perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac/Pengaruh... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i PENGARUH PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN DAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PENGARUH PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MENDESKRIPSIKAN

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI TERHADAP

SIKAP DEMOKRASI SISWA KELAS XI SEKOLAH

MENENGAH ATAS NEGERI I GEMOLONG

TAHUN AJARAN 2010/2011

SKRIPSI

SKRIPSI

Oleh :

JASMINA NOOR JANNAH

K 6406041

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PENGARUH PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MENDESKRIPSIKAN

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI TERHADAP

SIKAP DEMOKRASI SISWA KELAS XI SEKOLAH

MENENGAH ATAS NEGERI 1 GEMOLONG

TAHUN AJARAN 2010/2011

Oleh :

JASMINA NOOR JANNAH

K 6406041

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan

gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi yang

dimaksud adalah negara yang memiliki pemerintahan yang demokratis.

Pemerintahan yang demokratis yaitu pemerintahan yang menekankan pentingnya

membangun proses pengambilan keputusan publik berdasarkan suara-suara

mayoritas. Artinya, proses pengambilan keputusan dengan andil seluruh individu,

kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam demokrasi. Untuk

dapat mewujudkan masyarakat yang dapat berperan aktif dalam pemerintahan

yang demokratis maka diperlukan adanya pendidikan.

Pendidikan bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, tetapi merupakan

suatu proses, artinya suatu proses untuk menanamkan dan mengembangkan pada

diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup, nilai-nilai

kehidupan, dan ketrampilan untuk hidup sehingga kehadirannya ditengah-tengah

masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal.

Pendapat yang di ungkapkan oleh Kevin Carmody and Zane Berge (2005:

3) yaitu ”Education can be defined as an activity undertaken or initatied to effect

changes in knowledge, skill, and attitute of individuals, groups, and

communities”. Artinya bahwa pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan

yang dilakukan untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan, ketrampilan,

dan sikap dari individu, kelompok, dan komunitas.

Sebagai suatu proses, pendidikan perlu diorganisir dan dikelola secara

efektif dan efisien sehingga dapat terwujud tujuan yang telah ditetapkan. Selain

itu pendidikan juga merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap

demokrasi. Dengan demikian, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari

penyelenggaraan negara yang demokratis.

Penyelenggaraan negara yang demokratis, akan memunculkan masyarakat

yang demokratis. Karena penyelenggaraan yang demokratis akan bersandar pada

kekuasaan yang bersumberkan kemampuan dan pengetahuan warga

1


commit to user

2

masyarakatnya. Dengan demikian, pemerintahan demokratis akan memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya bagi warganya untuk memperoleh pendidikan.

Oleh karena itu, secara substantif jangka panjang untuk mendidik warga negara

yang baik guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan

demokrasi mutlak diberikan.

Pendidikan demokrasi sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan

warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Kemampuan dalam berpartisipasi ini sangat diperlukan agar

pemerintahan yang mereka jalankan bisa berkembang secara maksimal.

Tingginya partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

dapat mendorong pada terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Pemerintahan yang demikian merupakan pemerintahan yang demokratis, dekat

dengan rakyat sehingga menjadi perekat bangsa. Sedangkan

dalam pendidikan demokrasi dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di

dalam demokrasi. Nilai-nilai tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang

demokratis sekaligus dapat dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan

bernegara yang lebih baik.

Pendidikan demokrasi tampak ada tuntutan kepada sekolah untuk

mentransfer pengajaran yang bersifat akademis ke dalam realitas kehidupan yang

luas di masyarakat. Dengan kata lain, praktek pembelajaran dilakukan dengan

materi yang substansial (konsep teori yang sangat selektif) tetapi kaya dalam

implementasi. Di sisi lain, pendidikan demokrasi akan berdampak pula pada aspek

kurikulum. Kurikulum tersebut sangat penting bagi semua jalur, jenis, dan jenjang

pendidikan dan besar pengaruhnya dalam proses belajar mengajar di sekolah,

yang merupakan jembatan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh

perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan

budaya. Perkembangan dan perubahan yang secara terus menerus menuntut

perlunya Sistem Pendidikan Nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk

mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan


commit to user

3

perubahan zaman tersebut. Penyempurnaan kurikulum tersebut mengacu pada

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam

Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Anonim, 2006: 3). Menurut Dwi Sukarno (2006: 116) Pendidikan kewarganegaraan sebagai

pendidikan demokrasi mengemban tugas agar peserta didik menjadi warga negara

yang demokratis untuk mendukung tegaknya negara demokrasi. Untuk

mewujudkannya, maka di dalam materi pendidikan kewarganegaraan ditekankan

hal-hal mengenai demokrasi. Hal tersebut dilihat dalam aspek-aspek ruang

lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Pengertian pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran

berdasarkan jurnal internasional menurut pendapat Mr. Larry Bimi yang dikutip

dari Journal Internasional of Definition Civic Education as Subject, http:// www.

Wikipedia. Com // 07/ 07/ 2009 wiki / Civic Education menyatakan, “Said that

postings to there was the need for what he described as socio cultural revolution

to beef up the democratic gains. We can only do this bey a systematic and

strategic teaching of children to acquire civic respon capability valves as they are

growing”.

Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai pendidikan demokrasi

yang menjadi strategi dan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan negara

demokrasi. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila

dijaga oleh warga negara yang demokratis.

Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak

kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-

sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah. Dengan

adanya materi demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan dapat

membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi dari konsep


commit to user

4

awal sampai sekarang menjadi konsep global. Harapan kedepannya yaitu

membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami

tantangan demokrasi yang muncul di masa depan sehingga perilaku warga

mencerminkan perilaku demokrasi. Kenyataan ini sesuai dengan misi pendidikan

kewarganegaraan. Adapun misi pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai mata

pelajaran yang membentuk warga negara agar memahami dan mampu

melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia

yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Artinya, pembelajaran demokrasi dalam

Pendidikan Kewarganegaraan berguna untuk mengubah pola-pola perilaku siswa

dalam kepentingannya untuk mempergunakan hak-haknya sesuai dengan aturan

hukum sehingga tidak merugikan hak orang lain.

Meskipun demikian, tidak jarang siswa kurang menyadari arti penting atau

tujuan pembelajaran demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan. Hal tersebut

tampak dari kurang dipelajarinya materi demokrasi sebagai realisasi dari tujuan

pembelajaran tersebut tidak diimplementasikan oleh siswa dalam kehidupan

sehari-hari. Dalam hal ini adalah perilaku siswa yang belum mencerminkan sikap

demokrasi pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong terhadap

materi yang diberikan di sekolah khususnya Pendidikan Kewarganegaraan

diantaranya adalah rendahnya tingkat partisipasi siswa dalam pemilihan ketua

OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan, rendahnya minat

siswa dalam mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, dalam menyelesaikan

masalah siswa yang cenderung menggunakan kekerasan daripada musyawarah,

serta siswa canggung dan takut mengemukakan pendapat untuk menyampaikan

kritik dan saran kepada guru yang bersikap otoriter. Dengan demikian, kurang

tercerminnya perilaku siswa menunjukkan rendahnya sikap demokrasi siswa

terhadap penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-

prinsip demokrasi.

Dari uraian di atas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan

penelitian tentang “Pengaruh Penguasaan Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi terhadap Sikap


commit to user

5

Demokrasi pada Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong

Tahun Ajaran 2010/2011”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

muncul berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Siswa tidak terstimulasi untuk mengembangkan penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dengan sikap

demokrasi pada setiap harinya.

2. Penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip

demokrasi belum dapat menunjukkan sikap demokrasi pada diri siswa.

3. Sikap demokrasi siswa rendah.

C. Pembatasan Masalah

Suatu penelitian akan lebih jelas dan spesifik apabila dibatasi ruang

lingkupnya, sehingga masalah dapat dikaji dan dijawab secara mendalam serta

tidak terlalu luas. Dari sekian banyak permasalahan yang ada, maka penulis

membatasi masalah mengenai pengaruh penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi belum dapat

menunjukkan sikap demokrasi pada diri siswa.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

”Adakah pengaruh penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan

pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi pada siswa

kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong Tahun Ajaran 2010/2011” ?


commit to user

6

E. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai,

dengan tujuan yang jelas tersebut akan mempermudah dalam melakukan

penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Ada tidaknya

pengaruh penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-

prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi pada siswa kelas XI Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Gemolong Tahun Ajaran 2010/2011”.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat

pada umumnya mengenai pengaruh penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap

demokrasi.

b. Menambah pengetahuan khususnya mengenai penguasaan kompetensi dasar


demokrasi siswa.

c. Menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang

relevan.

2. Manfaat Praktis

Memberi informasi tentang pentingnya penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi siswa sebagai generasi

muda bangsa agar dapat berpikir secara ktitis dan bertindak secara demokratis.


commit to user

7

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Penguasaan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan

Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi terhadap

Sikap Demokrasi

a. Pengertian Penguasaan Kompetensi Dasar

Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

pasal 35 dan 36 menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan

sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan

tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.

19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdapat dalam

pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah

kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 13 bahwa kurikulum adalah

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan tertentu, pasal 1 ayat 15 bahwa Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan

dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan, pasal 1 ayat 22 bahwa Badan

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan independent yang

bertugas mengembangkan, memantau, pelaksanaan, dan mengevaluasi standar

nasional pendidikan. Selanjutnya pasal 3 menyatakan bahwa Standar Nasional

Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang

bermutu. Selain itu, terdapat dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa standar isi

mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu dan standar isi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur

kurikulum beban belajar, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan

7


commit to user

8

kalender pendidikan atau akademik. Serta terdapat dalam pasal 8 ayat 1, 2, dan 3

bahwa kedalaman materi kurikulum pada setiap pendidikan dituangkan dalam

kompetensi pada setiap tingkat dan atau semester sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan. Kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Serta ketentuan mengenai kedalaman

muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan

Menteri.

Mc. Ahsan dalam Mulyasa (2002: 97) mengemukakan bahwa ”Kompetensi

yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan

perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya”.

Sementara itu, Mulyasa (2002: 16) mengemukakan bahwa kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi, yakni perilaku yang dapat diukur dan dapat di observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.

Kompetensi dasar juga merupakan penjabaran standar kompetensi peserta

didik yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan standar kompetensi

peserta didik. Selain itu, kompetensi juga diartikan sebagai penguasaan terhadap

suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang

keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas,

keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.

Dalam kurikulum, kompetensi juga diarahkan untuk mengembangkan

pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar

dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan

dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan pengertian di atas, kompetensi dasar diartikan sebagai

kemampuan siswa dalam :

1) Kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. 2) Spesifikasi indikator penilaian untuk menentukan pencapaian kompetensi.


commit to user

9

3) Sistem evaluasi atau penilaian yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

4) Melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.

(Mulyasa, 2002: 16)

Sedangkan menurut Hasan Alwi (2005: 604) bahwa “Penguasaan adalah

pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian dan

sebagainya”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penguasaan kompetensi

dasar adalah kesanggupan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan

dengan mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator

kompetensi, yakni perilaku yang dapat diukur dan dapat di observasi untuk

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan

penilaian mata pelajaran.

Sedangkan penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan

prinsip-prinsip demokrasi adalah kesanggupan untuk melakukan suatu tugas atau

pekerjaan sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi, yakni perilaku yang

dapat diukur dan dapat di observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi

dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi tertentu yang

menjadi acuan penilaian mata pelajaran.

Dalam kompetensi dasar harus ada perincian atau penjabaran yang lebih

lanjut. Kompetensi dasar merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari

standar kompetensi. Dan dalam kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan

prinsip-prinsip demokrasi kelas XI SMA Negeri 1 Gemolong mempunyai dua

kompetensi dasar yang harus dikuasai, yakni sebagai berikut:

1) Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi

Dengan indikator yang harus dikuasai :

a) Menjelaskan perbedaan antara demokrasi liberal, komunis, dan demokrasi

pancasila.

b) Mendeskripsikan prinsip-prinsip demokrasi.

c) Menjelaskan makna budaya demokrasi.

d) Menjelaskan tentang prinsip budaya politik.


commit to user

10

2) Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

a) Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga,

sekolah, dan masyarakat.

b. Materi Pokok Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Materi pokok pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas subpokok

materi sebagai berikut :

1) Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan

istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata

yang terdiri dari bahasa yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat dan

“cratein” atau “cratos” yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara

bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Sementera itu menurut istilah, terdapat beberapa pendapat tentang

pengertian demokrasi. Menurut Joseph A. Schumpeter dalam Azyumardi

Azra (2000: 111) “demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk

mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk

memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”.

Menurut Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo (1997: 61) demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip persamaan politik yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Sedangkan menurut Philippe C.Schmitter dan Terry Lynn Karl dalam Eep

Saifulloh Fatah (1994: 7) menyatakan “demokrasi sebagai suatu sistem

pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan

mereka diwilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak

langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang

telah terpilih”. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa

hakikat demokrasi adalah sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara

dimana pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di

tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.


commit to user

11

Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung tiga hal

yaitu : Pertama, pemerintahan dari rakyat (goverment of the people)

mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah

dan diakui, berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan

dukungan yang diberikan oleh rakyat sedangkan pemerintahan yang tidak sah

dan tidak diakui di mata rakyat berarti mengandung arti suatu pemerintahan

yang tidak mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat (goverment by the people) mengandung

pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada

dalam pengawasan rakyatnya. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (goverment

for the people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh

rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu

demokrasi memerlukan usaha yang nyata setiap warga dan perangkat

pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu

mind set (kerangka berpikir) dan setting social (rancangan masyarakat).

Bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi

sebagai way of live (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan

bernegara baik oleh rakyat (masyarakat) maupun oleh pemerintah.

Menurut Nurcholish Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2003: 98),

“demokrasi bukanlah kata benda, merupakan proses yang dinamis. Karena itu

demokrasi harus diupayakan. Demokrasi dalam kerangka di atas, berarti

sebuah proses melaksanakan nilai-nilai civility (keadaban) dalam bernegara

dan bermasyarakat”. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil

society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Nurcholish Madjid ada tujuh norma yang menjadi pandangan hidup

demokratis, yaitu sebagai berikut :

a) Pentingnya kesadaran akan pluralisme.

b) Musyawarah.

c) Pertimbangan moral.


commit to user

12

d) Pemufakatan yang jujur dan sehat.

e) Pemenuhan segi-segi ekonomi.

f) Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai iktikad baik

masing-masing.

g) Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan

sistem pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian

demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Serta kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada

ditangan rakyat. Dalam pelaksanaannya rakyat akan mewakilkan kepada

wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat. Para wakil

rakyat mempunyai kewajiban untuk menyalurkan keinginan atau aspirasi

rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan hendaknya

dilaksanakan sesuai dengan aspirasi rakyat.

2) Nilai (Kultur) Demokrasi

Secara etimologis nilai disamakan dengan value dalam bahasa inggris dan

valere dalam bahasa latin, yang artinya berguna atau sesuatu yang berguna.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai diartikan harga atau hal-hal yang

penting bagi manusia. Pengertian nilai berkembang dan meluas, seperti yang

disampaikan oleh beberapa ahli berikut ini.

Moedjanto berpendapat, “Nilai tidak hanya tampak sebagai nilai seseorang

saja, melainkan bagi segala umat manusia. Nilai tampil sebagai sesuatu yang

patut dan dikejar dan dilaksanakan bagi semua orang. Oleh karena itu, nilai

dapat dikomunikasikan kepada orang lain”. (Paulus Wahana, 1993: 67).

Suyitno dalam Paulus Wahana (1993: 66) mengemukakan nilai kita alami sebagai ajakan dan panggilan yang kita hadapi : nilai mau dilaksanakan dan mendorong kita untuk bertindak. Nilai mengarahkan perhatian serta minat kita, menarik kita keluar dari diri kita sendiri ke arah apa yang bernilai. Nilai berseru kepada tingkah laku dan membangkitkan keaktifan kita. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah

tidak hanya tampak sebagai nilai seseorang saja, melainkan bagi segala umat


commit to user

13

manusia tetapi juga nilai mau dilaksanakan dan mendorong untuk bertindak

sehingga nilai berseru kepada tingkah laku dan membangkitkan keaktifan kita.

Hakikat demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta

pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan

rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Demokrasi

tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi perlu di

tanamkan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu

diperlukan adanya nilai-nilai demokrasi yang merupakan nilai yang diperlukan

untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai yang

dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya

(kultur) demokrasi. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya

demokrasi di suatu negara. Atas dasar itu, maka demokrasi didasari oleh

beberapa nilai (value) sebagai berikut:

Ada beberapa pandangan tentang pembagian atau jenis nilai. Henry B.

Mayo dalam Miriam Budiarjo (1997: 62-63) menyebutkan adanya enam nilai

demokrasi, yaitu “Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela,

menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang

selalu berubah, pergantian penguasa dengan teratur, penggunaan paksaan

sedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai

keanekaragaman, dan menegakkan keadilan”.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. Dalam setiap

masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan dianggap

wajar untuk diperjuangkan dalam alam demokrasi. Perselisihan tersebut

harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog yang terbuka

dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat.

(2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat

yang selalu berubah. Dalam setiap masyarakat yang modern akan terjadi

perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor perkembangan

teknologi, perubahan pola kepadatan penduduk, pola perdagangan dan


commit to user

14

sebagainya. Pemerintah harus dapat mengambil suatu kebijakan kepada

perubahan tersebut.

(3) Pergantian penguasa dengan teratur.

Pergantian atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, dan perebutan

kekuasaan (coup d’etat) dianggap tidak wajar dalam demokrasi.

(4) Penggunaan paksaan sedikit mungkin.

Golongan-golongan minoritas, yang sedikit banyak akan terkena paksaan,

akan lebih menerima bila diberi kesempatan untuk turut serta dalam

diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif.

(5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman.

Mengakui keanekaragaman secara wajar, untuk itu perlu terciptanya

masyarakat yang terbuka, kebebasan politik, dan tersedianya berbagai

alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian, keanekaragaman itu

tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara.

(6) Menegakkan keadilan. Dalam suatu negara demokrasi seharusnya tidak

terjadi pelanggaran terhadap keadilan, dimana golongan mayoritas tidak

diperlakukan dengan adil.

Adapun menurut Zamroni (2001 : 31-32) menyebutkan adanya kultur

atau nilai demokrasi antara lain ”toleransi, kebebasan mengemukakan

pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman

dalam masyarakat, terbuka dan komunikasi, menjunjung nilai dan martabat

kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain, saling

menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan”.


(1) Toleransi. Suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari

aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan

yang orang lain lakukan.

(2) Kebebasan mengemukakan pendapat. Segala ide, pikiran atau pendapat

yang dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun yang

dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku serta

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


commit to user

15

(3) Menghormati perbedaan pendapat.

Dalam setiap masyarakat terdapat perbedaan pendapat dianggap wajar

dalam alam demokrasi. Perbedaan tersebut harus dihargai dan dihormati

dalam usaha untuk mencapai konsensus atau mufakat.

(4) Memahami keanekaragaman dalam masyarakat.

Suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat perbedaan-perbedaan

dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi,

maupun budaya.

(5) Terbuka dan komunikasi.

Suatu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang didapat

oleh masyarakat luas. Keterbukan juga merupakan kondisi yang

memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

(6) Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan.

Kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup

bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu

hal sebagaimana mestinya.

(7) Percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain.

Suatu kepercayaan akan kemampuan sendiri yang memadai dan

menyadari kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara tepat.

(8) Saling menghargai. Sikap toleransi sesama umat manusia, menerima

perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yg wajar, dan tidak

melanggar hak asasi manusia lain.

(9) Mampu mengekang diri.

Suatu aturan yang ditetapkan oleh diri sendiri dan dipatuhi pula oleh diri

sendiri, sehingga dapat mendukung munculnya kekuatan pemikiran,

sikap, tindakan, dan kekuatan perilaku yang ada pada orang tersebut.

(10) Kebersamaan.

Suatu kumpulan orang yang melakukan aktifitas secara bersamaan

dengan maksud dan tujuan yang sama.

(11) Keseimbangan. Keseimbangan adalah setara, tidak berat sebelah dan

memiliki kekuatan yang sama dalam melakukan sesuatu.


commit to user

16

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian nilai

(kultur) demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menekankan

kekuasaan berada ditangan rakyat untuk bertindak serta mengembangkan

pemerintahan yang demokratis.

3) Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut (fluktuasi)

dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Menurut Miriam Budiardjo (1997: 69-

72) perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga periode

yaitu “Demokrasi periode 1945-1959, demokrasi periode 1959-1965 dan

demokrasi periode 1965-1998”.


a) Demokrasi pada periode 1945-1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer.

Sistem parlementer yang mulai berlaku yang diproklamirkan dan kemudian

diperkuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok

untuk Indonesia. Persatuan yang digalang selama menghadapi musuh bersama

dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan yang konstruktif sesudah

kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem

parlementer menjadi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan

Perwakilan Rakyat. Undang-undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya

sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai

kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai

tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usia kabinet

pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama. Koalisi yang dibangun

dengan sangat gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi nasional.

Faktor-faktor semacam inilah, ditambah dengan tidak mampunya anggota-

anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus

mengenai dasar negara untuk Undang-undang Dasar baru, mendorong Ir.

Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang

menentukan kembali Undang-undang Dasar 1945.


commit to user

17

b) Demokrasi pada periode 1959-1965

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin.

Dalam demokrasi terpimpin ditandai oleh tindakan yang menyimpang dari

atau menyeleweng terhadap ketentuan Undang-undang Dasar. Dan di dalam

demokrasi terpimpin terdapat ciri-ciri yaitu adanya dominasi dari presiden,

terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan

meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit Presiden 5 Juli

dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari

kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Misalnya

berdasarkan ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno

sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, terjadi penyelewengan dibidang

perundang-undangan dimana pelbagai tindakan pemerintah dilaksanakan

melalui Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai

sumber hukum, dan sebagainya.

c) Demokrasi pada periode 1965-1998

Demokrasi pada masa ini dinamakan demokrasi pancasila. Landasan

formil dari periode ini adalah pancasila, Undang-undang Dasar 1945, serta

ketetapan MPRS. Yaitu untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap

Undang-undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin.

Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah menentukan ditinjaunya kembali

produk-produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin dan atas dasar itu

Undang-undang No. 19/1964 telah diganti dengan suatu Undang-undang yang

baru (No. 14/1970) yang menetapkan kembali asas ”kebebasan badan-badan

pengadilan”. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diberi beberapa hak

kontrol, disamping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah.

Pimpinannya tidak lagi mempunyai status menteri.

Begitu pula tata tertib DPR-Gotong royong yang baru telah meniadakan

pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan

permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara badan legislatif.

Golongan Karya, dimana anggota ABRI memainkan peran penting, diberi

landasan konstitusionil yang lebih formil. Selain dari itu beberapa hak asasi


commit to user

18

diusahakan supaya diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi

kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat, dan kepada

partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatannya, terutama

menjelang pemilihan umum 1971. Dengan demikian diharapkan terbinanya

partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat disamping diadakan

pembangunan ekonomi secara teratur serta terancana. Dengan demikian secara

umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi pancasila tidak berbeda

dengan demokrasi pada umumnya. Karena demokrasi pancasila memandang

kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi.

4) Ciri-ciri Pokok Demokrasi

Beberapa ciri pokok demokrasi menurut Syahrial Sarbini (2006: 122)

antara lain :

a) Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat. b) Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan

bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan. c) Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan

pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat. d) Kedaulatan ada ditangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat mempunyai

kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara.

5) Jenis-jenis Demokrasi

Secara umum jenis-jenis demokrasi dapat dikelompokkan menjadi empat

macam, yaitu “berdasarkan cara menyampaikan pendapat, titik perhatiannya,

dan prinsip ideologi” (Syahrial Sarbini, 2006: 119-120).


a) Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat terbagi ke dalam :

(1) Demokrasi langsung.

Dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses

pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah.

(2) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang

dipilihnya melalui Pemilu.

(3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan


commit to user

19

demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam

lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan

tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.

b) Demokrasi berdasarkan titik perhatiannya terdiri dari :

(1) Demokrasi formal.

Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam

kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi

kesenjangan ekonomi.

(2) Demokrasi material.

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam

bidang sosial dan ekonomi, sehingga persamaan politik tidak menjadi

prioritas.

(3) Demokrasi campuran.

Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di

atas. Demokrasi ini berupaya menempatkan persamaan kesejahteraan

seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap

orang.

c) Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibagi dalam :

(1) Demokrasi liberal.

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas kepada individu dan

pemerintah tidak boleh ikut campur didalamnya.

(2) Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar.

Demokrasi ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Negara yang

dibentuk mengenal kelas dan semua warga negara mempunyai

persamaan dalam politik dan hukum.

d) Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat perlengkapan negara

(1) Demokrasi sistem parlementer.

Demokrasi dimana sistem pemerintahannya berdasarkan parlemen.

(2) Demokrasi sistem pemisahan/ pembagian kekuasaan (presidensial).

Demokrasi yang sistem pemerintahannya dikepalai oleh seorang

presiden.


commit to user

20

6) Prinsip-Prinsip Demokrasi

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme

pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa

pandangan tentang pembagian mengenai prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Sukarna ada beberapa prinsip dari demokrasi, yaitu “Pembagian

kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan

yang berbeda, pemerintahan konstitusional, pemerintahan berdasarkan hukum

(Rule of Law), pemerintahan mayoritas, pemerintahan dengan diskusi,

pemilihan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu dan mampu

melaksanakan fungsinya, manajemen yang terbuka, pers yang bebas,

pengakuan terhadap hak-hak minoritas, pengakuan terhadap hak asasi manusia,

peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi

negara, mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat

dengan kehidupan politik pemerintah, kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh

badan perwakilan rakyat tanpa paksaan dari lembaga mana pun, penempatan

pejabat pemerintahan merit system bukan spoil system, penyelesaian secara

damai bukan dengan kompromi, jaminan terhadap kebebasan individu dalam

batas-batas tertentu, dan konstitusi/ UUD yang demokratis ” (Sukarna, 1981:

39-42).


a) Pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada

pada badan yang berbeda. Merupakan institusi yang bertanggung jawab

atas berbagai upaya pembangunan untuk meningkatkan derajat

kemakmuran dan kesejehteraan rakyat.

b) Pemerintahan konstitusional. Pemerintahan yang berdasarkan pada

konstitusi (hukum dasar) dimana rakyat harus menaati dan melaksanakan

aturan tersebut dengan baik.

c) Pemerintahan berdasarkan hukum (Rule of Law). Pemerintahan yang

didasarkan pada hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan peraturan

perundang-undangan berlaku untuk seluruh warga tanpa membedakan latar

belakang apa pun.


commit to user

21

d) Pemerintahan mayoritas.

Pemerintahan untuk semua rakyat, baik golongan mayoritas maupun

minoritas tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

e) Pemerintahan dengan diskusi.

Perbedaan pendapat dan kepentingan dalam demokrasi merupakan hal yang

wajar, dimana dalam menyelesaikan masalah tersebut dilakukan dengan

kompromi, diskusi, dan mufakat.

f) Pemilihan umum yang bebas.

Rakyat dapat dengan bebas mengemukakan atau memberikan suaranya

sebagai hak politiknya sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada ancaman dan

paksaan dari siapapun dalam menetapkan pilihannya.

g) Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Suatu

kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,

nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, sehingga memungkinkan adanya

pemilihan yang selektif tergantung kepada prestasi kerjanya untuk rakyat.

h) Manajemen yang terbuka. Dalam demokrasi antara rakyat dan pemerintah

harus saling terbuka satu sama lain sehingga dalam pemerintahannya dapat

dilaksanakan dengan baik.

i) Pers yang bebas.

Merupakan cerminan kebebasan berpendapat pada warga negara yang dapat

membina opini masyarakat dan sosial kontrol.

j) Pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Suatu pemerintahan demokrasi

yang mengakui dan melindungi golongan minoritas serta tidak

membedakan golongan yang satu dengan yang lainnya.

k) Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tanggung jawab negara, terutama pemerintah untuk melindungi warganya

(rakyat) terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

l) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam pelaksanaannya bebas

dari pengaruh dan campur tangan oleh badan-badan yang lain, sehingga

betul-betul merdeka dalam memberikan keputusannya.


commit to user

22

m) Pengawasan terhadap administrasi negara.

Salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat

terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem

pengawasan yang efektif.

n) Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat

dengan kehidupan politik pemerintah. Perubahan mekanisme politik dapat

menimbulkan perubahan dasar negara, bentuk pemerintahan dan sistemnya,

sehingga negara dalam keadaan tidak tertib, karena timbulnya perpecahan

disebabkan ideologi yang tertutup.

o) Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan rakyat tanpa

paksaan dari lembaga mana pun. Keputusan pemerintah dalam membuat

peraturan yang dibuat oleh badan perwakilan rakyat tanpa adanya paksaan

dari pihak mana pun dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat.

p) Penempatan pejabat pemerintahan merit system bukan spoil system.

Paradigma yang didasarkan pada stabilitas daripada produktivitas, sehingga

faktor kompetensi dan profesionalisme bukan merupakan parameter utama

penataan birokrasi.

q) Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi.

Perbedaan pendapat dan kepentingan dalam demokrasi merupakan hal yang

wajar, dimana dalam menyelesaikan masalah tersebut dilakukan secara

damai bukan sebaliknya dilakukan dengan kekerasan.

r) Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.

Jaminan terhadap kebebasan individu baik kebebasan berbicara, kebebasan

beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari pada kebutuhan

dihindarkan dari diskriminasi dalam kehidupan hukum dan pemerintahan.

s) Konstitusi/ UUD yang demokratis.

Aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi dinegara tersebut

sehingga melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis pula.


commit to user

23

Sementara itu, Maskuri Abdillah dalam Azyumardi Azra (1999: 122)

menyebutkan adanya prinsip-prinsip demokrasi, antara lain :

“ a) Persamaan

b) Kebebasan, dan

c) Pluralisme”.

Selanjutnya Robert A. Dahl menyebutkan ada enam prinsip yang harus ada

dalam sistem demokrasi, yaitu:

a) Kontrol atas keputusan pemerintah. b) Pemilihan yang teliti dan jujur. c) Hak memilih dan dipilih. d) Kebebasan menyatatakan pendapat tanpa ancaman. e) Kebebasan mengakses informasi. f) Kebebasan berserikat. (Azyumardi Azra, 2000: 122)

Jadi, dengan demikian suatu negara baru dapat dikatakan telah

melaksanakan sistem demokrasi secara sempurna apabila syarat-syarat tersebut

dapat ditumbuhkembangkan dalam pelaksanaan pemerintahan negara tersebut.

Akan tetapi, tidak akan terjelma demokrasi itu secara sempurna dan murni

manakala salah satu syarat-syarat tersebut ditinggalkan dalam pelaksanaannya,

karena antara yang satu dengan lainnya saling kait mengkait dan berhubungan.

Menurut Amien Rais untuk mengukur suatu negara atau pemerintah dalam

menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokratis dapat dilihat dari

sepuluh aspek :

a) Partisipasi dalam pembuatan keputusan. b) Persamaan didepan hukum. c) Distribusi pendapatan secara adil. d) Kesempatan pendidikan yang sama. e) Empat kebebasan: kebebasan mengeluarkan pendapat, persuratkabaran,

berkumpul dan beragama. f) Ketersediaan dan keterbukaan informasi. g) Mengindahkan tata krama politik. h) Kebebasan individu. i) Semangat kerjasama. j) Hak untuk protes. (Eep Saifulloh Fatah, 1994: 8)


commit to user

24

2. Tinjauan Tentang Sikap Demokrasi

a. Pengertian Sikap

Koentjaraningrat (1994: 26) menyatakan ”Sikap adalah suatu disposisi atau

keadaan mental di dalam jiwa dan diri seseorang individu untuk bereaksi terhadap

lingkungannya, baik lingkungan masyarakat, alamiah, maupun fisiknya”.

Sikap itu biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang senantiasa terarah

pada suatu hal yang obyek. Yang dimaksud obyek di sini meliputi benda-benda,

orang, pandangan-pandangan, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai dan

sebagainya.

Menurut Berkowitz “sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan.

Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak

(favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable)

pada obyek tersebut”. (Saifuddin Azwar, 2000: 5).

Sikap mempunyai beberapa ciri seperti yang diungkapkan oleh W.A Gerungan

(1996: 151-152) adalah sebagai berikut :

“1) Sesuatu yang dapat dibentuk karena adanya interaksi dengan

lingkungannya.

2) Dapat berubah-ubah.

3) Selalu terkait dengan obyek tertentu.

4) Sikap berobyekan satu obyek atau sederetan obyek.

5) Meliputi faktor motivasi dan perasaan”.

Secord dan Backman mendefinisikan “sikap sebagai keteraturan tertentu

dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan

(konasi) seseorang terhadap suatu aspek dilingkungan sekitarnya”. (Saifuddin

Azwar, 2000: 5)

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah

kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap suatu obyek yang dipengaruhi

oleh pengetahuan, perasaan, pengalaman, keyakinan, dorongan, dan penilaian

seseorang dalam menanggapi suatu obyek.


commit to user

25

b. Faktor -faktor Pembentuk Sikap

Menurut Saifuddin Azwar (2000: 30) menyatakan bahwa “Faktor yang

mempengaruhi perkembangan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan,

orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi, serta faktor emosi dalam

diri individu”. Berikut ini penjelasan dari beberapa faktor tersebut :

1) Pengalaman pribadi

Apa yang sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi

penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu

terbentuknya sikap.

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diantara komponen sosial yang

ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang tidak ingin kita kecewakan atau

seseorang yang berarti khusus bagi kita (significant others), akan banyak

mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu.

3) Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar

terhadap pembentukan sikap kita.

4) Media massa

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi,

radio, dan koran mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan

kepercayaan orang.

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai

pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar

pengertian dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu.

6) Pengaruh faktor emosional

Tidak semua sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi

seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang

didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai macam penyaluran frustasi atau

pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.


commit to user

26

Dari beberapa faktor pembentuk sikap di atas, maka sikap demokrasi termasuk

dalam faktor lembaga pendidikan karena meletakkan dasar pengertian dan konsep

moral dalam diri individu, pemahaman akan baik dan buruk, serta pemisah antara

sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Hal tersebut diperoleh dari

pendidikan.

c. Pengukuran Sikap

Saifuddin Azwar, (2000: 87) menyatakan, ”Sesungguhnya sikap dapat

dipahami lebih daripada sekedar beberapa favorabel atau seberapa tidak

favorabelnya perasaan seseorang, lebih daripada sekedar seberapa positif atau

negatifnya. Sikap dapat diungkap dan dipahami dari dimensinya yang lain”.

Adapun metode pengukuran sikap adalah observasi perilaku, penanyaan langsung,

pengungkapan langsung, skala sikap, serta pengukuran terselubung. Berikut ini

penjelasan dari beberapa metode pengukuran sikap tersebut :

1) Observasi perilaku

Untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu kita dapat memperhatikan

perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu.

Dengan demikian, perilaku yang kita amati mungkin saja dapat menjadi indikator

sikap dalam konteks situasional tertentu akan tetapi interpretasi sikap harus sangat

berhati-hati apabila hanya didasarkan dari pengamatan terhadap perilaku yang

ditampakkan oleh seseorang.

2) Penanyaan langsung

Asumsi yang mendasari penanyaan langsung guna mengungkapkan sikap,

pertama adalah asumsi bahwa individu merupakan orang yang paling tahu

mengenai dirinya sendiri, dan kedua adalah asumsi keterusterangan secara terbuka

apa yang dirasakannya. Oleh karena itu, dalam metode ini jawaban yang diberikan

oleh mereka yang ditanyai dijadikan indikator sikap mereka.

3) Pengungkapan langsung

Metode mengungkapkan langsung adalah pengungkapan langsung secara

tertulis yang dapat dilakukan dengan menggunakan item atau dengan

menggunakan item ganda. Prosedur pengungkapan langsung dengan item tunggal


commit to user

27

sangat sederhana. Responden diminta menjawab langsung suatu pertanyaan sikap

tertulis dengan memberi tanda setuju atau tidak setuju.

4) Skala sikap

Metode pengungkapan sikap dalam bentuk self-report yang hingga kini

dianggap sebagai paling dapat diandalkan adalah dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang harus dijawab oleh individu yang disebut skala sikap.

5) Pengukuran terselubung

Metode pengukuran terselubung sebenarnya berorientasi kembali ke metode

observasi perilaku, akan tetapi sebagai obyek pengamatan bukan perilaku tampak

yang disadari atau disengaja dilakukan oleh seseorang melainkan reaksi-reaksi

fisiologis yang terjadi lebih di luar kendali orang yang bersangkutan.

Berdasarkan pembahasan mengenai sikap demokrasi di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak

suatu obyek. Sikap perlu dinampakkan dalam bentuk perilaku, baik lisan maupun

perbuatan. Adapun hal yang perlu disikapi dalam penelitian ini adalah sikap

demokrasi.

d. Pengertian Sikap Demokrasi

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami

sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami

sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Sistem politik demokrasi

suatu negara berkaitan dengan dua hal yaitu institusi (struktur) demokrasi dengan

perilaku (kultur) demokrasi.

Pemerintahan atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh, dan

berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah sesuatu yang taken for

granted. Demokrasi membutuhkan usaha yang nyata dari setiap warga maupun

penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung

pemerintahan atau sistem politik demokrasi.

Sikap demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi di masyarakat.

Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik

keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Mengutip


commit to user

28

pendapatnya Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo (1997: 62-63) “Nilai-nilai

demokrasi meliputi : damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan, teratur,

paksaan yang minimal, dan memahami keanekaragaman”.

Dalam membangun kultur demokrasi jauh lebih sulit daripada membangun

struktur demokrasi. Indonesia sendiri secara struktur dapat dikatakan sebagai

negara demokrasi terbukti dengan telah adanya lembaga-lembaga politik

demokrasi. Akan tetapi demokrasi sekarang ini cenderung pada sikap kebebasan

yang semakin liar, kekerasan, bentrokan fisik, konflik antar ras dan agama,

brutalitas, ancaman bom, teror, rasa tidak aman, dan sebagainya. Hal ini

disebabkan karena kultur demokrasi belum tegak dimasyarakat. Boleh jadi negara

yang memiliki institusi demokrasi sedangkan masyarakat belum sepenuhnya

bersikap demokratis.

Jadi, demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan, ataupun

lembaga-lembaga negara lainnya. Melainkan juga memerlukan sikap demokratis.

Selain itu, demokrasi juga memerlukan warga negara yang memiliki dan

menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga terbentuklah sikap yang demokratis.

Berdasarkan pembahasan mengenai sikap dan demokrasi di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak

suatu obyek. Sikap perlu ditampakkan dalam bentuk perilaku, baik lisan maupun

perbuatan. Adapun hal yang perlu disikapi dalam penelitian ini adalah sikap

demokrasi.

Jadi sikap demokrasi adalah kecenderungan untuk bertindak dalam

berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem

politik demokrasi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.

3. Tinjauan Tentang Pengaruh Penguasaan Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

terhadap Sikap Demokrasi

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Sedangkan di dalam pengertian demokrasi terdapat prinsip-prinsip demokrasi

yang didalamnya mengandung nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi


commit to user

29

tersebut apabila diwujudkan dengan baik maka dapat terbentuk pemerintahan

yang demokratis. Siswa yang memiliki konsep demokrasi dengan baik yang

mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang

dipelajari maka tindakannya akan mencerminkan sikap demokrasi yang baik

dalam berinteraksi baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Dengan adanya pendidikan di sekolah khususnya pendidikan

kewarganegaraan dengan materi pokok demokrasi, dapat membelajarkan anak

mengenai perkembangan konsep demokrasi dari konsep awal sampai sekarang

menjadi konsep global. Harapan kedepannya yaitu membangkitkan kesadaran

anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang

muncul di masa depan sehingga perilaku warga mencerminkan sikap demokrasi.

4. Teori Demokrasi

Teori mengenai pendidikan demokrasi yang kemudian dianalogkan ke

dalam konsep perilaku demokrasi dikemukakan oleh Zamroni (2001: 17).

“Pendidikan demokrasi pada dasarnya bertujuan mempersiapkan warga

masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis, dengan jalan melalui

aktivitas menanamkan pada generasi baru pengetahuan dan kesadaran terhadap

warga masyarakat”. Dan pendidikan demokrasi sejatinya adalah pendidikan yang

mampu mensosialisasikan kultur demokrasi atau perilaku demokrasi.

Dalam asumsi Zamroni bahwa jika warga belajar dengan sadar memegang

teguh nilai-nilai demokrasi, maka diharapkan mereka akan bertindak dan

berperilaku demokratis. Dalam analog tersebut dapat diambil pengertian bahwa

pendidikan demokrasi pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan warga

masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis dengan jalan melalui

aktivitas menanamkan pada generasi baru pengetahuan dan kesadaran terhadap

warga masyarakat yang mempunyai tujuan yang pada akhirnya dapat membentuk

perilaku yang demokratis.


commit to user

30

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada dasarnya merupakan penalaran untuk dapat

sampai pada pemberian jawaban sementara yang telah dirumuskan, mengacu pada

permasalahan dan kajian teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian

ini sebagai berikut :

Demokrasi merupakan usaha yang nyata setiap warga dan perangkat

pendukungnya untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Di dalam

demokrasi terkandung nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat. nilai-

nilai demokrasi yang dimaksud adalah untuk mengembangkan pemerintahan yang

demokratis. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan

warga akan menjadi budaya demokrasi. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh,

dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan

bernegara melainkan demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam

kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai demokrasi yang mendukung dalam kehidupan masyarakat

diperoleh sosialisasi nilai-nilai demokrasi yang dilakukan secara terencana,

terprogram, terorganisasi, secara baik khususnya melalui pendidikan formal.

Pendidikan formal dalam hal ini sekolah, berperan penting dalam melaksanakan

pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Sistem persekolahan memiliki

peran penting khususnya untuk kelangsungan sistem politik demokrasi melalui

penanaman pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Dengan adanya

penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip

demokrasi akan menjadikan siswa dapat membentuk dan bersikap secara

demokratis.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penguasaan

kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi

mempunyai pengaruh yang positif terhadap sikap demokrasi. Oleh karena itu

siswa yang memiliki penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian

dan prinsip-prinsip demokrasi yang tinggi, berarti tinggi pula kesadarannya dalam

upaya membentuk dan bersikap secara demokratis. Dari uraian di atas, kerangka

berpikir dapat digambarkan sebagai berikut :


commit to user

31

Gambar 1: Skema Kerangka Berpikir

Keterangan :

X : Variabel independen

Y : Variabel dependen

C. Hipotesis

Menurut Riduwan (2004: 35) “Hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang

dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori yang masih harus diuji

kebenaranya”. Dalam penelitian penulis merumuskan hipotesis yaitu hipotesis

kerja (Ha) adalah sebagai berikut:

“Adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara penguasaan


terhadap sikap demokrasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Gemolong Tahun Ajaran 2010/2011”.

Penguasaan Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Pengertian dan

Prinsip-prinsip Demokrasi

(X)

Sikap Demokrasi

(Y)


commit to user

32

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang dibutuhkan

dari masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis

mengambil lokasi penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong yang

terletak di Kabupaten Sragen. Alasan penulis memilih lokasi ini dengan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Ada masalah yang diteliti serta tersedianya data yang berhubungan dengan

obyek penulisan.

b. Lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga akan

mempermudah dalam memperoleh data.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari pengajuan judul

sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan mulai dari bulan

Oktober 2010 sampai Agustus 2011. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan

sampai penyusunan laporan penelitian, yang selanjutnya dapat diperlihatkan pada

tabel berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian

No Kegiatan 2010 2011

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt

1. Pengajuan Judul

2. Penyusunan Proposal

3. Ijin Penelitian

4. Pengumpulan Data

5. Analisis Data

6. Penyusunan Laporan

32


commit to user

33

Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu memerlukan metode atau cara agar penelitian

dapat berhasil. Suatu penelitian akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat

apabila menggunakan metode yang tepat dan benar. Berkaitan hal tersebut, maka

seorang peneliti harus mampu menentukan metode penelitian yang sesuai dengan

masalah yang akan diteliti.

Menurut Winarno Surakhmad (1998: 131) “Metode adalah cara utama

yang digunakan untuk mencapai tujuan misalnya menguji serangkaian hipotesa

dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu”, sedangkan menurut Sutrisno

Hadi (1987: 4) “penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan,

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana

dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah”. Dengan demikian,

metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang disusun secara

terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan agar suatu permasalahan dapat

dipecahkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kuantitatif yang bersifat korelasional. Metode deskriptif kuantitatif yaitu

penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah dengan jalan

mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisa dan

menginterpretasikan data berupa angka dan skor. Bersifat korelasional maksudnya

adalah untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam

suatu populasi. Disini, peneliti berusaha meneliti hubungan antara dua variabel.

Kemudian dilanjutkan untuk mencari pengaruh antara kedua variabel tersebut.

Penelitian ini bermaksud untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi

pada suatu faktor, berpengaruh terhadap variasi yang satu atau lebih faktor lain

berdasarkan koefisien determinasinya. Dengan kata lain penelitian ini bermaksud

mengungkapkan ada tidaknya pengaruh antara variabel yang diselidiki yaitu


prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi siswa.


commit to user

34

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian

Suharsimi Arikunto (2006: 130) menyatakan bahwa “Populasi adalah

keseluruhan subjek penelitian”. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan

adalah keseluruhan siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong

tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 280 siswa.

2. Sampel Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002: 109) mengemukakan bahwa “Sampel adalah

bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel

penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan

dapat mewakili seluruh populasi”. Sugiyono dalam Riduwan (2003: 10)

memberikan pengertian bahwa “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah

bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan

diteliti. Mengingat jumlah populasi ada 280 orang, maka peneliti hanya akan

mengambil sebagian dari jumlah populasi yang digunakan sebagai sampel.

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 112) untuk menentukan besarnya sampel

adalah sebagai berikut :

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari : a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini

menyangkut banyak sedikitnya data. c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian

yang resikonya besar, tentu saja jika sampel lebih besar hasilnya akan lebih baik.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka peneliti mengambil sampel 20%

dari populasi sebesar 280 siswa, sehingga jumlah keseluruhan sampel dalam

penelitian ini berjumlah 56 siswa.


commit to user

35

3. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh

sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat

menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain, sampel harus

representatif. Riduwan (2003: 11) mengatakan bahwa “teknik pengambilan

sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang

representatif dari populasi”. Menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko (2004:

110) ada dua macam teknik sampling yaitu “Teknik random sampling dan teknik

non random sampling”.


a. Teknik Random Sampling

1) Cara undian, yaitu pengambilan sampel secara undian.

2) Cara ordinal, yaitu memilih nomor genap atau ganjil atau kelipatan

tertentu.

3) Cara randomisasi dari tabel bilangan random.

b. Teknik Non-Random Sampling meliputi :

1) Proportional sampling yaitu cara pengambilan sampel dari tiap-tiap sub

populasi dengan memperhitungkan sub-sub populasi.

2) Teknik stratified sampling yaitu pengambilan sampel apabila populasi

terdiri dari susunan kelompok-kelompok yang bertingkat.

3) Teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri

atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

4) Teknik quota sampling yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan pada

quantum.

5) Teknik double sampling yaitu cara pengambilan sampel yang

mengusahakan adanya sampel kembar.

6) Teknik area probability sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan

cara pembagian sampel berdasarkan pada pembagian area.

7) Teknik cluster sampling yaitu pembagian sampel berdasarkan atas

kelompok yang ada pada populasi.


commit to user

36

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengambil sampel

adalah teknik Proportional Random Sampling. Teknik sampling ini dilakukan

dengan mendasarkan pada sub-sub atau bagian-bagian yang ada dalam populasi

tersebut. Dalam pengambilan sampel secara random sebesar 20% dari jumlah

siswa sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 40 siswa. Adapun pengambilan

sampel dengan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Sampel Setiap Kelas

No. Kelas Sampel 1. XI IPA 1 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8

280 2. XI IPA 2 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8

280 3. XI IPA 3 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8

280 4. XI IPS 1 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8




280 Total 55,79 dibulatkan menjadi 56

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 56 siswa.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Variabel Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat dua variabel.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut variabel

penyebab. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi (X).


commit to user

37

1) Definisi variabel

Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi adalah

menjelaskan makna demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Adapun pengertian demokrasi secara sederhana adalah pemerintahan rakyat

atau kekuasaan rakyat. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi adalah dasar

pembentukan demokrasi itu sendiri.

2) Indikator dari pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi antara lain, a)

adanya perlindungan hak asasi manusia, b) penyelesaian secara damai tanpa

kekerasan, c) peradilan yang bebas dan tidak memihak, d) pengakuan

terhadap hak minoritas dan e) pemerintahan mayoritas.

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut variabel

tergantung. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap demokrasi (Y).

1) Definisi variabel

Sikap demokrasi adalah kecenderungan untuk bertindak dalam berperilaku

sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik

demokrasi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.

2) Indikator sikap demokrasi antara lain, a) kesadaran akan pluralisme, b)

sikap dengan jujur dan pikiran sehat, c) demokrasi membutuhkan kerjasama

antar warga masyarakat, d) pemufakatan yang jujur dan sehat dan e)

kerjasama antar warga masyarakat.

2. Penyusunan Instrumen

Teknik penyusunan instrumen untuk memperoleh data dapat dilakukan

dengan :

a. Tes

1) Pengertian Tes

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 53), “Tes adalah alat ukur atau

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam

suasana, dengan cara-cara yang sudah ditentukan”.


commit to user

38

2) Bentuk-bentuk Tes

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 162) “Bentuk tes ada 2 yaitu, tes

subyektif dan tes obyektif.” Adapun penjelasan dari kedua bentuk tes tersebut

sebagai berikut :

a) Tes subyektif pada umumnya berbentuk essay atau uraian. Tes subyektif ini

untuk mengukur kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat

pembahasan atau uraian kata-kata.

b) Tes obyektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan

obyektif. Tes obyektif terdiri dari tes benar salah (true-false), tes pilihan

ganda (multiple choice test), tes menjodohkan (matching tet) dan tes isian

(completion test).

Berdasarkan bentuk-bentuk tes maka yang dapat digunakan penulis untuk

mengukur penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan

prinsip-prinsip demokrasi dalam penelitian adalah tes objektif dalam bentuk

multiple choice atau pilihan ganda. Alasan digunakannya tes obyektif dengan

tipe item pilihan ganda adalah “item pilihan ganda yang disusun berdasarkan

isi tes yang sesuai dengan tujuan ukur mempunyai tingkat kompetensi yang

tinggi sehingga tidak dapat dijawab oleh siswa yang mempunyai kompetensi

taraf rendah dan pemahaman terbatas serta tidak mempunyai kemampuan

berpikir kompleks”. (Saifuddin Azwar, 1996: 74-75).

Dengan demikian tes obyektif dalam bentuk pilihan ganda atau multiple

choice ini dapat digunakan untuk mengukur pemahaman yang merupakan salah

satu tingkatan dari tujuan kognitif dalam Taksonomi Bloom yang berupa

kemampuan menangkap arti tentang isi pelajaran yang dipelajarinya.

Pemberian skor tiap butir soal yaitu 1 jika jawaban benar dan 0 jika jawaban

salah. Hal ini dikarenakan dalam soal tes dengan tipe pilihan ganda

menghasilkan jawaban berupa dikotomi yaitu salah dan benar.

Dalam hubungannnya dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang

peranan paling penting. Yang menjadi tujuan pengajaran pada umumnya adalah

peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Tingkatan pemahaman

merupakan salah satu tingkatan dalam ranah kognitif yang terdiri dari enam


commit to user

39

tingkatan mulai dari yang hanya bersifat mengingat yaitu mengambil informasi

yang relevan sampai kepada proses menciptakan yaitu membuat judgement dan

dan menyatukan berbagai elemen untuk membentuk sebuah pola atau struktur

baru. Menurut Taksonomi Bloom dalam Richard I. Arends (2008: 117)

mengatakan bahwa ”Aspek kognitif dibedakan atas enam jenis perilaku yaitu

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, dan menciptakan”.

Adapun masing-masing tingkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mengingat (remember), berarti mengambil informasi yang relevan dari

ingatan jangka panjang.

b) Memahami (understand), berarti mengkonstuksikan makna dari berbagai

pesan instruksional.

c) Menerapkan (apply), berarti melaksanakan atau menggunakan prosedur.

d) Menganalisis (analyze), berarti menguraikan materi menjadi bagian-bagian

kostituen dan menentukan bagaimana hubungan bagian yang satu dengan

bagian yang lainnya.

e) Mengevaluasi (evaluate), termasuk proses kognitif memeriksa, mengkritik

dan berhubungan dengan kemampuan membentuk pendapat tentang

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu.

f) Menciptakan (created), berarti membuat judgement berdasarkan kriteria

dan menyatukan berbagai elemen untuk membentuk sebuah pola atau

struktur baru.

Dengan demikian, seorang siswa dalam ranah kognitifnya dikatakan tingkat

pemahamannya baik apabila siswa dapat menangkap arti dari materi yang telah

ia terima.

b. Angket

1) Pengertian Angket

Riduwan (2003: 52-53) “angket (questionnaire) adalah daftar pertanyaan

yang diberikan kepada orang lain, bersedia memberikan respon (responden)

sesuai dengan permintaan pengguna”. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:

151) “kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk


commit to user

40

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya,

atau hal-hal yang ia ketahui”. Dengan demikian, angket merupakan daftar

pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data kepada responden sesuai

dengan permintaan pengguna.

2) Macam-macam angket

Macam-macam angket dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu “dipandang

dari cara menjawab, dipandang dari jawaban yang diberikan, dan dipandang

dari bentuknya” (Suharsimi Arikunto, 2006: 152).


a) Dipandang dari cara menjawab, maka ada :

(1) Kuesioner terbuka yaitu kuesioner yang memberi kesempatan

kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri.

(2) Kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan

jawabannya sehingga responden tinggal memilih.

b) Dipandang dari jawaban yang diberikan ada :

(1) Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya.

(2) Kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang

orang lain.

c) Dipandang dari bentuknya, maka ada :

(1) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan

kuesioner tertutup.

(2) Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka.

(3) Check list, sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan

tanda check (√) pada kolom yang sesuai.

(4) Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh

kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya

mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan

bentuk rating scale (skala bertingkat). Siswa diberi 30 pernyataan dengan

jawaban yang sudah peneliti sediakan, selanjutnya siswa tinggal


commit to user

41

membubuhkan tanda check (√) pada jawaban yang yang sesuai dengan

pilihannya.

Adapun langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut :

a) Menentukan konsep variabel penelitian.

b) Menentukan aspek dan indikator yang akan disusun dari variabel

penelitian.

c) Menyusun kisi-kisi angket.

d) Menyusun butir-butir pertanyaan.

e) Melakukan uji coba angket.

Adapun pengukurannya dilakukan melalui tes sikap atau yang sering juga

disebut dengan istilah skala sikap (attitude scale). Hal ini dilakukan untuk

mengadakan pengukuran terhadap sikap seseorang sehingga dapat diketahui

seberapa tinggi atau rendahnya sikap seseorang terhadap materi yang telah

diberikan.

Adapun cara pengukuran angket dalam penelitian ini menggunakan skala

likert yaitu setiap item pertanyaan diberi alternatif 5 jawaban, sehingga siswa

dapat memilih satu diantara lima alternatif jawaban tersebut dapat memberi

(√).

a) Untuk pernyataan positif, yaitu :

(1) Alternatif jawaban SS skor 4

(2) Alternatif jawaban S skor 3

(3) Alternatif jawaban TS skor 2

(4) Alternatif jawaban STS skor 1

b) Untuk pernyataan negatif, yaitu :

(1) Alternatif jawaban SS skor 1

(2) Alternatif jawaban S skor 2

(3) Alternatif jawaban TS skor 3

(4) Alternatif jawaban STS skor 4


commit to user

42

c. Uji Coba Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang akan diujicobakan dalam penelitian ini adalah

instrumen tes penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan

prinsip-prinsip demokrasi dan angket sikap demokrasi. Uji coba instrumen ini

diberikan kepada siswa di luar populasi yang telah ditentukan sebanyak 30

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Gemolong dengan maksud untuk mengetahui

apakah instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat validitas dan

reabilitas. Adapun daftar siswa yang digunakan dalam uji coba atau try out

dapat dilihat pada lampiran 1. Uji coba atau try out instrumen dijabarkan

sebagai berikut:

1) Uji Coba Tes

Sebelum data dianalisis, instrumen dievaluasi terlebih dahulu untuk

mengetahui bahwa tes yang akan digunakan dalam penelitian ini valid dan

reliabel atau tidak. “Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan

yaitu valid dan reliabel” (Suharsimi Arikunto, 2002: 144).

a) Uji Validitas Tes

Validitas tes digunakan validitas isi (content validity) yaitu dengan cara

menyusun tes berdasarkan kisi-kisi tentang penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi (dapat dilihat pada

lampiran 2). Kisi-kisi tes disusun berdasarkan standar isi yang kemudian

dijabarkan dalam indikator-indikator. Sedangkan lembar soal uji coba tes

sendiri dapat dilihat pada lampiran 3. Pengujian validitas empiris

menggunakan uji validitas item dengan teknik analisis butir-butir soal yaitu

langkah-langkahnya sebagai berikut:

(1) Menghitung besarnya korelasi

Dalam pengujian validitas yang digunakan adalah Formula korelasi

point biserial (Rpb). Penggunaan rumus ini karena variabelnya dikotomi,

yaitu hanya memiliki dua macam angka saja, seperti tes ini yang

menjawab benar diberi angka 1 dan yang menjawab salah diberi angka 0.

Rumus Korelasi Point Biserial adalah :

( )[ ][ ]QPStMMr tipb Ι−=


commit to user

43

Keterangan :

M : Mean skor variabel interval subjek yang mendapat skor satu pada

variabel dikotomi.

Mt : Mean skor variabel interval bagi seluruh subjek.

St : Deviasi standart variabel interval bagi seluruh subjek.

P : Banyaknya skor satu pada variabel dikotomi dibagi n.

Q : 1-P

Kriteria nilai rpbi adalah sebagai berikut :

Item tersebut valid jika harga tabelpbi r ≥r

Item tersebut tidak valid jika harga tabelpbi r ≤r

Artinya dari hasil perhitungan validitas item tersebut kemudian

dikonsultasikan dengan harga r. Jika rpbi > rtabel, maka korelasi tersebut

signifikan, berarti item soal tersebut adalah valid. Apabila harga rpbi< rtabel,

berarti korelasi tersebut tidak signifikan maka item soal tersebut dikatakan

tidak valid.

(2) Pernyataan valid

Suatu butir tes dinyatakan valid jika memiliki harga positif dan

koefisien mendekati angka satu (rxy=1,00). Berdasarkan hasil uji validitas

dapat menggunakan rumus point biserial yang dibantu dengan

menggunakan program statistik SPSS. Dari perhitungan yang telah

dilakukan dan kemudian dikonsultasikan dengan rtabel yang mempunyai

taraf signifikansi 5% dan N=40 maka jika rhitung > 0,361 berarti butir

pertanyaan tersebut valid. Dan jika rhitung < 0,361 berarti butir pertanyaan

tersebut tidak valid.

Hasil uji coba dari item penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan

pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dapat dilihat pada lampiran 4,

diketahui bahwa dari 40 item tes tersebut ada 34 item yang valid,

sedangkan 6 item lainnya dinyatakan tidak valid. Item yang tidak valid

adalah item nomor 6, 7, 10, 17, 21 dan 30. Selanjutnya dalam penelitian

untuk item yang tidak valid dibuang. Untuk kisi-kisi tes penelitian dapat di


commit to user

44

lihat pada lampiran 5, sedangkan lembar penelitian dapat dilihat pada

lampiran 6. Contoh perhitungan uji validitas tes salah satu item disajikan

dalam lampiran 7.

b) Uji Reliabilitas Tes

Untuk menguji reliabilitas tes digunakan rumus :

(1) Rumus Belahan Dua

r xy = ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑−−

−

})(}{)({

))((2222 YYNXXN

YXXYN

(Saifuddin Azwar, 2002: 48)

(2) Dilanjutkan dengan Formula Sperman-Brown

r11 = 2 r ½ ½ 1 + r ½ ½

(Suharsimi Arikunto, 2006: 108).

Keterangan :

r11 = reliabilitas instrumen.

r ½ ½ = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan

instrumen.

Kesimpulan :

Dan hasil perbandingan antara r11 dan rtab kemudian diambil

kesimpulan sebagai berikut :

Jika r11 > rtab, maka soal tes yang diuji cobakan reliabel.

Jika r11 < rtab, maka soal tes yang diuji cobakan tidak reliabel.

Untuk menentukan kriteria reliabel tes perlu dilakukan konsultasi

dengan kriteria koefisien reliabilitas angket seperti dikemukakan oleh

Suharsimi Arikunto (2006: 75) sebagai berikut:

(1) 0,800 – 1,000 = reliabilitas sangat tinggi

(2) 0,600 – 1,799 = reliabilitas tinggi

(3) 0,400 – 0,599 = reliabilitas cukup

(4) 0,200 – 0,199 = reliabilitas sangat rendah


commit to user

45

Dari item yang valid dan telah dilakukan uji reliabilitas maka diperoleh

11r = 0,814 yang berarti memiliki koefisien reliabilitas sangat tinggi

dapat dilihat pada lampiran 8.

c) Uji analisis item soal

(1) Daya Beda (D)

Untuk mengetahui daya beda dari suatu item tes, terlebih dahulu

dihitung besarnya proporsi penjawab dengan benar antara kelompok tinggi

dan kelompok rendah Formulasi daya diskriminasi item adalah sebagai

berikut :

R

iR

T

iT

N

n

N

nd −=

(Saifuddin Azwar, 2002: 138).

Keterangan :

iTn : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok tinggi

TN : banyaknya penjawab item dari kelompok tinggi

iRn : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah

RN : banyaknya penjawab item dari kelompok rendah

Kriteria :

D = 0,00 – 0,2 : Jelek

D = 0,2 – 0,4 : Sedang

D = 0,4 – 0,7 : Baik

D = 0,7– 1,0 : Baik Sekali

D = negatif : Semuanya tidak baik

Dari 40 soal yang diujicobakan dapat diketahui soal dengan kriteria

cukup ada 24 soal dan kriteria jelek ada 6 soal. Untuk perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9.

(2) Derajat Kesukaran (P)

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu

sukar. Untuk menentukan derajat kesukaran digunakan rumus :


commit to user

46

N

nP i=

(Saifuddin Azwar, 2002: 134)

Keterangan :

in : Banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar

N : Banyaknya siswa yang menjawab item

Kriteria harga P adalah :

0,0 ≤ P < 0,3 = sukar

0,3 ≤ P < 0,7 = sedang

0,7 ≤ P < 1,0 = mudah

Dari 40 soal yang diuji cobakan, berdasarkan hasil perhitungan P

terdapat 39 soal dengan kriteria mudah dan 1 soal dengan kriteria

sedang. Perhitungan lebih lanjut pada lampiran 10.

2) Uji Coba Angket Sikap Demokrasi

a) Uji Validitas Angket

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 67-69) macam-macam validitas

adalah sebagai berikut “Validitas isi (content validity), validitas kontruksi

(construct validity), validitas “ada sekarang” (concurrent validity) dan

validitas prediksi (predictive validity)”.


(1) Validitas isi (content validity) sebuah tes dikatakan memenuhi validitas

isi apabila menyangkut tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan

materi pelajaran yang diartikan. Oleh karena itu yang dianjurkan

tertera dalam kurikulum maka, validitas isi ini juga sering disebut

validitas kurikuler.

(2) Validitas kontruksi (construct validity) sebuah tes dikatakan memiliki

validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes

tersebut mengukur setiap aspek berfikir seperti yang tersebut dalam

TIK atau konsep.


commit to user

47

(3) Validitas ”ada sekarang” (concurrent validity) validitas ini lebih umum

dikenal dengan validitas empiris, sebuah tes dikatakan memiliki

validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman.

(4) Validitas prediksi (predictive validity) memprediksi artinya meramal

selalu mengenai hal yang artinya akan datang, jadi sekarang belum

terjadi, sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas

ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang

akan terjadi pada masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis validitas konstruksi

karena menggunakan angket yang terdiri dari beberapa indikator untuk

mengukur setiap aspek berfikir seperti yang tersebut dalam konsep yaitu

sikap demokrasi siswa SMA Negeri 1 Gemolong. Dari indikator tersebut

kemudian disusun butir angket berdasarkan kisi-kisi uji coba angket sikap

demokrasi dapat dilihat pada lampiran 11, sedangkan lembar uji coba

angket sikap demokrasi dapat dilihat pada lampiran 12.

Untuk menguji valid tidaknya butir angket maka diuji dengan rumus

product moment yang dikemukakan oleh Karl Pearson sebagai berikut :

(Suharsimi Arikunto, 2006: 170)

Keterangan :

n : Banyaknya subyek

rxy : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

x : Skor yang diperoleh subyek dalam tiap item

y : Skor yang diperoleh subyek seluruh item

∑ :x Jumlah skor dalam distribusi x

∑ :y Jumlah skor dalam distribusi y

∑ :xy Jumlah perkalian x dan y

Selanjutnya untuk mengukur taraf validitas tiap butir (item) dalam

angket tersebut maka hasil perhitungannya dikonsultasikan dengan tabel r

( ){ } ( ){ }2222xy

YYnXXn

YX..-XYnr

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣΣ=


commit to user

48

product moment dalam taraf signifikansi 5%. Bila rhitung > rtabel berarti valid

dan rhitung < rtabel berarti tidak valid. Dari perhitungan yang telah dilakukan

dan kemudian dikonsultasikan dengan rtabel yang mempunyai taraf

signifikansi 5% dan N=30 maka jika rhitung > 0,361 berarti butir pertanyaan

tersebut valid. Dan jika rhitung < 0,361 berarti butir pertanyaan tersebut

tidak valid.

Hasil uji coba dari item angket sikap demokrasi dapat dilihat pada

lampiran 13. Diketahui bahwa dari 30 item angket tersebut ada 27 item

yang valid, sedangkan 3 item lainnya dinyatakan tidak valid. Item yang

tidak valid adalah item nomor 4, 15, dan 17. Selanjutnya dalam penelitian

untuk item yang tidak valid dibuang. Untuk kisi-kisi penelitian angket

dapat dilihat pada lampiran 14, sedangkan lembar penelitian angket dapat

dilihat pada lampiran 15. Contoh perhitungan uji validitas angket salah

satu item disajikan dalam lampiran 16.

b) Uji Reliabilitas Angket

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 154) “Reliabilitas adalah

ketepatan suatu tes apabila diteskan subyek yang sama”. Dengan kata lain

reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana

suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua

kali atau lebih. Adapun mencari reliabilitas menurut Suharsimi Arikunto

(2002: 156) adalah (1) rumus Spearman Brown, (2) rumus Flanagan, (3)

rumus Rulon, (4) rumus K-R.20, (5) rumus K-R.21, (6) rumus Hoyt, (7)

dan rumus Alpha. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur reliabilitas

angket. Reliabilitas angket dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha

Cronbach oleh Suharsimi Arikunto (2006: 196) sebagai berikut :

r11 =

−

−− ∑

δδ

2

2

1

1

t

b

k

k

Keterangan :

r11 = Koefisien reliabilitas instrumen


commit to user

49

k = Banyaknya butir soal

∑δ 2

b = Jumlah varians butir

δ 2

t = Varian total

Untuk mengetahui reliabel tidaknya alat ukur tersebut, maka hasil r11

dikonsultasikan dengan rtabel. Jika 11r > rtabel maka item soal dikatakan

reliabel, sebaliknya jika 11r < r tabel maka item soal tidak reliabel.

Berdasarkan perhitungan diperoleh reliabilitas sebesar 0,947. Hasil

tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikasi 5%

dengan N=30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r11 > rtabel

atau 0,947 > 0,361 maka item pernyataan angket tersebut reliabel dapat

dilihat pada lampiran 17.

Hasil analisis reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan koefisien

reliabilitas. Adapun mengenai interpretasi besarnya koefisien korelasi

dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut :

0.800 – 1.000 = reliabilitas sangat tinggi

0.600 – 0.800 = reliabilitas tinggi

0.400 – 0.600 = reliabilitas cukup

0.200 – 0.400 = reliabilitas rendah

0.000 – 0.200 = reliabilitas sangat rendah

(Suharsimi Arikunto, 2006: 276)

Apabila dilihat dengan ketentuan koefisien korelasi maka angket tersebut

dikatakan reliabilitasnya sangat tinggi dikarenakan berada pada

interpretasi 0,800- 1,000.


commit to user

50

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk

mengolah data hasil penelitian. Ada dua teknik analisis data dalam suatu

penelitian, yaitu teknik statistik dan non statistik. Dalam penelitian ini

menggunakan teknik statistik karena data diambil merupakan data kuantitatif.

Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini :

1. Uji prasyarat analisis

2. Pengujian hipotesis

1. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji Liliefors dengan

cara menggunakan penafsir rata-rata (X) dan simpangan baku. Adapun langkah-

langkah dalam uji Liliefors adalah sebagai berikut :

1) ( )

S

XXizi

−=

zi = Angka baku

X = Rata-rata

N

X i∑

S = Simpangan baku

( )( )

( )1

22

−−

= ∑ ∑NN

XiXN i

2) Tiap angka baku dan menggunakan daftar distribusi normal baku, hitung

peluang : )()( zizPziF ≤=

3) N

ziyangzzBanyaknyazziS ni ≤= ,....,

)( 2

4) Hitung selisih ( ) ( )ziSziF − tentukan harga mutlaknya

5) Cari nilai yang terbesar dari selisih ( ) ( )ziSziF − jadikan Lhitung atau Lhit

6) Kesimpulannya :


commit to user

51

a) Jika Lhit ≥ Ltabel atau Lkritis tolak hipotesis statistik, jadi tidak normal

b) Jika Lhit < Ltabel, terima hipotesis statistik, jadi normal.

(Hassan Suryono, 2005: 79)

b. Uji Linieritas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan

variabel terikat terdapat hubungan yang linier atau tidak. Jika Fhitung<Ftabel maka

terima H0 berarti korelasinya linier, tetapi apabila Fhitung>Ftabel maka tolak H0

berarti korelasinya tidak linier. Pengujian linieritas dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

∑= 2)( YTJK

( )n

YaJK

2

)( ∑=

( )( )

−= ∑ ∑∑n

YXXYbabJK )/(

( )( )

( )∑ ∑∑ ∑∑

−

−= 22 XXn

YXXYn

)/()()()( abJKaJKTJKSJK −−=

( )∑ ∑ ∑

−=iX in

YYGJK

2

2)(

)()()( GJKSJKTCJK −=

Keterangan :

JK : Jumlah kuadrat-kuadrat

JK(T) : Jumlah kuadrat total

JK(a) : Jumlah kuadrat koefisien

JK(b/a) : Jumlah kuadrat regresi

JK(S) : Jumlah kuadrat siswa

JK(TC) : Jumlah kuadrat tuna cocok

JK(G) : Jumlah kuadrat galat

(Sudjana, 2001: 15)


commit to user

52

c) Uji Independen

Uji ini memberi informasi apakah kriterium benar-benar tergantung pada

prediktor atau tidak. Hasil pengujian meyakinkan jika Y dependen pada X,

demikian sebaliknya.

Maka langkah-langkah yang harus dikerjakan antara lain:

1) Menghitung

a) JKT = ΣY i2

b) JKreg�a� ∑��

c) JKreg�b/a� �∑�� ∑��∑��

� � d) JKreg = JKT – JKreg(a) – Jkreg (b/a)

Catatan : � ∑��∑��∑��∑��∑��

2) Menghitung

a) dFreg (a) = banyak prediktor = 1

b) dFreg (b/a) = banyak prediktor = 1

c) dFreg = N – (dFreg (a) + dFreg (b/a))

3) Menghitung

a) RJKreg�a� �� !��

b) RJKreg�b/a� ��"/�� !��"/��

c) RJKreg �� !��

d) RJKreg ��"/��#��

4) Ftabel (1-α)(1.N-2)

a) Jika Fhit ≥ Ftabel H0 ditolak.

Berarti Y tidak independen atau dependen pada X.

Jadi X dapat memprediksi Y.

b) Jika Fhit < Ftabel H0 diterima.

Berarti yang independen pada X.

Jadi X tidak dapat memprediksi Y.

(Hassan Suryono, 2005: 83)


commit to user

53

2. Uji Hipotesis

Teknik analisis korelasi sederhana dilaksanakan untuk menguji hipotesis

yang diajukan. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

a. Mencari koefisien korelasi antara prediktor (X) dan kriterium (Y).

r xy = ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑−−

−2222 )(}{)({

))((

YYNXXN

YXXYN

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

∑X = Skor masing-masing item

∑Y = Skor total

∑XY = Jumlah perkalian X dan Y

∑X2 = Jumlah kuadrat dari X

∑Y2 = Jumlah kuadrat dari Y

N = Jumlah subjek

(Algifari, 2003: 202)

Keterangan :

r = koefisien korelasi

Jika rhitung ≤ rtabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variabel X tidak

berpengaruh terhadap variabel Y. Namun jika rhitung ≥ rtabel maka H0 ditolak

dan Ha diterima, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

b. Koefisien Determinasi.

Iqbal Hasan (2003: 247) ”Koefisien determinasi adalah penyebab

perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X, sebesar kuadrat

koefisien korelasinya”. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh

nilai suatu variabel (variabel X) terhadap naik/ turunnya nilai variabel lainnya

(variabel Y).

Koefisien determinasi dirumuskan : ” %1002 ×r ” (J. Supranto, 1995: 146)

c. Mencari persamaan garis regresi.

Menurut Sugiyono (2010: 261) bahwa ”Persamaan regresi dapat digunakan

untuk melakukan prediksi seberapa tinggi variabel dependen bila nilai variabel

independen dimanipulasi (dirubah-rubah)”.


commit to user

54

bXaY +=ˆ

( )( ) ( )( )( )∑ ∑

∑∑∑∑−

−=

22

2

XXn

XYXXYa

( )( )( )∑ ∑

∑ ∑∑−

−=

22 XXn

YXXYnb

Jika terlebih dahulu dihitung koefisien b maka koefisien a dapat ditentukan

dengan rumus : XbYa −=

Keterangan :

Y = Nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas

a = Pintasan ( nilai Y bila X= 0)

X = Nilai tertentu dari variabel bebas

b = Kemiringan dari garis regresi (kenaikan atau penurunan Y untuk setiap

perubahan satu-satuan X) atau koefisien regresi, mengukur besarnya

pengaruh X terhadap Y kalau X naik satu unit.

(J. Supranto, 1995: 171)

d. Uji koefisien regresi

Hipotesis:

H0: penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-

prinsip demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap

demokrasi.


prinsip demokrasi berpengaruh signifikan terhadap sikap demokrasi.

Pengambilan keputusan:

Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima

Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak

Terlihat bahwa pada kolom signifikan adalah 0.012, atau probabilitas

dibawah 0.050, maka H0 ditolak, atau koefisien regresi signifikan, atau

penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-

prinsip demokrasi berpengaruh terhadap sikap demokrasi.


commit to user

55

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1.Gambaran Umum SMAN1 Gemolong

a. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Gemolong

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong yang berada di Jln. Citrosancakan

Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yang usianya memasuki ke-26 tahun

telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Dan didirikan pada tanggal 14 juli

1981. Berdasarkan SK Mendikbud No. 02019/0/1981 sebagai pijakan yuridis

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong mulai menerima siswa baru untuk

tahun pelajaran 1981/1982 atau angkatan pertama. Seiring dengan perkembangan

dan kebijaksanaan pemerintah, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong

berdasarkan Undang-undang Sisdiknas No: 20 tahun 2003, mendapat sebutan

nama SMA Negeri 1 Gemolong pada 08 Juli 2003 sampai sekarang. Selanjutnya

pada tahun 2008 s/d tahun 2010 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong

memiliki siswa sebanyak 755 orang, yang masing-masing terdiri atas 7 kelas

dengan perincian untuk kelas X sebanyak 249 orang, kelas XI sebanyak 280

orang, dan kelas XII sebanyak 226 orang. Selain itu juga mempunyai sejumlah

guru dan karyawan yang terdiri dari 59 Guru tetap, 12 Guru Tidak Tetap (GTT),

dan 7 Pegawai Tidak Tetap (PTT).

b. Lingkungan Sekolah Pada Umumnya

Sekolah SMA Negeri 1 Gemolong berlokasi di suatu area yang cukup strategis

dan representatif, karena daerah tersebut lokasinya mudah dijangkau,

transportasinya mudah. Selain itu dekat dengan pasar maupun rumah sakit. Dan

areanya berada di pinggiran Kota Kecamatan Gemolong, Desa Tegaldowo,

kurang lebih berjarak 11km dari pusat Kota dan mempunyai keliling tanah

seluruhnya 1.006 m dan menempati areal tanah seluas kurang lebih 4 hektar.

Lingkungan belajar siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong sangat

kondusif. Hal ini nampak pada ruangan kelas yang nyaman, pengajar-pengajar

55


commit to user

56

yang baik dan berkompeten, teman-teman yang baik, serta fasilitas pengajaran

yang lengkap dan mendukung, sehingga akan mampu berpikir secara produktif,

bekerja sama dengan teman-temannya, dan mampu menyerap informasi yang

disampaikan. Selain itu, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif guru

hendaknya menggunakan strategi menggunakan dialog interaktif dengan berbagai

metode mengajar yang dapat menciptakan siswa mengembangkan sikap

demokratis. Dengan adanya hal tersebut dapat membantu siswa dalam

meningkatkan hasil belajarnya. Hal ini nampak pada sarana dan prasarana

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong sudah cukup memadai. Bangunan

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong merupakan bangunan satu lantai

yang terdiri atas 21 ruang kelas, 5 ruang laboratorium (kimia, fisika, biologi,

komputer, dan bahasa), aula, ruang perpustakaan, ruang TU, ruang guru, ruang

BK, ruang kopsis, ruang UKS. Selain itu terdapat lapangan basket dan dua

lapangan voli, serta masjid yang cukup luas dan representatif untuk melaksanakan

sholat berjamaah.

Sarana dan prasarana tersebut digunakan siswa dan guru untuk menunjang

proses kegiatan belajar mengajar agar prestasi siswa dapat menjadi lebih baik.

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong merupakan salah satu sekolah favorit

di Kabupaten Sragen dan mempunyai mutu atau kualitas yang bagus. Hal ini

dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang pernah diraih oleh peserta didik

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong yang selalu menduduki peringkat 3

(tiga) besar. Prestasi yang pernah diraih adalah prestasi dibidang akademik

maupun non akademik. Dibidang akademik dalam lima tahun terakhir peserta

didik Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong pernah memperoleh prestasi

diantaranya adalah Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Pelajar SMA Se-

Solo Raya Tingkat Kabupaten tahun 2010, juara harapan I lomba essay Tingkat

SMA sederajat Se-Eks Karisidenan Surakarta tahun 2011, juara II Lomba Karya

Tulis Al-Qur’an Se-Eks Karisidenan Surakarta tahun 2011, dan juara III Lomba

Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Pelajar SMA Se-Solo Raya Tingkat Kabupaten tahun

2010.


commit to user

57

c. Visi dan Misi serta Struktur Pimpinan SMA Negeri 1 Gemolong

Visi : “Luhur Budi Pekerti, Unggul dalam Prestasi”.

Misi : 1) Menanamkan budi pekerti luhur dan melaksanakan syariat

sesuai dengan agama yang dianutnya.

2) Meningkatkan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga

kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran.

3) Memotivasi siswa siap berkompetisi masuk perguruan tinggi.

4) Membekali siswa untuk menguasai bahasa nasional maupun

internasional.

5) Menyalurkan bakat dan minat siswa melalui ekstrakurikuler.

6) Membekali siswa siap berkompetisi di era globalilasi.

d. Struktur Pimpinan SMA Negeri 1 Gemolong tahun 2008 s.d 2013 adalah

sebagai berikut:

Kepala Sekolah : Drs. Moh. Amir Zubaidi M.Pd

Wakasek Kurikulum : Ngatijo S.Pd

Wakasek Kesiswaan : Parmono S.Pd

Wakasek Humas : Sumanti S.Pd M.Pd

Wakasek Sarana dan Prasarana : Drs. Slamet

Bendahara : Sri Hartati

Kepala Tata Usaha : Waris

e. Data subyek penelitian

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah 56 siswa. Berikut

adalah daftar nama siswa yang tampak pada tabel dibawah ini. Dapat dilihat pada

lampiran 18.


commit to user

58

Tabel 3. Daftar nama siswa penelitian kelas XI SMA Negeri 1 Gemolong Tahun

Ajaran 2010/2011.

No. Nama Kelas L/P 1 Dimas Aditya Pamungkas XI. 1PA 1 L 2 Dita Hardja Kusuma XI. 1PA 1 P 3 Diyah Tri Utami XI. 1PA 1 P 4 Dwi Prasetyo XI. 1PA 1 L 5 Elysa Windi H XI. 1PA 1 P 6 Erni Setyawati XI. 1PA 1 P 7 Fahrudin Rifa’i XI. 1PA 1 L 8 Fajar Renawati XI. 1PA 1 P 9 Fandi Kurniawan XI. 1PA 2 L 10 Fendi Setiawan XI. 1PA 2 L 11 Flara Sitha Febriany XI. 1PA 2 P 12 Ginanjar Ganda Gumilang XI. 1PA 2 L 13 Hamas Abdurrahman S XI. 1PA 2 L 14 Handito XI. 1PA 2 L 15 Hanif Prasetyo XI. 1PA 2 L 16 Hayu Safitri XI. 1PA 2 P 17 Hesti Kusdianingrum XI. 1PA 3 P 18 Hevi Dekaningtyas XI. 1PA 3 P 19 Himawan Sutanto XI. 1PA 3 L 20 Ikhsan Budi Utomo XI. 1PA 3 L 21 Imannda Kusuma Putra XI. 1PA 3 L 22 Iwan Adi Kusuma XI. 1PA 3 L 23 Jayanti Tri Utami XI. 1PA 3 P 24 Johan Dwi Armada XI. 1PA 3 L 25 Joni XI. 1PS 1 L 26 Kusnul Yuli Maulana XI. 1PS 1 L 27 Lia Permatasari XI. 1PS 1 P 28 Listya Buana Putra XI. 1PS 1 P 29 Lusiana Ayu M XI. 1PS 1 P 30 Megariana Sari XI. 1PS 1 P 31 Rio Bima Pamungkas XI. 1PS 1 L 32 Riska Anggraini S XI. 1PS 1 P 33 Riski Dhani Nirmala XI. 1PS 2 L 34 Ristia Widyaningrum XI. 1PS 2 P 35 Rizki Aditya N XI. 1PS 2 L 36 Rochmad Choirul M XI. 1PS 2 L 37 Rochmadi Prakoso XI. 1PS 2 L 38 Rofiq Hambali XI. 1PS 2 L 39 Septian Dwi Cahyo XI. 1PS 2 L 40 Septina Fidy Aningtyas XI. 1PS 2 P 41 Setiyawati XI. 1PS 3 P


commit to user

59

42 Setyo Kusrini XI. 1PS 3 P 43 Shinta Dewi Yuliati XI. 1PS 3 P 44 Siti Nugraheni XI. 1PS 3 P 45 Tutik Handayani XI. 1PS 3 P 46 Utari Citra K XI. 1PS 3 P 47 Viki Gilang Ramadhan XI. 1PS 3 L 48 Wahyu Kurniawati XI. 1PS 3 P 49 Widy Seto Utomo XI. 1PS 4 L 50 Winda Astuti XI. 1PS 4 P 51 Wiwik Ekowati XI. 1PS 4 P 52 Yoni Faizal Maulana XI. 1PS 4 L 53 Yuni Purwanti XI. 1PS 4 P 54 Yusrina Ana K XI. 1PS 4 P 55 Muh. Zaenal Abidin XI. 1PS 4 L 56 Gholibah At-thohiroh Abbas XI. 1PS 4 P

2. Penguasaan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan

Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dari hasil pengumpulan data tentang penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dapat diketahui jumlah

responden (N) = 56, skor tertinggi 29, skor terendah 16. Untuk mendapatkan kelas

interval terlebih dahulu dicari (R) diperoleh dari perhitungan R = data max - data

min yaitu 29-16 = 13. Untuk menghitung banyaknya kelas dapat diperoleh dengan

rumus K = 1 + 3,322 Log 56 = 6,807 dibulatkan menjadi 7. Keputusan interval

kelas diperoleh dengan rumus I = R/K yaitu 13/7 = 1,857 dibulatkan menjadi 2.

Data tersebut akan tampak dalam distribusi frekuensi pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.Distribusi frekuensi data Penguasaan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan

Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi tahun 2010/2011.

Interval Nilai Tengah Frekuensi Frekuensi Kumulatif

16-17 16,5 2 2 18-19 18,5 3 5 20-21 20,5 12 17 22-23 22,5 11 28 24-25 24,5 16 44 26-27 26,5 8 52 28-29 28,5 4 56

Jumlah 56


commit to user

60

Dari distribusi frekuensi tersebut diperoleh Mean (x ) = 23,285, Median

(Me) = 22,54, Modus (Mo) = 21,500 dan simpangan baku = 2,871. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19.

Distribusi frekuensi di atas dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Gambar 1. Histogram Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Pengertian dan

Prinsip-Prinsip Demokrasi tahun 2010/2011.

3. Deskripsi Data Sikap Demokrasi

Dari hasil pengumpulan data tentang sikap demokrasi dapat diketahui

jumlah responden (N) = 56, skor tertinggi 116, skor terendah 89. Untuk

mendapatkan kelas interval terlebih dahulu dicari (R) diperoleh dari perhitungan

R = data max - data min yaitu 116-89 = 27. Untuk menghitung banyaknya kelas

dapat diperoleh dengan rumus K = 1 + 3,322 Log 56 = 6,807 dibulatkan menjadi

7. Keputusan interval kelas diperoleh dengan rumus I = R/K yaitu 28/7 = 4. Data

tersebut akan tampak dalam distribusi frekuensi pada tabel dibawah ini :

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29

Fre

ku

en

si

Interval

frekuensi


commit to user

61

Tabel 5. Distribusi frekuensi data Sikap Demokrasi tahun 2010/2011.

Interval Nilai Tengah Frekuensi Frekuensi Kumulatif

89-92 90,5 10 10 93-96 94,5 4 14 97-100 98,5 11 25 101-104 102,5 13 38 105-108 106,5 9 47 109-112 110,5 7 54 113-116 114,5 2 56 Jumlah 56

Dari distribusi frekuensi tersebut diperoleh Mean (x ) = 101,071, Median

(Me) = 101,577, Modus (Mo) = 101,833 dan simpangan baku = 6,925.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20.

Distribusi frekuensi di atas dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Gambar 2. Histogram Sikap Demokrasi tahun 2010/2011.

B. Uji Persyaratan Analisis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari

distribusi normal atau tidak. Sampel ini diambil secara random. Uji normalitas ini

menggunakan uji Liliefors dengan cara menggunakan penafsir rata-rata (X) dan

simpangan baku.

0

2

4

6

8

10

12

14

89-92 93-96 97-100 101-104105-108109-112113-116

Fre

ku

en

si

Interval

Frekuensi


commit to user

62

Data dikatakan normal apabila nilai Lhitung < Ltabel. Hasil perhitungan

kemudian dikonsultasikan (N=56) untuk taraf signifikansi 5% diperoleh 0,118.

Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 21.

Dari uji Liliefors didapat nilai Lhitung sebagai berikut :

Tabel 6. Tabel nilai Liliefors

No. Variabel Lhitung Ltabel Keterangan

1.

2.

X

Y

0,077

0,034

0,118

0,118

Normal

Normal

a. Uji Normalitas Variabel X

Dari uji normalitas data tentang penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi yang telah

dilakukan diperoleh Lhitung = 0,077 dan pada taraf signifikansi 5%, Ltabel =

0,118. Karena Lhitung 0,077 < 0,118 maka dapat disimpulkan bahwa data

tersebut normal. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 22.

b. Uji Normalitas Sikap Demokrasi

Dari uji normalitas data tentang sikap demokrasi yang telah dilakukan

diperoleh Lhitung = 0,034 dan pada taraf signifikansi 5%, Ltabel = 0,118. Karena

Lhitung 0,034 < 0,118 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal.

Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 23.

2. Uji Linieritas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan

varibel terikat terdapat hubungan yang linier atau tidak. Jika Fhitung < Ftabel berarti

korelasinya linier, tetapi apabila Fhitung > Ftabel berarti korelasinya tidak linier.

Pengujian linieritas penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian

dan prinsip-prinsip demokrasi dengan sikap demokrasi mengunakan SPSS 13

didapat nilai Fhitung = 1,318 dan Ftabel = 1,967 untuk taraf signifikansi 5%.

Dikarenakan Fhitung < Ftabel dengan nilai 1,381 < 1,967 maka data tersebut sudah

memenuhi asumsi linieritas. Perhitungan SPSS 13 dapat dilihat pada lampiran 24.


commit to user

63

3. Uji Independen

Uji independen dilakukan untuk membuktikan, bahwa antar variabel bebas

tidak berpengaruh atau independen. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah

dilakukan dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 6,48 (Lampiran 25). Hasil tersebut

kemudian dikonsultasikan dengan nilai Ftabel dengan N = 56 dan taraf signifikansi

sebesar 5% diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,58. Karena Fhitung > Ftabel atau 6,48 >

3,58 maka dapat dikatakan bahwa X dependen terhadap Y, jadi X dapat

memprediksi Y. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah pernyataan yang

dikemukan dapat diterima bila fakta-fakta yang ada dapat mendukung pernyataan

dalam hipotesis, sebaliknya hipotesis ditolak apabila fakta-fakta empiris tidak

dapat mendukung pernyataan hipotesis.

1. Analisis Data

a. Koefisien Korelasi antara Prediktor (X) dan Kriterium (Y)

Hipotesis :

Ho : penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-

prinsip demokrasi tidak berpengaruh terhadap sikap demokrasi.

Ha : penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-

prinsip demokrasi berpengaruh terhadap sikap demokrasi.

Ketentuan :

Jika rhitung ≥ rtabel maka Ho ditolak dan Ha diterima

Jika rhitung ≤ rtabel maka Ho diterima dan Ha ditolak

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penghitungan statistik dengan menggunakan SPSS 13

diperoleh rhitung = 0,335 dengan rtabel = 0,263 dari 56 responden. Karena rhitung =

0,335 ≥ rtabel = 0,263 maka ada pengaruh antara penguasaan kompetensi dasar


demokrasi. Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 27.


commit to user

64

b. Koefisien Determinasi ( )2R .

Koefisien determinasi adalah “Penyebab perubahan pada variabel Y yang

datang dari variabel X, sebesar kuadrat koefisien korelasinya”. Koefisien penentu

ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel (variabel X) terhadap naik/

turunnya nilai variabel lainnya (variabel Y). Besarnya koefisien determinasi

adalah kuadrat koefisien korelasinya dan selanjutnya dikalikan 100%. Dari

penghitungan statistik dengan mengunakan SPSS 13 maka didapat nilai koefisien

determinasi (R Square) sebesar 0,112. R square ini merupakan indeks determinasi,

yakni prosentase yang menyumbangkan pengaruh penguasaan kompetensi dasar


demokrasi. Ini berarti bahwa variabel penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi mempengaruhi sikap

demokrasi sebesar 0,112 x 100% = 11,2% dan sisanya 100% - 11,2% = 88,8%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

c. Persamaan Garis Regresi

Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi

variabel dependen mempengaruhi variabel independen. Berdasarkan pengolahan

data diperoleh nilai a = 84,080 dan b = 0,727. Maka persamaan garis regresi


demokrasi mempengaruhi sikap demokrasi dapat disusun sebagai berikut:

Y = a + b X

Y = 84,080 + 0,727 X

Y = penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-

prinsip demokrasi.

X = sikap demokrasi.

Ini berarti :

- Konstanta sebesar 84,080 menyatakan, bahwa jika tidak ada variabel bebas

yang diteliti tersebut, maka besarnya sikap demokrasi adalah sebesar 84,040.


commit to user

65

- Harga 0,727 merupakan koefisien regresi X yang menyatakan bahwa setiap

adanya peningkatan (karena tanda positif) penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi sebesar 1 akan

menyebabkan sikap demokrasi akan meningkat sebesar 0,727. Perhitungannya

dapat dilihat pada lampiran 28.

d. Uji Koefisien Regresi

Hipotesis:


prinsip demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap demokrasi.


prinsip demokrasi berpengaruh signifikan terhadap sikap demokrasi.

Pengambilan keputusan:

Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima

Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak

Terlihat bahwa pada kolom signifikan adalah 0.012, atau probabilitas

dibawah 0.050, maka H0 ditolak, atau koefisien regresi signifikan, atau


demokrasi berpengaruh terhadap sikap demokrasi.

2. Penafsiran Hipotesis

Hipotesis:

H0 : r = 0 Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Ha : ≠r 0 Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria pengujian:

H0 diterima dan Ha ditolak bila nilai rhitung ≤ rtabel

H0 ditolak dan Ha diterima bila nilai rhitung ≥ rtabel

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penghitungan statistik dengan menggunakan SPSS 13

diperoleh rhitung = 0,335 dengan rtabel = 0,263 dari 56 responden. Karena rhitung =

0,335 > rtabel = 0,263 maka ada pengaruh antara penguasaan kompetensi dasar


commit to user

66


demokrasi. Besarnya pengaruh penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan

pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi sebesar 0,112

x 100% = 11,2% dan sisanya 100% - 11,2% = 88,8% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar model.

3. Kesimpulan Hipotesis

Hipotesis yang menyatakan penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan

pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi berpengaruh terhadap sikap demokrasi

siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong tahun ajaran

2010/2011 dapat diterima kebenarannya.

D. Pembahasan Hasil Analisis Data

Setelah melakukan pengujian hipotesis maka langkah selanjutnya

melakukan pembahasan hasil analisis data. Pembahasan analisis data adalah

sebagai berikut:

Bahwa penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan

prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi merupakan salah satu hal

yang berbeda baik dalam makna dan hal yang lain. Adapun makna penguasaan


merupakan menjelaskan makna demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi itu

sendiri, adapun pengertian demokrasi secara sederhana adalah pemerintahan

rakyat atau kekuasaan rakyat, dan prinsip-prinsip demokrasi adalah dasar

pembentukan demokrasi itu sendiri. Sedangkan sikap demokrasi adalah

kecenderungan untuk bertindak dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga

mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi dan menegakkan nilai-

nilai demokrasi. Namun kedua hal tersebut dapat juga saling berpengaruh, hal

tersebut dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dengan mengambil sampel pada

siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong tahun ajaran

2010/2011.


commit to user

67

Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya menyangkut perilaku

manusia, baik secara individual maupun kelompok. Dalam kedudukannya sebagai

warga atau pejabat yang diberi kewenangan. Sikap adalah kecenderungan untuk

bertindak dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan

atau sistem politik demokrasi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Kecenderungan untuk bertindak dan berperilaku tersebut berlangsung

sepanjang kehidupan manusia dengan lingkungannya, mulai dari lingkungan

keluarga, lingkungan bermain, lingkungan sekolah sampai lingkungan masyarakat

yang lebih luas. Nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan masyarakat itulah

yang mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan. Nilai-nilai itu beraneka ragam

termasuk didalamnya nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itulah yang

membentuk sikap demokratiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

demokrasi beraneka ragam diantaranya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban

sebagai warga negara dan kepercayaan kepada pemerintah. Selain itu faktor-faktor

lainnya adalah status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan

pengalaman organisasi. (http://www.unp.ac.id).

Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada uji hipotesis yang menyatakan

“ada pengaruh yang signifikan penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan

pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi siswa kelas XI

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong tahun ajaran 2010/2011” dapat

diterima. Adanya pengaruh berarti antara penguasaan kompetensi dasar


demokrasi siswa diketahui dari besarnya harga koefisien korelasi yang dihasilkan

sebesar rxy = 0,335.

Berdasarkan hal tersebut, berarti tinggi rendahnya penguasaan kompetensi

dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi berpengaruh

dengan tinggi rendahnya sikap sosial siswa. Semakin tinggi penguasaan


maka akan membentuk sikap demokrasi siswa tersebut.


commit to user

68

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penguasaan kompetensi

dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap

demokrasi siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong terbukti dengan

hasil penghitungan statistik dengan menggunakan SPSS 13 diperoleh rhitung =

0,335 dengan rtabel = 0,361 dari 56 responden. Karena rhitung = 0,335 ≥ rtabel = 0,263

maka ada pengaruh antara penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan

pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dengan sikap demokrasi. Besarnya


prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi sebesar 0,112 x 100% = 11,2% dan

sisanya 100%-11,2% = 88,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

Adapun faktor lainnya yaitu dalam lingkungan keluarga, merupakan lingkungan

pertama untuk mengenal nilai-nilai, terutama nilai demokrasi. Adapun contohnya

adalah hak untuk berpendapat, partisipasi dalam mengambil keputusan dalam

keluarga, dan musyawarah dalam keluarga. Lingkungan sekolah merupakan

tempat untuk berlatih dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Contohnya

adalah pemilihan ketua OSIS, dan dalam proses pembelajaran selalu

mengedepankan proses belajar yang demokratis dan adanya wadah kegiatan

ekstakurikuler seperti Pramuka, PMR, KIR dan lain-lain yang memungkinkan

siswa untuk mengembangkan budaya demokrasi. Serta lingkungan masyarakat,

bangsa, dan negara dapat tercermin dari pengambilan keputusan yang dilakukan

oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan lembaga yang berwenang lainnya.

Serta untuk melakukan prediksi seberapa tinggi variabel dependen mempengaruhi

variabel independen maka dapat mengunakan persamaan Y = 84,080 + 0,727 X.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima kebenarannya.

68


commit to user

69

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan implikasi

sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang

positif dan signifikan antara penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan

pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi. Semakin baik

ketrampilan siswa pada penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian

dan prinsip-prinsip demokrasi berarti semakin meningkat pula sikap demokrasi

siswa, jika dibanding dengan siswa yang ketrampilannya kurang dalam


demokrasi.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang positif dan

signifikan antara penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan

prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi. Karena penguasaan


dapat mengembangkan sikap demokrasi siswa, maka siswa diharapkan mampu

menguasai penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-

prinsip demokrasi dengan baik sehingga dengan adanya penguasaan kompetensi

dasar tersebut dapat membentuk sikap demokrasi siswa.

C. Saran

1. Bagi Siswa

Seorang siswa dituntut untuk menguasai kompetensi dasar dalam suatu

kurikulum, tidak terkecuali dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Siswa diharapkan agar menguasai kompetensi dasar salah satunya menguasai

kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi.

penguasaan kompetensi dasar yang baik akan membentuk sikap demokrasi siswa

yang baik pula.


commit to user

70

2. Bagi Guru

Hendaknya guru dalam memberikan materi kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi kepada siswa harus

secara jelas dan menyeluruh, sehinggga siswa benar-benar menguasai kompetensi

dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi tersebut dengan

baik. Selain itu, guru dalam menerapkan materi prinsip-prinsip demokrasi harus

secara teratur menggunakan berbagai strategi dialog interaktif dengan berbagai

metode mengajar yang dapat menciptakan siswa mengembangkan sikap

demokratisnya.

3. Bagi Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya perlu mengupayakan

penerapan iklim belajar yang tepat bagi para siswa, agar dapat menanamkan

sendi-sendi yang bisa membangun karakter bagaimana hidup berdemokrasi

terhadap para siswa dan untuk menyikapi tumbuhnya semangat demokrasi

secara positif.


commit to user

71

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi & Cholid Narbuko. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Anonim. 2006. Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Jakarta: Wipress.

Anonim. 2007. Pendidikan dan Demokrasi. http://www.unpad.ac.id. Diunduh hari Selasa, tanggal 12 April 2011 jam 14.00 WIB.

Algifari. 2003. Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis (Edisi II). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Azyumardi Azra. 2000. Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada

Media. Dwi Sukarno. 2006. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: Bumi

Aksara. Eep Saefulloh Fatah. 1994. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia.

Jakarta: Ghalia Indonesia. Gerungan. W.A. 1996. Psikologi Sosial. Bandung: Eresco. Hasan Alwi. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Hassan Suryono. 2005. Statistik: Pedoman, Teori dan Aplikasi. Surakarta: UNS Press.

Iqbal, Hasan. 2003. Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif) Edisi

Kedua. Jakarta: Sinar Grafika Offset. J. Supranto. 1995. Statistik Teori dan Aplikasi (edisi kelima). Jakarta: Erlangga. Kevin Carmody and Zane Berge. 2005. “Elemenal Analysis Of The Online

Learning Experience”. International Journal of Education and Development Using ICT. Vol 1 No 3.

Koentjaraningrat. 1994. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Larry Bimi. 2009. Journal Internasional of Definition Civic Education as Subject,

http://www.wikipedia.com // wiki / Civic Education. Diakses tanggal 07 Juli 2009 jam 14.15 WIB.

71


commit to user

72

Miriam Budiarjo. 1997. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Mulyasa, E. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya. Paulus Wahana. 1993. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: paradigma. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:

Lampiran Negara Republik Indonesia. Richard I. Arends. 2008. Learning to Teach (belajar untuk mengajar).

Yogyakarta: Pustaka Belajar. Riduwan. 2003. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta. . 2004. Metode dan Teknik Analisis Menyusun Tesis. Bandung:

Alfabeta CV. Saifuddin Azwar. 1996. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran

Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Saifuddin Azwar. 2000. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta:

Pustaka Belajar. . 2002. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran

Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sudjana. 2001. Metode Statistika. Bandung: Tarsito. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V). Jakarta: Rineka Cipta.

________________. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek

Cetakan Ke 13. Jakarta: Bina Aksara. Sukarna. 1981. Sistem Politik. Bandung: Alumni. Sutrisno Hadi. 1987. Statistik Jilid II. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Syahrial Syarbini.Dkk. 2006. Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Graha Ilmu.


commit to user

73

Tim ICCE UIN. 2003. Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media. Edisi Revisi.

Winarno Surakhmad. 1998. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito. Zamroni, MA. 2001. Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil

Society. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac/Pengaruh... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i PENGARUH PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN DAN