dan melakukan penagihan

pajak kepada wajib pajak membuat petugas pajak menjadi kewalahan

sehingga menyebabkan terganggunya penagihan dan pemungutan pajak

yang berdampak pada tidak tercapainya anggaran PAD.

Selain kendaraan bermotor yang dirasa kurang, ketersediaan sarana

dan prasarana komputerisasi juga masih kurang. Banyaknya wajib pajak

memerlukan pendataan yang akurat dan sistematis, sedangkan pendataan

tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer. Data yang digunakan

untuk menghitung besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak di

Page 82: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

70

olah dengan komputer, namun keadannya komputer yang di gunakan

dalam pengolahan data pengelolaan pajak dan retribusi sudah lama dan

ketinggalan zaman. Penggunaan komputer yang sudah ketinggalan zaman

dan banyak kerusakan kerusaan pada komputer seperti kerusakan pada

monitor, server dan printer membuat tidak optimalnya pengelolaan data

pada penetapan dan penagihan pajak. Akibat dari tidak optimalnya

pengelolaan data mengakibatkan tidak tercapainya anggaran PAD.

b. Belum Optimalnya Penanganan Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pemugutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan daearah

tentang penetapan pemungutan pajak dan retribusi daerah, keputusan

Kepala Daerah yang menyangkut pemungutan dan penyetoran pajak dan

retribusi daerah. Besar kecilnya beban yang dikenanakan pada wajib pajak

telah dihitung dan ditentukan oleh petugas pajak dengan perhitungan yang

benar dan sesuai dengan undang-undang. Retribusi dan pajak

penanganannya ditentukan oleh petugas pajak, misalnya untuk retribusi

pemakaian kekayaan alam tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan

jangka waktu dan atau jumlah pemakiaan kekayaan alam dengan cara

petugas retribusi menentukan perhitungan retribusi pemakaian kekayaan

alam yang harus di bayar, setelah melakukan perhitungan dilakuakan

penetapan petribusi kemudian petugas menyampaikan surat penetapan

retribusi dan setelah waktu pembayaran tiba maka petugas retribusi akan

menagih pembayaran retribusi tersebut kepada wajib retribusi, hal ini telah

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2007

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi yang penagihannya diserahkan pada masing-masing

kantor atau instansi terkesan belum optimal, hal ini bisa disebabkan

kaereana faktor interen dari masing-masing kantor maupun dari faktor

eksteren dari kantor tersebut. Selain itu belum optimalnya penanganan

pemungutan pajak dan retribusi juga dikarenakan belum optimalnya

Page 83: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

71

petugas pemungut pajak dan retribusi dalam mengelolan dan memungut

pajak dan retribusi. Dalam pengelolannya petugas pajak seringkali

kewalahan atau kesulitan dalam menentukan wajib pajak yang dikenai

penetapan dan penagihan pajak, karena seringkali ada petugas pajak yang

sudah mendapat surat penetapan pajak namun saat penagihannya wajib

pajak tidak mau membayarnya.

c. Belum Optimalnya Peran Serta Atau Dukungan Masyarakat.

Pelasanaan pengelolan keuangan daerah memerlukan partisipasi

atau dukungan dari masyarakat. Dalam menentukan kebijakan-kebijak

yang ditujukan kepada masyarakat pemerintah daerah harus mengetahui

apa keinginan atau tuntutan dari masyarakat, hal ini dimaksudkan agar

kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat. Utuk itu maka

masyarakat harus mendukung pelaksana kebijakan pemerintah, salah

satunya dalah pelaksanaan pambayaran pajak dan retribusi. Pelaksanaan

pembayaran pajak dan retribusi mejadi sangat penting karena berpengaruh

pada pendapatan daerah.

Pembayaran pajak yang menggunakan sisten jemput bola

mewajibkan petugas pajak utuk mendatangi langsung wajib pajak. belum

optimalnya peran serta atau dukungan masyarakat ini terlihat dari adanya

wajib pajak yang mau membayar pajak namun harus diperingati berkali-

kali baru mau membayar, dengan adanya peringatan yang berulang-ulang

ini maka petugas pajak harus medatang wajib pajak berulang-ulang hingga

wajib pajak tersebut mau membayar pajaknya. Belum optimalnaya peran

serta atau dukungan masyarakat ini berakibat pada tidak tercapainya target

anggaran pengelolaan keuangan daerah.

d. Peran BUMD Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap PAD Masih

Rendah

Banyaknya Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang terdapat di

kabupaten Klaten sangat berpengaruh pada pendapatan daerah, baik usaha

kecil, usaha menengah atau usaha besar. Banyaknya kendala yang terdapat

Page 84: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

72

dari interen badan usaha maupun kendala dari eksteren badan usaha

mengakibatkan belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi.

Kendala iteren atau kendala dari dalam badan usaha itu sendiri misalnya

seperti ketersedian modal bagi uasahanya yang masih sangat terbatas

sedangkan proses pengembangan badan usaha itu sendiri memerlukan

modal yang tidak sedikit. Sistem menejemen pengelolaan BUMD pada

masing-masing unit atau tim masih belum pas, hal ini terbukti dengan

adanya BUMD yang masuk dalam aneka usaha yang dapat memberikan

konstribusi berupa pajak hanyalah percetakan sengkan untuk BUMD

aneka industri yang lain seperti usaha usaha kecil atau usaha rumahan

belum memberikan kontibusi berupa pajak, hal ini disebabkan karena

beberapa faktor salah satu faktornya adalah ketidak sesuaian sisten

menejemen dari BUMD aneka industri yang berakiat pada pengembangan

BUMD tersebut sehingga tidak dapat atau tidak mampu membayar pajak

daerah.

Pengelolaan BUMD di kabupaten Klaten yang dikelola pada

masing-masing unit atau tim dari badan usaha itu sendiri menuntut

pengelolaan yang professional dan sebaik mungkin, namun dalam

prakteknya pengelolan yang masih sangat kurang hal ini disebabkan

karena sitem managemen yang digunakan masih belum pas, misalnya pada

BUMD aneka indusrti, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan Bank

Pasar masih menggunakan sistem pengelolaan yang belum optimal. peran

BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD yang masih rendah

berdampak pada tidak terpenuhinya target APBD Kabupaten Klaten.

e. Lemahnya Sanksi Bagi Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Yang Melanggar

Hukum

Peraturan daearah tentang penetapan pemungutan pajak dan

retribusi daerah, Keputusan Kepala Daerah yang menyangkut pemungutan

dan penyetoran pajak dan retribusi daerah merupakan peraturan yang

mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat serta hak dan kewajiban

dari pemerintah dalam penetapan dan penagihan pajak. Peraturan

Page 85: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

73

perundang-undangan tersebut memberikan gambran yang jelas mengenai

pemungutan dan pengelolaan pajak, dengan demikian diharapkan

masyarakat sebagai wajib pajak dan pemerintah daerah sebagai pengelola

keuangan daerah diharap dapat melakukan hak dan kewajibannya sesuai

dengan peraturan yang sudah ada. Selain mengatur tentang hak dan

kewajiaban dari wajib pajak dan pemerintah daerah sebagai pengelola

keuanagn daerah peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi-sanksi

bagi wajib pajak yang tidak mau untuk mematuhinya.

Sanksi administrasi maupun sanksi pidana telah jelas dituangkan

dalam preturan perundang-undangan,misalnya saja Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi izin Di Bidang

Kesehatan pada Pasal 16 dan 18 telah disebutkan bahwa dalam hal wajib

retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya

dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan

tagihan dengan menggunakan STRD (surat tanda retribusi daerah) dan

wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam hukuman

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah retribusi yang tertuang. Dalam kenyataanya banyak sekali wajib

retribusi yang membayar kurang dari yang sudah ditentukan oleh petugas

retribusi, namun tidak ada sanksi yang dilakunakan secara tegas, selain itu

sanksi adnistrasi maupun sanksi pidana dirasa masih lemah, sehingga

masih banyaknya wajib retribusi maupun wajib pajak yang melanggar

perataturan perundang-undangan tersebut. Lemahnya sanksi bagi wajib

pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum ini lah merupakan salah

satu faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya target anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

Page 86: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

74

f. Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Sehingga Menyebabkan Rendahnya

Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Klaten.

Dalam malaksanakan tugasnya untuk mennjalankan pemerintahan,

Pemeritah Daerah dibantu oleh beberapa pegawai yang disebut sebagai

PNS. Tugas dari PNS ini bermaca-macam sesuai dengan bidang yang

dikerjakannya. Profesionalitas dan betanggungjawab merupakan salah satu

faktor yang ditutut dari seorang pegawai negri utuk itu tingkat pendidikan

dari pegawai negri sipil sangat diperukan. Pemerintahan kabupaten klaten

masih banyak menggunakan pegawai dengan pendidian akhir SMA

(Sekolah Menengah Atas) sedangkan tuntutan dari pekerjaannya

mem,erlukan pegawai dengan pendidikan akhir S1. Masih rendahnya

tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber

daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten klaten ini

menyebadkan tidak tercapainya target APBD kabupaten klaten.

g. Masih Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Birokrasi, Khususnya Tenaga

Yang Memiliki Keahlian Profesi Di Bidang Kesehatan, Pendidikan,

Maupun Tenaga Yang Dapat Mendukung Pelaksanaan Program-Program

Pembangunan Pada Sektor Pelayanan Dasar.

Pemerintah Daerah dalam melaksanaka tugasnya dibantu oleh

beberapa pegawai negri sipil salah satunya adalah aparatur birokrasi yang

memiliki keahlian khusus sesuai dengan pendidikannya. Dengan masih

banyaknya aparatur birokrasi yang memiliki latar belakang pendidikan

yang hanya lulusan SMA merupakan salah satu persoalan yang

menyebabkan masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi. Tenaga

ahli yang sangat di perlukan di kabupaten klaten adalah tenaga ahli di

bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung

pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar,

seperti tenaga ahli perpajakan dan tenaga ahli pengukuran tanah. Masih

terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang

memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga

Page 87: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

75

yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada

sektor pelayanan dasar merupakan salah satu faktor tidak tercapainya

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabuaten klaten.

C. Strategi Dan Kebijakan Yang Ditempuh Pemerintahan Daerah Untuk

Mengatasi Permasalahan Yang Muncul Dalam Implementasi Kebijakan

Desentralisasi Fiskal Kabupaten Klaten Tahun 2009.

Implementasi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada

kabupaten Klaten untuk mengali dan mengelola keuangannya sendiri, yang

mana pemeritah daerah harus mengoptimalkan Pendapatan asli daerah.

Permasalahan atau persoalan yang muncul dalam inpementasi kebijakan

desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009 yaitu tidak sesuainya antara

APBD dengaan realisasinya. Ketidak sesuaian antara APBD dengan

realisasinya ini desebabkan karena beberapa faktor butuh upaya dari

pemerintah daerah untuk menangani malah-masalah atau faktor-faktor

penghambat tersebut dengan cara :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang penarikan

pajak dan retribusi yaitu dengan masih terbatasnya kendaran bermotor dan

komputerisasi yang ada pada lingkup pemerintahan daerah khususnya pada

bagian PAD yang menangani masalah penarikan dan penetapan pajak

maupun retribusi dapat dilakukan dengan cara dilakukan pengadaan

kendaran bermotor dan komputerisasi utuk APBD tahun berikutnya yaitu

tahun 2010. Selain itu dapat dilakukan pemakaian kendaran dari bagian-

bagian lain maksudnya dalam hal ini kendran bagian selain bagian PAD

yang tidak digunakan untuk digunakan petugas PAD khususnya untuk

penarikan dan penetapan pajak, sedangkan untuk sarana komputerisasi

dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada komputer yang sudah rusak.

2. Belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi dapat

diatasi dengan cara pengoptimalaan penanganan pemungutan pajak dengan

lebih mengoptimalkan kinerja dari petugas pemungut pajak dengan

Page 88: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

76

menyedikan sarana dan prasarana yang memadahi sehingga petugas pajak

dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam melakukan penetapan dan

pemungan pajak maupun retribusi bagi wajib pajak dan wajib retribusi

3. Belum optimalnya peran serta atau dukungan masyarakat ini dapat di

optimalkan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya pembayaran pajak selain itu masyarakat harus diajak ikut atau

turut serta dalam pengambilan kebijakan atau keputusan keputusan daerah

dalam pemerintahan yang menyangkut tentang pajak dan retribusi dengan

turut sertanya masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan

daerah maka masyarakat dapat menyampaikan sapirasisnya sehingga

kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah berpihak pada

rakyat, dangan hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah tidak

tercapainya angaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD yang masih

rendah merupakan salah satu faktor penghambat dalam tercapainya target

APBD utuk mengatasinya maka harus diadakan pembenahan sistem

menejemen pada masing-masing unit atau tim dari BUMD menjadi lebih

baik, dengan adanya perubahan sistem menejemen dari BUMD yang

semula dirasa kurang pas menjadi sistem nenejemen yang bagus dan

menguntungkan bagi daerah diharapkan dapat meningkatkan peran peran

BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

5. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar

hukum terlihat dari banyaknya wajib retribusi yang membayar kurang dari

yang sudah ditentukan oleh petugas retribusi, namun tidak ada sanksi yang

dilakunakan secara tegas, selain itu sanksi admistrasi maupun sanksi

pidana dirasa masih lemah, sehingga masih banyaknya wajib retribusi

maupun wajib pajak yang melanggar perataturan perundang-undangan

tersebut, utuk itu perlu ditegakannya atau di ubahnya perundangan-

perundangan tersebut menjadi lebih baik yaitu adanya sanksi pidana dan

daninistrasi yang tegas sehingga akan memperkecil kemungkina wajib

Page 89: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

77

pajak atau wajaib retreibusi untuk melakuakn pelanggaran. Selain itu

petugas pajak dan petugas retrubusi harus melakuan kerjasama dengan

SATPOL PP dan PPSS (Penyidik Pegawai Negri Sipil) utuk melakukan

penagihan padawajib pajak dan wajib retribusi yang tidak mau melakukan

kewajibannya. Dengan adanya perubahan peraturan daerah dan kerjasama

antara petugas pemungut pajak dengan SATPOL PP dan PPNS diharapkan

maumpu mengatasi permasalahan perbedaan APBD yang dianggarkan

dengan realisasinya.

6. Masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah

kabupaten klaten ini terlihat dari masih banyak pegawai dengan pendidian

akhir SMA (Sekolah Menengah Atas) sedangkan tuntutan dari

pekerjaannya memerlukan pegawai dengan pendidikan akhir S1. Masih

rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas

sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten

klaten. Utuk nengatasi hal tersebut mulai tahun berikutnya yaitu tahun

2010 Perintah Daerah Kabupaten Klaten hanya menerima pegawai dengan

pendidikan akhir minimal D3 utuk teknisi computer, dan S1 utuk

pekerjaan yang menuntut pendidikakan sesuai dengan profesinya. Dengan

adanya peneriman pegawai negri sipil dilingkup kabupaten klaten yang

tidak lagi nenerima pegawai dengan lulusan SMA diharapkan dapat

meningkatkan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah

Kabupaten Klaten dan dapat mengatasi permasalahan perbedaan APBD

yang dianggarkan dengan realisasinya.

7. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang

memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga

yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada

sektor pelayanan dasar dapat diatasi dengan penerimaan pegawai negiri

sipil dengan pedidikan yang lebih baik yaitu minimal D3 atau S1 di bidang

kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung

pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar,

Page 90: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

78

selain itu tahap penseleksian dari ujian masuk pegawai harus dilaksanakan

dengan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat

meningkatkan sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang

memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga

yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada

sektor pelayanan dasar.

Page 91: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

79

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengkaji bab kesatu sampai bab ketiga dan berpijak pada

rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2009, Secara

garis besar Realisasi APBD Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Rp 984.534.437.004,00

b. Realisasi Belanja dan Transfer Rp 981.121.677.296,00

c. Surplus (Defisit) Rp 3.412.759.708,00

d. Realisasi Pembiayaan :

1) Penerimaan Rp 57.594.345.860,00

2) Pengeluaran Rp 497.479.000,00

3) Pembiayaan Neto Rp 57.096.866.860,00

e. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 60.509.626.568,00

2. permasalahan atau persoalan yang muncul dalam inpementasi kebijakan

desentralisasi fiskal kabupaten Klaten tahun 2009 yaitu tidak sesuainya

antara anggaran APBD dengaan realisasinya. Kendala yang dihadapi oleh

Pemerintah Daerah kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan

dan belanja secara umum antara lain :

a. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Sebagai Penunjang

Penarikan Pajak Dan Retribusi

b. Belum Optimalnya Penanganan Pemungutan Pajak Dan Retribusi

c. Belum Optimalnya Peran Serta Atau Dukungan Masyarakat.

d. Peran BUMD Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap PAD

Masih Rendah

e. Lemahnya Sanksi Bagi Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Yang

Melanggar Hukum

79

Page 92: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

80

f. Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Sehingga Menyebabkan

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

g. Masih Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Birokrasi, Khususnya

Tenaga Yang Memiliki Keahlian Profesi Di Bidang Kesehatan,

Pendidikan, Maupun Tenaga Yang Dapat Mendukung Pelaksanaan

Program-Program Pembangunan Pada Sektor Pelayanan Dasar.

3. Ketidak sesuaian antara APBD dapat diatasi dengan cara dengan cara :

a. Dilakukan pengadaan kendaran bermotor dan komputerisasi utuk

APBD tahun berikutnya yaitu tahun 2010.

b. Pengoptimalaan penanganan pemungutan pajak.

c. Masyarakat harus diajak ikut atau turut setrata dalam pengambialan

kebijakan atau keputusan keputusan daerah.

d. Pembenahan sistem menejemen pada masing-masing unit atau tim

dari BUMD menjadi lebih baik

e. Petugas pajak dan petugas retrubusi harus melakuan kerjasama

dengan SATPOL PP dan PPSS (Penyidik Pegawai Negri Sipil)

f. Penerimaan pegawai dengan pendidikan akhir minimal D3 dan S1.

g. Di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat

mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada

sektor pelayanan dasar di menggunkan pekerja yang mempunyai

pendidikan akhir minimal D3 dan S1.

Page 93: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id IMPLEMENTASI ... fileDisusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

81

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraiaan yang telah dijelaskan

sebelunya pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka ada beberapa saran

yang disampaikan penulis antara lain :

1. Sebaiknya Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten lebih berhemat dalam

pembelanjaan daerah, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kenaikan

belanja daerah yang dilakuan untuk membiayai program dan kegiatan yang

esensial dan bernilai produktif untuk peningkatan pelayanan publik. Selain

itu pemerintahan daerah kabupaten klaten harus meningkatkan PAD

dengan melakukan pengoptimalisasian SDA dan SDM yang dimiliki oleh

Kabupaten Klaten

2. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam

peningkatan kinerja PNS lebih memperhatikan pada kebutuhan-kebutuhan

yang lebih mendesak dan lebih penting terlebih dahulu, seperti untuk

mencukupi sarana dan presarana kendaran bermotor dan komputerisasi

yang layak.

3. Peningkatan SDM dan SDA yang dimiliki oleh pemerintah daerah

kabupaten klaten hendaknya menjadi skala preoritas utama dalam dalam

pengembangan PAD karena dengan pengelolan SDA dan SDM yang

optimal dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.