Desentralisasi, Reform

ZAINAL ARIFIN,SKM,MKes

OLEH:

DESENTRALISASI, REFORMASI DAN INOVASI PELAYANAN KESEHATAN

SENTRALISASI

DESENTRALISASI

UU NO. 22/1999 TTG.

PEMERINTAHAN DAERAH.

DIAMANDEMEN UU NO.33 TH 2004

UU NO. 25/1999 TTG

PERIMBANGAN KEUANGAN

ANTARA PUSAT & DAERAH

DIAMANDEMEN UU NO.34 TH 2004

DAERAH

OTONOM:

. PROVINSI

. KABUPATEN

. KOTA

TRANSISI DEMOGRAFIS & EPIDEMIOLOGIS CAKRAWALA BARU THD PROSES HIDUP, SEHAT, SAKIT
& MATI AKIBAT KEMAJUAN IPTEK
TANTANGAN GLOBAL AKIBAT PERDAGANGAN
BEBAS & KEMAJUAN I-T-T
PERUBAHAN LINGKUNGAN DEMOKRATISASI DI SEGALA BIDANG
KEMITRAAN

INDONESIA SEHAT

2010

VISI

MENGGERAKKAN PEMB. NAS.

BERWAWASAN KESEHATAN

MEMELIHARA & MENINGKATKAN

KESEHATAN INDIVIDU,

KELUARGA & MASY.

SERTA LINGKUNGANNYA

MEMELIHARA & MENINGKATKAN

PELAYANAN KESEHATAN

BERMUTU,

MERATA & TERJANGKAU

MENDORONG KEMANDIRIAN

MASY. UTK. HIDUP SEHAT

STRATEGI

PEMBANGUNAN

NASIONAL

BERWAWASAN

KESEHATAN

PROFESIONALISME

JAMINAN

PEMELIHARAAN

KESEHATAN

MASYARAKAT

DESENTRALISASI

MISI

MASYARAKAT YG MANDIRI

UNTUK HIDUP SEHAT

VISI

MEMBUAT RAKYAT SEHAT

BERPIHAK KEPADA RAKYAT

STRATEGI

Menggerakkan & mberdayakn

Masy utk hidup sehat

Mningkatkn Akses Masy

Thp YANKES Berkualitas

Meningkatkn sist Surveilans,

Monitoring, dan Infokes

Meningkatkan Pembiayaan

Kesehatan

MISI

NILAI-NILAI

BERTINDAK CEPAT & TEPAT

KERJASAMA TIM

IINTEGRITAS TINGGI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

YG DIPERLUKAN DLM PEMBANGUNAN KESEHATAN

FUNGSI UTAMA: MEMBERIKAN PELAYANAN KURATIF, PREVENTIF DAN

PROMOTIF (KES MAUPUN YG BERKAITAN) YG BERMUTU KPD PASIEN/KLIEN

CONTOH: PENGOBATAN, IMUNISASI, GIZI, PENYEHATAN LINGKUNGAN,

PENYULUHAN KESEHATAN, PENGANEKARAGAMAN PANGAN, DLL

MANAJER ATAU PENGAMBIL KEPUTUSAN DI SINI ADALAH: SETIAP PETUGAS

(KESEHATAN/TERKAIT) YG MELAYANI PASIEN/KLIEN

FUNGSI UTAMA: MENGENDALIKAN KEGIATAN2 & SUMBER DAYA SHG DPT

DICAPAI PELAYANAN KES YG EFEKTIF & EFISIEN

BAIK DI TK. PELAYANAN KES DASAR MAUPUN RUJUKAN

CONTOH: MENGUPAYAKAN PENINGKATAN CAKUPAN PENGOBATAN TB,

MENGUPAYAKAN PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI, MENGENDALIKAN

AGAR TENAGA KESEHATAN BEKERJA SECARA EFEKTIF & EFISIEN, DLL

MANAJER ATAU PENGAMBIL KEPUTUSAN DI SINI ADALAH: KEPALA UNIT

KESEHATAN YBS (MISAL KA PUSKESMAS, DIREKTUR RS, KA DINKES)

FUNGSI UTAMA: MENGENDALIKAN SISTEM KESEHATAN AGAR FUNGSI2NYA

(PELAYANAN, PEMBIAYAAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, & PENGAWAS

AN/PENGARAHAN BERJALAN DG BAIK

CONTOH: MENGENDALIKAN AGAR PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN MERATA

SECARA GEOGRAFIS, MENGENDALIKAN AGAR JAMINAN PEMELIHARAAN KES

MASY (JPKM) BERJALAN, MENGENDALIKAN AGAR PERAN SEKTOR2 DI LUAR

KESEHATAN THD PEMBANGUNAN KES OPTIMAL, MENGENDALIKAN AGAR

PERATURAN2 DI BIDANG KES DIPATUHI, DLL

MANAJER ATAU PENGAMBIL KEPUTUSAN DI SINI ADALAH: KA DINAS KES

DAN PARA STAKEHOLDERS YG TERGABUNG DLM FORUM KERJASAMA

LINTAS SEKTOR

YANKES DASAR

(PUSKESMAS,DLL)
MANAJEMEN UNIT MANAJEMEN PASIEN
/KLIEN

YANKES RUJUKAN

(RUMAH SAKIT,DLL)
MANAJEMEN UNIT MANAJEMEN PASIEN
/KLIEN

MASYARAKAT

YAN SEKTOR TERKAIT
MANAJEMEN KLIEN
DINAS KESEHATAN

& FORUM KS LS
MANAJEMEN KLIEN MANAJEMEN UNIT MANAJEMEN SIST.KES.

PUSAT (DEPKES)

KEBIJAKAN, STANDARISASI, PEMBINAAN

PROVINSI

DAERAH OTONOM

(GUB/DINKES)

KABUPATEN/KOTA

DAERAH OTONOM

(BUP/WALKOT/DINKES)

PEMBINAAN &

PENGAWASAN

(PP NO. 20 TH 2001)

(KEPMENKES NO. 1747

TH 2000), DLL

DESENTRALISASI

TERBATAS

(PP NO. 25 TH 2000)

DESENTRALISASI

LUAS

(UU NO.22 TH 1999)

DIAMANDEMEN

UU NO.33 TH 2004

PASAL 4 AYAT 2: TIDAK ADA HUBUNGAN HIRARKHIS

ANTARA DAERAH PROVINSI DG. DAERAH KAB/KOTA

PENJELASAN PASAL 4: SBG. WILAYAH ADMINISTRASI

GUBERNUR MELAKUKAN HUBUNGAN PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN THD. DAERAH KAB/KOTA

DEKONSENTRASI

LUAS

(PP NO. 39 TH 2001)

TUGAS PEMBANTUAN

(PP NO. 52 TH 2001)

LAPORAN

(PP NO.56

TH 2001)
1.unknown2.unknown3.unknown4.unknown5.unknown6.unknown7.unknown8.unknown9.unknown

APAKAH PERUBAHAN (CHANGE) ITU?

BERUBAH:

GANTI, BEDA,

TIDAK SAMA

TUMBUH:

TAMBAH

TINGGI/

PANJANG

BERKEMBANG:

TAMBAH BESAR,

TAMBAH LUAS,

SUBSTANSI

KUALITAS

BERUBAH:

LEBIH BAIK/BURUK

KUANTITAS

MENGAPA MERENCANAKAN PERUBAHAN?

DASAR FILOSOFIS:

(Alasan universal,

sesuai nilai mora/

rasa kemanusiaan,

Alasan Ilmiah/rational

/kajian teoritis),

ALASAN TEHNIS:

(Alasan substansial

/material utk lakukan

kegiatan)

ALASAN YURIDIS:

(Alasan legal formal,

sesuai /kesepakatan

masyarakat/bangsa),

DSR OPERASIONAL

(Alasan faktual,

Sesuai keadaan dan

masalah nyata yg

dihadapi sekarang/

y.a.d.)

ALASAN SITUASIONAL:

Alasan sesuai keadaan

(positif maupun negatif)

di tkt Global, Nasional,

Regional, maupun lokal.

PERU-

BAH-

AN

INOVASI PELAYANAN KESEHATAN

Revitalisasi pelayanan kesehatan.

Ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu SDM.

Mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan Alkes.

Jaminan Kesehatan.

Keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK)

Reformasi Birokrasi.

World class health care.


Revitalisasi pelayanan kesehatan.

- BLU / BLUD.

- NON RRI ke RRI

- Penguatan Sarkes Swasta.


Ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu SDM.

- PNS

- PTT (Terpencil dan Sgt Terpencil) Dr, Drg, Bidan.

- PPDS BK


Mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan Alkes.

- Generik

- Wasdal

- Jaminan Vaksin.( Gratis) DHF?


4. Jaminan Kesehatan.

- Universal Coverage


5. Keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK)

- Papua

- Kalimantan, NTT.


6. Reformasi Birokrasi.

- Desentralisasi yankes.

- SOT.


7. World class health care.

- Murah, Bermutu, Gratis.

Documents

Desentralisasi, Reform