perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id EVALUASI TERHADAP ...eprints.uns.ac.id/8422/1/216561311201101461.pdfevaluasi terhadap pemberian pengurangan pbb bagi wajib pajak yang tidak

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

EVALUASI TERHADAP PEMBERIAN PENGURANGAN PBB BAGI

WAJIB PAJAK YANG TIDAK MAMPU DI KPP PRATAMA

SURAKARTA

p

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli

Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh :

Amelia Dewi Permatasari

F3408001

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user


commit to user

iv


commit to user

MOTTO

Hiduplah bagai seekor burung hantu yang bijaksana, semakin banyak

ia melihat, semakin sedikit ia berbicara. Semakin sedikit ia

berbicara, semakin banyak ia mendengar.(Edward Hersey Ricards)

–

Kasih Ibu itu seperti lingkaran, tak berawal dan tak berakhir. Kasih

Ibu itu selalu berputar dan senantiasa meluas, menyentuh setiap

orang yang ditemuinya. Melingkupinya seperti kabut pagi,

menghangatkannya seperti mentari siang dan menyelimutinya seperti

bintang malam. (Art Urban)

–

Langkah pertama yang sangat diperlukan untuk menentukan hal

yang kamu inginkan dalam hidup adalah : tentukan apa yang kamu

inginkan. (Ben Stein)

v


commit to user

Pray, Love,

And. . Truth

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT

2. Bapak dan Ibuku tersayang

3. Keluarga besar tercinta

4. Kekasih yang selama ini selalu

mendampingi

5. Seseorang yang telah Tuhan

persiapkan untukku

6. Momo-ku terkasih

vi


commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berjudul

Evaluasi Terhadap Pemberian Pengurangan PBB Bagi Wajib Pajak yang Tidak

Mampu di KPP Pratama Surakarta ini dengan baik.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar

Ahli Madya pada Program Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada

pihak-pihak yang membantu penyusunan laporan tugas akhir ini :

1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M. Com.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

2. Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak, selaku Ketua Program Diploma III

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

3. Sri Suranta, SE, M.Si., Ak selaku Ketua Prodi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

4. Dra. Setianingtyas Honggowati, M.M., Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas

Akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan tugas akhir.

5. Bapak Usman selaku Kepala Bagian Umum KPP Pratama Surakarta, Mas

Aat, Bu Endang dan Pak Djun, serta pegawai KPP Pratama Surakarta yang

telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan

magang kerja dan penelitian di KPP Pratama Surakarta

vii


commit to user

6. Ibu dan Bapak yang telah memberikan dukungan yang tidak ternilai kepada

penulis baik moral maupun materiil

7. Sahabat-sahabatku: Mocil, Rindang, Gentong, Riu, dan teman-teman

seperjuangan magang serta Dila yang senantiasa memberikan doa dan

semangat kepada penulis

8. Teman-teman DIII Perpajakan ‘08

9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu

selama penyelesaian laporan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan tugas

akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Mei 2011

Penulis

viii


commit to user

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................. i

ABSTRACT........................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................. iv

HALAMAN MOTTO ........................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................... vi

KATA PENGANTAR........................................................................... vii

DAFTAR ISI.......................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................ xii

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xiii

BAB

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan................................................ 1

B. Latar Belakang Masalah ......................................................... 12

C. Rumusan Masalah ................................................................... 16

D. Tujuan Penelitian .................................................................... 16

E. Manfaat Penelitian .................................................................. 17

F. Teknik Analisis Data .............................................................. 17

ix


commit to user

II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak................................................................. 19

2. Pajak Bumi dan Bangunan ................................................ 21

3. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ......................... 27

4. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengurangan PBB .... 31

5. Tata Cara Penyelesaian Pengurangan PBB ...................... 32

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Mekanisme Pengajuan Pengurangan PBB di KPP

Pratama Surakarta ............................................................. 40

2. Mekanisme Penyelesaian Pengurangan PBB di KPP


3. Evaluasi Pemberian Pengurangan PBB ............................ 56

4. Hasil Pemberian Pengurangan PBB di KPP


III. TEMUAN

A. Kelebihan............................................................................ 60

B. Kelemahan .......................................................................... 61

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan......................................................................... 62

B. Rekomendasi ...................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

x


commit to user

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

I.1 Tabel Jabatan dan Nama Karyawan KPP Pratama

Surakarta ............................................................................... 7

II.1 Alasan Pengajuan Pengurangan PBB ................................. 41

II.2 Jumlah Penyelesaian Pengurangan PBB............................. 44

II.3 Jumlah Pajak Terutang yang Diajukan Pengurangan

PBB untuk WP OP ............................................................... 50

II.4 Jumlah Pajak Terutang yang Diajukan Pengurangan

PBB untuk WP Badan .......................................................... 51

II.5 Hasil Pemberian Pengurangan PBB di KPP Pratama

Surakarta Tahun 2010 .......................................................... 57

II.6 Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB

Tahun 2008 s/d 2010 ............................................................ 59

xi


commit to user

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

I.1 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Surakarta ................ 6

II.1 Bagan Arus Dokumen (Flowchart) Pengurangan PBB ............ 39

xii


commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Tugas Akhir

2. Permohonan Magang Kerja

3. Surat Jawaban Magang Kerja

4. Surat Keterangan Magang

5. Lembar Penilaian Magang

6. Tanda Terima Kuliah Magang Kerja

7. Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Pasal

19

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.110/PMK.03/2009

tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-46/PJ/2009 tentang Tata Cara

Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-77/PJ/2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB

11. Formulir Permohonan Pengurangan PBB

12. Surat Pernyataan Besar Penghasilan

xiii


commit to user

ABSTRAK

EVALUASI TERHADAP PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MAMPU DI KPP PRATAMA SURAKARTA


F3408001

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagaimana hasil dari pengurangan tersebut. Metode dari penelitian ini yaitu dengan membandingkan peraturan yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Wajib pajak yang menerima pengurangan cukup puas dengan keputusan yang diberikan, terbukti dengan tidak ada wajib pajak yang mengajukan pengurangan kembali untuk tahun pajak yang sama. Kesimpulannya, Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu bentuk keadilan pajak telah dilaksanakan dengan baik. Dari hasil penelitian ini, penulis mencoba untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam keadilan pajak, standarisasi, transparansi dan kecepatan dalam menyelesaikan permohonan pengurangan.

Kata kunci: Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.


commit to user

ABSTRACT

EVALUATION OF GRANTING PROPERTY TAX REDUCTION FOR

TAX PAYER WHO CAN NOT AFFORD IN PRATAMA OFFICE SERVICE TAX OF SURAKARTA


F3408001

The purpose of this research is to evaluate the implementation of tax reduction, whether it was in accord with applicable tax regulations and how the proceeds of property tax after reduction. The method of this research is done by comparing between theory and implementation in the field. The result is the implementation of property tax reduction has been in accord with applicable tax regulations. Tax payer who have paid the tax reduction felt quite satisfied with the decision, as evidenced by no tax payer who filed return, they would have become due. In conclusion, property tax reduction which is one of tax justice has been done properly. From the results of this research, the author try to provide recommendation for improving the quality of service in presence of tax fairness, standarization, transparency and speed reduction request in progress.

Keywords : Tax, Property Tax, Property Tax Reduction


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Deskripsi Perusahaan

Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak yang mulai diterapkan pada

tahun 2007, salah satunya dengan modernisasi KPP yang hingga saat ini

telah mencapai kemajuan yang signifikan. Hampir semua KPP di Jawa

saat ini telah menjadi KPP modern, dan hampir di setiap kabupaten telah

memiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi vertikal Dirjen Pajak yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor

Wilayah, dan selanjutnya untuk KPP Pratama Surakarta bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah II.

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan,

pelayanan, pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau

Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan


commit to user

2

perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya KPP

Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

§ Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan subjek dan

objek pajak, serta penilaian objek PBB.

§ Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

§ Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan

dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat

lainnya.

§ Penyuluhan perpajakan.

§ Pelaksanaan registrasi wajib pajak.

§ Pelaksanaan ekstensifikasi.

§ Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

§ Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

§ Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

§ Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

§ Pelaksanaan intensifikasi.

§ Pembetulan ketetapan pajak.

§ Pengurangan PBB serta BPHTB.

§ Pelaksanaan administrasi kantor.

2. Sejarah Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta telah ada sejak

dulu dengan berbagai nama. Sebelum tahun 1966, Kantor Pelayanan


commit to user

3

Pajak (KPP) Pratama Surakarta berstatus sebagai Kantor Dinas Luar

Tingkat I (KDL Tk. I) Surakarta dibawah wewenang wilayah kerja dari

Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta.

Pada tahun 1966 dikarenakan semakin banyaknya jumlah wajib

pajak dan jumlah penerimaan pajak, Kantor Dinas Luar (KDL Tk. I)

Surakarta ditingkatkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (KIK)

Surakarta yang membawahi diantaranya KDL Tk. I Klaten. Pada akhir

tahun 1966 semua istilah Kantor Inspeksi Pajak Surakarta A berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata

Kerja DJP, dengan wilayah kerja meliputi :

1. Kotamadya Surakarta,

2. Kabupaten Karanganyar,

3. Kabupaten Boyolali,

4. Kabupaten Sragen,

5. Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa) Sragen yang berkedudukan di

Sragen.

Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak, KPP Pratama Surakarta telah berubah menjadi Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang terletak di Jalan

K.H. Agus Salim No. 1 Surakarta dibentuk berdasarkan keputusan

Direktur Jenderal Pajak Kep-141/Pj/2007 yang ditetapkan tanggal 3


commit to user

4

Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai

Beroperasinya Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kantor

Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor

Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II,

Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Surakarta mulai beroperasi pada 30 Oktober 2007.

Pembentukan KPP Pratama merupakan bagian dari program

reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah

berjalan sejak tahun 2002, ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah

(Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pembentukan

KPP Pratama lanjutan dilandasi dengan terbitnya SE-19/PJ/2007 tanggal

13 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi

Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

(DJP).

Pada umumnya perubahan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di

Seluruh Indonesia terjadi pada tahun 2007-2008. Perubahan yang

dilakukan meliputi struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi

dan komunikasi, sarana dan prasarana serta manajemen sumber daya

manusia. Perbaikan dalam struktur DJP terefleksi pada karakter kantor

modern antara lain adanya account representative (AR) untuk pelayanan

kepada wajib pajak, penerapan kode etik pegawai yang diawasi oleh

komite kode etik pegawai dan sistem penggajian yang lebih baik.


commit to user

5

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga

jenis unit kantor yang berbeda yakni gabungan dari Kantor Pelayanan

Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan

Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak)

3. Visi dan Misi KPP Pratama Surakarta

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta :

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem

administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya

masyarakat dengan integritas serta profesionalisme yang tinggi

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta :

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-

undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian

pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem

administrasi perpajakan yang efektif dan efisien

4. Wilayah Kerja KPP Pratama Surakarta

Sampai saat ini wilayah kerja KPP Pratama Surakarta meliputi lima

wilayah kecamatan :

1) Kecamatan Laweyan

2) Kecamatan Jebres

3) Kecamatan Serengan

4) Kecamatan Pasar Kliwon

5) Kecamatan Banjarsari


commit to user

6


commit to user

7

Dibawah ini merupakan tabel jabatan dan nama karyawan KPP Pratama

Surakarta.

Tabel 1.1 Tabel Jabatan dan Nama Karyawan

Jabatan Nama Karyawan Kepala Kantor A.Furkon

Sub Bagian Umum

Kassubag Umum : Usman Triatmoko Yusuf C Nova Ratnawati Hamidah Ambar Sarasti Sri Rahayuningsih Gunawan Metta Phana Adhani Sumiarsih Dedi Heri P

Seksi Pelayanan

Kasi: Hardati Suharyono Suseno Muh. Arsyad. Z Budi Santoso Afis Setyorini Swasti Kadarini Ully Rachmawati Ika Yuliestyani Endang Sri Badarti Agus Riyanto Chitra Hirdiani Retno Wulandari Sri Widayati Sapari Wakidi Kasiyanto


commit to user

8

Seksi PDI

Kasi : Agung Sumaryawan Budi Sri A Tenan Marimin Muh Taufik H Krisriandi Muslih Sutowo Agung Margono Ali Mursidi Mujoko Evi Kusumastuti Dewi Setyawati

Seksi Ekstensifikasi

Kasi : M Muhtar Jamali Maryatin Syarif Thoyib Penilai PBB : Slamet Prasetio Yanuar Kurniawan

Seksi Waskon I

Kasi : Soelistijo Account Representative : Gregorius Yerussalem Atiek Yuni Indriani, S.E Antonius Winarno Endang Wijayanti Sigit Ihwan P Roni Risdiyanto Suharni Pelaksana : Soegiyanto

Seksi Waskon II

Kasi : Anggara Edi Pamungkas Account Representative : Andriani Retno K Junaedi Purnomo Husnul Chotimah, S.E Atin Dwijayanti Budi Arif F Pelaksana : Fajar Putra Hima


commit to user

9

Seksi Waskon III

Kasi : Yusuf Sarnoto Account Representative: Urip Widodo Siti Handayani Rita Agustina SR Yuni Safitri, S.E Sri Rahayu, S.E Muh Nur Agus SH Umi Rahmawati Sardi Pelaksana: Aris Priyono

Seksi Waskon IV

Kasi : Yul Heriawan Paulus Surawan H Dewi Ekorini, S.E, Ak Agus Winarno Raden Bambang AS Indarjo Rustinah Farida Sekarning R D Pelaksana : Djoko Nugroho

Seksi Pemeriksaan Kasi : Sugijarto Tri Kristini Mulyo Wicaksono

Seksi Penagihan

Kasi : Bambang Pujadi Edi S Wisnu Cahyono Teguh Adi W Pudjianto Agung Suratman


commit to user

10

6. Deskripsi Jabatan:

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan

kegiatan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

b. Waskon (Pengawasan dan Konsultasi)

Secara umum memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang

berupa penyuluhan. Selain itu tugas pengawasan yang berupa

kepatuhan pembayaran dan pelaporan, juga melakukan penggalian

potensi berdasar hasil pengawasan dan bimbingan. Seksi Waskon di

KPP Pratama Surakarta ini dibagi menjadi 4 bagian :

1. Waskon I untuk wilayah Kecamatan Laweyan

2. Waskon II untuk wilayah Kecamatan Jebres

Kelompok Fungsional Pemeriksa

Supervisor : Drs. Hermawan S Gendut K Sois Sosiawan Respati Nugroho Markus Hastawa Ari P Stepanus Harsono Sri H Pandu Wibowo Susilo Purwanto H Daniswara Y Prihantoro P Ghozali H Ibnu Rusydi S Lina Nur A Fitra R Febriawan Adnan S Bayu Ismail Irkham Bambang I Agus K


commit to user

11

3. Waskon III untuk wilayah Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon

4. Waskon IV untuk wilayah Kecamatan Banjarsari

c. Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data,

pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan,

perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling serta penyiapan

laporan kerja.

d. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak

serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada

KPPBB serta menindaklanjuti data wajib pajak yang belum memiliki

NPWP untuk dihimbau agar segera memiliki NPWP.

f. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan

pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat

Perintah Pelaksana Pajak (SP3) serta administrasi pemeriksaan

perpajakan lainnya.


commit to user

12

g. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan

angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan

piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

h. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1) Bagian Kepegawaian

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menata

usahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan/

penyusunan arsip dan dokumen serta membantu urusan lapangan.

2) Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara

menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan

Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.

3) Bagian Rumah Tangga

Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan

kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan

dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang

inventaris.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap negara termasuk Indonesia membutuhkan dana untuk membiayai

seluruh pengeluaran. Pengeluaran negara tersebut dapat dibiayai dari

penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Penerimaan dalam


commit to user

13

negeri dapat bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak, misalnya

ekspor migas atau non migas. Penerimaan yang besar berarti sasaran utama

pembangunan jangka pendek dapat tercapai, salah satu sasaran pembangunan

jangka pendek adalah pembangunan sarana dan prasarana yang nantinya akan

bermanfaat untuk menunjang pembangunan jangka panjang, yaitu

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pada masa orde baru, penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi

merupakan sumber pembiayaan yang terbesar, namun untuk beberapa tahun

terakhir ini penerimaan negara terbesar adalah sektor pajak. Salah satu

penerimaan pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB

merupakan salah satu jenis pajak pusat yang sangat berperan dalam mengisi

kas negara. Dalam APBD penerimaan PBB dimasukkan ke dalam kelompok

penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Berdasar Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, PBB merupakan sumber pendapatan daerah dimana 90%

hasil penerimaan PBB akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai

dana pembangunan dan 10% diserahkan kepada Pemerintah Pusat yang

kemudian dialokasikan kembali untuk pembangunan daerah

KPP Pratama Surakarta sebagai salah satu instansi vertikal Dirjen Pajak

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor

Wilayah Jawa Tengah II mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan,

pelayanan, pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),


commit to user

14

Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

termasuk di dalamnya memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin

mengajukan pengurangan atas pembebanan PBB serta Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi

dan Bangunan hendaknya tetap berpegang pada asas keadilan sehingga tidak

menyengsarakan rakyat sebagai wajib pajak, terutama wajib pajak yang tidak

mampu secara finansial. Untuk memenuhi asas keadilan tersebut, maka salah

satu bentuk keadilan yang dapat diberikan kepada wajib pajak adalah

pemberian pengurangan atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

Berdasar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak

Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan bahwa

Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan atas pajak yang terutang

kepada wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fasilitas pengurangan PBB tersebut diberikan kepada wajib pajak yang

memiliki keterbatasan finansial, misalnya: karena kondisi tertentu objek pajak

yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab

tertentu lainnya atau dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab

lain yang luar biasa.

Sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak


commit to user

15

Bumi dan Bangunan maka pada tanggal 24 Agustus 2009 Direktorat Jenderal

Pajak mengeluarkan peraturan tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian

Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2009, dalam peraturan tersebut

berlaku mekanisme pemberian pengurangan yang terorganisir yang mampu

bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada wajib

pajak, memberikan hasil keputusan yang optimal, memenuhi asas keadilan,

dan dapat mencapai target penerimaan PBB dengan mengacu pada peraturan

perpajakan yang berlaku.

Pokok bahasan dalam penulisan tugas akhir ini adalah pemberian

pengurangan PBB. Penulis berfokus pada pelaksanaan pemberian

pengurangan PBB di KPP Pratama Surakarta tahun 2008 sampai dengan

tahun 2010. Berdasar hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih

lanjut mengenai mekanisme pengajuan dan penyelesaian PBB serta bentuk

keputusan pemberian pengurangan PBB di KPP Pratama Surakarta dengan

judul “EVALUASI TERHADAP PEMBERIAN PENGURANGAN PBB

BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MAMPU DI KPP PRATAMA

SURAKARTA”


commit to user

16

C. Rumusan Masalah

Masalah mengenai Evaluasi terhadap Pemberian Pengurangan PBB

Bagi Wajib Pajak yang Tidak Mampu di KPP Pratama Surakarta dapat

didefinisikan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan di KPP Pratama Surakarta ?

2. Bagaimana penyelesaian permohonan pengurangan PBB di KPP Pratama

Surakarta ?

3. Apakah pelaksanaan pemberian pengurangan PBB di KPP Pratama

Surakarta sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?

4. Bagaimana hasil penerimaan PBB setelah wajib pajak mendapatkan

pengurangan PBB ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diambil penulis, maka penelitian ini

mempunyai tujuan :

1. untuk mengetahui mekanisme pengajuan pengurangan PBB di KPP

Pratama Surakarta.

2. untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permohonan pengurangan

PBB di KPP Pratama Surakarta.

3. untuk menilai apakah pelaksanaan pengurangan PBB di KPP Pratama

Surakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. untuk mengetahui apakah wajib pajak yang memperoleh pengurangan

PBB memenuhi kewajiban perpajakannya.


commit to user

17

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hak wajib pajak

khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi KPP Pratama Surakarta

Diharapkan dari hasil tulisan ini dapat dijadikan salah satu sumber

informasi dan bahan masukan dalam meningkatkan kinerja KPP Pratama

Surakarta.

3. Bagi pihak lain

Dapat menjadi sumber informasi dan sebagai referensi bagi penelitian

selanjutnya.

F. Teknik Analisis Data

1. Objek Penelitian

Objek penelitian untuk penulisan tugas akhir ini adalah Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Surakarta.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi atau objek

penelitian. Data ini meliputi gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta yang berisi sejarah, lokasi, dan struktur organisasi.


commit to user

18

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan

sendiri oleh penulis, melainkan sudah ada data jadi yang disediakan

oleh instansi atau pihak yang bersangkutan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

b. Metode Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan karyawan KPP Pratama Surakarta.

c. Metode Dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan data, laporan dan tulisan dari KPP

Pratama Surakarta yang mendukung teori dan penelitian.

d. Metode Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi yang

berhubungan dengan penelitian dan penulisan tugas akhir.


commit to user

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Hukum Pajak (Suandi,

2002:10) mengemukakan definisi pajak yaitu :

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib pajak

kepada negara yang terutang untuk orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat.

a. Fungsi Pajak

1) Fungsi Budgetair/ Finansial

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas

negara, dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi Regulerend/ Fungsi Mengatur

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.


commit to user

b. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut (Mardiasmo, 2008:2):

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat

Yuridis).

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil).

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

c. Pengelompokan Pajak

1) Menurut Golongannya

§ Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib

pajak dan tidak dapat dibebankan pada orang lain. Contoh:

Pajak Penghasilan.

§ Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan

Nilai.

2) Menurut Sifatnya

§ Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya,

dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:

Pajak Penghasilan.


commit to user

§ Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPnBM.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

§ Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh:

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea

Materai.

§ Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak

Daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran

dan Pajak Hiburan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan

dan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu

bumi/ tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang

membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.


commit to user

b. Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-

Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

c. Pengertian-pengertian

Yang dimaksud dengan :

1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di

bawahnya.

2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

a) jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan,

seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang

merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

b) jalan tol.

c) kolam renang.

d) pagar mewah.

e) tempat olah raga.

f) galangan kapal dan dermaga.

g) taman mewah.

h) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

i) fasilitas lain yang memberikan manfaat.


commit to user

3) Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak

terdapat transaksi jual beli Nilai Jual Objek Pajak ditentukan

melalui perbandingan harga dengan objek pajak yang lain yang

sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak

Pengganti.

Yang dimaksud dengan :

a) Perbandingan harga dengan objek lain sejenis adalah suatu

pendekatan atau metode penilaian nilai jual objek pajak dengan

cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis

yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah

diketahui harga jualnya.

b) Nilai perolehan baru adalah pendekatan atau metode penentuan

nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut

pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan

penyusutan berdasarkan kondisi fisik pajak tersebut.

c) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode

penentuan nilai jual objek pajak yang berdasarkan pada hasil

produksi objek pajak tersebut.

4) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang

digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut

ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.


commit to user

5) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang

digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan

besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal

Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP wajib pajak.

d. Subjek Pajak

Subjek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi

atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi,

dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki,

menguasai atas bangunan, dan/atau memperoleh manfaat atas

bangunan.

e. Objek Pajak

Objek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau

bangunan.

Dikecualikan dari Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

adalah objek pajak yang:

1) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis

dengan itu.


commit to user

3) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah

Negara yang belum dibebani suatu hak.

4) digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik.

5) digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

f. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%

(lima per sepuluh persen). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP). Cara menghitung PBB = 0,5% x persentase AV x

(NJOP-NJOPTKP)

g. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai jual yang

dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu

persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang

ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari

Nilai Jual Objek Pajak.

Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan peraturan

pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan


commit to user

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan

Bangunan, mengatur besarnya NJKP sebagai berikut :

1) besarnya (persentase) NJKP atau AV adalah 40% dari NJOP untuk

Objek Pajak Perkebunan, Objek Pajak Kehutanan, Objek Pajak

Lainnya yang memiliki NJOP Rp 1.000.000.000,00 (satu milliar

rupiah) atau lebih.

2) besarnya (persentase) NJKP atau AV adalah 20% dari NJOP untuk

Objek Pajak Pertambangan, Objek pajak lainnya yang memiliki

NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah).

h. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Besarnya NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya Rp

12.000.000,00 per wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak

mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya

salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak

lainnya tetap dikenakan pajak secara penuh tanpa dikurangi

NJOPTKP. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas

nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat

Pemerintah Daerah setempat.

i. Bagi Hasil Pusat dan Daerah

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan

penerimaan negara yang dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah

dengan imbangan sebagai berikut :


commit to user

1) Untuk pemerintah daerah adalah 90% dengan perincian: 64,8%

untuk kabupaten/ kota, 16,2% untuk daerah propinsi, 9,0% untuk

biaya pemungutan (untuk mendukung operasional pemungutan

PBB, peningkatan kualitas SDM, komputerisasi perpajakan dan

intensif atas prestasi kerja karyawan di lingkungan Dirjen Pajak).

2) Untuk pemerintah pusat adalah 10%.

Sebagai bentuk desentralisasi maka bagian pemerintah pusat

didistribusikan ke pemerintah daerah: 65% didistribusikan merata

ke seluruh daerah kabupaten/kota dan 35% dibagikan sebagai

insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada

tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana

penerimaan yang ditetapkan.

3. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak

Bumi dan Bangunan, Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan

pajak yang terutang karena:

1. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungan dengan subjek pajak

dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu:

a) lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya

sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib

Pajak Orang Pribadi.


commit to user

b) objek pajak yang nilai jualnya meningkat disebabkan karena adanya

pembangunan atau perkembangan lingkungan yang dimiliki/dikuasai

atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang

berpenghasilan rendah.

c) objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib

Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari

pensiun, sehingga kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya sulit

dipenuhi.

d) objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib

Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang

serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban

rutin perusahaan.

e) objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh

masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, sehingga kewajiban

Pajak Bumi dan Bangunannya sulit dipenuhi.

2. terkena bencana alam seperti gempa, banjir, tanah longsor.

3. terkena sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan

(puso), wabah penyakit dan hama tanaman.

a. Dasar Hukum Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994.


commit to user

2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan.

3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2009 tentang

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan.

4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-77/PJ/2009 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Bumi

dan Bangunan.

b. Ketentuan Pemberian Pengurangan PBB

Pengurangan dapat diberikan:

1) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang

dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang wajib pajak-nya orang

pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela

kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/

dudanya;

2) sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang

terutang dalam hal kondisi tertentu wajib pajak orang pribadi

dengan:

o objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/

peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajak-nya

orang pribadi yang berpenghasilan rendah.


commit to user

o objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang

penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga

kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.


berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit

dipenuhi, dan/ atau


berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter

perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak

positif pembangunan, dan/ atau

o Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan

likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat

memenuhi kewajiban rutin.

3) sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang

dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang

luar biasa.

c. Bentuk Keputusan

Keputusan atas permohonan pengurangan besarnya PBB yang

diajukan wajib pajak dapat berupa:

1. mengabulkan seluruh permohonan;

2. mengabulkan sebagian atau;

3. menolak.


commit to user

d. Variabel Pertimbangan dalam Memberikan Besaran Pengurangan

yang Diberikan.

Variabel pertimbangan adalah variabel-variabel yang

diperhitungkan untuk menentukan besarnya pengurangan yang

diberikan, misalnya rasio listrik, kenaikan PBB yang harus dibayar,

stimulus, kondisi perawatan bangunan, bencana alam, koreksi/

pertimbangan lain.

4. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengurangan PBB.

Berdasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2009

Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan, pengajuan permohonan pengurangan PBB

adalah sebagai berikut:

a. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang

menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/ Surat

Ketetapan Pajak (SKP) dengan menyebutkan persentase pengurangan

yang dimohonkan.

b. Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan :

1) Untuk wajib pajak orang pribadi harus diajukan dengan

melampirkan fotokopi SPPT/ SKP PBB Tahun Pajak yang

dimohonkan.

2) Untuk wajib pajak badan, melampirkan fotokopi :

- SPPT/ SKP PBB tahun yang dimohonkan.


commit to user

- SPT PPh tahun terakhir beserta lampirannya.

- STTS tahun pajak terakhir atau struk ATM/ Counter Teller

pembayaran PBB.

- laporan keuangan perusahaan.

3) Untuk objek pajak yang terkena bencana alam, hama tanaman, dan

sebab lain yang luar biasa dan bersifat kolektif diajukan oleh Kepala

Desa/ Lurah dengan diketahui oleh Camat dengan mencantumkan

nama-nama wajib pajak yang dimohonkan pengurangannya dengan

menggunakan formulir yang telah ditentukan.

4) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak SPPT/ SKP

diterima wajib pajak atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-

sebab lain yang luar biasa.

5) Pengurangan secara kolektif diajukan sebelum SPPT diterbitkan

selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang

bersangkutan.

6) Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka

permohonannya tidak diproses, dan Kepala Kantor KPP Pratama

yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada

wajib pajak/ Kepala Desa/ Lurah, disertai penjelasan seperlunya.

5. Tata Cara Penyelesaian Pengurangan PBB

Berdasar Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

77/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :


commit to user

a. Penerimaan Berkas Permohonan Pengurangan dan Penelitian

Persyaratan

1) Permohonan pengurangan disampaikan ke KPP Pratama, baik secara

langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

2) Tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan yang dijadikan

dasar untuk memproses permohonan pengurangan adalah tanggal

terima surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan

secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Petugas

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Tanggal tanda pengiriman surat

permohonan pengurangan dalam hal disampaikan melalui pos

dengan bukti pengiriman surat.

3) KPP Pratama melaksanakan penelitian persyaratan terhadap

permohonan pengurangan dengan menggunakan lembar penelitian

persyaratan permohonan pengurangan.

4) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan,

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat

dipertimbangkan. Dalam hal permohonan pengurangan diajukan

secara kolektif dan terdapat sebagian permohonan pengurangan tidak

memenuhi persyaratan, maka atas sebagian permohonan

pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat

dipertimbangkan.

5) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan,

Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)


commit to user

hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan

harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari

kepada:

a) Wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan pengurangan

diajukan secara perseorangan, atau

b) Pengurus LVRI/organisasi terkait atau Kepala Desa/ Lurah

setempat dalam hal permohonan pengurangan diajukan secara

kolektif.

b. Penanganan Berkas Permohonan Pengurangan yang Memenuhi

Persyaratan

1. KPP Pratama mengelompokkan berkas permohonan pengurangan

yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan arestasi kewenangan

penyelesaian permohonan, yaitu kewenangan pada Kepala KPP

Pratama, pada Kepala Kanwil DJP atau pada Direktur Jenderal

Pajak.

2. Dalam hal kewenangan penyelesaian berada pada Kepala Kanwil

DJP atau Direktur Jenderal Pajak, Kepala KPP Pratama meneruskan

berkas permohonan pengurangan kepada Kepala kanwil DJP atau

Direktur Jenderal Pajak, dengan dilampiri lembar penelitian

persyaratan permohonan pengurangan dan dilakukan paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan pengurangan

diterima.


commit to user

3. Kepala KPP Pratama atau pejabat serendah-rendahnya eselon III

pada Kanwil DJP atau unit eselon II Kantor Pusat Direktorat

Jenderal Pajak yang menyelenggarakan fungsi pengurangan PBB,

menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Tugas kepada Petugas

Peneliti untuk melakukan penelitian.

4. Penerbitan Surat Tugas dilakukan dengan ketentuan:

a) dalam hal penelitian di kantor dilanjutkan dengan penelitian di

lapangan, surat tugas diterbitkan secara terpisah masing-masing

untuk penelitian di kantor dan penelitian di lapangan;

b) dalam hal jumlah permohonan pengurangan yang diajukan secara

perseorangan cukup banyak, bentuk surat tugas dapat disesuaikan

guna menampung beberapa permohonan sekaligus;

c) untuk permohonan yang diajukan secara kolektif, surat tugas

dibuat untuk satu surat permohonan.

5. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ketentuan:

a) petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas

permohonan pengurangan, dan apabila diperlukan petugas

peneliti dapat melakukan penelitian di lapangan,

b) dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Kepala KPP Pratama,

atau pejabat serendah-rendahnya eselon III pada Kanwil DJP atau

unit eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang

menyelenggarakan fungsi pengurangan PBB, harus terlebih

dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu


commit to user

pelaksanaan penelitian di lapangan kepada wajib pajak atau

kuasanya, atau pengurus LVRI/pengurus organisasi terkait

lainnya/ Kepala Desa/ Lurah untuk permohonan yang diajukan

secara kolektif,

c) hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian

pengurangan PBB.

6. Penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pengurangan

PBB dilakukan berdasarkan laporan hasil penelitian pengurangan

PBB.

7. Jangka waktu pelaksanaan penelitian dan penerbitan Surat

Keputusan Pengurangan PBB disesuaikan dengan jangka waktu

penyelesaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

110/PMK.03/2009. Namun demikian dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada wajib pajak, penyelesaian permohonan

pengurangan tidak menunggu batas akhir waktu penyelesaian

permohonan.

Prosedur Pengurangan PBB menurut SOP (Standard Operating

Procedure):

1. Wajib pajak mengajukan surat permohonan pengurangan PBB secara

tertulis ke KPP Pratama.

2. Petugas TPT menerima permohonan pengurangan PBB kemudian

meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan


commit to user

belum lengkap, akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk

dilengkapi. Dalam hal berkas sudah lengkap, petugas TPT akan

mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan

Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada wajib pajak

sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan

pengurangan PBB dan kemudian diteruskan kepada Seksi Pengawasan

dan Konsultasi.

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberi

disposisi kepada account representative (AR) untuk membuat uraian/

rekomendasi permohonan pengurangan PBB.

4. Account representative menyiapkan konsep uraian/ rekomendasi

permohonan pengurangan PBB kemudian menyerahkan kepada

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menyetujui dan

memaraf konsep uraian/ rekomendasi permohonan pengurangan dan

menyerahkan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui konsep uraian, maka

account representative harus memperbaiki konsep pengurangan PBB

tersebut.

6. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani uraian

permohonan pengurangan PBB, kemudian meneruskan kepada Kepala

Seksi Pelayanan.


commit to user

7. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian pengurangan PBB dan

menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep surat

pengantar permohonan pengurangan kepada Kepala Kantor Wilayah

DJP.

8. Pelaksanaan Seksi Pelayanan mencetak konsep surat pengantar

permohonan pengurangan dan meneruskan kepada Kepala Seksi

Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep

surat pengantar pemohonan, kemudian meneruskan kepada Kepala

Kantor. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep

surat pengantar permohonan tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan

harus memperbaiki konsep surat tersebut.

10. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani surat

pengantar permohonan PBB. Dalam hal Kepala Kantor tidak

menyetujui konsep tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus

memperbaiki konsep surat tersebut.

11. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen

Wajib Pajak dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen.

12. Pemrosesan permohonan pengurangan PBB dilaksanakan di Kanwil

dengan SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB

Terutang.

13. Proses selesai.


commit to user


commit to user


commit to user

memberikan pelayanan pengurangan PBB kepada wajib pajak yang

tidak mampu dalam rangka pemenuhan asas keadilan.

Tabel II.1 Alasan Pengajuan Permohonan Pengurangan PBB Tahun 2010

e

Rekapitulasi data pengurangan PBB tahun 2010 Seksi Pelayanan KPP

Pratama Surakarta

Tabel di atas menunjukkan alasan pengajuan pengurangan PBB di

KPP Pratama Surakarta sebagian besar berasal dari wajib pajak veteran

yaitu sebesar 174 wajib pajak.

Untuk wajib pajak baru yang ingin mengajukan pengurangan dapat

mendatangi KPP Pratama Surakarta khususnya petugas TPT, untuk

memperoleh informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.

No Alasan Pengajuan Jumlah Pengajuan

Persentase Pengurangan

(%) 1 Veteran 174 50-75

2 Pensiun 78 5-35

3 Janda 64 5-50

4 Tidak Mampu 104 5-50

5 Pegawai swasta 81 0-30

6 Wiraswasta/ dagang 67 0-35

7 PNS 44 0-25

8 RS swasta/PTS 5 50 9 PT/ CV 10 0-15

10 Yayasan 1 5

11 Lain-lain 9 0-30

Jumlah pengurangan pengajuan

637


commit to user

Kemudian petugas TPT akan memberikan formulir permohonan

pengurangan PBB, surat pernyataan besar penghasilan, dan SPOP yang

masih harus dilengkapi oleh wajib pajak

Permohonan pengajuan pengurangan PBB untuk wajib pajak orang

pribadi dilampiri dengan:

1) Fotokopi SPPT/ SKP tahun pajak yang diajukan permohonan

pengurangan.

Untuk mengetahui apakah wajib pajak telah menerima SPPT/ SKP

dan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi objek pajak,

besarnya pajak yang terutang dan mencocokkan antara data yang

ada di KPP Pratama Surakarta dengan data wajib pajak.

2) Fotokopi STTS tahun pajak terakhir.

Bertujuan mengetahui apakah wajib pajak telah melunasi PBB

terutang tahun sebelumnya untuk objek pajak yang sama dan tidak

memiliki tunggakan pajak.

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Kartu Tanda Penduduk untuk mengetahui domisili wajib pajak.

Dan Kartu Keluarga untuk mengetahui jumlah tanggungan

keluarga, alamat yang benar dan menghindari wajib pajak

mendapat dua kali pengurangan untuk objek pajak yang berbeda.

4) Fotokopi rekening listrik, air dan telepon 3 bulan terakhir.

Mengetahui seberapa besar konsumsi wajib pajak.

5) Surat pernyataan besarnya penghasilan.


commit to user

Untuk mengetahui besarnya penghasilan, sedangkan untuk anggota

veteran/pensiun harus melampirkan bukti penerimaan pensiun.

6) Surat ketetapan tidak mampu dari kelurahan.

Untuk mengetahui wajib pajak tersebut tidak mampu dan diketahui

oleh pemerintah setempat.

7) Surat Keputusan Pensiun dan Karip atau Surat Keputusan Veteran.

Bertujuan untuk mengetahui latar belakang wajib pajak dari

pensiunan departemen atau pensiunan veteran.

8) Fotokopi surat keputusan pemberian pengurangan tahun

sebelumnya.

Sebagai acuan bagi Kepala Kantor untuk memutuskan pengurangan

yang akan diberikan.

Permohonan dapat diajukan selambat-lambatnya tiga bulan sejak

tanggal diterimanya SPPT atau SKP atau sejak terjadinya bencana alam

atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Namun KPP Pratama Surakarta

masih dapat menerima pengajuan permohonan yang telah melewati

batas waktu yang ditentukan dengan syarat wajib pajak dapat

memberikan alasan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku.

Lihat tabel II.2, selama tahun 2010 wajib pajak yang mengajukan

pengurangan PBB di KPP Pratama Surakarta sebanyak 637 dan 39 dari

pengajuan tersebut ditolak.


commit to user

Tabel II.2 Jumlah Penyelesaian Pengurangan PBB

Tahun

Penyelesaian pengurangan

Jumlah Orang Pribadi Badan Ditolak

2008 647 12 117 776 2009 614 13 68 695 2010 583 15 39 637

Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Surakarta

Wajib pajak yang mengajukan permohonan akan diberikan tanda

terima yang berisi revisi nama pemohon, kelurahan, tanggal diterima,

tanggal penyelesaian pemberian keputusan pengurangan dihitung sejak

tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal surat permohonan

disampaikan secara langsung atau tanggal stempel pos apabila dikirim

melalui pos. Tanda terima ini harus dibawa pada saat pengambilan surat

keputusan pengurangan.

a. Mekanisme Pengajuan Pengurangan PBB untuk Wajib Pajak

Badan di KPP Pratama Surakarta.

Wajib pajak badan yang mengalami kesuliltan finansial sehingga

tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dapat mengajukan

permohonan pengurangan PBB dengan memenuhi syarat-syarat :

1) Fotokopi SPPT/ SKP tahun pajak yang diajukan permohonan

pengurangan PBB

Memberikan informasi kondisi objek pajak, besarnya pajak dan

dapat diketahui bahwa badan usaha tersebut telah menjadi wajib


commit to user

pajak. Digunakan juga untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti

pencocokan data PBB dengan data di lapangan.

2) Fotokopi STTS tahun pajak terakhir.

Mengetahui wajib pajak telah melunasi pajak terutang tahun

sebelumnya dan tidak memiliki tunggakan pajak dengan objek pajak

yang sama dan hanya satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan

dimanfaatkan dalam satu wilayah Dati II yang diajukan

pengurangan.

3) Fotokopi SPT PPh Badan.

Sebagai bukti pendukung dalam pertimbangan pemberian keputusan.

Jika pengenaan pajak penghasilan badan adalah nihil, maka hal ini

menjelaskan bahwa perusahaaan yang bersangkutan dalam keadaan

rugi dan kesulitan finansial.

4) Laporan Keuangan Perusahaan.

Dapat diketahui rasio likuiditas dan solvabilitas perusahaan yang

menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian atau kesulitan

finansial dan dapat sebagai dasar penentuan besarnya pemberian

persen pengurangan PBB.

Pengajuan pengurangan dilakukan dengan mendatangi KPP

Pratama Surakarta di bagian TPT, dengan melengkapi persyaratan

pengajuan atau mengirimkannya melalui pos. Pada tabel II.2

menunjukkan bahwa selama tahun 2010 terdapat 15 wajib pajak badan

yang mengajukan pengurangan PBB di KPP Pratama Surakarta.


commit to user

Dalam penyelesaian pengajuan pengurangan wajib pajak badan

dengan pokok ketetapan lebih dari Rp 500.000.000,00 wewenang

pemberian keputusannya berada pada Kepala Kantor Wilayah DJP.

Selama tahun 2010 tidak terdapat pengajuan pengurangan dengan besar

pokok ketetapan lebih dari Rp 500.000.000,00 di KPP Pratama

Surakarta.

Pengajuan badan usaha yang tidak bersifat komersiil seperti

rumah sakit, perguruan tinggi swasta, selama tahun 2010, di KPP

Pratama Surakarta terdapat 5 pengajuan dari total pengajuan sebanyak

15 pengajuan. Besarnya pengurangan untuk rumah sakit diberikan

sebesar 50% sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

796/KMK.04/1993 tentang Pengenaan PBB atas Rumah Sakit,

sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta diberikan pengurangan

sebesar 50% sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-

10/PJ.6/1995 tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta.

Pengajuan pengurangan PBB untuk badan usaha tidak boleh melampaui

batas waktu tiga bulan terhitung sejak diterima SPPT/ SKP.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengurangan PBB di KPP Pratama

Surakarta.

a. Mekanisme Penyelesaian Pengurangan PBB di KPP Pratama

Surakarta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penyelesaian pengajuan wajib pajak orang pribadi dilakukan

dengan menganalisis data wajib pajak. KPP Pratama Surakarta


commit to user

menetapkan bahwa hasil keputusan dapat diambil setelah 2 atau 3 bulan

sejak permohonan pengurangan PBB diajukan.

Prosedur Penyelesaian Pengurangan PBB untuk Wajib Pajak

Orang Pribadi:

1. Wajib pajak orang pribadi datang ke KPP Pratama Surakarta

khususnya ke petugas TPT dengan membawa berkas yang sudah

dilengkapi. Petugas TPT melakukan pemeriksaan administratif

dengan memeriksa kelengkapan syarat-syarat berupa tanggal

terakhir pengajuan, ada tidaknya tunggakan pajak, pemeriksaan

persyaratan untuk wajib pajak orang pribadi telah terpenuhi atau

tidak. Apabila peryaratan tersebut sudah lengkap petugas TPT akan

mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan

Arus Dokumen (LPAD) serta memberikan tanda terima kepada

wajib pajak. Apabila masih terdapat persyaratan pengajuan yang

tidak lengkap maka pengajuan permohonan pengurangan tersebut

ditolak.

2. Berkas pengajuan pengurangan kemudian diagendakan dengan

memisahkan permohonan yang akan diselesaikan di KPP Pratama

Surakarta yaitu pengajuan pengurangan dengan ketetapan pokok

pajak kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

pengajuan yang akan diselesaikan di Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak untuk pokok ketetapan lebih dari Rp 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah). Apabila terdapat pengajuan yang


commit to user

diselesaikan oleh kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak maka

berkas pengajuan dikirim paling lambat 14 hari sejak berkas

diterima. Selain itu juga memisahkan pengajuan pengurangan oleh

wajib pajak orang pribadi atau badan menurut wilayah kelurahan

masing-masing. Selanjutnya diserahkan kepada Seksi Waskon

untuk diproses.

3. Kepala Seksi Waskon menyerahkan berkas ke Account

Representative (AR), kemudian AR memeriksa kelengkapan

persyaratan termasuk memeriksa kembali tanggal pengajuan dan

ada tidaknya tunggakan pajak. Apabila terdapat persyaratan yang

kurang, AR akan memberitahu wajib pajak. Berkas persyaratan

yang kurang lengkap tidak akan diproses sampai wajib pajak

melengkapi.

4. Selanjutnya memisahkan pengajuan pengurangan yang selanjutnya

akan dilakukan pemeriksaan sederhana kantor, dan pengajuan yang

akan dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.

5. Pemeriksaan sederhana kantor oleh account representative berdasar

surat tugas dari Kepala Kantor. Hasil dari pemeriksaan tersebut

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sederhana kantor.

Kemudian account representative membuat draft hasil keputusan

serta lembar perhitungan, yang selanjutnya diserahkan ke Kepala

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon).


commit to user

6. Pemeriksaan sederhana lapangan dilaksanakan oleh account

representative berdasar surat perintah dari kepala kantor. Hasil dari

pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

sederhana lapangan, kemudian account representative membuat

draft hasil keputusan serta lembar perhitungan yang selanjutnya

diserahkan ke Kepala Seksi Waskon.

7. Kepala Seksi Waskon meneliti uraian penelitian pengurangan PBB

dan lembar perhitungannya, apabila Kepala Seksi Waskon setuju

dan ditandatangani maka berkas tersebut selanjutnya diserahkan ke

Kepala Kantor.

8. Kepala Kantor akan memeriksa kembali berkas pengajuan dan

memberikan keputusan atas besarnya pengurangan. Berkas yang

telah disetujui diserahkan ke Kepala Seksi Waskon.

9. Kepala Seksi Waskon menerima draft yang telah ditandatangani

Kepala Kantor kemudian diserahkan ke Kepala Seksi Pelayanan.

10. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan kepada pelaksana pelayanan

untuk mencetak surat keputusan rangkap 3 dan ditandatangani

Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan.

11. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan seksi PDI untuk mencetak

STTS setelah diberikan pengurangan.

12. Hasil keputusan dipisahkan dengan salinannya berdasar masing-

masing kelurahan, kemudian diserahkan ke petugas TPT. Petugas


commit to user

pelayanan akan membukukan hasil keputusan dalam buku agenda

pengajuan.

Penentuan Besarnya Persentase Pengurangan Wajib Pajak Orang

Pribadi.

Penentuan besarnya persentase pengurangan merupakan hal yang

paling penting karena harus mencerminkan asas keadilan baik dari sisi

wajib pajak maupun fiskus. Wajib pajak mendapat pengurangan sesuai

dengan kemampuan finansialnya dan pemberian pengurangan jangan

sampai menyebabkan target penerimanan tidak tercapai. Penentuan

persentase pengurangan dapat dilakukan dengan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak dan tidak hanya

berdasar penilaian subjektif.

Setiap daerah memiliki potensi dan keadaan yang tidak sama

dalam hal kemampuan perpajakannya sehingga penentuan persen

pengurangan diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala KPP Pratama di

wilayah kerja masing-masing setinggi-tingginya 75%.

Tabel II.3 Jumlah Pajak Terutang Yang Diajukan Pengurangan PBB untuk Wajib

Pajak Orang Pribadi

Tahun Pokok

Ketetapan

Pokok Ketetapan

Setelah Pengurangan

Selisih Persen

Pengurangan (%)

2008 829.269.153 686.922.784 142.346.369 17,17 2009 802.650.361 617.553.599 185.096.762 23,06 2010 763.934.426 566.759.075 197.175.351 25,81

Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Surakarta


commit to user

Tabel diatas menunjukkan perbandingan pengurangan PBB yang

diberikan dengan pokok ketetapan tahun 2009 sebesar 23,06%. Pada

tahun 2010 sebesar 25,81%. Hal tersebut berarti pengajuan

pengurangan pajak terutang dari wajib pajak orang pribadi banyak yang

dikabulkan, meskipun wajib pajak yang mengajukan pengurangan di

tahun 2010 tidak sebanyak di tahun 2009.

b. Mekanisme Penyelesaian Pengurangan PBB di KPP Pratama

Surakarta untuk Wajib Pajak Badan.

Wajib pajak badan yang mengajukan pengurangan dapat

mendatangi langsung KPP Pratama Surakarta di bagian TPT atau

mengirimkan lewat pos. Kepala seksi Waskon akan membuat surat

disposisi yang ditujukan kepada account representative. Selanjutnya

proses pemberian pengurangan berupa alur berkas untuk wajib pajak

badan sama dengan wajib pajak orang pribadi.

Tabel II.4 Jumlah Pajak Terutang yang Diajukan Pengurangan PBB Wajib Pajak

Badan

Tahun Pokok Ketetapan

Pokok Ketetapan

Setelah Pengurangan

Selisih Persen

Pengurangan (%)

2008 651.126.234 550.268.968 100.857.266 15,49 2009 609.390.775 510.474.952 98.915.823 16,23 2010 428.466.966 342.464.016 86.002.950 20,07

Tabel di atas menunjukkan perbandingan pengurangan yang

diberikan dengan pokok ketetapan tahun 2009 sebesar 16,23%. Pada

tahun 2010 sebesar 20,07%. Berarti pada tahun 2010 wajib pajak badan


commit to user

yang mengajukan pengurangan pajak terutang atas PBB mengalami

penurunan, namun tingkat penyelesaian pengajuan pengurangan

tersebut meningkat dibanding tahun 2009.

Penentuan Besarnya Persentase Pengurangan PBB untuk Wajib

Pajak Badan (PTS dan Rumah Sakit Swasta).

Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-10/PJ.6/1995 atas

Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta (PTS), SPPT PBB atas

PTS diterbitkan apabila:

a. Sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya

dengan nama apapun rata-rata > = Rp. 2.000.000,00 satu tahun.

b. Luas bangunan > = 2000 meter persegi.

c. Lantai/ tingkat bangunan > = 4 lantai.

d. Luas tanah > + 20.000 meter persegi.

e. Jumlah mahasiswa > = 3.000 mahasiswa.

Pengajuan permohonan oleh PTS akan diberikan pengurangan

sebesar 50% jika PTS tersebut dapat membuktikan kegiatannya tidak

memperoleh keuntungan. Keuntungan PTS merupakan selisih antara

besarnya penerimaan yang diperoleh dari: SPP, biaya seleksi masuk

PTS, sumbangan wajib pembangunan, hasil kontrak kerja yang sesuai

dengan peranan dan fungsi perguruan tinggi, penerimaan dari hasil

usaha sampingan dikurangi biaya-biaya rutin atau operasional.

Penyelesaian pengurangan PBB harus didukung dengan data yang

dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan besarnya manfaat yang


commit to user

diperoleh maupun beban yang ditanggung oleh subjek pajak

sehubungan dengan pengelolaan objek PBB misalnya :

1) laporan keuangan yang telah diaudit oleh aparat pengawasan

fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik,

2) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin,

3) data pendukung lain seperti SK Pendirian.

Menurut Keputusan Menteri keuangan RI No. 796/KMK.04/1993

tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas Rumah Sakit

Swasta. Rumah Sakit Swasta dikenakan PBB sebesar 50% dari jumlah

PBB yang seharusnya terutang atas bumi dan/atau bangunan yang

dikuasai/ dimiliki/ dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta apabila:

1) 25% dari jumlah tempat tidur digunakan oleh pasien yang tidak

mampu,

2) Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk investasi Rumah Sakit

dan tidak digunakan untuk investasi di luar Rumah Sakit.

Pemeriksaan Sederhana Kantor di KPP Pratama Surakarta.

Pemeriksaan sederhana kantor adalah pemeriksaan administratif

dengan memeriksa data-data wajib pajak yang diajukan dalam berkas

pengurangan untuk mendapatkan gambaran riil wajib pajak.

Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan apabila berkas pengajuan

pengurangan sudah memenuhi persyaratan menurut AR, dan biasanya

pemeriksaan ini diterapkan terhadap wajib pajak yang sudah pernah

mengajukan atau mendapatkan pengurangan PBB.


commit to user

Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan berdasar surat perintah

dari kepala kantor, kemudian dituangkan dalam lembar konsep usul

pengurangan yang berisi nama wajib pajak, NOP, kelurahan, status/

pekerjaan, penghasilan per bulan, rata-rata konsumsi wajib pajak per

bulan, ketetapan tahun lalu, pengurangan tahun lalu, ketetapan tahun

lalu setelah diberikan pengurangan ketetapan tahun sekarang, kondisi

objek pajak, usul pengurangan, catatan/ saran kasi, tanda tangan seksi

waskon dan persetujuan kepala kantor.

Pemeriksaan Sederhana Lapangan di KPP Pratama Surakarta.

Merupakan kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan data-

data wajib pajak dan objek pajak dengan turun langsung ke lapangan

untuk memperoleh gambaran riil sebagai bahan pertimbangan dalam

menentukan besarnya pengurangan. Pemeriksaan sederhana lapangan

dilaksanakan tergantung pada kondisi wajib pajak atau jika dirasa perlu

lebih banyak informasi dalam menyelesaikan permohonan

pengurangan.

Pemeriksaan sederhana lapangan dilakukan berdasar surat

perintah dari kepala kantor untuk melakukan verifikasi lapangan yang

dilakukan oleh account representative. Sebelum melakukan

pemeriksaan petugas akan memberitahu wajib pajak yang bersangkutan

dan diminta untuk bekerja sama dengan menyediakan data yang

dibutuhkan oleh petugas.


commit to user

Di lapangan petugas memeriksa kondisi wajib pajak apakah

memang benar wajib pajak tersebut menempati objek pajak tersebut,

memeriksa faktor fisik maupun non-fisik objek pajak, serta faktor

lainnya yang dapat memberikan gambaran rinci wajib pajak dalam hal

wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan, account

representative akan meminta laporan keuangan perusahaan yang telah

diaudit oleh akuntan publik dan data-data pendukung lain yang

menjelaskan kondisi riil perusahaan. meneliti kondisi objek pajak

berupa lokasi, kondisi fisik tanah dan bangunan, gambaran kinerja

wajib pajak badan selama 3 tahun terakhir mengalami kerugian atau

tidak. Objek pajak difoto sebagai bukti riil objek pajak.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan diberi

nomor serta dilampirkan berkas pengajuan dan draft hasil keputusan

yang ditandatangani seksi waskon. Kemudian diserahkan kepada

Kepala Kantor.

Penyampaian Surat Keputusan Pemberian Pengurangan

Surat keputusan pemberian pengurangan PBB dicetak rangkap 3,

setelah ditandatangani kepala kantor dipisahkan yang asli untuk wajib

pajak, sedangkan salinannya untuk DPPKA dan arsip di KPP Pratama

Surakarta. Surat keputusan kemudian dibukukan dalam agenda

pengurangan PBB.

Penyampaian surat keputusan untuk wajib pajak orang pribadi

ataupun badan dilakukan melalui loket TPT. Bagi wajib pajak yang


commit to user

mengajukan pengurangan lewat pos, maka hasil keputusan akan

dikirimkan melalui pos.

3. Evaluasi Pemberian Pengurangan PBB.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dengan

pelaksanaan di KPP Pratama Surakarta dapat dilakukan evaluasi sebagai

berikut:

a. Mekanisme pengajuan dan penyelesaian pengurangan PBB telah sesuai

peraturan yang berlaku. Salah satunya dapat dilihat dengan adanya

pemberian persentase pengurangan untuk wajib pajak veteran sebesar

75% dan 50% untuk PTS dan Rumah Sakit Swasta.

b. Berdasar Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-77/PJ/2009

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan berkas pengajuan pengurangan harus

dikelompokkan sesuai arestasi kewenangan penyelesaian permohonan,

yaitu kewenangan pada Kepala KPP Pratama, kewenangan pada Kepala

Kanwil DJP atau kewenangan pada Direktur Jenderal Pajak.

Pelaksanaan di KPP Pratama Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan

tersebut.

c. Mekanisme di KPP Pratama Surakarta untuk berkas pengajuan yang

wewenang penyelesaian pengurangannya di Kanwil DJP berkas

diteruskan paling lambat 14 hari kerja, hal tersebut tidak sesuai dengan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-77/PJ/2009 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak


commit to user

Bumi dan Bangunan yang menyebutkan penerusan berkas ke Kanwil

DJP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan

pengurangan diterima.

d. KPP Pratama Surakarta akan melaksanakan pemeriksaan lapangan

berdasar kondisi wajib pajak atau jika dianggap perlu. Hal tersebut

sudah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

77/PJ/2009.

e. Pembuatan SK Keputusan Pengurangan di KPP Pratama Surakarta

hanya rangkap 3, menurut peraturan yang berlaku dibuat rangkap 6.

4. Hasil Pemberian Pengurangan PBB di KPP Pratama Surakarta.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan upaya

pemberian keringanan pajak terutang atas objek PBB bagi wajib pajak

yang tidak mampu, wajib pajak yang terkena bencana alam atau sebab-

sebab lain yang luar biasa serta wajib pajak badan yang mengalami

kerugian dan kesulitan likuiditas. Diharapkan dengan adanya pemberian

pengurangan wajib pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya,

yaitu dengan membayar pajak terutang atas bumi dan bangunan.

Tabel II.5 Hasil Pemberian Pengurangan PBB di KPP Pratama Surakarta

Tahun 2010

NOP Ketetapan

Pajak % Ketetapan

Setelah Pengurangan

Tgl Bayar

Tempat Pembayaran

33.72.020.007.005.0113.0

2.084.036 20 1.667.229 30/10 Bank Mandiri

33.72.030.001.003.0091.0

5.549.024 75 4.439.219 09/06 BRI Semanggi


commit to user

33.72.010.011.004.0143.0

10.436.360 50 5.218.180 30/08

BRI KPP

33.72.010.007.002.0224.0

60.236.692 50 30.118.346 13/10

BRI KPP

33.72.040.008.005.0169.0

12.404.132 30 8.682.892 29/09

BRI KPP

Tabel di atas menunjukkan sampel dari beberapa wajib pajak yang

memperoleh pengurangan PBB, besarnya ketetapan pajak, persentase

pengurangan yang diberikan dan ketetapan pajak setelah diberikan

pengurangan. Tanggal dan tempat pembayaran menunjukkan adanya

pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai di KPP

Pratama Surakarta, wajib pajak yang memperoleh pengurangan

pengurangan PBB pasti akan melunasi pajak terutangnya. Dan wajib pajak

yang mengajukan pengurangan namun tidak dikabulkan tetap harus

melunasi pajak yang terutang sesuai yang tercantum dalam SPPT. Tabel

II.6 menunjukkan realisasi penerimaan PBB dari tahun 2008 sampai

dengan 2010.


commit to user


commit to user

BAB III

TEMUAN

A. Kelebihan

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama

Surakarta memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:

1. Wajib pajak yang telah mendapat pengurangan tidak ada yang

mengajukan pengurangan kembali untuk tahun pajak yang sama, hal

tersebut berarti wajib pajak cukup puas dengan keputusan yang diberikan

KPP Pratama.

2. KPP Pratama Surakarta telah menyediakan formulir yang diperlukan

dalam mengajukan permohonan pengurangan, antara lain formulir

permohonan dan surat pernyataan besar penghasilan.

3. Diadakannya pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak yang dirasa

perlu akan dapat mengetahui kondisi wajib pajak dan objek pajak yang

sebenarnya, sehingga pemberian pengurangan dapat dilaksanakan sesuai

ketentuan yang berlaku.

4. KPP Pratama Surakarta tetap menerima berkas pengajuan permohonan

yang disampaikan melebihi batas waktu pengajuan, hal tersebut guna

meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

5. Penentuan besar persentase pengurangan untuk wajib pajak orang pribadi

telah menggunakan sistem komputerisasi yang dituangkan dalam lembar

60


commit to user

perhitungan, dimana telah tersedia rumus-rumus sesuai ketentuan yang

berlaku. Hal tersebut memudahkan pekerjaan account representative.

B. Kekurangan

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, proses pemberian pengurangan

PBB di KPP Pratama Surakarta juga memiliki beberapa kekurangan, antara

lain:

1. Petugas TPT tetap menerima dan meneruskan berkas pengajuan yang

kurang lengkap ke account representative, sehingga account

representative harus memeriksa ulang berkas dan menghubungi wajib

pajak agar melengkapi berkas. Hal tersebut menghambat proses

penyelesaian pengajuan pengurangan.

2. Dalam memberikan persentase keputusan pengurangan antara account

representative yang satu dengan account representative yang lain

berbeda. KPP Pratama Surakarta memang telah memiliki variabel-

variabel untuk menentukan besar persentase pengurangan, namun

terkadang masih terdapat account representative yang menggunakan

range penghasilan untuk memberikan keputusan pengurangan.

3. Surat keputusan pengurangan hanya dicetak rangkap 3 (tiga), yaitu untuk

wajib pajak, DPPKA, dan arsip di KPP Pratama Surakarta. Seharusnya

dicetak rangkap 6 (enam) yaitu untuk wajib pajak, DPPKA, tempat

pembayaran, kelurahan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan

sebagai arsip


commit to user

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan mengenai pemberian

pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak yang tidak mampu di

KPP Pratama Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan KPP Pratama Surakarta memberikan fasilitas pengurangan PBB

bagi wajib pajak yang tidak mampu adalah sebagai bentuk pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 yang merupakan upaya

mewujudkan keadilan dalam perpajakan.

2. Proses pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan pajak

terutang atas bumi dan bangunan di KPP Pratama Surakarta secara garis

besar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang mengajukan

pengurangan pajak terutang atas bumi dan bangunan mengalami

penurunan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

4. Menurut Surat Edaran DJP No. SE-10/PJ.6/1995 dan Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 796/KMK.04/1993, wajib pajak

badan yang bersifat tidak komersiil seperti Perguruan Tinggi Swasta dan

Rumah Sakit Swasta, apabila pengajuan pengurangannya memenuhi

persyaratan akan diberikan pengurangan sebesar 50%.

62


commit to user

B. Rekomendasi

Agar peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta lebih baik

dalam memberikan fasilitas pengurangan pajak terutang atas bumi dan

bangunan, berikut ada beberapa rekomendasi yang ingin penulis sampaikan

antara lain:

1. KPP Pratama memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang adanya

fasilitas pemberian pengurangan pajak yang terutang atas bumi dan

bangunan. Sehingga wajib pajak yang tidak mampu dapat memanfaatkan

fasilitas tersebut dan mengetahui persyaratan apa saja yang harus

dilengkapi agar tidak terjadi permasalahan berkas kurang lengkap.

2. Membuat peraturan yang tegas tentang variabel-variabel yang

dipergunakan untuk menentukan besar persentase, sehingga tidak ada

lagi account representative yang menggunakan range penghasilan.

3. Terus meningkatkan ketrampilan aparat pajaknya dalam memberikan

pelayanan pengurangan pajak sehingga tercipta suasana yang nyaman

dan memudahkan wajib pajak.

4. Meningkatkan mutu pelayanan dengan adanya keadilan pajak,

standarisasi, transparansi dan kecepatan dalam penyelesaian permohonan

pengurangan

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id EVALUASI TERHADAP ...eprints.uns.ac.id/8422/1/216561311201101461.pdfevaluasi terhadap pemberian pengurangan pbb bagi wajib pajak yang tidak