Embed Size (px)
Citation preview
DATA KEMISKINAN DAN
MEKANISME BANTUAN SOSIAL
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DINSOS P2KB)
KOTA PEKALONGAN
Pekalongan, 29 Agustus 2019
DINSOSP2KB
KOTA
PEKALONGAN
TUJUAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
1. Menurunkan
Jumlah PMKS
1. Penurunan
Jumlah PMKS
2. Meningkatkan
derajat Kesehatan
Masyarakat
2. Meningkatnya
Pelayanan KB
3. Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Dinsos P2KB Kota Pekalongan
mendukung Misi Kota Pekalongan
MISI
1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan
prinsip pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan
yang ramah lingkungan
5. Mengembangkan tehnologi informasi berbasis komunitas
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata
kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah
Kondisi Kemiskinan Kota Pekalongan
2015 = 8.09%
2016 = 7,92%
2017 = 7,47%
Angka kemiskinan di Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari tahun ke tahun
2018 = 6, 75 %
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 5
4,6
2
5,0
7
7,4
7
7,5
9
7,7
8
8,1
1
8,1
2
8,7
5
8,7
5
9,9
10
,65
10
,8
11
,1
11
,38
11
,46
11
,96
12
,28
12
,42
12
,61
12
,9
13
,04
13
,27
13
,41
13
,81
13
,94
14
,02
14
,15
17
,05
17
,21
17
,37
18
,35
18
,8
19
,14
19
,6
20
,32
13,01 10,64
0
5
10
15
20
25
Kab/Kota Jawa Tengah Nasional
Di atas Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional
15 Kabupaten
(Blora 13,04%, Grobogan 13,27%, Demak 13,41%, Purworejo 13,81%, Cilacap 13,94%, Sragen 14,02%, Klaten 14,15%, Banyumas
17,05%, Banjarnegara 17,21%, Pemalang 17,37%, Rembang 18,35%, Purbalingga 18,80%, Brebes 19,14%, Kebumen 19,60%, dan
Wonosobo 20,32%)
Di bawah Provinsi Jawa Tengah
dan di atas Nasional
10 Kabupaten
(Kota Surakarta 10,65%, Kab. Batang 10,80%, Kendal 11,10%, Pati 11,38%, Temanggung 11,46%, Boyolali 11,96%, Karanganyar
12,28%, Magelang 12,42%, Pekalongan 12,61%, dan Wonogiri 12,90%)
Di bawah Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional
10 Kabupaten/Kota
(Kota Semarang 4,62%, Tegal 8,11%, Salatiga 5,07%, Kota Pekalongan 7,47%, Magelang 8,75%, Kab. Kudus 7,59%, Semarang
7,78%, Jepara 8,12%, Kab. Sukoharjo 8,5%, dan Tegal 9,0%)
POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN KOTA PEKALONGAN DIBANDINGKAN
NASIONAL DAN PROVINSI (PERIODE MARET 2017*)
FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN
RENDAHNYA TARAF PENDIDIKAN Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan
pekerjaan yang dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
RENDAHNYA DERAJAT KESEHATAN Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa
TERBATASNYA LAPANGAN PEKERJAAN
Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama
ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan.
KONDISI KETERISOLASIAN
Banyaknya penduduk miskin secara tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau
oleh layanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.
KONDISI ALAM
Banyaknya penduduk miskin karena tinggal di daerah bencana dan penduduk miskin karena sumber daya alam yang tidak
mendukung.
6
DATA KEMISKINAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018
* DATA BDT Kemensos per Mei 2018
36
.58
1 jiw
a
26
.71
1 jiw
a
30
.82
6 jiw
a
37.6
43
jiw
a
Total : 33.282 RTS
* DATA BDT Kemensos per Mei 2018
Tota
l :
13
1.7
61
Jiw
a
306.067
131.761
* DATA BDT Kemensos per Mei 2018
36
.58
1 jiw
a
26
.71
1 jiw
a
30
.82
6 jiw
a
37
.64
3 jiw
a
Tota
l :
131.7
61 J
iwa
CATATAN BDT KEMISKINAN (SIKS_NG) MENURUT TINGKATAN DESIL KEMISKINAN KOTA PEKALONGAN 2019
No Kecamatan Kelurahan Jumlah
BDT Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Desil 4+
Tanpa
Desil
Keteran
gan
1 PEKALONGAN
BARAT
SAPURO
KEBULEN 1220 777 188 40 41 17 157 1220
2 PEKALONGAN
BARAT
BENDAN
KERGON 1423 754 307 77 74 69 142 1423
3 PEKALONGAN
BARAT
PASIR KRATON
KRAMAT 2169 1354 425 132 101 63 94 2169
4 PEKALONGAN
BARAT PRINGREJO 1697 1139 292 75 42 38 111 1697
5 PEKALONGAN
BARAT MEDONO 964 667 157 42 41 38 19 964
6 PEKALONGAN
BARAT PODOSUGIH 753 497 153 32 18 38 15 753
7 PEKALONGAN
BARAT TIRTO 937 657 158 41 41 27 13 937
CATATAN BDT KEMISKINAN (SIKS_NG) MENURUT TINGKATAN DESIL KEMISKINAN KOTA PEKALONGAN 2019
No Kecamatan Kelurahan Jumlah
BDT Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Desil 4+
Tanpa
Desil
Keteran
gan
8 PEKALONGAN
TIMUR
NOYONTAANS
ARI 1692 902 358 98 65 74 195 1692
9 PEKALONGAN
TIMUR KAUMAN 988 443 238 70 76 98 63 988
10 PEKALONGAN
TIMUR SETONO 1531 895 271 70 38 53 204 1531
11 PEKALONGAN
TIMUR KALI BAROS 915 580 138 32 22 27 116 915
12 PEKALONGAN
TIMUR PONCOL 1150 650 255 75 62 88 20 1150
13 PEKALONGAN
TIMUR KLEGO 960 650 161 38 42 48 21 960
14 PEKALONGAN
TIMUR GAMER 601 402 112 28 18 11 30 601
CATATAN BDT KEMISKINAN (SIKS_NG) MENURUT TINGKATAN DESIL KEMISKINAN KOTA PEKALONGAN 2019
No Kecamatan Kelurahan Jumlah
BDT Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Desil 4+
Tanpa
Desil
Keteran
gan
15 PEKALONGAN
UTARA KRAPYAK 1838 997 359 116 116 130 120 1838
16 PEKALONGAN
UTARA
PADUKUHAN
KRATON 1906 1115 415 98 96 109 73 1906
17 PEKALONGAN
UTARA
KANDANG
PANJANG 1038 665 214 58 54 35 12 1038
18 PEKALONGAN
UTARA
PANJANG
WETAN 1725 1075 381 100 74 74 21 1725
19 PEKALONGAN
UTARA DEGAYU 1221 837 260 56 34 28 6 1221
20 PEKALONGAN
UTARA BANDENGAN 1114 819 200 39 31 19 6 1114
21 PEKALONGAN
UTARA
PANJANG
BARU 1314 906 218 61 47 77 5 1314
CATATAN BDT KEMISKINAN (SIKS_NG) MENURUT TINGKATAN DESIL KEMISKINAN KOTA PEKALONGAN 2019
No Kecamatan Kelurahan Jumlah
BDT Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Desil 4+
Tanpa
Desil
Keteran
gan
22 PEKALONGAN
SELATAN
BUARAN
KRADENAN 1045 640 187 45 33 52 88 1045
23 PEKALONGAN
SELATAN
KURIPAN
KERTOHARJO 793 495 168 52 24 35 19 793
24 PEKALONGAN
SELATAN
KURIPAN
YOSOREJO 1264 740 175 38 41 29 241 1264
25 PEKALONGAN
SELATAN SOKODUWET 964 665 129 19 21 12 118 964
26 PEKALONGAN
SELATAN BANYURIP 1021 658 182 32 32 27 90 1021
27 PEKALONGAN
SELATAN JENGGOT 1039 828 145 19 15 19 13 1039
JUMLAH 33282 20807 6246 1583 1299 1335 2012 33282
DATA PMKS KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018
Total Jumlah PMKS : 9.873
Tujuan Nasional
Tujuan terbentuknya negara Republik
Indonesia
Hak Warga
Negara Tercantum dalam UUD 45
Pasal 27, 28 H, 34
Kesejahteraan
Sosial Tercantum dalam UUD 45
Pasal 34
NEGARA MENJAMIN HAK-HAK
WARGA
Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
NEGARA HADIR DALAM PENANGANAN KEMISKINAN
DATA PMKS PENERIMA BANTUAN
SOSIAL TAHUN 2018
Kegiatan sebagai upaya penanganan PMKS dan
Fakir Miskin
1. PKH (Program Keluarga
Harapan)
Program Keluarga Harapan (PKH)
merupakan program pemberian
bantuan tunai bersyarat (conditional
cash transfer) kepada keluarga miskin
(KM) atau yang sekarang ini dikenal
sebagai Keluarga Penerima Manfaat
(KPM).
KOMPONEN PKH
20
Tujuan umum PKH adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan
dalam jangka panjang.
Komponen Kesehatan
1. Ibu Hamil / Menyusui
2. Bayi / Balita
3. Anak Pra Sekolah
Komponen Pendidikan
1. Sekolah Dasar (SD)
2. Sekolah Menengah Pertama
(SMP)
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)
Komponen Kesejahteraan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Berat
(PDB)
2. Lanjut Usia (LANSIA)
Kewajiban Peserta Anak
Sekolah
Balita
Bayi
Ibu hamil/ Nifas
• Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak
4 kali dalam 3x trimester.
• Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes.
• Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi
usia 1 bulan.
Usia 0-11 bulan :
• Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan
setiap bulan.
Usia 6-11 bulan :
• Mendapat suplemen vit A
•Usia 1-5 tahun :
imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan, setiap bulan
•Usia 5-6 tahun :
Pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali
dalam setahun
•Usia 6 – 7 tahun:
Timbang badan di faskes
Usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar (SD, SMP, SLTA)) :
•Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan
•Minimal 85 % kehadiran dikelas
21
21
2. Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT)
Bantuan Pangan dari Pemerintah
diberikan kepada KPM setiap bulan
melalui mekanisme akun elektronik yang
digunakan untuk membeli barang di e-
Warong KUBE (Pedagang yang
bekerjasama dengan Bank
HIMBARA/Himpunan Bank Negara).
Tujuan : mengurangi beban pengeluaran
serta pemberian nutrisi yang seinbang
kepada KPM secara tepat sasaran dan
tepat waktu.
Prinsip Bantuan Sosial Non-Tunai
Semua penerima bantuan akan memiliki
rekening tabungan bank
1 2
Semua bantuan sosial (tunai dan e-voucher) akan masuk ke dalam rekening tersebut
3 Pencairan bantuan oleh penerima manfaat dilakukan dengan menggunakan teknologi moda transaksi yang tersedia
4
Pencairan bantuan dilakukan melalui
agen/outlet
3. KUBE (Kelompok Usaha
Bersama)
Program Penanggulangan Kemiskinan
dibawah naungan Dirjen
Pemberdayaan Sosial Kemensos RI
yang bertujuan memberdayakan
kelompok masyarakat miskin dengan
pemberian modal usaha melalui
program Bantuan Langsung
Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk
usaha mengelola Usaha Ekonomi
Produktif (UEP).
KELOMPOK USAHA BERSAMA
Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelompok usaha bersama merupakan pengorganisasian dari orang-orang yang mempunyai kegiatan usaha tertentu yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan KUBE adalah untuk meningkatkan motivasi, interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber daya ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait (Depsos RI; 2004).
26
SKIM KUBE
4. BANTUAN SOSIAL
( SEMBAKO DAN ALAT BANTU
GERAK)
-> LANSIA, DHUAFA’,
DISABILITAS
Bantuan Sembako untuk Lansia dan
Bantuan alat gerak bagi penyandang
disabilitas sebagai upaya Pemerintah
dalam memberikan pelayanan dan
Jaminan hidup bagi para PMKS.
5. PELATIHAN KETRAMPILAN
Pelatihan ketrampilan dan pemberian
alat usaha kepada PMKS sebagai upaya
pemberdayaan dan memandirikan
PMKS agar dapat meningkatkan
penghasilan.
6. PELAYANAN KB MKJP
GRATIS
Tempat :
•Pelayanan Pemasangan IUD dan Implan
•Di Puskesmas – puskesmas terdekat,di paraktek Bidan Mandiri yang bekerja sama dengan BPJS
•Pelayanan MOW di RSUD Bendan
•Pelayanan MOP di Puskesmas Bendan
•Tujuan
•Membatasi Jumlah anak terutama pada keluarga pra sejahtera untuk meringankan beban hidup keluarga
7. TANGGAP DARURAT BENCANA
Total Jumlah PMKS : 9.873
Korban
Bencana Alam
Merupakan
Jumlah PMKS
Tertinggi
Korban
Bencana Alam
Merupakan
Jumlah PMKS
Tertinggi
Kegiatan / Strategi Sosial
Penanggulangan Bencana
a. Pendirian Dapur Umum
Dinsosp2kb bersama Tagana (Taruna
Siaga Bencana), PLKB, Mahasiswa dan
Lembaga Masyarakat dalam Pelayanan
tanggap darurat Bencana dengan
mendirikan Dapur Umum Kota
Pekalongan.
b. Bantuan Sosial
Makanan Siap Makan
Bantuan Makanan Siap Makan dari
Dapur Umum Dinsosp2kb Kota
Pekalongan kepada warga terdampak
Bencana.
c. Trauma Healing
Hiburan kepada Korban
Bencana di Pengungsian
sebagai upaya meringakan
beban pikiran / psikologis
warga terdampak Bencana
d. Bantuan Sosial Sembako
Pasca Bencana
Bantuan Sembako diberikan pasca
Bencana kepada warga terdampak
Bencana, untuk meringankan beban hidup
warga terdampak Bencana.
8. RPSBM (Rumah
Perlindungan Sosial Berbasis
Masyarakat) dan rumah
santun lansia
Rumah Singgah sebagai tempat
penampungan sementara PGOT dan
Psikotik di wilayah Kota
Pekalongan.
9. PELAYANAN ORANG
TERLANTAR
(KELAYAN)
• Kelayan datang sambil menunjukkan bukti diri (KK atau KTP) serta rekomendasi dari Kepolisian
• Diberi sekedar uang saku untuk naik bus dan surat rekomendasi ke kota tujuan
• Kelayan diantar ke terminal bus
Memberikan sekedar
uang saku kepada
orang terlantar
BERSAMA, KITA ATASI DAN
TANGGULANGI MELALUI
INFORMASI SATU DATA
KEMISKINAN
10. SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) “BATIK”
Pelaksana Sekretariat SLRT
Manajer
Front Office
Informasi & Regristrasi
Review & Analisis
Back Office
Bidang Kesehatan,
Bidang Pendidikan,
Bidang Perumahan/Permukiman,
Bidang Sosial
Bidang Adminduk
SLRT MEMPERMUDAH WARGA & PEMERINTAH
SAKIT
BERAS
SEKOLAH
KETERAMPILAN KERJA
RUMAH LAYAK HUNI
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial Dinas
Pendidikan Dinas Ketenaga- kerjaan
Dinas Terkait PUPR
Warga
dihadapkan
pada Multi-
Birokrasi
untuk
mengakses
multi-layanan
sosial
APAPUN KELUHANNYA SLRT
PUSKESOS FASILITATOR
SLRT PENGHUBUNGNYA
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial Dinas
Pendidikan
TANPA SLRT
Dinas Ketenagakerjaan
Dinas Terkait PUPR
Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah Daerah (Non-OPD)
Warga cukup
datang ke
SLRT atau
PUSKESOS
untuk
mengakses
multi-layanan
sosial
SLRT HADIR
DOKUMEN ADMINDUK Dinas Dukcapil
Dinas Dukcapil
Klien
datang
Diterima
Front Office
Tanya
keperluan dan
Menulis buku
tamu
Cek
berkas
Pulang
untuk
melengkap
i
Cek di
data
BDT-
SIKS NG
Verifikasi oleh
Fasilitator Sesuai
kriteria
Mampu
/tidak
dibantu
Dibuat
rekomendasi
Klien
pulang
ALUR LAYANAN PENGADUAN SLRT
Tidak
lengkap
Lengkap
Tidak ada
Ada
Tidak sesuai
Sesuai
Rujuk ke
Back
Office
HASIL LAYANAN SLRT “BATIK”
per 24Agustus 2019 • Pengajuan SKTM JKN/KIS PBI = 2.623 jiwa
• Pengajuan PKH = 509 KK
• Pengajuan KIP = 204 KK
• Pengajuan RTLH = 11 KK
• Pengajuan usulan BPNT = 19 KK
• Pengajuan usulan kursi roda = 20 jiwa
• Pengajuan sembako lansia = 600 jiwa
Penanganan Orang Terlantar
dalam Rumah Singgah
Lansia terlantar
dirujuk Ke Panti
Pendirian Dapur Umum Korban Rob
oleh Dinsosp2kb dan Relawan
Fasilitasi Kelayan
Pemberian Bantuan
Sembako kepada Korban
Rob
Pelatihan Ketrampilan
untuk anak jalanan
KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN
Pelatihan ketrampilan dan
pemberian bantuan alat kepada
WRSE
Pelayanan KB Serempak
Penyuluhan Kesehatan
Reproduksi bagi Remaja
Pelaksanaan Jambore
Anggota Genre
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi untuk
Pasangan calon pengantin
Penyuluhan KB ke Masyarakat
KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN
Rumah Singgah sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap SPM Bidang Sosial
terkait Penanganan Pengemis, Gelandangan dan orang-orang terlantar
Gedung Rumah Singgah
Gedung Santun Lansia
KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN
Bantuan Peninggian lantai rumah kepada Korban Rob
dengan bekerjasama antara Dinsosp2kb dan CSR
Biaya dari CSR “AIRNAV”
*) Kerja sama dengan CSR dalam Penanganan PMKS
