Pembiayaan Kesehatan di Era Desentralisasi
1-1
KEBERADAAN PEMERINTAH DAERAH1. Keberadaan Pemda untuk melindungi
dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis
2. Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human
Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii)
kesehatan; dan (iii) pendidikan.3. Untuk meningkatkan pencapaian
HDI dilakukan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
4. Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok
(Basic Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core
Competences). 1-2
UUD NEGARA RI 1945
Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
dst
Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan
mensejahterakan rakyat (Welfare)1-3
PERLUNYA PEMERNTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Kenapa Perlu Ada Pemerintaha. Untuk menciptakan Law and Order
(ketentraman dan ketertiban) Untuk menciptakan welfare
(Kesejahteraan)
Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah
a. Wilayah negara terlalu luasb. Menciptakan kesejahteraan
secara demokratis1-4
b.
Pasal 18 UUD Negara RIUUD NEGARA RI 1945
(1)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah
Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota,
yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. (2)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih
melalui Pemilihan Umum. (4) Gubernur, Bupati, Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluasluasnya.1-5
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT(Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pertahanan Keamanan Moneter Yustisi Politik Luar Negeri
Agama
PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)
Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan
dsb
Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah
urusan pemerintahan bukan kewenangan
SPM(Standar Pelayanan Minimal)
1-6
UUD NEGARA RI 1945
Pasal 18A UUD Negara RI(1)Hubungan wewenang antara Pemerintah
dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara
provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.1-7
1-8
1-9
Perbandingan Antar Negara Dalam Pengeluaran Pemerintah untuk
KesehatanNegara Australia Jerman Jepang USA Indonesia Malaysia
Filipina ThailandSingapura
1 (dolar) 1997 1912 2225 1783 3915 78 194 162 221 679 1998 2226
2382 1763 4055 54 168 144 197 744
2 (dolar) 1997 1655 1703 1417 1780 18 112 70 126 233 1998 1982
1806 1377 1817 14 97 61 121 263 1997 87 77 79 45 23 58 43 57 34
3 (%) 1998 89 76 78 45 26 58 42 61 35
1: pengeluaran kes total per kapita 2: pengeluaran kes oleh
pemerintah per kapita
1-10
Gambaran Anggaran Kesehatan sebelum Desentralisasi Pembiayaan
sangat tergantung
Pusat ( 75% dana dari Pusat ) Semua program dan target
ditetapkan pusat Program di daerah seragam Perencanaan kesehatan
sangat Top Down Tidak didasarkan kebutuhan lokal1-11
Anggaran Pusat turun dalam bentuk APBN, INPRES, BANPRES
SBBO ( Subsidi Operasional
Bantuan Operasional) utk RSUD OPRS ( Operasional Pemeliharaan RS
) Bantuan Luar Negeri
1-12
Biaya Kesehatan Nasional Bersumber dari : Pemerintah 30 %
Non Pemerintah 70 % berasal dari :
Pengeluaran langsung dari RT Perusahaan swasta System
asuransi
1-13
Tehnik Alokasi anggaran Hystorical Budget
Usulan yang disampaikan daerah Perhitungan kebutuhan daerah
menurut jumlah penduduk
1-14
Proses penganggaran APBN
1-15
1-16
Memahami filosofi dan implikasi praktis dana pusat yang
didaerahkan : DAU, DAK, dana pusat yang menjadi APBN, Dana
Dekonstrasi, TP DAU
DAK Dana Pusat yang menjadi APBN Dana TP
Dekonsentrasi
17
1-17
DAU : dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antarDaerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
18
1-18
Memahami UU dan dan peraturan hukum di bawahnya mengenai
penganggaran dan penyaluran dana UU No. 32/ 2004 tentang
Pelimpahan
wewenang ke Kab/ kota UU No. 33/2004, tentang perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP No.
7/2008, penjelasan mengenai dana dekonsentrasi
1-19
DAK : dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.
1-20
Mekanisme penyaluran Dana Pem.Pusat
1-21
APBN Kesehatan meliputi : Anggaran Kemenkes dan UPT Pusat
di daerah. Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan
1-22
APBD Kesehatan bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah ( PAD
)
Dana Perimbangan terdiri dari: Dana bagi hasil DAU = Dana
Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
