,JAWABAN PEMERINTAH

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI.FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RANCANGANUNDANG.UNDANGTENTANGPEMASYARAKATAN

TANGGAL '6 ,JUN. 1998

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

. ,

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN PEMERINTAH

ATAS PEHANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RRpUBLIK INDONESIA

TKRHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN

Tanggal,16 Juni 1995

Assalamualaikum Wr.Wh.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat.

Marilah kita terlebih dahulu meman.jatkan puji syukurke

hadirat Allah Subhanahu Wataalla atas segala rahmat. l)ikmat"

dan karunia-Nya. sehingga ki t.a dapat bertelllll kembali dalam

sidang yang mulia ini.

Selan~iutnya. izinkanlah kami atas nama Pemerintah

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Dewan yang terhormat. terut.ama kepada Fraks,i-fraksi yang

melalui juru bicaranya masing-masing telah menyampaikan

Pemandangan IJmum t.erhadap Rancangan Undang-undang t.en tang

Pemaayarakatan di hadapan Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 7

Jl.lni 1995.

, ~, ..

2

Sidan~1 Dewan yang terhormat.

Dar1 Pemandangan Umum Frakai-fraks1 stae Rancangan

Undans-undans tentans Pem~8yarakatan, Pemerintahmendapst

keaan positif bahwa Fraksi-:fraksi menshargai dan menyambut

baik penyampaianRancangan ·Undang...,.undang ini, untuk dibahas

beraam&-ssma di DPR.

Menurut pendapat kami, semus Fraksi mempunyai kesamaan

pandang dan pengertian terhadap pokok-pokok pikiran yang

melandasi keinginan untuk membentuk U~dang-undang yang menga-

tur mengenai pemasyarakatan warga, binaan sebasaim.ana

tertuang dalam Rancangan Undang-undang ten tang Pemasyara­

katan. Dalam Pemandangan Omum Fraksi-fraksi tampak adanya

keaamaan pandang bahwa pokok-pokok pik1ran tersebut dapat

dijadikan titik tolak pemoahasan dan eekaligus merupakan

tolok ukur bagi penyelesaiannya.

Berbagaisarans pertanyaan~ dan pemikiran-pemikiran

yang telah dikemukskan dalam Pemandansan Umum tersebut meru-

pakan indikasi adanya reapona posit1f para Angsota Dewan yang

terhormat ini' a,tae penyampaian Rancangall Undang-undang ten­

tang Pemasyarakatan ka DPR dan sekalisus menganduns berbagai

pikiran yang akan lebih memperkaya wawaean dalam pembahasan

Rancangan Undang-undang ini.

Pemandangan Umum yang disampaikf&n Frakei...,. frake1 beru}:'a

. saran~ pertanyaan, dan pemikiran-pemikiran tereebut adalah

maBukan vans positif bagi pembangunan sistem pemasyarakatan

melalui pembentukan Undans-undang tentang Pemasyarakata.n.

3

. Be rbagai pensalaman pembahaaan auatu Rancangan Undang-

undang di DPR~ membawa kami parla Buatu kesimpulan bahwa

eelalu ada garis permanen yang selalu ditunjukkan Dewan yang

terhormat yaitu keinginan untukbersama mempersembahkan

produk legialatifyang terb~ik bagi kepentingan rakyat dan

nesara.

Tujuan Rancansan Undang-undang yang sedans kita bahas ini

aebaga1maria yang telah kam1 s1nggung dalam· Keterangan

Pemer1ntah pada tanggal 30 Maret 1995 - adalah sela1n dalam

rangka memberlkan landasSn hukum yang kuat bagi slst~m pema­

syara.katan y~g telah berlak:u, . jUga. dalam l"~mgka. pembaharua.n

perat.uran perundans-undangan warisan pemer1ntah.H1nd1a Bela.n­

de. yang mengatur tentang kepenjaraa.n.atau perlakuan terhadap

.narapidana dan anak didikdalam Rumah-rumah Penjara.

Dengan demlkian, produk legislat1f in1 benar-benar

dapat memenuhl eita hukum.cita keadilan, eita ketertiban,

dan kepastian hukunl dalam upaya pemulihan warsa 'binaan Beba­

sai manusia Indonesia yang utuh sehlnsga dapat menjadi warga

masyarakat yang berguna dan berta.nggung ~iawa.b, taat hukum~

menjunjung tingginila.i-riilai moral dan Boaial Berta dalsm

.upaya mela.kBana.kan pera.watan taha.na.n A

dem1

kehidupan masya.rakat yang arnan, damai, dan sejahtera..

Dari Pemandangan Umum FrakBi-frakBi tampak jelaB adanya

keaamaan pandang, slkap, dan.semangat para Anggota Dewan

imtuk membahaa" dan menyelesaikan Ra.neangan Undang-undang

tentans Pemaeya.rakatan'ini seeara seksama.dalam waktu yang

setepat-tepatnya.

4

Pimpinandan Anggota Dewan ~ang Terhormat.

Dalam kesempatan y~ng berbahagia ini~k8mi akan mencoba

menyampaikan penjelasan at as berbagai 'saran. pertanyaan, dan

pemikiran-pemikiran Fraksi-frakai yang telah disampaikan

melalui juru bieara masing-masing di hadapan,Rapat Paripurna

DPR-RI pada tangsal 7 Juni 1995.

Namun demikian. dalam jawaban Pemerintah ini. kami

tidak akan memberikan seeara rinei perbutir mengenai saran,

pertanyaan. dan ~mikiran-pemikiran sebagaimana diajukan oleh

maaing-maaing Fraksi. tetapi penjelasan akan kami berikan

seeara umum yami denganeat'a mensklasifikasi saran.pel't8.­

nyaan~ atau pemikiran yang sama atau senada dari keempat

Fra.kai. -Hal yang demikian :lni kamitempuh~ Barcia sekali tidak

ada maksud untuk mengabaikan saran. pertanyaan. ataupun

pemikiran-pemikiran yang diajukan oleh-keempat Fraksi melalui

juru. bicara masing-rDasing,-melainkan untuk rnemudahkan kita

de.larn melnahami kerangka pikir sistem - pemaayarakatan yang

tertuang dalam Rancangan Undang-und.ang dan juga untuk meng­

hindari adanya pensulangan kalimat yang Bebenarnya tida.k

perlu dilakuka.n.

Sidarag Dewan yang Terhormat.

Semua Fraksi - meskipurt dengan pendekatan dan gaya

bahasa yang berbeda-beda -.telah mengemukaka.n pandangan _dan

per-tany-aan mengenai keterkaitan materi muatan Rancanga.n

5

Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang sedang dibahaa ini

dengan daBar~ cits., dan tujuan nasional negar'.8. kesatuan

Republik . Indonesia yang berdasarkan Pancaai1a dan Undang­

Undang D8.aar 1945.

Peme r' intah menyadari dengan Bungguh-sungguh dan

memberikan pengh8.rgaan yang Betingsi-tingginya kepacla semua

Frakai atas pandangan dan pertanyaan yang sangat mendaaar

tersebut. Telah menj8.ditekad dan kewajlban Berta tanggung

;!8.wab ki ta bersama untuk aenantias8. berupaya dan beruB8.he.

terus-menerUB agar dasar, cita, dan tujuan negara kit-a menja­

di bagian int,egra1 dan terw-ujud da1am BelUua aapek kehidupan

berbangea dan bernegara termaBuk pula aapek' pembentukan

pel"atur'an perundang-undangan. da1rurI hal in1

Undang-undang tentang Pemasyaraka.tan.

pembentukan

Da1am pada it.u, upaya mengintegrasikan daBaI'. cita. dan

"tujuan naBiona1 ke da1am Betlap aspekkehidupan berbangBa dan

bel:"negara. termasuk pembentukan per-aturan perunds.ng-undangan.

kita t1dak mungkin melepaskan diri dfl.ri ber-bagai kenyata8.n

baik yang ber-kai t,an dengan kehidupa.n naeional maupun

inter'naeional.

Kami menvadal"i sepenUhnY8_ bahwa t,er'dapat

sangat erat antara slstem pemasyarakatan

kaitan yang

dan siet-em

pemidanaan yang dianut o1eh sebagial1 bes8.r negal-'a-negara di

dunia. Begit~ juga seiring dengan arus globa1iBasi~ perkem-·

ba.ngan tekno1og1 khuBusnya di bidang tl">ansportaBi, komunlka­

s1. dan informatika yang telah mengakibaUran batas antar-nega­

r'a Bemakln kabul::"', akan berp~ngaruh pada peningl-ratan kual i taB

~ I

6 dan kuantitas kejahatan yang bersekala internasions.l seperti

perdagangan narkotika. pengedaran uang palau. kejahatan di

bidang perbankan. dan sebagainya.

Dalem era yang semakin slobal tersebut. tentu saja

pelaku kejahatan tidak hanya warga negar·1!f Indonesia~ melain-

kan orang-or'ang asing pun sanga.t berpotensi lCIe18.ku.kl3.n tindB.k

pidana yang pada akhirnya memungkinkan menja1ani pidana

p'enjara . dalam Lernbaga Pemasyare.katari. Untuk itu~ kita har-us

, daJ;:'&.t menemukan berbage.i pola. pranata~ dan sistem pengelo":'

laan da1am re.ngka pembinaan narapidana B.gar tetap lf18.mpu

menjamin be r-bagai kepentingan nasione.l yang aesuai dengan

Panoasila dan Und8.ng-Undang Do.es.r 1945.

Sidang Dewan yang Terhoz~t.

Berda.sax'kan pemikiran-pemikiran t.ersebut. maka berikut

inL kami akan menyampaikan pen.iela.san sehubungs.n dengan

bel"'bagai pertanyaan. saral-I, dan pemHriran . Fral-:tsi-fr-alH3i yang

t;elah diajuke.l1 de.hun Pemandange.n Umum Fraksi-frakBf DPR-RI

pada tangg8.l 7 Juni 1995.

Pertema

AS6s-aS6S Pemasyarakatan

Sebagaimane. kami kemul-:takari dalam Ketel:--angan Pemerinte.h

di hadapan Rapat Paripurna DPR~RI tanggal 30 Maret 1995 yang

la1u bahwa pembinaan narapidana dan anak didik yang sesuai

dengan eistem pemasYarakatan yang dilakukan berdaearkan

falRafah Pancaaila.

7

Narapidana. anak didik. dan klien yang aelanjutnya

dlsebut warga binaan bukanlah obyek~ tetapl sebagai subyek

:vang tldak berbeda dengan manusia lalnnya yang aewaktu-waktu

dapat melakukan kesalahan atau kealpaan yang dapat dikenai

pidana. Untuk itu, pemidanaan dalam siatem pemasyarakatan

.adalah upaya untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga

masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab .

. Sistem dan upaya pemaayarakatan untuk mengembalikan

'warga binaan sebagai warga masyarakat yang baik merupakan

bag ian yang tidakterpisahkan dari niIai-nilai yang terkan­

dung dalam Pancasila terutama, 5ila Ketuhanan Yang Maha Esa

dan Sila Kemanueiaan Yang Ad11 ?an Beradob. Menyadar1 keter­

kaitan pembine.an warga binaan dengan nilai-nilai yang terkan­

dung dalam Panoasila tersebut, maka sistem pemasYarakatan

lebih ditekankan pada aspek pembinaan yang mempunyal oiri­

ciri preventif. kuratif~ rehabilitatif. dan edukatif.

Pembinaan warga binaan yang mempunyai empat oiri ter·sebut.

kemudian dijabarkan sebagai 6.sas pemasyarakatan sebagaimana

dir'umuskan dalam Pe.sal 5 Rancangan Unde.ng-undang tentang

PemaByarlikatan.

Ae8.s-asas tersebut sekaligus merupakan perubahan mendasar

dari siatem kepenjaraan yang hanya menitikberatkan pad a 8spek

ba.Ias dendam dan penjeraan narapidana.

Selanjutnya. sinYalemen bahwa aeaS-dada sistem pemasyarakatan

kurang mengindahkan kepentingan ma6~7arakat. perlu dikaji dan

ditinjau dari kerangka berpikir secara sistemik. maka Bistem

pemaayardkatan yang didaaarkan pada aaas-aSae aebagaimana

8

dirumuskan dalam PaBal 5 tersebut akan mempunyai keluaran

terciptanya warga masyarakat.yang berguna dan bertanggung­

jawab, ta~t hukum~ Iflenjunjungtinggi nilai-nl1al moral dan

soslal. Dengan demikian. akan tercipta Buatu kehidupan

masyarakat yang aIDan. damal~ dan sejahtera. Kehidupan

masyarakat yang .8Jfian. damaL dan sejahtera itulah wujud dari

perlindungan kepentingan ma.Byarakat yang dikehendaki oleh

RancangF.m Undang-undang ini.·

i3e1anjutnya. mengenai pernyataan bahwa PaBal 3 Rancangan Un­

dang-undang dikesankan seol.a'h-01ah siatem pemaayarakatan

'hanya berfungsimenYiapkan warg8. binaan untuk kemba11 bertu­

gaB dan berperan sebasai anggota masyarakat yang bebasdan

bertanggungjawab dan tidak memberikan ni1ai. tambah sebagai

bekal bagi nS.l"'apidana untuk kembali dalam InaByarakat. hal

ter'sebut dapat dijelaskan bahwa "menyiapkan" harus diartikan

secara lengkap dan utuh. yaitu berisi berbagai kegiatan yang

6.kan memberik8.n bekal kepada warga binaan pada saat kembali

ke masyarakat. Namun demikian. usaha-usaha ini memang bersi­

fat menyiapkan dalam bentuk pembekalan kepada warga binaan.

Pembinaan PemasY8.rakatan hanya menyiapkan lIlarga binaan untUk

mendapatkan bek8.l berupa pengetahuan. k:eterampilan, ataupun

pembinaan mental mela.lui program pembinaan kepribadian dan

kemandil"' ian sehingga diharapkan akan mampu untuk berperan

sebagai anggQta maeyarakat yang bebaB dan bertangg1,lngjawab.

Sedtlngkan mengenai berhasil atau tidaknya bagi warga binaan

yang bersangkutan untuk mengembangkan diri da1am arti menjadi

warga yang baik dan bertanggungjawab terpu1angkepada yang

9

. bersangkutan dan masyarakat seluruhnya. Dengan demikian.

masalah tersebut di luar jangkauan fungeiPernasyarakatan.

·Kedua

Jabatan Fungslonal

Mengenai pendapat perlu adapeningkatan profesionalisme bagi

petugas pemasyarakatan sebagaimana yang diungkapkan oleh

salah aatu Fraksi,. sepenqhnya disadari Pemerintah .. Oleh

karena itu. seauai densan yang dirumuskan dalam PaBal 8

pengangkatan dalam ·jabatan fungsional dilaksanakan sesuai

densan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam art!

tidak semua pesawai dl 11nskungan Lembaga Pemasyarakatan

dapat dianskat sebagai pejabat funssional tetapi hanya peja-­

bat-pejabat yang memenuhipersyaratan tertentu yang dapat

dianSkat dalam jabatan funSsional. antara lain mempunyai

latar belakans pendidikan teknis di·bidans Pemasyarakatan dan

rnelakukan tusas di lingkunsan Unit Pelaksana Te.knis Pemasya­

r·akatan.

Selain itu, dasar pemikiran untuk memberikan

fungBional adalah· untuk memperbaiki karier

Pemasyarakatan.

jabatan

Petusas

Pada umumnya kriteria untuk jabatan fungsional minimal adanya

3 persyaratan. yaitu

1. "adanya pendidikan teknis pemasyarakatan:

2. adanya cabang ilmu tertentu yang telah diakui mengenai

Pemasyarakatan: dan

3. adanya sifat pekerjaan yans khusus.

10

Selanjutnya di lingkungan Pemasy.arakatan. ltet:iga kriteria

ter-sebut . telahterpenuhi sehingsa memenuhieyarat untuk

adanya jabatan"fungsional Pemasyarakatan.

P1JBpinfUl dan Anggota Dewall ~ang Terhormat

Setelah kami mengur-aikan beberapa hal .sehubungan dengan

konsepsi Rancangan Undang-undang tentans Pemasyarakatan~ maka

berikut int kami akanmenjelaskan hal-hal yang langsung

terkait densan substansi Rancangan Undang-undang sebagaimana

dipertanyakan k.eempat Fraksi dalam Pemandangan Umum tanggal 7

Juni 1995.

Beberapahal tersebut adalah Bebagai berikut :

1. SiBtimatika

Fr-akBi-ABRI me"nyarankan agar ststimatika' Rancangan

Undang-undang dlsempurnakan.8.eas sistem· pemasyarakatan

dicantumkan dalam Bah I Ketentuan Umum, karena asas-aS88

itumerupakan Buatu yang bersifat umum seperti halnya

pengertian, tujuan, danfungs1.

Atas saran tersebut~ Pemerintah herBedia "untuk membahaB

lebih lanjut dalam Pembicaraan Tingkat III bers8.ma-sama

dengan anggota Dewan yang terhormat UTltuk mencarisistlma­

tika yang lebih baik dan tepat bagi Rancangan .Undang­

undang ini.

11

2. Konsiderans menimbang.

Fraksi Karya Pembangunan menyarankan agar keempat

: per~turan yang dieabut dicantumkan terlebih dahulu dalam

konsderans men.imbang.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hal-hal yang

berkai tan densan konsider'ans menimbans hampir se lalu

men.iadi bahan diskusi yang menarik. Dan terhadap eal"an

tersebut. Pemerintah bersedia untuk membahas lebih lanjut.

akan tetapi kiranya dipertimbanskan agar bahasan men~enai

konsiderans menimbans dapat dilakukan secara proporsional

dan. berpegans pada pedoman Bebasai aeuan yang selama ini

bet"·laku.

Adapun mengenai saran dari F-PDI untuk mem~ertahankan

pengintesrasian Lembasa Pemasvarakatan ke dalam Hul-mm

Pidana densen penempatan pasal-paaal tertentu KUHP dalam

Konsiderans RUU tentans PemaByarakatan~ pada dasa.rnya

Pemerintah dapat memahami saran tersebut yakni agar

tergambar adanya. kesatuan antara KUHP densan RUU tentang

Pemasyarakatan. Untuk itu Pemerintah dapat memper­

timbangkan dibahae lebih lanjut dalain Pembahasan Tingka:t.

III.

:3 . Penge rt ian /Ke ten tuan Umum.

F-ABRI dan F-PP mempermasalahkan mengenai penggunaan

istilah "anak didik" kareno. hal ini' dinilai akan menimbul-­

kan ker·ancuan dengan pengertian yang digunakan dalam

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ten tang Pendidikan Na-

aional.

12

t1engenai penggunaan istiiah" anal! didik" sebenarnya d1

iingkungan Departemen Kehakiman umumnya~ dan khususnya di

iingkungan Direktorat Jenderai Pemasyarakatan teiah lama

digunakan jauh sebelum diundangkannya Undang-undang ten­

tang Pendidikan Nasionai. Namundemikian~ apa.biia . istiiah

tereebut diangap perlu untuk diganti dengan istiiah lain

yang lebih tepat tanpa mengubah arti yang esensi dari

iatilah ter'sebut~ maka pemerintah bersedia untuk mendisku­

aikan l~bih lanjut.

4. PaBal 4 f1embentukan LAPAS dan BAPAS.

F-KP mempermasalahkan mengenai pembentukan LAPAS

BAPAS . hendaknya diiihat dar-i konteks yang realistis

atau

dan

kebutuhan masyal. ... akat ~ sehingga tidak merupakan ketentuan

Y6.ng justru akan mempersulit pelaksanaannya. O'leh karena

itu. F-KP. menyarankan sebaiknya rumusan PaBal 4 lebih

mengedepankan ~BPek yang bersifat fakultatif1 dengan

menggunakan kata "dapat".

Pemerintah menvadari bahwa rumusan ini men.iadi bersifat

.imperatif karena setiap Kabupaten atau KotamadYa haruB ada

LAPAS dan BAPAS.

Adapun dasar pemikiran Pemerintah merumuskan materi PaBal

4 tersebut. didasarkan pada kenyataan bahwa d1 .set1ap

Kabupaten atau Kotamadya eelaiu terdapat . Kepolisian Re­

Bort. ·Kejaksaan Negeri,. dan Pengadilan Negeri. Dengan

demikian,maka dalam ranska pelaksanaan Sistem Peradilan

Pidana Terpadu~ di samping terdapat ketiga instansi terse-

13

but~ tentunya perlu dilengkapi pula dengan keberadaan

LAPAS Qtau BAPAS.

Bahkan sebasai bagian dari Unit Pelaksana Telrnis

Pernasyarakatan~ di samping I.J\PAS dan BAPAS terdapat pula

RUTAN {Rumah Tahanan NegaI'a). Dengan kenyataan ter6ebut~

makin .1elas kedudukanpe'cugas pemasyarakatan ftlerupakan

salah satu unsur'penegak hukum yangmempunyai tugas di

bidang pembinaan ter-hadap warga binaan karena dalam Sistem

Per-adilan Pidana Terpadu tidak terbatas sampai pemutusan

perkara~ tetapi sampai dengan pembinaan dan tugas ini

dilakukan oleh petuga~ pemasyarakatan di saIDPing unsur

penegak hukum yang lain~ yakni Polisi untuk penyidikan.

Jaksa untuk penuntutan. dan Hakim untuk pemutusan perkara.

Dengan 'demHrian.. Pemerlntah mensharapkan F-ABRI tidak

per-lu menyangsikan lagi kedudukan petugas pemasyal'>ak8.tan

sebagai salah satu unsur penegak hukum untuk pembinaan. '

5. Hak-hak dan Kewajiban Narapidana.

F-KP meminta pen.ielasan se .. iauh mana kemampuan Pemerintah

dalam mengaktualisasikan hak-hak narapidana. '

Sedangkan F-PP menanyakan seberapa .jauh batasannya atau,

waktu lamanya kunjungan atau cuti yang diberikan kepada

narapidana.

Selanjutnya F-ABRI menanggapl bahwa pemerintah merumuskan

antara hak dan kewajiban napi tidak seimbang.

Atas ketiga tanggapan tersebut" Pemerintah dapat mengemu­

kakan bahwa 'rumusan dalam Rancangan Undang-undang ini

14

merupakan norma-norma yang seharusnya dicantumkan dan

menjadi m~atan d~lam Rancangan ini.

Sedangkan mengenai aktualis6ainya. selarrla ini belum

sepenufmya dilaksanakan karena sangat tergantung kepada

kemampuan keuangan negara untuk menyiapkan baik sarana

maupun prasarananya.

Sedangkan mengenai pertanyaan F-PP~

men.ielaskan bahwa mengenai batae atau

Pemerintah dapat

lamanya kunjungan

atau cuti~ didasarkan pada tahap-tahap pembinaan. Mengenai

masalah itu, akan diatur pengaturan lebih lanjut dalam

Peraturan Pemerintah. Da1amrangka menyiapk.an peraturan

dalarrl aatu paket, dapat diinformaeikan bahwa pada Baat ini

Pemerintah eedangmenyl.apk.an Rancangan Peraturan Pemerin­

tah Bebagai pe1aksanaan Rancangan Ondans-undang tentang

PemaByarakatan.

Adapun mengenai tanggapan F-ABRI yang menyatakan mengapa

kewa,j iban nar'apidana tidak dil"'umuekan sec-ara rinei

sebagaimana rumusan mengenai halt dari ntu'apldana.

Pemerintah dapat menje1askan .bahwa sebagaimana te1ah

dl tegaskan dalam PaBal 15. kewa.i iban narapidan6. adalah

mengikuti pt"'ogram pembinaan dan kegiatan tertentu. Kedua

hal itu merupakan program yang akan se1a1u berkembang

BeBuai .dengan kebutuhan berdaesrkan BitU8si dan kondiei

aehingga akan menyulitkan apabila dirwnuskan eecara rinei

di dalam Undang-undans. Oleh karem1 i tu Pemerintah berpen­

dapat akan lebih mudah melakukan penyesuaian perubahannya

---------.--~-------------

15

mengenai program atau kegiatan yang wajib diikuti oleh

nara~idanaapabila dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya mengenai tanggapan F-ABRI agar sistem pemasya­

rakatsn selain harus menggunakan pendekatan rehabilitatif,

juga harus menggunakan pend~katan retributif dalam arti

memberikan rasa jera kepada warga binaan untuk tidak

mengulangi lasi perbuatannya.

Atas tanggapan tersebut. Pemerintah qapat menjelaskan

bahwa };.tada asasnya dengan pengslflbilsn kebebsssn· warga

bin8.an dengan menempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan

dengan ketentuan-ketentuan disiplin sudah merupakan

hukuman pen.jer·aan.

Lebih lan.iut dapat dikemukakan bahwa apabila selain

pengambilan kebebasan tadi masih akan diikuti dengan

penyiksaan terhadap warga binaan hal ini dinilai tidak

manusiawi dan melanggal"" hsk asasi msnusi8. Berta tidak

sesuai dengan aaas yans .terkandung dalam sistem

pemasyar'aka tan.

6. Hak dan Kewaj ihan Aparat PelD8.syarakatan

F-KP mempel"masalahkan bahwa Rancangan Uudang-undang ini

lebih menonjolkan pengaturan mensenai hak dan lrewa.i 1ban

nar'apidana daripada hak dak kewa.i iban aparat pemasyara­

katan/rumah taha~an.

Mengenai hal ini~ Pemerinta.h berpendapst bahwa sparat

Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara adalah pegawai

negeri sipll sehingsa dengan demikian pengaturan mengenai

hak dan kewaj ibannya tunduk pada peraturan pel"undang-

16

Undang8_n yang mengatur tentang kepegawaian. antara lain

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Kepegawaian dan beber·6.pa peraturan

pelaksanaann;tl6..

Namun demikian. aparat Lembaga. Pemaa~'al"'>akatan/Rumah

Tahanan Negara mempunyai kekhuBuaan yang belum diatur

peraturan perundang-undangan kepegawaian Behingga dalam'

Rancangan Undang-undang in1 perlu diatur Becara terBendiri

mengenai hak dan kewa.i ibannya.

Ada Buatu adagium bahwa jika maByarakat diberi hak oleh

pemerintah. maka pemerintah hal''Us mela.kaanal-;:an

kewajibannya Besuai dengan hak yang diberikan pada

maByarakat, walaupun kewa.i iban terse but. tidak diatur atau

ditentukan dalaro Buatu peraturan.Hal ini berlaku pula

bagi aparat LAPAS/RUTAN yang wajib melaksanakan atau

memenuhi hak-halt narapidana yang dlatur dalam peraturan,

meskipun kewajiban teraebut tidak seeara rinei diatur

dalam Rancangan Undang-undang teraebut. - Jumlal1 hak nal"'>api­

dana akan selalu sebanding dengan kewajiban aparat.

7. PetugaR PemaByaritk:atan

F-PP mempertanyakan hubungan ketentuan Pasal 8 dengan

Pl,-68.1 48 Rancangan Und8i.ng-undang mengenai pemakaian .

lstilah "petugas pemasyarakatan" dan "pegawai LAPAS".

Atas pertanyaan F-PP tersebut, Pemerintah dapat men.ielas­

kan bahwa pengertian "pegawai LAPA$" leblh lu8.s' dari

"petugas Pemasyarakatan". karena pegawai LAPAS meliputi

17

baik pe.jabat fungsional maupun yang non fungsional. Tentu­

nya. mengenai penger'titin yang ter-kandung dalam Pasal 48

bahwa "pega~uii· Pemasyarakatan da:pat dilerlli?:kapi

sen,jata api" dalam penger-tian hanya untuk pegawai

tertentu sesuai dengan kebutuhan dan didasar-kan

ketentuan per'atur-an per-und.6.ng-undangan yang ber-laku

gaimana dirumuskan dals.mPasal 48 ter·sebut.

8 . Dl~kUllgHll dttna.

dengan

LAPAS

ataa

seba-

F-ABRI mengusulkan agar dalam Pasal 9 avat ("1) dirumus};:an

secaraeksplisit ker.ia.sama dengan pengus.aha.

t1engenal tanggapan ter'sebut dapat dl.ielaskan· b8.hwa

pengertian badan usaha kemasyarakatan menurut Pemerintah

1ebi11 luaR dari pada pengusaha. Uleh karena itu Pemerint.9.h

dapat mempertimbangkan pengertian pengusaha . tersebut

dengan mencantumkan dalam penjelasan Pasal yang

.bersangkutan. .

Selanjutnya F-P:J)I menanyakan apakah ada narapidana yang

dlpeker,iakan dengan imbalan dan uangnya apakah disetor ke

lras negare. ?

t1engenai pertan~7aan terBebut Pemerintah dapat men.iela6kan

bahwa selama lni dalampraktek ada kegiatan memperkerjakan

narap1dana tertentu yang telah memenuhi pereyaratan.

Adapun has11.dari peker.iaantersebut eebagian disetor ke

kas negara dan sebagian diserahkan kepada narapidana yang

bersangkutan dalam bentuk tabungan.

· ... _ .. __ .. _ ....... _._-----------

18

9. Bapas

F-KP menanvakan apakah ada perhedaan antara Bapaa dan

Bispa.

Pemerintah dapat memberikan pen.ielasan bahwa istilah

. Biapa tersebut memang diul?ah~ namun aubatansi atau materi

. yang mengatur mengenai' Biapa tersebut tidak berubab.

Perubahan inimuncul Bebagai akibat adanya restrukturisasi'

di lingkungan DirektoratJenderal PemaBvarakatan. Untuk

menBinkronkan iatll8.h terBebut dari haail perubahan re­

s,tr-ukturisasi ~ maka dalam Rancangan Undang-undans: ini

digunakan istllab Bapas.

10. Balai PertiIDbafig81l dan Tim Pengamat PemasY'srakstan

F-KP jUga menanyakan dua bal yang menyangkut Balai

Pertimbangan dan Tim Pengamat PemaBvarakatan, yaltu

a. 'Apa motivaBi dan tujuan yang bendak dicapai dengan

membentuk Balai 'Pertimbangan dan Tim· Pengamat

Pemssyarakatan7

b. Se.iauh mana Pemerintah mempel-.timbangkan aspek efisienai

danefekti vi taB Balai Pertinlbangan dan Tim Pengamat

PemaBvarakatan teraebut 7

Maksud Pemerintah dengan membentuk Balai Pertimhangan

dan Tim Pensamat PemaByarakatan lTPP) adalah untuk

'mengikutsertakan para ahli di bidang pemaavarakatan atau

badan lain untuk berpartiBip8.ai dalam membina . warga

binaan.

19

Mengenai .keberadaan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan

(BPP) ini tidak .perlu dikhawatirkan akan menimbulkan

dualisme da1o.lfI me1etakkan kebi.iakan .pembinaan terhadap

nara.pidana karena .tugas dari BPP han~"a memberi saran dan

pertimbangan kepada Menteri. Per~imban~an dan saran ini.

SUd8.h bar-ans tentu. tidak mengikat ..

Tim Pengamat Pemasyarakatan bertu~as !

B.. memberike.rt saran mengenai bentuk dan progr'am •. pembinaan

de.18.m me 1aksanakan s istem pernasy ar-e.ka tan ~

b. mengad6.kan penilaian 8.tB.S· pe1l;1ksanaan program tersebut

8e.i,':!k terpidana berubah status men;iadi narapidana.

11. Ketentuan Lain

F-PP menguBu1kan agar Bab VI tentang Ketentuan Lain

da1am Rancangan Undang-undang diubah menjadi "Perawatan

Terhadap Taho.nan" atau keten:tuan tentang Tahanan diatur

da1am bab tel"'sendir 1.

Pemerintah dapat memahami pikiran yang dikemukakan oleh

F-PP mengapa mengenai tahanan diatur da1am Bab Ketentuan

Lain. He. 1 ini tidak dimaksudkan untuk tidak mengatur

6e 0 6.1:"'0. 1engkap materi muatan mengenai tahanan da1am RUU

ini. karenaada yang berpendapat yang menyatakan bahwa

tahanan tidak termasuk }wl1seppeltT1asyarakatan. Namun

df.Hnikian apabi1a anssgota Dewan yang terhol"'mat meni1ai

m.engenai roasalah teraebut per'lu diberi perhatian khu6UB

dengan mengatur dalam Bab tersendiri Pemerintah bersedia

untuk mendiskuslkan 1ebih lan.jut.

12. Ketentuan Pel"fllihan.

F-PDI mengajukan pert.anyaan aI>akah peraturan pelakeanaan

, Bebasai penggantl ketentuan-ketentuan yang dicabut sudah

ada ? dan apakah sudall terBedia yang lebih baik. lebih

manus1awi dar1 ketentuan-ketentu.an yang· d1nYatakan tidak

berlaku lagl ltu ?

Atas .pertanvaan tersebut Pemerlntah dapat men.1elaBkan

bahwa. PaBai 51 dimakaudkan untuk memberlakukan

pelaks8.nsan dari Peraturan yang dicabut oleh

sepan.iang tidak bertentangan atau belum

peraturan

PaBal 52 ..

dikeluarkan

peraturan pelakssna8.n.baru berdaBarkan Undang-undang ·lni.

Dengan demikian aelamaperaturan pelaksanaan berdasarkan

peraturan . Undang~undang inibelwn ada. maka peraturan

pelaksanaan berdaaarkan peraturan kolonial Dtasih berlaku.

13. Ketentuan Penutup. ..' ",." . ,;. ~ ~

F-AHRI menyarankan agar',Rancangan Undang-undang ini se-. . balknya diberikan tenggarig.waktu yang cukup untuk memasya-

rakatkan~ memperBiapkan~ava dUkungan~ dan mempersiapkan .. peraturan pelaksanaannV{1'''. sebagai tanggal

aetelah tanggal pengund~s~n.

pember lalru~m

F-PP mengharapkan agar. peraturan perundang~undangan

warisan kolonial Paaal52 terjemahannya dijelaakan dalam

penjelasan Pasal 52 Rancangan Undang-undang.

Mengenai hal ini. Pemerintah bersedia membahas lebih

lan.iut.

14. Persturan PelskBanaan.

F--KP menggallggap bahwa Peraturan Pelaksanaan Rancangan

Undang-undang in1 secara kuantat1f terlalu banvak. F-PDI beranggapan dengan .banyaknya Peraturan Pemerint.ah

Bebagai pelaksanaan Rancangan Undang-undang ini~ melihat

pengalamantelah membuktlkanbanyak peraturan pelakaanaan

~1

Undang-undl.mg tidak segera di terbi tkan sehingga praktis

Undang-undang yang bers8.ngkutan tido.k berfungai. . .

D8.n F-PDI l'flengkhaw8.tirka.n banyak mater-i Peraturan Pemerin-

tah yang munskin mer'upakan materi Undang-undang yang 10108

dari 'pembahasan dan koreksi oleh DPR, Hal tersebut mem-

berikan d~mpa.k yang negatif terhadap citra DPR, seakan­

akan hanya sekedar memberi blanko mandat kepada Pemerin-

tah,

Atas tanggapan tersebut,; Pemerlntah da.pat men.ielask.!Ul

bahwa walaupun Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan

banyak mendelegasikan pengaturan materi tertentu dalam

Peratur·an Pemerintah maupun Keputusan Menteri~ hal it,u

tidak berarti akan 1[e1ua1'" Peraturan Pemerlntah maupun

Keputusan Menteri sebanyak itu. Hal ini karena beberape.

Bubstansi· yang didelegs.Bikan tidal{ haruB diatur dengan

·ms.Bing-masing Peraturan Pemerintah~ akan tetapi sepanjang

8ubstansi yang didelegasikan dapat digabung dalam satu

Pe:r'aturan Pemrintah atau Batu KeputuBan Menteri tidak

menutup kemungkinan untuk inenuangkan dalam satu Per'atul"al1

Pemerintah atau KeputuRan Menteri. Akan tetapi. apabila

dikhawatirj.ran terdapat materi tertentu yang seharusnya

merupakan materi undang-undang d8.n periu dirumuBkan dalam

Hancangan Undang-undang lni. Pemerintah bersedia mendis­

kU.BHrannya lebih lan.iut dalam Pembic.araan Tlngkat I I I.

Plmpinan dan Anggot,a .Dewan Yang' terhormat

DenHkian Jawaban Pemerint,ah yang dapat karoi sampaikan

sehubungan dengan Pemandangan Umum Fraksi-frakei yang diaB.m-

paikan pacta Rapat Paripurna DPR-RI pad a tanggal 7Juni 1995

terhadap Rancangan Undang-undang tentang PemaByarakatan.

t. ingulnye d.':JI"J f'1::J.C-W ter·irnrJ. lIe.sih ya.ng .tulus atas E;aran da.n

duklJXlgl.:1.n sel(,urj Fr·I::J.l;.s i tJer·ho.de.p Hanctl.ngl.1.n iJndang-unde.ng ini.

Perner-in1A:J.h \(let1!J'e.d.ex·i f;el-\enuhn~7'-'. b8.h..,;a .• )/.'l:.,mban ini masih ja.uh

be l.Ulu ruenyentuh 8e lu.rl.lh l-'€:l"masa.lahan yang

d1kelfllJka1t8.n itll Pemerintah

Alrhll'uHralam Pemerint.a.h mel1!t' 8.mpa1l):8.n tel~ima kaBUi yang tak

1~el'hingga ataB }{esempatan 1n1 Berta l~ef-~flbaran para Anggota

De'.1(:Hl ¥cUlg Terhorma. t dalam mengj kutl acal"S penY81npa ian

.J8.\'labnl1 Pemerj nttth pada ha1:'1 ln1.

\'lasfU'llam Plu' n.laUmm warahrnatullahj wabcH'oka·tuh.

Jakarta. 16 Juni 1995

ATAS NAriA PEMERINTMi

•