of 77 /77
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG HABIS PAKAI DI BAGIAN PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Memperoleh Sebutan Vokasi Ahli Madya (A. Md.) dalam Bidang Manajemen Administrasi Oleh: RONI IRIYANTO D1509075 PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ADMINISTRASI ... fileAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH Disusun Oleh: RONI IRIYANTO D1509075 Disetujui untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji

  • Author
    hathien

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ADMINISTRASI ... fileAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH...

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG HABIS PAKAI DI BAGIAN

    PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

    KABUPATEN KARANGANYAR

    TUGAS AKHIR

    Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Memperoleh Sebutan

    Vokasi Ahli Madya (A. Md.) dalam Bidang

    Manajemen Administrasi

    Oleh:

    RONI IRIYANTO

    D1509075

    PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI

    FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

    UNIVERSITAS SEBELAS MARET

    SURAKARTA

    2012

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    ii

    PERSETUJUAN

    ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG HABIS PAKAI DI BAGIAN

    PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

    KABUPATEN KARANGANYAR

    Disusun Oleh:

    RONI IRIYANTO

    D1509075

    Disetujui untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji

    Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi

    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

    Universitas Sebelas Maret Surakarta

    Pembimbing,

    Drs. Ali, M.Si

    NIP. 195408301 985031 002

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    iii

    PENGESAHAN

    ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG HABIS PAKAI DI BAGIAN

    PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

    KABUPATEN KARANGANYAR

    Disusun Oleh ;

    RONI IRIYANTO

    D1509075

    Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji

    Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi

    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

    Universitas Sebelas Maret Surakarta

    Pada Hari :

    Tanggal :

    Tim Penguji ;

    1. Penguji I ; Drs. H.Marsudi, M.Si ..............................

    NIP. 19550823 1983031 001

    2. Penguji II ; Drs. Ali, M.Si ...............................

    NIP. 19540830 1985031 002

    Mengetahui,

    Dekan Ketua Program

    Prof. Drs. H. Pawito, Phd Drs. Sudarto,M. Si

    NIP 19540805 198503 1 002 NIP 19550202 198503 1 006

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    iv

    MOTTO

    Be Yourself ( penulis )

    Where there is a will there is a way ( penulis )

    Kita harus bisa menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasai kita

    ( penulis )

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    v

    PERSEMBAHAN

    Kedua orang tuaku tercinta yang selalu

    memberikan semangat dan doa.

    Kakak-kakakku tercinta

    Teman-teman dan Sahabat-sahabatku atas

    dukungan dan motivasinya.

    Almamater tercinta.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    vi

    PERNYATAAN

    Nama : RONI IRIYANTO

    NIM : D1509075

    Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul ADMINISTRASI

    PENGELOLAAN BARANG HABIS PAKAI DI BAGIAN PERLENGKAPAN

    DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

    KARANGANYAR adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya

    saya dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar

    pustaka.

    Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

    menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya

    peroleh dari tugas akhir tersebut.

    Surakarta, 30 Mei 2012

    Yang membuat pernyataan,

    RONI IRIYANTO

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    vii

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang

    telah memberikan rahmat dan karunia Nya bagi penulis sehingga dapat

    menyelesaikan tugas akjir ini berjudul ADMINISTRASI PENGELOLAAN

    BARANG HABIS PAKAI DI BAGIAN PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN

    SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

    Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi tugas dan melengkapi

    persyaratan guna memperoleh Sebutan Profesi Ahli Madya Progam D III

    Manajemen Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

    Sebelas Maret Surakarta.

    Di dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat

    kesulitan. Namun berkat bantuan dan dukungan moral maupun material dari

    berbagai pihak, akhitnya kesulitan tersebut bisa teratasi. Untuk itu pada

    kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

    besarnya kepada :

    1. Bapak Drs. Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing utama yang telah

    bersedia dan memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam

    penulisan Tugas Akhir ini.

    2. Bapak Drs.Sudarto, M.Si selaku Ketua Program Diploma Manajemen

    Administrasi dan Selaku Pembimbing Akademis yang telah

    membimbing, memberi nasehat dan membantu penulis sehingga dapat

    menempuh perkuliahan dengan baik.

    3. Bapak Prof. Drs. H. Pawito. Phd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

    dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

    4. Bapak Suharno, SH, selaku Kepala Bagian Perlengkapan dan

    Keuanagan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

    5. Bapak Soekaryo, S.Sos, MM, selaku Kepala Sub Bagian Pemeliharaan

    Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    viii

    6. Bapak Sadimin, SH, MM selaku Staff Petugas gudang di bagian

    Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar.

    7. Staff bagian Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah

    Kabupaten Karanganyar, Mas Priyo Pinardi, A.Md, Bapak Sugiyo, Ibu

    Sukamti, SE, Mbak Endah Pujiani, Mas Adhityo Bagus Prakoso, SH,

    Bapak Lilik Setyo Prihadi, SH, Bapak Hardono, Bapak Karno.

    8. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang telah memberi dukungan

    moral maupun material.

    9. Keponakanku Oktaviana Rustanti, terima kasih atas bantuan

    fasilitasnya buat penulis.

    10. Seluruh teman-teman yang ada di D-III Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu

    Politik Universitas Sebelas Maret, khususnya teman-teman D-III

    manajemen administrasi angkatan 2009.

    Penulis menyadari bahwa dalam melakukan pengamatan dan

    penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan banyak

    kekurangannya, Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan

    masukan dari pembaca demi meningkatkan pengetahuan penulis.

    Harapan Penulis, Semoga penyusunan Tugas Akhir ini

    bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

    Surakarta, 30 Mei 2012

    Penulis

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    ix

    DAFTAR ISI

    HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

    PERSETUJUAN ............................................................................................ ii

    PENGESAHAN ............................................................................................. iii

    MOTTO ......................................................................................................... iv

    PERSEMBAHAN .......................................................................................... v

    PERNYATAAN ............................................................................................. vi

    KATA PENGANTAR ................................................................................... vii

    DAFTAR ISI .................................................................................................. viii

    DAFTAR TABEL ......................................................................................... xi

    DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xii

    ABSTRAK ..................................................................................................... xiii

    ABSTRACT ................................................................................................... xiv

    BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

    A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

    B. Perumusan Masalah ............................................................... 4

    C. Tujuan Pengamatan ............................................................... 5

    D. Manfaat Pengamatan ............................................................. 5

    BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN ... 6

    1. Tinjauan Pustaka .................................................................... 6

    A. Administrasi .. ..................................... 6

    B. Pengelolaan .................................................................... 11

    C. Barang ............................................................................. 14

    D. Pengelolaan Barang ........................................................ 17

    E. Pengelolaan Barang Milik Daerah .................................. 20

    2. Metode Pengamatan .................................................... 26

    A. Lokasi Pengamatan ......................................................... 26

    Halaman

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    x

    B. Jenis Pengamatan ........................................................... 26

    C. Sumber Data ................................................................... 27

    D. Teknik Pengumpulan Data ............................................. 27

    E. Teknik Analisis Data ...................................................... 28

    BAB III DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI ..................................... 31

    A. Gambaran Umum ............................................................... 31

    B. Visi, Misi, dan Tujuan ............................................................ 31

    C. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar ........................................................................... 36

    D. Susunan Organisasi Bagian Perlengkapan dan Keuangan

    Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar ......................... 41

    E. Struktur Pegawai Bagian Perlengkapan dan Keuangan

    Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar ........................ 47

    F. Bagan Struktur Organiasi Bagian Pedrlengkapan dan

    Keuangan................................................................................ 48

    BAB IV PEMBAHASAN .......................................................................... 49

    A. Barang Habis Pakai Di Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar ........................................................................... 49

    B. Administrasi Pengelolaan Barang Habis Pakai Di Bagian

    Perlengkapan dan Keuangan ................................................. 50

    C. Tata Cara Penyaluran Barang Habis Pakai Di Bagian

    Perlengkapan dan Keuangan ................................................. 60

    BAB V PENUTUP ................................................................................... 62

    A. Kesimpulan ........................................................................... 62

    B. Saran ...................................................................................... 63

    DAFTAR PUSTAKA

    LAMPIRAN

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    xi

    DAFTAR TABEL

    Tabel IV.1 Laporan Keadaan Barang Alat Tulis Kantor Bagian Perlengkapan dan

    Keuangan .. 52

    Tabel IV.2 Laporan Keadaan Barang Cetak Bagian Perlengkapan dan

    Keuangan ........................................................................................................... 55

    Tabel IV.3 Laporan Keadaan Barang Pembersih Bagian Perlengkapan dan

    Keuangan ........................................................................................................... 57

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    xii

    DAFTAR GAMBAR

    Gb. II. 1. Model Analisis Interaktif ...................................................... 30

    Gb. III. 1. Struktur Organisasi Bag. Perlengkapan dan Keuangan ....... 48

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    xiii

    ABSTRAK

    RONI IRIYANTO, D1509075, ADMINISTRASI PENGELOLAAN

    BARANG HABIS PAKAI DI BAGIAN PERLENGKAPAN DAN

    KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

    Tugas Akhir Program Studi Manajemen Administrasi Program Diploma III

    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta,

    2012, 66 halaman.

    Barang habis pakai merupakan suatu barang yang hanya dapat digunakan

    dalam satu kali pemakaianya. Barang habis pakai hampir selalu dibutuhkan dalam

    kegiatan sehari-hari, sama halnya dalam kegiatan suatu instansi. Agar dalam

    pemenuhan barang habis pakai dalam instansi berjalan dengan baik, maka perlu

    adanya pengelolaan barang habis pakai. Dalam pengelolaan barang habis pakai

    diperlukan administrasi dengan tujuan untuk melayani, membantu, dan memenuhi

    kebutuhan barang secara terperinci dan berjalan dengan baik.

    Dalam rangka untuk meningkatkan mutu administrasi pengelolaan barang

    habis pakai, maka dalam kegiatan administrasi pengelolaan tersebut harus

    dilakukan pencatatan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan

    barang habis pakai. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk

    menggambarkan dan menjelaskan Administrasi Pengelolaan Barang Habis Pakai

    Di Bagian Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar.

    Pelaksanaan pengamatan ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif

    kualitatif yaitu dengan menggambarkan Administrasi Pengelolaan Barang Habis

    Pakai Di Bagian Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar yang dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat dan berdasarkan

    fakta-fakta. Sumber data yang diperoleh berdasarkan dari informan, peristiwa

    atau aktivitas kemudian juga dari gambar. Teknik pengumpulan data yang

    digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara), dan Riset

    Pustaka sehingga dapat dianalisa dan di tarik kesimpulan.

    Hasil analisis pengamatan yang dilakukan di Bagian Perlengkapan dan

    Keuangan Setda Karangayar, penulis memaparkan bahwa administrasi

    pengelolaan barang habis pakai merupakan bagian dari siklus pengelolaan barang

    milik daerah yang terdiri dari penerimaan, penyimpanan, penyeluran, dan

    pelaporan. Penyaluran menjadi prioritas dalam pengelolaan barang tersebut

    dengan tahap yang baik untuk pemenuhan kebutuhan barang.

    Hasil dari pengamatan ini penulis menyimpulkan bahwa Administrasi

    Pengelolaan Barang Habis Pakai telah berjalan dengan baik dan dilakukan oleh

    tenaga yang ahli dibidang tersebut. Tetapi dalam pembuatan laporan barang tiap

    bulan kurang teliti dalam pencatatan pengeluaran barang dan dari bagian

    perlengkapan dan keuangan itu sendiri apabila mengambil barang tidak dicatat,

    sehingga terjadi ketidaksesuaian antara laporan keadaan barang dengan keadaan

    barang di dalam gudang. Saran dari penulis sebaiknya dalam pencatatan harus

    lebih teliti.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    xiv

    ABSTRACT

    RONI IRIYANTO, D1509075, THE ADMINISTRATION OF DISPOSABLE

    MATERIAL MANAGEMENT IN EQUIPMENT AND FINANCIAL

    DIVISION OF KARANGANYAR REGENCYS LOCAL SECRETARIAT.

    Final Project of Administration Management Study Program of Diploma III

    Program of Social and Political Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret

    University, 2012, 66 pages.

    Disposable material is the one used only once. The disposable material is

    always needed in daily activity; similarly in an institutions activity. In order to

    meet the need for disposable material well, there should be a management of

    disposable material. In managing the disposable material, there should be an

    administration in the objective of catering, helping and meeting the need for

    material in detailed and of undertaking it well.

    In the attempt of improving the quality of disposable management

    administration, this activity should make recording on anything relevant to the

    activity of meeting the disposable material need. This Final Project report writing

    aims to describe and to explain the administration of disposable material

    management in equipment and financial division of Karanganyar Regencys Local

    Secretariat.

    This observation was done using a descriptive qualitative type of research

    by describing the administration of disposable material management in equipment

    and financial division of Karanganyar Regencys Local Secretariat poured into

    sentences and based on facts. The data source was obtained from informant, event

    or activity as well as picture. Techniques of collecting data used were observation,

    interview, and library research so that the data could be analyzed and the

    conclusion could be drawn.

    From the result of observation analysis conducted to the Equipment and

    Financial Division of Karanganyars Local Secretariat, the writer explained that

    the disposable material management administration was a part of local

    government-owned material management cycle consisting of receiving, storing,

    distributing, and reporting. The distribution became the priority in such the

    material management with good stage for meeting the material need.

    From result of observation, the writer concluded that the Disposable

    Material Management Administration had run well and had been done by the

    skilled personnel in that area. But the monthly reporting of material was less

    thorough in recording the material release from the Equipment and Financial

    Division itself when taking unrecorded material, so that there was a discrepancy

    between report of material condition and the condition of material in the

    warehouse. The writers recommendation was the recording should be done more

    thoroughly.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Masalah

    Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan

    Sejak diterapkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan

    Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

    Negara/Daerah. Khususnya dibidang pengelolaan barang milik daerah

    sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

    152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

    perlu disempurnakan. Barang milik daerah srbagai salah satu unsur penting

    dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat harus dikelola

    dengan baik dan benar, yang pada giliranya dapat mewujudkan

    pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai

    berikut yaitu azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi,

    azas efisiensi, azas akuntabilitas, azas kepastian nilai. Sehubungan dalam

    ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,

    Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

    (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

    Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

    Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini yang

    dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau

    diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran

    Pendapatan Belanja Daerah, dan atau yang berasal dari perolehan lainnya

    yang sah. Kemudian pengurusan dan pengelolaan barang milik daerah

    dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    2

    dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Di samping

    itu pengurusan dan pengelolaan barang milik daerah meliputI dari

    perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan,

    pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

    pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan

    pengendalian.

    Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus

    dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang

    kekayaan daerah,pada umumnya dan mampu memenuhi kebutuhan barang

    di lingkungan suatu instansi terutama di lingkungan Sekretaris Daerah

    Kabupaten Karanganyar. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi

    barang daerah diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan

    administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada saat ini. Dengan

    beberapa fakta yang terjadi maka sangatlah tepat jika pemerintah

    mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi yang salah

    satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007

    (Permendagri No.17 Tahun 2007) sehingga diharapkan dapat

    memperbaiki/ menyempurnakan administrasi pengelolaan Barang Milik

    Daerah yang ada saat ini.

    Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, mengenai administrasi

    pengelolaan barang milik daerah khususnya di lingkungan Sekretariat

    Daerah Kabupaten Karanganyar dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan

    dan Keuangan. Di Bagian Perlengkapan dan Keuangan ini terdiri dari tiga

    sub bagian yaitu sub bagian pengadaan, sub bagian pemeliharaan, dan sub

    bagian keuangan. Dimana sub bagian tersebut berada dibawah pimpinan

    Kepala Bagian (Kabag). Dengan fakta yang ada, maka keberadaan dari

    Bagian Perlengkapan dan Keuangan sangat penting, dikarenakan bagian

    ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akan barang di lingkungan Setda

    Kabupaten Karanganyar, tetapi juga di rumah dinas bupati Kabupaten

    Karanganyar. Dalam administrasi pengelolaan barang milik daerah

    dilaksanakan sesuai dengan siklus pengelolaan barang. Siklus pengelolaan

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    3

    barang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan

    barang, penerimaan, penyimpanan, penyaluran barang, penggunaan

    barang, dan penatausahaan. Barang milik daerah yang ada di lingkungan

    Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari barang habis pakai

    dan barang tidak habis pakai. Didalam Tugas Akhir ini, penulis lebih

    menekankan pada barang habis pakai. Barang habis pakai berarti barang

    yang hanya dipergunakan untuk sekali dalam pemakaianya. Di Bagian

    Perlengkapan dan Keuangan ini administrasi pengelolaan barang barang

    habis pakai terutama barang yang ada di dalam gudang dilaksanakan

    sesuai dengan siklus pengelolaan barang milik daerah, dikarenakan barang

    habis pakai merupakan termasuk ke dalam barang milik daerah.

    Administrasi barang milik daerah ini terdiri dari penerimaan,

    penyimpanan, penyaluran, dan pelaporan. Pengelolaan barang habis pakai

    dilaksanakan oleh penyimpan barang. Pengelolaan barang tersebut harus

    dilakukan dengan sangat baik dan teliti.. Penyimpan barang harus

    mencatat semua aktifitas dalam kegiatan pengelolaan barang mulai barang

    diterima sampai barang dikeluarkan atau disalurkan sebagai dasar dalam

    pembuatan laporan barang habis pakai. Barang habis pakai yang ada di

    gudang Bagian Perlengkapan dan Keuangan ini adalah barang yang dalam

    kegiatan pada hari kerja pasti dibutuhkan dan digunakan oleh seluruh

    bagian atau unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah

    Kabupaten Karanganyar.. Barang habis pakai terdiri dari Alat Tulis Kantor

    (ATK), barang cetak, dan barang atau alat pembersih. Sehingga dalam hal

    ini, administrasi pengelolaan barang habis pakai sangat perlu dan harus

    dilakukan dengan maksud untuk mengetahui jumlah barang yang keluar

    dengan barang yang masih tersisa di dalam gudang atau stok barang dan

    bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan bulanan dan

    penyesuaian dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta

    pengadaan untuk barang habis pakai selanjutnya. Dalam pengadaan barang

    habis pakai harus berdasarkan laporan barang tiap bulan dengan

    memperhatikan perbandingan antara stok barang bulan lalu dengan jumlah

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    4

    barang yang keluar dan sisa barang di bulan saat ini, apabila jumlah barang

    yang keluar dalam sebulan banyak berarti barang tersebut dibutuhkan dan

    harus diadakan pengadaan atau penambahan untuk barang tersebut dan

    juga sebaliknya.

    Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

    pengamatan dan membuat tugas akhir dengan judul ADMINISTRASI

    PENGELOLAAN BARANG HABIS PAKAI DI BAGIAN

    PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

    KABUPATEN KARANGANYAR .

    B. Perumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

    yang perlu diselesaikan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah

    Bagaimana Administrasi Pengelolaan Barang Habis Pakai Di Bagian

    Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar ?

    .

    C. Tujuan Pengamatan

    Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, pada dasarnya mempunyai

    tujuan-tujuan tertentu. Demikian pula dalam pengamatan ini yang

    mempunyai tujuan sebagai berikut :

    1. Tujuan Operasional

    Untuk mengetahui gambaran tentang administrasi pengelolaan barang

    habis pakai di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

    2. Tujuan Fungsional

    Hasil pengamatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis,

    pembaca, maupun bagi kantor Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar, baik sebagai pengetahuan, masukan, dan bahan

    pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan

    dengan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang habis pakai di

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    5

    instansi tersebut, sehingga dapat membenahi kekurangan dan

    menyempurnakan pelayanan yang diberikan.

    3. Tujuan Individual

    Pengamatan ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memenuhi

    tugas akhir untuk memperoleh sebutan profesional Ahli Madya

    (A.Md) pada Program Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas

    Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

    D. Manfaat Pengamatan

    Pengamatan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

    1. Penulis memperoleh wahana pembelajaran melalui pengamatan

    langsung dari lapangan setelah sebelumnya memperoleh teori di

    bangku kuliah.

    2. Untuk mengetahui administrasi pengelolaan barang habis pakai di

    Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

    3. Penulis dapat memberikan sumbangan pikiran atau memperbaiki dan

    menyempurnakan kegiatan administrasi pengelolaan barang habis

    pakai agar dapat memajukan perkembangan instansi yang

    bersangkutan.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    6

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN

    1. Tinjauan Pustaka

    A. Administrasi

    Administrasi berdasarkan etimologis bersumber dari bahasa Latin,

    yang terdiri dari ad dan ministrare, yangsecara operasional berarti

    melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam bahasa asalnya dari

    perkataan itu dapat terbentuk kata benda administratio dan kata sifat

    administrativus. Perkataan itu masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi

    administration yang lebih banyak dikenal oleh para ilmuan dan praktisi

    sekarang ini.

    1. Pengertian Administrasi menurut beberapa ahli :

    a. Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada

    semua usaha kelompok pemerintah atau swasta, sipil atau militer,

    besar atau kecil (White, 1958).

    b. Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan

    kerjasama guna menyelesaikan tugas bersama (Simon, 1958).

    c. Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan

    pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan

    bersama (Newman, 1963)

    2. Administrasi dalam Bahasa Indonesia ada dua pengertian, yaitu:

    a. Administrasi dalam arti luas, berasal dari bahasa Inggris

    Administration yaitu proses kerjasama antara dua orang atau

    lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan

    bersama yang telah ditentukan (S.P. Siagian, 1973 )

    b. Administrasi berasal dari bahasa Belanda, Administratie yang

    merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu

    sebagai kegiatan tata usaha kantor yakni pekerjaan tulis menulis,

    catat mencatat, menggandakan, menyimpan dan mengirirm segala

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    7

    jenis warkat yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk

    mewujudkan tugas pokok suatu organisasi. Kegiatan ini dalam

    bahasa Inggris disebut : Clerical works (FX.Soedjadi, 1989).

    Dari beberapa pegertian administrasi dan pendapat menurut

    beberapa ahli diatas, dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan lebih

    dalam mengenai administrasi dalam arti sempit, dimana administrasi

    merupakan kegiatan Tata Usaha (Ali Mufiz, 2009:1.7). Tata usaha

    adalah satu bagian dari kegiatan yang terutama berkaitan dengan

    penyediaan, penyimpanan, dan penyampaian (penyaluran) bahan

    keterangan dan informasi yang sangat diperlukan bagi pemimpin dalam

    mengelola kegiatan kerjasama. Lebih lanjut dikemukakan pengertian lebih

    detail tentang administrasi dalam arti sempit sebagai berikut (2009, 1.5-

    1.6):

    1. Munawardi Reksohadiprawiro mengatakan bahwa administrasi berarti

    tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis

    serta penentuan fakta secara tertulis, dengan memperoleh pandangan

    yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan

    fakta yang lainnya.

    2. G. Kartasapoetra mendefinisikan administrasi sebagai suatu alat yang

    dapat dipakai untuk menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap

    manusia untuk melakukan perhubungan, persetujuan, dan perjanjian

    antara sesama manusia dan/ badan hukum yang dilakukan secara

    tertulis.

    Didalam administrasi terdapat beberapa unsur administrasi.

    Unsur-unsur administrasi menurut The Liang Gie (dalam Moekijat,

    1992:16) sebagai berikut:

    1. Organisasi. Pengertian organisasi dapat diartikan menjadi dua bagian

    yaitu secara statis dan dinamis. Secara statis organisasi yaitu wadah

    setiap usaha kerjasama setiap manusia untuk mencapai tujuan,

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    8

    sedangkan secara dinamis organisasi yaitu proses penentuan struktur

    organisasi adalah job diskripsi (perincian) struktur.

    2. Manajemen yaitu proses pencapaian tujuan dengan menggunakan

    bantuan orang lain.

    3. Ketatausahaan yaitu proses pencatatan usaha dokumen yang masuk

    dan keluar terhadap suatu instansi itu sendiri.

    4. Keuangan yaitu suatu kegiatan yang mengatur lalu lintas

    pembiayaan (kegiatan keuangan) yang membiayai suatu kegiatan.

    5. Kepegawaian yaitu pengelolaan terhadap semua orang yang ada

    didalam suatu organisasi.

    6. Perbekalan yaitu kegiatan pengelolaan semua barang-barang yang

    ada di suatu instansi (barang habis pakai atau barang tidak habis

    pakai).

    7. Humas yaitu membina hubungan baik antara masyarakat dengan

    suatu organisasi/ hubungan masyarakat.

    Fungsi tata usaha (clerical work) pada dasarnya adalah untuk

    memudahkan atau meringankan pekerjaan pimpinan dalam mengambil

    keputusan. Untuk itu fungsi tata usaha diwujudkan dengan pengadaan data

    atau informasi yang berhubungan dengan tugas pokok atau volume kerja

    organisasi. Kegiatan itu dilakukan dengan pencatatan, menyimpan,

    menggadakan semua data, yang diwujudkan menjadi warkat-warkat yang

    selalu siap bilamana diperlukan.

    Fungsi tata usaha yang lain adalah memberikan pelayanan, dalam

    arti membantu personel lain dari dalam dan luar organisasi yang

    memerlukan data atau inormasi, agar dapat melaksanakan pekerjaan secara

    efektif.

    Berdasarkan kedua fungsi tersebut tata usaha dapat diartikan

    sebagai, rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengadakan,

    menggandakan, menyimpan dan mengirim berbagai bahan atau

    data/informasi untuk keperluan mewujudkan tugas-tugas pokok

    organisasi.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    9

    Dalam realisasinya semua kegiatan itu perlu dilakukan dengan

    mengikuti langkah-langkah atau menerapkan unsur-unsur di dalam fungsi

    primer (Planning, Organizing, Commanding, Coordination, Controling,

    Communication), agar berlangsung efektif dan efisien. Penerapan tersebut

    semakin penting artinya jika pekerjaan tata usaha dihubungkan dengan

    bidang kerjanya yang lebih luas, seperti penyediaan dan pengaturan tempat

    kerja agar menyenangkan dan membetahkan karena berpengaruh pada

    prestasi dan produktivitas kerja.

    Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diidentiikasi jenis-

    jenis kegiatan tata usaha sebagaimana dikemukakan William H.

    Leffingwell dan Edwin M. Robinson membedakan pekerjaan tata usaha

    sebagai berikut : (1994:145)

    a. Menerima, mengirim dan mengatur pengangkutan bahan-bahan

    dengan sarana yang tepat.

    b. Membuar dan menyimpan rekening-rekening.

    c. Surat menyurat,mendiktekan dan mengetik.

    d. Menyimpan warkat

    e. Menghimpun dan menghitung data statistik.

    f. Mendistribusikan dan menyimpan surat-surat.

    g. Menggandakan warkat-warkat.

    h. Menerima tamu, menelpon, mengatur pesuruh dan penjaga

    keamanan.

    i. Membuat atau mengkonsep warkat.

    j. Tugas-tugas khusus dari pimpinan.

    Berdasarkan uraian pendapat tersebut dan dengan memperhatikan

    deskripsi pekerjaan tata usaha, maka jenis-jenis kegiatan yang menjadi

    volume kerja tata usaha dapat disimpulkan sebagai berikut :

    a. Menerima, mencatat dan mengarsipkan surat keluar dan surat

    masuk.

    b. Mengurus penyimpanan, pemeliharaan dan pengawetan arsip surat-

    surat dan dokumen-dokumen lainnya.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    10

    c. Mengatur dan melayani kebutuhan pemakaian arsip, baik untuk

    pimpinan maupun pihak lain yang memerlukannya.

    d. Mengatur dan menggunakan buku agenda, buku ekspedisi dan

    mengirim surat keluar.

    e. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemakaian cap/stempel

    organisasi.

    f. Mempersiapkan, mengolah dan menyelesaikan rancangan atau

    konsep surat-surat.

    g. Mengurus pengadaan dan percetakan/penggandaan berbagai jenis

    formulir, kartu-kartu dan menyediakan alat tulis kantor.

    h. Mengatur penyelenggaraan rapat dinas.

    i. Menerima tamu dan mengurus tamu.

    j. Memperhatikan dan menghimpun pendapat umum serta pencatatan

    tentang pemberitaan untuk disampaikan pada pimpinan.

    k. Mengelola data statistik.

    l. Melaksanakan tugas-tugas khusus berdasarkan perintah pimpinan

    atau atasan.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    11

    B. Pengelolaan

    Kata pengelolaan kelola yang mengandung arti proses,

    pemeliharaan, dan mengurus. Proses merupakan suatu rangkaian aktifitas

    satu sama lain saling bersusulan. Pengelolaan adalah suatu cara

    matematika untuk menjalankan suatu pekerjaan. Menurut H. B. Siswanto

    (2006:23). Pengelolaan berdasarkan manajemen adalah suatu rangkaian

    aktifitas yang harus dilakukan oleh seorang yang ahli dalam suatu

    organisasi yang dijalani. Dengan kata lain pengelolaan arsip yang baik

    harus ditangani oleh seseorang yang ahli di bidang arsip. Hal selaras

    dengan pengertian pengelolaan seperti yang diungkapkan Zulkifli

    Amsyah (1998:6). Pengelolaan sesungguhnya memerlukan penataan

    yang sistematis agar tersimpan dengan aman dan mudah ditemukan

    kembali apabila diperlukan.

    Ditinjau dari segi etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola

    dan dengan kata kerja mengelola atau mengelolakan. Mengelola(kan)

    berarti mengurus, melakukan, penyelenggaraan. Sedangkan ditinjau dari

    segi terminologi atau pengertianya, Winarno Hamiseno sebagaimana

    dikutip oleh Suharsimi Arikunto menjelaskan pengelolaan merupakan

    substansi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan

    yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan,

    melaksanakan sampai pengawasan dan penilaian, dijelaskan selanjutnya

    bahwa pengelolaan merupakan sumber penyempurnan dan peningkatan

    pengelolaan yang selaanjutnya, (http://id:shvoong.com/social-

    sciences/education/225844-pengertian-pengelolaan-pembelajaran/,

    diakses tanggal 15 Februari 2012).

    Dalam hal ini yang akan dikaji dari pengelolaan adalah mengenai

    proses mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penyaluran

    barang, penggunaan barangsampai dengan penatausahaan yang meliputi

    pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pengelolaan barang.

    Selanjutnya proses kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi dengan

    menggunakan sumber daya yang ada, dimulai dari kegiatan pembuatan

    http://id:shvoong.com/social-sciences/education/225844-pengertian-pengelolaan-pembelajaran/http://id:shvoong.com/social-sciences/education/225844-pengertian-pengelolaan-pembelajaran/
  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    12

    laporan bulanan pengelolaan barang habis pakai yang terdiri dari ATK,

    cetak, pembersih.

    Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan

    arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki

    tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga.

    Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang

    secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi

    lembaga. satu yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan

    kepemimpinan. Bila pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama dengan

    orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai

    tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang

    efektif.Seperti definisi pengelolaan yang dikemukakan oleh Wardoyo

    (1980:41) bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian yang

    berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengewasan

    dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut

    Harsoyo (1997:121) bahwa pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal

    dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha untuk menggali

    dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien

    guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

    Arti pengelolaan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia

    (1994:444) adalah sebagai berikut:

    a. Pengurusan, penyelenggaraan, manajemen, proses

    b. Jalanya suatu peristiwa dari awal sampai dengan akhir

    Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:411)

    memaparkan sebagai berikut:

    a. Proses cara pembuatan mengelola

    b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga

    orang lain

    c. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi

    d. Proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang

    terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    13

    Dari uraian diatas dapat isimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

    pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan perencanaan,

    pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan

    menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara

    efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah

    ditetapkan sebelumnya.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    14

    C. Barang

    Barang/produk adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat

    diraba maupun tidak dapat di raba, termasuk bungkus, harga, prestise

    perusahaan, dan pengecer. Pelayanan perusahaan dan pengecer, yang

    diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan.

    (Bayu Swastha: 1993).

    Pengolongan barang menurut tingkat pemakaian dan kekongkritannya.

    1. Barang Tahan lama (durable goods) adalah barang-barang yang

    secara normal dapat dipakai berkali-kali, jadi dapat dipakai untuk

    jangka waktu yang relative lama.

    Misalnya : Pakaian, Mesin tulis, kacamata penggaris, dsb.

    2. Barang Tidak Tahan Lama (non durable goods)

    adalah barang-barang yang secara normal hanya dipakai satu kali

    atau beberapa kali saja, artinya sekali barang itu dipakai akan habis,

    rusak, atau tidak dapat dipakai lagi.

    Misalnya : Bahan Baku, Sabun, Makanan, dsb

    3. Jasa adalah kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk

    dijual.

    Misalnya : Jasa reparasi, Jasa Potong rambut, Jasa Pendidikan, dan

    sebagainya.

    Penggolongan barang menurut tujuan pemakainya oleh pemakainya

    1. Barang Konsumsi: Barang-barang yang untuk dikonsumsikan.

    Barang konsumsi dibagi menjadi 3 yaitu:

    a. Barang Konvenien (convenience Goods) yaitu : barang yang

    mudah dipakai, membelinya dapat disembarang tempat dan pada

    setiap waktu.

    Misalnya : Rokok, sabun, dsb

    b. Barang Shopping (shopping Goods) yaitu : barang yang harus

    dibeli dengan mencari dahulu dan di dalam membelinya harus

    dipertimbangkan masak-masak. Misalnya dengan

    membandingkan mutu, harga, kemasan, dsb.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    15

    Misalnya : Tekstil, perabot rumah tangga, dsb

    Secara relative barang-barang shopping ini lebih mahal ,

    dibandingkan dengan barang konvenien, dan di butuhkan usaha-

    usaha serta waktu yang relatif banyak untuk mengadakan

    perbandingan.

    c. Barang special yaitu : barang yang mempunyai cirri khas dan

    hanya dapat dibeli di tempat tertentu saja.

    Misalnya : barang antik di toko seni tertentu, perhiasan di toko

    perhiasan tertentu.

    2. Barang Industri

    Barang-barang yang di beli untuk proses lagi/untuk kepentingan

    dalam industri baik secara langsung atau tidak langsung dipakai

    proses produksi.

    Misalnya : dalam industrial baja, hampir semua produk dari baja

    digunakan untuk memproduksi barang lain.

    Bahan industri dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu :

    a. Bahan Baku

    Bahan baku ini merupakan bahan pokok untuk membuat barang

    lain.

    Misalnya : kapas untuk membuat barang, jerami untuk membuat

    kertas, minyak bumi untuk membuat bensin, dsb.

    b. Komponen dan barang setengah jadi

    Komponen ini merupakan barang-barang yang sudah masuk

    dalam proses produksi dan diperlukan untuk melengkapi produk

    akhir termasuk dalam jenis ini antara lain : Barang untuk

    membuat kain, tekstil, onderdil untuk membuat mobil, dsb.

    c. Perlengkapan Operasi

    Barang-barang yang dapat digunakan untuk membantu

    lancarnya proses produksi maupun kegiatan-kegiatan lainnya di

    dalam perusahaan dalam golongan ini termasuk juga perbekalan

    yang dipakai untuk jangka waktu lama.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    16

    Misalnya : Minyak Pelumas untuk mesin-mesin, kertas dan

    pensil untuk membuat catatan, dsb

    d. Instalasi Alat produksi utama dalam sebuah pabrik perusahaan

    yang dapat di pakai untuk jangka waktu lama (termasuk barang

    tahan lama) instalansi ini termasuk tulang punggung dari sebuah

    pabrik atau perusahaan.

    Misalnya : Mesin penggiling gabah pada perusahaan

    penggilingan gabah, mesin tenun pada perusahaan tekstil, mesin

    cetak pada perusahaan tekstil, mesin cetak pada perusahaan

    percetakan, dsb

    e. Peralatan Ekstra (accessory equipment)

    Alat-alat yang dipakai untuk membantu instalasi.

    Misalnya : alat angkut dalam pabrik (truk pengangkut

    barang/Foot lift truck), gerobak dsb.

    Penggolongan barang menurut sifatnya ada 2 yaitu :

    1. Barang tidak habis pakai

    Barang yang dapat dipergunakan tidak hanya satu kali pemakaian,

    tetapi berkali = kali atau berulang ulang dalam pemakaianya.

    Misal : dalam kegiatan sehari hari yaitu gunting, sepeda dsb.

    2. Barang habis pakai

    Barang yang hanya dapat dipergunakan satu kali dalam

    pemakaianya.

    Misal : ATK (kertas, buku, dll), cetak (stempel, amplop surat, dll),

    pembersih (tipe x, penghapus, dll)

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    17

    D. Pengelolaan Barang

    Istilah perlengkapan, logistik, materiil dan perbekalan digunakan

    silih berganti dalam pengelolaan barang di lingkungan birokrasi

    pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pada kesempatan ini penulis

    menggunakan istilah perlengkapan dengan alasan bahwa sebagian besar

    birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah menggunakan sebutan

    perlengkapan dalam jabatan pengelolaan barang seperti biro

    perlengkapan, bagian perlengkapan dan sub bagian perlengkapan. Yang

    dimaksud dengan perlengkapan disini meliputi barang daerah baik

    barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan yang sifatnya barang

    habis pakai maupun barang yang tidak habis pakai (dipakai berulang-

    ulang). Barang daerah termasuk juga dalam pengertian keuangan daerah.

    Hal ini dapat dilihat dari pengertian keuangan daerah yang dikemukakan

    Mamesah (dalam Sembiring, 2002 : 84) yaitu : Semua hak dan semua

    kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu

    baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah

    sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih

    tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/perundang-undangan yang

    berlaku.

    Pendapat ahli di atas sesuai dengan pengertian keuangan daerah

    yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 105 Tahun 2000

    yaitu :

    Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

    pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di

    dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

    dan daerah tersebut dalam kerangka APBD.

    Pada dasarnya pengelolaan uang dan pengelolaan barang tidak

    jauh berbeda, dimana dalam pengelolaannya sama-sama merupakan

    mekanisme/system pengurusan umum (otorisator dan ordonatur) dan

    pengurusan khusus (compatable/bendaharawan). Pengelolaan uang dan

    javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);
  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    18

    barang pemerintah sama-sama harus berdasarkan peraturan perundang-

    undangan.

    Menurut Sembiring (2002: 85) perbedaan yang khas dari

    pengelolaan uang dan barang antara lain adalah :

    1. Barang diperoleh dengan pengadaan atau pembelian denagn

    menggunakan alat tukar uang, sehingga setiap barang bernilai uang.

    Tetapi apabila suatu barang dikembalikan wujudnya ke uang dengan

    cara penjualan kembali, biasanya nilai nominal hasil penjualan

    tersebut lebih rendah daripada nilai nominal pengadaan/pembalian

    barang tersebut semula, karena ada unsure depresiasi/penyusutan.

    2. Barang khususnya barang tidak habis pakai seperti bangunan,

    kendaraan bermotor, meja, kursi dan sebagainya yang mempunyai

    masa hidup atau masa pakai efektif dan meskipun wujud barang

    tidak ada lagi status hukumnya belum selesai sepanjang belum

    diadakan penghapusan, karena itu masih harus terus

    dilaporkan/dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.

    Uang apabila sudah selesai dipertanggungjawabkan dan mendapat

    pengesahan maka status hukumnya sudah selesai.

    3. Pengelolaan uang memerlukan waktu relative singkat sedangkan

    pengelolaan barang khususnya barang tidak habis pakai relatif lama.

    4. Untuk mencapai kinerja (output) suatu unit organisasi memerlukan

    bahan dan perangkat kerja berupa barang yang berasal dari alat tukar

    uang.

    Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan

    barang jauh lebih sulit dan rumit daripada pengelolaan uang, akan tetapi

    tampak di lapangan bahwa pengelolaan barang kurang mendapat

    perhatian. Adapun indikasi adanya permasalahan dalam pengelolaan

    perlengkapan di lingkungan Sekretariat daerah termasuk kabupaten

    Karanganyar antara lain:

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    19

    a. Pengelola atau pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam

    perlengkapan cenderung hanya memberi perhatian penuh pada saat

    pengadaan barang sedangkan dalam proses pemanfaatan sampai

    dengan penghapusannya kurang mendapat perhatian;

    b. Penyediaan anggaran belanja untuk pemeliharaan barang seperti

    kendaraan bermotor, bangunan dan lain-lain sangat minim

    sehingga masa pemanfaatannya lebih pendek atau membutuhkan

    biaya pemeliharaan yang lebih besar.

    c. Informasi perlengkapan minim, karena laporan inventarisasi tidak

    dibuat secara rutin sehingga mengalami kesulitan dalam

    perencanaan kebutuhan serta dalam penyusunan neraca daerah;;

    d. Pengelolaan perlengkapan belum diselengarakan secara terpadu

    oleh suatu lembaga yang khusus menangani hal tersebut;

    e. Pengawasan dan pengendalian perlengkapan dari pejabat yang

    berwenang terhadap pengelolaan perlengkapan unit organisasi

    misalnya dalam hal barang yang hilang masih kurang, sehingga

    tidak lanjut terhadap pegawai yang bertanggungjawab dalam hal

    ini hampir tidak ada;

    f. Beberapa unit organisasi masih merasakan kurangnya peraturan

    dan pedoman dalam pengelolaan perlengkapan.

    Masalah tersebut di atas tidak dapat dibiarkan berlangsung terus,

    terlebih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

    tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah

    mewajibkan Kepala Daerah mengatur pengelolaan barang daerah dan

    membuat neraca daerah. Neraca daerah dibuat berdasarkan data yang

    akurat tentang asset daerah (hasil inventarisasi barang) yang berasal dari

    perangkat daerah.

    Sehingga penyusunan anggaran dan pengelolaan perlengkapan

    merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kerangka

    keuangan daerah. Semua aktivitas/fungsi operasional perlengkapan

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    20

    (perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan

    penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, inventarisasi dan pengendalian)

    membutuhkan dukungan dana berupa belanja apakah untuk barang

    bergerak maupun untuk barang tidak bergerak yang disusun dalam

    anggaran, dalam upaya pencapaian kinerja setiap perangkat daerah sesuai

    dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

    Kualitas data tentang pengelolaan perlengkapan sangat

    berpengaruh pada penyusunan anggaran dan sebaliknya ketepatan

    penyusunan anggaran sangat berpengaruh pula pada efektivitas

    pelaksanaan fungsi-fungsi perlengkapan suatu perangkat daerah. Pada

    suatu saat suatu barang akan dihapus karena tidak atau kurang

    memberikan manfaat lagi dan selanjutnya dijual bila masih mempunyai

    nilai ekonomis, serta hasil penjualan barang tersebut dapat direncanakan

    pada bagian pendapatan daerah pada waktu penyusunan anggaran.

    (http://www.bkn.go.id. Pola Manajemen Aset Daerah (Pengelolaan

    Manajemen Perlengkapan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah

    Kabupaten). Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2012).

    E. Pengelolaan Barang Milik Daerah

    a. Azas-Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

    Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka

    penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola

    dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan

    pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas

    sebagai berikut (Chabib Saleh dan Heru Rochmansjah, 2010:157-158 ;

    Nurlan Darise, 2009:234-235) :

    Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan

    masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan

    oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan

    Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-

    masing;

    http://www.bkn.go.id/
  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    21

    Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus

    dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

    Azas transparansi, yaitu penyeleggaraan pengelolaan barang milik

    daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh

    informasi yang benar.

    Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar

    barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar

    kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan

    tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

    Azas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat

    dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

    Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus

    didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka

    optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan baran milik daerah

    serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

    b. Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah

    Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang

    dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian

    kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

    1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

    Dalam perencanaan dan pengenggaran ini terdapat dua kegiatan yaitu:

    a. Koordinasi dan sinkronasi perencanaan

    Pelaksanaan perlu terkoordinasi dengan baik dengan

    memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan oleh daerah

    masing-masing (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2010:163)

    b. Perencanaan dan penganggaran

    Kegiatan perencanaan dan penganggaran merupakan dasar dalam

    Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD

    sebagai bahan penyusunan APBD.

    Dengan kata lain dalam sistem pembelian barang milik daerah, ada

    dua perencanaan yang harus dilaksanakan setiap tahun, yaitu

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    22

    perencanaan akan pengadaan kebutuhan barang milik pemerintah

    daerah dan perencanaan pemeliharaan barang milik pemerintah

    daerah (M. Yusuf, 2010:40).

    2. Pengadaan

    Sesuai dengan permendagri Nomor 17 Tahun 2007, Nurlan

    Darise (2009:236) menyatakan bahwa pengadaan barang milik

    daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan

    dan terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

    3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

    a. Penerimaan

    Penerimaan merupakan tindak lanjut dari pengedaan dan/atau

    berasal dari pihak ketiga yang dilengkapi dokumen-dokumen serta

    berite acaranya.

    b. Penyimpanan

    Bertujuan melayani pengurusan persediaan barang dengan cpat dan

    tepat.

    c. Penyaluran

    Kegiatan penyaluran dilaksanakan dengan tujuan dapat

    terselenggaranya kegiatan pembagian barang dengan cepat dan

    tepat serta sesuai dengan kebutuhan.

    4. Penggunaan

    Penggunaan menurut Permendagri Nomor 17 tahun 2007 adalah

    kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam

    mengelola dan menata usaha barang milik daerah sesuai tugas pokok

    dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

    bersangkutan.

    5. Penatausahaan

    a. Pembukuan

    Menurut penjelasan Permendagri No.1 tahun 2008 disimpulkan

    bahwa yang dimaksud denan pembukuan adalah proses pencatatan

    barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    23

    kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milk daerah.

    Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran

    dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang

    Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

    b. Inventarisasi

    Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010:180).

    Inventarisasi merupakan tindakan atau kegiatan melakukan

    penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan,

    pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit

    pemakaian.

    c. Pelaporan

    Adanya kegiatan pelaporan bulanan, semesteran, dan tahunan.

    6. Pemanfaatan

    a. Pinjam pakai

    Pinjam pakai penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah

    Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah

    dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah

    jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada

    pengelola (Nurlan Darise, 2009:238).

    Adapun jangka waktu pinjam pakai ini maksimal dua tahun dan

    dapat diperpanjang, hal ini sesuai dengan pernyataan dari

    Mahmudi (2010:152), dipinjampakaikan dengan jangka waktu

    maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang.

    b. Penyewaan

    Penyewaan merupakan hak penggunaan/pemanfaatan kepada pihak

    ketiga dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan

    uang tunai.

    c. Kerjasama pemanfaatan

    Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain

    dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan daya guna dan hasil

    guna barang milik daerah dan dalam rangka meningkatkan

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    24

    penerimaan daerah (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah,

    2010:190; Nurlan Darice,2009:239).

    d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

    Bangun guna serah dimanfaatkan oleh pihak yang membangun

    bangunan dan/atau sarana tersebut sampai jangka waktu berakhir,

    ...dan terlebih dahulu diaudit berdasarkan perjanjian yang

    dilakukan terhadap obyek bangun guna serah (M.Yusuf,

    2010:148). Sedangkan bangun serah guna dibangun oleh pihak

    ketiga kemudian setelah selesai pembangunannya diserahkan

    kepada Pemerintah Daerah untuk didayagunakan oleh pihak

    lainnya dalam jangka waktu tertentu.

    7. Pengamanan dan Pemeliharaan

    a. Pengamanan

    Tujuan dari pengamanan ini adalah menghindari

    klaim/penyerobotan aset/barang milik daerah oleh pihak lain.

    b. Pemeliharaan

    Pemeliharaan barang seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi

    (2010:156) adalah upaya mencegah kerusakan yang diyakini lebih

    baik daripada memperbaikinya.

    8. Penilaian

    Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, menyatakan bahwa penilaian

    adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada

    data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan

    metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

    9. Penghapusan

    Mahmudi (2010:153) menyatakan bahwa penghapusan aset daerah

    dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut

    tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Adapun

    kriteria penghapusannya berdasarkan keputusan Kepala Daerah.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    25

    10. Pemindahtanganan

    Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan penghapusan.

    Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007:

    Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

    bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai Rp

    5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkaan dengan Keputusan

    Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

    Adapun bentuk-bentuk pemindahtanganan adalah penjualan, tuksr

    menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah.

    11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

    Tujuan dilakukannya pembinaan, pengawasan dan pengendalian

    terhadap barang milik daerah ini dalam Permendagri Nomor 17 Tahun

    2007 adalah untuk menjamin pengelolaan barang milik daerah secara

    berdaya guna dan berhasil guna.

    12. Pembiayaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

    Pembiayaan dilakukan dalam rangka tertib administrasi dalam

    pengelolaan barang milik daerah. Pembiayaan tersebut direncanakan

    dan diajukan setiap tahun melalui APBD sesuai dengan peraturan

    perundangan yang berlaku.

    13. Tuntutan Ganti Rugi

    Tuntutan ganti rugi ini dilakukan ketika pejabat pengelola barang

    milik daerah seperti pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa

    pengguna, serta penyimpan dan/atau pengurus barang melakukan

    perbuatan yang merugikan daerah. Tujuan dari dilakukannya TGR ini

    adalah dalam rangka pengamanan dan penyelamatan barang milik

    daerah.

    Dari uraian siklus pengelolaan barang milik daerah diatas, untuk

    pengelolaan barang habis pakai merupakan termasuk bagian dari siklus

    pengelolaan barang milik daerah tersebut yaitu:

    1. Perencanaan dan penganggaran kebutuhan;

    2. Pengadaan;

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    26

    3. Penerimaan;

    4. Penyimpanan;

    5. Penyaluran;

    6. Pelaporan; dan

    7. Penghapusan

    2. Metode Pengamatan

    Berdasarkan dari Perumusan Masalah yaitu untuk mengetahui

    administrasi pengelolaan barang habis pakai di Sekretariat Daerah

    Kabupaten Karanganyar dan kendala yang dihadapi, maka dalam

    pengamatan ini terdapat beberapa hal yang menyangkut masalah tata

    kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang

    bersangkutan, antara lain :

    A. Lokasi

    Lokasi pengamatan dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar.

    Pengamat memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan sebagai

    berikut :

    a. Lokasi tersebut merupakan tempat magang.

    b. Di dalam lokasi tersebut terdapat administrasi pengelolaan barang

    habis pakai yang akan dikaji dalam pengamatan ini.

    c. Pengamat diberikan ijin untuk melakukan pengamatan di lokasi

    tersebut.

    B. Jenis Pengamatan

    Dalam pengamatan ini, penulis menggunakan jenis pengamatan yang

    deskriptif kualitatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan

    menganalisa data tanpa menggunakan rumus-rumus statistik, tetapi

    menggunakan kategori-kategori tertentu yang dihubungkan secara

    kualitatif ( HB Sutopo, 1998 : 37 )

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    27

    C. Sumber Data

    Data yang diperoleh berasal dari :

    a. Narasumber

    Narasumber dapat kita mintai keterangan dengan menggunakan

    teknik observasi dan wawancara agar dapat menguatkan data yang

    kita miliki.

    Adapun informannya adalah :

    Kepala Bagian Perlengkapan dan Keuangan

    Kepala Sub Bagian Pengadaan

    Kepala Sub Bagian Pemeliharaan

    Staff

    b. Dokumen

    Diperoleh dengan mencatat data-data yaitu mengenai administrasi

    pengelolaan barang habis pakai, jenis barang habis pakai,

    pemberian atau penyaluran barang, dan penulisan dalam bon

    permintaan barang dan penulisan laporan tutup bulan. Dokumen

    Peraturan Pemerintah, dan arsip-arsip yang ada di Sekretariat

    Daerah Kabupaten Karanganyar yang dapat mendukung kajian

    pengolahan data.

    c. Tempat Diketemukan Data

    Tempat diketemukannya data adalah di Sekretariat Daerah

    Kabupaten Karanganyar.

    D. Teknik Pengumpulan Data

    a. Wawancara

    Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk

    tujuan pengamatan dengan cara tanya jawab antara pewawancara

    dan responden.

    b. Dokumentasi

    Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau

    sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    28

    pengamatan tertentu yang diperoleh dari Sekretariat Daerah

    Kabupaten Karanganyar.

    c. Observasi

    Observasi dalam penelitian ini yaitu observasi berperan aktif,

    dimana peneliti tidak bersikap pasif sebagai pengamat, tetapi

    memainkan berbagai peran yang dimungkinkan suatu situasi yang

    berkaitan dengan pengamatan. Teknik observasi ini memberikan

    kesempatan khusus bagi peneliti untuk mengumpulkan data tetapi

    juga akan menemukan masalah dan hambatan yang terjadi selama

    penelitian. Observasi langsung yang dilakukan oleh pengamat

    dilakukan dengan cara formal dan informal kepada objek

    pengamatan. Adapun observasi yang dilakukan oleh pengamat

    adalah administrasi pengelolaan barang habis pakai di Bagian

    Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar.

    E. Teknik Analisis Data

    Dalam pengamatan ini, pengamat menggunakan Teknik Analisis

    Interaktif, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya

    jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran atau objek

    penelitian untuk mendapatkan data-data dan keterangan yang

    berkaitan dengan topic pengamatan. Pertanyaan yang diajukan kepada

    objek pengamatan dan pertanyaan tersebut dapat berkembang

    sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan kedalaman data yang

    ingin diperoleh.

    Teknik Analisis Data meliputi:

    a. Reduksi Data

    Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian

    pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data yang

    muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang

    dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    29

    pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian

    singkat, mengarah, membuang yang tidak perlu dan

    mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya

    dapat ditarik dan diverifikasi. Adapun data yang direduksi antara

    lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian kemudian

    dilakukan penggolongan ke dalam beberapa bagian. Kemudian

    masing-masing dari bagian-bagian tersebut dikelompokkan lagi

    menurut sistemainya.

    b. Sajian Data

    Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian

    (display) data. Penyajian data merupakan analisis merancang

    deretan dan kolom sebuah

    c. Penarikan simpulan / verifikasi

    Penarikan simpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau

    memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur

    sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya

    hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

    Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau

    kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data

    yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya

    yaitu yang merupakan validitasnya. Pada saat menarik kesimpulan

    awal, biasanya yang dikemukakan masih bersifat sementara dan

    akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung

    tahap pengumpulan data berikutnya.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    30

    Gambar II.1

    Model Analisis Interaktif ( HB. Sutopo, 2002 : 96 )

    PENGUMPULAN DATA

    REDUKSI DATA

    SAJIAN DATA

    PENARIKAN SIMPULAN/VERIFIKASI

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    31

    BAB III

    DESKRIPSI LOKASI

    A. Gambaran Umum

    Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun

    2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, Sekretariat

    Daerah merupakan unsur staf pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin

    oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung

    jawab kepada Bupati.

    Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

    menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas

    Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga

    lain, Kecamatan dan Kelurahan.

    Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai

    fungsi :

    1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

    2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

    Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain,

    Kecamatan dan Kelurahan;

    3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;

    4. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;

    5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

    dan fungsinya.

    B. Visi, Misi, dan Tujuan

    1. Visi

    Visi adalah pandangan jauh ke depan ke mana dan bagaimana suatu

    organisasi harus dibawa dan berkarya, agar tetap konsisten dan dapat eksis,

    antisipatif, inovatif dan produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    32

    yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra

    yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi.

    Visi Sekretariat daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

    Terwujudnya Profesionalisme dalam penyelenggaraan

    pemerintahan, pembangunan dan pelayanan administrasi menuju

    terwujudnya Karanganyar yang tentram, demokratis dan sejahtera

    2. Misi

    Misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya

    visi yang dicita-citakan. Misi mencerminkan keberadaan dan tugas pokok

    fungsi dari organisasi. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

    adalah:

    a. Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan umum, desa

    dan kelurahan , pembangunan, dan kemasyarakatan yang akuntabel

    dan transparan.

    b. Meningkatnya pembinaan dan perumusan peraturan perundang-

    undang, bantuan dan pelayanan hukum, kesadaran hukum serta

    dokumentasi dan informasi hukum.

    c. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan

    efisien serta peningkatan kinerja perangkat daerah.

    d. Mengembangkan sistem informasi manajemen, jaringan komunikasi

    data, telekomunikasi dan informatika guna mewujudkan pelaksanaan

    e-Government.

    e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengamalan agama,

    peningkatan kualitas pendidikan, pelestarian kebudayaan,

    pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga, pengembangan

    serta kemitraan wawassan kebangsaan dan kepedulian sosial .

    f. Mewujudkan tertib administrasi dan pengendalian kualitas

    pembangunan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

    pembangunan daerah.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    33

    g. Meningkatnya kemampuan perusahaan daerah, kemandirian

    perekonomian rakyat, pengelolaan energi dan sumber daya mineral

    serta daya saing produksi daerah.

    h. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang jelas, tertib,

    transparan dan akuntabel.

    i. Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah daerah

    secara profesional, akuntabel dan transparan.

    j. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan,

    kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan protokol, dokumentasi.

    3. Tujuan dan Sasaran

    Tujuan dan sasaran merupakan kondisi yang diharapkan akan

    terwujud dalam jangka waktu pendek guna mendorong tercapainya visi

    dan misi. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

    adalah sebagai berikut :

    a. Tujuan

    Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang

    berisi tentang sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu

    organisasi.

    Sesuai dengan misinya, maka tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar adalah :

    1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan umum,

    pembangunan, dan kemasyarakatan yang akuntabel dan

    transparan.

    2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dan

    kelurahan , pembangunan, dan kemasyarakatan yang akuntabel

    dan transparan.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    34

    3. Mewujudkan pembinaan dan perumusan peraturan perundang-

    undangan, bantuan dan pelayanan hukum, kesadaran hukum serta

    dokumentasi dan informasi hukum.

    4. Mewujudkan pengelolaan data berbasis teknologi informasi dan

    komunikasi, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta

    infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi guna

    terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

    5. Mewujudkan peningkatan kualitas penanganan masalah

    kesejahteraan sosial.

    6. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan sektor industri,

    perdagangan, koperasi dan usaha kecil mandiri.

    7. Mewujudkan kemandirian pengelolaan energi dan sumber daya

    saingn produksi daerah

    8. Mewujudkan peningkatan koordinasi, kegiatan dan fasilitas yang

    menunjang kesejahteraan rakyat.

    9. Mewujudkan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuang

    yang tertib, transparan dan akuntabel.

    10. Mewujudkan pegadaan, pengelolaan sarana dan prasarana

    pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan.

    11. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan efisien

    melalui pengawasan yang efektif dalam mewujudkan sistem

    pemrintahan yang baik

    12. Mewujudkan peningkatan peran fungsi pemerintahan daerah yaitu

    fungsi pelayanan, regulasi dan pemberdayaan.

    b. Sasaran

    Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau sesuatu yang akan

    dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh suatu instansi pada kurun waktu

    tertentu (satu tahun, satu semester, tiga bulan dsb.). Sejalan dengan

    tujuan yang telah disebutkan di atas, maka sasaran Sekretariat Daerah

    Kabupaten Karanganyar adalah :

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    35

    1. Terselenggaranya pemerintahan umum yang lancar tertib dan

    sukses;

    2. Meningkatnya efiseiensi den efektifitas penyelenggaraan

    pemrintahan dan pembangunan daerah;

    3. Terciptanya koordinasi integrasi dan sinkronisasi perencanaan,

    pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui kerjasama yang

    sinergi antara eksekutif dan antar pemerintah daerah;

    4. Meningkatnya tertib administrasi, kelancaran penyelenggaraan

    pemerintahan desa dan kelurahan dan kesejahteraan perangkat

    desa;

    5. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;

    6. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur;

    7. Meningkatnya penerapan dan penegakan hukum;

    8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur teknologi

    informasi dan komunikasi;

    9. Meningkatnya pengelolaan aplikasi sistem informasi, kualitas

    aparatur pemerintah yang berbudaya infrmasi dan berwawasan

    iptek serta pelayanan informasi kepada pemerintah daerah dan

    masyarakat;

    10. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

    pembangunan;

    11. Meratanya pembangunan di desa/kelurahan;

    12. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;

    13. Meningkatnya pemasaran, pendapatan UKM dan pemberdayaan

    BUMD;

    14. Meningkatnya Dana Bagi Hasil cukaui hasi tembakau;

    15. Meningkatnya kemandirian pengelolaan energi dan sumber daya

    mineral dan daya saing produksi;

    16. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;

    17. Meningkatkan koordinasi, kegiatan, dan fasilitasi untuk

    peningkatan kualitas anak dan perempuan serta peranan wanita;

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    36

    18. Meningkatnya penanganan dan bantuan bencana alam;

    19. Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan administrasi;

    20. Meningkatnya pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana

    pemerintahan darah yang profesional;

    21. Meningkatnya akunabilitas pemrintah;

    22. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;

    23. Meningkatnya kualitas pengembangan kapasitas aparatur dalam

    penyelenggaraan pelayanan publik.;

    24. Meningkatnya administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,

    hubungan masyarakat dan protokol, dokumentasi;

    C. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

    Didalam menjalankan operasionalnya, suatu instansi sangat perlu

    memiliki pembagian tugas dan wewenang di setiap bagian yang ada didalam

    instansi tersebut agar dapat melaksanakan tugas, maka perlu diadakan

    pengorganisasian yang baik.

    Susunan organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

    merupakan suatu kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan pencapaian

    tujuan yang ada. Adapun susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah

    Nomor Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi

    Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

    Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

    a. Sekretaris Daerah

    Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun

    kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

    Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain,

    Kecamatan dan Kelurahan.

    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris

    Daerah mempunyai fungsi :

    1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    37

    2. Pengkoordinasian pelaksaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

    Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain,

    Kecamatan dan Kelurahan

    3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah

    4. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah

    5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

    dan fungsinya.

    Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :

    1. Merumuskan program kegiatan berdasarkan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

    pelaksanaan kegiatan,

    2. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun

    tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas,

    3. Mengkoordinasikan sekretariat dprd, dinas daerah, lembaga teknis

    daerah, satuan polisi pamong praja, lembaga lain, kecamatan dan

    kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalin

    hubungan kerja sama yang baik dalam rangka pelaksanaan tugas,

    4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung

    maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta

    untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang

    optimal,

    5. Merumuskan kebijakan pemerintahan daerah sebagai pedoman dalam

    melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan di bidang pemerintahan,

    perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta

    administrasi,

    6. Mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan anggaran pendapatan

    dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

    dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    38

    7. Mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan yang

    menyangkut tugas pokok pemerintah daerah dan mengundangkan

    produk peraturan daerah,

    8. Membina penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan,

    perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta

    administrasi,

    9. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada bupati,

    10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan

    pertanggungjawaban bupati baik tahunan maupun akhir masa jabatan

    dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

    11. Melaksanakan pembinaan aparatur pemerintahan daerah,

    12. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan

    daerah,

    13. Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah

    sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

    14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja

    pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian

    yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja,

    15. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

    pengambilan kebijakan,

    16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan

    maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

    tugas dan

    17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan

    fungsinya.

    Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

    a. Asisten Pemerintahan

    Terdiri dari :

    1. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :

    a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    39

    b. Sub Bagian Petanahan dan Ketertiban

    c. Sub Bagian Otonomi Derah dan Kerjasama

    2. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

    a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan

    b. Sub Bagian Perangkat dan Lembaga Desa dan Kelurahan

    c. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa

    3. Bagian Hukum, terdiri dari :

    a. Sub Bagian Perundang-undangan

    b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

    c. Sub Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Azasi Manusia

    4. Bagian Pengelolaan Data Elektronik, terdiri dari :

    a. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

    b. Sub Bagian Pendayagunaan Sistem Informasi Manajemen

    c. Sub Bagian Sandi dan Telekomuniikasi

    b. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

    Terdiri dari :

    1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :

    a. Sub Bagian Perekonomian Rakyat

    b. Sub Bagian Sumber Daya Alam

    c. Sub Bagian Perusahaan Daerah

    2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

    a. Sub Bagian Penyusunan Program

    b. Sub Bagian Pengendalian

    c. Sub Bagian Pelaporan

    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

    a. Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan

    b. Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Peranan Wanita dan Tenaga Kerja

    c. Sub Bagian Sosial

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    40

    c. Asisten Administrasi

    Terdiri dari:

    1. Bagian Perlengkapan dan Keuangan, terdiri dari :

    a. Sub Bagian Pengadaan

    b. Sub Bagian Pemeliharaan

    c. Sub Bagian Keuangan

    2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :

    a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

    b. Sub Bagian Ketatalaksanaan

    c. Sub Bagian Kepegawaian

    3. Bagian Umum, terdiri dari :

    a. Sub Bagian Tata Usaha

    b. Sub Bagian Rumah Tangga

    c. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat

    d. Kelompok Jabatan Fungsional.

    Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang

    Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

    Sekretaris Daerah.

    Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

    berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang

    bersangkutan.

    Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

    yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

    yang bersangkutan.

    Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga

    Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab

    kepada Sekretaris Daerah.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    41

    D. Susunan Organisasi Bagian Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat

    Daerah Kabupaten Karanganyar

    1. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi dan Kepegawaian

    Bagian Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

    Karanganyar mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Asisten

    Administrasi dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

    membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang perlengkapan dan

    keuangan.

    2. Susunan Organisasi Bagian Perlengkapan dan Keuangan Setda

    Karanganyar

    a. Kepala Bagian Perlengkapan dan Keuangan.

    Kepala Bagian Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas

    membantu Asisten Administrasi dalam merumuskan kebijakan,

    mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang

    perlengkapan dan keuangan.

    Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :

    1. merumuskan program kegiatan Bagian Perlengkapan dan

    Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

    berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

    pelaksanaan kegiatan;

    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

    peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai

    dengan ketentuan yang berlaku;

    3. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara

    lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

    4. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan

    Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung

    maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    commit to user

    42

    serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

    yang optimal;

    5. menyusun perumusan petunjuk teknis pembinaan bidang

    perle