daerah.sindonews.com

dewanpers.or.id

kupang.tribunnews.com

gorontalo.aji.or.id

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat,

berimbang, dan tidak beritikad buruk. (dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan

tugas jurnalistik. (dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang,

tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas

praduga tak bersalah. (dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

(dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan

susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

(dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

(dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak

bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan

embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan

kesepakatan. (dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka

atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna

kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat

orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. (dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya,

kecuali untuk kepentingan publik. (dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru

dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar,

dan atau pemirsa. (dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

(dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Dewan Pers:

- Dibentuk tahun 1968 (UU Nomor 11/1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pers) => Sebagai pendamping pemerintah.

- UU Nomor 21/1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967=> Sebagai penasehat pemerintah.

- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 15 ayat (1) => Dalam

upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers

nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. (dewanpers.or.id)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Dewan Pers:

- UU Pers tidak memberi wewenang bagi Dewan Pers untuk memutus, mengadili,

dan menetapkan sanksi atas pelanggaran KEWI, melainkan sekadar mengawasi.

- Mengawasi dan menetapkan

- Tuntutan masyarakat agar Dewan Pers lebih proaktif menegakkan kode etik. (RH

Siregar, 2005)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Dewan Pers:

Surat Keputusan Dewan Pers No. 6/SK/DP/2000 tentang Standar Operasional dalam Memberikan Penilaian dan Rekomendasi Menyangkut Pelanggaran Kode Etik dan Penyalahgunaan Profesi dan Kemerdekaan Pers.

- Informasi tidak akurat.

- Informasi tanpa klarifikasi atau konfirmasi (berarti informasi sepihak)

- Informasi didapat dengan cara tidak etis.

- Informasi yang sumbernya tidak kredibel

- Informasi tidak jelas sumbernya (rumor)

- Informasi bersifat opini yang menyesatkan

- Informasi bersifat menghakimi (trial by the press)

- Informasi bersifat mencemarkan nama baik

- Iformasi bersifat tuduhan palsu (fitnah) (RH Siregar, 2005)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Dewan Pers (Jenis-jenis Rekomendasi):

- Pernyataan agar pers melakukan koreksi dan atau ralat atas informasi yang telah disebarkan.

- Pernyataan agar pers memuat Hak Jawab yang proporsional.

- Pernyataan agar pers menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

- Pernyataan berupa rekomendasi agar organisasi wartawan atau perusahaan pers memberikan sanksi (teguran keras, skors, sampai pemecatan) kepada wartawan yang terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

- Jika rekomendasi Dewan Pers sama sekali tidak dipenuhi oleh perusahaan pers atau organisasi wartawan yang bersangkutan, maka Dewan Pers mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.

- Surat pernyataan penilaian dan atau rekomendasi Dewan Pers ditujukan kepada perusahaan dan atau redaksi media atau organisasi wartawan dan dapat disebarkan kepada publik. (RH Siregar, 2005)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Saat melakukan liputan investigasi, sejumlah etika berupa larangan bisa diabaikan:

- Menyamar dalam peliputan berita

- Memotret subyek berita dari jarak jauh tanpa diketahui oleh subyek brita tersebut.

- “Menguping” dan memberitakan hasil “pengupingan” ini.

- Menguntit subyek berita tanpa seizinnya.

- Menunggui subyek berita di muka rumah atau di depan ruang kantornya untuk melakukan peliputan dan wawancara, padahal subyek berita sudah menyatakan berkeberatan.

- Melakukan wawancara dengan nada yang keras atau memaksa, baik dalam tatap muka maupun melalui komunikasi telepon.

- Mengutil dokumen untuk sumber laporan jurnalistik.

- Merekam pembicaraan narasumber atau subyek berita dengan sembunyi-sembunyi. (Priyambodo RH, Samsuri. 2009)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Priyambodo RH, Samsuri. 2009)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Konflik Pemberitaan

Dewan Pers sebagai mediator =>

- Jika proses hukum dirasa terlampau lama

- Untuk menjembatani upaya penyelesaian kasus yang diakibatkan oleh

pemberitaan pers.

Hak jawab => Penyampaian ralat atau klarifikasi anggota masyarakat kepada pers

yang pemberitaannya tidak akurat atau keliru, tidak berimbang atau merugikan. (Maskun Iskandar & Atmakusumah (eds). 2014)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK Dua jenis pengaduan:

(Maskun Iskandar & Atmakusumah (eds). 2014)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

(Maskun Iskandar & Atmakusumah (eds). 2014)

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Bacaan lanjutan:

Siregar, RH., Ignatius, Haryanto. 2006. Membangun Kebebasan Pers yang Beretika.

Dewan Pers, Yayasan Tifa.

RH, Priyambodo., Samsuri. 2009. Etika Pers, Bahasa Jurnalistik, dan Berita Pemilu.

Lembaga Pers Dr. Soetomo.

Siregar, RH. 2005. Setengah Abad Pergulatan Etika Pers. Dewan Kehormatan PWI.

Iskandar, Maskun., Atmakusumah (eds). 2014. Lembaga Pers dr. Soetomo-Djarum

Foundation.