DIREKTORAT JENDERAL PAJAK2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 74/PMK.03/2010

Tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA

TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU

1. Policy Statement2. Dasar Hukum3. Muatan Pasal4. Tanggal berlaku

2

MATERI

Ketentuan lama: PMK Nomor 45/PMK.03/2008

Ketentuan baru: PMK Nomor 74/PMK.03/2010

1. Policy Statement

4

Ketentuan lama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) UU 18/2000

Ketentuan baruuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7b) jo. Pasal 9 ayat (7)UU 42/2009

2. Dasar HukumPasal 9 ayat (7) UU 42/2009

5

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dapat menghitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

6

PKP yang Berhak Menggunakan Deemed Omzet

Ketentuan lama

PKP Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Ketentuan baruPKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

7

Persyaratan PKP

Ketentuan lama Tidak diatur

Ketentuan baru

a. mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku; atau

b. Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bagi PKP Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

8

Kewajiban Beralih ke Mekanisme PK - PMKetentuan lama

PKP tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dikenakan PPh dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, mulai permulaan tahun buku berikutnya PKP tidak diperbolehkan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan.

Ketentuan baru

a. PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM wajib beralih menggunakan mekanisme pengkreditan PK-PM mulai Masa Pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp1.800.000.000,00;

b. Dalam hal PKP tidak menggunakan mekanisme pengkreditan PK-PM setelah peredaran usahanya melebihi Rp1.800.000.000,00, PKP dikenai sanksi di bidang perpajakan; atau

c. Dalam hal PKP menggunakan mekanisme pengkreditan PK-PM , maka PM yang dapat dikreditkan adalah PM mulai masa pajak saat digunakannya mekanisme pengkreditan PK-PM tersebut.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

9

Hak untuk Kembali Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM

Ketentuan lama Tidak diatur

Ketentuan baru

PKP yang telah menggunakan mekanisme pengkreditan PK-PM dapat kembali menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan apabila peredaran dalam 2 tahun tidak melebihi Rp1,8 M.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

10

Kewajiban Memberitahukan Secara Tertulis

Ketentuan lamaDengan cara membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

Ketentuan baru

• Bagi yg telah menjadi PKP: paling lama pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

• Bagi pengusaha yang baru dikukuhkan sebagai PKP: paling lama pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak saat dikukuhkan sebagai PKP.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

11

Kewajiban untuk Konsisten

Ketentuan lama Tidak diatur.

Ketentuan baru

PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan harus melaksanakan secara taat asas dalam 1 (satu) tahun buku, sepanjang peredaran usaha dalam 1(satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.8 M.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

12

Prosentase Pedoman Penghitungan

Ketentuan lama

a. 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan PK, untuk penyerahan BKP oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

b. 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan PK, untuk penyerahan BKP yang dilakukan PKP selain Pedagang Eceran.

c. 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan PK, untuk penyerahan JKP oleh PKP.

Ketentuan baru

a. 60% (enam puluh persen) dari PK untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; dan

b. 70% (tujuh puluh persen) dari PK untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

13

Penghitungan PK

Ketentuan lamaPK = 10% x nilai peredaran bruto yang terutang PPN dan/atau PK = 10% x penerimaan bruto yang terutang PPN,

Ketentuan baruPK = 10% x DPPdimanaDPP = peredaran usaha.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

14

PPN yang Wajib Disetor

Ketentuan lama Tidak diatur.

Ketentuan baru

PPN yang wajib disetor setiap masa pajak = PK (–) PM,sehingga: Bagi PKP yang menyerahkan JKP = 4% x DPP (jmlh

peredaran usaha) Bagi PKP yang menyerahkan BKP = 3% x DPP (jmlh

peredaran usaha)

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

15

Pembiayaan atas PM

Ketentuan lama Tidak diatur.

Ketentuan baru

PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan peraturan ini tidak dapat membebankan PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP sebagai biaya untuk penghitungan PPh.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

16

Retur Penjualan

Ketentuan lama Tidak diatur.

Ketentuan baru

Dalam hal terjadi retur penjualan, PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikembalikan oleh pembeli akan mengurangi PPN yang terutang oleh PKP penjual dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP dan/atau JKP, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

17

Peralihan dari Pedoman Pengkreditan ke Mekanisme PK – PM (Pasal 12)

1. Dalam hal PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM memilih beralih menggunakan mekanisme PK - PM, hanya diperkenankan mulai menggunakan mekanisme PK - PM pada Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya.

2. PKP yang memilih beralih menggunakan mekanisme PK-PM harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan paling lama pada batas waktu penyampaian SPT Masa PPN pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan mekanisme PM-PK.

3. Dalam hal PKP mulai menggunakan mekanisme PK-PM, maka PM yang dapat dikreditkan adalah PM mulai Masa Pajak pertama tahun buku dimulainya penggunaan mekanisme PK-PM.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

1818

Dampak Pembetulan SPT Masa (Pasal 13)1. Dalam hal PKP yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa

Pajak tertentu dalam periode tahun buku penggunaan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, dan mengakibatkan peredaran usaha tahun buku yang bersangkutan menjadi lebih besar dari 1,8 M, maka PKP wajib menggunakan mekanisme PK-PM.

2. Kewajiban menggunakan mekanisme mekanisme PK-PM dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN tertentu, berlaku mulai Masa Pajak setelah Masa Pajak yang peredaran usahanya menjadi lebih besar dari Rp1.8 M.

3. Penggunaan mekanisme PK-PM dilakukan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak dimana peredaran usaha tahun buku yang bersangkutan menjadi lebih besar dari 1,8 M.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

1919

PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu (Pasal 14)

PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang pengkreditan PMnya menggunakan pedoman pengkreditan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a) UU PPN tidak diperkenankan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

2020

Ketentuan Peralihan

1. Dengan berlakunya PMK ini, bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM berdasarkan PMK 45/PMK.03/2008 yang belum berakhir tahun buku, harus menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM sesuai PMK ini (Pasal 15).

2. Dengan berlakunya PMK 74/PMK.03/2010, maka PMK 45/PMK.03/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 16).

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010

4. 4. Tanggal berlakuTanggal berlaku

21

TERIMA KASIH

22