perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id FUNGSI SATUAN ... fileperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ii PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi) FUNGSI SATUAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

FUNGSI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DALAM MENDUKUNG PERADILAN YANG

BERSIH DAN BERWIBAWA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

M. Rusydi Prasetya

NIM. E 0005210

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2010


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

FUNGSI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DALAM

MENDUKUNG PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Oleh

M. Rusydi Prasetya

NIM. E 0005210

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, November 2010

Dosen Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Sugeng Praptono, S.H., M.H. Isharyanto, S.H., M.M. NIP. 195208081984031001 NIP. 197805012003121002


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum ( Skripsi )


MENDUKUNG PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA Oleh :

M. Rusydi Prasetya NIM. E 0005210

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan

Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin Tanggal : 17 Januari 2011

DEWAN PENGUJI

1. Sutedjo, S.H.,M.H. : .....................................................................

Ketua

2. Sugeng Praptono,S.H.,M.H. : .....................................................................

Sekretaris

3. Isharyanto,S.H.,M.H. : .....................................................................

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum

NIP.19610930 198601 1001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : M. Rusydi Prasetya

NIM : E0005210

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :


MENDUKUNG PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA adalah

betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila

dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 November 2010

Yang membuat pernyataan

M. Rusydi Prasetya NIM. E0005210


commit to user

v

ABSTRAK

M. Rusydi Prasetya. E.0005210. 2010. FUNGSI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DALAM MENDUKUNG PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban mengenai latarbelakang pembentukan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dan fungsi satgas pemberantasan mafia hukum dalam mendukung peradilan yang bersih dan berwibawa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum terkait isu hukum mengenai fungsi satgas pemberantasan mafia hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menelaah isu hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Adapun, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya digunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan pengkajian dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektonik (internet). Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik analisis silogisme dan interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pembentukan satgas pemberantasan mafia hukum yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono adalah upaya yang dilakukan presiden untuk melakukan pemberantasan hukum dan mengembalikan citra pengadilan yang bersih dan berwibawa. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab III Pasal 4 ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Presiden mempunyai kewenangan membentuk lembaga negara bantu untuk memudahkan tugas presiden untuk memberantas mafia hukum yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pembangunan (UKP4). Satgas pemberantasan mafia hukum didalam menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan melakukan koordinasi, koordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan/monitoring.

Kata Kunci: Fungsi, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Peradilan Bersih dan

Berwibawa.


commit to user

vi

ABSTRACT

M. Rusydi Prasetya. E.0005210. 2010. TASK UNIT FUNCTION OF THE MAFIA LAW ERADICATION IN SUPPORTING THE CLEAN AND RESPECTABLE JUSTICE. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.

This study aimed to obtain answers about the background of the formation of a task force to eradicate mafia law and the function of the eradication task force of law in supporting the clean and respectable justice.

This is a prescriptive and normative law research and applied to find the rule of law, legal principles, as well as legal doctrines related to legal issues regarding the function of task force to eradicate mafia law in the Constitutional Law of Indonesia. Some approaches used to examine this legal issue are legislation and historical approaches. Now, to resolve legal issues and provide prescriptions about what should be used when the type of primary law materials and secondary legal materials as a material assessment by technique studies document collection of legal materials or library materials from both print and electronic media (internet). Further legal materials were analyzed with analysis techniques of syllogisms and interpretation

Based on the research and discussion concluded that the formation of task force to eradicate mafia law established by the President of the Republic of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono to combat and restore the image of a court of law and clean and respectable. President as the appropriate government authority in the Act of 1945 Chapter III Article 4 "The President of the Republic of Indonesia shall hold the power of government by the Constitution." The President has the authority to establish state institutions help to ease the task of the president to eradicate mafia law which is directly responsible to the president through the work unit President of supervision and development (UKP4). Task Force to eradicate mafia law in carrying out its functions has the authority to make coordination, evaluation, correction, and monitoring. Keyword: Fungtion, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, The clean and respectable

justice


commit to user

vii

MOTTO

“Jangan ada rasa takut sedikitpun untuk melangkah dalam kebenaran, walaupun berat

dalam menapakinya, dan yakinkan diri kalau Allah S.W.T selalu melindungi

hambanya yang berada dalam jalanNYA”

( Ayahnda )

“Jangan hidup seperti pohon padi setelah berisi lalu menunduk dan ditebas dengan

sabit, Hiduplah seperti pohon kurma, walaupun dilempari dia justru memberi kurma-

kurmanya yang manis, dan semakin panas angin yang menerpa semakin masak dan

terus menjadi sempurna.”

(Bunda)

“Selesaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepadamu dengan usaha

semaksimalnya niscaya kamu akan merasakan suatu kepuasaan yang sebanding

dengan usaha yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan tanggungjawab

tersebut”

(M.Rusydi Prasetya) GV-215/XXII


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ( skripsi ) ini Penulis

persembahkan untuk :

™ Allah SWT, dzat dimana semuanya didalam

gengamannya.

™ Rosulullah S.AW., sebagai panutan umat

manusia.

™ Ayah dan Ibu Tercinta

™ Keluarga Penulis

™ Gopala Valentara Perhimpunan Mahasiswa

Pecinta Alam Fakultas Hukum

™ Almamater Fakultas Hukum UNS.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbillalamin

Segala puji syukur atas kehadirat Allah AWT karena hanya dengan berkah,

rahmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan

penulisan hukum dengan judul “ FUNGSI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN

MAFIA HUKUM DALAM MENDUKUNG PERADILAN YANG BERSIH DAN

BERWIBAWA” dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini, masih banyak

kekurangannya. Untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya isi penulisan hukum ini.

Penulis yakin bahwa keberhasilan di dalam penyelesaian penulisan hukum ini

tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan

ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. Selaku dekan Fakulktas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

2. Bapak Djatmiko Anom H, S.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang

telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini;

3. Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H. dan Bapak Isharyanto, S.H., M.Hum.,

selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah meluangkan waktu

dan memberikan masukan yang membangun dalam memberikan arahan dan

bimbingan bagi tersusunnya skripsi ini.

4. Ibu Aminah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala kemudahan yang

diberikan kepada penulis.


commit to user

x

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan jerih payah dan

penuh keihklasan mendidik dan menuangkan ilmu sehingga mampu menjadi

bekal untuk lebih memperdalam penguasaan ilmu hukum saat ini dan

nantinya.

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang selama ini telah membantu Penulis dalam hal akademis dan

hal-hal lain yang berkenaan dengan perkuliahan.

7. Kedua Orang Tuaku Bapak Sarno Hammam dan Ibu Rela Setiyani.

Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran serta dukungan tiada henti kepada

Penulis.

8. Hardianto Wibowo, S.H, teman saya alumni Fakultas Hukum Trisakti dan

Kak Zamrony, S.H., M.Kn, Anggota Luar Biasa Gopala Valentara selau Tim

Assisten Divisi Kajian dan Riset yang telah memberikan masukan dan data-

data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

9. Serta semua keluarga Trah Karto Maryono yang yang selalu memberikan

dukungan moril maupun spirituil kepada penulis.

10. Saudara-saudaraku seperjuangan DIKLATSAR XXII, Dimas Ragil,

Muyasaroh, Made Sanjaya , Ronggo Warsito, Devitha Kristi Rosali, Upik

Handayani, Titus Cahyono, Rani Dwi Wati, Apriadi Rizal, Dian Perdana Ratri

Hapsari, Nanang S, Dodi Tri Hari.

11. Segenap Keluarga besar Gopala Valentara PMPA FH UNS, Kakak-kakakku,

Jhon Darwin Sitanggang, Agus Tri Anggoro, Andi Sophan serta adik-adikku

semuanya. Yang telah memberikan ukiran dan pelajaran kehidupan kepada

penulis mengenai apa arti dari kerja keras, tanggungjawab, kebersamaan dan

kekeluargaan.

12. Teman-teman bulutangkis di PB.Poetra Soerayu, PB.Hukum Kedokteran.

13. Sahabat-sahabat terbaikku Abdul Wahid “she doel”, Muchlisin “kucing”,

Anton “pete”, Arif “gazim”, Nurrahman Aji “badjay”.


commit to user

xi

14. Seluruh teman-teman mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan teman-

teman angkatan 2005 pada khususnya.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik

secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan karya yang sempurna, untuk itu

kritik dan saran dari pembaca budiman sangat penulis perlukan. Akhirnya,

semoga skripsi ini mampu memberikan mafaat bagi kita semua.

Surakarta, Desember 2010

M. Rusydi Prasetya E0005210


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman Judul.................................................................................................. i

Halaman Persetujuan Pembimbing .................................................................. ii

Halaman Pengesahan Penguji .......................................................................... iii

Halaman Pernyataan ........................................................................................ iv

Abstrak ............................................................................................................. v

Abstract ............................................................................................................ vi

Motto ................................................................................................................ vii

Persembahan ..................................................................................................... viii

Kata Pengantar ................................................................................................. ix

Daftar Isi .......................................................................................................... xii

Daftar Gambar .................................................................................................. xv

Lampiran .......................................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................ 5

C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 6

E. Metode Penelitian ......................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan Hukum ...................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori............................................................................. 12

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Tata Negara ...................... 12

2. Tinjauan Umum tentang Lembaga Negara ........................... 22

3. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Indonesia ........... 26

B. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 29


commit to user

xiii

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan

Mafia Hukum Dalam Tatanan Hukum Tata Negara

Indonesia .....................................................................................

1. Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang

Dasar 1945 ............................................................................ 31

2. Kekuasaan Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan

Eksekutif ............................................................................... 37

a). Kewenangan Presiden .............................................. 38

b). Kekuasaan Presiden .................................................. 39

3. Dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum ................................................................................... 42

B. Fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ..................

1. Keanggotaan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum ................................................................................... 46

2. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pemberantasan

Mafia Hukum ........................................................................ 47

3. Strategi Pencegahan dan Penindakan ................................... 47

4. Program Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum Tahun 2010-2011 .................................................... 48

5. Team Asistensi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum .................................................................................. 66

6. Laporan Triwulan 30 Desember 2009 – 30 Maret 2010 ..... 71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 79

B. Saran............................................................................................ 80


commit to user

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 29

Gambar 2. Laporan Pengaduan Berdasarkan Jenis Kasus ............................... 75

Gambar 3. Laporan Pengaduan Berdasarkan Lembaga Yang Diadukan ........ 76

Gambar 4. Tindak Lanjut Pengaduan Berdasarkan Instansi ........................... 77

Gambar 5. Tindak Lanjut Pengaduan Berdasarkan Wilayah .......................... 78


commit to user

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Delapan Program Kerja Satgas ......................................................... 50

Tabel 2. Susunan Anggota Tim Assistensi .................................................... 66

Tabel 3. Laporan Pengaduan Berdasarkan Jenis Kasus .................................. 75

Tabel 4. Laporan Pengaduan Berdasarkan Lembaga Yang Diadukan ............ 76

Tabel 5. Tindak Lanjut Pengaduan Berdasarkan Instansi ............................... 77

Tabel 6. Tidak Lanjut Pengaduan Berdasarkan Wilayah ............................... 78


commit to user

xvi

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan

Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Lampiran 2 Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Nomor SKEP 01/SATGAS/I/2010 tentang Tim Asistensi Satuan

Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.


commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii

ABSTRAK ......................................................................................................

KATA PENGANTAR ....................................................................................

DAFTAR ISI ...................................................................................................

DAFTAR TABEL ..........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...............................................................

B. Rumusan Masalah ........................................................................

C. Tujuan Penelitian ..........................................................................

D. Manfaat Penelitian .......................................................................

E. Metode Penelitian .........................................................................

F. Sistematika Penulisan Hukum ......................................................


A. Kerangka Teori.............................................................................

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Tata Negara ......................

2. Tinjauan Umum tentang Lembaga Negara ...........................

3. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Indonesia ...........

B. Kerangka Pemikiran .....................................................................


A. Latar Belakang Dibentuknya Satuan Tugas

Pemberantasan Mafia Hukum Dalam Tatanan Hukum

Tata Negara Indonesia ................................................................


commit to user

1. Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 ...............................................................

2. Kekuasaan Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan

Eksekutif ...............................................................................

a). Kewenangan Presiden ..............................................

b). Kekuasaan Presiden ..................................................

3. Dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum ...................................................................................

B. Fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ..................

1. Keanggotaan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum ...................................................................................

2. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pemberantasan

Mafia Hukum ........................................................................

3. Strategi Pencegahan dan Penindakan ...................................

4. Program Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum Tahun 2010-2011 ....................................................

5. Team Asistensi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum ..................................................................................

6. Laporan Triwulan 30 Desember 2009 – 30 Maret

2010 ......................................................................................

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. .xxx

B. Saran............................................................................................ xxx

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Tabel 1. Sistematika Undang - Undang No 48 Tahun 2009 ........................... 52

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 31

Gambar 2. Teori Chaos menurut Charles Sampford ........................................ 64

Gambar 3. Alur Perkembangan Kekuasaan Kehakiman .................................. 66

Gambar 4, Alur Proses Evolusi Tata Negara ................................................... 71


commit to user

TASK UNIT FUNCTION OF THE MAFIA LAW ERADICATION IN

SUPPORTING THE CLEAN AND RESPECTABLE JUSTICE.

This study aimed to obtain answers about the background of the formation of a task

force to eradicate mafia law and the function of the eradication task force of law in

supporting the clean and respectable justice.

This is a prescriptive and normative law research and applied to find the rule of law,

legal principles, as well as legal doctrines related to legal issues regarding the function of

task force to eradicate mafia law in the Constitutional Law of Indonesia. Some

approaches used to examine this legal issue are legislation and historical approaches.

Now, to resolve legal issues and provide prescriptions about what should be used when

the type of primary law materials and secondary legal materials as a material assessment

by technique studies document collection of legal materials or library materials from both

print and electronic media (internet). Further legal materials were analyzed with analysis

techniques of syllogisms and interpretation

Based on the research and discussion concluded that the formation of task force to

eradicate mafia law established by the President of the Republic of Indonesia Susilo

Bambang Yudhoyono through Presidential Decree No. 37 of 2009 were efforts made by

the president to combat and restore the image of a court of law and clean and respectable.

President as the appropriate government authority in the Act of 1945 Chapter III Article 4

"The President of the Republic of Indonesia shall hold the power of government by the

Constitution." The President has the authority to establish state institutions help to ease

the task of the president to eradicate mafia law which is directly responsible to the

president through the work unit President of supervision and development (UKP4). Task

Force to eradicate mafia law in carrying out its functions has the authority to make

coordination, evaluation, correction, and monitoring. Follow-up which is very slow from

the public


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah amandemen, yang

menyatakan.”Negara Indonesia adalah Negara Hukum “, Hal tersebut

sebagai dasar konstitusional semua organ yang bertindak sebagai penegak

hukum tersebut di dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk

menegakkan hukum. Penegakkan hukum tersebut bertujuan untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi masyarakat. Dalam suatu negara

hukum seperti di Indonesia, lembaga peradilan merupakan tumpuan harapan

untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk

mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui

lembaga peradilan. Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi

merupakan syarat bagi negara hukum. Bebas berarti tidak adanya campur atau

turun tangan dari kekuasaan Executive dan Legislative.

Lembaga peradilan sebagai motor atau penggerak dari sistem peradilan

tersebut di dalam pelaksanaannya memunculkan kekuasaan kehakiman. Di

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman memberikan pengertian “Kekuasaan Kehakiman

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Selanjutnya di dalam

Bab III tentang pelaku kekuasaan kehakiman Pasal 18, Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”


commit to user

2

Di dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa

“Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi, Mahkamah Agung bukan satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan karena ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 24B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim, termasuk hakim agung. Dalam rangka pengawasan diperlukan adanya kerja sama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

Di dalam alam terminologi hukum dikenal namanya das sein and das

sollen (harapan dan kenyataan). Sama halnya dengan peradilan bersih, sebuah

harapan dan cita -cita mulia mendambakan ada peradilan yang benar-benar

bersih sebagai wadah para pencari keadilan memperjuangkan dan

mempertahankan serta mendapatkan hak-haknya. Alam realitas hukum yang

terjadi, tidaklah demikian dan dalam tataran realitasnya berbanding jauh

panggang dari api. Peradilan yang bersih dan berwibawa hanyalah sebuah

angan-angan atau cita-cita semata yang hanya diinginkan, apabila peradilan itu

sendiri belum bisa bersih dari mafia peradilan. Sebagai lembaga peradilan

sudah selayaknya menjunjung tinggi yang namanya keadilan tanpa

memandang kepentingan-kepentingan di dalamnya yang bisa mempengaruhi

keadilan itu sendiri.


commit to user

3

Perwujudan peradilan yang bersih adalah sesuatu yang nihil untuk tercapai

apabila pelaksana sistem peradilan tersebut yaitu Mahkamah Agung dan

lembaga peradilan dibawahnya serta organ-organ yang ada di dalamnya belum

dapat terbebas dari berbagai hal yang dapat menciderai keadilan itu sendiri.

Bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat saat ini kalau mengatakan mereka

yang mempunyai uang dan jabatanlah yang bisa mendapatkan keadilan

tersebut. Masyarakat yang mulai gerah dengan perlakuan diskriminasi di muka

hukum tidak serta merta diam begitu saja, melalui berbagai LSM mereka

mulai membongkar dan menyuarakan suaranya lewat media elektronik

maupun media cetak, mengenai apa yang mereka sebut dengan kebobrokan

sistem peradilan saat ini.

Sering didengar unkapan (kiasan): “pengadilan sebagai benteng terakhir

keadilan”, yang seharusnya bukan suatu khayalan atau angan-angan, tetapi

“ideal” (cita-cita). Dalam kenyataannya sekarang terdapat kritik dan

ketidakpercayaan pada pengadilan, yang pada intinya mengandung tuduhan

terjadinya “ketidakadilan”, dan mengandung gugatan bahwa pengadilan tidak

dapat memperbaiki yang salah (to right wrongs). Kegagalan pegadilan ini

merupakan pula suatu kegagalan sistem hukum di dalam memberi keadilan.

Kegagalan semacam ini tidak dapat dipersalahkan pada perorangan (oknum)

ataupun sekelompok orang (hakim dan advokat “hitam” misalnya). Hal ini

harus dilihat sebagai akibat “macetnya” (break down) sistem, yang karena itu

tidak dapat berfungsi dengan baik. Pengawasan “melekat” (build-in control)

yang selalu dipersipakan dalam suatu sistem, yang seharusnya dpat mengatasi

hal semacam ini tidak dapat berjalan (Jurnal Hukum Pantarei.2009. Vol 1 No

4:20).

Menurut Wirawan Adnan, salah seorang Tim Pengacara Pembela Muslim,

adanya berbagai pungutan liar di dunia peradilan termasuk suap atau makelar

kasus, hanyalah gejala dari adanya mafia peradilan. Pungutan liar yang pada

kenyataannya dibiarkan berjalan oleh pimpinan instansi setempat memperkuat

beroperasinya mafia peradilan. Contoh praktis adalah jika kita menginginkan

memperoleh salinan putusan pengadilan, yang seharusnya diberikan gratis


commit to user

4

kepada masing-masing pihak yang berperkara, kenyataannya kita diminta

untuk membayar (Jonaedi Efendi, 2010:18).

Seperti dalam kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Saat

dibukanya rekaman pembicaraan hasil sadapan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dari telepon milik pengusaha Anggodo Widjojo dalam sidang

di Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan November 2009 yang lalu seakan

membuka mata dan telinga seluruh masyarakat Indonesia mengenai

keberadaan mafia di sistem peradilan di Indonesia. Dari rekaman berdurasi

sekitar 4,5 jam itu terungkap adanya konspirasi antara pejabat di Kepolisian,

Kejaksaan, pengacara serta sejumlah orang di lingkaran dunia hukum dengan

Anggodo untuk menjebak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Rekaman pembicaraan tersebut seakan telah membeberkan dengan jelas

bagaimana permainan aparat hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengacara

dalam merekayasa atau mengarahkan suatu perkara mulai dari membuat

keterangan palsu di BAP sampai menyuap para penyidik di Kepolisian.

Terungkapnya rekayasa peradilan ini, juga menyadarkan semua pihak bahwa

kebobrokan sistem hukum yang selama ini seakan hanya bayangan, ternyata

benar-benar ada dan terbukti didepan mata. Rekayasa peradilan diskenariokan

oleh mereka yang mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuannya, tanpa

menghiraukan aturan hukum yang berlaku. Yang sebagian mereka

mengandalkan loby-loby karena adanya hubungan pertemanan atau adanya

ikatan saudara dan juga disertai dengan pemberian penghargaan yang di

nominalkan dengan besaran pemberian uang, apabila apa yang mereka

kehendaki dapat dilaksanakan. Hal inilah yang merusak tatanan hukum di

negara Indonesia, mereka melakukan hal tersebut tanpa adanya rasa bersalah

dan bahkan sebagian mereka menganggap ini sudah menjadi budaya di negara

kita (Jonaedi Efendi, 2010:9-10).

Dari sisi pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam upaya

memberantas mafia hukum mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 37

Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Dibentuknya


commit to user

5

Satuan Tugas (satgas) pemberantasan mafia hukum tersebut adalah salah satu

wujud keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas keberadaan mafia

hukum. Satgas Mafia Hukum yang dibentuk pemerintah ini, memfokuskan

pada sembilan kategori praktek mafia hukum meliputi mafia peradilan,

korupsi, pajak dan bea cukai, tambang, kehutanan, perikanan, perbankan,

pertanahan serta narkoba. Diharapkan dengan dibentuknya satuan tugas

pemberantasan mafia hukum ini upaya pemberantasan korupsi akan berjalan

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tanpa adanya tebang pilih dan

prioritas kasus mana yang harus. Dengan segala keterbatasan wewenangnya

yang hanya bertugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan

pemberantasan mafia hukum dapat berjalan efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk

mengkaji lebih dalam yang tertuang dalam bentuk penelitian dengan judul: “

FUNGSI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

DALAM MENDUKUNG PERADILAN YANG BERSIH DAN

BERWIBAWA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan

yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang melatarbelakangi dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan

Mafia Hukum?

2. Bagaimanakah fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam

mendukung sistem peradilan yang bersih dan berwibawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui latarbelakang dibentuknya Satuan Tugas

Pemberantasan Mafia Hukum; dan


commit to user

6

b. Untuk mengetahui fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

dalam mendukung sistem peradilan yang bersih dan berwibawa.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan penulis di

bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai latarbelakang

dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan fungsi

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam mendukung

peradilan yang bersih dan berwibawa; dan

b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam

bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat pada

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada

umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan

literatur dalam dunia kepustakaan mengenai kedudukan dan fungsi

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam menegakkan

peradilan yang bersih dan berwibawa dalam tatanan hukum tata negara

Indonesia.

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis

serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu

hukum yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta

tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan


commit to user

7

bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta

bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang

sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian guna

mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan

mempermudah pengembangan data, sehingga penyusunan penulisan hukum

ini sesuai dengan metode ilmiah. Metode dalam penulisan ini dapat diperinci

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum

normatif atau doctrinal research yaitu suatu proses untuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri.

Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif . Artinya

sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu

terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan,

rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki,

2008:22).

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum

terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan

(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis

(historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach)

dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud, 2008:

93). Adapun dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan

beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang


commit to user

8

dihadapi, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan dimana

munculnya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ini dari Keputusan

Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan

Mafia Hukum. Yang didalamnya termuat wewenang, fungsi, serta tugas

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang perlu dikaji mengenai

keberadaanya dalam Hukum Tata Negara Indonesia.

Pendekatan sejarah digunakan untuk mencari latarbelakang

dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden

sebagai salah satu upaya yang dilakukan Presiden untuk memberantas

keberadaan Mafia Hukum.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi

mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber

penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan

bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud

Marzuki, 2008:141).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber bahan

hukum primer dan sekunder. Tentunya sumber bahan hukum yang

dimaksud berkaitan dan menunjang diperolehnya jawaban atas

permasalahan penelitian yang diketengahkan penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam

penggumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi


commit to user

9

dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca,

mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku

literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini adalah silogisme dan interpretasi. Silogisme adalah metode

argumentasi yang konklusinya diambil dari premis-presmis yang

menyatakan permasalahan yang berlainan. Dalam mengambil konklusi

harus terdapat sandaran untuk berpijak. Sandaran Umum dihubungkan

dengan permaslahan yang lebih khusus melalui term yang ada pada

keduanya (Mundiri, 2005:100).

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan

hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks

undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan

dengan peristiwa tertentu. Adapun berdasarkan dasar penemuan hukum

oleh hakim terdapat beberapa jenis interpretasi, diantaranya: interpretasi

gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan bahasa, Interpretasi teleologis atau

sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan, peraturan

perundang-undangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang baru,

penafsiran sistematis adalah dengan menafsirkan undang-undang sebagai

bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan

menghubungnya dengan undang-undang lain. Interpretasi Historis yaitu

makna undang-undang dapat dijelaskan dan ditafsirkan dengan jalan

menelusuri sejarah yang terjadi. Ada dua jenis interpretasi sejarah,

diantaranya penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran

menurut sejarah hukum. Berikutnya ada penafsiran komparatif yaitu

interpretasi yang hendak memperoleh penjelasan dengan jalan

memperbandingkan hukum, Interpretasi futuristik merupakan metode

penafsiran yang bersifat antisipatif yaitu hendak memperoleh penjelasan

dari ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada undang-


commit to user

10

undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Beberapa jenis metode

interpretasi pada kenyataannya sering digunakan bersama-sama atau

campur aduk. Dapat dikatakan bahwa dalam setiap interpretasi atau

penjelasan undang-undang mencakup berbagai jenis penafsiran (Sudikno

Mertokusumo, 2003: 170-173).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum semata-mata disajikan untuk memberikan

gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai

karya ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah baku penulisan suatu karya

ilmiah. Adapun penulisan hukum (skripsi) ini nantinya terdiri dari 4 bab,

yaitu: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan dan Penutup, Daftar

Pustaka dan disertai lampiran-lampiran, yang apabila disusun, sistematikanya

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

hukum.


Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan

penjelasan secara teoritik yang bersumber dari bahan hukum yang penulis

gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai

persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang tinjauan hukum tata negara,

tinjauan tentang lembaga negara, tinjauan tentang sistem peradilan indonesia,

tinjauan tentang mafia hukum. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur

befikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pikir.


Pada bab ini penulis akan mengungkapkan dan membahas hasil

penelitian dari sumber data sekunder yang berupa analisis mengenai latar

belakang dibentuknya satuan tugas (satgas) pemberantasan hukum dalam


commit to user

11

sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulis juga mendeskripsikan hasil temuan

tentang fungsi satuan tugas (satgas) pemberantasan mafia hukum didalam

menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa di dalam hukum tata

negara Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan,

serta memberikan saran-saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap

temuan-temuan selama penelitian yang menurut hemat penulis memerlukan

perbaikan.


commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Tata Negara

a. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum dipahami sebagai suatu kondisi dalam

masyarakat, di mana hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh

rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan diantara

sesama rakyat. Penelusuran konsep negara hukum sesungguhnya dapat

dilakukan mulai dari Yunani dan Romawi Kuno, yang juga menjadi

sumber teori kedaulatan. Menurut Jimly Asshidiqie, gagasan

kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi,

sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan

kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi,

sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan

kedaulatan hukum (A. Muhammad Assrun, 2004:39-40)

Pertumbuhan konsep negara hukum menjelang abad XX yang

ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (welfare state),

dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan kemananan mulai

berubah. Konsepsi nachwachterstaat bergeser menjadi welvarsstaat.

Negara tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan

masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin.

Menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan

perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di

dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata

sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi

memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan

umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ni’matul Huda,

2007:55-56)


commit to user

13

Menurut Scheltema Ajaran Negara berdasarkan atas hukum (de

rechtstaat dan the rule of law) yang mengandung esensi bahwa hukum

adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau

pemerintahan untuk tunduk pada hukum (Subject to the law). Tidak

ada kekuasaan diatas hukum (above to the law). Semuanya ada

dibawah hukum (Under the rule of law). Dengan kedudukan ini tidak

boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau

penyalahgunaan kekuasaan (misuse power) baik pada kerajaan maupun

republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung

pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan

kekuasaan atau pembagian kekuasaan (Bagir Manan , 2006:9-10).

b. Ciri Negara Hukum

Pada zaman modern konsep negara hukum di Eropa Kontinenetal

dikembangkan antara lain oleh Emmanuel Kant, Paul Laband, Julius

Stahl dengan menggunakan istilah “rechststaat”. Sedangkan dalam

tradisi Anglo Saxon (Amerika), konsep negara hukum dikembangkan

atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “the rule of law”.

Menurut Julius Stahl empat ciri negara hukum yang disebutnya

“rechststaats” tersebut mencakup empat prinsip, antara lain:

1) Perlindungan Hak Asasi Manusia;

2) Pembagian Kekuasaan;

3) Pemerintahan berdasar undang-undang; dan

4) Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan 3 ciri penting dalam setiap

negara hukum yang disebutnya “The Rule Of Law”, yaitu:

1) Supremacy of law;

2) Equality before the law;

3) Due process to law (Ni’matul Huda, 2007:55-56).

Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl

tersebut diatas, pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga

prinsip rule of law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk


commit to user

14

menandai ciri-ciri Negara hukum modern dizaman modern. Bahkan

oleh “The Internastional Commission of jurist”, prinsip-prinsip

Negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan yang tidak

memihak (indepedence and impartiality of judicary) yang pada zaman

sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara

demokrasi. Prinsip-prinsip yang diangggap ciri penting negara hukum

menurut “The International Commission Of Jurists” itu adalah:

1) Negara harus tunduk pada hukum;

2) Pemerintah menghormati hak-hak individu;

3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; dan

Dari uraian-uraian diatas, dapat dirumuskan kembali adanya dua

belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtstaat) yang merupakan

pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara

modern sehingga dapat disebut Negara Hukum yaitu:

1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip

supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan

dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif

supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya

pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah

manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang

tertinggi. Dalam republik yang menganut sistem presidensiil

yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih

tepat untuk disebut sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan

parlementer.

2) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam

hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan

dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip

persamaan, segala sikap diskriminatif dalam segala bentuk


commit to user

15

dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang

terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan

sementara guna mendorong dan mempercepat kelompok

masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat

tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai

tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan

kelompok masyarakat yang jauh lebih maju.

3) Asas Legalitas (Due Process of Law)

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya

asas legalitas dalam segala bentuknya (Due Process of Law)

yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan

atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4) Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ

negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian

kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara

horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap

kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang

menjadi sewenang-wenang.

Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisah-

misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat

checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan

saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain.

Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi

kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara

vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan

terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang

memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

5) Organ-organ Eksekutif Independen

Pembatasan kekuasaan dizaman sekarang berkembang

pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang


commit to user

16

bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara,

organisasi kepolisian dan kejaksaan. Lembaga, badan atau

organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya

berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang

berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi

sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif

untuk menentukan pengangkatan atau pemberhentian

pimpinannya.

6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak ini

mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam

menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh

dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan

jabatan (politik) maupun kepentingan uang. Untuk menjamin

keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya

intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan

oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan

eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan

masyarakat dan media massa.

7) Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara juga menyangkut prinsip

peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya

secara khusus sebagai pilar utama negara hukum. Dalam

setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-

tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat

administrasi negara. Peradilan Tata Usaha Negara ini penting

karena yang menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh

keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara

sebagai pihak yang berkuasa.


commit to user

17

8) Peradilan Tata Negara (Constitusional Court)

Dalam negara hukum modern diharapkan adanya

jaminan tegaknya keadilan tiap-tiap warga negara dengan

mengadopsikan gagasan Mahkamah Konstitusi dalam sistem

ketatanegaraannya. Pentingnya Mahkamah Konstitusi adalah

upaya memperkuat sistem check and balances antara

cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan

untuk menjamin demokrasi.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi

manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya

melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi

manusia tersebut dimasyaratkan secara luas dalam rangka

mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap

Hak Asasi Manusia sebagai ciri yang penting suatu negara

hukum yang demokratis.

10) Bersifat Demokratis (Democratische Rechtstaat)

Dalam prinsip demokrasi yang menjamin peran serta

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan

keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh

ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau

hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan

dengan prinsip-prinsip demokrasi.

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan Tujuan Bernegara

(Welfare Rechtstaat)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang

diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang

dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun


commit to user

18

yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum yang

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Bahkan sebagaimana cita-cita nasional yang dirumuskan

dalam pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia

bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

12) Transparansi dan Kontrol sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka

terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum,

sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam

mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara

komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung

dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya

partispasi langsung ini penting karena sistem perwakilan

rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan

sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat (Jimly

Asshiddiqie, 2005: 123-129).

c. Negara Hukum Indonesia

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur

dalam Penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah

diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai

berikut “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi

ketentuan tersebut adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku

alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum.

Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-

wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat

negara maupun penduduk.


commit to user

19

Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah

negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang

berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat) tidak

berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).” Disamping itu, ada

prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat

dalam Penjelasan: “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi

(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak

terbatas).” Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan

negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan

tidak terbatas). Dengan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai negara

berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas

belaka. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip

penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan (Ni’matul Huda, 2007 : 62-63).

Dalam paham the rule of law, upaya untuk melindungi hak-hak

asasi manusia diterapkan dengan prinsip “equality before the law”

sedangkan dalam paham rechstaat dengan prinsip “wetwetigheid”,

yang kemudian menjadi “rechmatigheid”. Negara hukum indonesia

hendak mewujudkan asas kerukunan antara pemerintah dan rakyat

bukan hanya dengan penekanan hak atau kewajiban melainkan, yang

penting menjalin hubungan antara kedua hal tersebut. Perwujudan

negara hukum indonesia hendaklah dibangun berdasarkan ciri-ciri :

1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yan didasarkan

asas kekeluargaan;

2) Hubungan fungsional antar kekuasaan negara yang proporsional;

3) Prinsip penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah

dan peradilan sebagai usaha terakhir;

4) Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.


commit to user

20

Mencermati uraian mengenai paham negara hukum rechstaat, the

rule of law, dan negara hukum indonesia, dapat dikatakan bahwa

ketiga paham negara hukum ini bermuara pada satu pengertian dasar

bahwa hal yang mendasar dari negara hukum adalah kekuasaan yang

berlandaskan hukum dan semua orang sama di hadapan hukum atau

negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara,

dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya

dilakukan dalam kerangka kekuasaan hukum (Marwan Effendy, 2005 :

32-33).

d. Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power)

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut

thr rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut

rechstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam

penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan

hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme

modern. Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental

yang biasa disebut rechstaat, terdapat elemen pembatasan kekuasaan

sebagai salah satu ciri pokok negara hukum (Jimly Assiddiqie, 2006 :

11-12).

Ajaran pemisahan kekuasaan berasal dari Montesquieu yang

bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan atau pejabat

penyelenggara negara dalam batas-batas cabang kekuasaan masing-

masing. Dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut dapat

dicegah penumpukan kekuasaan di satu tangan (absolut) atau

sekelompok kecil orang (oligarki) yang akan menimbulkan

penyelenggaraan pemerintahan sewenang-wenang. (Bagir Manan,

2006 : 7-8).

Pemisahan kekuasaan dapat dipahami sebagai doktrin

konstitusional atau doktrin pemerintahan yang terbatas, yang membagi

kekuasaan pemerintahan kedalam cabang kekuasaan legislatif,

eksekutif, dan yudikatif. Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat


commit to user

21

hukum, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan hukum dan

kekuasaan yudikatif bertugas menafsirkan hukum. Terkait erat dan

tidak dapat dipisahkan dengan pengertian ini adalah checks and

balances, yang mengatakan bahwa masing-masing cabang

pemerintahan membagi sebagian kekuasaannya pada cabang yang lain

dalam rangka membatasi tindakan-tindakannya. Ini berarti, kekuasaan

dan fungsi dari masing-masing cabang adalah terpisah dan dijalankan

oleh orang yang berbeda, tidak ada agen tunggal yang dapat

menjalankan otoritas yang penuh karena masing-masing bergantung

satu sama lain

Konsepsi trias politicia yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain dengan prinsip checks and balances. Karena itu, doktrin trias politicia yaang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan (Ni’matul Huda, 2007:64-65).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut ajaran

pemisahan kekuasaan (Separation of power) akan tetapi didalam

Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sistem tersendiri yaitu

pembagian kekuasaan (distribution of power) dimana di dalam

pembagian kekuasaan tersebut dimungkinkan adanya kerjasama antara

lembaga-lembaga negara. Kenyataan didalam kehidupan antar lembaga

negara didalam menjalankan fungsi dan wewenangnya diperlukan

adanya kerjasama diantara lembaga tersebut semisal antara Mahkamah

Agung dan Mahkamah Konstitusi bersama-sama menjalankan fungsi

dan wewenangnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dalam

Bab I Pasal 1 Nomor (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009


commit to user

22

tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencerminkan bahwa

diperlukannya kerjasama antara kedua lembaga tersebut untuk

menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tujuan terselenggarannya

Negara Hukum republik Indonesia (Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti,

2005:20).

2. Tinjauan tentang Lembaga Negara

a. Pengertian Lembaga Negara

Secara sederhana, istilah lembaga negara atau organ negara

dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta, lembaga

masyarakat atau biasa dikenal dengan sebutan organisasi non-

pemerintah (ornop). Oleh karena itu, lembaga apapun yang dibentuk

bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut lembaga negara, baik

berada di ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun bersifat

campuran (Jimly Asshiddiqie, 2006:31).

Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit menurut Jimly

Asshiddiqie (Jimly Asshiddiqie, 2006:38) adalah :

1) Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan

atau fungsi tertentu;

2) Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara

bersifat eksklusif;

3) Karena fungsinya itu, ia berhak mendapatkan gaji dari negara.

Lebih lanjut lagi, secara sistematis Jimly Asshiddiqie

mengklasifikasikan konsep lembaga negara menjadi 5 (lima) konsep

yaitu ( Jimly Asshiddiqie, 2006:41-42):

1) Organ negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi

law creating or law applying function;

2) Mencakup individu yang menjalankan fungsi law creating or law

applying function dan mempunyai posisi dalam struktur jabatan

kenegaraan atau jabatan pemerintahan;


commit to user

23

3) Badan atau organisasi yang menjalankan law creating or law

applying function dalam kerangka struktur dan sistem kenegeraan

atau pemerintahan;

4) Organ atau lembaga negara hanya terbatas pada pengertian

lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945,

undang-undang atau peraturan yang lebih rendah;

5) Organ atau lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang

pembentukannya ditetapkan oleh UUD 1945.

Jimly Asshiddiqie membedakan lembaga dari dua segi, yaitu

dari segi fungsinya dan dari segi hirarkinya (Jimly Asshiddiqie,

2006:111-118) :

1) Pembedaan dari segi fungsinya

Lembaga-lembaga negara dapat dikategorikan sebagai organ

utama atau primer (primary constitutional organs) dan ada pula

yang merupakan organ pendukung atau penunjang (auxilary state

organs). Untuk memahami perbedaan keduannya, lembaga-

lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah

(domain) yaitu, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan

kekuasaan kehakiman atau yudikatif.

2) Pembedaan dari segi hirarkinya

Ada dua kriteria yang dipakai, yaitu kriteria hirarki bentuk

sumber normatif yang menentukan kewenangannya dan kualitas

fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalm sistem

kekuasaan negara. Dari segi hirarkinya, lembaga negara dapat

dibedakan dalam 3 (tiga) lapis yaitu :

a) Organ pertama dapat disebut lembaga tinggi negara, yaitu

(1) Presiden dan Wakil Presiden;

(2) Dewan Perwakilan Rakyat;

(3) Dewan Perwakilan Daerah;

(4) Majelais Permusyawaratan Rakyat;

(5) Mahkamah Konstitusi;


commit to user

24

(6) Mahkamah Agung;

(7) Badan Pemeriksa Keuangan.

b) Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang

mendapatkan kewenangan dari UUD 1945 dan ada mendapatkan

kewenangan dari undang-undang. Lembaga-lembaga negara

sebagai organ konstitusi lapis kedua adalah

(1) Menteri Negara;

(2) Tentara Nasional Indonesia;

(3) Kepolisian Negara;

(4) Komisi Yudisial;

(5) Komisi pemilihan umum; dan

(6) Bank Sentral.

c) Organ lapis ketiga adalah kategori lembaga negara yang sumber

kewenangannya berasal regulator atau pembentuk peraturan di

bawah undang-undang. Artinya, keberadaannya secara hukum

hanaya didasarkan atas kebijakan Presiden (presidential policy)

atau beleid Presiden. Jika Presiden hendak membubarkannya,

maka tentu presiden berwenang untuk itu.

Perkembangan masyarakat, baik secara ekonomi, politik dan

sosial budaya serta pengaruh globalisme dan lokalisasi menghendaki

struktur organisasi negara yang lebih responsif terhadap tuntutan

mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan

publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. kemudian

beemunculanlah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa

dewan (council), komisi (commission), komite (comitte), badan

(board), atau otorita (authority). Lembaga-lembaga baru tersebut biasa

disebut state auxiliary organs atau auxiliary institution sebagai

lembaga yang bersifat penunjang (sampiran). Diantara lembaga

tersebut ada juga disebut sebaga self regulatory agencies, independent

supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi

campuran (mix-function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif,


commit to user

25

dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan justru dilakukan

secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut (Jimly

Asshiddiqie, 2006:ix-x). Menurut Cornelis Lay yang dikutip Ni’matul

Huda, kehadiran lembaga-lembaga sampiran negara merupakan bagian

dari desain kelembagaan negara yang bertumpu pada prinsip

pemencaran kekuasaan. Sebuah pilihan yang boleh jadi merupakan

reaksi terhadap politik Orde Baru:otoritarianisme, sentralistik dan

unformitas (Cornelis Lay dalam Ni’matul Huda, 2007:201).

Firmansyah Arifin yang dikutip oleh Ni’matul Huda,

berpendapat dalam kasus di Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi

inti dan mempengaruhi banyaknya pembentukan lembaga-lembaga

negara baru yang bersifat independen yaitu

1) Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah akibat asumsi

dan bukti mengenai korupsi yang sistemik dan mengakar dan sulit

diberantas;

2) Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada kerena

satu atau halnya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara

atau kekuasaan lain;

3) Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk

melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi

demokrasi karena persoala birokrasi dan KKN;

4) Pengaruh global, dengan pembentukan auxiliary state agency atau

watchdog institutions di banyak negara yang berada dalam situasi

menuju demokrasi telah menjadi suatu kebutuhan bahkan suatu

keharusan sebagai alternatif dari lembag-lembaga yang ada yang

mungkin menjadi bagian sistem yang hrus direformasi;

5) Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai

prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat

demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara-negara asalnya

berada di bawah kekuasaan otoriter (Firmansyah Arifin dalam

Ni’matul Huda, 2007:202).


commit to user

26

3. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Indonesia

a. Sistem Peradilan Di Indonesia

Sebagai suatu sistem, peradilan memiliki sub sistem-sub sistem

yang menunjang bekerjanya sistem peradilan yang ada. Sistem

Peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah

pencapaian misi dari hakekat keberadaan peradilan, sebagai suatu

lembaga operasionalisasi sistem peradilan menuntut adanya visi yang

jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara

efektif dan efisien. Sistem tersebut terdiri atas bagian-bagian yang

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang sendiri-sendiri, namun secara

keseluruhan semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu penegakan

hukum yang benar, adil, berkepastian hukum dan bermanfaat bagi

kehidupan manusia.

Menurut Satjipto Raharjo, bagian-bagian tersebut berhubungan

satu dengan yang lain dalam satu kesatuan dan bekerja secara aktif

mencapai tujuan pokok, didalamnya terkandung unsur-unsur

1) Berorientasi pada tujuan;

2) Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-

bagiannya;

3) Sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu

lingkungannya;

4) Bekerjanya bagian-bagian fari sistem it menciptakan sesuatu yang

berharga;

5) Masing-masing bagian harus cocok satu dengan yang lain (ada

keterhubungan);

6) Kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme

kontrol) (Sunarjo, 2010:16).

Sebagaimana ditegaskan dalam Cetak Biru (blueprint)

pembaharuan Mahkamah Agung RI bahwa VISI Mahkamah Agung

adalah “mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman

yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik,


commit to user

27

profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis,

terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab

panggilan pelayanan publik.” Visi Mahkamah Agung tersebut

merupakan sinar pemberi arah (moving target) bagi perjalanan

lembaga peradilan kedepan.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan

Tata Usaha Negara, memiliki prosedur hukum acara dan yurisdiksinya

masing-masing. Tiap-tiap peradilan tersebut sebagai sub sistem-sub

sistem dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung,

memiliki kompetensi sesuai dengan domain (ranah) kompetensi

keilmuan yang melekat pada predikat peradilan masing-masing.

b. Tinjauan Tentang Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa

Perwujudan lembaga peradilan sebagai tonggak terdepan di

dalam pencarian suatu keadilan adalah hal yang diidamkan

masyarakat. Keadilan itu sendiri adalah tujuan lembaga peradilan

didalam menjalankan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Di

dalam mencapai tujuannya lembaga peradilan terdapat berbagai organ

pelaksana didalamnya diantaranya yang paling penting adalah

keindepensiaan pelaksana peradilan tersebut bebas dari berbagai

kepentingan dari luar yang akan mempengaruhi keadilan tersebut.

Mewujudkan peradilan bersih dan bebas adalah tanggung jawab

bersama stake holder bangsa. Semua elemen harus menyadari bahwa

peradilan bersih akan menghasilkan multi efek keadilan sosial yang

akan mengikis habis korupsi dan nepotisme dalam berbagai sektor

kehidupan termasuk di dalamnnya pengadilan. Untuk mewujudkan

peradilan bersih maka hakim dalam memutus perkara harus

berpedoman dengan kode etik dan perilaku hakim. Meski demikian,

hakim juga membutuhkan pengawasan lembaga lain seperti Komisi

Yudisial agar berjalan sesuai rasa keadilan. “Komisi Yudisial dibentuk

atas keprihatinan atas kondisi peradilan dan hakim yang belum sesuai


commit to user

28

dengan harapan masyarakat,” kata Muzayyin Menurut Busyro

Muqoddis beberapa unsur peradilan yang bersih adalah

a) Penguatan legalitas fungsi independensi dan transparansi;

b) Transparansi rekruitmen pejabat peradilan;

c) Transparansi internal dalam proses peradilan;

d) Informasi dan keuangan;

e) Efektifitas sanksi bagi pelanggar;

f) Efektifitas lembaga pengawas eksternal;

g) Kemudahan akses Beria Acara Perkara (BAP), dakwaan, dan

putusan;

h) Transparansi nalar hukum dari aspek moralitas hukum, kepastian

hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa

atau para pihak (Jurnal Buletin Komisi Yudisial.2009. Vol IV :9).


commit to user

29

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, menegaskan bahwa Indonesia

sebagai negara hukum dimana didalamnya terdapat sistem peradilan yang

bersih dan berwibawa didalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Akan tetapi

di dalam prakteknya dijumpai adanya mafia peradilan yang telah masuk ke

dalam ranah sistem peradilan di Indonesia yang menyebabkan tujuan dari

adanya sistem peradilan terebut tidak dapat terselenggara sesuai yang di

Peradilan Bersih Dan Berwibawa

Mafia Peradilan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009)

Negara Hukum


commit to user

30

harapkan masyrakat dan bangsa Indonesia. Keberadaan mafia peradilan tidak

bisa begitu saja dibiarkan dan harus segera diberantas karena telah menyebar

ke semua ranah hukum. Pemerintah disini sebagai penyelenggara kekuasaan

eksekutif tidak bisa tinggal dia begitu saja melihat mafia peradilan yang telah

merusak tatanan hukum . Sebagai upaya untuk memberantas mafia peradilan

tersebut Presiden Susilo Bambang Yudoyono membentuk Satuan Tugas

Pemberantasan Mafia Hukum. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden

Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

diharapakan keberadaan mafia peradilan tersebut dapat secepatnya diberantas.


commit to user

31

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA SATUAN TUGAS

PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DALAM TATANAN HUKUM

TATA NEGARA INDONESIA

1. Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Reformasi politik tahun 1998 yang kemudian disusul dengan

reformasi konstitusi (amandemen UUD 1945) tahun 1999 sampai dengan

tahun 2002 merupakan sebuah perubahan besar bagi bangsa Indonesia

dalam bidang ketatanegaraan. Lahirnya lembaga-lembaga negara

independent ataupun komisi-komisi negara dengan dasar hukum

pembentukannya yang sangat berseragam. Ada komisi negara yang

kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar (constitutionally

entrusted power) , Ketetapan MPR, Undang-Undang (legislative entrusted

power), dan bahkan ada pula lembaga atau komisi yang kewenangannya

berasal atau bersumber dari Keputusan Presiden (Peraturan Presiden).

Perubahan mendasar terhadap tatanan Lembaga Negara pasca

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memunculkan berbagai macam

lembaga-lembaga negara independen ataupun komisi negara dalam

ketatanegaraan Indonesia yang tentunya memerlukan pengaturan yang

jelas dan tegas mengenai tugas serta kewenangan masing lembaga-

lembaga negara tersebut dalam menjalankan fungsinya, agar tidak

menimbulkan tumpangtindih kewenangan.

Ditingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan

yang meliputi antara lain:

a. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang

diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;


commit to user

32

b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau

ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;

c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau

Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan

Presiden;

d. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan

lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah

Menteri (Jimly Asshiddiqie, 2006:50).

Ni’matul Huda menambahkan penjelasan dari tingkat kelembagaan

ditingkat pusat sebagaimana berikut:

a. Lembaga Negara pada tingkatan konstitusi misalnya adalah Presiden,

Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah

Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). Kewenagannya diatur dalam dalam Undang-Undang Dasar

1945, dan dirinci lagi dalam Undang-Undang, meskipun pengangkatan

para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat

administrasi negara yang tertinggi.

b. Lembaga-Lembaga tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk

berdasarkan undang-undang yang berarti sumber kewenangan berasal

dari pembentuk undang-undang. Proses pemberian kewenangan kepada

lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk

hal-hal tertentu melibatkan pula peran DPD. Karena itu pembubaran

atau pengubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga

memerlukan keterlibatan Presiden dan DPR. Jika pembentukannya

melibatkan DPD, maka pembubarannya juga harus melibatkan DPD.

Misalnya, Kejaksaan Agung, Bank Indonseia (BI). Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK),

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PPATK, Komnas HAM, dan

sebagainya yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan karena itu


commit to user

33

tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau

mencabut undang-undangnya.

Pengaturan kewenangan mengenai lembaga-lembaga tersebut terdapat

dalam undang-undang (UU), tetapi pengangkatan anggotanya tetap

dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara

tertinggi. Bahkan, lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan

undang-undang dasarpun pengangkatan anggotanmya tetap dilakukan

dengan Keputusan Presiden, sehingga pembentukan dan pengisian

jabatan keanggotaan semua lembaga negara tersebut tetap melibatkan

administrasi yang kekuasaan tertingginya berada ditangan presiden

sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah kepala pemerintahan dan

arena itu presiden jugalah yang merupakan administrator negara

tertinggi atau pejabat tata usaha negara yang tertinggi.

c. Pada tingkat ketiga adalah lembaga-lembaga yang sumber

kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan,

sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari beleid (cara atau

langkah yang ditempuh untuk melaksanakan program) presiden

(presidential policy). Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun

pembubarannya tergantung kepada kebijakan presiden semata.

Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara yang bersangkutan

juga cukup dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat regeling

dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan keputusan presiden

yang bersifat beschiking.

d. Yang lebih rendah lagi tingkatannya ialah lembaga yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri. Atas inisiatif menteri sebagai pejabat

publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi

tanggungjawabnya, dapat saja dibentuk badan, dewan lembaga ataupun

panitia-panitia yang sifatnya permanen dan bersifat spesifik (Ni’matul

Huda, 2007:90).


commit to user

34

Ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power) yang berasal dari

Montesquieu yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan

atau pejabat penyelenggara negara dalam batas cabang kekuasaan masing-

masing. Dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut dapat

dicegah penumpukan kekuasaan disatu tangan (absolut) atau sekelompok

kecil orang (oligarki) yang akan menimbulkan penyelenggaraan

pemerintahan yang sewenang-wenang. Dalam praktik, ajaran pemisahan

kekuasaan tidak dapat dijalankan secara konsekuen. Selain tidak praktis,

pemisahan secara absolut antara cabang-cabang kekuasaan yang tidak

disertai atau meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan antara

cabang kekuasaan yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan

kesewenang-wenangan menurut atau di dalam lingkungan masing-masing

cabang kekuasaan tersebut. Bagaimanapun juga, tetap diperlukan suatu

mekanisme yang mengatur hubungan antara cabang-cabang kekuasaan itu

baik dalam rangka menjalankan bersama suatu fungsi penyelenggaraan

negara maupun untuk saling mengawasi antara cabang-cabang kekuasaan

yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain.

Pemikiran mengenai mekanisme saling mengawasi dan kerja sama ini

telah melahirkan teori-teori modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan

yaitu teori pembagian kekuasaan (distribution of power) yang menekankan

pada pembagian fungsi-fungsi pemerintahan, bukan pada pemisahan

organ, dan teori checks and balances.

Prinsip ajaran pemisahan kekuasaan meskipun dapat tetap dijalankan

dengan organ-organ negara yang disusun secara terpisah dan disertai

dengan masing-masing kekuasaan yang terpisah pula, dalam

penyelenggaraannya diciptakan mekanisme yang menekankan pada saling

mengawasi dan kerja sama ini telah melahirkan teori-teori modifikasi atas

ajaran pemisahan kekuasaan yaitu teori pembagian kekuasaan (distribution

of powers) yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi pemerintahan,

bukan pada pemisahan organ, dan teori checks and balances. Meskipun

prinsip ajaran pemisahan kekuasaan tetap dijalankan dengan organ-organ


commit to user

35

negara yang disusun secara terpisah dan disertai dengan masing-masing

kekuasaan yang terpisah pula, dalam penyelenggaraannya diciptakan

mekanisme yang menekankan pada saling mengawasi antara cabang

kekuasaan satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Hanya dengan

mekanisme checks and balances dapat dicegah masing-masing cabang

kekuasaan menyalahgunakan kekuasaanya atau bertindak sewenang-

wenang. Tanpa checks and balances dari cabang kekuasaan yang lain,

eksekutif dapat menjalankan kekuasaan yang sewenang-wenang (Bagir

Manan, 2006:8).

Kedudukan lembaga eksekutif sesudah adanya perubahan Undang-

Undang Dasar 1945 dipandang sebagai lembaga negara yang memegang

kekuasaan pemerintahan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara

lainnya. Seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah

Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal tersebut

sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) yang

berdasarkan prinsip checks and balances.

Bentuk keorganisasian banyak negara modern dewasa ini juga

mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya berkenaan

dengan inovasi baru yang tidak terelakkan. Perkembangan baru itu juga

terjadi di Indonesia, ditengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan

gelombang demokratisasi di era reformasi empat tahun tahun terakhir.

Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-

badan negara tertentu seperti organisasi tentara, organisasi kepolisian dan

Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral harus dikembangkan secara

independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk

kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang

lebih efektif. Dari keempatnya, yang sekarang telah resmi menikmati

kedudukan.

Pada tingkat kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan

lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia


commit to user

36

(Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman,

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan

Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI), dan sebagainya. Di bidang administrasi dan

pelaporan transaksi keuangan dibentuk pula lembaga baru yang bernama

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang juga

ditentukan bersifat independen. Selain itu ada pula komisi yang dibentuk

hanya dengan Keputusan Presiden, Komisi Hukum Nasional (KHN).

Komisi atau lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat

independent dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campur-

sari, yaitu semi-legislatif dan regulatif, semi-administratif, dan bahkan

semi-judiaktif. Bahkan, dalam kaitan itu muncul pula istilah independent

and self regulatory bodies yang juga berkembang dibanyak negara. Di

Amerika Serikat, lembaga-lembaga seperti ini tercatat lebih dari 30-an

jumlahnya dan pada umumnya jalur pertanggungjawabannya secara

fungsional dikaitkan dengan Kongres Amerika Seriakt. Yang dapat

dijadikan contoh dalam hal ini, misalnya, adalah Federal Trade

Commision (FTC), Federal Communication Commision (FCC), dan

sebagainya. Kedudukan lembaga-lembaga ini di Amerika Serikat,

meskipun secara administratif tetap berada di lingkungan pemerintahan

eksekutif, tetapi pengangkatan dan pemberhentian para anggota komisi itu

ditentukan dengan pemilihan oleh kongres. Oleh karena itu, keberadaan

lembaga-lembaga seperti ini di Indonesia dewasa ini, betapapun juga,

perlu didudukkan pengaturannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan

Indonesia modern, dan sekaligus dalam kerangka pengembangan sistem

hukum nasional yang lebih menjamin keadilan dan demokrasi di masa

yang akan datang (Jimly Asshiddiqie, 2009:190-191).


commit to user

37

2. Kekuasaan Presiden Sebagai Pemegang Kekuasan Eksekutif

Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, presiden beserta seluruh

administrasi negara lainnya, menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari.

Penyelenggaraan sehari-hari tersebut mencakup semua lapangan

administrasi negara, baik yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan, ketentuan-ketentuan tak tertulis maupun berdasarkan kebebasan

bertindak untuk mencapai tujuan pembentukan pemerintahan seperti

diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 menyebutkan

bahwa ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar”. Ditinjau dari teori pembagian

kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan

eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan

yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersifat khusus. Kekuasaan penyelenggaraan pemerinntahan yang bersifat

umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Presiden

adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara.

Penyelenggaraan administrasi negara meliputi tugas dan wewenang yang

sangat luas, yaitu setiap entuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara.

Lingkup dan tugas dan wewenang ini makin meluas sejalan dengan makin

meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah (Bagir

Manan, 2006:122).

Kewenangan presiden biasanya dirinci secara tegas dalam Undang-

Undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi

sehingga presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Sudah tentu

tergantung kepada konstitusi atau undang-undang dasar Negara yang

bersangkutan untuk menentukannya. Misi undang-undang dasar dan


commit to user

38

gerakan konstitusionalisme modern yang berkembang dalam sejarah

memang dimaksudkan sebagai gerakan untuk mengatur dan membatasi

kekuasaan para kepala pemerintahan dari kemungkinan menjadi diktator.

Mengapa umat manusia membutuhkan konstitusi, justru untuk mengatur

dan membatasi kekuasaan yang menurut Lord Acton memiliki hukum

besinya sendiri, yaitu power tend to corrupt and absolute power corrupts

absolutely (kekuasaan selalu cenderung berkembang menjadi sewenang-

wenang, dan kekuasaan yang bersifat mutlak cenderung mutlak pula

kesewenang-wenangannya).

Beberapa kewenangan presiden yang bisa dirumuskan dalam undang-

undang dasar berbagai Negara, mencakup lingkup kewenangan sebagai

berikut :

a. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan

pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (to govern based on the

constitution). Bahkan, dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh presiden haruslah didasarkan atas

perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian kecendrungan yang biasa terjadi dengan apa yang

disebut discreationary power, dibatasi sesempit mungkin wilayahnya.

b. Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan

umum atau publik (to regulate public affairs based on the law and the

constitution). Dalam system pemisahan kekuasaan (separation of

power), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada ditangan lembaga

perwakilan, bukan ditangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa

perlu mengatur maka kewenangan mengatur ditangan eksekutif itu

bersifat derifatif dari kewenangan legislatif. Artinya, presiden tidak

boleh menetapkan suatu, misalnya, Keputusan Presiden tidak boleh lagi

bersifat mengatur secara mandiri seperti dipahami selama ini.

c. Kewenangan yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan

yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi

hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan


commit to user

39

yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem

parlementer yang mempunyai kepala negara, ini biasanya mudah

dipahami karena adanya peran simbolik yang berada ditangan kepala

negara. Tetapi dalam sistem presidensiil, kewenangan untuk

memberikan grasi, abolisi dan amnesti itu ditentukan berada ditangan

presiden.

d. Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan

dengan negara lain atau subjek hukum Internasional lainnya dalam

konteks hubungan luar negri, baik dalam keadaan perang maupun

damai. Presiden adalah pucuk pimpinan negara, dan karena itu dialah

yang menjadi symbol kedaulatan politik suatu Negara dalam

berhadapan dengan negara lain. Dengan persetujuan parlemen, dia

jugalah yang memiliki kewenangan politik untuk menyatakan perang

dan berdamai dengan Negara lain.

e. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan

memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan administrasi negara.

Karena presiden juga merupakan kepala eksekutif maka sudah

semestinya dia berhak untuk mengangkat dan memberhentikan orang

dalam jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi negara (Jimly

Assidiqie, 2010:182-183).

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai

kekuasaan dibentuk perundang-undangan juga luas. Presiden turut berbagi

kekuasaan dengan badan legislatif dalam membuaat undang-undang.

Disamping itu, presiden berwenang membuat peraturan perundang-

undangan sendiri baik atas dasar kewenangan mandiri maupun yang

didasarkan pada pelimpahan dari suatu undang-undang. Kekuasaan

presiden dalam bidang perundang-undangan diantaranya adalah:

a. Kekuasaan Membentuk Undang-undang

Penyelenggaraan negara dalam sistem kontinental tidak disarkan

pada pemisahan kekuasaan, tetapi pada pembagian fungsi bahkan

(diffussion of powers). Di negara-negara Eropa, pembentukan undang-


commit to user

40

undang dilakukan bersama-sama badan eksekutif dan badan legislatif.

Baik eksekutif maupun legislatif sama-sama mempunyai hak inisiatif

untuk mengajukan rancangan undang-undang. Sesuai didalam Undang-

Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (1) ” Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.” (Coba dicheck lagi didalam UUD 45 Pasca

Amandemen). Eksekutif ikut serta dalam pembahasan rancangan

undang-undang di badan perwakilan rakyat, sistem inilah yang dianut

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembentukan undang-undang

(Bagir Manan, 2006:128-129).

b. Kekuasaan Membentuk Peraturan Pemerintah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2) disebutkan

bahwa: ”Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Presiden

menetapkan Peraturan Pemerintah hanya untuk melaksanakan undang-

undang. Dengan demikian Peraturan Pemerintah harus didasarkan pada

undang-undang tertentu. Peraturan Pemerintah ditetapkan berdasarkan

perintah tegas undang-undang (delegasi) atau semata-mata berdasarkan

pertimbangan Presiden untuk melaksanakan suatu undang-undang.

Dalam hal tidak ada perintah tegas dari undang-undang, Presiden bebas

memilih bentuk peraturan lain seperti peraturan Presiden sesuai didalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kecuali apabila hal tersebut

akan melanggar asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang

baik atau pembatasan tekhnis lainnya, misalnya larangan pemuatan

sanksi pidana. Seperti telah disebutkan, Peraturan Pemerintah untuk

melaksanakn undang-undang. Pembuatan undang-undang yang baik

termasuk mengurangi sesedikit mungkin pengaturan delegasi baik

dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun peraturan lainnya (Bagir

Manan, 2006:147).


commit to user

41

c. Kewenangan Menetapkan Keputusan Presiden

Keputusan Presiden dapat dibedakan berdasarkan sumber

kewenangan dan sifat materi kewenangannya. Dari sumber

kewenangannya, Keputusan Presiden dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu:

1) Keputusan Presiden yang melekat pada kewenangan Presiden

baik dalam rangka menjalankan administrasi negara yang

umum maupun menjalankan administrasi yang khusus yang

bersumber pada kewenangan yang bersifat prerogatif.

2) Keputusan Presiden yang bersifat delegasi untuk melaksanakan

Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-undang atau

Peraturan Pemerintah.

Dari sifat materi muatannya, Keputusan Presiden dapat dibedakan

menjadi Keputusan Presiden yang berisi ketetapan (beschikking) dan

Keputusan Presiden yang mengatur. Keputusan Presiden yang mengatur

dapat dibenarkan sepanjang hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan

administrasi negara, tidak boleh mengenai hal-hal yang bersifat

ketatanegaraan. Tetapi sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004, perbedaan Keputusan Presiden atas dasar materi muatan

tidak diperlukan lagi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,

menghidupkan kembali ”Peraturan Presiden” sebagai salah satu bentuk

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Keputusan Presiden

hanya akan menyangkut materi beschikking, sedangkan materi muatan

regelen akan dimuat dalam Peraturan Presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7: 1. Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai

berikut: (1) Undang-Undang Dasar. (2) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang. (3) Peraturan Pemerintah. (4) Peraturan Presiden. (5) Peraturan Daerah.


commit to user

42

2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: (1) Peraturan Daerah Propinsi, dibuat DPRD Propinsi bersama

Gubernur. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dibuat DPRD

Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. (3) Pearaturan Desa/peraturan yang setingkat (desa), dibuat badan

perwakilan rakyat dan atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

d. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti

Undang-undang (Perpu)

Wewenang Presiden menetapkan Perpu merupakan wewenang luar

biasa di bidang perundang-undangan, sedangkan wewenang (ikut)

membentuk undang-undang Peraturan Pemerintah, dan Keputusan

Presiden merupakan wewenang biasa (Bagir Manan, 2006:148-150).

3. Dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur

dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Perubahan Undang-

Undang Dasar 1945 telah diangkat kedalam Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “ Negara Indonesia adalah

negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap,

kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan

sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya

kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh

alat negara maupun penduduk.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi

dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam

penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip “

the Rule of Law, and not of Man”, yang sejalan dengan pengertian


commit to user

43

“nomocratie”, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, “ nomos”

(Ni’matul Huda, 2007:61-62).

Penegakan hukum dan pengadilan adalah salah satu kunci utama

untuk memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Karenanya agenda mewujudkan Negara yang bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme harus dimulai lebih dulu dari pembenahan sektor penegakan

hukum dan pengadilan. Aparat penegak hukum dan hakim harus mampu

bersikap tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kolusi dan

nepotisme agar dapat menciptakan efek jera terhadap siapapun yang

berpikir untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedemikian

sentralnya peran lembaga penegak hukum dan pengadilan dalam proses

pemberantasan KKN, seorang professor ternama, Taverne, menyatakan

“give me good judges, good supervisory judges, good prosecutors and

good police officers, I can have good law enforcement, although with a

poor criminal code” (berikan aku hakim yang baik, hakim pengawas yang

baik, jaksa penuntut yang baik dan polisi yang baik, saya akan mampu

menegakkan hukum, meskipun aturan pidananya kurang baik). Untuk

menekankan bahwa penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat

penegak hukum dan pengadilan merupakan faktor utama dalam

menentukan keberhasilan penegakan hukum daripada kerangka formal

dalam bentuk undang-undang.

Kendala yang dihadapi negara Indonesia saat ini adalah lembaga

penegakan hukum dan pengadilan bukan merupakan jawaban untuk

memastikan adanya pengakan hukum dan keadilan, namun menjadi salah

satu permasalahan tersendiri. Proses penegakan hukum diselimuti oleh

praktik KKN, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dan lain

sebagainya yang dikenal dengan istilah mafia peradilan atau mafia hukum.

Meski upaya memerangi KKN di lembaga penegakan hukum telah dimulai

sejak lebih dari tiga dasawarsa yang lalu, namun proses tersebut masih

jauh dari selesai (Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2010:1).


commit to user

44

Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch pada

tahun 2002 yang dilakukan di enam wilayah di Indonesia secara detail

telah mengklasifikasikan tahapan dan pihak yang terlibat serta modus

mafia peradilan (mafia hukum). Praktik tersebut terjadi disepanjang proses

penegakan hukum, dari hulu, yaitu proses penyelidikan, sampai hilir, yaitu

proses pemasyarakatan. Praktik mafia hukum melibatkan anggota korps

penegak hukum dan hakim, selain pihak eksternal. Pada lembaga

kepolisian dan kejaksaan sebagai contoh, praktik tersebut meliputi

permainan status penahanan, penggelapan perkara, permintaan uang

jasa/operasional untuk menindaklanjuti laporan yang masuk,

komersialisasi upaya paksa (penahanan dan penyitaan), rekayasa berita

acara pemeriksaan, jual-beli surat perintah penghentian penyidikan dan

penuntutan dan sebagainya. Di pengadilan praktek mafia peradilan

meliputi jual-beli vonis, penentuan majelis hakim yang mau bekerjasama

dengan salah satu pihak, rekayasa berita acara persidangan, sampai

penundaan eksekusi. Dilembaga pemasyarakatan, praktik yang umum

terjadi adalah pemberian fasilitas diluar ketentuan bagi narapidana atau

terdakwa yang mampu membayar, pemberian “ijin” keluar rumah tahanan

dengan meminta imbalan, dan seterusnya.

Praktik diatas barulah meliputi modus yang terkait langsung dengan

penyelesaian perkara yang sedang berjalan. Modus mafia hukum yang

tidak terkait langsung dengan perkara yang sedang berjalan juga tidak

kalah banyaknya. Cukup sering disinggung misalnya peran aparat penegak

hukum dalam yang melindungi berlangsungnya tindakan-tindakan illegal,

seperti narkoba, perjudian, illegal logging dan sebagainya. (Satuan Tugas

Pemberantasan Mafia Hukum, 2010:2-3).

Aktor mafia hukum tidak hanya dilakukan oleh oknum aparat pada

lembaga penegak hukum negara. Advokat/pengacara sebagai bagian dari

penegak hukum, juga ditenggarai sebagai salah satu aktor penting dalam

praktik tersebut. Mereka aktif dalam membujuk kliennya untuk melakukan

suap ataupun menggunakan uang dan kekuasaan guna memenangkan


commit to user

45

perkara. Sedemikian parahnya praktik mafia hukum diindonesia, sampai

Sudjono (ketua Ikadin pada saat itu), dalam suatu diskusi soal mafia

hukum diawal 2003, menggangap bahwa fenomena mafia hukum sebagai

suatu “no cure disease” (penyakit yang tidak ada obatnya).

Istilah mafia hukum belakangan menjadi pembicaraan didalam

lapisan masyarakat, seiring dengan dibukanya rekaman pembicaraan hasil

sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari hasil pembicaraan

Anggodo Wijoyo adik dari mantan pimpinan PT. Masaro Anggoro Wijoyo

dengan para petinggi di kejaksaan dan kepolisian, di Mahkamah Konstitusi

pada Novermber 2009, hal tersebut sebagai suatu perkara yang menarik

perhatian publik, proses perkara ini berkembang sedemikian rupa dan

mengakibatkan terpaparnya secara gamblang kepada masyarakat indikasi

betapa proses penegakan hukum telah sedemikian jauh terjebak dalam

gurita mafia hukum. Munculnya fakta yang tidak dapat terbantahkan

bahwa seorang sipil bisa dengan mudah menghubungi para pejabat tinggi

dilembaga-lembaga penegak hukum dan mengatur proses hukum yang

tengah berjalan.

Dengan adanya fakta tersebut, salah satu langkah yang diambil oleh

presiden dengan mengingat pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme. Maka, untuk dapat menyikapi kondisi diatas dan untuk lebih

mempercepat pemberantasan mafia hukum ialah dibentuk suatu badan

Satuan tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) melalui Keppres

Nomor 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

(Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2010:3-4).

Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

mempunyai peran yang sangat vital yaitu untuk menjawab secara

mendasar masalah mafia hukum, untuk memperoleh jawaban tersebut

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan penelitian untuk

memetakan modus operandi mafia hukum serta akar permasalahan yang


commit to user

46

membuat praktik tersebut dapat tumbuh subur di berbagai institusi

penegak hukum dan pengadilan. Dari pemetaan tersebut akan

mengembangkan serangkaian strategi untuk mencegah, meminimalisir

serta menanggulangi mafia hukum.

Dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keppres, memang

menyiratkan Satgas PMH bukanlah lembaga yang dapat secara langsung

dapat memproses seorang mafia hukum. namun, Satgas PMH tetap dapat

melakukan langkah pencegahan, tidak terkecuali penindakan, tentu melalui

kerjasama dengan penegak hukum lainnya seperti KPK, Kejaksaan, dan

Kepolisian. Hal ini berfungsi untuk membuka jalan sehingga

pemberantasan mafia hukum dapat terus dilakukan.

Pemberantasan mafia hukum mendesak untuk dilakukan. Untuk itu

Kebijakan Presiden yang memprioritaskan pemberantasan mafia hukum

menjadi sangat penting dan dibutuhkan tidak hanya untuk memperbaiki

persepsi internasional mengenai permasalahan korupsi di Indonesia,

namun juga yang lebih substantif untuk mewujudkan keadilan di

masyarakat. Oleh karena itu, rasanya wajib bagi kita untuk mendukung

kehadiran Satgas PMH yang dibentuk oleh Presiden, karena kita semua

sangat berharap bahwa Satgas PMH ini dapat berjalan sesuai rencana,

sehingga memberi arti dalam pemberantasan mafia hukum selama dua

tahun mendatang. (http://www.satgas-pmh.go.id> (3 September 2010

pukul 10.36))

B. FUNGSI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

DALAM MENDUKUNG SISTEM PERADILAN YANG BERSIH DAN

BERWIBAWA

Satgas terdiri dari unsur aparat penegak hukum, perwakilan masyarakat,

dan profesional, yang dinilai berkompeten dan punya komitmen memberantas

praktik mafia hukum. Satgas, akan dibentuk dalam format tim kecil. Keppres


commit to user

47

Satgas ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada rabu

tanggal 30, bulan desember, tahun 2009.

1. Keanggotaan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Keanggotaan satgas dibentuk oleh presiden dan sesuai dengan Keputusan

Presiden Nomor 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan

Mafia Hukum :

a. Ketua Merangkap Anggota : Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc.

b. Sekretaris Merangkap Anggota : Denny Indrayana

c. Anggota:

1) Darmono, S.H., M.M (Wakil Jaksa Agung)

2) Irjen Pol. Drs. Herman Effendi (Polri)

3) Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (Profesional)

4) Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. (Ketua PPATK)

2. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan

Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, SATGAS mempunyai tugas dan

wewenang sebagai berikut:

a. Satgas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada President, melalui Unit Kerja

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-

PPP);

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan (disingkat UKP4 atau UKP-PPP) adalah sebuah unit

kerja yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk

menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran

pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Kepala UKP4

adalah Kuntoro Mangkusubroto, yang penunjukan dan pelantikannya

dilakukan bersamaan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. UKP4

merupakan kelanjutan dari Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program

dan Reformasi (UKP3R).


commit to user

48

Tugas Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan (UKP4):

1) UKP-PPP bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan

pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai

sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian yang penuh.

2) Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke

waktu oleh Presiden, meliputi bidang:

a) Peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional;

b) Peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi

birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;

c) Perbaikan iklim usaha dan investasi;

d) Peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) strategis;

e) Bidang lain yang ditentukan oleh presiden.

Fungsi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan (UKP4):

1) Membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan

konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran,

dan percepatan program pembangunan;

2) Membantu Presiden dalam menetapkan unsur dan tata cara

pengendalian pelaksanaan program Pemerintah, pemantauan

kemajuan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar

pelaksanaan program;

3) Menampung saran dan keluhan masyarakat, melakukan

pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan program

Pemerintah serta membantu untuk mengatasinya;

4) Membantu Presiden dalam pengendalian 15 (lima belas) program

prioritas unggulan :


commit to user

49

b. Satgas bertugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan

pemantauan agar upaya pemberantasan mafia hukum berjalan efektif;

c. Dalam melaksanakan tugasnya satgas berwenang:

1) Bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Ombudsman,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi

Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi

Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi

Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan lembaga negara lainnya

dalam upaya pemberantasan mafia hukum;

2) Melakukan penelaahan dan penelitian serta hal-hal lain yang

dianggap perlu guna memperoleh segala informas yang diperlukan

dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah

Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dianggap

perlu.

3. Strategi Pencegahan dan Penindakan

Pemberantasan mafia hukum oleh Satgas PMH menerapkan strategi

pencegahan dan penindakan. Strategi pencegahan dilakukan melalui

pembenahan dan perbaikan sistem (system improvement) yang bertujuan

untuk mengantisipasi dan mencegah terulangnya praktik mafia hukum.

Sedangkan strategi penindakan, ditempuh dengan jalan merangkul aparat

penegak hukum untuk:

a. Memberikan terapi kejut kepada pelaku praktik mafia hukum;

b. Menjadi pintu masuk bagi upaya perbaikan sistem;

c. Mengembalikan harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap

komitmen pemerintah memberantas mafia hukum;

d. Menjadi pemicu (trigger) bagi institusi penegak hukum untuk

“berkompetisi” dalam upaya pemberantasan mafia hukum.


commit to user

50

(http://www.satgas-pmh.go.id/satgaspmhdev/?q=node/19 > [14

November 2010 pukul 01.45] )

4. Program Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Tahun 2010-

2011

Berdasarkan Keppres No. 37 tahun 2009 Satuan Tugas Pemberantasan

Mafia Hukum dapat dilakukan secara efektif. Secara umum, kegiatan

utama yang dilakukan Satgas pemberantasan mafia hukum bertugas untuk

melakukan koordinasi, menerima pengaduan masyarakat, evaluasi, koreksi

dan pemantauan agar pemberantasan mafia hukum dapat dilakukan secara

efektif. Secara umum, kegiatan utama yang dilakukan satgas

pemberantasan mafia hukum untuk menjalankan tugas yang diamanatkan,

sebagai berikut :

a. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga negara,

khusunya Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Pemasyarakatan,

Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian

Nasional dan Kejaksaan dalam rangka mempercepat perbaikan sistem

yang dapat mencegah dan meminimalisir praktik mafia hukum serta

menindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat yang terkait

dengan lembaga-lembaga tersebut.

b. Pengaduan Masyarakat, Koreksi dan Monitoring

Menerima dan memproses pengaduan masyarakat, melakukan

koreksi dan monitoring sebagai tindak lanjut hasil analisis pengaduan

masyarakat maupun informasi-informasi lain tentang dugaan praktik

mafia hukum serta memantau perkara-perkara yang menarik perhatian

publik. Kegiatan koreksi dan monitoring adalah pada mafia hukum

dalam kasus tindak pidana korupsi, perpajakan, kepailitan, narkotika

dan obat terlarang, perbankan dan pasar modal, pembalakan liar

(illegal logging), penangkapan ikan liar (illegal fishing), penambangan


commit to user

51

liar (illegal mining), dan perkara lain yang secara langsung menyentuh

rasa keadilan masyarakat.

c. Kajian dan Riset

Melakukan kajian dan riset dalam rangka memperbaiki sistem di

lembaga penegak hukum dan pengadilan yang selama ini

memnugkinkan praktik mafia hukum. Perbaikan sistem difokuskan

dalam rangka membangun keterbukaan informasi, pengawasan internal

dan eksternal serta sistem pendisiplinan yang efektif, peningkatan

akuntabilitas serta checks and balance dalam sistem penanganan

perkara, melahirkan agen-agen pperubahan pada lembaga penegak

hukum dan pengadilan serta penguatan peraturan perundang-undangan

yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan mafia hukum.

d. Komunikasi dan Informasi

Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menginformasikan hasil kerja

serta kegiatan-kegiatan lain untuk mendorong upaya pemberantasan

mafia hukum. ( http://www.satgas-

pmh.go.id/satgaspmhdev/?q=node/19 > [14 November 2010 pukul

01.45] )

Delapan Program Kerja utama Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

yang sesuai dengan rapat kerja Satgas pemberantasan mafia hukum

sebagai berikut:

Tabel 1: Delapan Program Kerja

NO RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT

INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Penguatan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pemberantasan Mafia

Hukum Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan, Pemasyarakatan, Komisi Kepolisian

Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan (KKRI), dan Komisi Yudisial (KY) yang

komperhensif dan mampu menjawab permasalahan yang ada

1.1. Pengkompilasian, analisis

dan up dating rencana kerja

pemberantasan mafia hukum

Adanya hasil kompilasi Rencana

Kerja PMH masing-masing

lembaga penegak hukum serta


commit to user

52

yang telah dibuat oleh

Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan,

Pemasyarakatan, Komisi

Kejaksaan Republik

Indonesia (KKRI), Komisi

Kepolisian Nasional

(Kompolnas) dan Komisi

Yudisial (KY).

pengawas external yang sudah

dimutakhirkan dan analisis dan

berisikan kegiatan-kegiatan

sebagaimana disampaikan.

1.2. Pembahasan bersama untuk

menetapkan rencana kerja


pada masing-masing

institusi secara definitif.

Mahkamah Agung

(MA), Kepolisian

Republik Indonesia

(Polri), Kejaksaan

Agung

(Kejakgung),

Pemasyarakatan,

Komisi Yudisial

(KY), Komisi

Kejaksaan

Republik Indonesia

(KKRI) dan Komisi

Kepolisian

Nasional

(Kompolnas)

Disepakatinya rencana kerja

pemberantasan PMH yang lebih

komprehensif dan mampu

menjawab akar permasalahan

mafia hukum masing-masing

lembaga, yang berisikan

setidaknya rencana:

a. Pennyempurnaan sistem

dan metode pengawasan

internal dan exsternal;

b. Perbaikan sistem

pendisiplinan/penjatuhan

sanksi aparat penegak

hukum;

c. Penyempurnaan kode

etik (melalui analisis

terhadap kode etik yang

ada saat ini);

d. Revisi Standar Prosedur

Operasional (SPO)

penanganan perkara serta

SPO terkait bagi

pemasyarakatan;

e. Perbaikan substansi

dalam formulir-formulir

pencatatan dan pelaporan

penanganan perkara


commit to user

53

(Misalnya substansi

dalam formulir register

perkara di pengadilan,

formulir laporan polisi,

dan sebagainya) untuk

memudahkan

pemantauan perilaku dan

kinerja aparat penegak

hukum;

f. Penguatan Kompolnas,

KKRI dan KY serta

lembaga pengawasan

eksternal pada

pemasyarakatan melalui

penyusunan diagnostic

assesment terhadap

aturan yang ada saa ini

serta pengusulan

Undang-undang dan /

atau peraturan lain;

g. Transparansi di msaing-

masing institusi penegak

hukum dan lembaga

pengawas external;

h. Pembuatan kebijakan

yang memastikan

pemenuhan kewajiban

pelaporan kekayaan oleh

pejabat kepolisian,

kejaksaan, pengadilan

dan pemasyarakatan

yang memenuhi Undang-

undang;

i. Khusus rencana MA:

Pembuatan kebijakan

oleh MA untuk

mengizinkan para pihak


commit to user

54

yang berperkara agar

dapat merekam proses

persidangan (untuk

memudahkan

pembuktian dalam

melaporkan dugaan

pelanggaran etik/hukum).

1.3. Public Launching: Rencana

kerja pemberantasan mafia

hukum oleh Mahkamah

Agung, Kepolisian Republik

Indonesia, Kejaksaan

Agung, lembaga

Pemasyarakatan, Komisi

Yudisial, KKRI dan

kompolnas.

Mahkamah Agung

(MA), Kepolisian

Republik Indonesia

(Polri), Kejaksaan

Agung

(Kejakgung),

Pemasyarakatan,

Komisi Yudisial

(KY), Komisi

Kejaksaan

Republik Indonesia

(KKRI) dan Komisi

Kepolisian

Nasional

(Kompolnas)

Terselenggaranya public

launching rencana kerja

pemberantasan mafia hukum.

1.4. Koordinasi, monitoring dan

evaluasi (KORMONEV)

bersama secara rutin

pelaksanaan rencana kerja


pada masing-masing

institusi yang berisikan

kegiatan-kegiatan diatas.

Selain itu Satgas PMH

dengan persetujuan dari

masing-masing lembaga

akan secara aktif ikut serta

dalam pelaksanaan

Mahkamah Agung

(MA), Kepolisian

Republik Indonesia

(Polri), Kejaksaan

Agung

(Kejakgung),

Pemasyarakatan,

Komisi Yudisial

(KY), Komisi

Kejaksaan

Republik Indonesia

(KKRI) dan Komisi

Kepolisian

Umum:

a. Diselenggarakannya rapat

KORMONEV dengan seluruh

institusi rutin setidaknya

setiap 2 bulan sekali serta

KORMONEV terpisah

dengan masing-masing

institusi sesuai dengan

kebutuhan.

b. Dilaksanakannya rencana

kerja oleh masing-masing

institusi sesuai indikator

keberhasilan dan tenggat


commit to user

55

pemerantasan mafia hukum.

Nasional

(Kompolnas)

waktu yang ditetapkan.

Khusus:

Dari pelaksanaan masing-masing

kegiatan diatas diharapkan

tercapai hal-hal berikut:

a. Ditetapkannya peraturan

internal tentang

penyempurnaan sistem dan

metode pengawasan internal

dan exsternal oleh masing-

masing institusi.

b. Ditetapkannya sistem

pendisiplinan yang:

· Menjamin pelaku diberi

sanksi sesuai dengan

tindakannya (misalnya

dengan memasukkan

jenis-jenis sanksi ke

setiap butir kode etik);

· Proses penjatuhan sanksi

berat secara terbuka dan

melibatkan pihak

eksternal;

· Memungkinkan

pengumuman nama

aparat yang bersalah

melakukan pelanggaran

sedang dan berat;

c. Ditetapkannya kode etik yang

baru (apabila dibutuhkan)

berdasarkan hasil analisis

terhadap kode etik yang saat

ini berlaku sehingga memuat,

antara lain:

· Secara rinci perilaku

yang dilarang dan

diperbolehkan untuk


commit to user

56

dilakukan oleh aparat

penegak hukum; serta

· Ancaman hukum bagi

pelanggarannya.

d. Direvisinya SPO penanganan

perkara oleh masing-masing

institusi penegak hukum dan

keadilan serta

pemasyarakatan sehingga

memuat, antara lain:

· Batas waktu pelayanan

tiap tahap perkara;

· Biaya resmi pelayanan;

· Diskresi dan yang kecil

dan checks and balance

dalam pelaksanaan tugas

dan wewenang;

· Keterbukaan dan

Informasi dan

akuntabilitas (butir

penting SPO

diumumkan, pencari

keadilan dapat akses

informasi penting, dsb);

· Serta diterbitkannya SPO

terkait lagi

pemasyarakatan yang

antara lain memuat

indiaktor yang lebih

obyektif untuk

menentukan terpidana

yang berhak

mendapatkan remisi,

bebas bersyarat, dsb.

e. Ditetapkannya formulir-

formulir pencatatan dan

pelaporan penanganan


commit to user

57

perkara yang memuat

informasi tambahan (selain

yang sudah ada saat ini),

antara lain memuat;

· Nilai perkara (nilai uang,

derajat kesalahan dalam

pidana, dsb):

· Identitas advokad yang

menangani perkara;

· Dan sebagainya (perlu

diperiksa kebutuhan

penambahan informasi

untuk masing-masing

institusi).

f. Adanya rancangan peraturan

perundang-undangan oleh

masing-masing lembaga

pengawas external yang dapat

memastikan lembaga

pengawas eksternal pada

kepolisian, kejaksaan,

pegadilan dan

pemasyarakatan memiliki

kedudukan dan fungsi jelas,

tugsa dan wewenang yang

memadai serta didukung

mekanisme kerja yang baik

berdasarkan diagnostic

assesment atas benchmark

pengawasan eksternal yang

ideal yang dibuat oleh satgas


dan diajukan kepada

Depkumham dan Presiden.

g. Adanya peraturan Internal

yang menjamin transparansi

dan akses informasi di


commit to user

58

institusi penegak hukum dan

keadilan serta PAS.

h. Adanya peraturan MA yang

mengizinkan para pihak

untuk merekam persidangan

yang terbuka untuk umum

sehingga mendorong

meningkatnya kualitas

laporan masyarakat yang

masuk atas kejanggalan

dalam proses persidangan di

Pengadilan;

2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

2.1. Penyusunan dan penetapan

Standar Prosedur

Operasional (SPO)

penanganan pengaduan

masyarakat yang masuk ke

satgas pemberantasan mafia

hukum.

Diterbitkannya keputusan satgas


tentang SPO pengaduan

masyarakat yang memuat prinsip

cepat, akuntabel, dan mudah

diakses oleh masyarakat

(khususnya pengadu) yang antara

lain mengatur dengan jelas, antara

lain:

a. Kriteria laporan yang

memenuhi syarat untuk

ditindaklanjuti;

b. Tahapan dan jangka waktu

penanganan laporan;

c. Mekanisme transparansi bagi

pelapor;

d. Mekanisme monitoring

terhadap progress atau

kemajuan tindak lanjut

laporan dan pengaduan oleh

instansi terkait.


commit to user

59

2.2. Penerimaan dan

penindaklanjutan laporan

masyarakat (termasuk di

dalamnya proses pencatatan

laporan, klarifikasi,

pencarian data/bukti

tambahan sampai dengan

koordinasi dengan lembaga

terkait)

KPK, LPSK,

Organisasi

Advokat, Pengawas

Internal dan

Eksternal pada

Kepolisian,

Kejaksaan,

Pengadilan dan

Pemasyarakatan,

dsb (tergantung

jenis dan konteks

pengaduannya)

100% laporan masyarakat yang

memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan (sesuai SPO)

ditindaklanjuti oleh Satgas PMH.

3. Penguatan pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Polisi, Jaksa,

Hakim, dan Petugas PAS

3.1. Penyusunan benchmark

sistem dan metode

pengawasan internal dan

eksternal (dapat bekerjasama

dengan pihak eksternal)

Instansi terkait.

Lembaga pengawas

internal pada

Kepolisian,

Kejaksaan,

Pengadilan dan

Pemasyarakatan,

dan Kompolnas.

Ditetapkannya benchmark sistem

dan metode pengawasan internal

dan eksternal, antara lain:

a. Sistem pengawasan yang

efektif (instrumen, bussiness

process, SDM);

b. Metode penanganan

pengaduan masyarakat (sama

dengan SPO pengaduan

satgas PMH);

c. Akses informasi bagi pelapor

dan masyarakat luas

(transparansi dan

akuntabilitas);

d. Manajemen akuntabilitas

yang meliputi antara lain;

§ Manajemen proses

pengawasan internal dan

eksternal yang jelas, mudah

dipahami oleh masyarakat

dan tidak mempersulit

pengawasan


commit to user

60

pelaksanaannya;

§ Adanya konsekuensi yang

jelas terhadap pelanggaran

atau ketidaktaatan terhadap

manajemen proses

pengawasan.

3.2. Bekerjasama dengan

lembaga pengawas internal

dan eksternal pada lembaga


pengadilan dan

pemasyrakatan untuk

membuat program-program

penguatan kapasitas

masyarakat sipil atau

melakukan pemantauan

terhadap proses penegakan

hukum dan pengadilan

(antara lain penguatan

kapasitas monitoring

perkara, investigasi, dsb).

Pengawas internal

pada lembaga

kepolisian,

kejaksaan,

pengadilan dan

pemasyarakatan

serta KY, KKRI,

dan Kompolnas.

Adanya peningkatan jumlah

laporan masyarakat yang

memenuhi kriteria sebagai laporan

yang dapat ditindaklanjuti.

3.3. Evaluasi sanksi yang telah

dijatuhkan lembaga penegak

hukum selama ini (untuk

mengetahui apakah sanksi

yang dijatuhkan sudah

sesuai dengan tingkat

kesalahan dan menimbulkan

efek jera dan pencegahan)

MA, Kepolisian,

Kejaksaan, KY,

KKRI dan

Kompolnas.

Terselenggaranya rapat evaluasi

dengan lembaga pengawas

internal dan eksternal mengenai

penjatuhan sanksi sehingga

dijatuhkan sanksi yang lebih tegas

bagi aparat penegak hukum di

masa mendatang.

3.4. Kordinasi, monitoring dan

evaluasi khusus rencana

kerja lembaga Pengawas

Internal dan Eksternal


pengadilan dan

Adanya tindak lanjut atau

percepetan penanganan dugaan

pelanggaraan oleh lembaga

pengawas internal dan exsternal

(dalam hal ditemukan adanya

dugaan pelanggaran yang


commit to user

61

pemasyarakatan (dalam

kasus tertentu dimungkinkan

pula satgas untuk memonitor

dan mengevaluasi

pengawasan pada lembaga

hukum lain, misalnya

penyidik pajak, dsb)

menangani dugaan

pelanggaran hukum/kode

etik yang dilakukan oleh

aparat penegak hukum.

didukung bukti yang memadai

tidak ditindaklanjuti atau

ditindaklanjuti secara lambat).

3.5. Mengusulkan kepada

Presiden untuk membuat

kebijakan agar kepolisian

dan kejaksaan memberikan

perlindungan maximal dan

kemudahan kepada

seseorang saksi/pelapor

(namun juga pelaku mafia

hukum) dalam kasus mafia

hukum (semacam pemberian

plea bargin/immunity)

Menpan, KPK,

UKP-PPP,

Kepolisian,

Kejaksaan,

Pengadilan dan

Dephumkam.

a. Diajukannya usul

sebagaimana dimaksud

kepada Presiden

b. Meningkatnya jumlah pihak

terlibat mafia hukum yang

mau memberikan kesaksian

3.6. Mendorong LPSK untuk

memberikan perlindungan

kepada saksi dan korban

mafia hukum.

LPSK, Kepolisian,

Kejaksaan.

LPSK memberikan perlindungan

kepada saksi dan korban yang

menurut Satgas PMH perlu

dilindungi, dengan berkoordinasi

dengan polri dan kejaksaan jika

dibutuhkan.

4. Pemantauan dan tindak lanjut penanganan perkara-perkara strategis (khususnya

perkara tipikor, narkoba, kepailitan dan pepajakan)

4.1. Monitoring proses

penegakan hukum dan

persidangan perkara-perkara

besar dan menarik perhatian

publik, terutama yang:

KPK, Kepolisian,

Kejaksaan dan

Kemenhumkam

a. Proses penanganan perkara

dilaksanakan sesuai ketentuan

yang berlaku dan sesuai azas

kepatutan dan kewajaran;

b. Dilanjutkannya perkara yang


commit to user

62

a. Berskala besar/menarik

perhatian publik;

b. Proses penyelesaiannya

tidak wajar;

c. Ada indikasi KKN;

d. Melibatkan

aparat/hakim/advokad

yang dikenal tidak jujur

telah dihentikan tanpa alasan

hukum yang wajar;

c. Ditemukannya indikasi/bukti

yang kuat terjadinya

pelanggaran kode etik

penegakan hukum;

d. Pelaku tertangkap tangan.

5. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

5.1. Mendorong perbaikan

pelaksanaan reformasi

birokrasi secara umum

(dengan mendukung

Menpan dengan lembaga

terkait dalam memperbaiki

konsep reformasi birokrasi

yang berjalan saat ini serta

membantu evaluasi

penilaian kinerja lembaga

penegak hukum dalam

pelaksanaan reformasi

birokrasi)

Menpan, KPK,

UKP-PPP,

Kepolisisan,

Kejaksaan

Pengadilan dan

Dephumkam.

a. Adanya perbaikan sistem

management Sumber Daya

Manusia (SDM) berbasis

kinerja;

b. Adanya efisiensi penggunaan

SDM (termasuk pengurangan

jumlah aparat penegak hukum

serta pengawal pada lembaga

penegak hukum dalam hal

dibutuhkan;

c. Perbaikan sistem pengelolaan

keuangan dan aset;

d. Restrukturisasi kelembagaan


pengadilan dan

pemasyarakatan;

e. Adanya peningkatan

remunerasi yang diberikan

setelah ada reformasi yang

meaningful dan terukur;

f. Adanya peningkatan

anggaran lembaga penegak

hukum disertai peningkatan

kinerja mereka;

g. Adanya indikator

kinerja/keberhasilan yang

jelas bagi pelaksanaan


commit to user

63

reformasi birokrasi di

lembaga penegak hukum;

h. Terselenggaranya pelayanan

publik sesuai ketentuan dan

azas kepatutan;

i. Diselenggarakannya rapat-

rapat evaluasi pelaksanaan

reformasi birokrasi dengan

melibatkan satgas PMH.

6. Mendorong Transparansi/Perbaikan Akses Informasi

6.1. Penilaian pelaksanaan

sistem informasi di

pengadilan, kepolisian,

kejaksaan dan

pemasyarakatan (SIMARI,

SIMKARI, dsb)

a. Dilaksanakannya penilaian

dan hasilnya dibawa kedalam

forum KORMONEV;

b. Diketahuinya/ditemukannya

informasi tentang

penyelenggaraan sistem

Informasi Tekhnologi (IT)

yang berlaku pada lembaga

penegak hukum terkait,

sehingga bisa dilakukan

langkah-langkah

penyempurnaan.

6.2. Evaluasi tindaklanjut MA

dan Kejagung dalam

mengimplementasikan hasil

Audit SIMARI dan

SIMKARI yang sudah

dilakukan dan evaluasi

Sistem IT Kepolisian dan

Pemasyarakatan.

BPKP, Ahli IT Terlaksananya tindak lanjut

temuan dari penilaian pelaksanaan

sistem informasi. Adanya

komitmen dari MA, Kejaksaan,

Kepolisian dan Pemasyarakatan

untuk mengimplementasikan hasil

audit IT (bagi MA dan Kejaksaan)

serta melakukan audit IT di

kepolisian dan pemasyarakatan

jika diperlukan.

6.3. Mendorong (melakukan

koordinasi) Komisi

Informasi untuk membantu

Komisi Informasi,

Kepolisian,

Kejaksaan,

a. Rapat bersama antara Satgas

PMH dengan Komisi

Informasi, Kepolisian,


commit to user

64

lembaga penegak hukum

serta lembaga pengawas

eksternal untuk

mengimplementasikan

Undang-undang

Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP), termasuk

untuk menerbitkan aturan

internal tentang pelaksanaan

UU KIP.

Pemasyarakatan,

Pengadilan, KKRI,

Kompolnas, KY

Kejaksaan, Pengadilan

Pemasyarakatan, KKRI,

Kompolnas, dan KY;

b. Diterbitkannya aturan internal

tentang pelaksanaan UU KIP

di Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan, Pemasyarakatan,

KKRI, Kompolnas, KY.

6.4. Menyediakan informasi

strategis bagi masyarakat

berkaitan dengan upaya-

upaya pemberantasan mafia

hukum yang dilakukan

satgas PMH. Memberikan

kemudahan bagi masyarakat

untuk menyampaikan

informasi atau pengaduan

tentang terjadinya praktek

mafia hukum.

a. Tersedianya informasi

strategis bagi masyarakat

berkaitan dengan upaya-

upaya pemberantasan mafia

hukum yang dilakukan oleh

satgas PMH;

b. Terdapatnya sarana dan

prasarana bagi masyarakat

untuk menyampaikan

informasi atau pengaduan

tentang praktek mafia hukum.

7.

Mendorong Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait Pencegahan

dan Pemberantasan Mafia Hukum (dan KKN secara umum); memperkuat

kedudukan hukum peraturan yang sudah ada.

7.1. Mendorong Kemenkumham/

Pemerintah untuk:

a. Menyiapkan produk

peraturan perundang-

undangan yang terkait

pencegahan dan

pemberantasan mafia

hukum;

b. Melakukan

penyempurnaan

terhadap undang-

undang terkait, antara

Kemenhumkam Kemenhumkam:

Menyiapkan/membuat rancangan

revisi/penyempurnaan terhadap:

a. KUHAP (pendetailan syarat

pelaksanaan upaya

paksa,dsb);

b. KUHP dan Undang-Undang

terkait (deskriminasasi,

limitasi penahanan,dsb);

c. UU Korupsi (khususnya

untuk mengadopsi

pembuktian terbalik untuk


commit to user

65

lain: KUHAP, KUHP,

UU Perlindungan Saksi

dan Korban, UU

Penyelenggara Negara

Yang Bersih dan Bebas

KKN, UU Korupsi, UU

Pengadilan Korupsi,

UU, dan peraturan

terkait Lembaga

Pengawas Eksternal.

membuktikkan adanya

kekayaan yang tidak wajar);

d. UU Perlindungan Saksi dan

Korban (antara lain untuk

memungkinkan kepolisian

dan, terutama, kejaksaan

untuk tidak memproses

perkara atau memperingan

tuntutan bagi saksi dan

korban yang juga merupakan

pelaku tindak pidana dengan

LPSK);

e. Undang-Undang

Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih Bebas KKN

(laporan kekayaan berkala,

kewenangan pemeriksaan

sumber kekayaan, sanksi

tidak melapor, pemberian

kewenangan kepada

pengawas eksternal dan

internal untuk periksa

LKHPN,dsb);

f. Undang-Undang Pengadilan

Korupsi (misal, sentralisasi

keberadaan pengadilan

khusus korupsi, dsb);

g. Undang-Undang dan

peraturan terkait Lembaga

Pengawas Eksternal

(penguatan institusi KY,

Kompolnas dan KKRI)

8. Mendorong lahirnya Agen Perubahan (Agents of Change and Champions) di

Institusi Penegak Hukum dan Lembaga Pengawas Eksternal.

8.1. a. Melakukan assesment

terhadap integritas dan

kinerja unsur pimpinan

Kompolnas, KKRI,

KY, KPK, BPKP,

advokad, lembaga

Diberikannya database hasil

penilaian kepada Presiden dan

Pimpinan lembaga penegak


commit to user

66

institusi penegak hukum

(pejabat esselon 1 s/d

pejabat esselon III yang

menempati posisi

strategis) melalui:

§ Penjaringan dan

verifikasi masukan

masyarakat/pihak

yang kerap

berinteraksi dengan

aparat penegak

hukum guna

mendapatkan rekam

jejak (integritas dan

kinerja) pejabat

penting di lembaga

penegak hukum serta

pejabat yang dalam

waktu dua tahun ke

depan berpeluang

menduduki jabatan

penting;

§ Evaluasi Kewajaran

LHKPN;

§ Evaluasi kinerja

dalam menjalankan

Reformasi Birokrasi

ketegasan dalam

penjatuhan sanksi,

kecepetan dan

ketepatan merespons

kasus-kasus menarik

perhatian publik,

kinerja dalam

penanganan perkara

besar, dsb)

b. Menyusun database

pemerintah dan

swasta yang

relevan.

hukum, dan lembaga pengawas

exsternal secara lengkap.


commit to user

67

hasil penilaian di atas

(sebagai acuan bagi

penempatan personel,

dan promosi

dikemudian hari)

(Program Kerja Satgas

Pemberantasan Mafia

Hukum, 2010:2-12).

(Program Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2010:2-12).

5. Team Asistensi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Menurut Kepurusan Presiden No.37 tahun 2009 dalam melaksanakan

tugas-tugasnya, Satgas dapat membentuk tim asistensi yang diangkat oleh

ketua satgas dan berkoordinasi dengan sekertaris satgas pemberantasan

mafia hukum. Dalam Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Pemberantasan

Mafia Hukum Nomor SKEP. 01/SATGAS/I/2010 tentang Tim Asistensi

Keputusan Presiden No 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas

Pemberantasan Mafia Hukum dalam diktum pertama yang dimaskud

dengan Tim Asistensi ialah bertugas memberikan dukungan teknis,

administratif dan substantif bagi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas

Pemberantasan Mafia Hukum. Tim Asistensi juga bertanggung jawab

kepada Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia hukum dan segala biaya

yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Asistensi dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Masa kerja Tim Asistensi

adalah selama dua tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan,

susunan anggota tim asistensi yaitu:

Tabel 2: Susunan Anggota Tim Assistensi

No Nama Jabatan Keanggotaan Asal Instansi

1 Harimuddin Pengaduan Masyarakat

SKP Bidang KumHamTasKor

2 Tri Atmojo Sejati Pengaduan Masyarakat



commit to user

68

3 Fajrimei A. Gofar Pengaduan Masyarakat


4 M. Kilal Abidin Pengaduan Masyarakat


5 Sarwono Sutikno Pengaduan Masyarakat

PPATK

6 Tjokorda Nirarta Samadi

Kajian dan Riset UKP-PPP

7 Heru Prasetyo Kajian dan Riset UKP-PPP

8 Tara Hidayat Kajian dan Riset UKP-PPP

9 Rudyanto Kajian dan Riset UKP-PPP

10 Sigit Danang Joyo Kajian dan Riset SKP Bidang KumHamTasKor

11 Zamrony Kajian dan Riset SKP Bidang KumHamTasKor

12 Dimas Kenn Syahrir Kajian dan Riset PPATK

13 Rifqi S. Assegaf Kajian dan Riset Lelp

14 Josi Katharina Kajian dan Riset Lelp

15 Godang Riadi Siregar

Koreksi dan Monitoring

Kejaksaan Agung

16 Ranu Mihardja Koreksi dan Monitoring

Kejaksaan Agung

17 Mukhlis Koreksi dan Monitoring

Kejaksaan Agung

18 Yusuf Setyadi Koreksi dan Monitoring

Mabes Polri

19 Wagiman Koreksi dan Monitoring

Mabes Polri

20 Riko Sunarko Koreksi dan Monitoring

Mabes Polri

21 Sjahriati Rochmah Manajemen Internal SKP Bidang KumHamTasKor

22 Hilmy Insana Purnaningtyas

Manajemen Internal SKP Bidang KumHamTasKor

23 Gusti Ika Purnama Sari


24 Musyarofah Noor Rohmah


25 Triyanta Manajemen Internal UKP-PPP

26 Demak Tampubolon Manajemen Internal UKP-PPP


commit to user

69

27 Hendro Sujayanto Manajemen Internal UKP-PPP

28 Eka Deny Mansjur Manajemen Internal UKP-PPP

29 Deny Saputra Manajemen Internal UKP-PPP

30 Supriyati Manajemen Internal UKP-PPP

31 Warijo Manajemen Internal UKP-PPP

32 Budi saiful Haris Komunikasi dan Informasi

PPATK

33 Muhammad Natsir kongah

Komunikasi dan Informasi

PPATK

34 Bambang Hadi P. Komunikasi dan Informasi

PPATK

35 Denny Ardiyanto Komunikasi dan Informasi


Pembagian tugas Tim Asistensi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum adalah sebagai berikut :

a. Divisi Pengaduan Masyarakat (Denny Indrayana dan Mas Achmad

Santosa, koordinator tim asistensi : Harimuddin)

1) Menerima laporan pengaduan dari divisi manajemen internal

masyarakat atau lembaga lain;

2) Meregistrasi laporan pengaduan dalam database divisi pengaduan

masyarakat;

3) Mengklasifikasikan laporan pengaduan berdasarkan jenis dan sifat

pengaduan;

4) Melakukan penelaahan laporan pengaduan;

5) Menyampaikan hasil penelaahan kepada Satgas PMH pada rapat

mingguan;

6) Melakukan komunikasi dengan pihak pelapor dan pihak terkait

sehubungan dengan pengaduan hanya berdasarkan arahan dari

Satgas;

7) Menyampaikan statistic progres report penanganan pengaduan

kepada Satgas PMH secara berkala;


commit to user

70

8) Menyerahkan progress report penanganan pengaduan kepada

pelapor dan/atau masyarakat melalui administrator website untuk

ditampilkan di website Satgas PMH;

9) Berkoordinasi dengan divisi administrasi persuratan terkait surat

tindak lanjut kepada lembaga lain;

10) Memonitor tindak lanjut dari keputusan Satgas PMH kepada

instansi terkait atau berwenang menindaklanjuti.

b. Divisi Kajian dan Riset (Mas Achmad Santosa dan Yunus Husein,

koordinator tim asistensi : Rifqi dan Koni)

1) Menjalin komunikasi dan interaksi dengan lembaga penegak

hukum terkait dengan sitem dan mekanisme kerja lembaga

penegak hukum;

2) Menjalin komunikasi dengan lembaga riset dan Lembaga Swadaya

Masyarakat yang fokus pada isu pemberantasan mafia hukum

hanya berdasarkan arahan dari Satgas PMH;

3) Melakukan kajian dan/atau riset perbaikan dan/atau pembaharuan

sistem Lembaga Penegak Hukum;

4) Melakukan kajian dan/atau riset perbaikan dan/atau pembaharuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan

mafia hukum;

5) Memberikan masukan bahan (feeding) kepada Anggota Satgas

sehubungan dengan agenda pertemuan Satgas PMH dengan pihak

atau lembaga lain;

6) Melakukan riset bekerjasama dengan perguruan tinggi atau

lembaga riset lainnya;

7) Melakukan kajian yang bersifat isidental berdasarkan permintaan

Satgas PMH;

8) Menyiapkan kerjasama dengan lembaga lain terkait dengan

program pemberantasan mafia hukum.

c. Divisi Koreksi dan Monitoring (Darmono dan Herman Effendi,

koordinator tim asistensi : Godang, Yusuf, dkk)


commit to user

71

1) Membantu Satgas PMH dalam melaksanakan fungsi koreksi dan

monitoring;

2) Melakukan identifikasi lembaga, sector, dan titik rawan terjadinya

praktik mafia hukum yang perlu mendapatkan koreksi dari Satgas

PMH;

3) Melakukan koreksi dan monitoring terhadap pelaksanaan program

pemberantasan mafia hukum di lembaga penegak hukum;

4) Membantu koordinasi dan komunikasi dengan lembaga penegak

hukum dalam hal adanya tindak lanjut terkait pengaduan yang

ditangani Satgas PMH;

5) Menindaklanjuti rekomendasi dari Satgas PMH dalam rangka

melaksanakan fungsi koreksi dan monitoring dengan berkoordinasi

dengan divisi pengaduan masyarakat.

d. Divisi Manajemen Internal (Denny Indrayana, koordinator tim

asistensi : TJ dan Demak)

1) Menerima, meregistrasi dan mengklasifikasi surat dan/atau

dokumen yang masuk;

2) Menyusun surat keluar untuk direvisi oleh sekertaris Satgas PMH

dan ditandatangani oleh Ketua Satgas PMH;

3) Mengirimkan surat keluar kepada pihak penerima dan instansi

terkait, baik melalui pos, fax ataupun secara langsung;

4) Mengkonfirmasi pengiriman surat dan/atau dokumen kepada pihak

penerima;

5) Menerima telepon dari pelapor terkait konfirmasi laporan

pengaduan;

6) Menyusun kompilasi data dan statistik pengaduan;

7) Menyusun talking point meeting Satgas PMH;

8) Menyusun minutes of meeting Satgas PMH;

9) Menyusun arsip dokumen Satgas PMH;

10) Menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh;

11) Menyiapkan pelaporan-pelaporan;


commit to user

72

12) Menyiapkan Surat perintah Perjalanan Dinas Beserta kelengkapan

administrasi lainnya sehubungan dengan perjalanan dinas yang

akan dilakukan oleh Satgas PMH;

13) Menyiapkan tiket dan akomodasi sehubungan dengan perjalanan

dinas Satgas keluar kota;

14) Menyusun aggaran tahunan Satgas PMH;

15) Mencairkan anggaran Satgas PMH berdasarkan disposisi Satgas

PMH;

16) Memfasilitasi persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan rapat-

rapat Satgas PMH.

e. Divisi Komunikasi dan Informasi (Yunus Husein, koordinator tim

asistensi : Sarwono dan Natsir)

1) Menyusun laporan media mingguan;

2) Melakukan analisa media content yang perlu mendapatkan

perhatian khusus dari Satgas PMH;

3) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan wartawan/pimpinan

media massa sehubungan dengan publikasi kegiatan Satgas PMH;

4) Mengelola persiapan audiensi pihak masyarakat atau lembaga

negara lain;

5) Menghimpun dan mengelola data, informasidari seluruh divisi

untuk dijadikan bahan publikasi di website sesuai dengan arahan

Satgas PMH;

6) Mendokumentasikan aktivitas, baik secara audio visual.

6. Laporan Triwulan 30 Desember 2009 – 30 Maret 2010

Sejak dikeluarkannya Keppres No.37 tahun 2009, Satuan Tugas

Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) telah melakukan berbagai

langkah untuk melaksanakan amanat Keppres tersebut, antara lain:

a. Penguatan kelembagaan, diantaranya dengan membentuk mekanisme

kerja internal, pengisian posisi asisten Satgas PMH dan perencanaan

anggaran.


commit to user

73

b. Menerima dan memproses dugaan praktik mafia hukum berdasarkan

pengaduan masyarakat maupun temuan Satgas PMH.

Hingga 30 Maret 2010 Satgas PMH telah dan sedang menindaklanjuti

381 (tiga ratus delapan puluh satu) pengaduan yang masuk serta

beberapa kasus lain berdasarkan temuan Satgas PMH dengan

berkoordinasi penuh dengan lembaga-lembaga terkait. Beberapa

laporan yang telah dan sedang ditindaklanjuti adalah:

1) Berdasarkan informasi yang diterima terkait praktik pemberian

fasilitas khusus kepada Artalyta Suryani alias Ayin dirumah

tahanan (rutan) Pondok Bambu, Satgas PMH melakukan inspeksi

mendadak setelah berkoordinasi dengan mentri Hukum dan Ham.

Hasil Isnpeksi mendadak tersebut membuktikan terjadinya

pemberian fasilitas mewah kepada Ayin serta beberapa narapidana

dan tahanan lainya. Kementrian Hukum dan Ham secara cepat

telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan

pemeriksaan, memberikan sanksi disiplin, serta mutasi terhadap

oknum yang diduga terlibat serta bertanggung jawab. Selain itu,

Satgas PMH bersama dengan Kementrian Hukum dan Ham sedang

melakukan upaya perbaikan sistem di pemasyarakatan secara

berkelanjutan.

2) Berdasarkan laporan masyarakat, Satgas PMH melakukan

monitoring terhadap dugaan rekayasa kasus kepimilikan narkoba

yang dituduhkan kepada Susandhi Sukatma alias Aan oleh oknum

kepolisian, dugaan penganiayaan oleh oknum PT Maritim Timur

Jaya, dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik

Polda Maluku. Dari hasil pemantauan Satgas PMH terhadap

laporan yang masuk dan kesaksian yang diberikan berbagai pihak,

Satgas PMH menduga kuat bahwa telah terjadi penyelewengan-

penyelewengan sebagaimana dijelaskan diatas. Lebih jauh lagi,

Satgas PMH menemukan indikasi kuat bahwa adanya praktik

mafia hukum yang melibatkan berbagai pejabat penting yang


commit to user

74

melatarbelakangi terjadinya kasus Aan. Dugaan rekayasa tersebut

dikuatkan pula oleh temuan Divisi Propam Mabes Polri saat masih

dijabat oleh Irjen (Pol) Oegroseno. Namun, setelah terjadi

pergantian pimpinan, Kadiv Propam yang baru Irjen (Pol) Budi

Gunawan , menyimpulkan sebaliknya: tidak ada rekayasa kasus

Aan, tidak ada pemukulan terhadap Aan, dan tidak ada

penyalahgunaan wewenang oleh penyidik Polda Maluku.

Meskipun demikian, Satgas PMH masih terus memantau kasus

Aan. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses

persidangan di Pengadilan Negri Jakarta Selatan atas tuduhan

kepemilikan Narkoba.

3) Terkait laporan Komjen Pol. Drs. Susno Duaji, S.H, M.H, M.sc

tentang adanya praktik mafia hukum dalam penanganan kasus

pajak dengan pelaku utama Gayus H Tambunan, pegawai pajak

golongan IIIA yang memiliki puluhan deposito senilai lebih dari 25

milyar, Satgas PMH telah melakukan pemantauan dan koordinasi

dengan Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Yudisial, PPATK, Ditjen

Pajak, dan Kompolnas. Dari koordinasi Satgas PMH dengan

Kapolri dengan jaksa Agung telah diperoleh keterangan yang

memberikan indikasi kuat terjadinya penyimpangan prosedur dan

praktik mafia hukum dalam penanganan perkara pidana atas nama

terdakwa Gayus H Tambunan. Sebagai tindak lanjut dari

koordinasi tersebut, Kapolri telah membentuk tim independen

untuk menuntaskan dugaan mafia hukum dalam penanganan kasus

dimaksud dan melakukan tindakan yang tegas terhadap semua

pejabat yang terlibat dalam praktik mafia hukum tersebut, selain

itu, Kejaksaan dan Komisi Yudisial sedang melakukan pengkajian

terhadap kemungkinan keterlibatan oknum kejaksaan dan hakim

dalam kasus ini.

4) Berdasarkan informasi yang diperoleh Satgas PMH, proses

penanganan kasus penggelapan pajak AAG yang merugikan


commit to user

75

Negara sekitar 1,3 triliyun telah berlarut-larut selama beberapa

tahun tanpa kejelasan. Karena itu Satgas PMH berinisiatif untuk

melakukan pemantauan perkembangan kasus tersebut, dengan

mengunjungi Vincentius Amin Sutanto, terdakwa kasus pencucian

uang yang juga merupakan saksi kunci untuk membongkar kasus

penggelapan pajak AAG. Berdasarkan informasi yang

bersangkutan, diperoleh dugaan kuat bahwa telah terjadi kegiatan

penggelapan pajak secara terorganisir oleh AAG. Karena itu pula

Satgas PMH mengupayakan penempatan Vincent dalam program

perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK) untuk memudahkan proses pembuktian ini nantinya.

Berdasarkan informasi tersebut pula, Satgas PMH telah melakukan

ekspose perkara dengan Ditjen Pajak dan Kejaksaan Agung untuk

segera menuntaskan kasus ini agar dapat diajukan kepengadilan.

5) Berdasarkan laporan yang diterima Satgas PMH, diduga terjadi

praktik mafia hukum mengenai penanganan perkara antara PT.

Duta Inti Perkasa Mineral melawan Bupati Konawe Utara

mengenai wilayah kuasa pertambangan di Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Kendari. Kasus ini penting karena berpotensi

menimbulkan kerugian Negara yang diperkirakan mencapai 80

triliyun. Menyadari hal ini, Satgas PMH berkoordinasi dengan

Komisi Yudisial melakukan pemantauan perkara ini, termasuk

melakuak pemantauan proses persidangannya. Mengingat perkara

ini masih dalam proses persidangan, Satgas PMH belum

mengambil langkah-langkah korektif, namun tetap terus memantau

perkara ini.

6) Berdasarkan laporan masyarakat diperoleh informasi bahwa telah

terjadi pemberian uang beberapa ratus juta oleh seorang advokat

kepada hakim disebuah pengadilan negri untuk penyelesaian suatu

perkara. Menindaklajuti perkara tersebut, Satgas PMH melakukan

pengumpulan data dan memverifikasi informasi secara tertutup


commit to user

76

terkait suap/gratifikasi. Penanganan laporan pengaduan ini masih

terus berlangsung, bekerjasama dengan PPATK dan KPK.

Selama ini, hampir seluruh temuan Satgas PMH ditindaklanjuti oleh

lembaga terkait, baik Kepolisian, Kejaksaan, Kementrian Hukum dan

Ham, Ditjen Pajak, KPK, serta Komisi Yudisial. Kecuali, terhadap

dugaan rekayasa perkara dalam kasus AAN (butir ke-2) masih

diperlukan tindaklanjut yang konkrit dari Kepolisian.

c. Kajian pemetaan modus operandi, akar masalah serta strategi

pemberantasan mafia hukum serta kajian untuk mendorong

pembenahan sistemik dilembaga penegak hukum (Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan)

Statistik Laporan Pengaduan Per 27 Desember 2010:

Tabel 3: Laporan Pengaduan Berdasarkan Jenis Kasus

Jenis Kasus Jumlah Kasus Sengketa Tanah 417 Korupsi, Kolusi, Nepotisme 260 Penipuan dan Penggelapan 185 Pemalsuan 91 Penyalahgunaan Wewenang 115 Lain – lain 594 JUMLAH 1.662

http://www.satgas-pmh.go.id/satgaspmhdev/?q=node/21 > [09 November

2010 pukul 22.00]

Gambar 2: Laporan Pengaduan Berdasarkan Jenis Kasus


commit to user

77


2010 pukul 22.00]

Tabel 4 : Laporan Pengaduan Berdasarkan Lembaga Yang Diadukan

Lembaga / Instansi Jumlah Kasus Pengadilan ( PN, PT, MA ) 510 Kepolisian 517 Kejaksaan 309 Pemda/DPRD 133 BPN 90 Lain – lain 287 JUMLAH 1.846


2010 pukul 22.00]

Gambar 3 : Laporan Pengaduan Berdasarkan Lembaga Yang Diadukan


commit to user

78


2010 pukul 22.00]

Tabel 5: Tindak Lanjut Pengaduan Berdasarkan Instansi

Lembaga / Instansi Jumlah Kasus Mabes Polri 26 Kejaksaan Agung 29 Komisi Yudisial 7 KPK 4 Mahkamah Agung 16 Kemenkuham 1 Polda Jawa Timur 1 Polda Sumatera Utara 3 Polda Kalimantan Barat 1 Polda Riau 1 Kejati Sulteng 1 Kejari Bantul 1 Gubernur DKI Jakarta 1 Kemenbudpar 1 JUMLAH 95


commit to user

79


2010 pukul 22.00]

Gambar 4: Tindak Lanjut Pengaduan Berdasarkan Instansi


2010 pukul 22.00]

Tabel 6: Tindak Lanjut Pengaduan Berdasarkan Wilayah

Lembaga/Instansi Jumlah DKI Jakarta 360 Jawa Timur 179 Sumatera Utara 161 Jawa Barat 137 Jawa Tengah 93 Lain – lain 585 JUMLAH 1.515


2010 pukul 22.00]


commit to user

80

Gambar 5: Tindak Lanjut Pengaduan Berdasarkan Wilayah


2010 pukul 22.00]


commit to user

79

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Latar belakang dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia Susilo

Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2009 melalui

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas

Pemberantasan Mafia Hukum adalah:

a. Membantu presiden menjalankan fungsinya sebagai pemegang

pemerintahan seperti yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 4 ayat 1 “ Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar “.

b. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

2. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum didalam menjalankan tugas dan

wewenangnya berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun

2009 yaitu melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi, dan

pemantauan/monitoring.

B. Saran

1. Untuk menguatkan kedudukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia, diperlukan

pembentukan melalui Undang-Undang yang akan memperjelas

kedudukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Sehingga

upaya pemberantasan mafia hukum tidak hanya berpatokan kepada

waktu sesuai dalam keputusan presiden yang tentunya akan berdampak

pada kinerja satuan tugas pemberantasan mafia hukum tersebut.


commit to user

80

2. Percepatan penyelesaian kasus-kasus yang masuk dari masyarakat dan

dipublikasikan mengenai hasil konkrit yang didapat. Kerjasama yang

dilakukan secara intensif dan berkesinambungan serta mengabaikan

semua unsur-unsur politis yang ada dalam upaya pemberantasan mafia

hukum dan menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id FUNGSI SATUAN ... fileperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ii PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi) FUNGSI SATUAN