DIBUANG SAYANG€¦ · DPD, dan DPRD, serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Tepat di malam pertama memasuki

i

DIBUANG SAYANG …yang tercecer dari catatan Pengawasan

Pemilu 2019 di Kabupaten Semarang

ii

DIBUANG SAYANG yang tercecer dari catatan Pengawasan Pemilu

2019 di Kabupaten Semarang

Penulis

Bawaslu Kabupaten Semarang

Diterbitkan oleh

Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang

Jalan Purnakarya Raya, Kel. Gedanganak,

Ungaran Timur 50519

Telp: (024) 76901435

Website: www.semarangkab.bawaslu.go.id

Email: [email protected]

14 x 21 cm; x + 259 halaman

Cetakan I : November 2019

ISBN : 978-623-92365-0-2

Dilarang menggandakan dan kemudian

menyebarkan untuk tujuan komersil baik

sebagian atau keseluruhan isi buku ini kepada

khalayak tanpa seizin penerbit. Sangat diizinkan

mengutip untuk kebutuhan akademik,

kepenulisan, dan diskusi.

iii

M. ABHAN

"Masyarakat merupakan pegawas sejati. Perannya

sangat penting. Membantu penyelenggara pemilu

menciptakan pesta demokrasi yang luber dan

jurdil,"

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

“Program kita, awasi-cegah-tindak berhasil

meningkatkan jumlah pemantau pemilu,

mencegah kebisingan politik di media sosial,

operasi tangkap tangan dugaan politik uang, dan

menjadi pertimbangan MK”

RATNA DEWI PETALOLO

"Tanpa perempuan tidak ada demokrasi yang adil,

berkembang, sehat serta seimbang

FRITZ EDWARD SIREGAR

“Perjuangan perubahan itu adalah jalan yang sepi.

Kadang kala dilalui sendirian. Tetapi, harus

dimulai dari diri sendiri untuk menciptakan api

perubahan yang memperbaiki demokrasi

Indonesia

RAHMAT BAGJA

“Hukum diterapkan sebagai sarana untuk

melakukan pembaruan di dalam masyarakat.

Yang berarti juga hukum senantiasa berkembang

secara teratur dalam suatu sistem hukum untuk

menghadapi tuntutan kemanusiaan. "Memang

tidak selalu mudah menerapkan hukum sesuai uu

apalagi menentukan pembaruan hukum”

iv

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan

yang Maha Esa, atas berkat Rahmat, Inayah serta

HidayahNya kita masih diperkenankan

menjalankan tugas-tugas yang bermanfaat untuk

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sangat

bersukur pelaksanaan Pemilu 2019 di Kab

Semarang berjalan dengan lancar, tanpa ada

kendali yang berarti. Pencegahan pelanggaran,

sosialisasi pengawasan dan pengawasan

partisipatif menjadi program unggulan Bawaslu

kab Semarang untuk meminimalisir terjadinya

pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Pemilu 2019 sudah usai akan tetapi bukan

berarti tugas Bawaslu Kabupaten Semarang

selesai. Pasca selesainya Pemilu 2019 dengan di

lantiknya anggota DPRD Kab Semarang, DPR

Propinsi Jawa Tengah, DPR RI dan DPD, juga

sebentar lagi akan di lantik Presiden dan wakil

Presiden RI, Bawaslu Kabupaten Semarang

menyusun Buku Hasil Pengawasan selama Pemilu

2019.

vi

Buku ini merupakan pendokumentasian

hasil-hasil kerja para Pengawas Pemilu dan

jajaran Bawaslu baik di tingkat Bawaslu

Kabupaten maupun Pengawas adhoc pada

pelaksanaan Pemilu 2019, mulai awal tahapan

penyelenggaraan Pemilu sampai dengan

selesainya tahapan Pemilu. Buku ini disusun

dengan metode narasi dilihat dari berbagai sudut.

Disusun untuk memberikan informasi kepada

publik tentang peran dan perjalanan pengawas

pemilu dalam menjalankan tugas-tugasnya, buku

ini disajikan dengan alur cerita yang ringan dan

mudah dibaca. Kisah lengkap dimulai dari

perjalanan seleksi pengawas pemilu, pengawasan

pada tiap tahapan, sampai cerita penanganan

pelanggaran-pelanggaran Pemilu di Kabupaten

Semarang. Buku ini ditulis oleh seluruh

Komisioner Badan Penagawas Pemilu Kabupaten

Semarang beserta para staff yang notabene

mereka bekerja dan teribat langsung dalam

menjalankan tugas.

Harapannya, publik semakin mengenal

Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga yang

vii

diberi mandat oleh UU Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilu untuk melakukan pencegahan,

penindakan pelanggaran Pemilu, dan

menyelesaian sengketa proses Pemilu. Bawaslu

membutuhkan banyak dukungan para pihak

dalam aktivitas pengawasan: mengawasi proses

pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu, mencegah

terjadinya politik uang, mengawasi netralitas

semua pihak yang dilarang dalam kampanye

termasuk juga mengawasi pelaksanaan putusan

baik putusan oleh KPU ataupun pihak yang

berwenang.

Atas segala kekurangan dari penyusunan

buku ini, saya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten

Semarang mengucapkan permohonan maaf yang

sebesar-besarnya dan kami dengan senang hati

dan terbuka menerima masukan-masukan dan

saran yang dapat memperbaiki penyusunan buku

ini.

Terima kasih tak terhingga kepada seluruh

jajaran pengawas adhoc dari mulai Panwascam

dan tim staff serta sekretariat, Pengawas Pemilu

Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS juga

viii

Sekretariat dan seluruh Staff Bawaslu Kabupaten

Semarang yang telah melaksanakan pengawasan

Pemilu 2019, semoga apa yang kita lakukan ini

adalah bagian dari cinta kita terhadap tanah air

Indonesia.

Mohammad Talkhis, S.Pd. Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang

ix

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................. v

DAFTAR ISI ........................................................ ix

Bagian 1

1. Malam Pertama Kampanye yang Berujung ke

Meja Hijau ..................................................... 3

2. Terhalang Sinden ....................................... 21

3. Tetap Semangat Meskipun Lelah ................. 31

4. Pertama atau Terpagi .................................. 41

5. Menyusun Daftar Pemilih Pemilu ................ 43

6. Cerita di Balik Pengawasan Surat Suara

Pemilu 2019 ................................................ 51

7. Wani Piro? Pada Jagongan Pemilu ............... 63

8. Kisah Sang Pengawas: Balada Penertiban Alat

Peraga Kampanye ........................................ 71

9. Perhelatan Pesta Demokrasi ........................ 85

10. Masa-Masa Kritis Jelang Pesta Demokrasi

Pemilu Serentak 2019 ................................. 95

11. Belajar dari Mbah Royo ..............................107

12. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu .........109

13. Muara Akhir di Mahkamah Konstitusi .......133

14. Potret Perjalanan Pengawas Perempuan .....147

x

15. Bawaslu Goes To School .............................201

16. Nomer Satu Tetaplah “Nomer Satu” ............219

Bagian 2

1. SDM & Organisasi Bawaslu ........................227

2. Pengawasan Seluruh Tahapan Pemilu

Serentak Tahun 2019 .................................243

Biodata Penulis .................................................257

1

BAGIAN 1

yang tercecer dari catatan pengawasan…

2


3

Malam Pertama Kampanye

yang berujung ke Meja Hijau

Sebuah Catatan Penanganan Pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Semarang

Agus Riyanto

“Siti Ambar Fatonah dan Sarwono

berkampanye disertai bagi-bagi amplop berisi

uang dalam acara sedekah Dusun Kalikembar

Desa Pakopen Kecamatan Bandungan, kedua

Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar

tersebut diadili dengan pasal Money Polityc di

Pengadilan Negeri Ungaran”.

Tanggal 23 September 2018 adalah

merupakan hari pertama masa kampanye

Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7


4

Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,

disebutkan bahwa kampanye Calon Anggota DPR,

DPD, dan DPRD, serta Pasangan Calon Presiden

dan Wakil Presiden dimulai tanggal 23 September

2018 sampai dengan 13 April 2019. Tepat di

malam pertama memasuki masa kampanye pukul

00.45 wib tanggal 23 September 2018 Siti Ambar

Fatonah yang merupakan Calon Anggota DPRD

Provinsi Jateng Dapil 2 Nomor Urut 03 Partai

Golkar dan Sarwono yang merupakan Calon

Anggota DPRD Kabupaten Semarang Dapil 5

Nomor Urut 01 Partai Golkar menghadiri acara

pagelaran wayang kulit dalam rangka sedekah

Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan

Bandungan, dalam acara itu kedua Caleg tersebut

naik ke atas panggung dan menyampaikan orasi

politik. Siti Ambar Fatonah mengatakan “

Alhamdulillah kulo saget sowan kalihan adik kulo

Sarwono nderek syukur bilih warga kalikembar ing

ndalu puniko, syukur kanthi diwujudaken nanggap

wayang kulit sing jarene wau murah meriah.

Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat


5

diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem

ayem, Amin. Sekedap malih warga masyarakat

Dusun Kalikembar, niki sowan kulo dating

kesempatan sakmeniko nderek sosialisasikan bilih

tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hari Rabu,

seluruh bangsa Indonesia ngawontenaken pesta

demokrasi, niki mboten adat kalihan

kebiasaanipun, sakmeniko wonten gangsal,

sepindah pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi,

DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,

bareng. Monggo dalam kesempatan meniko kulo

panjang sanget arepo bedo pilihan, warga

Kalikembar disuwun kedah rukun. Ning kulo

nyuwun nganyang kalih panjenengan ingkang

dipilih kulo kalihan Sarwono mawon, warga

Kalikembar kulo nyuwun nggih, nek nyuwun niku

diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai

Golkar Nomer 3 trus adik kulo wonten DPR

Kabupaten Nomer 1, mugo-mugo njenengan nderek

nyuksesaken ingkang DPR Kabupaten, kulo dateng

Provinsi Bapak Ibu, adik kulo ingkang setunggal

niku wau nomer 1, pak Mul nomer 2, nyuwun

dukunganipun nyuwun toblosanipun mbenjang


6

tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami

nyoblos kulo kalihan pak Sarwono saget amal

kagem panjenengan”. Sarwono di panggung

mengatakan “ Bibaripun ndalu meniko pak Dalang

kalihan warga masyarakat Kalikembar nderek

nguri-nguri kebudayaan jawi, Dalem pak Dalang

nderek dateng Kepengurusan Dewan Kesenian

Kabupaten Semarang kulo Wakilipun. Bapak Ibu

yang kulo hormati kulo mboten kathah badhe

matur, kulo dipeseni kalihan mbah Broto kalih pak

Lurah insyaAlloh untuk bulan depan syukur

pertengahan bulan ini untuk Kalikembar saking

perbatasan Bonkliwon, mbah Broto kalihan Bu

Kadus enggalm kalihan tokoh masyarakat dateng

gubuk kulo nyuwun disambungke dalan

Alhamdulillah perubahan tahun 2018 insyaAlloh

bulan depan syukur pertengahan bulan ini dimulai

lagi dengan anggaran 200 juta yang semula kita

anggarkan 600 juta sampai ke pertigaan Balai

Desa, jane dateng Coblong nggih tasih katah pak,

insyaAlloh di perubahan nggih sami. Alhamdulillah

itu kerjasama masyarakat Dusun Kalikembar

masyarakat Desa Pakopen pak ijeh kelingan


7

kalihan dalem pak, kulo mboten ajeng ngenalke

wong sampun do kenal kalihan kulo, Mungkin ada

Panwas mohon ma’af jika ada tutur kata kami

yang salah “ dilanjutkan mengatakan “ Monggo

Panitia nipun supados minggah panggung, ini

membantu untuk tumbas aqua”. Pada saat yang

bersamaan Siti Ambar Fatonah memberikan

amplop kepada Sarwono lalu Sarwono juga

mengambil amplop dari sakunya, kemudian

memberikan kedua amplop tersebut kepada

Pembawa Acara dalam acara tersebut yang

bernama Jarwoto.

Pernyataan Siti Ambar Fatonah dan Sarwono

serta tindakannya memberikan amplop berisi

uang tersebut akhirnya berbuntut panjang,

mereka berdua harus berurusan dengan proses

hukum, Panwaslu Kecamatan Bandungan yang

melakukan pengawasan di lokasi acara tersebut

yang sebelumnya telah mengingatkan kepada

Panitia akhirnya menjadikan sebuah Temuan

dugaan pelanggaran dan kemudian diteruskan

kepada Bawaslu Kabupaten Semarang disertai

dengan bukti-bukti termasuk rekaman hasil


8

pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas

Pemilu Kecamatan Bandungan. Atas dasar

Temuan inilah Bawaslu Kabupaten Semarang

menduga telah terjadi tindak pidana politik uang.

Perbuatan Siti Ambar Fatonah dan Sarwono bisa

dijerat dengan pidana pemilu berdasarkan pasal

521 atau pasal 523 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sentra Gakkumdu Kabupaten Semarang

yang merupakan Tim gabungan dari tiga lembaga

yaitu Bawaslu Kabupaten Semarang, Penyidik

Polres Semarang dan Jaksa dari Kejaksaan Negeri

Ambarawa akhirnya melakukan upaya memproses

hukum perbuatan Siti Ambar Fatonah dan

Sarwono, hingga akhirnya kasus ini bisa diproses

di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran.

Siti Ambar Fatonah dan Sarwono dalam

pembelaannya pada Sidang di Pengadilan Negeri

Ungaran menyatakan keberatan dan menolak atas

tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena mereka

berdua merasa sedikitpun tidak punya niat untuk

berbuat jahat atau curang.


9

Dalam proses persidangan, dihadirkan

beberapa Saksi dan Ahli oleh Jaksa Penuntut

Umum, yakni :

1. Agus Riyanto, SP, SH ( Anggota Bawaslu

Kabupaten Semarang)

2. Sukardi (Ketua Panwaslu Kecamatan

Bandungan)

3. Saribun (Anggota Panwaslu Kecamatan

Bandungan)

4. Widodo (Anggota Panwaslu Kecamatan

Bandungan)

5. Saefudin (Pengawas Pemilu Desa Pakopen)

6. Jumari (Ki Dalang wayang kulit)

7. Jarwoto (Warga Dusun Kalikembar Desa

Pakopen/Pembawa Acara)

8. Hadi Subroto (Warga Dusun Kalikembar Desa

Pakopen)

9. Sujarwanto (Warga Dusun Kalikembar Desa

Pakopen)

10. Muhammad Anwari (Warga Dusun Kalikembar

Desa Pakopen/Bendahara Panitia)

11. Dr. Pujiyono, SH, M.Hum (Ahli Pidana dari

UNDIP Semarang)


10

12. Prof.DR.Subyantoro, M.Hum (Ahli Bahasa

UNNES Semarang, tidak hadir dan

keterangannya dibacakan di persidangan)

13. Muslim Aisha, S.HI (Anggota KPU Provinsi

Jawa Tengah)

Saksi-saksi tersebut menerangkan soal

fakta atau seputar peristiwa kejadian, Siti Ambar

Fatonah dan Sarwono membenarkan apa yang

menjadi keterangan para Saksi. Sedangkan Ahli

ada yang menerangkan tentang aturan hal ikhwal

Kampanye, ada yang memberikan keterangan soal

konstruksi hukum pidana pemilu. Misalnya Ahli

DR.Pujiyono, SH, M.Hum menyatakan antara lain,

bahwa penyampaian informasi yang berkaitan

dengan Partai Politik atau Nomor Urut Partai

Politik sudah dapat disebut sebagai memunculkan

citra diri yang menjadi bagian dari kegiatan

kampanye karena yang diatur bersifat alternatif.

Pujiyono juga menyatakan bahwa Calon Anggota

Legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk

dalam pengertian Pelaksana Kampanye yang

diatur dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum.


11

Lebih lanjut Pujiyono juga menyatakan pemberian

uang sebagai bentuk bantuan atau sumbangan

dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat tidak

serta merta mewujudkan money polityc, namun

ketika diikuti dengan memunculkan nama dan

nomor urut partai politik maka tidak dapat

dibenarkan karena sudah condong pada konteks

kampanye dengan motif money polityc, Pujiyono

juga berpendapat alasan para Terdakwa yang

memberikan uang pada kegiatan masyarakat

dimaksudkan untuk membeli minuman kemasan

tidak membenarkan pelanggaran sebagaimana

diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan

umum, perbuatan tersebut tidak dilihat dari

berapa besar nominal uang yang diberikan tapi

dilihat dari perbuatan yang dilanggar yaitu

memberikan uang. Pujiyono juga menjelaskan

bahwa yang dimaksud dengan mens rea adalah

hal yang berkaitan dengan sikap batin yang tegas,

dinilai dari perbuatan obyektif.

Dalam persidangan pihak Penasehat

Hukum Siti Ambar Fatonah dan Sarwono yaitu


12

Mohammad Sofyan, SH dan Sandi Honasan Syah,

SH juga menghadirkan Saksi-Saksi yang

meringankan Terdakwa (Saksi a de charge) dan

juga Ahli, yakni :

1. Tumaedi (Perangkat Desa Pakopen)

2. Karsiman (Warga Desa Pakopen)

3. Mawardi Hidayat (Ketua Bapilu Partai Golkar

Kabupaten Semarang)

4. Suradi (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten

Semarang)

5. DR.Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si (UNDIP)

6. Muh. Haryanto (UKSW)

Dalam perkara ini, Majelis Hakim yang

diketuai Tri Retnaningsih, SH, MH dengan

Anggota Hendra Yuristiawan,SH,MH dan Wasis

Priyanto, SH,MH mengadili Siti Ambar Fatonah

dan Sarwono atas dakwaan pelanggaran pasal 521

atau pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55

ayat (1) ke 1 KUHP. Adapun unsur dari Pasal 521

tersebut adalah : 1). Setiap Pelaksana, Peserta,

dan/ atau Tim Kampanye Pemilu. 2). Dengan

sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau


13

materi lainnya kepada peserta kampanye. 3). Yang

melakukan, yang menyuruh atau turut serta

melakukan. Sedangkan unsur dari Pasal 523 ayat

(1). Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim

Kampanye Pemilu. 2). Dengan sengaja

menjanjikan atau memberikan uang atau materi

lainnya. 3). Sebagai imbalan kepada peserta

kampanye secara langsung atau tidak langsung.

4). Yang melakukan, yang menyuruh atau turut

serta melakukan.

Menurut Hakim bahwa Siti Ambar Fatonah

adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

dan Sarwono adalah Calon Anggota DPRD

Kabupaten Semarang, mengacu pada Pasal 270

ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Siti

Ambar Fatonah dan Sarwono digolongkan sebagai

Pelaksana Kampanye, sehingga dengan demikian

Hakim menilai Unsur “Pelaksana Kampanye

Pemilu” telah terpenuhi. Adapun unsur “Dengan


materi lainnya”, Hakim berpendapat bahwa

kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan


14

mengetahui atau dapat dikatakan bahwa sengaja

berarti menghendaki dan mengetahui apa yang

dilakukan orang yang melakukan perbuatan

dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan

disamping itu mengetahui atau menyadari tentang

apa yang dilakukannya, serta bedasarkan fakta-

fakta di persidangan antara lain dari keterangan

Saksi yang pada pokoknya saat acara pagelaran

wayang kulit pada sedekah Dusun Kalikembar Siti

Ambar Fatonah dan Sarwono diminta naik ke atas

panggung oleh Ki Dalang dan kemudian naik ke

atas panggung melakukan perbuatan

menyampaikan orasi dan memberikan amplop

kepada Pembawa Acara serta berbagai

pertimbangan lainnya sehingga Hakim menilai

bahwa unsur “Dengan sengaja menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya” telah

terpenuhi. Unsur “Turut serta melakukan” juga

telah terpenuhi menurut pertimbangan Majelis

Hakim, hal ini sesuai fakta-fakta di persidangan

berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta dalam

rekaman video saat para Terdakwa naik ke atas

panggung Sarwono terlebih dahulu memberikan


15

amplop kepada Pembawa Acara (Jarwoto) sesaat

kemudian diikuti oleh Siti Ambar Fatonah yang

juga memberikan amplop sehingga Hakim

meyakini para Terdakwa tersebut telah turut serta

memberikan amplop kepada Pembawa Acara

(Jarwoto) yang mana amplop tersebut berisi uang

yang keseluruhannya bernilai Rp.500.000; .

Walaupun keseluruhan unsur pidana telah

terpenuhi namun Majelis Hakim berpendapat

untuk juga mempertimbangkan sikap bathin dari

para Terdakwa yang melatarbelakangi

perbuatannya dalam memberikan uang kepada

peserta kampanye dalam hal ini adalah Jarwoto.

Berdasarkan keterangan Saksi yang saling

bersesuaian Hakim dapat memperoleh Bukti

Petunjuk bahwa kehadiran Siti Ambar Fatonah

dan Sarwono pada acara pagelaran wayang kulit

di Dusun Kalikembar tersebut atas undangan

Hadi Subroto yang sebelumnya mengundang Siti

Ambar Fatonah dan Sarwono untuk hadir di acara

pagelaran wayang kulit tersebut dan juga

menyampaikan permohonan sumbangan berupa

uang untuk mendukung acara pagelaran wayang


16

kulit di Dusun Kalikembar, akhirnya Hakim

berpendapat bahwa terlaksananya pagelaran

wayang kulit di Dusun Kalikembar tersebut bukan

inisiatif dan bukan keinginan dari Siti Ambar

Fatonah dan Sarwono, kehadiran Siti Ambar

Fatonah dan Sarwono pada pagelaran wayang

kulit itupun bukan atas inisiatif mereka tetapi

atas undangan dari Hadi Subroto, termasuk juga

pemberian uang karena atas permintaan

sumbangan dari Hadi Subroto kepada Siti Ambar

Fatonah dan Sarwono untuk mendukung acara

pagelaran wayang kulit tersebut. Hakim

berpendapat bahwa sikap bathin Siti Ambar

Fatonah dan Sarwono didalam memberikan uang

itu karena untuk memenuhi permintaan

sumbangan uang dari Hadi Subroto sehingga

terhadap respon dari Siti Ambar Fatonah dan

Sarwono untuk memenuhi permintaan

sumbangan uang tersebut bukanlah suatu tindak

pidana tapi merupakan bentuk rasa kepedulian

sosial terhadap masyarakat.

Hakim berpendapat keseluruhan unsur

tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan


17

telah terpenuhi unsur namun pemberian uang

oleh Siti Ambar Fatonah dan Sarwono adalah

respon terhadap permintaan sumbangan berupa

uang dari Hadi Subroto sehingga pemberian uang

tersebut bukanlah tindak pidana maka dengan

demikian Siti Ambar Fatonah dan Sarwono

haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Hakim tidak sependapat dengan pendapat

Penuntut Umum yang menyatakan Siti Ambar

Fatonah dan Sarwono terbukti bersalah melanggar

Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

KUHP. Majelis Hakim akhirnya dalam

putusannya menyatakan Siti Ambar Fatonah dan

Sarwono tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan dan membebaskan

dari dakwaan, terbukti melakukan perbuatan

yang didakwakan kepadanya akan tetapi

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu

tindak pidana dan melepaskan Siti Ambar

Fatonah dan Sarwono dari segala tuntutan hukum

( ontslag van alle rechtsvervolging).


18

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Kabupaten Semarang tersebut Jaksa Penuntut

Umum melakukan upaya banding ke Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah, pendapat Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah antara lain

menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai

pemberian uang sebesar Rp.500.000; (lima ratus

ribu rupiah) dari terdakwa I dan Terdakwa II

kepada Pembawa Acara Jarwoto selaku Panitia

Sedekah Dusun Kalikembar Desa Pakopen karena

sebelumnya telah ada permintaan sumbangan

untuk konsumsi acara tersebut. Berdasarkan

berbagai pertimbangan maka alasan keberatan

Penuntut Umum dalam memori bandingnya

ditolak, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah berpendapat bahwa Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ungaran dalam

mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal

yang didakwakan dan amar putusannya (susunan

amar putusan) tersebut sudah tepat dan benar,

oleh karena itu diambil alih sepenuhnya oleh

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah


19

sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini

dalam tingkat banding, dan hanya memperbaiki

sekedar redaksi amar putusan point 3 dan

selebihnya dikuatkan.

Demikian sebuah catatan pelanggaran

pidana pemilu tahun 2019 yang ditangani

Bawaslu Kabupaten Semarang bersama dengan

pihak lain seperti Penyidik Polres Semarang dan

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Kabupaten Semarang.

Penulisan peristiwa ini tidak bermaksud

untuk mengungkit-ungkit peristiwa di masa lalu

tapi hanya sebagai cerita sejarah dengan harapan

dapat menjadi pelajaran berharga bagi siapapun

demi perbaikan pemilu di masa yang akan datang.

Kisah ini ditulis berdasarkan pada dakwaan jaksa,

putusan hakim, dan pengamatan penulis selama

ikut menangani perkara ini.


20


21

Terhalang Sinden

Syahrul Munir

Relasi antara sinden dan dalang dalam

sebuah pertunjukan wayang kulit adalah saling

menguatkan. Istilahnya simbiosis mutualisme,

ibarat hubungan anemon laut dengan ikan badut,

atau antara kantong semar dengan kelelawar bulu

wol, saling menguntungkan.

Akan tetapi dalam “Kasus Pakopen”,

hubungan sinden-dalang tak semesra itu. Ibarat

mur dan baut tidak nyekrup. Tetapi tarafnya

belum sampai pada simbiosis parasitisme,

mungkin cukup di simbiosis komensalisme. Kalau

diibaratkan, seperti hubungan ikan Remora

dengan ikan pari. Atau seperti udang dengan

timun laut, antara ikan goby dengan bulu babi.

Dalam kasus ini, Pesinden justru secara tidak

disengaja telah mendistorsi eksistensi sang


22

dalang. Keberadaan pesinden telah membuat

dalang luput “merekam” satu adegan yang

dikemudian hari, dianggap paling penting dalam

pertunjukannya.

***

“Apakah Saudara bersedia untuk

memberikan keterangan kembali apabila

diperlukan?”

“Bersedia, asalkan tidak berbarengan

dengan jadwal manggung,” jawab Jumari,

masygul.

Hampir tiga jam warga Dusun Bengkle,

Desa Gebugan, Kecamatan Bergas ini berada di

ruangan anggota Bawaslu Kabupaten Semarang.

Ia kelihatan gerah, meski sebenarnya ruangan

berukuran 4x3 meter bercat krem itu cukup sejuk

karena ada pendingin udara.

Pengambilan keterangan sebenarnya sudah

selesai, tapi kami sekali lagi harus memeriksanya

kembali. Meneliti lagi huruf demi huruf yang

tertulis di Berita Acara Klarifikasi, agar tidak ada


23

kesalahan. Nama, alamat, keterangan hari,

tanggal dan waktu tak boleh salah. Setelah

semuanya dianggap clear, Jumari diberi

kesempatan untuk membaca ulang, meneliti lagi

barangkali ada hal yang menurutnya tidak pas.

Jumari adalah satu diantara sekian saksi

kasus dugaan pidana politik uang yang menyeret

dua Politisi Partai Golkar, Siti Ambar Fathonah

(SAF) dan Sarwono (SAR). Keduanya dianggap

melakukan politik uang saat pagelaran wayang

kulit di Sedekah Dusun Kalikembar, Desa

Pakopen, Kecamatan Bandungan, 22 September

2018 silam. Pada pegelaran wayang itu, Jumari

berperan sebagai dalang. Nama panggungnya

adalah Ki Junarto Purbo Carito, nama yang gagah

dan berwibawa.

Mendalang sejak tahun 90an, menjadikan

Jumari cukup lihai memerankan beragam peran

dan watak dari setiap wayang. Kadang suaranya

berubah seperti seorang perempuan, atau bahkan

berubah menjadi besar dan menggelagar seperti

raksasa.


24

Sang Dalang adalah penguasa panggung.

Wilayah teritorinya meliputi semua benda dan

sumberdaya yang ada diatasnya. Mulai dari kelir,

debog, seperangkat gamelan, keprak,kepyak,

kotak wayang, cempala, dan blencong. Mulai dari

Penyimping, Pancak hinga Waranggana atau

lazim disebut Pesinden. Yang terjadi di atas

panggung, terutama yang menjadi bagian dari

adegan yang ia mainkan tentu sepengetahuan

dirinya.

Maka tak berlebihan, ekspektasi kami

terhadap keterangan Jumari sangatlah besar.

Tetapi, kenyataannya jauh panggang

daripada api. Jumari banyak “tidak tahu” nya

daripada “tahunya”. Atau paling banter,

jawabannya adalah “Kurang Begitu Jelas”.

Di panggung mungkin dia bintangnya. Tapi

Jumari tetaplah orang kebanyakan. Dia juga

manusia biasa, tempat salah dan dosa. Kadang

ingat kadang alpha. Performa dia tak bisa

didegradasi begitu saja, hanya gara-gara ada

sedikit bagian yang dia luput mengamatinya.


25

Sedikit bagian itu ada di adegan Limbukan.

Adegan ini biasanya digunakan untuk intermezo,

mengendorkan syaraf setelah adegan yang serius

di awal pertunjukan. Biasanya didalamnya

ditampilkan lawakan, lagu-lagu, sehingga adegan

ini sangat membantu mencairkan suasana.

Karena Limbukan ini fungsinya menghibur,

maka dalang juga bisa mengutarakan maksud

tujuan diadakanya pergelaran wayang, atau

pesan-pesan “sponsor” dengan lugas. Seperti yang

dilakukannya kepada SAF dan SAR, caleg

petahana dari Partai Golkar. Setelah

dipersilahkannya naik ke panggung, kedua caleg

itu tak menyia-nyiakan kesempatan untuk

meminta dukungan suara kepada masyarakat.

Akan tetapi, detail pada adegan Limbukan

ini tak terekam bagus dalam memorinya. Padahal

dia sendiri yang mempersilahkan keduanya naik

panggung. Sempat pula terlibat “saur manuk”

dengan mereka di atas panggung. Mungkin karena

dua pekan sudah berlalu, pengambilan

keterangannya sudah terpaut jauh dari waktu

kejadiannya. Peristiwanya kadung mengendap


26

dibawah ingatannya yang samar-samar. Apalagi di

usianya yang tak bisa lagi disebut muda. Harap

maklum.

Kalau sudah begini, mengulang

pertanyaannya sampai seribu kalipun takkan ada

bedanya. Terpaksa, jurus pamungkas kami

keluarkan. Sebuah rekaman video dokumentasi

dari kawan-kawan Panwascam Bandungan kami

perlihatkan. Layar monitor computer saya

balikkan, Jumari memperhatikan video rekaman

itu.

Jumari akhirnya mengiyakan isi

percakapan di rekaman itu. Ia sepakat mengubah

keterangannya. Tetapi masih ada satu pertanyaan

yang kami duga sengaja ia kunci jawabannya.

Jumari keukeh mengaku tak melihat interaksi

antara SAF, SAR dan panitia di atas panggung.

Pertahanannya luar biasa, batin kami.

“Apakah Saudara mengetahui dan melihat

Pak SAR dan SAF memberikan sesuatu ke

Panitia?,” tanya.


27

“Saya tidak mengetahui atau melihat yang

terjadi diantara Pak SAR, bu SAF dan panitia di

atas panggung,” jawab Jumari.

Kami harus memutar otak, dipaksa berpikir

lebih keras lagi. Kami tak boleh menyerah.

Keterangan Jumari harus logis, piker kami.

Sejurus kemudian diambillah selembar kertas dan

sebuah pulpen. Kami tanyakan berapa kira-kira

ukuran panggung, berapa meter dia berjarak

dengan SAR dan SAF. Kami menggambar sket

panggung, dan meminta dia menunjukkan

posisinya.

“Setahu saya ukuran panggung dua belas

kali sepuluh meter (12x10 m), posisi saya ada

tengah. Jarak saya dengan Sarwono dan Ambar

berdiri sekitar lima meter,” kata Jumari.

Adegan SAF dan SAR memberikan amplop

kepada panitia di atas panggung, ibarat sebuah

film adalah scane yang paling penting dari

keseluruhan jalan cerita film itu. Kesaksiannya

akan menambah keyakinan kami, bahwa peristiwa

itu jelas masuk dalam pelanggaran Pemilu.


28

Kami masih penasaran, karena dari jarak

lima meter mustahil Jumari tak melihat adegan

itu. Kami harus mengejarnya dipertanyaan

berikutnya. Semoga ini pertanyaan terakhir.

“Apa yang menghalangi Saudara mengetahui

dan melihat interaksi SAR, SAF dan Panitia di atas

panggung?,” tanya.

“Sebelah kanan saya ada satu kotak tempat

wayang, sebelahnya ada pesinden enam orang

dan penyanyi tiga orang sehingga menghalangi

pandangan saya terhadap aktivitas di sebelah

kanan saya,” jawab Jumari

Rupanya, enam Sinden dan tiga penyanyi

inilah yang menghalangi pandangan Jumari.

Okelah jika tidak melihat, kami piker mendengar

saja sudah cukup.

Tetapi sejak awal Jumari mengaku tidak

tahu, “mboten ngertos”. Jadi kami harus tahu apa

yang membuatnya tidak mendengar ucapan SAF

dan SAR saat memberikan amplop ke panitia.

Padahal jaraknya begitu dekat.


29

“Apa yang menghalangi Saudara mendengar

apa yang diucapkan SAR saat memberikan amplop

ke panitia?,” tanya.

“Saya hanya konsentrasi untuk menyiapkan

pementasan berikutnya,” Tandas Jumari.

Konsentrasi.

Iya betul. Konsentrasi menurut KBBI adalah

pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal.

Hanya satu hal, tak bisa bercabang. Jadi

sepersekian detik saat pemberian amplop itu,

Jumari tengah memusatkan perhatiannya pada

wayang-wayang yang akan dikeluarkan dipentas

berikutnya.

Tiga jam tentu tak bisa menguak semua

fakta, apalagi klarifikasi sifatnya tak bisa

memaksa.

Semua tanya sudah diutarakan, pun semua

jawab sudah diberikan.

Jujur atau dusta, bukan lagi ranah

Pengawas menilainya.

Toh saksi sudah bersedia bersumpah.


30

Atas nama Tuhan, untuk memberi

keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari

pada yang sebenarnya.

Bermaterai enam ribu, ditandatangani.

Selesai.

Oh iya, belakangan kami sempat berpikir.

Kenapa enam sinden dan tiga penyanyi itu dulu

tidak kami klarifikasi? Boleh jadi memang ada

unsur kesengajaan, menghalang-halangi

pandangan atau sengaja mengalihkan perhatian

dalang? Siapa yang menyetting mereka duduk

disana?

Sudahlah, lupakan. Asumsimu terlalu

ngawur dan liar.


31

TETAP SEMANGAT MESKIPUN LELAH

Sekelumit Kisah Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

Rohani Pungkasari

Pada bulan Oktober 2018 Bawaslu

Kabupaten Semarang bersama dengan Sentra

Gakkumdu Kabupaten Semarang melakukan

agenda Rapat Koordinasi terkait dengan Temuan

Panwascam Bandungan yaitu adanya dugaan

pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (TPP) money

politik yang dilakukan oleh 2 Caleg Partai Golkar

yaitu Siti Ambar Fathonah (Caleg DPRD Provinsi

Jawa Tengah) dan Sarwono (Caleg DPRD

Kabupaten Semarang) yang dilakukan pada

tanggal 23 September 2018 saat menghadiri acara

sedekah dusun Kalikembar Desa Pakopen.

Anggota DPRD Provinsi Jateng/Caleg DPRD

Provinsi Jateng No Urut 03 Partai Golkar bernama

Siti Ambar Fatonah dan Anggota DPRD


32

Kabupaten Semarang/Caleg DPRD Kabupaten

Semarang No Urut 01 Partai Golkar bernama

Sarwono naik panggung kehormatan pada

pagelaran wayang kulit, kemudian Siti Ambar

Fatonah menyampaikan kalimat ajakan “niki

sowan kulo wonten kesempatan meniko nderek

mensosialisasikan bilih tahun rong ngewu

songolas meniko tanggal pitulas april dinten rabu

tanggal pitulas april rongewu songolas seluruh

bangsa indonesia masyarakat indonesia meniko

ngawontenaken pesta demokrasi”, dan terdapat

kalimat “ning kulo nyuwun nganyang kalih

njenengan dipilih kulo kalih Sarwono mawon” ada

kalimat “kulo suwun kulo nganyang kulo wonten

provinsi wonten partai golkar nomeripun tigo

(sambil mengacungkan tiga jari), adikulo sarwono

wonten ing Kabupaten DPR Kabupaten

Semarang”. Terdapat juga kalimat “nyuwun

dukunganipun nyuwun coblosanipun mbenjang

tanggal pitulas april rong ngewu songolas”. Diatas

panggung tersebut Sarwono juga menyampaikan

kalimat “niki perubahan tahun 2018, InsyaAlloh

bulan depan syukur pertengahan bulan ini sudah


33

dimulai dengan anggaran 200 juta, yang kami

anggarkan kemarin 600 juta nyampai di pertigaan

di depan Balai Desa”, lalu Sarwono memberikan

dua amplop berisi uang kepada Pembawa Acara

dengan disertai kalimat “niki sekedik kangge

tumbas aqua”. Dalam peristiwa tersebut terdapat

dugaan tindak pidana “ Setiap pelaksana, peserta,

dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan


materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta

Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak

langsung, sebagaimana Pasal 523 ayat (1) jo Pasal

280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

(Form B5) keluar Rekomendasi bahwa Temuan

tersebut Diteruskan ke Pihak Gakkumdu

Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti

sebagaimana diatur dalam Peraturan badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sentra Penegakan

Hukum Terpadu.


34

Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra

Gakkumdu Kabupaten Semarang melakukan

Rapat Koordinasi terhadap Temuan Nomor

001/TM/PM.00.02/IX/2018 tanggal 23 September

2018, ada tiga pembahasn yang di lalui oleh Tim

gakkumdu yaitu:

1. Pembahasan Pertama dengan Berita Acara

Nomor: 01/BA/SG-KAB SMG/PP/X/2018,

yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 5

Oktober 2018, dimana dalam rapat ini diambil

kesimpulan bahwa Temuan Nomor:

001/TM/PM.00.02/IX/2018 tersebut

terpenuhi syarat formil dan materiil dan

terdapat dugaan tindak pidana “Setiap

pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye

Pemilu yng dengan sengaja menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya sebagai

imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu

secara langsung ataupun tidak langsung,

sebagaimana Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280

ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,dan

keluar rekomendasi yaitu untuk


35

ditindaklanjuti dengan menyusun kajian atau

melaksanakan penyelidikan;

2. Pembahasan Kedua dengan Berita Acara


yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal

11 Oktober 2018. Dalam rapat Pembahasan

Kedua ini disimpulkan bahwa temuan dugaan

pelanggaran Nomor

001/TM/PM.00.02/IX/2018 tanggal 23

September 2018, atas nama Penemu Sukardi,

S.Pd.I, S.Pd., dengan Terlapor Siti Ambar

fathonah dan Sarwono, memenuhi unsur

Tindak Pidana Pemilu Pasal 523 ayat (1) atau

Pasal 521, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017;

3. Pembahasan Ketiga dengan Berita Acara


yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal

25 Oktober 2018. Dalam rapat Pembahasan

Ketiga ini disebutkan bahwa atas Laporan

Polisi Nomor: STTLP/104/X/2018/SPKT telah

dilakukan pemberkasan oleh Penyidik Polres

Semarang dan Berkas Perkara dilimpahkan ke


36

Kejaksaan Negeri Ambarawa Kabupaten

Semarang.

Pada tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di

Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang dilakukan

penyerahan tersangka dan barang bukti oleh

Penyidik Polres Semarang kepada Kejaksaan

Negeri Kabupaten Semarang.

Proses persidangan yang berlangsung

marathon selama 7 (tujuh) hari di Pengadilan

Negeri Ungaran yang dimulai pada tanggal 9

November 2018 dengan agenda Pembacaan

Dakwaan, kemudian pada tanggal 12 November

2018 sidang dengan agenda pemeriksaan saksi

yaitu Agus Riyanto, S.P., S.H (pelapor), Sukardi

(saksi/penemu/Panwaslu Kecamatan

Bandungan), Widodo (saksi/penemu/Panwaslu

Kecamatan Bandungan), Saribun

(saksi/penemu/Panwaslu Kecamatan

Bandungan), Saefudin (saksi/ Pengawas Pemilu

Desa Pakopen), Hadi Subroto (saksi), Jarwoto

(saksi/pembawa acara), Jumari (saksi/Ki Dalang),

Sujarwanto (saksi/pemilik toko).


37

Hari Selasa tanggal 13 November 2018

sidang dengan agenda pemeriksaan para saksi

dan ahli, hari Rabu tanggal 14 November 2018

sidang dengan agenda pemeriksaan ahli a de

charge dan pemeriksaan terdakwa Siti Ambar

Fatonah dan Sarwono, hari Kamis tanggal 15

November 2018 sidang dengan agenda pembacaan

tuntutan, dimana tuntutan dari Jaksa Penuntut

Umum adalah pidana 2 (dua) bulan penjara dan

denda 2,5 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Hari Jum’at tanggal 16 November 2018,

sidang dengan agenda pembacaan pledoi oleh

terdakwa, replik oleh Jaksa Penuntut Umum

(dibacakan secara lisan), dan duplik oleh pihak

Terdakwa (secara lisan). Hari Senin tanggal 19

November 2018 sidang dengan agenda pembacaan

putusan, dimana putusan dari Majelis Hakim

adalah “ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING atau

LEPAS”.

Bahwa atas putusan tersebut Kejaksaan

Negeri Kabupaten Semarang dalam hal ini melalui

Jaksa Penuntut Umum berpendapat perlu

melakukan upaya hukum Banding, dan pada


38

tanggal 29 November 2018 keluar Putusan dari

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 342/Pid

Sus/2018/PT SMG dengan amar putusan

“Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd

binti H. Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd

bin Ahmad Sahri tersebut terbukti melakukan

perbuatan yang didakwakan kepadanya (dalam

dakwaan ke satu) akan tetapi perbuatan tersebut

bukan merupakan suatu tindak pidana.”

Peristiwa diatas merupakan sekelumit kisah

penanganan pelanggaran pemilu dimana staf

pengawasan juga terlibat di dalamnya, terutama

dalam hal menyiapkan kelengkapan administrasi,

baik saat rapat, klarifikasi, menyiapkan dokumen

dan lain-lain. Lelah? Sudah pasti, karena proses

klarifikasi tidak bisa rampung dalam sehari, rapat

yang dilakukan sampai tengah malam, tentu saja

menguras energi dan juga emosi.

Kehilangan waktu berkumpul dengan

keluarga merupakan sebuah konsekuensi yang

harus dijalani, dan dibutuhkan pemahaman serta

pengertian yang sangat luas dari keluarga untuk

dapat menerima bahwa istrinya, ibunya adalah


39

staf pengawasan yang saat itu sedang ikut terlibat

dalam proses penanganan dugaan pelanggaran

pidana Pemilu.

Dan pada akhirnya seluruh proses dan

tahapan Pemilihan Umum 2019 telah selesai, dan

akan segera dimulai lagi untuk tahapan Pilkada

serentak 2020.


40


41

Pertama atau Terpagi?

Syahrul Munir

Kasus dugaan pidana perkara politik uang

dengan terdakwa SAF dan SAR, adalah kasus

pertama yang menyeruak ke publik pada awal

Kampanye Pemilu 2019.

Mengejutkan, bukan saja karena status

kedua terpidana ini adalah pesohor di Bumi

Serasi. Tetapi kasus itu terjadi saat masa

kampanye Pemilu 2019 dimulai, yakni 23

September 2018 dinihari. (Versi dalang Jumari,

terjadi sekitar pukul 01.00WIB)

Andai saja Museum Rekor Indonesia (Muri)

jeli, mungkin peristiwa ini bisa dicatat sebagai

kasus temuan pelanggaran Pemilu pertama di

Pemilu 2019. Atau terpagi.

Saya membayangkan, bagaimana deg-

degannya kawan-kawan Panwascam Bandungan

dan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan (PPDK)


42

Pakopen saat “menangkap” peristiwa itu sebagai

pelanggaran kampanye. Khawatir dan mungkin

was-was menantikan detik-detik bergulirnya

waktu, dari hari biasa ke hari kampanye.

Awalnya, pengawasan dilakukan agar tidak

terjadi kampanye. Sebab pertunjukan wayang

yang dimulai Sabtu, 22 September 2018 malam

itu dihelat sebagai peringatan Merti Dusun.

Pengawas, minimal sang PPDK telah

mengambil resiko tidak popular dimata warga

Pakopen, dengan tetap memproses kasus itu

sebagai temuan.

Dan fakta bahwa SAF dan SAR

berkampanye tak bisa dibantah, semua unsur

pidana diakui hakim telah terpenuhi. Akan tetapi,

perbuatan memberikan amplop berisi uangnya

tidak dipandang sebagai politik uang oleh Majlis

Hakim.

Hakim menilai sikap bathin dari para

Terdakwa yang melatarbelakangi perbuatannya

adalah ataas permintaan dan permohonan dari

panitia sebelumnya.


43

MENYUSUN DAFTAR PEMILIH PEMILU

Andi Rachman

Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan hal

yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan

Pemilihan Umum (Pemilu). Akurasi DPT menjadi

ukuran utama dalam penilaian kualitas sebuah

pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus

memastikan setiap warga yang mempunyai hak

pilih terdaftar dalam DPT.

Masalah daftar pemilih selalu menjadi isu

sensitif yang kerap mempengaruhi kredibilitas

penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Problem

yang sering kali muncul pada tahapan ini di

antaranya adalah pemilih yang berhak namun

tidak terdaftar pada DPT dan pemilih ganda pada

DPT.


44

Sebagai staff yang ditugaskan dalam

mengawal pengawasan Pemuktahiran daftar

pemilih, saya harus sabar, jeli, telaten.

Pemutakhiran daftar pemilih merupakan tahapan

krusial dalam proses penyusunan DPT pada

penyelenggaraan Pemilu. Permasalahan pun

berawal dari tahap pemutakhiran ini. KPU tidak

maksimal dalam menjalankan pencocokan dan

penelitian (coklit). Hasil pengawasan ditemukan

Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak

melakukan coklit secara langsung dari rumah ke

rumah, mereka hanya menemui Ketua RT atau

Ketua RW untuk mengecek elemen data pada

daftar pemilih. Selain itu coklit dilakukan oleh

oknum lain yang tidak tercantum dalam surat

keputusan KPU. PPDP tidak menjalankan

prosedur pelaksanaan coklit, mereka tidak

mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi

syarat dan tidak mencatat pemilih yang

memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT. Di

samping masalah yang terjadi di lapangan, pada

pemuktahiran daftar pemilih juga terjadi pada

sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum


45

(KPU), yakni Sistem Informasi Data Pemilih

(Sidalih). Server Sidalih sering kali tidak bisa di

akses.

Permasalahan lain adalah saat melakukan

pencocokan dan penelitian, beberapa pemilih yang

tidak memenuhi syarat sudah dicoret. Namun,

pada saat penetapan Data Pemilih Sementara

(DPS), data itu muncul kembali lagi untuk

dilakukan perbaikan. Beberapa kasus tersebut

tentunya menjadi salah satu tantangan cukup

berat pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Persoalan daftar pemilih ternyata memiliki

implikasi cukup besar, tidak hanya pada hak

konstitusional warga, tetapi juga penentuan

jumlah tempat pemungutan suara dan surat

suara. Suara rakyat menjadi modal bagi peserta

Pemilu, sehingga tak heran ketika terjadi peserta

Pemilu yang mengajukan sengketa hasil

pemungutan dan penghitungan suara ke

Mahkamah Konstitusi, daftar pemilih selalu

menjadi perkara yang dipersoalkan.

Selama ini permasalahan DPT Pemilu selalu

diselesaikan secara pragmatis, pemilih yang tidak


46

terdaftar di DPT, dapat menunjukkan KTP El

untuk menggunakan hak pilihnya.

Menjawab atas beberapa permasalahan dan

titik rawan pada pemuktahiran daftar pemilih,

Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah

meluncurkan Gerakan Awasi Coklit, di mana

seluruh pihak dapat terlibat untuk melakukan

pengawasan pada tahapan pencocokan dan

penelitian. Hal ini dilakukan agar warga negara

yang sudah memenuhi syarat tercatat di DPT.

Pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota

menyoroti titik fokus pengawasan di antaranya

pemetaan daerah/TPS rawan, pencermatan

dokumen/data, pemeriksaan akurasi, penilaian

kepatuhan prosedur dan keterlibatan stakeholder.

Pertama, pemetaan daerah atau tempat

pemungutan suara (TPS) rawan dilakukan untuk

mengetahui permasalahan awal yang muncul

sebelum coklit dilakukan.

Kedua, pencermatan dokumen/data

dilakukan dengan memastikan penyerahan daftar

penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) telah

dikondolidasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh


47

pemerintah kepada KPU. Pencermatan ini juga

dilakukan dengan memastikan penyusunan daftar

pemilih menggunakan konsolidasi DP4 dan DPT

terakhir, memastikan proses sinkronisasi DP4,

dan DPT pemilu terakhir dijalankan oleh KPU,

daftar pemilih dimutakhirkan dan diumumkan

secara luas oleh PPS, serta memastikan seluruh

berkas dokumen daftar pemilih memuat identitas

kependudukan pemilih yang memenuhi syarat

secara lengkap.

Ketiga, pemeriksaan akurasi. Pemeriksaan

dilakukan oleh PPL dibantu oleh pengawas pemilu

di tingkat kecamatan dengan pengujian secara

sampling untuk menguji keabsahan proses coklit

telah dilakukan oleh petugas pemuktahiran daftar

pemilih dengan menanyakan langsung kepada

pemilih.

Keempat, penilaian kepatuhan prosedur.

Pengawasan dilakukan kepada PPDP menjalankan

standar prosedur operasional (SOP) dengan baik

dan benar, memastikan KPU dan jajarannya ke

bawah melakukan keterbukaan akses dan

informasi atas penyelenggaraan tahapan


48

pemuktahiran daftar pemilih yang dilaksanakan,

memastikan seluruh rekomendasi pengawas

pemilu ditindaklanjuti oleh KPU di tingkatannya

serta memastikan seluruh pemilih memenuhi

syarat terdaftar dan yang tidak memenuhi syarat

dilakukan pencoretan.

Kelima, keterlibatan stakeholder. Seluruh

elemen masyarakat yang menjadi pengawas

partisipatif diharapkan terlibat dalam melakukan

pengawasan, paling tidak memastikan bahwa

dirinya terdaftar di DPT serta melaporkan jika ada

petugas yang tidak benar melakukan tugas coklit

di lapangan.

Salah satu penyebab utama kegagalan KPU

menetapkan DPT akurat adalah ketentuan Pasal

12 (f) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

yang menyebutkan:

KPU bertugas: “Memutakhirkan data pemilih

berdasarkan data pemilu terakhir dengan

memperhatikan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih“.


49

Ketentuan Pasal 12 (f) UU Pemilu

menempatkan DPT pemilu terakhir dan data

kependudukan dari pemerintah sebagai sumber

satu-satunya bagi KPU dalam memutahirkan data

pemilih dan menetapkan DPT.

Ketentuan Pasal 12 (f) UU Pemilu ini tidak

sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia

yang menganut otonomi daerah dengan basis

otonomi daerah adalah Pemerintah Kota dan

Pemerintah Kabupaten, di mana secara hukum

dan administrasi setiap penduduk dan pemilih di

Indonesia adalah penduduk dan pemilih

Kabupaten/Kota.

Berdasarkan sistem pemerintah dan

otonomi daerah yang dianut Republik Indonesia,

seharusnya penyusunan DPT adalah tugas dan

kewenangan sepenuhnya masing-masing KPU

Kabupaten/Kota. Pemutakhiran DPT dilakukan

oleh KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya, DPT yang

ditetapkan KPU Kabupaten/Kota seluruh

Indonesia itulah yang dijadikan DPT nasional oleh

KPU Pusat.


50

Data kependudukan yang disiapkan oleh

pemerintah dalam menyusun daftar pemilih pada

pemilu adalah Data Penduduk Potensial Pemilih

Pemilu (DP4) yang bersumber pada Data Agregat

Kependudukan (DAK). Jika KPU menggunakan

DP4 maka tidak akan ada pemilih ganda,

sayangnya amanat undang-undang, KPU harus

menyandingkan dengan DPT Pemilu Terakhir.

Disinilah awal mula data ganda muncul. Karena

DPT Pemilu terakhir tidak mungkin mencatat

secara up to date data perpindahan penduduk

masuk dan keluar sejak ditetapkan sampai

dengan penyusunan daftar pemilih selanjutnya.

Sementara DAK merupakan data real

kependudukan suatu daerah. Orang yang pindah

masuk, pindah keluar, lahir, meninggal akan

dicatat oleh Disudkcapil setiap hari. Sedangkan

untuk kepetingan publikasi umum, Disdukcapil

akan mengumumkan DAK setiap satu semester.

Oleh karena itu untuk menyusun daftar

pemilih yang akurat seyogyanya KPU harus

menggunakan data DP4 tanpa menyandingkan

dengan DPT Pemilih sebelumnya.


51

Cerita dibalik Pengawasan

Surat Suara Pemilu 2019

Ego Fahrizal

Pemilu tahun 2019 masih menyisakan

pengalaman yang tak terlupkan. Banyak orang

beranggapan bahwa kerja Pengawas itu enak

hanya melihat saja. Tapi ternyata tidak, persepsi

orang mungkin boleh berkata demikian. Faktanya

sebagai pengawas, kita harus bekerja dengan teliti

bahkan siap untuk bekerja 24 jam melakukan

pengawasan hingga tak pulang ke rumah. Bahkan

kamipun juga melakukan pengawasan di hari

Sabtu dan Minggu. Pengalaman mengawasi

logistik Pemilu tentunya menjadi pengalaman

berharga bagi saya khususnya.

Pengawasan Logistik tentunya tidak lepas

dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu

poinnya menerangkan pengawasan pengadaan


52

dan pendistribusian logistik dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten secara langsung. Pengawasan

sifatnya wajib dan pengawasan harus dilakukan

dengan teliti, cermat dan ketat. Pengawasan

tentunya dimulai dari percetakan surat suara,

pengawasan kedatangan surat suara dan

penyimpanan logistik di gudang logistik serta

pendistribusiannya dari KPU Ke Kecamatan, desa

hingga TPS dan kembali lagi ke KPU.

Sabar Menanti,

Hingga pengawasan dimulai tanggal 13

Maret 2019, Saya dan dua rekan lainnya

ditugaskan untuk mengawasi penerimaam surat

suara dari Percetakan di Bogor. Penerimaan

tersebut dilakukan di gudang KPU Kabupaten

Semarang di Komplek Gor Wujil Ungaran.

Menurut informasi yang diterima logsitik Pemilu

yaitu surat suara akan tiba gudang penyimpanan

pukul 09.00 WIB. Kami segera bergegas menuju

gudang logistik untuk mengawasinya.

Setibanya di gudang logistik kurang lebih

pukul 08.45 WIB tanda-tanda kedatangan belum


53

juga ada. Menurut informasi dari Kepolisian yang

berjaga, truk yang membawa logistik justru masih

sampai di Weleri. Hingga waktu menunjukkan

12.00 WIB truk yang mengangkut masih belum

juga datang. Akhirnya kami memutuskan untuk

rehat sejenak mencari makan siang di sekitar

stadion dengan tetap membangun komunikasi

dengan pihak KPU maupun kepolisian yang

sedang berjaga.

Waktu menujukkan pukul 13.45 WIB Truk

datang. Setelah menunggu kurang lebih 4 jam

akhirnya truk yang membawa logistik Pemilu

datang. Ketiga truk tersebut masing-masing

dikawal oleh 2 aparat kepolisian. Hadir di lokasi

untuk menerima surat suara dari Percetakan KPU

Kabupaten Semarang, Kepala pengawas gudang

dari Polres Semarang dan Bawaslu Kabupaten

Semarang.

Masing-masing kendaraan membawa surat

suara dengan jumlah dan jenis yang berbeda.

Jumlah surat suara yang diterima yaitu 3 (tiga)

jenis surat suara. Kami, memastikan bahwa surat

suara yang diterima memang benar surat suara


54

bagi KPU Kabupaten Semarang. Surat suara yang

diterima berupa Pertama, Surat Suara Dewan

Perwakilan Rakyar RI Dapil Jateng 1 sebanyak

794.573 Surat Suara (1.590 boks). Kedua, Surat

Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil

Jateng 2 sebanyak 794.573 Surat Suara (1.580

boks). Ketiga, Surat Suara Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Dapill 3

sebanyak 500 Surat Suara (1 boks).

Bermalam di Gudang Logistik,

Tugas pengawasan belum usai. Pukul 14.10

WIB truk satu persatu mulai bergerak menuju ke

gerbang gudang penyimpanan. Kami memastikan

gudang penyimpanan surat suara tidak bocor

maupun lembab. Hingga akhirnya satu persatu

boks diturunkan dari truk.

Petugas yang menurunkan ternyata hanya 4

orang saja. Dua orang berada di dalam truk dan

yang lainnya memindahkan surat suara dari luar

truk ke dalam gudang penyimpanan dengan

dialasi Pallet terlebih dahulu, agar kardus tidak

lembab.


55

Penurunan surat suara dimulai mulai

dilakukan. Satu truk pertama terdapat 1.050

dus/koli. Satu persatu kardus diturunkan dan

disusun di ruang penyimpanan. Satu jam berlalu

terlihat tumpukan dus masih banyak di dalam

truk. Hingga akhirnya semua surat suara yang

berjumlah 1.050 dus selesai diturunkan saat

adzan maghrib.

Melihat kondisi dari para pekerja putuskan

untuk istirahat sejenak dan dilanjutkan jam 8.

Masih ada dua truk lagi yang belum diturunkan.

Pukul 08.00 WIB truk kedua akhirnya mulai

diturunkan surat suara, Truk kedua berisi 540

dus surat suara atau 269.573 surat suara DPR RI.

Malampun semakin larut, mengawasi dari

pagipun tak mengurung niat kami untuk terus

mengawasi penurunan dan penyimpanan surat

suara.

Akhirnya truk kedua baru selesai pukul

23.00 WIB, itupun dengan masih menyisahkan

satu truk terakhir. Dengan dingin yang semakin

menusuk ke tubuh, malam yang semakin berganti

dengan dini hari. Pukul 01.00 dini hari akhirnya


56

truk kedua baru mulai dibongkar. Mata yang

semakin lengket karena lelah dan mengantuk.

Kami terus memastika penurunan surat suara

dilakukan dengan hati-hati dan cermat agar surat

suara tidak rusak. Akhirnya semua surat suara

selesai diturunkan semua pada pukul 04.00 WIB

dini hari. Pekerjaan yang harus dilakukan demi

menjaga hak masyarakat dalam memilih, harus

kita lakukan tentunya dengan sepenuh hati dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Ditemukan Surat Suara Kabupaten lain,

Pengawasan logistik masih terus berlanjut.

Pengawasan dilakukan setiap hari dengan

pembagian tim. Hari itu Sabtu tanggal 23 Maret

2019, tugas pengawasan saat itu mengawasi

pelipatan suarat suara. Saya dan satu staf PNS

menuju ke lokasi Pelipat surat suara di Gedung

Serba Guna Wujil. Pengawasan pelipatan surat

suara yang kami awasi yaitu surat suara DPRD

Provinsi Jateng Dapil 2 dan DPRD Kabupaten

Semarang Dapil 3.


57

Waktu menujukkan pukul 07.45 WIB Kami

memastikan, petugas pelipat suara menggunkan

tanda penganal dan menitipkan barangnya di

tempat penitipan. Selain kami, pihak kepolisian

juga melakukan penggeledahan kepada petugas

pelipat sebelum maupun sesudah melakukan

pelipatan.

Pukul 08.00 WIB proses pelipatan surat

suara mulai dilakukan oleh pekerja pelipat.

Pelipatan dimulai dengan pelipatan surat suara

DPRD Provinsi Jateng Dapil 2 oleh para pekerja

yang telah dibagi kelompok oleh KPU Kabupaten

Semarang. Pelipat yang hadir pada hari itu

berjumlah 261 orang. Saya baru pertama

melakukan pengawasan pelipat surat suara.

Ternyata ada yang unik, para pelipat

menggunakan botol kecil yang digunakan sebgai

alat bantu mereka untuk melipat surat suara.

Banyak tipe orang yang melakukan

pelipatan suara. Kami memastikan bahwa petugas

yang melakukan pelipatan dan sortir surat suara

benar-benar dilakukan secara teliti dan cermat.

Terkadang kami menemukan pelipat surat suara


58

yang melakukan pelipatan tanpa melakukan sortir

terlebih dahulu, tanpa melihat adanya cacat atau

rusaknya surat suara mungkin ini dikarenakan

sistemnya borongan. Kami telah berkoordinasi

dengan jajaran KPU Kabupaten Semarang, agar

selalu mengingatkan para pelipat untuk bekerja

secara cermat. Rekomendasi kami telah

ditindaklanjuti oleh jajaran KPU.

Kami berupaya terus melakukan

pengawasan dan tentunya memberikan

rekomendasi kepada jajaran KPU agar para

pekerja melakukan sortir dan melipat dengan

cermat dan hati-hati. Pengawasan pada hari itu,

ditemukan juga surat suara yang ternyata bukan

diperuntukan untuk Pemilihan di Kabupaten

Semarang. Surat suara yang ditemukan ternyata

surat suara dari Kabupaten Banjarnegara. Surat

suara itu merupakan surat suara DPRD

Banjarnegara Dapil 4 berjumlah 80 lembar. Kami

telah berkoordinasi agar surat suara tersebut

diamanakan serta tidak dicampur dengan surat

suara lainnya.


59

Waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB

saatnya istirahat bagi para pekerja pelipat. Pihak

kepolisian melakukan penggeledahan bagi pekerja

yang melakukan istirahat di luar lokasi. Proses

pelipatan dihentikan sejenak dengan jumlah surat

yang telah terlipat dengan kondisi baik sejumlah

74.139 surat suara dan adanya surat suara yang

rusak berjumlah 784 surat suara.

Badai lokal,

Waktu istirahat pun usai. Para pekerja

pelipatan kembali ke dalam GOR lagi. Suasana di

luar ternyata hujan. Hujan begitu deras disertai

petir yang menyambar. Situasi di dalam gor

awalnya biasa saja. Para pekerja pelipat masih

melipat surat suara. Kami terus mengawasi

pelaksanaan pelipatan agar sesuai ketentuan dan

tentunya sebelum dilipat harus di sortir oleh

mereka.

Hingga akhirnya ada hal yang terduga

terjadi tiba-tiba. Hujan semakin deras disertai

petir dan angin. Suara di dalam GOR pun berisik

karena hujan yang semakin deras. Tiba-tiba angin


60

kencangpun menerpa atap GOR. Angin kencang

“badai lokal” membuat sebagian atap terangkat.

Air hujan tiba-tiba masuk ke dalam GOR. Para

pelipat suara pun panik. Saya ingat saat itu,

mereka segera berlindung ke tempat yang teduh

dengan meraih apa yang dihadapannya. Ada yang

membawa surat suara dengan memeluknya dan

berlari ke bagian yang teduh. Ada sekelompok

orang yang secara bersama-sama membawa alas

duduk untuk mengamankan surat suara tersebut.

Tapi air yang masuk ke dalam GOR tak lama

hanya beberapa menit saja.

Kami berkoordinasi dengan jajaran KPU

memastikan bahwa situasi telah kembali

kondusif. Kami juga memastikan bahwa surat

suara aman. Akhirnya kami berkoordinasi bahwa

adanya surat suara yang terkena air diamankan

dan sebagai surat suara yang rusak. Akhirnya

hujanpun sedikti mereda dan air sudah tidak

masuk kedalam GOR.

Proses pelipatan suarapun kembali

dilakukan. Walaupun ada beberapa titik yang

lantainya masih basah, para pekerja mencari


61

dengan sendirinya tempat yang kering untuk

melanjutkan pelipatan. Hingga pukul 16.00 WIB,

pekerja satu persatu mulai meninggalkan tempat

pelipatan. Surat suara yang berhasil dilipat oleh

pekerja sebanyak 99.402 surat suara DPRD

Kabupaten Semarang Dapil 3 dengan kondisi baik.

Surat suara yang rusak berjumlah 1.152 surat

suara DPRD Kabupaten Semarang Dapil 3.

Tentunya pengawasan tidak hanya saat

penerimaan surat suara maupun pelipatan surat

suara saja. Pengawasan juga dilakukan dimulai

dari perakitan kotak suara, pengepakan

perlengkapan pemungutan suara di tiap TPS

hingga pendistribusian kotak suara dan

kelengkapannya sampai di tingkat TPS dan

kembali lagi ke tingkat KPU.


62


63

Wani Piro? pada Jagongan Pemilu

Muhlasin

“Jangan lupa untuk mencoblos besok pada

hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS masing

masing,” Pesanku pada para Pemuda itu. “la wani

piro, seng penting duwite sik kene”.

Begitulah percakapan yang masih saya

ingat ketika melaksanakan sosialisasi Pemilu

2019 dalam program Jagongan Pemilu.

Jagongan Pemilu adalah program unggulan

Bawaslu Kabupaten Semarang. Bertujuan

memberi pemahaman kepada masyarakat tentang

Pemilu bersih berintegritas tanpa politik uang,

sara dan berita hoax.

Jagongan Pemilu dilakukan dengan cara

ngobrol santai atau bincang ringan. Ketika ada

sekelompok masyarakat yang sedang berkumpul,


64

disitulah kami menyisipkan sosialisasi tentang

kepemiluan.

Sebagai Petugas Pengawas Desa Duren,

Kecamatan Bandungan, sudah merupakan hal

yang biasa untuk melakukan Jagongan Pemilu.

Merupakan bagian dari sosialisasi pengawasan

dan pencegahan partisipatif selama proses Pemilu

2019 berlangsung.

Sore itu kebetulan saya melintasi jalan yang

berada tepat di samping lapangan bola voli.

Sekitar lima belas orang dengan usia yang relative

masih muda.

Beberapa pemuda berkumpul di sudut

lapangan sedang asik mengobrol sambil melihat

teman lainnya bermain. Saya berhenti, memarkir

kendaraan, lalu melangkah menuju tempat

sekumpulan pemuda tadi.

Saya mengenal mereka. Tentu sebaliknya,

mereka pun mengenal saya. Kami saling

menyapa. Salam, jabat tangan, lengkap dengan

tos ala remaja. Karena sedang menontot

pertandingan bola voli, berbagai topik seputar bola

voli mewarnai percakapan kami. Terselip juga


65

beberapa perbincangan seputar Capres dan Caleg.

Karena memang isu pesta demokrasi sedang

hangat dibahas di televisi.

Momen ini menjadi satu kesempatan bagi

saya, -PPD Desa Duren- untuk melakukan

sosialisasi. Saya menghimbau kepada mereka

untuk datang dan mencoblos pada Pemilu yang

akan berlangsung besok pada tanggal 17 April

2019. Belum selesai kalimat yang saya ucapkan,

salah seorang pemuda memotong, “la wani piro,

seng penting duwite sik kene.”

Sejenak saya diam dan merasa lucu. Pada

saat itu saya memakai seragam dan topi yang

bertuliskan Bawaslu Kabupaten Semarang. Saya

berfikir apakah mereka tidak mengetahui bahwa

saya adalah petugas Pengawas Desa? Tugas

pokok saya adalah mencegah praktik politik uang

dan pelanggaran lain yang berhubungan dengan

Pemilu.

Tidak berhenti di situ. Pemuda lain yang

sedang megegang bola voli dan berada di pojokan

juga menimpali, “nek raono duwite yo rausah

noblos. Males!”


66

Kalimat-kalimat itu mengetuk. Saya jadi

sangat tertarik untuk berdiskusi lebih panjang.

Timbul banyak pertanyaan di benak saya. Apakah

mereka sama sekali tidak tahu bahwa perkataan

mereka sudah menjurus pada praktik politik

uang? Apakah mereka tidak peduli lagi dengan

Pemilu yang bersih dan berintegritas? Apakah

mereka tidak ingin memiliki pemimpin yang jujur

dan bertanggung jawab?

Bagaimana ini? Apakah seperti ini

pemahaman masyarakat tentang Pemilu? Tidak

ada uang tidak mau mencoblos. Bisa jadi pikiran

para pemuda, “lebih baik pergi jalan-jalan dari

pada meluangkan waktu pergi ke TPS.”

Kemudian saya menjelaskan bahwa saya

adalah PPD. Pengawas Pemilu bertugas mengawal

Pemilu 2019 agar menjadi Pemilu yang bersih dan

berintegritas tanpa politik uang.

Apabila teman teman mengetahui ada

praktik politik uang, bisa melapor kepada saya

dengan memberikan bukti foto atau rekaman,

maka saya akan meneruskan laporan kepada


67

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu

Kecamatan) untuk di proses.

Sontak mereka diam dan suasana menjadi

hening. Mereka mendengarkan paparan yang saya

berikan dan sesekali mengangguk tanda mengerti.

Saya menarik kesimpulan, mereka tidak

mengetahui keberadaan Bawaslu. Mungkin juga

mereka belum pernah mendapatkan pendidikan

politik. Atau mungkin pengetahuan kepemiluan

mereka minim.

Yang mereka tau hanya Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dan jajarannya. Mereka yang

bertugas penyelenggarakan pemungutan dan

penghitungan suara baik tingkat di TPS hingga

rekapitulasi tingkat Nasional.

Di lapangan itulah kemudian mereka

mengetahui. Ternyata ada Pengawas Pemilu.

Terdapat pada setiap tingkatan. Ada Pengawas

TPS, petugas yang dibentuk oleh Panwaslu

Kecamatan untuk membantu PPD/K pada

pemungutan dan penghitungan suara di tingkat

TPS.


68

Petugas Pengawas Desa/Kelurahan

(PPD/K), petugas yang dibentuk oleh Panwaslu

Kecamatan untuk membantu tugas Panwaslu

Kecamatan dalam pengawasan tahapan Pemilu di

wilayah Desa sesuai dengan tupoksinya.

Panwaslu Kecamatan, Panitia pengawas

pemilu Kecamatan yang dibentuk o;eh Bawaslu

Kabupaten untuk membantu tugas Bawaslu

Kabupaten dalam pengawasan tahapan Pemilu di

wilayah Kecamatan sesuai dengan tupoksinya.

Selain itu ada pula, Bawaslu Kabupaten,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI. Ketiganya

merupakan lembaga tetap dan independent.

Dalam forum tersebut, saya juga belajar

memahami tentang cara pandang mereka tentang

Pemilu. Bagi mereka, Pemilu tidak akan

mempengaruhi kehidupan mereka. Siapa saja

yang memimpin, tetap saja ada koruptor.

Mereka tidak mengetahui tentang bahaya

politik uang. Dampaknya luar biasa. Baik pada

pemerintahan hingga berujung pada masyarakat

luas. Mungkin mereka hanya meniru dari orang


69

orang terdahulu yang selalu mengharap imbalan

untuk suara mereka.

Ini adalah tugas besar bawaslu sebagai

penyelenggara yang harus secara aktif melakukan

sosialisasi dan pendidikan politik. Tidak sebatas

pada kelompok organisasi atau tokoh

masyarakat, tetapi juga kepada seluruh lapisan

masyarakat.


70


71

Kisah Sang Pengawas “Balada Penertiban Alat

Peraga Kampanye”

Khoirul Umam

Perhelatan pesta demokrasi identik dengan

pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan

Bahan Kampanye (BK).

APK dan BK? Bentuknya bisa kita

bayangkan. Desain gambar dengan dominasi foto

close up. Dipadukan dengan simbol partai politik

(Parpol), nomor urut peserta Pemilu, visi, misi,

program, dan citra diri. Tujuannya jelas, untuk

mengajak orang memilih mereka, sehingga

mendapatkan suara pemilih sebanyak-banyaknya.

Bentuk APK banyak sekali. Baliho, yaitu

poster yang terbuat dari kain atau MMT dengan

ukuran raksasa, ukuran terbesar 4m x 7 m. Biasa

berjejer di jalan-jalan Kota besar. Kalau kalian ke

Ungaran, pasti lihat Baliho bertebaran ditepian


72

jalan. Dipasang rapi dengan bantuan kaki besi,

menjulang tinggi ke langit. Saat malam hari, di

sinari dengan lampu neon yang terang benderang.

Ada juga APK jenis spanduk. Biasanya

dibentangkan memanjang secara horizontal. Di

pasang di atas pagar, diikat di antara tiang-tiang,

atau di gantungkan di atas tempat tertentu.

Ukurannya banyak, sesuai kebutuhan, paling

besar 1,5m x 7m.

Selain itu, ada jenis umbul-umbul,

berbentuk bendera dekoratif. Biasa dilekatkan

dengan sisi panjang tiang bambu, atas

dibengkokkan ke bawah. Ukuran paling besar 5m

x 7m.

Spanduk dan umbul-umbul hampir mirip.

Secara sederhana, spanduk lebih mengacu ke

banner yang diberi lubang ring untuk

mengikatnya. Sedangkan umbul-umbul adalah

banner yang pengaplikasiannya menyerupai

bentuk bendera, yaitu dengan selongsong untuk

dimasukkan ke bambu atau media lainnya.

Selain APK ada juga BK. Media kampanye

yang digunakan Peserta Pemilu. Bentuk BK yaitu


73

selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker.

Ukurannya tidak sebesar APK. BK biasanya

dibagikan Peserta Pemilu kepada Pemilih ketika

kampanye dilakukan.

Lokasi pemasangan APK dan BK tidak

sembarangan. Dilarang disebar dan di pasang

pada tempat ibadah, termasuk halaman, rumah

sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung

milik pemerintah, lembaga pendidikan dan

sepanjang jalan protokol.

Pemasangannya pun dilaksanakan dengan

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan,

dan keindahan kota atau kawasan setempat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

APK tidak boleh melanggar ketentuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu. Disamping Undang-Undang juga ada

aturan lainya seperti Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 yang

dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) Nomor 28 dan 33 Tahun 2018,

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang


74

Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga

Kampanye (APK), serta SE Bawaslu Nomor 1990

Tahun 2018 tentang Pengawasan Metode

Kampanye Pemilu 2019.

TIM Penertiban

Termasuk dalam pengawasan Bawaslu yaitu

APK dan BK. Upaya pencegahan tetap

dikedepankan. Sebelum ditertibkan, langkah

preventif telah dilakukan. Bawaslu menghimbau

kepada semua peserta Pemilu untuk menertibkan

sendiri APK dan BK yang sudah terpasang namun

dinilai melanggar.

Ada beberapa yang mengindahkan. Hanya

beberapa. Nyatanya masih banyak yang

ditertibkan.

Dari hasil inventarisir, masih banyak

pelanggaran. Diantaranya karena melanggar

lokasi pemasangan seperti dipasang dipohon,

ditiang listrik, dijembatan peyeberangan,

disepanjang jalan protokol, tidak berdiri sendiri

dan lainya.


75

Bawaslu beserta seluruh jajaran Panwaslu

Kecamatan tidak tinggal diam. Kami bergegas

untuk menertibkan. Tidak sendiri, besama tim

gabungan yang terdiri dari Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas

Perhubungan (Dishub), dan Kepolisian Resor

Semarang (Polres).

Sebelumnya Bawaslu sudah dilakukan

koordinasi dengan instansi terkait di Kantor

Bawaslu Kabupaten Semarang. Tim gabungan

penertiban APK pun dibentuk. Bawaslu tidak

sendiri, penurunan APK dibantu eksekusi oleh

Satpol PP, didampinngi KPU, Dishub, dan Polisi.

Tim ini bertanggung jawab atas APK

sepanjang jalan protokol. Dibagi menjadi empat

tim dengan rute masing-masing.

Tim satu rute Ungaran-Bawen. Tim dua

rute Bawen-Jambu. Tim tiga rute Bawen-

Tengaran. Tim empat khusus menertibkan baliho

yang dipasang di papan reklame bersama tim DPU

lengkap dengan mobil crane.


76

Sebelum turun ke lapangan, semua personil

tim gabungan melaksanakan apel. Tepat pukul

delapan pagi bertempat di Pendopo Rumah Dinas

Bupati Semarang.

Apel penting dilaksanakan. Selain sebagai

koordinasi pengarahan pekerjaan, apel dilakukan

untuk memberikan asupan semangat untuk

personil penertiban.

“APK yang yang ditertibkan adalah APK

yang melanggar peraturan,” jelas Mohammad

Talkhis, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang.

Kemudian membagi tim dan menjelaskan detai

pekerjaan lapangan.

Tak lupa pesan semangat ia sampaikan.

“Pekerjaan akan mudah jika dilakukan secara

bersama dan dengan rasa riang gembira”.

Selesai apel, tim gabungan melaju, menyisir

sepanjang jalan protokol wilayah Kabupaten

Semarang. Satu persatu APK dan BK yang

melanggar ditertibkan petugas.


77

Giat Lapangan dan Fakta Pengawasan

Proses penertiban APK tidak semudah yang

dibayangkan. Banyak APK sengaja dipasang

menjulang tinggi. Diletakkan di pucuk pohon

besar. Diletakkan di atas gapura selamat datang.

Dibentangkan lebar di jembatan layang.

Dalam penertiban ada banyak kejadian. Tim

mobil crane saat bertugas menurunkan baliho

raksasa mendapat surprise. Satu papan reklame

teryata tidak hanya dipasang satu baliho, tetapi

berlapis-lapis. Bahkan sampai tiga baliho raksasa

bolak-balik.

Rasanya jengkel-jengkel gemas. Sudah

berkali-kali diberikan himbauan, namun tidak

diindahkan. APK melanggar tidak dilepas, namun

dilapis dengan APK baru yang lebih rupawan.

Lokasi eksekusi baliho tepatnya di exit tol

Bawen dan depan toko Laris pasar Ambarawa.

Jalan protokol yang terkenal padat lalu lintasnya.

Sudah pasti berujung pada kemacetan.

***

Penurunan APK dan BK terus bejalan. Tim

penertiban APK tidak pernah kesepian. Karena


78

selalu ditemani sang matahari. Terik panasnya tak

sanggup dihindari. Membuat tenggorokan kering

dan ingin membasahinya dengan segelas air

mineral.

Tim Penertiban tiba di Kecamatan Tuntang.

Tepatnya di jalan perbatasan Kecamatan Tuntang

dengan Kota Salatiga. Banyak bendera Parpol

berkibar, berjajar di trotoar jalan. Tempat umum

yang tidak semestinya digunakan sebagai lokasi

pemasangan APK. Ditertibkanlah kurang lebih 20-

an bendera.

Ialah Umam, staf pengawasan Bawaslu

Kabupaten Semarang. Bertugas mendata APK

melanggar peraturan. Mungkin karena sikap

ketelitian dan kehati-hatiannya, sampai tidak

sadar tertinggal rombongan.

Setelah pengemudi mobil sadar, barulah

kemudian mobil diputar. Berbalik arah, kembali,

untuk menjemput personil yang tertinggal.

Kerja dengan tim di lapangan tidak hanya

fokus yang dibutuhkan. Namun harus di tambah

dengan cekatan.

***


79

Azan zuhur berkumandang, semua tim

sepakat untuk istirahat sejenak. Semua personil

mengisi amunisi tenaga dengan makan siang yang

sudah dibekali dari Sekertariat Bawaslu

Kabupaten Semarang.

Setelah istirahat dirasa cukup, penertiban

berlanjut. Dalam perjalan, tim menemukan ada

bendera yang diikat tinggi di atas pohon besar. Ini

masuk pada pelanggaran dan harus ditertibkan.

Eksekusinya tidak mudah. Juga berisiko.

Untuk mengatasi hal tersebut maka tim

mengadakan diskusi kecil terlebih dahulu.

Personil tim terbatas. Selain itu, sudah

terlalu lelah untuk memanjat pohon tinggi dan

besar.

Seorang warga datang. Menawarkan

bantuan untuk menertibkan APK melanggar.

Dirinya mengaku memiliki keahlian memanjat

pohon besar.

Setalah diijinkan, dipanjatlah pohon itu.

Laki-laki muda dengan perawakan kekar

mengambil bendera di pucuk pohon besar.


80

Dengan bantuannya, APK melanggar dapat

diturunkan.

***

Masa tenang datang. Yaitu tiga hari

sebelum pemungutan suara digelar. Sesuai

peraturan, segala bentuk kampanye tidak boleh

dilakukan. BK tidak boleh disebar. APK yang

terpasang, harus di turunkan.

Sebelumnya sudah diberikan himbauan

kepada Peserta Pemilu untuk menurunkan segala

jenis APK yang terpasang. Jika tidak, maka akan

dibersihkan.

Lagi-lagi himbauan tidak diindahkan.

Bukannya berkurang, APK yang berjajar justru

bertambah. Besi pengaman tepi jalan yang

awalnya bersih, tiba-tiba penuh sesak dengan

bendera Parpol. Sepertinya bendera masih baru.

Belum ada noda debu. Masih bersih berkilau.

Alangkah baiknya jika semua peserta

Pemilu mengindahkan himbauan. Bukannya

Bawaslu mengeluh kesusahan. Namun lebih baik

jika kita saling merhargai. Menghargai peraturan


81

dan menghargai diri sendiri dengan menjaga sikap

untuk dapat lebih bertanggung jawab.

***

Di lain tempat, beberapa APK dipasang

menjulang. Bendera, dengan ukuran tidak terlalu

besar, di ikat dengan bambu diletakkan tepat di

atas gapura selamat datang.

Banyak pula rumah-rumah warga yang

memasang APK di atas genting. Bahkan di pucuk

atap lantai 2 rumahnya.

Kami saling bertanya, kenapa mereka bisa

sangat berlebihan. Membahayakan diri memasang

APK di tempat yang tidak semestinya. Bahkan

kami juga menemukan, pagar makam pun

dijadikan sangga pemasangan APK.

Karena sudah memasuki masa tenang.

Maka tidak ada pilihan. Semua harus di

bersihkan. Tim penertiban kembali bertugas,

bukan lagi melucuti yang melanggar peraturan.

Namun menjadi tim pembersihan, melucuti

seluruh APK dan BK yang masih terpasang.


82

Dengan berbekal beberapa cutter, golok, dan

parang yang tidak terlalu besar. Seluruh APK

terpasang di bersihkan.

Hasil Penertiban

Bawaslu bersama KPU, Satpol PP, DPU,

Dishub, dan Polres dan seluruh jajaran di 19

Kecamatan berhasil menertibkan sebanyak 35.534

APK dan BK. Dengan rincian baliho sebanyak

3.142 buah, spanduk 3.529 buah, banner 13.410

buah, bendera 10.628 buah, pamflet 2.857 buah,

umbul-umbul 231 buah. Jumlah tersebut adalah

hasil penertiban pada masa kampanye dan

pembersihan pada masa tenang.

Periode penertiban APK dilakukan sebanyak

tiga kali. Periode ke-1 tanggal 19 September 2018,

sebanyak 956 APK ditertibkan. Periode ke-2

tanggal 13 Februari 2019, sebanyak 3.235 APK

ditertibkan. Periode ke-3 tanggal 2 April 2019,

sebanyak 2.932 APK ditertibkan.

Pada masa tenang, pembersihan APK

dilakukan pada tanggal 14 April 2019. Sebanyak

28.411 APK dibersihkan.


83

Penertiban APK dan BK ini sebenarnya hal

yang melelahkan. Banyak sekali menguras tenaga

dan pikiran. Pertama, perihal yang tidak

diperbolehkan dan diperbolehkan untuk

pemasangan APK dan BK tertera jelas pada

peraturan perundang-undangan. Sudah pula

disebutkan dan dijelaskan oleh penyelenggara

Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. Sosialisasi

terus dilaksanakan, himbauan juga dikirimkan.

Namun, banyak peserta pemilu masih

banyak menyalahi aturan. Masih banyak tidak

memahami regulasi. Banyak yang menanyakan,

“Kenapa APK saya ditertibkan? Padahal isi dari

APK tidak melanggar!”

Bawaslu menertibkan dengan jeli

berdasarkan lokasi pemasanganya yang

melanggar, ada juga yang lokasinya tidak

melanggar tetapi isi dari APK tidak sesuai

peraturan perundang-undangan. Itulah APK dan

BK yang ditertibkan.

APK dan BK merupakan komponen benda

atau objek desain. Kita sebagai manusia merespon

benda atau objek desain tersebut dengan menjadi


84

Pemilih yang aktif ataupun pasif dalam

pelaksanaan Pemilu.

Dengan demikian, kesuksesan Pemilu

sangat ditentukan dengan jumlah banyaknya

partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu.

Semakin besar masyarakat yang terlibat, maka

semakin besar pula terwujudnya Pemilu yang

jujur, adil, dan damai. Maka menjadi hal yang

lumrah jika terjadi banyak pemasangan APK

dalam jumlah yang banyak. Tetapi perlu diingat,

untuk tidak melupakan segala aturan dalam tata

pemasanganya.


85

PERHELATAN PESTA DEMOKRASI

Andi Setiawan

Perhelatan pesta demokrasi akan

dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

Tahapan demi tahapan telah dilalui, tibalah

kedalam hari tenang atau masa tenang, dimana

pada masa ini semua kegiatan kampanye sudah

dihentikan dan selesai. Sebelum memasuki hari

tenang adalah kegiatan Apel Siaga Pengawasan.

Digelar empat hari sebelum hajat besar perhelatan

pesta demokrasi tersebut terselenggara. Tepat hari

jumat Apel Siaga Pengawasan digelar di depan

kantor DPRD Kabupaten Semarang. Diikuti oleh

semua jajaran Bawaslu Kabupaten Semarang.

Dari Komisioner beserta Sekretariat Bawaslu

Kabupaten Semarang dan Panwaslu Kecamatan se

Kabupaten Semarang beserta PPD/K dan staf

sekretariat Kecamatan se Kabupaten Semarang.


86

Bukan tanpa alasan Bawaslu Kabupaten

Semarang menyelenggarakan Apel Siaga

Pengawasan di depan kantor DPRD Kabupaten

Semarang. Bawaslu Kabupaten Semarang ingin

menunjukkan kesiapan dalam mengawasi dan

mengawal jalannya pesta demokrasi di wilayah

Kabupaten Semarang langsung dari depan hidung

para anggota dewan yang terhormat.

Apel Siaga Pengawasan merupakan

genderang awal masuknya kedalam tahapan masa

tenang. Semua Alat Peraga Kampanye (APK)

semua ditertibkan baik yang melanggar maupun

yang tidak, hingga tidak ada lagi APK yang tersisa

di semua sudut wilayah kabupaten Semarang.

Pada khususnya. APK dilucuti oleh Bawaslu

Kabupaten Semarang bekerja sama dengan mitra

kerja. Yaitu Kepolisian Resor Semarang, Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang,

Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten

Semarang, Dinas Perhubungan Kabupaten

Semarang, berdasarkan ketentuan perundang

undangan.


87

Masa tenang sering disebut sebagai masa

yang tidak tenang. Karena disinilah konon

pergerakan tim sukses melakukan segala cara

untuk memenangkan kontestan jagoannya dengan

berbagai macam cara, entah itu dengan melanggar

aturan ataupun tidak, yang penting jagoannya

menang mendapatkan kursi. Disinilah peran

Bawaslu beserta jajarannya sangat dibutuhkan,

guna mengawasi dan mengedepankan pencegahan

pelanggaran yang disinyalir akan muncul.

Bawaslu Kabupaten Semarang membentuk

tim yang terdiri dari komisioner dan staf Bawaslu

Kabupaten Semarang. Bahu membahu tidak kenal

waktu untuk terus berpatroli mengelilingi wilayah

Kabupaten Semarang menjaga marwah demi

tegaknya demokrasi. Segera memetakan potensi

potensi kerawanan terjadinya pelanggaran,

memberikan pencegahan akan terjadinya

pelanggaran dan memantau pembuatan TPS

beserta distribusi surat suara yang

disebarluaskan ke seluruh Kecamatan di wilayah

Kabupaten Semarang.


88

Banyak kejadian tak terduga yang terjadi

dalam perhelatan tersebut. Salah satunya adalah

pelaksanaan pemungutan suara bagi warga

penghuni sel Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

(LP Ambarawa). Berbagai permasalahan muncul

seiring dengan pelaksanaan perhelatan pesta

demokrasi negeri ini, khususnya di lingkungan LP

Ambarawa.

Didalam LP Ambarawa terdapat 2 Tempat

Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 19 dan TPS

20 yang digunakan untuk mengambil suara

pilihan warga penghuni sel yang tidak sedang

dicabut hak pilihnya. Tentu saja tahapan demi

tahapan telah dilakukan, sebelum pelaksanaan

pesta demokrasi terselenggara. Mulai dari

perekaman KTP elektronik yang dilakukan secara

khusus oleh KPU guna menyusun Daftar Pemilih

Tetap (DPT) bagi para calon pemilih di LP

Ambarawa. Terdiri dari 2 tim yang diterjunkan

oleh Disdukcapil beserta KPU dan diawasi

langsung oleh Bawaslu Kabupaten Semarang

beserta jajaran, sampai tahapan pemungutan dan

penghitungan suara di LP Ambarawa. Tentu saja


89

kesemua tahapan yang dilaksanakan harus sesuai

peraturan perundang-undangan, tidak ada

perlakuan spesial meski pemungutan suara

berlangsung didalam LP. Penghuni sel LP

Ambarawa diketahui tidak hanya berasal dari

dalam negeri, ada juga yang berasal dari luar

negeri, ini menjadi menarik karena meski didalam

LP tetapi bisa disaksikan oleh warga negara lain.

Bukan berarti pemungutan di dalam LP

Ambarawa minim problematika. Setidaknya ada

tiga masalah yang menonjol dalam perhelatan

pesta demokrasi tersebut. Surat suara yang tidak

sesuai dengan jumlah pemilih tetap di kedua

tempat para penghuni sel menyuarakan hati

nuraninya. Kegandaan pemilih yang ditemukan

oleh jajaran Pengawas Pemilu. Penghuni sel yang

tidak mengetahui siapa kontestan Pemilu 2019

yang harus dipilih. Tidak semua penghuni sel

mendapatkan 5 jenis surat suara seperti halnya

yang lain. Hanya warga Kabupaten Semarang

dengan alamat KTP-el Kecamatan Ambarawa,

Kecamatan Sumowono, Kecamatan Bandungan

dan Kecamatan Jambu.


90

Bawaslu Kabupaten Semarang beserta

jajaran memberikan teguran pencegahan secara

lisan dan mencatat pada catatan kejadian khusus

pada form yang telah disediakan oleh KPU beserta

dalam Form A Pengawasan. Karena PPS

melakukan pengambilan surat suara ke TPS lain

tanpa berkoordinasi dengan jajaran Pengawas

Pemilu dan pihak keamanan. Hal ini sangat

rentan menimbulkan permasalahan baru.

Kekhawatiran sebagai pengawas akan terjadinya

kecurangan yang mungkin timbul menjadi dasar

bagi Bawaslu Kabupaten Semarang untuk

melakukan tindakan pencegahan. Pengawasan

didalam lapas tidaklah mudah, nota bene mereka

para penghuni sel berada didalam tempat khusus

yang tidak semua bisa mengakses tapi pintu

kecurangan masih tetap terbuka lebar.

Sosialisasi untuk para punggawa lapas yang

minim beserta acuhnya masyarakat yang

memandang sebelah mata para penghuni lapas

membuat tempat tersebut seperti pengasingan.

Secara hierarkis mereka mempunyai hak politik

yang sama dengan masyarakat yang berada diluar


91

jeruji besi tempat mereka tidur dan beraktifitas.

Keputusan politik para pemimpin bangsa akan

mempengaruhi masa depan mereka. Hal ini yang

menjadikan setiap kali perhelatan pesta

demokrasi sangat dinanti bagi penghuni sel yang

telah lama hidup didalam jeruji besi. Para

penghuni sel ingin menjadi pribadi yang lebih baik

lagi, mereka semangat menyemarakkan pesta

demokrasi dengan ikut menggunakan hak

suaranya. Meski kebanyakan hanya mendapatkan

3 surat suara, tidak menyurutkan niat untuk

tetap menyuarakan pilihan mereka.

Tidak hanya bagi penghuni LP Ambarawa,

banyak dari para penjaga tahanan yang dengan

kerelaannya meninggalkan rumah demi

menunaikan tugas Negara dan menyuarakan

pilihannya di dalam tempat pemasyarakatan.

Bergantian menyuarakan pilihan hati

menyemarakkan perhelatan demokrasi ditengah

tugas menjaga keamanan LP.

Kebingungan bagi para penghuni sel

muncul tatkala mereka mendapati nama mereka

tertulis pada DPT di 2 TPS yang ada didalam


92

Lembaga milik Negara tersebut. Mereka tidak tahu

harus menyuarakan pilihan kemana, apakah di

TPS 19 atau TPS 20. Keduanya memiliki DPT bagi

sebagian dari mereka. Berawal dari temuan

tersebut Bawaslu Kabupaten Semarang beserta

jajaran yang memang ketika itu berada di lokasi

tersebut memberikan rekomendasi kepada PPK

untuk segera menindak lanjuti temuan dengan

mencoret salah satu nama dalam DPT tersebut,

sehingga para pemilih mendapatkan kepastian

dalam menyuarakan pilihannya dan tidak terjadi

pelanggaran yang menyebabkan PSU

(Pemungutan Suara Ulang). Kegandaan nama

tidak hanya ada dalam DPT akan tetapi juga

didalam DPTb atau Daftar Pemilih Tambahan.

Permasalahan telah direkomendasikan untuk

melakukan perbaikan kepada DPTb yang terdapat

kegandaan, perlakuan tetap sama yaitu dengan

mencoret salah satu pada daftar pemilih yang

sama.

Secara keseluruhan proses penyelenggaraan

pesta demokrasi di Kabupaten Semarang pada

khususnya dan di Indonesia pada umumnya telah


93

dilakukan dengan sangat baik. Meskipun masih

banyak kekurangan dari penyelenggara. Tidak

terlepas dikarenakan para Pengawas Pemilu dan

penyelenggara Pemilu 2019 adalah manusia biasa,

tidak mungkin bisa lepas dari kesalahan. Oleh

karenanya kami sebagai Pengawas Pemilihan

Umum bertindak atas nama lembaga Bawaslu

Kabupaten Semarang berterimakasih kepada

segenap warga masyarakat Kabupaten Semarang

dan segala masukan atas evaluasi dari

masyarakat akan kami jadikan acuan bagi

Bawaslu Kabupaten Semarang beserta jajaran

agar pelaksanaan pengawasan pada pesta

demokrasi di semua tingkatan khususnya di

wilayah Kabupaten Semarang bisa lebih baik dan

semakin baik lagi. Demi terciptanya keadilan

dalam demokrasi.


94


95

MASA-MASA KRITIS JELANG PESTA DEMOKRASI

PEMILIHAN UMUM 2019

Riyadus Solichin

Menjelang masa tenang pemilihan umum

2019. Gemuruh riuh kampanye mencapai

puncaknya pada satu pekan sebelum hari tenang,

tanda diakhirinya serangkaian kampanye.

Kampanye akan ditutup pada tanggal 13 April

2019 pada pukul 00.00. Selanjutnya mulai pukul

00.01 tanggal 14 April - 16 April 2019 adalah

masa tenang. Sebelum perhelatan pemilu serentak

tanggal 17 April 2019 yang bertepatan pada hari

Rabu pon. Hari yang bersejarah bagi seluruh

rakyat Indonesia yang akan memilih presiden dan

wakil presiden. Wakil rakyat yang akan mewakili

aspirasi masyarakat di tingkatan pusat yaitu DPR

RI/DPD RI. Selanjutnya wakil rakyat di tingkatan


96

daerah I yaitu DPRD Provinsi. Dan wakil rakyat di

tingkatan daerah II yakni DPRD Kabupaten/Kota.

Waktu kampanye memang telah dimulai

sejak tanggal 23 September 2018. Hampir 7

(tujuh) bulan kampanye dilalui oleh tim kampanye

pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

serta calon legislatif dari tingkatan pusat hingga

tingkatan daerah. Pengawasan dari badan

pengawas pemilihan umum (Bawaslu)

dimaksimalkan demi terwujudnya pemilu 2019

yang berintegritas. Jajaran pengawas pemilu

senantiasa berjibaku. Mengawasi setiap tahapan

pemilu, dan setiap kampanye yang dilakukan.

Pekerjaan sebagai pengawas pemilu memang

bukan pekerjaan yang mudah. Jam kerja tidak

menentu. Banyak hal yang dilakukan sebagai

seorang pengawas pemilu, demi menjaga hak pilih

setiap warga negara yang memang telah

mempunyai hak pilihnya. Supaya tidak diciderai

oleh praktek-praktek money politik.


97

Apel Siaga Patroli Pengawasan sebagai upaya

mengantisipasi maraknya money politik

Dalam pekan krusial yakni 1 pekan terakhir

menjelang pencoblosan. Atmosfer persaingan

menjadi begitu kentara. Pengawas pemilu

memasang kuda-kudanya. Pengawas pemilu

banyak melakukan pengawasan hingga ke desa

bahkan RT. Bawaslu Kabupaten Semarang beserta

jajaran pengawas pemilu Kecamatan (Panwascam)

dan pengawas pemilu Desa/Kelurahan (PPD/K)

dan perwakilan beberapa Pengawas TPS

menyelenggarakan giat Apel Patroli Pengawasan.

Kegiatan diselenggarakan di Halaman Kantor

DPRD kabupaten Semarang. Jantungnya jajaran

legislatif selaku pemangku kebijakan dalam hal

perundang-undangan. Pesan yang ingin

disampaikan Bawaslu Kabupaten Semarang

adalah memberikan alarm kesiap-siagaan

pengawas pemilu dalam mengawasi detik-detik

akhir tahapan kampanye, dan masa tenang jelang

pemungutan suara.

Apel siaga dilaksanakan pada hari Jum’at,

12 April 2019. Pagi hari pukul 07.00 WIB, sedang


98

fresh hati dan pikiran. Cuaca begitu cerah

menambah semangat jajaran pengawas dan

peserta apel. Apel yang dihadiri sebanyak 580

pengawas pemilu dari berbagai jenjang

pengawasannya hadir mematuhi instruksi yang

dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Kegiatan apel siaga

patroli pengawasan diselenggarakan serentak di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Dalam apel, segenap komisioner

memberikan pesan masing-masing kepada jajaran

pengawas pemilu ad hoc (Panwascam, PPD/K, dan

PTPS). Pesan yang pertama disampaikan oleh

ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkhis

mengatakan “Apel ini akan menjadi pengingat,

bahwa intensifitas pengawasan yang sudah

memasuki masa krusial”. Untuk segenap jajaran

agar senantiasa mensosialisasikan kepada

masyarakat agar menjaga kondusifitas selama

pemilu. Patroli pengawasan bertujuan untuk

meminimalisasi pelanggaran pemilu khususnya di

masa tenang 14-16 April 2019. Mencegah politik


99

uang yang terjadi sebelum pelaksanaan

pencoblosan, ini menjadi prioritas kita bersama.

Pesan kedua disampaikan Agus Riyanto,

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran

meminta semua jajaran Bawaslu dari kabupaten

hingga Pengawas TPS harus melakukan

koordinasi dengan instansi terkait. Memasimalkan

seluruh potensi yang ada, untuk meminimalisasi

pelanggaran terutama potensi politik uang pada

masa tenang yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Selanjutnya Koordinator Divisi Pengawasan,

Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Syahrul

Munir menambahkan, pelaksanaan Apel siaga

Patroli pengawasan Pemilu 2019 sengaja digelar di

Halaman Kantor DPRD Kabupaten Semarang.

Tujuannya adalah untuk menjadi pengingat bagi

jajaran pengawas bahwa kualitas anggota DPRD

yang terpilih dalam Pemilu 2019 nantinya, salah

satunya ditentukan dari kualitas pengawasan

jajaran Bawaslu terhadap seluruh proses Pemilu

2019. Secara moral bertanggungjawab terhadap

hasil Pemilu 2019, khususnya terhadap kualitas


100

wakil rakyat yang akan duduk di DPRD

Kabupaten Semarang hingga 5 tahun kedepan

Pesan terakhir disampaikan oleh Ummi

Nu’amah, Koordinator Divisi Penyelesaian

Sengketa mengajak peserta apel untuk terus

semangat dalam mengemban tugas dengan

bersama bersorak “Cegah, Awasi, Tindak” sebagai

tagline Bawaslu dalam dalam menjalankan tugas.

Segenap jajaran Bawaslu Kabupaten

Semarang dalam mengikuti serangkaian acara

Apel Siaga Patroli Pengawasan menunjukkan rona

wajah yang cerah ceria. Meski menjelang upacara

selesai, matahari sudah meninggi. Panas

menembus kulit ari. Tak mengilangkan rasa

gembira tatkala telah berjumpa sesama pejuang

demokrasi. Baik dari pengawas pemilu

kecamatan, pengawas pemilu desa/kelurahan,

maupun pengawas TPS sekalipun.

Dengan sesekali saling bertegur sapa. Saling

bertukar informasi dari hasil pengawasan di

daerah masing-masing. Apakah masih banyak

indikasi money politic atau tidak. Untuk

diantisipasi bersama. Demi demokrasi yang


101

bermartabat dan berintegritas. Terbebas dari

praktek-praktek money politic, politisasi sara, dan

penyebaran berita-berita hoax yang dapat

menciderai demokrasi bangsa ini.

Patroli Siaga Pengawasan H-1 Pemungutan

Suara

Detik-detik Pemungutan Suara kian

mendekati masanya. Seluruh masyarakat gegap

gempita larut dalam hegemoni menyambut

pemungutan suara pemilihan umum serentak

2019. Jajaran penyelenggara pemilihan umum

bersiaga dan berjibaku. Jajaran KPU di bawah

yaitu KPPS bersiap melaksanakan pemungutan

suara. Sementara itu Jajaran Bawaslu dari unsur

Pengawas TPS juga telah bersiap mengawasi dan

mengawal kesiapan dari KPPS, demi menjaga

proses pemungutan suara yang lancar dan sesuai

konstitusi.

Panitia Pengawas Desa/Kelurahan (PPD/K)

dan Pengawas Kecamatan tetap fokus pada

tupoksi, memberikan pengawasan di daerah

tugasnya. memastikan distribusi logistik dari


102

kecamatan yang diatur oleh Panitia Pemungutan

Kecamatan (PPK) sudah sampai seluruhnya ke

kelurahan dan menjadi tugas Panitia Pemungutan

Suara (PPS) untuk mendistribusikan ke TPS-TPS

dengan baik dan tidak ada kerusakan. Sehingga

nantinya surat suara yang diterima pemilih

sesuai.

Bawaslu Kabupaten Semarang H-1

melaksanakan monitoring dan supervisi ke

bawah. Agenda patroli pengawasan ke Kecamatan,

Desa/Kelurahan hingga TPS dalam rangka

memastikan kesiapan persiapan pemungutan

suara. Bawaslu Kabupaten telah membentuk

beberapa tim khusus yang disiapkan turun ke 5

Daerah Pemilihan (Dapil) yang akan berkoordinasi

dengan Panwascam, PPD/K dan PTPS (desk

pengawasan). Tergabung dalam tim 3 yang

dipimpin oleh Koorditor Divisi Penindakan

Pelanggaran Agus Riyanto S.P., S.H. yang

ditemani staf teknis Riyadus Solichin, S.H. dan

Andi Setiawan S.H. memonitoring 4 Kecamatan

yaitu Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tengaran,

Kecamatan Getasan, dan Kecamatan Tuntang.


103

Perjalanan pertama patroli pengawasan

diawali dari kantor Bawaslu Kabupaten Semarang

pada pukul 09.30 WIB. Kecamatan Pabelan

menjadi tujuan pertama yang kami kunjungi,

tepatnya di Kantor Paanwascam Kecamatan

Pabelan. Berkoordinasi sejenak dengan anggota

Panwascam, untuk menuju ke kantor PPS dan

dilanjutkan menuju TPS yang telah diarahkan

oleh Panwasacam. Di Pabelan kami berkunjung ke

4 Desa yaitu desa Sumberejo, desa Kadirejo, desa

Giling dan desa Bejaten.

Pada desa yang dikunjungi, kami

mengunjungi beberapa TPS untuk dimonitoring.

Desa yang pertama kami kunjungi adalah Desa

Sumberejo. Logistik Pemungutan suara masih rapi

di gudang penyimpanan logistik di salah satu

ruang di Kantor Kelurahan. Para petugas dari PPS

dan ada dari PPK mempersiapkan pendistribusian

ke TPS. Beberapa petugas dari Kepolisian dan

Linmas bertugas mengamankan logistik di

Kelurahan.

Monitoring kami lanjutkan menuju TPS 01

Desa Sumberejo. TPS tersebut tidak jauh dari


104

kantor kelurahan, kira-kira 50 meter yang

lokasinya memakai ruang kelas Taman Kanak-

kanak. Sejenak berkoordinasi dengan Panwascam

dan PPD Desa Sumberejo untuk memastikan tata

letak sesuai prosedur dan aturan perundang-

undangan. Dari hasil koordinasi ada beberapa

rekomendasi untuk dijalankan oleh PPS dan KPPS

dan diawasi oleh pengawas TPS.

Perjalanan monitoring kami lanjutkan

menuju desa Kadirejo dan desa Giling masih di

Kecamatan Pabelan. Di kantor PPS sejenak kami

singgah, dan logistik masih tertata rapi di gudang

penyimpanan. Beberapa TPS di desa tersebut

kami monitoring, dan tidak ada masalah yang

mencolok pada TPS-TPS tersebut.

Hujan menjadi ujian TPS tak memenuhi syarat

Desa yang kami monitoring selanjutnya

adalah desa Bejaten kecamatan Pabelan. Masih

sama, setibanya di Kantor Kelurahan Bejaten dan

sekretariat PPS desa Bejaten logistik masih tertata

rapi di gudang penyimpanan. perkiraan pukul

13.00 kami berada di sana. Mendung menyelimuti


105

langit Bejaten. Karena Kecamatan yang akan kami

kunjungi masih 3 Kematan lagi. Kami bergegas

menuju TPS di kawasan rumah salah satu

Komisioner KPU Kabupaten Semarang, Siti

Solichah.

Benar saja, temuan berhasil kita dapati

disana. Pada waktu Tim patroli pengawasan

berkunjung di TPS 03 desa Bejaten Kecamatan

Pabelan, setibanya di TPS tersebut kebetulan

dalam kondisi hujan. Meski dalam keadaan hujan

yang tidak begitu deras, akan tetapi atap pada

TPS tersebut bocor di beberapa titik. TPS tersebut

juga sempit secara ukuran. Sehingga

dikategorikan sebagai TPS yang tidak layak/tidak

memenuhi syarat;

Benar saja raut muka kepanikan mewarnai

muka para petugas KPPS yang akan bertugas

esok. Akhirnya Bawaslu Kabupaten Semarang

merekomendasikan kepada Panwascam untuk

berkoordinasi dengan dengan PPK maupun PPS

untuk memindah TPS tersebut ke tempat yang

layak dan sesuai peraturan yang berlaku.


106

Perjalanan dilanjutkan ke Kecamatan

Tengaran, menuju ke kantor Panwascam

Kecamatan Tengaran. Setelah berkoordinasi

dengan beberapa anggota panwascam yang ada,

Kemudian kami diarahkan menuju desa Sruwen

dengan mengunjungi beberapa TPS. TPS pertama

kami kunjungi adalah TPS 01 Desa Sruwen 3 yang

juga didampingi oleh Miftahur Rohman, PPD desa

tersebut. Hari sudah mulai gelap, adzan maghrib

menandai akhir pengawasan di Kecamatan

Tengaran. Selanjutnya masih ada 2 (dua)

kecamatan yaitu Kecamatan Getasan dan terakhir

di Kecamatan Tuntang;

Getasan menjadi tujuan selanjutnya,

sampai di Kecamatan Getasan kurang-lebih

sehabis ‘isya’. Sudah kebetulan kali ya.

Forkompimcam sudah berkumpul di Kecamatan

Getasan untuk turut serta berpatroli. Ada 3 TPS

yang kami kunjungi. Sebetulnya patroli

Forkompimcam belum usai. Akan tetapi

dikarenakan tim kami masih ada 1 tujuan lagi.

Maka perjalanan kami lanjutkan terlebih dahulu

ke Tuntang.


107

Sesampainya di Kecamatan Tuntang hujan

deras. Karena juga sudah hampir larut malam.

Akhirnya diputuskan patroli pengawasan

dilanjutkan esok hari. Sembari menge-save energi

untuk pengawasan di hari H pemungutan suara

(17/4). Apabila kami paksakan untuk berkeliling

di Kecamatan Tuntang yang saat itu dalam

kondisi hujan kami berpikir untuk esok hari, dan

meminimalisir hal yang tidak kami inginkan

(sakit). Supaya dalam patroli pengawasan di hari

H pemungutan suara lebih fit dan fress.


108


109

Belajar dari Mbah Royo

M Budi Purwanto

Suroyo tak ingin melewatkan pesta

demokrasi tahun 2019 tanpa menjadi apa-apa,

semangat ingin ikut serta dalam proses perbaikan

bangsa tak pernah pudar. Suroyo sadar betul,

bahwa melalui Pemilu masa depan bangsa akan

ditentukan, apalagi di tahun 2019 ini Pemilu

dilaksanakan secara serentak, yang artinya

Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Pemilu

Legislatif tingkat pusat maupun daerah

dilaksanakan bebarengan di satu hari.

Mbah Royo, begitu pria paruh baya berkulit

legam ini disapa, adalah pensiunan Guru salah

satu Sekolah Dasar di Bancak. hampir 40 tahun

hidupnya didedikasikan untuk dunia pendidikan,

jabatan terakhirnya sebagai salah satu kepala

Sekolah di SD Bancak yang berakhir tugasnya

tahun 2018 kemarin. Hampir semua anak


110

kelahiran tahun 80 an pernah mendapatkan

pelajaran di kelas dengan Mbah Royo. Termasuk

ketua Panwascam Bancak bahkan ketua KPU kab

Semarang, Maskup Asyadi saat ini juga pernah

menjadi salah satu muridnya dulu. Mbah Royo

dikenal sebagai Sosok yang cenderung agak kaku

dan tegas dalam menjalankan tugas dalam

kariernya sebagai guru maupun hidup di tengah

masyarakat, ini tidak lepas dari didikan keluarga

nya yang juga ketat, karena sang ayah juga tokoh

pendidikan di desa Bancak.

Meskipun usia sudah kepala enam tapi

semangat tak kalah dengan anak muda zaman

sekarang. Ikut dalam seleksi Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu Tahun 2019

cukup unik motivasinya “pingin nggolek aktifitas

kumpul-kumpul karo cah nom ben awet tuwo

(ingin mencari aktifitas kumpul-kumpul dengan

anak muda biar awet tua)" katanya dengan logat

bahasa Jawa Medhok.

Dengan membawa map berwarna biru,

Mbah Royo mengeluarkan dokumen-dokumen

yang telah ditata rapi semenjak dari rumah.


111

Kegiatan seleksi seperti ini bukan hal yang asing

bagi Mbah Royo, pengalamannya sewaktu menjadi

Guru salah satu Sekolah Dasar di Bancak sering

menyiapkan dokumen–dokumen untuk

kepentingan sekolah. Tak diragukan lagi

kompetensinya, karena lulusan Strata 1 (S1) tentu

mampu, akhirnya Mbah Royo terpilih sebagai

PTPS nomor 9 (sembilan) Desa Bancak,

Kecamatan Bancak.

“Ngko nak Mbah Royo golek-golek, urusanno

lo pak (nanti kalau Mbah Royo mencari-cari

diurusin ya pak)” Ujar Slamet salah satu anggota

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)

Bancak kepada anggota yang lain. Mbah Royo

memang terkenal kritis, sorot matanya tajam

mencermati setiap detail aturan. Benar saja ketika

dijelaskan tentang Sistem Pengawasan Pemilu

(Siwaslu) yang nantinya digunakan PTPS saat

bertugas, Mbah Royo dengan antusias

mempelajari dengan detail aplikasi tersebut.


112

Menghadiri Apel Siaga Patroli Pengawasan

Pemilu 2019 di Halaman Gedung DPRD

Kabupaten Semarang

Pukul 05:00 WIB, gemercik air terdengar

dari kamar mandi belakang, nampak Mbah Royo

sedang menampung air untuk mandi, biasanya

setiap pagi selepas solat subuh dan tilawah Al

Qur’an, Mbah Royo ke sawah mencari rumput

untuk makan sejumlah kambingnya. Memang

setelah pensiun sebagai Guru, Mbah Royo

mensibukan diri dengan beternak kambing, tetapi

pagi ini berbeda, benar saja hari ini Jumat 12

April 2019 Mbah Royo di undang untuk ikut

kegiatan Apel Siaga Patroli Pengawasan di

Ungaran.

“Mbah, besok ojo kesupen njih acara teng

Ungaran, jam 6 esuk kumpul riyen teng halaman

kecamatan” Ujar Muhlas, Panitia Pengawas Desa

(PPD) Bancak, sore hari sebelumnya.

Memakai kaos berkerah hitam Bawaslu,

Mbah Royo sudah siap untuk berangkat ke kantor

Kecamatan. Dengan mengendarai Sepada Motor

Honda Supra x berwarna Hitam, Mbah Royo


113

menuju kantor kecamatan Bancak yang berjarak

kurang lebih 2 KM dari Rumah.

“Diumumkan kumpul di kecamatan pukul

06.00 WIB jika lebih dari setengah jam ditinggal”

kata Musyafa’ Ketua Panwascam Bancak

menyampaikan di grup WA.

Mbah Royo jam 6 kurang sudah Swafoto di

depan kecamatan "ayo lek do adus aku wes

nunggu" Kata Mbah Royo yang di tulis digrup WA.

Padahal Panwas saja baru mau mandi. Sampai

akhirnya jam 06.30 WIB " sing digugu sing endi iki

lek ditinggal sing durung mangkat" kata Mbah

Royo menegaskan di grup WA.

Semangat “di gugu lan di tiru” masih

melekat di darah Mbah Royo, pengalaman 40

tahun lebih menjadi Guru. Mbah Royo ingin

mengajarkan kedisplinan kepada setiap Pengawas

di Kecamatan Bancak.

Rombongan Panwascam Bancak, kurang

lebih sampai halam kantor DPRD Kabupaten

Semarang pukul 08:15 WIB, Apel dihadiri 580

petugas pengawas Pemilu yang terdiri dari

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan,


114

dan Pengawas TPS se-Kabupaten Semarang,

kegiatan ini bertujuan untuk kesiapsiagaan

jajaran pengawas dalam menghadapi tahapan

masa tenang dan pemungutan Suara 17 April

2019. “Apel ini akan menjadi pengingat, bahwa

intensifitas pengawasan yang sudah memasuki

masa krusial” kata M. Talkhis Ketua Bawaslu

Kabupaten Semarang.

Kepada jajaran, Talkhis menyampaikan

agar senantiasa turut mensosialisasikan kepada

masyarakat agar menjaga kondusifitas selama

Pemilu. Diharapkan Pemilihan legislatif,

Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Presiden dapat

berjalan dengan aman dan lancar. Intensifitas

pengawasan melalui patroli ini, juga bertujuan

untuk meminimalisasi pelanggaran Pemilu

khususnya di masa tenang 14 sampai 16 April

2019.

“Terutama mencegah politik uang yang

terjadi sebelum pelaksanaan pencoblosan. Ini

yang menjadi prioritas jajaran kami,” tandasnya.

Agus Riyanto, Koordinator Divisi

Penindakan Pelanggaran meminta semua jajaran


115

Bawaslu baik tingkat Kabupaten hingga Pengawas

TPS harus melakukan koordinasi dengan instansi

terkait. Memaksimalkan seluruh potensi yang ada,

untuk meminimalisasi pelanggaran terutama

potensi politik uang pada masa tenang yang

dilakukan oleh peserta Pemilu.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas,

dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu

Kabupaten Semarang, Syahrul Munir

menambahkan, pelaksanaan Apel Siaga Patroli

Pengawasan Pemilu 2019 sengaja digelar di

halaman DPRD Kabupaten Semarang, tujuannya

adalah untuk mengingatkan jajaran pengawas

bahwa kualitas anggota DPRD yang terpilih dalam

Pemilu 2019, salah satunya ditentukan dari

kualitas Pengawasan jajaran Bawaslu terhadap

seluruh proses Pemilu 2019.

“kita secara moral bertanggung jawab

terhadap hasil Pemilu 2019, khususnya terhadap

kualitas para Wakil Rakyat yang akan duduk di

DPRD Kabupaten Semarang hingga 5 tahun

kedepan, “kata Munir.


116

Pada akhir Apel, Ummi Nu’amah,

koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

mengajak seluruh peserta apel untuk terus

semangat dalam mengemban tugas dengan

bersama bersorak “Cegah, Awasi, Tindak” sebagai

tagline Bawaslu dalam menjalankan tugas.

Mengawasi TPS Nomor 9 Desa Bancak

Mbah Royo hadir di TPS Nomor 9 Desa

Bancak, lebih awal dari pelaksanaan Pemungutan

suara, Rabu 17 April 2019 pemungutan suara

dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB, Mbah Royo

sudah hadir Jam 06.00 WIB. Mbah Royo tidak

lantas duduk di kursi PTPS yang di sediakan, ia

memilih berdiri dan berjalan ke setiap sudut TPS,

sorot mata yang tajam mengawasi setiap sudut

TPS, Form A Pengawasan di tangan kiri dan Ball

point di tangan kanan. Ia memeriksa

perlengkapan pemungutan suara, baru dua

langkah berjalan, ia mendapati tinta TPS yang di

sertai dengan kain pembersih. Tak pikir panjang

meminta kepada KPPS untuk mengambil kain

tersebut.


117

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3

Tahun 2019, setiap pemilih yang sudah

menggunakan hak pilihnya di TPS ditandai jarinya

dengan tinta. Tujuannya agar tidak ada pemilih

yang menggunakan hak pilihnya dua kali.

Kesengajaan mencoblos dua kali, akan diganjar

hukuman yang berat, sebagaimana di atur dalam

ketentuan pidana pasal 516 Undang – Undang

Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum

yakni pidana penjara paling lama 18 (delapan

belas) bulan atau denda paling banyak Rp

18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Bahkan ditengah proses penghitungan

suara ada seorang pemantau dari lembaga survey

datang untuk meminta data dengan memotret

hasil penghitungan, beliau dengan tegas

mengingatkan dan menolak petugas tersebut

untuk meninggalkan TPS dikarenakan tidak ada

surat tugas resminya. Kebetulan di TPS baru

selesai semua prosesnya jam 1 dinihari, logistik

serta hasilnya yang tertulis dalam berita acara

tiba di kantor balai desa jam 1.30 dini hari. Dan

saat itu juga menyerahkan laporannya kepada


118

panwascam ke sekretariat kecamatan dengan

mengendarai sepeda motornya sendiri ditengah

malam, ia selalu mengatakan ini adalah sebuah

tugas negara.

Dan saat ini berkat dedikasi dan integritas,

Mbah Royo ditunjuk sebagai salah satu panitia

pengawas Pilkades desa Bancak yang akan

diselenggarakan serentak bersama dengan 44

desa se Kab Semarang besok pada tanggal 27

Oktober 2019.


119

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWAL

PEMILU 2019

Khusnul Azizatunnishak

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak untuk

Legislatif dan Presiden & Wakil Presiden Indonesia

telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya di

Indonesia saja, namun juga dilaksanakan di

negara-negara yang ditinggali oleh warga negara

Indonesia.

Berbagai persiapan untuk Pemilu 2019

telah dilaksanakan, mulai dari pihak

penyelenggara dan pengawas, peserta pemilu atau

partai politik, serta masyarakat umum. Bawaslu

Kabupaten Semarang sebagai sarana pengawas

penyelenggara Pemilu pun turut serta

mempersiapkan strategi pengawasannya untuk


120

mengawasi jalannya pemilu secara menyeluruh di

seluruh tahapan pemilu. Tidak hanya

penyelenggara, peserta dan masyarakat saja yang

melaksanakan pemungutan suara, namun

disamping mengawasi jalannya pemilu 2019

tersebut, seluruh elemen Bawaslu, baik tenaga

PNS maupun non PNS tidak hanya mengawasi

saja namun juga memiliki hak untuk

menggunakan suaranya pada pemilu 2019 dan

tak terkecuali.

Pagi hari itu, tanggal 17 April 2019, saat

matahari masih berada diatas 2 jengkal kepalan

tangan sekitar pukul 07.00 WIB sudah terdapat

antrian warga di TPS tempat saya ikut serta

melaksanakan pemungutan suara. Antusiasme

warga dalam rangka pemilu 2019 ini dapat

dikatakan sangat meningkat dari Pemilu Kada

periode sebelumnya. Petugas penyelenggara masih

melaksanakan kegiatan seremonial sebelum

memulai pemungutan suara, pengawas TPS sudah

siap untuk mengawasi rangkaian proses

pemungutan suara, begitu juga banyaknya

kerumunan warga yang masih


121

mempertimbangkan pilihan suara nya dengan

melihat-lihat papan nama di TPS yang berisi

informasi mengenai pihak-pihak yang akan

dipilihnya. Waktu sudah menunjukkan pukul

07.30 WIB bersamaan dengan selesainya

seremonial panitia penyelenggara, akhirnya

pemungutan suara dimulai dengan diawali

panggilan nomor urut 1. Dengan mengantongi

nomor antrian yang menunjukkan angka 7, saya

menunggu sembari membaca dan melihat lagi

calon-calon yang tertera di papan nama, baik

calon anggota legislatif maupun capres-

cawapresnya. Tibalah giliran nama saya dipanggil,

dengan segera bergegas menuju ke bilik suara dan

menggunakan hak pilih saya dengan sepenuh

hati. Berbeda dengan masyarakat yang lain yang

libur dalam rangka pemilu serentak, sebagai

pegawai Bawaslu Kabupaten Semarang setelah

melaksanakan pencoblosan, saya langsung

bergegas menuju Ungaran, tepatnya Kantor

Bawaslu Kabupaten Semarang untuk

menjalankan tugas kami, yaitu monitoring

pengawasan pada pemilu 2019.


122

Saat tiba di Kantor Bawaslu Kabupaten

Semarang, waktu sudah menunjukkan pukul

09.30 WIB, dan masih hanya terdapat 6 orang

pegawai yang sudah datang dengan rapi memakai

seragam lapangan. Sekitar pukul 10.15 WIB satu

tim sudah siap untuk menjalankan tugas.

Bersama satu pegawai dan satu komisioner, kami

menyiapkan berkas-berkas dan perlengkapan lain

sebagai sarana untuk mendukung kegiatan

monitoring tersebut.

Tugas monitoring tersebut diawali dengan

menuju Kecamatan Bergas, dengan tujuan

pertama adalah RS Ken Saras. Saat memasuki RS

tersebut, kami memantau dan memonitoring

kondisi didalamnya dengan langsung menuju ke

meja informasi, apakah semua sudah

menggunakan hak pilihnya, baik karyawan

maupun pasien. Walaupun terdapat beberapa

pasien yang tidak memungkinkan untuk

melakukan pencoblosan, namun hampir seluruh

karyawan menggunakan sistem “rolling” dalam

menggunakan hak pilihnya. Beberapa karyawan

“menyoblos” dengan masih menggunakan pakaian


123

kerja, beberapa masih dengan kondisi yang lelah

karena usai bekerja, serta beberapa karyawan

yang baru akan berangkat. Namun, terdapat salah

seorang karyawan laki-laki yang melaporkan

kepada kami bahwa dia tidak mendapatkan hak

suara nya di TPS yang berada di dekat RS

tersebut. Kami pun langsung diantarkan menuju

lokasi, menghubungi petugas pengawas di TPS,

dijelaskan kronologisnya dan akhirnya karyawan

tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS itu.

Tak hanya RS Ken Saras, kami pun

mengunjungi beberapa perusahaan yang berada di

kecamatan tersebut apakah sudah mematuhi

peraturan dengan meliburkan seluruh karyawan

pada hari – H pemilu 2019. Sesampainya kami di

depan gerbang salah satu perusahaan, disambut

oleh dua orang yang berseragam satpam

perusahaan tersebut. Tanpa berbasa-basi kami

menanyakan kepada satpam tersebut untuk

memastikan apakah seluruh karyawan diberikan

libur, lalu secara tegas satpam tersebut

mengatakan bahwa seluruh karyawan di

perusahaan tersebut telah diliburkan, tak


124

terkecuali dua orang satpam yang ternyata pun

sudah menggunakan hak pilihnya. Begitu juga

dengan perusahaan lainnya.

Hari semakin siang, panas terik matahari

semakin menyengat kulit kami, dengan

bersemangat kami pun melanjutkan perjalanan ke

Kecamatan Ambarawa. Setibanya kami di kantor

Panwascam Ambarawa, kami bertemu dengan

satu staf serta satu anggota Panwascam. Tanpa

banyak percakapan, kami diceritakan kondisi

seluruh TPS di Ambarawa yang ternyata masih

kondusif. Namun terdapat salah satu TPS yang

harus kami kunjungi karena ternyata terdapat

satu permasalahan disana. Kami pun bersama-

sama menuju TPS tersebut, yaitu di Lapas

Ambarawa. Sekitan 10 menit perjalanan, akhirnya

kami sampai di kawasan Lapas yang berada di

tengah-tengah sawah dan lumayan jauh dari

permukiman warga. Kami perlahan masuk ke

dalam lapas dengan menunjukkan identitas kami,

dalam satu tim hanya boleh menggunakan satu

saja alat komunikasi (hp) dan yang lainnya harus

menitipkannya di meja petugas.


125

Suasana begitu tegang dan sedikit membuat

merinding untuk saya, karena baru merasakan

pertama kali memasuki gerbang kedua lapas yang

merupakan pintu masuk kedalam “tempat tinggal”

para tahanan. Semakin berjalan maju, semakin

terlihat kerumunan dan antrian penghuni lapas

yang sedang melaksanakan pemungutan suara.

Partisipasi para penghuni lapas dalam pesta

demokrasi tersebut ternyata lebih dari yang

diharapkan. Hal itu ditunjukkan bahwa baru pada

pukul 12.00 WIB saja, hampir seluruh penghuni

lapas yang telah terdaftar di kedua TPS tersebut

telah menggunakan hak suara nya. Bahkan

sempat terjadi kekurangan kertas suara di kedua

TPS tersebut, namun setelah ditelusuri dapat

ditindaklanjuti oleh penyelenggara.

Setelah mengunjungi TPS pertama di lapas,

kami pun melangkahkan kaki untuk mengunjungi

TPS yang kedua. Saat berjalan menuju tempat

tersebut, tidak seperti yang saya bayangkan

bahwa ternyata banyak para napi yang

menyambut kami dengan raut senyum mereka.


126

Kami pun merespon dengan berbalas senyum

pula.

Tak terasa kami memasuki suatu bangunan

tua yang sedikit menyerupai tempat ibadah seperti

sebuah gereja. Ya, disanalah TPS kedua didalam

lapas tersebut. Sebuah ruangan yang terasa

dingin dengan disertai ramainya hiasan kertas

berbagai warna yang tertempel ditembok putih itu.

Suasana sudah terasa sepi karena hampir

penghuni lapas sudah selesai menggunakan hak

pilihnya. Hanya tinggal satu dua orang saja yang

masih duduk menunggu gilirannya untuk menuju

bilik suara. Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut

berlangsung secara lancar dan tertib walaupun

didalam lapas yang notabene banyak “mantan

kriminal” di tempat itu.

Matahari yang terik semakin turun

menunjukkan waktu yang semakin siang dan

menuju sore, baru setengah perjalanan yang

terlaksana. Perjalanan pun kami lanjutkan

menuju kecamatan berikutnya, yaitu Kecamatan

Banyubiru. Perjalanan dari lapas menuju kantor

Panwascam Banyubiru kami tempuh sekitar


127

kurang lebih 20 menit. Sesampainya disana, kami

berbincang-bincang dengan anggota Panwascam

Banyubiru mengenai proses pemungutan suara di

seluruh TPS di Kecamatan Banyubiru, apa

sajakah kendalanya?

Waktu semakin sore, kamipun mengunjungi

salah satu TPS di kecamatan banyubiru tersebut.

TPS itu berada di desa tertinggi yang ada di

Kecamatan Banyubiru, yaitu di Desa Sepakung.

Berangkat dari kantor panwascam, perjalanan

kami mulai pukul 15.30 WIB. Perjalanan diwarnai

dengan dikelilingi indahnya panorama yang tersaji

di depan mata kami. Dari jalan raya (utama),

tibalah jalan menuju Desa Sepakung. Keseruan

dimulai dari sini, jalan yang memiliki medan yang

sangat ekstrim. Menelusuri jalur ekstrim melalui

bukit dengan jalan naik-turun yang sangat tinggi

dan curam, serta tikungan yang tajam, tak jarang

banyak kerndaraan sepeda motor maupun mobil

yang berhenti ditengah jalan karena mendadak

rusak atau rem yang blong. Medan ekstrim

tersebut memiliki jarak yang cukup panjang,

hingga kami tempuh selama kurang lebih 30


128

menit. Berbagai tulisan dan rambu-rambu yang

“unik” pun terpasang di beberapa titik, “anda

memasuki kawasan senam jantung”, “hati-hati

tikungan tajam” dan rambu lainnya. Setelah

melewati medan yang tidak pernah kami kira

ekstrimnya, saat matahari mulai menenggelamkan

sinarnya, kira-kira sudah pukul 16.00 WIB,

tibalah kami di Balai Desa Sepakung dan

diseimuti kabut dan udara yang sangat dingin,

karena merupakan desa tertinggi yang terdapat di

Kecamatan Banyubiru. Karena sudah mulai senja

hari dan pemungutan suara telah selesai

dilaksanakan, saya kira beberapa orang sudah

tidak berada di lokasi. Namun, ternyata kondisi

berkata sebaliknya.

Saat perlahan kami memasuki gerbang

Kantor Balai Desa Sepakung, terlihat tiga orang

menghampiri dan menyapa kami, lalu

mempersilahkan masuk kedalam kantor. Saat

memasuki kantor tersebut, terdapat beberapa

ruang di sebelah kanan dan kiri. Ekspektasi saya

saat menuju ke desa tersebut tidak banyak orang

tersisa, namun realitanya masih banyak petugas


129

yang sedang bertugas, baik dari perangkat desa,

para anggota korem, hingga masyarakat yang

membantu mengawal dan mengawasi jalannya

proses pemungutan dan penghitungan suara.

Tidak hanya satu dua orang saja yang masih

“stay”, namun beberapa ruangan disana dipenuhi

oleh berbagai elemen masyarakat yang ikut serta

memantau jalannya pesta demokrasi itu. Tidak

hanya menilik kantor balai desa saja, kami pun

melanjutkan perjalanan istimewa itu ke TPS 01

Desa Sepakung. Lokasi tersebut kami tempuh

dengan berjalan kaki kurang lebih 200 meter.

Cahaya senja mulai terlihat, angin berhembus

semakin kencang, namun tetap tersuguhkan

pemandangan khas dataran tinggi dan beberapa

keramaian masyarakat yang masih menyaksikan

penghitungan suara. Setelah kurang lebih 10

menit kami berjalan, sampailah di sebuah rumah

lokasi TPS 01 tersebut. TPS tersebut berada di

halaman rumah warga, dengan luas TPS kira-kira

5 x 10 meter. Penghitungan suara oleh para

petugas berlangsung dengan aman dan lancar,

dengan disaksikan oleh banyaknya warga desa


130

tersebut. Kami pun sempat berdiskusi dengan

warga sekitar, dan dapat disimpulkan dari sekilas

pembicaraan kami bahwa ternyata masih banyak

masyarakat yang “peduli” dengan demokrasi di

negara ini. Peduli yang saya maksudkan, tidak

hanya sekedar menggunakan hak pilihnya,

namun mereka juga menentang maraknya “money

politic” yang menyasar masyarakat desa. Tidak

hanya itu, beberapa warga desa juga merasa

bersemangat, ditunjukkan dengan banyaknya

“gerombolan” warga yang dengan ramainya

melihat dan secara tidak langsung ikut serta

mengawasi proses penghitungan suara walaupun

tidak menjadi petugas penyelenggara. Selain itu,

beberapa ada yang dengan sukarela menyediakan

hidangan untuk para petugas.

“Ayo pak, mas, mbak, masuk dulu.. mari

makan sama-sama, ndak afdhol kalau kesini

belum merasakan masakan desa sini,” ajak salah

seorang warga.

Dengan hangat seorang warga mengajak

kami untuk masuk kedalam rumahnya yang

berada disamping TPS. Beberapa makanan


131

dihidangkan untuk kami, sembari “ngobrol” dan

mendiskusikan proses pemungutan suara dari

pagi hari sampai dengan penghitungan suara

pada sore itu. Walaupun perut sudah banyak

terisi, namun jika sedang berada di desa,

kebiasaan menolak merupakan hal yang tidak

sopan menurut masyarakat desa.

Usai memonitoring TPS 01 Desa Sepakung,

kami pun melanjutkan perjalanan karena masih

ada satu kecamatan lagi yang harus tim kami

tuntaskan. Hari sudah mulai gelap, waktu

menunjukkan pukul 17.30 WIB, setelah

berpamitan, kami melanjutkan perjalanan ekstrim

kembali. Berbeda dengan rute keberangkatan

kami, kami mengambil dengan jalan yang berbeda

yang tidak kalah ekstrimnya dari sebelumnya.

Berbagai turunan dan tanjakan yang sangat

tajam, tak lupa tikungan ke kanan-kiri telah kami

lewati kurang lebih 30 menit. Badan yang semakin

lelah dan tenaga semakin terkuras tidak

menghalangi kami untuk menuntaskan tugas ini.

Masih dengan sepenuh hati, kami melanjutkan

perjalanan monitoring ke Kecamatan Jambu.


132

Sesampainya di kantor Panwascam Jambu, kami

melihat masih lengkapnya seluruh jajaran

Panwascam dan sekretariatnya yang masih

memantau proses penghitungan suara. Tidak

hanya itu, para perangkat desa beserta beberapa

staf yang berada di kantor Kecamatan yang berada

di sebelah kantor Panwascam Jambu pun masih

ikut memantau dan memonitoring proses

penghitungan suara. Menurut monitoring

panwascam, proses pemungutan dan

penghitungan suara terpantau lancar untuk

wilayah kecamatan Jambu.


133

MUARA AKHIR DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Andi Gatot Anjas Budiman

Rasional

Proses Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak

Tahun 2019 telah dilalui. Sederetan tahapan,

program, dan kegiatan sesuai waktu pelaksanaan

Pemilu Tahun 2019 dilakoni. Pada penghujung

perhelatan tersebut, harus ada Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sesuai

pilihan rakyat. Begitu juga dengan Calon Anggota

Parlemen (Legislatif) yang terpilih berdasarkan

perolehan jumlah suara terbanyak.

Banyak yang menerima hasil dengan sikap

legawa. Ada pula beberapa yang kecewa, merasa

dirugikan dengan hasil Pemilu. Mereka memilih

menempuh jalur hukum sebagaimana Klausul UU

Pemilu menyediakan instrumen penyelesaian

sengketa hasil Pemilu.


134

Ialah Mahkamah Konstitusi (MK). Muara

dari segala Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pengajuan perkara kepada MK untuk mencari

keadilan bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun

2019. Merupakan sebuah keharusan secara

konstitusional yang harus ditempuh oleh para

peserta Pemilihan Umum melalui persidangan.

Persidangan dilakukan dengan lakon utama

Hakim, digelar lengkap dengan Para Pihak.

Mereka yaitu Penggugat, Tergugat, Pihak Terkait,

para Saksi, dan pemberi keterangan. Mereka

saling beradu argumen. Berbagai sanggahan,

masukan, kritikan, pandangan, kesaksian, serta

keterangan yang disampaikan kepada yang mulia,

majelis hakim Konstitusi. Begitulah kiranya

gambaran persidangan.

Berbagai data dan fakta disajikan.

Kemudian dilakukan uji kebenaran. Bukan

dengan tujuan sekedar memberikan rasa puas,

namun lebih dari itu yaitu memberikan rasa adil.

Demikianlah MK sebagai ujung dari proses

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).


135

Persidangan MK membawa Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi pemberi

keterangan tertulis. Sesuai Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018

Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam

Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi,

Bawaslu adalah pihak yang memberikan

keterangan tertulis selama persidangan di

Mahkamah Konstitusi digelar.

Secara umum, keterangan tertulis Bawaslu

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi

dalam memutus perkara PHPU pada Pemilu

Tahun 2019. Oleh karena itu, Keterangan Tertulis

yang disajikan oleh Bawaslu harus sesuai data

dan fakta hasil pengawasan selama proses

penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Ditambahkan pula bukti-bukti lainnya, dengan

tetap mempertahankan data apa adanya dari hasil

pengawasan tersebut.


136

Mengapa harus ke Mahkamah Konstitusi?

Kehadiran MK sebagaimana amanat UU

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah

Konstitusi, dalam Pasal 2, yaitu merupakan salah

satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan.

MK diberi mandat yang besar dari Negara.

Kewenangan tersebut secara jelas tercantum

dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Para Hakim MK

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final.

Persidangan MK dimulai daro pemeriksaan

pokok perkara tanpa ada mekanisme banding dan

kasasi atas putusan yang dihasilkan. Tidak ada

upaya hukum yang dapat ditempuh setelah

putusan diucapkan, karena putusan MK lansung

memperoleh kekuatan hukum tetap.

MK memiliki kewenangan dalam 4 hal.

Pertama, menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Kedua, memutus sengketa


137

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, memutus

pembubaran partai politik; dan Kempat, memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mandat tersebut membawa para hakim

Konstitusi berwenang dalam melakukan tafsir

atas konstitusi kita. Setiap warga negara yang

merasa dilanggar hak-hak konstitusionalnya,

dapat mengadu pada MK. Selain itu, MK memiliki

kewenangan menjadi penentu nasib hasil

pemilihan, apakah calon terpilih layak

dimakzulkan atau tidak.

MK menjalankan kekuasaan sesuai

kewenangannya, mulai menggelar rangkaian

persidangan PHPU. Terbaru dari proses

penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah

menyidangkan PHPU, diawali dengan Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)

Tahun 2019. Sengketa hasil Pilpres diperiksa

terlebih dahulu. Menyusul persidangan sengketa

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg). Jalur

konstitusional memang jalur yang harus ditempuh


138

bagi para peserta Pemilu Tahun 2019 dalam

mencari keadilan dari hasil Pemilu Tahun 2019.

Peserta Pemilu Tahun 2019 tunduk dan

taat atas putusan dari Mahkamah Konstitusi,

putusan Mahkamah Konsitusi diputuskan dengan

proses cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 78

yang menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah

Konstitusi mengenai permohonan atas

perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus

dalam jangka waktu :

a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

permohonan dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan

umum Presiden dan Wakil Presiden;

b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

permohonan dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi, dalam hal ini pemilihan

umum anggota DPR, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Waktu yang diberikan dalam UU MK sangat

terbatas, paling lambat 14 hari kerja untuk


139

memutuskan perkara PHPU Pilpres, serta paling

lambat 30 hari kerja untuk memutuskan perkara

PHPU Pileg. Kurun waktu penyelesaian PHPU ini

merupakan bagian proses peradilan cepat (speedy

trial) yang diberikan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tentunya hal ini untuk memberikan rasa keadilan

dan rasa kepuasan bagi peserta Pemilu Tahun

2019 agar segera mengetahui putusan yang

dikeluarkan oleh Majelis Hakim MK.

Selama proses peradilan di MK berlangsung,

baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan

Pemberi Keterangan menyajikan data dan fakta

kepada yang mulia majelis hakim Konstitusi. Data

yang disajikan kemudia diuji dalam kerangka

mencari kebenaran materiilnya, bahkan

kebenaran formilnya juga akan diuji dan

disidangkan.

Tentunya para pihak telah mempunyai porsi

sendiri-sendiri. Pemohon harus mampu

menyajikan pokok permohonan yang sesuai

bukti, data serta fakta prinsip Burden of

Proof/Bewijslaast (yang mendalilkan yang


140

membuktikannya). Termohon hanya menjawab

apa yang dimohonkan oleh pemohon. Pihak

Terkait memberikan apa yang dialami dan yang

dilakukan. Sedangkan kami, Pihak Pemberi

Keterangan memiliki kewajiban untuk menyajikan

keterangan dari hasil pengawasan disetiap jenjang

di tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berangkat dari hal itulah kesiapan para

pihak menjadi keharusan. Mempersiapkan segala

data dengan memperhatikan dan menyesuaikan

jadwal tahapan berperkara di Mahkamah

Konstitusi.

Awal yang disiapkan adalah masuknya

permohonan tercatat dalam BRPK (Buku Register

Perkara Konstitusi). Selanjutnya jadwal

persidangan akan diberitahukan kepada para

pihak oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Mulai dari kurun waktu awal persidangan sampai

putusan, sebagaimana diatur di Pasal 78 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Mahkamah Konstitusi.


141

Bahan Kesiapan ke MK

Jelas bukan tanpa syarat. Menuju ke

persidangan MK memerlukan beberapa syarat

yang harus dipenuhi. MK mensyaratkan kepada

para pihak yang mengajukan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum dalam mengajukan pokok

permohonan disertai data dan fakta yang relevan

dengan yang dimohonkan. Hal ini akan

memberikan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi

untuk menilai kualitas dan validitas data yang

dimohonkan dari pemohon.

Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan

Pemberi Keterangan menyiapkan segala

sesuatunya berkaitan data, fakta dan saksi

diajukan kepada majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi. Data berupa jenis Formulir Model C

dan D merupakan mahkota dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019.

Mengapa disebut mahkota?

Perjalanan liku-liku menuju persidangan di

Mahkamah Konstitusi penuh dinamika dan penuh

tiba-tiba yang tidak disiapkan sebelumnya.


142

Persiapan yang optimal seringkali masih kurang

dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Hakim

Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya formulir jenis

C dan D menjadi dasar alat uji bagi Hakim

Mahkamah Konstitusi. Daya dukung data lainnya

sangat dibutuhkan selama proses persidangan di

Mahkamah Konstitusi.

Pemohon sebagai pihak yang

berkepentingan dalam kerangka mencari keadilan

hasil Pemilu, menyiapkan segala sesuatunya

dengan optimal. Segala hal ditempuh untuk

memenuhi kebutuhan yang dimohonkan. Semua

dasar alasan permohonan tentunya membawa

kelengkapan permohonan yang dimohonkan, guna

mendukung dalil-dalil permohonan yang komplit.

Karena nantinya Termohon akan memberikan

sanggahan atau respon atas permohonan

pemohon tentunya menjawab atas apa yang

dimohonkan dari pemohon.

Basisnya sama, yaitu Hasil Pemilihan

Umum Tahun 2019. Dari Hasil Perolehan Suara

Formulir Jenis C dan D, selain didukung oleh

keterangan Ahli atau keterangan Saksi, data


143

dukung selain Formulir jenis C dan D disiapkan

oleh termohon.

Apa saja yang diperlukan di persidangan?

Tentu ini bukan hal mudah dalam konsolidasi

data. Perlu mengumpulkan data dari tingkat TPS

sampai muara data tingkat Nasional. Pemohon

mutlak mempersiapkan sekomplit komplitnya,

guna memastikan kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi dalam gelar perkara

nantinya.

Pihak pemberi keterangan dalam hal ini

Bawaslu, dari Pusat sampai Daerah, sangat

dimungkinkan hadir dalam persidangan

Mahkamah Konstitusi. Namun, jika mendapat

restu dari Badan Pengawas Pemilihan Republik

Indonesia. Kehadirannya bertujuan membantu

memberikan keterangan. Tentunya yang disajikan

adalah hasil pengawasan selama proses Pemilu

berlangsung, lengkap dari semua tahapan

penyelenggaraan Pemilu.

Hasil pengawasan dalam Formulir Model A

serta data dari Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (PTPS), dengan didukung Formulir jenis C


144

dan D yang diperoleh dari KPPS, menjadi bagian

terpenting dalam membuat keterangan tertulis

yang akan disampaikan di persidangan MK.

Bahan dasar data dan fakta lapangan dari

semua pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait

dan Pemberi Keterangang adalah faktor utama

Mahkamah Konstitusi dapat melangsungkan

sidang. Tentunya prinsip obyektif dan independent

akan memenuhi rasa adil untuk semua para

pihak.

Khulasah

Beracara di persidangan Mahkamah

Konstitusi tertumpu pada para pihak dalam

menyajikan materi-materi yang disuguhkan.

Kebenaran material akan dicari selama proses

persidangan. Persidangan sebagai muara akhir

para pihak (peserta Pemilu Tahun 2019) mencari

keadilan hakiki dari hasil Pemilihan Umum Tahun

2019. Kita ketahui bahwa prinsip Probatio qui dicit

non qui negat (beban pembuktian ada pada

pemohon/penggugat) berlaku selama persidangan

berjalan, dalam hal ini pemeriksaan persidangan


145

untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden tanggal

17-24 Juni 2019, sedangkan PHPU Legislatif

pemeriksaan persidangan tanggal 15-30 Juli

2019, tanggal-tanggal di atas merupakan tanggal

penting bagi para pihak dan hakim Mahkamah

Konstitusi. Tahapan ini adalah pembuktian

pemohon dan tanggapan termohon (KPU), Pihak

Terkait serta Bawaslu sebagai pemberi keterangan

tertulis. Semua materi akan diuji di persidangan

Mahkamah Konstitusi dalam kerangka mencari

kebenaran material.


146


147

POTRET PERJALANAN PEREMPUAN PENGAWAS

PEMILU

Ummi Nu’amah

Perjalanan Pengawas Pemilu sejak mulai

seleksi sampai purna tugas bukanlah perjalanan

yang mudah. Tantangan demi tantangan harus di

hadapi dan di lewati. Mulai sejak seleksi yang

ketat pada waktu pendaftaran, pelaksanaan tugas

pengawasan di seluruh tahapan pemilu, sampai

dengan evaluasi seluruh kegiatan tugas pengawas

pemilu. Perjalanan yang penuh liku itu

menjadikan pengawas pemilu harus siap menjadi

orang yang tangguh, sabar, bekerja keras, dan

bertanggungjawab terhadap apa yang di laluinya.

Begitu juga para perempuan pengawas pemilu.

Prosentase Perempuan Pengawas Pemilu masih di

bawah affirmasi kuota 30 %. Pandangan yang

subordinasi (merendahkan) terhadap kapasitas


148

perempuan dalam institusi politik, menempatkan

perempuan pada posisi tidak strategis di dalam

kepemimpinan jabatan politik, termasuk sebagai

penyelenggara Pemilu. Budaya patriarki

menjadikan perempuan sulit mengekspresikan

aspirasinya secara mandiri, sehingga kepentingan

politiknya tidak terakomodasi dalam kebijakan.

Kesan yang demikian tidak kemudian

menyurutkan para perempuan-perempuan

tangguh untuk ikut serta mensukseskan agenda

Negara Pemilihan Umum sebagai pengawas

pemilu.

Ada bebarapa langkah yang di hadapai para

perempuan pengawas pemilu antara lain; pertama,

mengikuti seleksi pengawas pemilu yang ketat

dari mulai seleksi administrasi, tes tertulis, tes

wawancara. Kedua; mengikuti pelantikan dan

bimbingan teknis menjadi Pengawas Pemilu ketika

sudah di nyatakan lolos dan menandatangani

Pakta Integris. Ketiga; menjalankan tugas

pengawasan di seluruh tahapan Pemilu. Keempat:

Evalusi terhadap kinerja pengawas di bawahnya.

Tugas yang tidak mudah karena gesekan terhadap


149

kepentingan-kepentingan politik ini, tidak

menyurutkan para Perempuan ikut serta terlibat

langsung dalam kegiatan pengawasan pemilu.

Penulis merangkum beberapa aktivitas para

perempuan pengawas pemilu di mulai saat

mengikuti seleksi pengawas sampai ketikaa

menjalankan tugasnya, banyak informasi dan

ilmu yang dapat diserap dari perjalanannya

selama menjadi pengawas pemilu.

Seleksi Pengawas Kecamatan

Ummi adalah salah satu anggota

Panwascam terpilih dari 4 perempuan Pengawas

pemilu Kecamatan di Kabupaten Semarang. Ummi

mendapatkan informasi pendaftaran Pengawas

Pemilu Kecamatan dari seorang teman yang sama-

sama mengabdi di dunia pendidikan. Sebelumnya

dia pernah menjadi Panwascam di beberapa kali

kegiatan Pemilu dan pilkada. Informasi yang

cukup terbatas inipun tidak di sia-siakannya,

dengan membaca pengumuman perekrutan. Ada

banyak syarat yang harus di penuhi, dari mulai

syarat umur, pendidikan, termasuk ada syarat


150

yang agak memberatkan bagi saya yaitu memiliki

pengalaman di bidang kepemiluan. Maklum

pengalamannya di kepemiluan sangat sedikit,

hanya pernah menjadi Pemantau Pemilu, itupun

sudah cukup lama. Namun semangatnya tidak

kendor untuk tetap ikut mengikuti perekrutan

dengan menyiapkan syarat administrasi dan mulai

membaca Undang-undang Pemilu dan Pilkada,

karena Ummi yakin walaupun minim pengalaman

akan tetapi kalau mau belajar dengan membaca

Undang-Undang Pemilu dapat mengerjakan tes

tertulis.

Siap Hadapi Tes Tertulis dan Wawancara

Tes tertulis di laksanakan di Gedung

Wahana Loka, PP Paudni Jateng Jalan Diponegoro

25 Ungaran yang di ikuti 235 orang, kurang lebih

perbandingan yang mengikuti tes tertulis sekitar

80%:20%. Untuk menghadapi tes tertulis Ummi

mencoba semaksimal mungkin membaca dari

link-link berita yang ada di google sejarah

pengawasan pemilu, UU Pemilu dan membaca

artikel-artikel pemilu, berharap tes tertulis dapat


151

lulus. Dia melihat di ruang tes yang di dominasi

laki-laki dan banyak yang sudah senior, Ummi

pun berfikir kemanakah para perempuan-

perempuan di Kab Semarang, mengapa sangat

minim perempuan yang mengikuti perekrutan

Pengawas Pemilu Kecamatan? Dan banyaknya

senior-senior yang mengikuti tes dia juga berfikir

apakah mereka-meraka ini yang nantinya akan di

terima menjadi Pengawas? Apalagi di syarat

pendaftaran ada point yang menyatakan memiliki

pengalaman di bidang kepemiluan? pertanyaan-

pertanyan itu hanya di simpannya dalam hati,

karena Ummi harus focus ke Ujian tertulis,

prinsipnya harus lolos menjadi Pengawas Pemilu.

Tepat pada tanggal sembilan belas

september tahun dua ribu tujuh belas jam 00.01,

pengumuman yang lulus ujian tertertulis calon

Pengawas Pemilu Kecamatan di blog Panwaskab

dan dikirimkan juga melalui media watshap.

Ummi mencoba membuka pesan lewat watshap

yang di kirim oleh staff Panwaskab Semarang

dengan hati dag-dig-dug, setelah layar bagian

surat keputusan terbuka, Ummi mencoba


152

membaca pelan-pelan dari masing-masing

Kecamatan yang tercantum di Surat tersebut.

Sampailah mata ini tertuju pada Kecamatannya

dan Alhamdulillaah namanya tercantum di data

surat Keputusan tersebut nomer urut empat dari

tujuh orang yang namanya tercantum. Dan yang

lebih membahagiakan lagi karena di Kecamatan

nya ada tiga perempuan yang juga lolos pada tes

tertulis. Pengumuman yang lulus tertertulis calon

Pengawas Pemilu Kecamatan sebanyak 137 calon

anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

(Panwascam) se Kabupaten Semarang. Riang

gembira pastinya karena akhirnya lulus tahapan

kedua setelah sebelumnya melewati tahapan

administrasi.

Di surat tersebut juga disampaikan

pengumuman tentang pelaksanaan tes

wawancara yang di jadualkan pada hari kamis

dan jum’at (21-22/9/2017). Kebetulan Calon

Panwascam dari Kecamatannya, jadual tes

wawancara Jam 20.00. Kemudian Ummi mencoba

komunikasi dengan calon-calon Panwascam yang

lain, kalau kita berangkat tes wawancaranya


153

bersama-sama, mengingat jarak antara

Kecamatannya dengan tempat pelaksanaan tes

wawancara kurang lebih 30 km. Akhirnya Ummi

dan kawan-kawannya sepakat berangkat

bersama-sama naik mobil. Sampai di lolasi tes

wawancara, kami masih harus menunggu sekitar

satu jam karena calon Panwascam dari

Kecamatan lain tes wawancara belum selesai.

Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Ummi

mendapatkan giliran untuk melaksanakan tes

wawancara. Ada tiga panelis yang merupakan

Panwaskab Semarang. Pertanyaan yang pertama

yang harus di jawab Ummi adalah apakah

saudara bisa naik Sepeda Motor? Ummi langsung

menjawab, “bisa”. Pertanyaan selanjutnya, Tugas

Pengawas pemilu itu bisa jadi dua puluh empat

jam, sampai tengah malam, apakah saudara

siap?, tanpa ragu Ummi menjawab, “siap” sambil

memberikan argument yang menguatkan

jawabanya. Apalagi selama ini Ummi adalah

kepala Sekolah yang tuntutan kerjanya juga

cukup tinggi. Pertanyaan selanjutnya terkait

dengan materi Kepemiluan, dan Ummi mencoba


154

menjawab dengan yakin, bahwa ketika menjadi

Pengawas Pemilu Ummi memiliki pemahaman

terhadap regulasi kepemiluan terutama UU 10

Tahun 2016 tentang pilkada dan UU 7 tahun

2017 tentang pemilu. Ummi berfikir bahwa

seorang pengawas Pemilu harus memiliki

kemampuan lebih didalam memahami peraturan

perundang-undangan Pemilu di bandingankan

dengan yang di awasi dalam hal ini adalah

Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu.

Dari hasil tes wawancara nantinya masing-

masing Kecamatan hanya di ambil tiga anggota

Panwascam. Ketika pelaksanaan tes wawancara

yang hadir ternyata banyak calon laki-laki, calon

perempuan sangatlah sedikit dan itupun banyak

anggota panwascam yang lama yang ikut

berkompetisi lagi untuk dapat masuk kembali

menjadi anggota Panwascam dan juga di dominasi

calon laki-laki. Pada seluruh tahapan seleksi

tersebut ada juga bahan pertimbangan lain yang

di gunakan untuk menyeleksi hingga ke tahapan

tes wawancara berlangsung yaitu adanya

tanggapan tertulis masyarakat terhadap figur


155

calon anggota Panwascam. Setelah beberapa hari

pelaksanaan tes wawancara, tibalah saatnya

menunggu hasil pengumuman hasil tes

wawancara, dan akhirnya pada tanggal 09

Oktober 2017 hasilnya di umumkan lewat

internet. Informasi hasil tes wawancara ternyata

perempuan yang lulus seleksi menjadi anggota

Panwascam hanya empat orang dari lima puluh

tujuh orang, termasuk di dalamnya ada Ummi.

Perempuan tersebut adalah Fadhiyah Masykuroh

Panwascam Tengaran, Sarah Panwascam

Ambarawa, Istikharoh Panwascam Ungaran Barat

dan Ummi Nu’amah Panwascam Banyubiru. Saat

itu Ummi tercengang, mengapa sedikit sekali

perempuan yang dapat masuk menjadi anggota

Panwascam? Pemahaman saya peraturan di UU 7

tahun 2017 tentang Pemilu di sebutkan bahwa

kebijakan afirmatif kuota 30 persen keterwakilan

perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu

khususnya Pengawas Pemilu ketika saat

pendaftaran. Akan tetapi antara kuota yang di

syaratkan dalam Pendaftaran Pengawas Pemilu

tidak sama dengan capaian pengawas pemilu


156

perempuan, karena penasaran mengapa pengawas

Kecamatan untuk perempuan tidak mencapai 30

%, maka pertuaran tersebut saya baca-baca lagi,

ternyata di pasal tersebut hanya menyampaikan

“mempertimbangkan 30 % kuota perempuan”.

Mencoba untuk mencari informasi mengapa

perempuan banyak yang belum mau terjun

sebagai penyelenggara pemilu? apa hambatannya?

menurut Dr, Hj Eti Nurhayati, MSi dalam

Bukunya Psikologi Perempuan dalam berbagai

Perspektif di katakan bahwa dalam perspektif

psikologi, ada dua teori yang terkenal dalam

memandang perempuan dan laki-laki, yaitu teori

Nature dan Nurture (Florence & Paludi. 1993).

Menurut teori Nature, perbedaan peran

perempuan dan laki-laki bersifat kodrati (nature).

Menurut teori ini, anatomi biologi perempuan

yang berbeda dengan laki-laki menjadi faktor

utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis

kelamin ini. Laki-laki menjadi peran utama di

dalam masyarakat karena dianggap lebih

potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Organ

reproduksi dinilai membatasi ruang gerak


157

perempuan, seperti saat mereka mengalami

kehamilan, kelahiran dan menyusui, sehingga

menimbul-kan perbedaan fungsi, perempuan

berperan di sektor domestik dan laki-laki berperan

di sektor publik. Sedangkan menurut teori

Nurture, perbedaan perempuan dan laki-laki tidak

ditentukan oleh faktor biologis, melainkan

dikonstruksi oleh masyarakat. Menurut teori ini,

banyak nilai bias gender terjadi dalam masyarakat

disebabkan oleh faktor biologis, meski

sesungguhnya tidak lain hanyalah produk budaya

masyarakat (sosio-kultural).

Pemilihan Ketua Panwascam

Setelah pelaksanaan Pelantikan anggota

Panwascam se-kab Semarang, tugas Panwascam

yang pertama adalah memilih ketua Panwascam.

Mereka bertiga berembug untuk memilih ketua

panwascam, dua orang terpilih dari panwascam

Banyubiru Su’aib Abdul Hamid dan Arif Rohman

bersepakat memilih Ummi sebagai menjadi Ketua

Panwascam Banyubiru pada agenda Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.


158

Karena keputusan itu adalah hasil rapat pleno

dan mereka yakin Ummi dapat menjadi

Koordinator maka Ummi pun menjawab “siap”

untuk menjadi Ketua Panwascam Banyubiru.

Kerja di Panwascam sistemnya adalah kolektif

kolegial, ketua sifatnya hanya sebagai koordinator,

dan segala keputusan di putuskan lewat rapat

pleno. Pengalaman saya sebagai Kepala Sekolah

menjadikan saya yakin dapat memimpin

Panwascam di Kecamatan Banyubiru. Pengalaman

di bidang kepemiluan yang masih minim tidak

menjadikan Ummi minder. Keputusan Ummi siap

menjadi Ketua bukan lah keputusan yang mudah,

Ummi harus berkomunikasi dengan keluarga

terutama dengan suami karena harus siap

membagi waktu dengan keluarga. Dari Sembilan

belas Panwascam di Kab Semarang, Ketua

Panwascam yang perempuan hanyalah Ummi,

artinya perbandingannya 1:18.

Tugas pertama yang di jalankan oleh

Panwascam adalah merekrut Pengawas

Desa/Kelurahan dan saya pun bertekad

perempuan harus banyak yang terlibat menjadi


159

penyelenggara Pemilu. Ada banyak kelebihan yang

di miliki perempuan yang dapat di jadikan modal

dasar menjadi penyelenggara pemilu khususnya

adalah Pengawas pemilu. Keberadaan Perempuan

di pengawas pemilu merupakan duta keterwakilan

perempuan dalam demokrasi yang memiliki tugas

tidak hanya bagaimana mengawasi Pemilu yang

jujur, adil, berintegritas dan bermartabat,

mencegah pelanggaran Pemilu dan tegas

menegakkan hukum dan keadilan Pemilu,

Pengawas perempuan juga memiliki tugas

bagaimana menyuarakan dan menyerukan

kesetaraan dan keadilan gender dalam

berdemokrasi. Perempuan Pengawas Perempuan

adalah duta keterwakilan perempuan dalam

demokrasi. Adanya perbaikan regulasi adanya

perhatian terhadap affirmasi 30% kuota

Perempuan untuk pengawas tingkat Kecamatan,

Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS akan

terpenuhi dan secara Kualitatif perempuan akan

lebih bisa, siap dan mampu mengawal dan

mengawasi Pemilu yang akan datang. Akan tetapi

masih minimnya perempuan yang menjadi


160

pengawas pemilu, bukan berarti perempuan

hanya di jadikan “pupuk bawang” artinya hanya

sebagai pelangkap saja dalam kegiatan pengawas

pemilu 2019. Ada banyak tugas dan prestasi yang

justru pengawas perempuan berani berada di

garda depan ketika melaksanakan tugas

pengawasan pemilu.

Tahapan Pencermatan DPT

Daftar Pemilih Tetap (DPT) sering menjadi

persoalan dalam pelaksanaan pemilu. DPT kerap

juga menuai sorotan dari berbagai pihak.

Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019 dimulai

dengan menetapkan DPT Pilkada menjadi DPS.

Hal-hal yang menjadi kerawanan dalan

penyusunan Daftar Pemilih adalah sebagai

berikut, masih terdapat pemilih ganda, pemilih

belum terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih

yang meninggal dunia, pemilih yang beralih status

TNI/Polri, Pemilih pindah domisili, Data Invalid,

penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai

pemilih tetapi belum mempunyai KTP El,

ketidakakuratan data kependudukan yang


161

mengakibatkan Data Potensial Penduduk Pemilih

Pemilu (DP4) yang diterima KPU dari Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi bermasalah.

Fokus kegiatan pengawasan yang di lakukan oleh

Pengawas Pemilu adalah Pemutahiran Data dan

Daftar Pemilih yang ada pada Daftar Pemilih yang

telah diterbitkan KPU. Pengawasan Penyusunan

Daftar Pemilih dilakukan terhadap data warga

yang tidak dikenal, meninggal, menjadi anggota

TNI, menjadi anggota Polri, bukan penduduk

setempat, data ganda, pemilih hilang ingatan,

pemilih di bawah umur, pemilih pindah domisili.

Pengawasan verifikasi factual DPT di

lakukan juga oleh Pengawas Perempuan dari

mulai Panwascam sampai Pengawas

Desa/Kelurahan. Pengawas Desa/Kelurahan yang

berjumlah tiga puluh lima (35) orang dan

Panwascam yang berjumlah empat (4) orang,

bersama-sama menjalankan tugas pengawasan

terhadap daftar pemilih sementara dan daftar

pemilih tetap. Angka DPT di teliti dan di cocokkan

dengan kondisi riil di lapangan. Angka adalah

penentu, tidak boleh ada yang tertinggal ataupun


162

bertambah. Ketelitian kejelian dan kesabaran di

dalam mencocokkan data sangat di perlukan, dan

perempuan pengawas pemilu hadir untuk

mencermati data tersebut. Data yang begitu rumit

dan cukup banyak di teliti satu persatu jangan

sampai ada yang tertinggal ataupun bertambah.

Di Kab Semarang Setidaknya ada sekitar 168

pemilih pada DPT Pemilihan Umum (Pemilu)

Tahun 2019 yang ganda identik. Temuan tersebut

itu diperolehnya dari hasil analisis serta

pencermatan tim Bawaslu Kabupaten Semarang

bersama Panitia Pengawas Pemilu Tingkat

Kecamatan (Panwascam). Dari hasil temuan

tersebut, selanjutnya akan menjadi bahan

rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Semarang. Selain adanya 168

DPT Ganda Identik, juga di temukan sekitar 787

DPT Potensi Invalid. DPT Ganda Identik yang

dimaksud itu adalah terdapat kesamaan nama,

Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan tanggal

lahir. Kemudian potensi data invalid yakni

meliputi Nomor Kartu Keluarga (NKK), nama, serta

NIK yang sama. Selain kegandaan, langkah yang

https://jateng.tribunnews.com/tag/dpt

https://jateng.tribunnews.com/tag/bawaslu-kabupaten-semarang





163

dilakukan Pengawas pemilu adalah mencermati

pemilih yang tidak memenuhi syarat lainnya. Para

pengawas Pemilu Perempuan juga turut serta

mengawasi verifikasi factual di seluruh tingkatan

di wilayah Kabupaten Semarang, sebagai langkah

verifikasi faktual berjalan berdasar data yang

sesuai di lapangan.


164

Pengawasan DPS di Desa Jetis Bandungan

Pengawasan DPS ataupun DPT di lakukan

semua Pengawas Pemilu, tidak ada pembedaan

laki-laki dan perempuan. Salah satunya

Perempuan Pengawas Desa Jetis Kecamatan

Bandungan yang bernama Anik Khoidatul Farida

yang melaksanakan tugas pengawasan Rapat

Pleno Terbuka DPTHP-1 tingkat PPS Pada jam

10.00 s/d 11.00 WIB, tepatnya hari kamis tanggal

08 November tahun 2018 yang bertempat di Balai

Desa Jetis Kecamatan Bandungan, Kabupaten

Semarang dalam pemilihan Umum Tahun 2019.

Dari kegiatan pleno penetapan DPTHP-1, Anik

mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai

selesai, kegiatannya antara lain; Pembukaan,

Sambutan Kades Jetis, Sambutan Ketau PPS Jetis,

Pembacaan BA oleh Ketua PPS dan dilanjutkan

panandatangan BA dan Penyerahan BA kepada

PPDK, Penutup . Hasil dari komunikasi yang baik

dan pengawasan yang serius, acara berjalan

aman, dengan tertib dan lancar Pelaksanaan

tersebut yang berdasarkan Surat Edaran (SE)

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republki Indonesia


165

Nomor: 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018

tanggal 20 September 2018 prihal Penyempurnaan

DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dalam hal ini

adalah Pengawas Desa Jetis dan masukan Partai

Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno

Terbuka daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

(DPTHP-1), Panitian Pemungutan Suara (PPS) di

Desa Jetis telah melaksanakan: Perekapan Daftar

Pemilih Hasil Perbaaikan (DPTHP-1) dengan jumlah

pemilih yang ada di wilayah Jetis, sedangkan

pemilih baru sebanyak 19 pemilih dengan rincian

pemilih laki-laki berjumlah 7 pemilih dan

perempuan yang berjumlah 12 pemilih, sedangkan

pemilih yang tidak memenuhisarat (TMS) 10 pemilih

dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 5 pemilih

dan perempuan 5 pemilih, untuk perbaikan data

pemilih sebanyak 1 pemilih dengan rincian pemilih

laki-laki 1 orang dan pemilih perempuan berjumlah

0 orang, yang tersebar di 15 TPS.

Tahapan Kampanye Pemilu

Tahapan Kampanye adalah tahapan Pemilu

2019 yang cukup panjang, kurang lebih tujuh


166

bulan pelaksanaannya, di mulai tanggal 23

September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Di

lihat dari metode kampanye, terbagi atas;

Kampanye tatap muka, pertemuan terbatas,

kampanye dengan penyebaran bahan kampanye,

pemasangan alat peraga kampanye, kampanye di

media social, media elektronik dan kampanye

yang di perbolehkan mulai tanggal 24 Maret -13

April 2019, yaitu kampanye terbuka. Kampanye

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ada 8

kegiatan kampanye dengan rincian 3 kampanye

tatap muka, 2 kampanye pertemuan terbatas, 1

kampanye dalam bentuk lain, dan 2 kampanye

rapat umum. Kampanye Pemilihan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Semarang ada 393 kegiatan kampanye

dengan rincian 276 kampanye tatap muka, 32

kampanye pertemuan terbatas, 85 kampanye

dalam bentuk lain

Pengawasan tahapan kampanye adalah

tanggungjawab bersama seluruh Pengawas pemilu

di seluruh tingkatan, tidak memandang laki-laki

ataupun perempuan. Kegiatan kampanye yang


167

tidak mengenal waktu ini menjadi tantangan yang

harus di taklukkan oleh para Pengawas pemilu

termasuk kaum hawa yang siap sedia

mendedikasikan diri sebagai pengawas pemilu.

Pada tahapan tersebut banyak kiprah pengawas

perempuan di setiap tingkatan yang sudah di

torehkan dalam sejarah pengawasan.

Perempuan Awasi Kampanye Caleg Perempuan

Pada saat kampanye tatap muka, di

Kecamatan Tengaran, pada saat Pengawasan

kampanye tatap muka Caleg DPR RI Partai

Berkarya Annisa Tri Hapsari, pada saat itu

Bawaslu Kab Semarang mendapatkan informasi

bahwa akan ada Kampanye DPR RI di tengaran,

kemudian informasi ini di teruskan ke Panwascam

Tengaran. Sesuai aturan kampanye bahwa

pelaksanaan kampanye tatap muka, pertemuan

terbatas dan penyebaran bahan kampanye harus

menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan

dari Kepolisian. Pada saat itu tim Pelaksana

Kampanye ternyata belum memiliki STTP, yang

kemudian selaku Pengawas Perempuan Kecamatan


168

Tengaran dengan tegas mengatakan kepada Caleg

tersebut juga kepada pelaksana kampanye bahwa

pelaksanaan kampanye tatap muka belum bisa di

lakukan Karena STTP nya belum ada. Ketegasan

dan keberanian Panwascam Perempuan itu

membuat caleg Annisa Tri hapsari tidak berani

turun dari mobil, padahal Panwascam

memperbolehkannya bertemu dengan peserta

namun tidak di perbolehkan untuk kampanye.

Akhirnya 30 menit kemudian ketika STTP nya

sudah di dapatkan Aniisa baru berani turun dari

mobil dan di lanjutkan dengan kampanye.

Ketegasan Pengawas perempuan tersebut

memberikan efek yang baik, sehingga ketika Caleg

mengadakan Kampanye sesuai dengan aturan

yang ada.

Pengawas Perempuan temukan dugaan

Pelanggaran Kampanye

Pada pengawasan aktif yang lain yaitu

temuan berasal dari Perempuan Pengawas Pemilu

Kelurahan Genuk pada saat melakukan


169

pengawasan aktif pada kegiatan sadranan warga

RW 03 Genuk Barat Kelurahan Genuk Kabupaten

Semarang pada hari Jumat tanggal 05 April 2019

sekitar pukul 09.00 dimakam Kyai Sono, yang

dihadiri oleh masyarakat Genuk sekitar 200 orang,

dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh calon

anggota DPR yang bernama Ahsin Makruf (Caleg

DPR RI Jateng 1 Partai PAN). Dalam acara

sadranan tersebut M. Robin yang merupakan Ketua

RW 03 sekaligus juga sebagai Ketua KPPS 10

Genuk Barat menyampaikan sambutan, dalam

sambutannya memperkenalkan calon anggota DPR

RI Dapil Jateng 1 Partai PAN Nomor Urut 3 dengan

menyampaikan kalimat “terutama jalan sebelah

utara meniko bobrok sanget rencananipun badhe

dipun sagahi kaliyan anggota legislatif kabupaten,

ting mriki kulo sebutaken piyantun kalih setunggal

pak Zainudin meniko calon anggota legislatif

kabupaten kaliyan mas Ari Widodo, meniko

ingkang nyanggupi mbangunaken dalan wonten

ing RW meniko sebelah utara. Namung kito mboten

saget kesupen sinten mawon ingkang sampun

nanem jasa contonipun Bpk. Mas’ud meniko


170

sampun katah sanget angginipun.....sampun katah

sanget”. Juga menyampaikan kalimat “Kulo nggih

matur nuwun sanget dateng pak haji Ahsin Makruf

ingkang sampun rawuh, awit rumiyen menawi

sadran meniko nggih sampun rawuh, meniko

nyuwun dongo pangestu panjenengan mugo-mugo

pak Ahsin angginipun gadah cita-cita sageto

disembadani deneng Allah”. Sehingga atas

peristiwa tersebut kemudian dijadikan sebagai

Temuan oleh Anggota Panwaslu Kelurahan Genuk

yaitu RR. Hartini Retno L sebagai Penemu.

Keberanian Ririn panggilan akrab dari RR Hartini

dalam mengambil keputusan di jadikan temuan

dugaan pelanggaran bukanlah hal yang mudah,

karena kejadian tersebut ada di wilyahnya dan

berhadapan langsung dengan tetangganya.

Berdasarkan hasil analisis kemudian di ambil

kesimpulan bahwa tindakan M. Robin di acara

sadranan pada hari Jumat tanggal 05 April 2019

sekitar pukul 09.00 dimakam Kyai Sono Genuk

Barat Kelurahan Genuk Kabupaten Semarang

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana

diatur dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Dewan


171

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara

Pemilihan Umum.

Begitu juga pada pengawasan kampanye

yang lain, peran serta perempuan pengawas

pemilu luar biasa, dua puluh empat jam adalah

waktunya, naik turun gunung di taklukkannya,

para pemain politik di hadapinya. Seluruh metode

kampanye yang di gunakan para oleh peserta

pemilu tidak luput dari pengawasannya, selalu

ada informasi yang di dapatkan dari kegiatan-

kegiatan kampanye yang di bungkus dalam

kegiatan pertemuan, baik pertemuan RT,

pertemuan dusun, pertemuan PKK dan kegiatan

majlis ta’lim juga pertemuan-pertemuan yang lain

termasuk adanya kegiatan tatp muka di tempat-

tempat umum. Peserta pemilu yang tidak

mengantongi STTP dalam melaksanakan

kampanye, para pengawas perempuan ini berani

menggagalkan.


172

Seni Menertibkan APK (Alat Peraga kampanye)

Melanggar

Pada saat kegiatan penertiban APK yang

melanggar, dilaksnakan serempak se-Kabupaten

Semarang, baik oleh Bawaslu, panwascam

maupun Pengawas Pemilu Desa. Ummi yang

merupakan salah satu komisioner Bawaslu Kab

Semarang mendapatkan tugas penertiban di

sepanjang jalan dari mulai Bawen- Jambu.

Kegiatan ini di mulai dengan apel bersma antara

Bawaslu, Satpol PP, Dinas Perhubungan,

Kepolisian dan KPU di halaman Rumah dinas

Bupati Kab Semarang. Setelah apel selesai,

masing-masing kelompok menuju lokasi

penertiban yang di bagi menjadi tiga kelompok,

antara lain Ungaran- Bawen, Bawen jambu,

Bawen Tengaran, masing-masing kelompok ada

perwakilan dari instansi. Sedangkan wilayah

kecamatan yang tidak di lewati jalan protocol

menjadi tugas Panwascam dan Pengawas Pemilu

Desa yang di bantu oleh Trantib masing-masing

Kecamatan. Pada saat penertiban APK, dari mulai

Bawen, berjalan sesuai rencana, banyak sekali


173

APK yang melanggar karena pemasangan APK

melanggar Peraturan Bupati. Dalam menertibkan

APK, acapkali terjadi perdebatan dengan pihak

lain. Ini terjadi ada saat penertiban salah satu

baliho yang cukup besar dari peserta Pemilu.

Pemasangan baliho memang berada di depan

rumah salah satu kader partai, akan tetapi

ternyata depan rumah tersebut masih bagian dari

batas TMJ. Pemilik rumah menyatakan bahwa

pemasangan baliho sudah benar karena berada di

depan rumahnya, dan dia sudah mengijinkan,

Ummi menjelaskan bahwa depan rumah yang di

pasangi baliho masih masuk dalam batas TMJ,

tidak hanya itu, kalau misalnya baliho terkena

angin, baliho bisa ambruk dan membahayakan

pejalan yang lewat. Akhirnya dengan musyawarah

dan memberikan penjelasan di sepakati baliho di

geser ke tempat yang tidak melanggar dan lebih

aman.

Pengalaman lain yang di hadapi Ummi saat

penertiban APK adalah saat menertibkan bendera

yang ukurannya melebihi aturan dan di pasang di

pohon di pinggir jalan. Saat akan di tertibkan,


174

tiba-tiba ada orang yang datang dan marah-

marah, benderanya tidak boleh di tertibkan, dia

bilang bahwa nantinya akan di laporkan kepada

atasannya, bahwa dia tidak mendapatkan

instruksi dari atasnnya untuk menertibkan

bendera tersebut. Saat itu adu mulutpun terjadi

antara petugas yang akan menertibkan dengan

orang tersebut. Kemudian Ummi menyampaikan

bahwa surat penertiban APK melanggar sudah di

sampaikan ke masing-masing parpol peserta

pemilu. Akhirnya hasil dari rembugan di sepakati

bahwa bendera yang melanggar di tempat tersebut

untuk di tertibkan sendiri oleh partai tersebut,

pada saat itu juga.

Masih pada tahapan kampanye, peran

perempuan pengawas pemilu di Kabupaten

Semarang luar biasa. Banyak pengawas

perempuan dan juga staff perempuan yang

dengan berani dan melampaui kebiasaan

perempuan, tanpa manja ikut serta menurunkan

Alat Peraga Kampanye yang melanggar aturan

bersama dengan petugas Satpol PP. Tidak hanya

keberanian dalam menurunkan APK, Perempuan


175

Pengawas Pemilu juga berani menghadapi dan

beragumentasi dengan peserta pemilu dan timnya

yang marah ketika alat peraga kampanye di

tertibkan. Dengan kelembutannya para

perempuan ini menjelaskan kepada tim ataupun

pelaksana kampanye, menjelaskan bahwa APK

yang di pasang melanggar UU dan Peraturan

Bupati, tanpa harus menggunakan kalimat-

kalimat yang kasar. Perempuan –perempuan

pemberani ini tidak hanya perempuan yang

tercatat sebagai pengawas pemilu, para staff

perempuan juga turut serta ikut bertugas

menertibkan APK yang melanggar. Sebelum di

adakan penertiban APK sebenarnya Bawaslu

sudah memberikan surat kepada Peserta Pemilu

untuk menertibkan APK nya yang melanggar,

akan tetapi tidak ada peserta pemilu yang

menertibkan APKnya sendiri. Hal ini juga di

akibatkan juga karena lemahnya regulasi terkait

dengan sanksi pelanggaran APK, sehingga APK

yang melanggar luar biasa banyak. Banyaknya

APK yang melanggar ini, menjadikan pengawas

pemilu harus dengan sigap menertibkan. Karena


176

banyaknya APK yang harus di tertibkan

membutuhkan waktu yang cukup banyak, dari

mulai pagi-sampai sore hari bahkan bisa jadi

sampai malam hari. Rasa letih, peluh di pipi,

cuaca yang panas, termasuk ketika di dalam truk

harus bergumul dengan APK yang ditertibkan

tidak di rasa oleh para perempuan pengawas

pemilu untuk melaksanakan tugas demi tegaknya

UU Pemilu.

Tahapan Pemungutan dan Pengitungan Suara

Tahapan Pemungutan dan penghitungan

suara merupakan puncak dari seluruh tahapan

pelaksanaan Pemilu. Banyak cerita yang bisa di

sampaikan ke masyarakat apa yang sudah di

lakukan oleh para Perempuan Pengawas Pemilu di

segala tingkat di Kab Semarang, dari mulai

Bawaslu Kab Semarang, Panwascam, Panwas

Desa/Kelurahan juga Pengawas TPS. Pemungutan

dan Penghitungan Suara adalah Mahkota dari

pelaksanaan Pemilu, puncak dari proses

Demokrasi, sehingga semua elemen masyarakat

terlibat, termasuk yang paling bayak terlibat


177

adalah penyelenggara Pemilu yang di dalamnya

ada Pengawas Pemilu.

Perempuan Pengawas TPS di Kab Semarang

mencapai 782 orang dari 3182 Pengawas TPS.

Para Perempuan Pengawas TPS mengetahui

bahwa tugasnya dalam pemungutan dan

penghitungan suara bukanlah tugas yang ringan.

Selain harus siap bekerja dengan masa dua puluh

tiga hari sebelum pelaksanaan Pemilu dan tujuh

hari setelah pelaksanaan Pemilu, mereka harus

siap dengan mental yang cukup kuat menghadapi

kerasnya tekanan saat pengawasan dan ketelitian

serta kesabaran dalam melaksanakan tugas

pengawasan. Pada saat masa tenang, Pengawas

TPS harus mengawasi distribusi lembar C6 sudah

terdistribusi semua atau belum, selanjutnya

pengawasan terhadap kesiapan logistic dan

Tempat Pemungutan Suara sudah sesuai dengan

regulasi atau belum, dan yang tak kalah penting

adalah pengawasan terhadap perihal yang

merusak demokrasi yakni adanya politik uang,

penyebaran berita hoax ataupun perihal yang

lainnya, dan pengawasan ini bisa jadi sampai


178

dinihari. Pada pagi harinya sebelum jam 06.30

harus sudah siap di TPS, dan sebelumnya para

perempuan hebat ini harus menyiapkan

kebutuhan domestic rumah tangganya dari mulai

memasak, mencuci, membersihkan rumah.

Kegiatan tersebut di Indonesia masih di anggap

bahwa kegiatan tersebut adalah tugas perempuan.

Selanjutnya mereka melaksanakan pengawasan

pungut hitung dari mulai pagi hari sampai

dinihari bahkan sampai subuh. Kemudian

Pengawas Desa/Kelurahan melakukan supervisi

ke Pengawas TPS dan standby di balai desa kalau

ada perihal yang harus segera di selesaikan

ataupun di laporkan ke Panwascam. Sedangkan

Pengawas Kecamatan dan staff harus selalu

standby dari mulai pungut hitung sampai logistic

kembali lagi ke PPK. Para perempuan kuat ini

pantang pulang sebelum tugas selesai, hampir

semua Panwascam dan staff perempuan harus

standby di kantor meninggalkan sementara

keluarganya demi tugas negara.


179

Berhari-hari Pengawas dan Staff Perempuan

pun tidur di kantor

Selama penulis melaksanakan supervisi

kesekretariat Panwascam, pada saat dini hari baik

Panwscam Perempuan ataupun staff perempuan

masih standby di kantor. Begitu juga staff

Perempuan Bawaslu, mereka berhari-hari sudah

tidur di kantor, pulang sebentar untuk

menggunakan hak suaranya, lalu kembali lagi ke

kantor. Mereka berada di kantor sudah sejak

sehari sebelumnya, di mulai dari pengawasan

pada saat masa tenang, distribusi logistic,

pengawasan pada saat pungut hitung yang

pelaksanaannya sampai dini hari bahkan sampai

pagi harinya dan pengawasan pengembalian

logistic ke PPK. Kegiatan tersebut berurutan

waktunya bahkan nyaris tidak bisa beristirahat,

apalagi para perempuan pengawas perempuan ini

masih harus menyiapkan kebutuhan domestik

rumah tangganya sebelum di tinggal

melaksanakan tugas pengawasan.

Perjuangan para perempuan Pengawas

Pemilu tidak berhenti di situ, pada saat


180

pengawasan pada pungut hitung benar-benar

harus jeli, teliti, telaten dan tegas ketika melihat

ada dugaan pelanggaran baik yang di lakukan

oleh penyelenggara pemilu ataupun peserta

pemilu. Ketelitian dalam pengawasan terhadap

para pengguna hak pilih baik DPT, DPTb dan

DPK, tidak boleh ada yang terlewat. Pengawasan

terhadap proses Pemungutan suara juga

pengawasan ketika pelaksanakan penghitungan

suara yang rentan terhadap adanya manipulasi

suara. Serta pengawasan terhadap pengisian

administrasi C1dan form yang lainnya yang rentan

salah karena banyaknya petugas KPPS yang

belum memahami betul cara pengisian form-form

tersebut dan banyaknya administrasi yang harus

di isi.

Kisah Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan

dan Penghitungan Suara

Rezki Wulan S, adalah salah satu

Perempuan Pengawas TPS yang bertugas di TPS 17

Desa Karangjati Kecamatan Bergas kabupaten

Semarang. Pagi-pagi sekali dia sudah berada di


181

TPS 17 untuk menjalankan tugas sebagai

Penagwas TPS, sebelum pelaksanaan pemungutan

suara di mulai da memastikan bahwa TPS 17 siap

melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan

suara, mulai dari mengecek DPT terpasang atau

belum, logistik aman dan lengkap, petugas KPPS

sudah lengkap apa belum termasuk juga sudah

ada saksi atau belum, juga di pastikan sudah ada

sebagaian pemilih yang hadir. Setelah dia

mengecek semuanya lengkap, jam 07.00 dia

mempersilahkan kepada ketua KPPS untuk

memimpin pembukaan pemungutan suara. Pada

saat Rezki mengawasi kegiatan Pemungutan

suara, dia melihat ada saksi yang menggunakan

Kemeja yang beridentitas salah satu partai.

Akhirnya Rezki meminta kepada petugas KPPS

untuk saksi yang menggunakan baju dengan

atribut partai untuk terlebih dahulu mengganti

bajunya, baru di perbolehkan untuk memasuki

TPS. Karena pengunaan atribut yang memuat

Unsur atau nomor urut Pasangan calon/Partai

Politik/DPD, tidak boleh ada pada saat

Pemungutan Suara. Banyak yang harus di awasi


182

oleh Pengawas TPs pada saat pemungutan dan

penghitungan suara, begitu juga yang di lakukan

oleh Perempuan-perempuan Pengawas TPS, tidak

hanya Rezki, Fitri Yunitasari yang bertugas di TPS

004 Desa Ngempon, selain mengawasi sepeerti apa

yang sudah di lakukan oleh Rezki, dia juga

mengawasi, adakah surat suara tertukar, adakah

mobilisasi pemilih (pemilih di gerakkan bersamaan

oleh tim sukses) untuk menggunakan hak pilihnya

di TPS, pemilhaan pemilih yang masuk dalam DPT,

DPT-B ataupun pemilih yang tidak masuk di DPT,

DPT-B, akan tetapi memilki KTP Desa setempat

yang kemudian di kategorikan masuk dalam Daftar

Pemilih Khusus (DPK). Seperti yang di alami oleh

Siti Sundari Pengawas TPS 02 Desa Kemambang

Banyubiru, saat dia mengawasi data Pemilih, ada

Pemilih yang tidak masuk dalam kategori DPT dan

DPT-B, namun dia memiliki KTP-el Desa setempat,

sehingga pemilih ini memiliki hak menjadi pemilih

yang masuk dalam kategori Daftar pemilih

Khusus. Dinamika dan permasalahan tahapan

dan sub tahapan pemungutan, penghitungan

suara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Semarang


183

. Pertama, Tempat Pemungutan Suara yang

kurang layak, dimana TPS bocor ketika terjadi

hujan akan tetapai telah diberikan saran kepada

KPPS untuk memindahkan TPS tersebut. Kedua,

Masih adanya KPPS yang belum mengetahui

perbedaan antara Daftar Pemilih Tambahan

(DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga,

Kekurangan Surat Suara di Tempat Pemungutan

Suara. Keempat, Salinan C1 tidak ditandatangani

basah oleh KPPS. Kelima, Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (TPS) yang tidak diberikan

salinan C1. Ketujuh, DA 1 tidak ditandatangani

oleh PPK.

Fitri adalah salah satu Pengawas TPS di

Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru, dia pertama

kali menjadi Pengawas TPS. Belum memiliki

pengalaman tidak menghambatnya untuk ikut

serta dalam mensukseskan Pengawasan Pemilu.

Sudah sedikit bekal dari hasil pembekalan

Panwascam untuk menjalankan tugas sebagai

Pengawas TPS pada Pemilu 2019. Secara tekhnis

pengawas TPS sudah menerima buku saku

Pengawas TPS, untuk di jadikan dasar dan


184

pegangan ketika melaksanakan tugas. Mulai dari

tugas, wewenang, hak dan kewajiban pengawas

TPS sampai dengan teknis pengawasan

pemungutan dan penghitungan suara. Akan tetapi

kalau sudah di tataran lapangan yang tidak

tertuang di dalam buku saku, sudah mendapatkan

penjelasan ketika mendapatkan pembekalan, akan

tetapi semua itu tidak cukup, apalagi jika ada

pertanyaan dari Ketua KPPS atau para

anggotanya, juga para saksi. Sebagai seorang

pengawas perempuan dia harus siap dengan

segala resiko, mulai dari harus berangkat pagi dan

sebelumnya harus sudah menyiapkan urusan

domestic di rumahnya, mengecek kelengkapan

semuanya, termasuk memastikan kegiatan

berjalan dengan lancar dari awal upacara

pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya

dan pembacaan sumpah janji anggota KPPS.

Sebelum hari H, dia harus mengawasi distribusi

kotak suara tiba di kelurahan, ikut mengantar

pendistribusian sampai ke TPS dan juga turut serta

mengawasi pembuatan TPS hingga malam hari,

apakah TPS sudah sesuai aturan atau belum. Dia


185

memiliki prinsip bahwa pengawas TPS harus tegas

dan mantap ketika menjawab pertanyaan-

pertanyaan terkait teknis pelaksanaan

pemungutan suara di TPS. Fitri sangat bersyukur,

pada saat hari H kegiatan Pemungutan suara

berlangsung lancar dan tidak ada pertanyaan-

pertanyaan yang susah untuk di jawab.

Tugas menjadi pengawas TPS harus benar-

benar awas dan mata selalu siap melihat

sekeliling, sampai mata sangat pedas dan capek.

Mulai dari melihat dan mengawasi proses

pemungutan suara sudah sesuai prosedur atau

tidak. Dia juga Saya sempat melihat adanya

kesulitan pemilih yang sudah sepuh ketika

melipat kembali kertas suara. Bisa jadi karena

kertas suaranya yang terlalu besar dan bilik

suaranya yang terlalu kecil. Mengawasi saat

penghitungan surat suara yang di tuangkan di

kertas plano, Form C1 sampai dengan memotret

plano-plano seukuran kertas Koran, badan,

punggung, tangan sangat pegal karena harus

bongkar pasang plano yang harus di potret. Malik

juga harus menunggu pengiasian Form C1 yang


186

juga harus di tandatangani oleh KPPS dan Saksi

yang hadir. Aktifitas yang cukup padat tidak

terasa ternyata sudah menunjukkan pukul 09.00,

pada hari berikutnya. Mata yang sudah tidak mau

diajak kompromi hingga tak terasa teklak-tekluk

menahan kantuk, walaupun sampai mengantuk,

fitri tetap dapat menyelesaiakn tugasnya sampai

semuanya selesai. Selanjutnya, seluruh data tadi

harus di kirim manual atauapun online lewat

aplikasi Siwaslu, padahal wilayah tugas dari Fitri

di daerah pegunungan yang mana signal kadang

muncul kadang hilang. Setelah semua dokumen

siap untuk di kirim ke kelurahan, dia dan Ketua

KPPS beserta beberapa anggota KPPS dan Linmas

ikut mengawal kembali kotak suara ke kelurahan.

Terlihat wajah-wajah lelah semua yang terlibat

saat itu: dari para anggota KPPS, para saksi,

pengawas dan anggota Linmas. Demi

mensukseskan Pemilu Serentak 2019, demi

mengamankan suara-suara rakyat Indonesia, dia

bekerja dengan penuh semangat. Walaupun

keluarga di tinggalkannya demui menjalankan

tugas, rasa lelah tak di hiraukan lagi, yang ada


187

adalah bagaimana dirinya dapat berkonstribusi

untuk negara dan bangsa Indonesia.

Tahapan Rekapitulasi Suara

Tahapan rekapitulasi penghitungan

perolehan suara merupakan tahapan lanjutan dari

tahapan pemungutan dan penghitungan suara di

TPS. Tahapan rekapitulasi ini di lakukan

berjenjang, dari mulai tingkat Kecamatan,

Kabupaten/Kota, Provinsi kemudian rekapitulasi

Nasional. Dari kegiatan rekapitulasi inilah, hasil

akhir dari perolehan masing-masing calon

presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD,

DPR RI, DPR Propinsi dan DPR Kab/Kota akan

diketahui dan selanjutnya ditetapkan oleh KPU.

Pengawasan Rekapitulasi suara merupakan

pengawasan yang wajib di lakukan oleh Pengawas

Pemilu Kecamatan. Tahapan penghitungan dan

rekapitulasi suara tertuang dalam PKPU Nomor 7

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019. Proses ini


188

berangkat dari tingkat TPS (Penghitungan suara),

selanjutnya, berita acara, hasil penghitungan

suara, dan alat kelengkapan dari TPS diserahkan

ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

Banyak tantangan Saat Pengawasan

Rekapitulasi Suara

Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil

Pemungutan Suara di lakukan oleh Fadhiyah

Masykuroh Panwascam Kecamatan Tengaran.

Dari beberapa pengawasan saat rekapitulasi

suara, di jumpai ada beberapa TPS yang salah

dalam pengisian C1 dan juga ada beberapa C1

hologram tidak sama dengan C1 yang di miliki

oleh Saksi ataupun Pengawas TPS. Pengawasan

rekapitulasi ini menggunakan template yang di

gunakan sebagai media control terhadap data

yang ada. Pelaksanaan Rekapitulasi di lkukan

sejak mulai pukul 09.00 selesai pukul 23.00,

waktu yang cukup melelahkan untuk mengawal

rekapitulasi suara, dia bertekad jangan sampai

ada pelanggaran-pelanggaran yang berakibat


189

peserta pemilu di rugikan dan tercederainya

demokrasi.

Dalam proses rekapitulasi dia memastikan

antara C1 hologram, C1 miliki PTPS, C1 saksi

semuanya sama, akan tetapi ternyata ketika dia

melihat adanya perbedaan penulisan antara C1

Hologram dan C1 salinan milik PTPS dan saksi,

maka langkah yang di ambilnya adalah

merekomendasikan kepada PPS untuk membuka

C1 Plano. Sempat terjadi perdebatan keras antara

PPS dengan dia sebagaPengawas Pemilu

Kecamatan, ketika ada perbedaan antara C1

Hologram dan C1 Salinan milik saksi dan PTPS.

PPS bersikukuh tidak mau membuka C1 Plano

karena sudah ada foto C1 Plano, akan tetapi dia

tetap bersikukuh PPS harus membuka C1 Plano

untuk memastikan kebenaran perbedaan

tersebut. Bahkan ada salah satu anggota PPS desa

Tengaran yang sempat mempertanyakan regulasi

apa yang menyatakan kalo KPPS harus

memberikan Salinan C1 pada PTPS dan saksi.

Pertanyaan anggota PPS di jawab bahwa tugas

kewajiban dan kewenangan pengawas (juga PTPS)


190

di UU 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa pengawas

TPS berhak menerima salinan C1.

Tahapan Laporan Dana Kampanye

Lia Wardah Nadhifah

Tahapan laporan dana kampanye

merupakan tahapan yang sangat jarang terlihat

oleh publik. Laporan dana kampanye disampaikan

oleh peserta Pemilu ke KPU dan KAP. Menurut

sebagian pengawas, laporan ini hanya sekedar

formalitas saja, begitu pula anggapan Bawaslu

Kabupaten Semarang.

Sebenarnya tujuan harus dilaporkannya

dana kampanye adalah upaya untuk membangun

transparansi dan akuntabilitas proses pemilu.

Laporan Dana kampanye mencakup tiga

laporan yaitu Laporan Awal Dana Kampanye

(LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye (LPSDK) peserta pemilu, dan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

(LPPDK). Dari ketiga bagian laporan dana


191

kampanye, yang paling menarik adalah ketika

pengawasan Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Lia adalah salah satu staff Bawaslu

kabupaten semarang yang di tugaskan untuk ikut

mengawal laporan dana kampanye bersama

dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Semarang

yang juga seorang perempuan. Perjalanan dia

sewaktu mengawasi laporan penerimaan dan

pengeluaran dana kampanye dikisahkan. Selama

pengawasan tersebut, Lia melihat banyak Partai

politik yang mengumpulkan LPPDK di waktu yang

limit. Bahkan ada beberapa partai awalnya tidak

berkeinginan untuk melaporkan LPPDK. Melihat

kondisi yang demikian yang langkah yang diambil

adalah berkomunikasi dengan pihak KPU dan

Liasion Officer (LO) Partai Politik.

Menghadapi tahapan dana kampanye, Lia

yang ditugaskan ikut serta dalam Pengawasan

LPPDK membuat perencanaan. Berbagai

kerawanan dipetakan. Mulai dari kemungkinan

informasi yang kurang terbuka, laporan tidak


192

akurat, data fiktif, hingga potensi ilegal

diperolehnya dana sumbangan.

Didapati potensi kerawanan terkait sumber

dana kampanye. Terlebih dengan perkembangan

isu terkait sumber pendanaan pada dana

kampanye. Isu ini menjadi hal yang diperhatikan.

Apakah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku? Isu pendanaan menjadi

hal yang sensitif dan mengundang perhatian

publik. Hal itu terjadi karena adanya korelasi

antara isu pendanaan dengan korupsi dan

kepentingan pemberi sumbangan.


193

Fakta Lapangan

Apa yang terjadi di lapangan tidak

sesederhana sebagaimana peta yang

digambarkan. Banyak Peserta Pemilu memenuhi

kepatuhan, namun mengesampingkan kebenaran

laporan. Berbagai metode kampanye dilakukan.

Bahan Kampanye (BK) disebar. Alat Peraga

Kampanye (APK) ribuan berjajar di tepi jalan.

Namun, laporan pemasukan dan pengeluaran

dana kampanye Rp 0,- (Nol Rupiah).

Akuntabilitas Dana Kampanye Lemah?

Tahapan dana kampanye dilakukan.

Pengawasan pun dilaksanakan. Banyak pihak

mengutarakan pemikiran. Akuntabilitas dana

kampanye dinilai lemah. Diantara mereka

mengatakan, “Itu terjadi akibat regulasi yang

kurang jelas, kurang tegas, dan ambigu”. Ada pula

yang mempertanyakan keseriusan transparansi

Parpol. Berbagai permasalahan pada tahapan

dana kampanye memang dijumpai. Masalah

kepatuhan. Masalah kebenaran. Masalah

akuntabilitas. Masalah transparansi laporan. Lia


194

pun mengalami kerumitan pengawasan. Tahapan

dana kampanye memang tantangan pengawasan.

Pada kepatuhan pelaporan, permasalahan datang

dari persoalan mendasar, yaitu waktu

pengumpulan laporan. Banyak Peserta Pemilu

mengulur waktu penyusunan laporan. Mereka

cenderung menyerahkan laporan di hari terakhir

batas waktu penyampaian laporan. Hal ini terjadi

pada setiap tahapan, baik pada pengumpulan

LADK, LPSDK, maupun LPPDK. Memang tidak

melanggar. Namun, seharusnya mereka mampu

memanfaatkan waktu yang disediakan. Jika

terdapat koreksi dokumen, masih bisa dilakukan

perbaikan. Sehingga catatan-catatan

ketidakpatuhan tidak ditemukan.

Dari 16 Parpol Peserta Pemilu yang ada, 15

Parpol memiliki Calon Legislatif (Caleg).

Sedangkan 1 (satu) Parpol tidak memiliki Caleg

yaitu . Terhadap 15 (lima belas) Parpol dilakukan

audit dana kampanye oleh Akuntan. Hasilnya, 7

(tujuh) Parpol dinyatakan patuh Undang-Undang.

Sedangkan 8 (delapan) lainnya dinyatakan patuh

dengan catatan. Itu artinya, masih ada beberapa


195

Parpol belum menguasai regulasi dana kampanye.

Akibatnya banyak yang tidak mematuhi tata cara

dan prosedur pelaporan dana kampanye

sebagaimana mestinya. Tercatat 7 (tujuh) Parpol

tidak memasukkan dana kampanye ke Rekening

Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebelum

digunakan. Hal ini menjadi kendala utama. Jejak

pemasukan dan penggunaan dana kampanye

tidak terekam, sehingga sulit ditelusuri

keberadaannya.

Pengawas Pemilu di dalamnya termasuk

staff seperti Lia memiliki kewajiban melakukan

pemeriksaan laporan. Salah satunya memeriksa

kesesuaian pengeluaran dengan laporan. Hal ini

masih menjadi kendala. Bimbingan teknis

mengenai tata cara dan prosedur pengawasan

dana kampanye minim dilakukan. Prosedur

pengawasannya tidak banyak disosialisasikan.

Padahal, pencermatan dana kampanye

membutuhkan banyak data sandingan.Analisis

laporan membutuhkan data fakta lapangan.

Jumlah kampanye, jumlah peserta yang datang,

jumlah bahan kampanye yang disebar, jumlah


196

APK yang dipasang, berbagai iklan kampanye yang

ditayangkan, dan sebagainya. Dengan data fakta

lapangan inilah kemudian dilakukan pencermatan

terkait kesesuaian pengeluaran dengan laporan.

Laporan dana kampanye dibandingkan dengan

realita lapangan. Sehingga diketahui akuntabilitas

laporan. Karenanya, kualitas pengawasan akan

memengaruhi kualitas analisis laporan. Menjadi

catatan khusus bagi semua pengawas. Penting

untuk menuliskan laporan hasil pengawasan

secara detail dan menyeluruh.

Sabar dalam Penantian

Kepatuhan pengumpulan laporan dana

kampanye menjadi fokus utama. Karena sesuai

aturan, Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan

laporan dapat dikenai sanksi pembatalan

penetapan. Ketepatan waktu pelaporan adalah

bagian dari kepatuhan yang paling dasar.

Berkaitan dengan waktu, pertanyaan

“kapan?”, menjadi pertanyaan yang paling sering

dilontarkan. Hingga rasanya malu terus bertanya,

karena sering tidak didapati jawaban signifikan.


197

“Nanti…”, “Sebentar lagi…”, “Kurang sedikit

lagi…”. Lia terus menanti, namun tidak kunjung

datang menemui.

Mungkin juga, pertanyaan “kapan?”

menjadi pertanyaan yang menghantui pikiran

sang pembuat laporan. Mulai dari “Kapan

selesai?”, “Kapan dikumpulkan?”, “Kapan kesini?”

[red- ke kantor help desk penerimaan laporan dana

kampanye KPU Kabupaten Semarang].

Pengawas juga bisa rasakan lelah. Terlebih

dalam penantian panjang. Menunggu kepastian

pengumpulan laporan. Pengawasan pengumpulan

laporan dana kampanye dilakukan secara

langsung. Dimulai jam delapan pagi sampai jam

sebelas malam. Lembur dilakukan selama lima

hari berturut-turut sebelum berakhirnya batas

waktu penerimaan LPPDK. Senang rasanya jika

melihat Peserta Pemilu yang sigap. Ada yang

datang langsung mengumpulkan. Ada pula yang

datang sekedar konsultasi penyusunan laporan.

Namun, kesigapan hanya melekat pada beberapa

Peserta Pemilu. Mereka adalah Peserta Pemilu

yang memiliki suara tinggi pada Pemilihan Umum.


198

Tercatat, hingga H-2 sebelum masa berakhirnya

penerimaan laporan, hanya tujuh Parpol yang

mengumpulkan. Sedangkan enam Parpol, baru

sebatas melakukan konsultasi penyusunan. Tiga

Parpol sisanya cenderung enggan mengumpulkan

laporan. Penyebab keengganan tersebut

bermacam-macam. Tidak punya Caleg di

Kabupaten Semarang. Tidak ada pelaksanaan

kampanye. Hingga minimnya perolehan suara

yang diterima.

Di sini peran Pengawas diuji. Poin utama

dan penting untuk dilakukan yaitu komunikasi.

Pelaksanaan komunikasi dilakukan secara

persuasif dan intensif. Menggunakan kalimat-

kalimat yang santun dan tegas. Berbagai pesan

disampaikan langsung kepada LO Parpol. Ajakan

tertib administrasi, ajakan menuntaskan

kewajiban, hingga ajakan untuk menunjukkan

sikap tanggung jawab dijadikan senjata.

Feedback yang diterima tentu berbeda-beda.

Namun pada akhirnya mampu melebur perbedaan

cara pandang, bahwa pengumpulan laporan dana

kampanye adalah hal yang tidak dapat


199

disepelekan. Parpol yang pada awalnya enggan

mengumpulkan, menyatakan bersedia

mengumpulkan laporan. Mungkin inilah yang

dimaksud hasil dari keuletan dan kesabaran.

Yup! Ialah kebahagiaan.

Merasa lelah untuk terus menunggu dan

semuanya siap adalah suatu hal biasa. Hanya

saja, jangan sampai putus asa. Mencoba lebih

sabar dan terus berusaha dengan penuh

kepercayaan. Yakinlah bahwa penantian akan

berbuah kebahagiaan. Lia bahagia, seluruh Parpol

di Kabupaten Semarang tercatat mengumpulkan

laporan.

Harapan Kedepan

Mekanisme penyampaian laporan dana

kampanye dilakukan secara periodik aktif.

Penyampaian dana kampanye dilakukan secara

lebih aktif, tidak terpaku pada 3 tahap saja

sebagaimana ditentukan yaitu LADK, LPSDK, dan

LPPDK. Pelaporan dapat dilakukan lebih aktif oleh

Parpol dalam setiap tahapannya. Terutama dalam

menerima dana sumbangan. Dana tersebut


200

sebelum digunakan untuk keperluan lainnya

seharusnya dimasukkan dulu ke dalam RKDK.

Dengan begitu, Parpol menjadi lebih aktif dalam

mencermati dana kampanye, sehingga manipulasi

pelaporan dapat diminimalisir.

Audit penyumbang dilakukan dengan

Sampling based audit terhadap akurasi laporan

sumbangan dana kampanye dengan

memfokuskan kepada penyumbang fiktif dan

kelayakan ekonomi penyumbang.

Jenis audit yang digunakan bukan sebatas

audit kepatuhan (compliance audit). Jenis audit ini

melihat apakah prosedur dan aturan terkait dana

kampanye sudah dipatuhi? Termasuk sejauh

mana besaran sumbangan, sumber sumbangan,

dan waktu pelaporan yang diatur dalam peraturan

dipatuhi oleh Parpol.

Jenis audit tersebut belum mampu

menggambarkan realitas aktivitas pendanaan

kampanye Peserta Pemilu yang sesungguhnya.

Audit tersebut tidak bisa mendeteksi apakah

benar sumbangan dan pengeluaran yang ada,

serta apakah jumlah dan peruntukannya sesuai


201

aturan. Untuk itu perlu dilakukan audit secara

menyeluruh. Sehingga didapatkan akurasi dana

kampanye riil.

Peran aktif masyarakat dalam pengawasan

dana kampanye penting untuk ditingkatkan.

Publikasi laporan dana kampanye disebar melalui

berbagai media, supaya masyarakat mudah

mengakses. Dengan adanya kemudahan akses,

masyarakat dapat memberi masukan yang dapat

dijadikan bahan audit. Sehingga hasil audit

menjadi lebih berkualitas.

Selain itu, perlu mempublikasikan rekam

jejak Peserta Pemilu yang melanggar peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian

masyarakat mengetahui track record Peserta

Pemilu secara detail menyeluruh, sehingga

mejadikan masukan bagi para Pemilih untuk

menentukan pilihannya.

Epilog

Banyak parpol belum memahami nilai

filosofis dari pelaporan dana kampanye.

Seyogianya, laporan dana kampanye bukan


202

sekedar legalitas. Bukan pula sebuah formalitas.

Laporan dana kampanye merupakan cermin

integritas.

Mengapa dikatakan cermin integritas?

Karena ketaatan dan kebenaran laporan adalah

bukti dari sikap kejujuran dan tanggung jawab.

Sebagai pengingat. Hidup bukan semata

pemberian. Namun amanah yang kelak akan

dimintai pertangggung jawaban. Jabatan adalah

bagian dari nikmat kehidupan. Akan menjadi

nikmat jika dilaksanakan dengan mengutamakan

kepatuhan dan kejujuran.

Introspeksi penting untuk dilakukan,

sehingga mampu meningkatkan kadar integritas.

Memiliki integritas tinggi akan melahirkan orang-

orang yang disiplin dan peduli terhadap

lingkungan sekitar.

Sudahkah Peserta Pemilu jujur dalam

pelaporan dana kampanye? .


203

BAWASLU GOES TO SCHOOL

Ummi Nu’amah

Bawaslu Goes to School merupakan

salah satu program untuk meningkatkan

partisipasi anak-anak muda usia sekolah

“kelompok millennial” yang merupakan pemilih

pemula untuk ikut serta dalam dalam

pengawasan partisipatif pada setiap tahapan

pelaksanaan Pemilu 2019. Selain merupakan

program untuk meningkatkan angka

partisipatif dalam pengawasan Pemilu 2019,

juga untuk memberikan sosialisasi sejak dini

terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu 2019

untuk meminimalisir potensi kecurangan-

kecurangan Pemilu atau di sebut sebagai

program pencegahan terhadap dugaan


204

pelanggaran Pemilu, serta berani melaporkan

kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai

lembaga yang bertugas mengawasi proses

Pemilu dan menindaklanjuti dugaan

pelanggaran Pemilu.

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017

tentang Pemilu memberikan jaminan bagi

pemilih pemula yang pada 17 April 2019

genap berusia 17 tahun guna menyalurkan

hak pilihnya pada Pemilu 2019. Secara

kuantitatif, jumlah pemilih pemula cukup

besar dan berkontribusi signifikan bagi proses

Demokrasi khusunya di Kabupaten

Semarang. Namun demikian, dalam

aktualisasi hak pilih mereka masih

mengandung masalah dan bahkan potensial

menyebabkan pemilih pemula kehilangan hak

pilihnya. Penetapan DPT terakhir untuk Kab

Semarang terdapat pemilih pemula 7.645

yang akan berusia 17 tahun sampai dengan

17 April 2019 di tambah dengan data DPT


205

Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur

sebanyak 46.464 (usia 17-20 Tahun) dari

jumlah DPT se Kab Semarang mencapai

778.993, Sedangkan Data Nasional ada 187

juta pemilih di Pemilu 2019, dan 7,4 persen

diantaranya atau sekitar 14 juta pemilih

adalah generasi muda yang memiliki hak pilih

untuk pertama kalinya. Dengan jumlahnya

yang besar ini, kelompok milenial akhirnya

memegang peran penting dalam sukses

tidaknya Pemilu 2019

Pemilih pemula/generasi milenial

mempunyai peran besar sebagai pengawas

partisipatif pada tiap tahapan pemilu, baik pada

tahapan penetapan DPT, Kampanye, Masa Tenang

sampai pada tahapan Pemungutan dan

penghitungan suara. Pemilih pemula juga harus

mewaspadai adanya praktik politik uang yang

dapat menciderai proses demokrasi di Negeri ini.

Begitu juga pun pada saat Pemungutan Suara ,

Pemilih Pemula setelah menggunakan hak

pilihnya maka harus memastikan mengawal


206

suaranya tidak dimanipulasi. Jadi tidak sebatas

menggunakan hak pilih tanggal 17 April 2019 ke

TPS, tapi juga bisa mengawasi dan memastikan

bahwa suara yang dia berikan itu aman,

dikonversi menjadi suara/kursi. Jangan sampai

termanipulasi oleh ketidakadilan oleh

penyelenggara, maupun oleh pihak2 yang lain

yang mau mencurangi.

Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten

Semarang mengawal para Pemilih Pemula

“Millenial” dengan memberikan sosilalisasi tentang

Pemilu 2019, Pelanggaran-pelanggaran Pemilu

yang dapat merusak tujuan dari Pemilu dan juga

mengajak Pemilih Pemula untuk dapat aktif dan

berani menjadi pengawas partisipatif melalui

kegiatan “Bawaslu Go to School”.

Perjalanan pelaksanaan program “Bawaslu

goes to school” di tujukan ke Sekolah-Sekolah

tingkat atas yang meliputi SMA/SMK/MA se Kab

Semarang sebnayak 71 Sekolah. Program tersebut

bersifat non budegeter (tidak ada dalam anggaran

Bawaslu). Kegiatan di mulai dengan mengirimkan

surat permohonan dari Bawaslu kepada pihak


207

sekolah/Madrasah untuk memberikan waktu

pada kegiatan amanat Pembina pada saat

kegiatan rutin Upacara Sekolah. Mengapa

Bawaslu meminta waktu pada saat Upacara

Sekolah? karena dirasa Upacara adalah waktu

yang cukup efektif, efisien menyampaikan

informasi dan ajakan tanpa mengganggu aktifitas

kegiatan belajar mengajar juga dihadiri oleh

seluruh siswa, guru serta karyawan. Pelaksanaan

program Bawaslu masuk ke Sekolah melibatkan

Pengawas Kecamatan. Dukungan yang positif dari

pihak Sekolah terkait program ini. Pihak Sekolah

sangat ‘open dan antusias’ terkait dengan kegiatan

yang di lakukan oleh Bawaslu, hal ini terlihat dari

surat permohonan yang kami kirimkan dijawab

dengan memberikan jadual kapan Bawaslu

mengadakan kegiatan Sosialisasi atau ketika

memberikan amanat Pembina pada kegiatan

Upacara Sekolah. bahkan ada beberapa Sekolah

yang justru memberikan waktu luang tersendiri di

luar Upacara sekolah untuk memberikan forum

tersendiri untuk kegiatan sosilisasi dan menyapa

peserta didiknya.


208

Sambutan cukup hangat dari hampir

seluruh Sekolah/Madrasah ketika komisioner

Bawaslu maupun Staff juga Panwascam yang

datang. Kegiatan non budgeter ini ternyata tidak

menjadikan program sosialisasi pengawasan

partisipatif menjadi terhambat. Hal ini terlihat

ketika rombongan Bawaslu ataupun panwascam

hadir ke Sekolah kita di sambut oleh Kepala

Sekolah/Madrasah juga Guru-guru serta

Karyawan dengn cukup ramah dengan

mempraktekkan 3 S “Senyum, Salam, Sapa”, atau

sambutan khas masing-masing Sekolah, bahkan

di beberapa Sekolah/Madrasah di sambut juga

oleh Peserta didiknya. Tidak hanya berhenti

sampai disitu, tim Bawaslu diarahkan menuju

ruang tamu yang mejanya sudah tersediadan

tertata rapi jajanan serta minuman hangat.

Obrolan-obrolan yang hangatpun mengisyaratkan

bahwa kehadiran Bawaslu ke Sekolah-Sekolah

memberikan pendidikan Politik juga pengawasan

partisipatif pemilu sangat dinanti dan diharapkan.

Harapan pihak Sekolah ke lembaga

terhadap Bawaslu tidak hanya sekedar giat


209

Upacara saja, tapi dapat memberikan pendidikan

politik yang lebih lanjut ke peserta didiknya.

Setelah beberapa saat mengobrol, mulailah giat

Upacara bendera. Bawaslu diberi tempat di

panggung kehormatan sebagai Pembina Upacara.

Upacara bendera di sekolah merupakan salah

satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan

yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap

disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan

tanggung jawab yang mendorong lahirnya sikap

dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta

cinta tanah air di kalangan peserta didik. Hal ini

senada dengan tujuan dari Bawaslu yaitu

merawat NKRI. Mulailah kegiatan Upacara dengan

penyiapan barisan; Pemimpin Upacara memasuki

lapangan Upacara ; penghormatan kepada

Pemimpin Upacara ; laporan setiap pemimpin

barisan; dan Pemimpin Upacara mengambil alih

pimpinan. Pembina Upacara dalam hal ini adalah

Bawaslu memasuki lapangan Upacara

penghormatan umum kepada Pembina Upacara;

laporan Pemimpin Upacara;penaikan bendera

merah putih diiringi lagu Indonesia Raya;


210

mengheningkan cipta; pembacaan teks Pancasila;

pembacaan teks Pembukaan UUD 1945; amanat

Pembina Upacara, isi amanat Pembina upacara

sebagai berikut:

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. SALAM

SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

Yang saya hormati :

Kepala SMA/SMK/MA……………………………….;

Segenap Bapak/Ibu Guru Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan ; Serta

Siswa-siswi SMA/SMK/MA ………………… yang

saya banggakan.

Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah

kita bersama-sama tidak henti-hentinya memuji

keagungan Allah SWT, Tuhan Yag Maha Kuasa

dan Mensyukuri segala nikmat yang dikaruniakan

kepada kita, sehingga dapat hadir pada kegiatan

rutin Upacara hari Senin.

Pada kesempatan yang baik ini saya

selaku pembina upacara atas nama Badan

Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang

mengucapkan banyak terima kasih kepada


211

Bapak/Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan

waktu/ijin kepada kami untuk menjadi bagian dari

kegiatan Upacara hari Senin untuk menyampaikan

sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu untuk

Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019.

BAPAK- IBU KEPALA SEKOLAH, BAPAK-IBU

GURU BESERTA STAFF DAN SISWA-SISWI YANG

BERBAHAGIA.

Tahun 2019 akan menjadi momentum

perubahan untuk Indonesia. Di tahun Demokrasi

ini, masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin

bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Hal

baru yang akan terjadi di pemilu tahun depan

adalah Pemilu Serentak, dimana pemilih akan

langsung memilih anggota legislatif dan

Presiden/Wakil Presiden di saat yang bersamaan.

Jadi, pada Pemilu Serentak 2019 nanti, pemilih

akan mendapat 5 surat suara, yang akan

dibedakan dengan warna. Kelima surat suara ini

adalah surat suara Presiden dan Wakil Presiden

berwarna abu-abu, surat suara Anggota DPR RI

warna kuning, surat suara anggota DPD RI warna

merah, surat suara anggota DPRD Provinsi

http://www.tribunnews.com/tag/pemilu-serentak-2019


212

berwarna biru dan surat suara anggota DPRD

Kabupaten/Kotawarna hijau.

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu

memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang

pada 17 April 2019 genap berusia 17 tahun guna

menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Secara kuantitatif, jumlah pemilih pemula cukup

besar dan berkontribusi signifikan bagi proses

Demokrasi khusunya di kab semarang. Namun

demikian, dalam aktualisasi hak pilih mereka

masih mengandung masalah dan bahkan potensial

menyebabkan pemilih pemula kehilangan hak

pilihnya. Penetapan DPT terakhir untuk Kab

Semarang terdapat pemilih pemula 7.645 yang

akan berusia 17 tahun sampai dengan 17 April

2019 di tambah dengan data DPT Pemilih Pemula

pada Pemilihan Gubernur sebanyak 46.464 (usia

17-20 Tahun) dari jumlah DPT se Kab Semarang

mencapai 778.993, Sedangkan Data Nasional ada

187 juta pemilih di Pemilu 2019, dan 7,4 persen

diantaranya atau sekitar 14 juta pemilih adalah

generasi muda yang memiliki hak pilih untuk

pertama kalinya. Dengan jumlahnya yang besar


213

ini, kelompok milenial akhirnya memegang peran

penting dalam sukses tidaknya Pemilu 2019 .

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai

mandat untuk mengawasi proses Pemilu

membutuhkan dukungan banyak pihak dalam

aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah

dengan mengajak segenap kelompok masyarakat

untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap

tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam

pengawalan suara tidak sekadar datang dan

memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas

potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta

berani melaporkan kecurangan tersebut kepada

Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas

mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti

dugaan pelanggaran Pemilu.

Berangkat dari evaluasi dan cita-cita besar

Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu

Kab semarang merancang beberapa program yang

didesain sebagai Pusat Pengawasan Partisipatif.

Program tersebut adalah Pengawasan Berbasis

Teknologi Informasi (Gowaslu), yaitu Dengan


214

basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas

yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan

setiap informasi awal dugaan pelanggaran Pilkada

yang terjadi dengan memudahkan komunikasi

para pengawas kepada masyarakat untuk

menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput

data pelanggaran yang disampaikan.;

Pengelolaan Media Sosial, yaitu pengelolaan

media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer

pengetahuan dan keterampilan pengawasan

Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat

untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam

pengawasan Pemilu; Forum Warga Pengawasan

Pemilu, pemberdayaan forum atau organisasi

sosial masyarakat, baik luarnjaringan (tatap

muka/offline) maupun dalam jaringan

(daring/online) untuk pengawasan paprtisipatif.

Selanjutnya adalah Gerakan Peng-awas

Partisipatif Pemilu (GEMPAR), yaitu gerakan

pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh

Indonesia; Satuan Karya Pramuka (Saka)

Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka

yang merupakan wadah kegiatan pengawalan.


215

Jagongan Pemilu merupakan Program yang

mensosialisasikan pengawasan Pemilu melalui

forum-forum RT/RW/Dusun ataupun Forum-forum

warga dan Organisasi masyarakat di tingkat

Kecamatan/Desa/Dusun dan Pojok Pengawasan,

yaitu sebuah ruang di Bawaslu Kab semarang

yang menyediakan wadah sarana berbagai

informasi tentang pengawasan pemilu. Bawaslu

kab Semarang juga memiliki Sekolah

Pengawasan yang pelaksanaannya di lakukan di

masing-masing Daerah Pemilihan.

Ketua Bawaslu RI , Abhan berharap pemilih

pemula ini juga bisa menjadi agen perubahan.

Karena sebagai kelompok milenial (pelajar, santri,

mahasiswa) masih memiliki idealisme yang tinggi

dan bisa menyuarakan tentang bagaimana

berpolitik yang bersih, berpolitik yang tanpa money

politik, bagaimana kampanye yang tanpa hoax,

tanpa ujaran kebencian. Untuk menjadi pemilih

yang cerdas, yang perlu dilakukan para pemilih

muda adalah

Pertama memastikan peserta didik terdaftar

sebagai pemilih. dengan memasukkan Nomor Induk


216

Kependudukan. Kedua adalah mengenali Calon

dengan melihat dan mempelajari rekam jejak dari

setiap calon yang akan dipilih. Ketiga Para pemilih

pemula juga diharapkan selalu waspada dengan

bahaya hoax atau berita bohong. Tidak mudah

terprovokasi apalagi ikut menyebarluaskan berita

hoax. meneliti dulu sumber informasi yang

didapatkan. Informasi yang valid adalah informasi

yang datang dari sumber-sumber yang bisa

dipertanggungjawabkan, memperhatikan juga

bahwa informasi yang di terima dari orang atau

pihak yang bisa dipercaya dan memiliki kredibilitas

yang baik.Keempat Pemilih pemula tidak cukup

hanya hadir memberikan suaranya pada Pemilu

Serentak 2019 yang akan diselenggarakan pada

hari Rabu tanggal 17 April 2019, tetapi juga ikut

aktif melakukan pengawasan Pemilu.

Pemilih pemula/generasi milenial

mempunyai peran besar sebagai pengawas

partisipatif pada tiap tahapan pemilu, baik pada

tahapan penetapan DPT, Kampanye, Masa Tenang

sampai pada tahapan Pemungutan dan

Penghitungan suara. Pemilih pemula juga harus


217

mewaspadai adanya praktik politik uang yang

dapat menciderai proses demokrasi di Negeri ini.

Begitu juga pun pada saat Pemungutan Suara,

Pemilih Pemula setelah menggunakan hak pilihnya

maka harus memastikan mengawal suaranya

tidak dimanipulasi. Jadi tidak sebatas

menggunakan hak pilih tanggal 17 April 2019 ke

TPS, tapi juga bisa mengawasi dan memastikan

bahwa suara yang dia berikan itu aman,

dikonversi menjadi suara/kursi. Jangan sampai

termanipulasi oleh ketidakadilan oleh

penyelenggara, maupun oleh pihak2 yang lain

yang mau mencurangi.

BAPAK-KEPALA SEKOLAH, BAPAK-IBU GURU

BESERTA STAFF DAN SISWA-SISWI YANG

BERBAHAGIA.

Sebelum saya menghakhiri amanat ini,

marilah kita rapatkan barisan bersama untuk

menegakkan Demokrasi di Negeri ini, kita jadikan

Pemilu 2019 berintegritas dan bermartabat. Mari

kita kepalkan tangan dan bersama mengucap “

Bersama Rakyat Awasi pemilu, Bersama

Bawsalu Tegakkan Keadilan pemilu”. Mari kita


218

kawal Pemilu 2019 ini dengan ikut aktif menjadi

pengawas partisipatif. Demikian amanat Bawaslu

Kabupaten semarang, semoga Allah SWT

senantiasa memberikan bimbingan perlindungan

dan kekuatan kepada kita semua dan melindungi

Negara Kesatuan Republik Indonesia dari

marabahaya.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr-Wb.

Badan Pengawas Pemilu kab. Semarang

Semangat pengawasan partisipatif yang di

dengunkan dan dikobarkan oleh Bawaslu

Kabupaten Semarang kepada para Pemilih

Pemula “Millenial” paling tidak memberikan

semangat tersendiri bagi para peserta didik, sikap

apatis terhadap kegiatan pengawasan pemilu

dapat diminimalisasi. Hal ini terlihat pada

semangat kepada peserta didik ketika mereka

cukup antusias dan serius mendengarkan amanat

Pembina Upacara.

Setelah upacara Selesai, kembali lagi

Bawaslu mengajak seluruh peserta upacara


219

mendengungkan kalimat “Bersama Pelajar

Awasi pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan

Keadilan pemilu” sambil bertepuk tangan

dengan cukup meriah. Kegiatan Bawaslu Goes to

School, diharapkan continue pelaksanaannya.

Karena kegiatan tersebut bersifat positif,

memberikan pendidikan yang baik kepada peserta

didik”. Adanya kegiatan Bawaslu Goes to School,

Hak-hak konstitusional Para Pemilih Pemula

khususnya para Pelajar Sekolah menjadi terkawal;

sosialisasi Pengawasan Pemilu ke Pemilih Pemula

menjadi lebih mudah; kegiatan Bawaslu goes to

school lebih baik untuk diteruskan dan

dilanjutkan untuk memberikan pendidikan Politik

kepada Pemilih Pemula, tidak hanya ketika

menghadapi kegiatan Pemilu atau Pilkada;

“ungkap Kepala Sekolah”.


220


221

Nomor Satu Tetaplah “Nomer Satu“

Syahrul Munir

Apalah arti sebuah nomor?. Bagi sebagian

orang, nomor tidaklah penting. Misalnya nomor 1

atau nomor 31 dalam absensi kelas, tidak

menunjukkan tingkat kepintaran seorang murid

dibandingkan murid lainnya. Dalam hal ini,

nomor atau angka hanya sebagai tanda atau

lambang bilangan saja.

Tetapi bagi sebagian lainnya, nomor

sangatlah penting. Sebab nomor menunjukkan

kedudukan dalam urutan atau kumpulan.

Misalnya, si fulan adalah orang terkaya nomor

dua di desa Kalirejo. Maka nomor disini

menunjukkan kedudukannya sebagai orang paling

kaya di desa tersebut.

Pada Pemilu 2019 lalu lain lagi ceritanya.

Nomor urut ternyata “berpengaruh” terhadap


222

tingkat keterpilihan seseorang sebagai anggota

legislative, setidaknya di Kabupaten Semarang.

Seperti diketahui, dalam, surat suara Pemilu 2019

lalu untuk lembar pemilihan legislative, hanya

menunjukkan nomor urut dan nama saja. Tidak

ada foto caleg. Apakah dengan desain surat suara

tersebut, maka caleg dengan nomor urut 1 akan

mudah disosialisasikan? sehingga pada hari H

pemungutan suara akan lebih mudah diingat?

Belum bisa disimpulkan.

Mungkin perlu penelitian lebih lanjut,

apakah nomor berpengaruh terhadap tingkat

keterpilihan seorang caleg. Namun jika menilik

lokadata Bawaslu Kabupaten Semarang dari hasil

Pemilu 2019n lalu, maka tingkat keterpilihan

caleg yang berada di nomor urut 1 memang cukup

besar. Prosentasenya mencapai 54 persen. Dari 50

caleg terpilih, sebanyak 27 caleg diantaranya

berada di nomor urut 1. Mereka berasal dari 9

Parpol, paling banyak dari PDIP (5) dan PKB (4).

Hanya partai Nasdem saja yang tidak mempunyai

caleg bernomor urut satu yang terpilih.


223

Selebihnya ada Gerindra, Golkar, PPP dan

PAN masing-masing punya 3 caleg terpilih dari

nomor urut 1. Selain itu, PKS, Hanura dna

Demokrat masing-masing 2 caleg bernomor urut

1.

Sedangkan nomor urut caleg dengan tingkat

keterpilihan yang tinggi berikutnya adalah nomor

urut 2. Prosentasenya mencapai 16 persen. Hanya

tujuh parpol saja yang bisa meloloskan caleg

nomor urut 2 nya di DPRD Kabupaten Semarang,

yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar dan Nasdem

masing-masing 1 caleg. Hanya PKS yang bisa

merebut dua kursi, dari caleg nomor urut 2.


224

Sumber: Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Semarang

Posisi ketiga, nomor urut caleg terpilih

paling banyak adalah dari nomor urut 8.

Jumlahnya ada 4 atau sekitar 8 persen. Masing-

masing adalah PDIP (1), PPP (2) dan PAN (1).

Berikutnya adalah nomor urut caleg 4 dan

9, masing-masing 3 caleg atau sekitar 6 persen

dari total kursi. Uniknya, caleg terpilih dengan

nomor urut 4 dan 9 ini disapu bersih oleh partai

yang sama, yakni PDIP.


225

Pada posisi ke empat, nomor urut caleg

terpilih adalah caleg dengan nomor urut 3. Celeg

terpilih dengan nomor urut 3 ini ada 2 orang dari

dua parpol. Yakni PDIP (1) dan Nasdem (1).

Sisanya adalah caleg dengan nomor urut 6,

7 dan 11. Untuk nomor urut 6 dan 7 dari partai

yang sama, yakni PDIP masing-masing 1 orang.

Sedangkan nomor urut 11 dari Nasdem 1 orang.

Dari fakta-fakta tersebut, perlu sebuah

studi tentang kekuatan nomor urut caleg ini.

Apakah ada alasan tertentu atau semuanya serba

kebetulan. Pendapat para caleg dan pengurus

parpol, mungkin perlu digali, terutama terkait

penentuan nomor urut caleg ini.


226


227

BAGIAN 2


228


229

SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN

SEMARANG

Mohammad Talkhis

PROGRAM


melaksanakan beberapa program dan kegiatan

pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun

2019. Kegiatan tersebut terbagi atas dua kegiatan

internal dan eksternal. Kegiatan Internal

merupakan kegiatan yang di lakukan oleh

Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas

sumberdaya manusia pimpinan baik di tingkat

Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan,

Desa/Kelurahan maupun tingkat TPS. Sedangkan

kegiatan eksternal merupakan kegiatan yang

bersifat memberikan pendidikan politik dalam

bentuk sosilisasi ke masyarakat yang bertujuan

untuk mencegah masyarakat melakukan


230

tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan

Pemilu.

Kegiatan yang bersifat eksternal ini

sebagian adalah kegiatan budgeter maupun non

budgeter. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Sosialisasi Tolak Politik Uang melalui

Pemutaran Dagelan " Guyon

2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif " Halaqoh

Penyusunan Khotbah Jumat Kawal Pemilu

Bersih "

3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif " ke

Kelompok sasaran (Santri, Ormas, Tokoh

agama, Mahasiswa, OKP)

4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif " Bawaslu

Tilik Dusun " di Dusun Duren Bandungan

5. Sosialisasi dengan 13 Kelompok Sasaran

Pemilu 2019 " Bawaslu Tilik Dusun di Dusun

Borangan, Desa Candirejo, Kecamatan

Pringapus

6. Sosialisasi dengan 13 Kelompok Sasaran

Pemilu 2019 " Diskusi dan Pembuatan Mural

Pantau Pemilu "


231

7. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan

Gelar Budaya Lokal

8. Bawaslu goes to school

9. Jagongan Pemilu

PEMBENTUKAN PENGAWAS AD HOC

Pembentukan Panwaslu Kecamatan,

Sesuai dengan amanat Pasal 132 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum bahwa tata cara seleksi dan penetapan

calon anggota Panwaslu Kecamatan diatur dalam

Peraturan Bawaslu. Oleh karena itu, dalam

rangka melaksanakan amanat Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 (Bawaslu) Kabupaten/Kota

untuk segera membentukan Panwaslu Kecamatan

agar dapat mengawasi Tahapan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2018 yang dimulai pada

Bulan September 2017, serta Pemilihan Umum

Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden Tahun 2019 pada Bulan Oktober

2017, Bawaslu RI menerbitkan Pedoman SK


232

Nomor 0423/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2017

untuk menjadi acuan bagi Panwaslu (Bawaslu)

Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan

Panwaslu Kecamatan. Adapun proses

pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten

Semarang adalah:

1. Pembentukan Pokja

2. Pengumuman Pendaftaran

3. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas

4. Pemerikasaan Keabsahan dan Legalitas Berkas

5. Pengumuman Lulus Administrasi

6. Penerimaan dan Pemeriksaan Tanggapan dan

Masukan Masyarakat

7. Seleksi Tertulis

8. Pengumuman Seleksi Tertulis

9. Seleksi Wawancara

10. Penetapan Anggota Panwascam

Hasil seleksi, di tetapkan sebanyak lima puluh

tujuh orang berdasarkan SK Nomor

018/BAWASLU.PROV-JT.23/PG/IX/2017


233

KECAMATAN UNGARAN BARAT

NO NO PENDAFTARAN NAMA JK

1 009/Panwaslu-Kab.Smg/Ungbar/2017 ISROI L

2 016/Panwaslu-Kab.Smg/Ungbar/2017 SALI SALAMUN L

3 010/Panwaslu-Kab.Smg/Ungbar/2017 ISTIKHAROH W. P

KECAMATAN UNGARAN TIMUR


1 027/Panwaslu-Kab.Smg/Ungtim/2017 HIMAWAN JULIANTO L

2 034/Panwaslu-Kab.Smg/Ungtim/2017 SYAHRUL MUNIR L

3 021/Panwaslu-Kab.Smg/Ungtim/2017 AHMAD SHOLEH L

KECAMATAN BERGAS


1 043/Panwaslu-Kab.Smg/Bergas/2017 MOHAMAD TOHARI L

2 037/Panwaslu-Kab.Smg/Bergas/2017 BAMBANG MULYONO L

3 039/Panwaslu-Kab.Smg/Bergas/2017 EKO FITRIANTO L

KECAMATAN PRINGAPUS


1 052/Panwaslu-Kab.Smg/Pringapus/2017 NADLIRIN L

2 053/Panwaslu-Kab.Smg/Pringapus/2017 NIZAR ALI S.Pd.I. L

3 056/Panwaslu-Kab.Smg/Pringapus/2017 SUGONDO L

KECAMATAN BAWEN


1 065/Panwaslu-Kab.Smg/Bawen/2017 SUDARMINTO L

2 063/Panwaslu-Kab.Smg/Bawen/2017 MUHSININ L

3 062/Panwaslu-Kab.Smg/Bawen/2017 MARYOTO L


234

KECAMATAN BANDUNGAN


1 076/Panwaslu-Kab.Smg/Bandungan/2017 SUKARDI L

2 073/Panwaslu-Kab.Smg/Bandungan/2017 SARIBUN S.Pd.K L

3 077/Panwaslu-Kab.Smg/Bandungan/2017 WIDODO L

KECAMATAN AMBARAWA


1 082/Panwaslu-Kab.Smg/Ambarawa/2017 KUSWANTO L

2 085/Panwaslu-Kab.Smg/Ambarawa/2017 SARAH LAMSUSI P

3 089/Panwaslu-Kab.Smg/Ambarawa/2017 SUGIYANTO L

KECAMATAN TUNTANG


1 101/Panwaslu-Kab.Smg/Tuntang/2017 MUHDI L

2 109/Panwaslu-Kab.Smg/Tuntang/2017 WACHID NURYADI L

3 103/Panwaslu-Kab.Smg/Tuntang/2017 NUR ZAINI L

KECAMATAN BANCAK


1 116/Panwaslu-Kab.Smg/Bancak/2017 MUSYAFFA’ L

2 118/Panwaslu-Kab.Smg/Bancak/2017 SLAMET RIYADI L

3 110/Panwaslu-Kab.Smg/Bancak/2017 ADHI YUSUF N L

KECAMATAN GETASAN


1 124/Panwaslu-Kab.Smg/Getasan/2017 NURKUS R L

2 123/Panwaslu-Kab.Smg/Getasan/2017 M. SYARIFUDDIN L

3 128/Panwaslu-Kab.Smg/Getasan/2017 SUPRIYADI L

KECAMATAN SURUH


235


1 139/Panwaslu-Kab.Smg/Suruh/2017 TRI MASYHUDIL HAQ L

2 129/Panwaslu-Kab.Smg/Suruh/2017 DRS. MUNARJITO,

M.Pd.I. L

3 137/Panwaslu-Kab.Smg/Suruh/2017 MUHLISIN L

KECAMATAN TENGARAN


1 144/Panwaslu-Kab.Smg/Tengaran/2017 BUDI SANTOSO L

2 157/Panwaslu-Kab.Smg/Tengaran/2017 FADHIYAH MASKUROH P

3 141/Panwaslu-Kab.Smg/Tengaran/2017 AGUS BUDI WIDYANTO L

KECAMATAN JAMBU


1 158/Panwaslu-Kab.Smg/Jambu/2017 AGUS ARDIYANTO L

2 159/Panwaslu-Kab.Smg/Jambu/2017 KURDIMAN L

3 164/Panwaslu-Kab.Smg/Jambu/2017 WIDI PRAMONO L

KECAMATAN BANYUBIRU


1 168/Panwaslu-Kab.Smg/Banyubiru/2017 ARIF ROHMAD L

2 172/Panwaslu-Kab.Smg/Banyubiru/2017 SUEB NUR HAMID L

3 174/Panwaslu-Kab.Smg/Banyubiru/2017 UMMI NU'AMAH P

KECAMATAN SUMOWONO


1 180/Panwaslu-Kab.Smg/Sumowono/2017 BAWAN SABDONO P L

2 184/Panwaslu-Kab.Smg/Sumowono/2017 MUHTADI, S.E. L

3 183/Panwaslu-Kab.Smg/Sumowono/2017 MIFTACHUDIN Y L


236

KECAMATAN BRINGIN


1 196/Panwaslu-Kab.Smg/Bringin/2017 RONI WAHYUDI L

2 193/Panwaslu-Kab.Smg/Bringin/2017 M. QOTIBI L

3 189/Panwaslu-Kab.Smg/Bringin/2017 AHMAD MUFID L

KECAMATAN PABELAN


1 200/Panwaslu-Kab.Smg/Pabelan/2017 M.TUNGGUL W, S.H. L

2 204/Panwaslu-Kab.Smg/Pabelan/2017 TAUFIQ ISMAIL L

3 201/Panwaslu-Kab.Smg/Pabelan/2017 MUHAMAD FUAT, S.H.I. L

KECAMATAN SUSUKAN


1 214/Panwaslu-Kab.Smg/Susukan/2017 SUROSO L

2 212/Panwaslu-Kab.Smg/Susukan/2017 GIYANTO, S.Ag. L

3 208/Panwaslu-Kab.Smg/Susukan/2017 ADI KURNIAWAN, S.Pd. L

KECAMATAN KALIWUNGU


1 221/Panwaslu-Kab.Smg/Kaliwungu/2017 NUGROHO S L

2 217/Panwaslu-Kab.Smg/Kaliwungu/2017 FUAD NASIR L

3 219/Panwaslu-Kab.Smg/Kaliwungu/2017 LANJAR L

Pembentukan Pengawas Pemilu

Desa/Kelurahan,

Kewenangan Pembentukan Panwaslu

Desa/Kelurahan berdasarkan pada UU Nomor 10


237

Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. Panwaslu Kecamatan

membentuk Panwaslu Desa/Kelurahan untuk

Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati,

Walikota; dan Dalam melaksanakan

pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan,

Panwaslu Kecamatan membentuk kelompok kerja

(Pokja) pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan.

Tahapannya sama seperti pada pelaksanaan

seleksi Panwascam. Adapun data rekap pendaftar

Pengawas Desa/Kelurahan sebagi berikut:

Rekap Jumlah Pendaftar Panwaslu Desa/Kelurahan

NO KECAMATAN JUMLAH

DESA/ KELURAHAN

JUMLAH PENDAFTAR

1 Ambarawa 10 36

2 Bancak 9 30

3 Bandungan 10 36

4 Banyubiru 10 31

5 Bawen 9 30

6 Bergas 13 54

7 Bringin 16 48

8 Getasan 13 40

9 Jambu 10 31

10 Kaliwungu 11 37

11 Pabelan 17 53

12 Pringapus 9 30

13 Sumowono 16 50

14 Suruh 17 60


238

15 Susukan 13 41

16 Tengaran 15 56

17 Tuntang 16 51

18 Ungaran Barat 11 38

19 Ungaran Timur 10 34

JUMLAH 235 786

Sumber : Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Semarang

Pembentukan Pengawas TPS,

Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi

Jateng Nomor

025/Bawaslu.ProvJT/OT.00/I/2019 tanggal 27

Januari 2019 perihal Instruksi Pembentukan

Pengawas TPS. Proses yang dilaksanakan adalah

sebagai berikut:

Hasil Penelitian Berkas Pendaftaran Pengawas TPS

No Kecamatan Jumlah

Tps

Jumlah

Pendaftar MS TMS

Silisih Jumlah

Pendaftar

dengan Jumlah

Tps

1 Ambarawa 194 391 202 189 197

2 Bancak 75 176 78 98 101

3 Bandungan 182 373 182 191 191

4 Banyubiru 143 300 231 69 157

5 Bawen 168 336 169 167 168

6 Bergas 206 423 245 178 217

7 Bringin 152 306 156 150 154

8 Getasan 191 385 265 120 194

9 Jambu 137 276 144 132 139

10 Kaliwungu 101 123 102 21 22

11 Pabelan 144 291 149 142 147


239

12 Pringapus 169 225 169 56 56

13 Sumowono 101 203 102 101 102

14 Suruh 227 455 227 228 228

15 Susukan 165 334 165 169 169

16 Tengaran 205 411 250 161 206

17 Tuntang 190 388 190 198 198

18 Ungaran Barat 227 462 340 122 235

19 Ungaran Timur 205 258 202 56 53


PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU

Waktu Dan Pelaksanaan Pelatihan


mempersiapkan pelatihan saksi peserta pemilu di

Kabupaten Semarang sebelumnya dengan

menyusun jadwal pelaksanaan dan pembagian

kelompok peserta untuk pelatihan saksi yang

dimana peserta pelatihan saksi tersebut nantinya

akan dilatih oleh Panwaslu Kecamatan Se

Kabupaten Semarang.

Waktu Pelatihan Saksi Partai Politik

Kel Partai

Politik Jml Sesi Hari/Tanggal Lokasi Pj

1

PKB 82 Sesi 1

Kamis, 4 April 2019

( 09.00 - 12.00 Wib )

Gedung Pkk

Ungaran

Ungaran

Barat

GERINDRA 136 Sesi 2

Kamis, 4 April

2019 ( 13.00 - 16.00 Wib )

Gedung Pkk Ungaran

Ungaran Barat

2 GOLKAR 95 Sesi 1 Kamis, 4 April Gedung Ungaran


240

2019 ( 09.00 - 12.00

Wib )

Paudni Ungaran

Timur

PKS 136 Sesi 2

Kamis, 4 April 2019 ( 13.00 - 16.00

Wib )

Gedung Paudni

Ungaran

Ungaran Timur

3

GOLKAR 95 Sesi 1

Kamis, 4 April 2019

( 09.00 - 12.00 Wib )

Gedung

Ngereco Tuntang

Tuntang

PKS 137 Sesi 2

Kamis, 4 April

2019 ( 13.00 - 16.00 Wib )

Gedung

Ngereco Tuntang

Tuntang

4

PPP 38 Sesi 1

Kamis, 4 April

2019 ( 09.00 - 12.00 Wib )

Gedung Pertemuan Kec.Bawen

Bawen

NASDEM 24 Sesi 2

Kamis, 4 April 2019 ( 13.00 - 16.00 Wib )

Gedung Pertemuan Kec.Bawen

Bawen

5

PAN 44 Sesi 1

Kamis, 4 April 2019 ( 09.00 - 12.00

Wib )

Gedung Pikk Tuntang

Banyubiru

DEMOKRA

T 19 Sesi 2

Kamis, 4 April 2019

( 13.00 - 16.00 Wib )

Gedung Pikk

Tuntang

Banyubir

u

6 PSI 3 Sesi 1

Jum'at, 5 April

2019 ( 09.00 - 12.00 Wib )

Gedung Pkk Bergas

Bergas

Sumber : Hukum Data Informasi Bawaslu Kabupaten Semarang

Data Peserta Saksi Pemilu 2019

Bawaslu Kabupaten Semarang sudah

melaksanakan pelatihan saksi peserta pemilu

yang dilatih oleh Panwaslu Kecamatan Se


241

Kabupaten Semarang pada hari Kamis, 4 April

2019 dan hari Jum’at, 5 April 2019.

Sumber : Hukum Data Informasi Bawaslu Kabupaten Semarang

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Dalam upaya meningkatkan kesiapan,

kemampuan, dan kualitas kerja Pengawasan,

Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian

Sengketa, serta kelembagaan, Bawaslu Kabupaten

Semarang telah menyelenggarakan berbagai

kegiatan dalam bentuk Bimbingan Teknis, Rapat

Koordinasi, Rapat Kerja Teknis, Training of

Trainer, serta Simulasi. Disamping itu juga

bawaslu Kabupaten Semarang secara periodik


242

melakukan pembinaan dan kegiatan lain yang

dapat meningkatkan Pengenaan Sanksi.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten

Semarang telah memberikan sanksi berupa surat

peringatan kepada jajaran Badan Pengawas

Pemilu Kabupaten Semarang yang terbukti

melakukan pelanggaran setelah dilakukan rapat

pleno komisioner Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Semarang.

1. Surat peringatan atas Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu yang di lakukan oleh

Anggota PPS dan PPK Ungaran Timur dan

surat peringatan kepada PPD/K Kelurahan

Susukan atas nama Suharyono.

2. Teguran tertulis kepada Agus Ardiyanto

menjabat sebagai Panwascam Kecamatan

Jambu atas tindakannya melakukan foto

bersama Anggota DPR RI Partai Demokrat

Agus Hermanto.

3. Teguran tertulis kepada Sudarminto menjabat

sebagai Anggota Panwascam Bawen atas

tindakannya melakukan foto bersama atau

swa foto dengan Calon Wakil Presiden no urut


243

02 Sandiaga Uno di pasar Harjosari Bawen

Kabupaten Semarang

4. Teguran tertulis kepada Muhsinin menjabat

sebagai Ketua Panwascam Bawen atas

kelalaiannya memberikan 1 (satu lembar

specimen surat suara DPR RI tertentu dalam

sosialisasinya.

Pendaftaran dan Verifikasi Berkas

Pendaftaran Pemantau Pemilu

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

merupakan satu-satunya pemantau Pemilu di

Kabupaten Semarang. Pendaftaran dan akreditasi

KPI dilakukan di Bawaslu RI. Terdaftar delapan

orang pemantau Pemilu KPI yang melakukan

pemantauan di wilayah Kabupaten Semarang.

Pemantauan dilakukan pada delapan TPS yang

tersebar di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan

Banyubiru, Tuntang, dan Tengaran. Delapan

pemantau Pemilu KPI semua adalah perempuan.

Pemantauan dilakukan melalui penelusuran

media serta pengumpulan berbagai data dan


244

informasi yang diperoleh dari penyelenggara,

peserta, maupaun stakeholder Pemilu.

KPI Kabupaten Semarang pada pemantau

Pemilu 2019 fokus pada pelaksanaan pemungutan

suara dengan memperhatikan:

1. Pelanggaran/tindakan curang yang dilakukan

oleh panitia pemilu;

2. Pelanggaran/tindakan curang yang dilakukan

oleh peserta pemilu atau tim sukses;

3. Jumlah kasus Perempuan dan kelompok

rentan yang kehilangan hak pilih;

4. Perolehan suara yang diumumkan dalam

formulir C1;

5. Jumlah kasus Perempuan Calon Legislatif

yang kehilangan suara.


245

PENGAWASAN SELURUH

TAHAPAN PEMILU

SERENTAK 2019

Ummi Nu’amah

Pemilihan Umum tahun 2019 telah berakhir

yang dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2019.

Ini merupakan pemilihan serentak pertama dalam

sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), yang menggabungkan Pemilu Presiden dan

Pemilu Legislatif. Pada Pemilu 2019 ini, rakyat

Indonesia yang telah memenuhi persyaratan

secara konstitusi, memilih calon Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD untuk

periode 2019 - 2024. Pelaksanaan seluruh

tahapan Pemilu 2019 cukup panjang, di mulai

bulan Agustus 2017 dan selesai Bulan Oktober

2019. Tahapan Pemilu 2019 yang cukup panjang


246

ini, di perlukan pengawasan yang konstruktif oleh

Badan pengawas Pemilu dan jajarannya untuk

menjamin agar Pemilu benar-benar

diselenggarakan berdasarkan asas Pemilu dan

perundang-undangan sehingga akan terwujud

Pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

Bawaslu Kabupaten Semarang memiliki 57

pengawas tingkat kecamatan, 235 pengawas

desa/kelurahan dan 3.182 pengawas tempat

pemungutan suara (TPS) mengawal tahapan

pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019

dengan jumlah pemilih yang mencapai 778.993

jiwa fokus pengawasan dilakukan secara

konstruktif dan tepat melalui instrumen

pengawasan. Tahapan diawasi yaitu

Pertama, Pengawasan tahapan

Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten

Semarang terhadap penetapan DPT tingkat

Kabupaten Semarang yang dilaksanakan pada

tanggal 8 September 2018 sampai dengan 2 April

2019 Hal-hal yang menjadi kerawanan dalam

penyusunan Daftar Pemilih dari Pemilu ke Pemilu


247

antara lain; masih terdapat pemilih ganda, pemilih

belum terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih yang

meninggal dunia, pemilih yang beralih status

TNI/Polri, Pemilih pindah domisili, Data Invalid,

penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai

pemilih tetapi belum mempunyai KTP El,

ketidakakuratan data kependudukan yang

mengakibatkan Data Potensial Penduduk Pemilih

Pemilu (DP4) yang diterima KPU dari (Kemendagri)

menjadi bermasalah.


248

Kedua, Pengawasan Tahapan Verifikasi

Partai Politik. Bawaslu Kabupaten Semarang

memastikan data keanggotaan Partai politik yang

di verifikasi faktual merupakan data yang telah

melalui fase analisis kegandaan pada penelitian

administrasi dan penelitian admnistrasi perbaikan

yaitu: data ganda internal partai politik; data

potensi ganda; data ganda antar partai politik; dan

data anggota yang tidak memenuhi syarat.

Fokus pengawasan verifikasi faktual

Bawaslu Kabupaten Semarang adalah Partai

Politik yang lulus Penelitian Administrasi;

keanggotaan parpol dalam lampiran 2 model F2 –

Parpol untuk dicocokan kebenaran dan

kesesuaian identitas KTA dan KTP –el atau Surat

Keterangan; dan Verifikasi faktual berbasis

Kecamatan dan Desa melalui tatap muka (door to

door) yang melibatkan Panwascam dan Panwas

Desa.

Ketiga, Pengawasan Tahapan Pencalonan

DPRD Kabupaten Semarang. Bawaslu Kabupaten

Semarang melakukan pengawasan tahapan

pendaftaran calon dan verifikasi administrasi


249

syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Semarang

mulai pada tanggal 15 juli 2018 sampai selesai.

Fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Semarang

meliputi prosedur pengawasan, kesalahan

prosedur, dugaan pelanggaran, pengajuan bakal

calon, kelengkapan bakal calon, rekap hasil

pengajuan bakal calon, verifikasi kelengkapan.

Adapun data hasil pengawasan pendaftaran calon

dan verifikasi administrasi syarat calon Anggota

DPRD Kabupaten Semarang sebagai berikut :

Keempat, Pengawasan Tahapan

Kampanye. Pelaksanaan Pengawasan tahapan


250

dan subtahapan kampanye antara lain

pengawasan terhadap Kampanye tanpa STTP;

diluar jadwal; mengandung SARA; Kampanye

hitam/hoax; menggunakan fasilitas

pemerintahan, tempat ibadah dan tempat

pendidikan; Politik Uang; keterlibatan orang yang

di larang kampanye (Polisi, Tentara, ASN, Kepala

Desa/Perangkat Desa) ; dan Kampanye yang

melibatkan kepala daerah. Sedangkan

Perencanaan Pengawasannya adalah

menginventarisasi STTP; meggunakan Alat Kerja

Pengawasan Kampanye; Pengawasan pelaksaan

kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu

Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan maupun

Bawaslu Kabupaten Semarang; dan memberikan

Saran - Saran Pencegahan.


251

Rekapitulasi Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Semarang


Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten

Semarang telah melakukan penanganan terhadap

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu,

Laporaan dugaan pelanggaran administratif,

Laporan dan temuan Dugaan pelanggaran dan

penertiban Alat Peraga kampanye.

Penertiban Alat Peraga Kampanye

No

Tanggal

Jenis

Bal

iho

Span

du

k

Ban

ner

Ben

der

a

Pam

flet

Stik

er

Um

bu

l-

Um

bu

l

Jum

lah

1 19 Des 2018 104 177 277 398 0 0 0 956

2 13 Feb 2019 352 308 100 2230 236 9 0 3235

3 02 Apr 2019 204 511 1235 855 101 16 10 2932

Jumlah 660 996 1612 3483 337 25 10 7123



252


253

Kelima, Pengawasan Tahapan Logistik,

Logistik merupakan bagian yang sangat penting

dari pemilu. Bebrapa hal perencanaan

pengawasan tahap Logistik yaitu; selalu

berkoordinasi secara intensif baik formal maupun

informal dengan KPU; Pengawasan terhadap

Proses pencetakan surat suara dan BA; distribusi

logistic dari Perusahaan percetakan ke KPU Kab

semarang yang di lakukan oleh pihak ekpedisi;

proses pelipatan Kotak suara; proses pelipatan

dan pensortiran Surat Suara; Proses distribusi

logistic dari KPU Kabupaten Semarang ke PPK di

seluruh kecamatan dan dari PPK ke seluruh TPS

se Kab Semarang.

Dari hasil pengawasan di temukan dalam

kegiatan sortir dan pelipatan surat suara yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang

bertempat di GOR Wujil Bawaslu Kabupaten

Semarang melihat dan mengawasi kegiatan tenaga

pelipatan dan sortir surat suara tanpa membuka

per lembar dengan demikian tenaga pelipatan dan

sortir surat suara tidak mengetahui kualitas Surat

suara; kemudian juga gudang penyimpanan


254

sebagian ada yang Bocor; dan di temukannya

Kasus di Desa Mlilir Kecamatan Bandungan

adanya kotak suara yang rusak yang sedang

didroping di Balai desa Mlilir.

Hasil temuan tersebut kemudian di kaji

dan di putuskan untuk memberikan rekomendasi

ke KPU Kab Semarang, antara lain meminta

kepada KPU memperbaiki mekanisme pelipatan

surat suara, untuk meminimalisir kerusakan

ketika sudah sampai di TPS; KPU Kab Semarang

memperbaiki atap gudang dan menutup logistik

yang ada di dalam gedung yang rawan kebocoran

dengan penutup; Merekomendasikan kepada

PPS/PPK yang ada saat droping logistic

berlangsung untuk mengganti kotak suara yang

rusak dengan yang baik.

Keenam, Pengawasan Tahapan Dana

Kampanye. Pengawasan fokus pada Parpol

peserta Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun

2019 dan KPU Kabupaten Semarang. Pengawasan

dilakukan secara langsung dengan

memperhatikan kepatuhan, kebenaran,

akuntabilitas, dan transparansi pelaporan dan


255

penerimaan dana kampanye. Pengawasan tahapan

Dana Kampanye ini meliputi Laporan Awal dana

Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan

Sumbanagan Dana kampanye (LPSDK) dan

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

Kampanye (LPPDK).

Ketujuh, Pengawasan Pemungutan,

Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.

Pada Tahapan Pemungutan Suara dan

Penghitungan di tingkat TPS, Bawaslu Kabupaten

Semarang mencatat ada 46 kejadian. Respon

terhadap kejadian tersebut, sudah dikeluarkan

rekomendasi oleh Bawaslu dan sudah tindak

lanjuti oleh jajaran KPU dalam hal ini PPS dan

KPPS. Permasalahan pada tahapan pemungutan,

penghitungan di tingkat TPS antara lain;

Pertama, Tempat Pemungutan Suara yang

kurang layak, dimana TPS bocor ketika terjadi

hujan akan tetapai telah diberikan saran kepada

KPPS untuk memindahkan TPS tersebut; Kedua,

Masih adanya KPPS yang belum mengetahui

perbedaan antara Daftar Pemilih Tambahan

(DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK); Ketiga,


256

Kekurangan Surat Suara di Tempat Pemungutan

Suara; Keempat, Salinan C1 tidak ditandatangani

basah oleh KPPS; Kelima, Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (TPS) yang tidak diberikan

salinan C1; dan Keenam, DA 1 tidak

ditandatangani oleh PPK.

Sementara pada tahapan pengawasan

rekapitulasi Suara di Kecamatan yang

dilaksanakan dari tanggal 19 April 2019 sampai

26 April 2019. Hasil-hasil Pengawasan dalam

Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan se-

Kabupaten Semarang terdapat beberapa

kekeliruan. Antara lain pada penulisan jumlah

pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Penulisan jumlah pada Daftar Pemilih Tambahan

(DPTb); Penulisan jumlah pemilih dalam Daftar

Pemilih Khusus (DPK); perbedaan data pada C1

hologram dengan Salinan C1 baik yang dimiliki

oleh saksi maupun oleh Pengawas TPS mengenai

jumlah pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK; serta

perbedaan data di C1 hologram dengan Salinan

C1 mengenai perolehan suara partai politik

maupun Paslon/DPD/Calon Legislatif; Penulisan


257

jumlah seluruh suara sah, suara tidak sah dan

jumlah seluruh suara sah dan tidak sah.

Sedikitnya ada 30 Rekomendasi yang di keluarkan

oleh Bawaslu untuk penghitungan suara ulang, 3

rekomendasi di keluarkan pada saat

penghitungan suara ulang di TPS dan 27

rekomendasi pada saat rekapitulasi di tingkat

PPK.

Sumber: Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Semarang

Kemudian pada tahap pengawasan pleno

rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Bawaslu

sedikitnya mencatat ada 7 kejadian, sebagian

besar adalah koreksi pada data pemilih baik di

DPT, DPTb, DPK maupun pemilih disabilitas. Juga

koreksi pada data pengguna hak pilih, serta


258

penggunaan Terhadap kejadian ini Bawaslu

Terhadap perubahan data pengguna hak pilih

tersebut, Bawaslu meminta KPU menjelaskan

kronologi koreksi perubahan data terutama yang

mempengaruhi data perolehan suara tidak sah.

Penjelasan KPU terhadap perubahan data tersebut

adalah karena kesalahan entri data dan tidak

mempengaruhi data perolehan suara sah. KPU

mencatat perubahan data pengguna hak pilih

tersebut ke dalam DB2-KPU.


259

Biodata Penulis

Agus Riyanto Lahir pada tanggal 4 Novembe1971, saat ini bertempat tinggal di Perum Randusari RT 6 RW 1 Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Berkecimpung dalam dunia pengawas pemilu sejak Tahun 2009 hingga saat ini menjabat sebagai Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Semarang. Sebelumnya, ia aktif pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah Cabang Kabupaten Semarang. Tulisan Agus dalam buku ini berjudul Malam Pertama Kampanye yang Berujung ke Meja Hijau. Andi Gatot Anjas Budiman Kelahiran Kabupaten Semarang, 4 September 1975, menempuh pendidikan SD hingga SMA di Ambarawa. Jenjang Sarjana Hukum ditempuh di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berangkat dari pengalaman menjadi Panwascam Bandungan Tahun 2008, saat ini ia menjadi bagian dari Bawaslu Kabupaten Semarang membidangi Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi. Tulisan AGAB dalam buku ini berjudul Muara Akhir di Mahkamah Konstitusi.


260

Andi Rachman Lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 14 November 39 tahun silam. Bergabung dengan Bawaslu sejak September 2017, saat ini merupakan Staf Organisasi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Semarang. Karyanya dalam buku ini dapat ditemui dengan judul Menyusun Daftar Pemilih Pemilu. Andi Setiawan

Pria kelahiran Kabupaten Semarang tanggal 12 Agustus 1991 ini tinggal di Ambarawa. Alumnus Fakultas Hukum Unisula, saat ini bekerja sebagai staf penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Semarang. Tulisannya berjudul Perhelatan Pesta Demokrasi. Ego Fahrizal Lahir di Kabupaten Semarang, 3 Juni 1996 merupakan staf pengawasan Bawaslu Kabupaten Semarang. Lulusan Hukum Universitas Negeri Semarang sejak kecil hingga saat ini bertempat tinggal di Ungaran. Dek Rizal menjadi staf termuda ke-2 di Bawaslu Kabupaten Semarang menulis Cerita di Balik Pegawasan Surat Suara Pemilu 2019. Khoirul Umam Menjadi Staf Pengawasan Bawaslu Kabupaten Semarang sejak Tahun 2017. Ia Lahir di

Kabupaten Semarang, 30 September 1993. Tulisannya dalam buku ini berjudul Kisah Sang Pengawas “Balada Penertiban Alat Peraga Kampanye”.


261

Khusnul Azizatunnishak Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang ini saat ini sebagai Staf Keuangan Bawaslu Kabupaten Semarang. Lahir di Salatiga, 3 November 1995 bertempat tinggal di Dusun Karangrejo RT 01 RW 02 Desa Pabelan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Dalam buku ini, ia mengisahkan pengalamannya melakukan pengawasan Pemilu 2019 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal

Pemilu 2019. Lia Wardah Nadhifah Lahir di Kabupaten Semarang, 1 Agustus 1995 merupakan staf penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang. Alumni Fakultas Syariah IAIN Salatiga ini sebelumnya nyantri selama 6 tahun di Ponpes Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta. Dalam buku ini, Lia mengisahkan pengalamannya dalam mengawasi Tahapan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 yang dapat ditemui dalam judul Potret Perjalanan Pengawas Perempuan. Muhammad Budi Purwanto Pria kelahiran Kabupaten Semarang, 28 Juni 1994 ini merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sewaktu SMA pernah nyantri di Ponpes Al-Ittihad Poncol Kabupaten Semarang. Saat ini bekerja sebagai staf teknis Bawaslu Kabupaten Semarang. Menjadi staf penyelenggara Pemilu Tahun 2019 merupakan pengalaman pertama baginya.


262

Tulisannya dapat ditemui dalam judul Belajar Dari Mbah Royo. Muhlasin Sarjana Komputer Udinus ini lahir di Kabupaten Semarang, 3 November 1986. Keahliannya pada bidang komputer tidak diragukan lagi, berbagai desain karyanya mewarnai Kehumasan Bawaslu Kabupaten Semarang. Desain sampul pada buku ini pun dibuat olehnya. Karya tulisannya dapat

dijumpai dalam judul Wani Piro? Pada Jagongan Pemilu. Mohammad Talkhis Lahir di Kabupaten Semarang, 19 Februari 1979. Sejak kecil ia tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 15 RT 03 RW 08 Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. Talkhis merupakan alumnus Universitas Negeri Semarang, saat ini menjabat sebagai Ketua sekaligus Koordinator Divisi Organisasi & Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Semarang. Sebagai aktivis ia telah berkecimpung dalam banyak bidang. Keterlibatannya dalam kepemiluan dimulai dari Tahun 1999. JAMPPRI-JPPR, KIPP Kabupaten Semarang, dan bergabung menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Semarang pada Pemilihan Gubernur Jateng Tahun 2008. Tulisannya dalam buku ini berjudul SDM & Organisasi Bawaslu.

Riyadus Solichin Pemuda kelahiran Kabupaten Seamrang tepatnya di Desa Reksosari Kecamatan Suruh pada tanggal 25 Januari 1993. Terlahir dari keluarga kecil


263

ayahnya bernama Sahudi dan ibunya bernama Himawati. Tulisannya pada buku ini berjudul Masa-Masa Kritis Jelang Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2019. Rohani Pungkasari Wanita kelahiran Semarang tanggal 24 Januari ini beralamat di Gedawang Pesona Asri 11/12 B. Berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum UNDIP, saat ini ia menjadi Staf Penindakan

Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Semarang. Bunda, begitu seluruh staf kantor memanggilnya menulis karya berjudul Tetap Semangat Meskipun Lelah. Syahrul Munir Sebelum bergabung di Bawaslu, pria kelahiran Kendal, 12 Juni ini adalah seorang jurnalis di Kompas.com. Beberapa perhelatan kepemiluan diliputnya. Munir mengaku, awal ketertarikannya pada bidang kepemiluan adalah ketika menjadi reporter Radio Rasika, dimana berbagai pelatihan peliputan Pemilu diperolehnya. Beberapa judul karya tulisnya pada buku ini yaitu Terhalang Sinden, Kejutan, Pertama atau Terpagi, Nomor Satu Tetaplah “Nomor Satu”. Ummi Nuamah Lahir di Kabupaten Kudus, tepat pada hari Selasa tanggal 7 April 1981. Anak pertama dari 5

bersaudara ini merupakan seorang perempuan aktivis. Sebelum menjadi Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang, ia pernah menjadi bagian Pematau


264

Pemilu JPPR dan menjadi anggota Panwascam Banyubiru. Menulis menjadi hobi tersendiri baginya. Banyak karya tulisnya yang telah dimuat pada media cetak. Tulisan Ummi dalam buku ini berjudul Potret Perjalanan Pengawas Perempuan, Bawaslu Goes To School, dan Pengawasan Seluruh Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Documents

DIBUANG SAYANG€¦ · DPD, dan DPRD, serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Tepat di malam pertama memasuki