Embed Size (px)
Citation preview
Dasar Penagihan PajakKomentar Kirim ke Teman Cetak A A A Apa saja yang termasuk dalam dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000!
Dasar yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, dan Putusan Banding,
Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan pajak terhutang tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan . Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.
1. Surat Tagihan Pajak (STP); 2. Surat Ketetapan Pajak (SKP); 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKPBT); 5. Surat Keputusan Pembetulan; 6. Surat Keputusan Keberatan; 7. Putusan Banding; 8. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); 11. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
(SKBKB); 12. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
Tambahan (SKBKBT); 13. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB); 14. Surat ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak.
Bunga PenagihanKomentar Kirim ke Teman Cetak A A A
Apa yang dimaksud dengan bunga penagihan pajak berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007?
Apabila Wajib Pajak Kurang/Tidak membayar tagihan pajak pada waktunya, mengangsur atau menunda pembayaran, maka dikenakan bunga sebesar 2 persen sebulanContoh :
- Atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Surat Ketetapan Pajak Penghasilan ( SKP PPh )
Pajak yang terutang atau ditagih sebesar Rp 200.000 . SKP diterbitkan tanggal 10 Oktober 1996. Harus dilunasi paling lambat tanggal 10 November 1996, tetapi baru dibayar sejumlah Rp 120.000 pada tanggal 1 November 1996 Sampai tanggal batas waktu pembayaran ( 10 November 1996 ) terakhir sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib PajakPada tanggal 18 November 1996 diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak ( Kepala KPP ) sebagai berikut:
Pajak terutang 200.000Dibayar pada waktunya 120.000
----------Kurang dibayar 80.000
- Bunga :Dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp 80.000 = Rp 1.600Bunga tersebut ditagih dengan STP.
- Atas jumlah pajak yang terlambat dibayarDasarnya sama dengan contoh diatas ( a )Dibayar penuh tapi terlambat , misalnya dibayar tanggal 20 November 1996 . Tanggal 24 November 1996 diterbitkan STP. Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan.= 1 x 2 % x 200.000 = 4.000
- Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayarDasarnya sama dengan contoh ( a )Dibayar sejumlah 120.000 pada tanggal 20 November 1996 . tanggal 24 November 1996 diterbitkan STP. Bunga terhitung satu bulan = 1 x 2 % x 200.000 = 4.000
- Dalam hal Wajib Pajak mengangsur jumlah pajaknya juga dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan.
- Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga 2 % sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.
Apa yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus?
PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
- Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
- Lihat KMK No. 561/KMK.04/2000
Pengertian
- Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran untuk seluruh jenis pajak termasuk biaya penagihan .
- Penagihan seketika dan sekaligus terhadap utang pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKBKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dilakukan dalam hal :
-
Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ataupun berniat untuk itu.
- Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya. Atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahkan barang bergerka atau tidak bergerak yang dimilikinya atau dimasukinya.
- Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi penyitaan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau wakilnya.
Bagaimana Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan?
1. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran 2. Tanpa didahului Surat Teguran 3. Sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan 4. Sebelum penerbitan Surat Paksa
HAK MENDAHULU PIUTANG PAJAK (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007)
1) Apa yang dimaksud dengan Hak Mendahulu Piutang Pajak berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang Wajib Pajak begitu pula atas barang-barang milik wakil yang menurut peraturan perpajakan bertanggung jawab secara pribadi dan / atau secara renteng.
Ketentuan tentang hak mendahulu, meliputi pokok pajak, bunga, dan denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan.
2) Apa saja yang termasuk pengecualian atas Hak Mendahulu Piutang Pajak?
Pengecualian
Hak mendahulu lebih kuat dari segala hak lainnya kecuali terhadap :
Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak.
Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu
warisan, biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek.
Kapan pelaksanaan penagihan pajak disebut kadaluarsa?
Daluwarsa Penagihan Pajak
Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000 Lihat SE - 21/PJ.7/1996 Jo SE - 03/PJ.7/1997
Apa maksud ditetapkan aturan daluwarsa penagihan?Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU KUP
Untuk memberi kepastian kapan utang tidak dapat ditagih lagi.
Pada dasarnya pelaksanaan penagihan pajak akan daluwarsa dalam waktu 10 tahun tetapi dapat saja melebihi 10 tahun apabila :
1. Telah dikeluarkan Surat Teguran dan Surat Paksa.2. Adanya pengakuan Wajib Pajak secara langsung, atau tidak langsung antara lain:
o Dilakukan pembayaran utang pajak ituo Diajukan permohonan penundaan pembayarano Diadakan pengangsuran pembayarano Diterbitkan sesuai pasal 13 (5) dan 15 (4)
Kapan penghapusan piutag pajak dilakukan?
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000
Lihat KMK No. 565/KMK.04/2000 Jo 539/KMK.03/2002
1. Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, yang meliputi pokok pajak kenaikan bunga dan atau denda.
2. Syarat-syarat piutang pajak yang dihapuskan adalah:
Piutang tersebut tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT
Sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisann tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait.
Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat
Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi
Penagihan pajak telah kadaluwarsa.
1) Apa dasar hukum penyitaan piutang penanggung pajak dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa?
Dasar Hukum :
- Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 85/KMK.03/2002- Peraturan Menteri Keuangan - 23/PMK.03/2006
2) Apa pengertian Penyitaan Piutang Penanggung Pajak dan bagaimana tata cara penyitaan piutang penanggung pajak dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa?
Pengertian dan Tata Cara Penyitaan
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Piutang adalah harta kekayaan penanggung pajak yang berada pada pihak lain yang dapat disita sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak.
Juru Sita Pajak adalah Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
Pejabat menyampaikan surat peringatan kepada Penanggung Pajak bahwa piutangnya akan digunakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Setelah batas waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal surat peringatan, Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka Jurusita akan melakukan penyitaan.
Jurusita Pajak melakukan inventarisasi dan rincian tentang jenis dan jumlah Piutang yang disita dalam suatu lampiran Berita Acara Pelaksaan Sita.
Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
Jurusita Pajak membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat berwenang, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Debitur.
Pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak dilakukan dengan cara menjual Piutang Penanggung Pajak atau disetor langsung oleh debitur ke Kas Negara.
Apa yang dimaksud dengan tindakan penagihan pajak?Pasal 1 ayat (9) UU PPSPTindakan penagihan pajak dapat berupa menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan (gijzeling) , menjual barang yang telah disita.
Kapan saat dimulainya tindakan penagihan pajak?Pasal 5 KMK 561/KMK.04/2000 Tindakan penagihan pajak dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran skp/STP atau surat sejenis dan belum dibayar lunas, dengan diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
Siapa pelaksana Penagihan Pajak?
Pasal 5 UU PPSPJurusita PajakDapatkah Kepala KPP melakukan tindakan penagihan atas utang PBB dan atau BPHTB?Pasal 4 ayat (3) KMK No. 561/KMK.04/2000Dapat, sepanjang ada permintaan dari Kepala KPPBB kepada Kepala KPP. Demikian pula sebaliknya Kepala KPPBB dapat melakukan tindakan penagihan atas utang PPh, PPN dan PPnBM sepanjang ada permintaan dari Kepala KPP.
Bagaimana tindakan pelaksanaan penagihan utang pajak? UU PPSP1. Diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh
Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Apabila setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
3. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diberitahukan utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat segera menerbitkan pengumuman Lelang.
5. Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman lelang, utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat segera melaksanakan penjualan secara lelang.
Jurusita PajakUndang-Undang No 19 TAHUN 2000
KMK No. 561/KMK.04/2000KMK No. 562/KMK.04/2000
Apa yang dimaksud Jurusita Pajak?
Pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan Penyitaan dan penyanderaan (gijzeling) .
Pasal 1 angka 6 UU PPSP Pasal 1 ayat (1) KMK No. 562/KMK.04/2000
Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak?
1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat ;2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Gol. II/a);3. Berbadan sehat;4. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; 5. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
Siapa yang berhak mengangkat Jurusita Pajak ?
Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah;
Menteri Keuangan menunjuk :
1. Kepala KPP sebagai Pejabat untuk penagihan PPh, PPN dan PPnBM;
2. Kepala KPPBB sebagai Pejabat untuk penagihan PBB dan BPHTB;
Hal-hal apa yang dapat menyebabkan Jurusita Pajak diberhentikan?
1. Meninggal dunia;2. Pensiun;3. Alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;4. Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;5. Melakukan perbuatan tercela;6. Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau7. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
Siapa yang berhak memberhentikan Jurusita Pajak ?
Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah;
Apa tugas Jurusita Pajak?
1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;2. Memberitahukan Surat Paksa;3. Melaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan4. Melaksanakan penyanderaan (gijzeling) berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan
(gijzeling).
Apa wewenang Jurusita Pajak?
Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita.
Apa kewajiban Jurusita Pajak sebelum melakukan tugasnya?
1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;2. Memperlihatkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus/Surat
Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan (gijzeling);3. Memberitahukan maksud dan tujuan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus/Surat Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan (gijzeling) .
Surat TeguranKMK No. 561/KMK.04/2000
Apa yang dimaksud dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis?
Adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.
Dalam hal bagaimana Surat Teguran tidak diterbitkan?
1. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus2. Dalam hal permohonan Penanggung Pajak atas angsuran atau penundaan dikabulkan
Surat PaksaUndang-undang Nomor 19 TAHUN 2000
PP No 135 TAHUN 2000561/KMK.04/2000
A. Definisi
Apa yang dimaksud dengan Surat Paksa? Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
B. Penerbitan
Dalam hal bagaimana Surat Paksa diterbitkan ?
1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
C. Kekuatan Hukum
Apakah maksud dari Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap? Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
D. Isi
Hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam Surat Paksa?
1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;2. Dasar penagihan;3. Besarnya utang pajak; dan4. Perintah untuk membayar.
E. Penyampaian
Dalam hal bagaimana Surat Paksa tersebut sah disampaikan ?
1. Warisan telah dibagi.2. Untuk Wajib Pajak Badan, Surat Paksa disampaikan kepada:
a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka atau tempat lain yang memungkinkan;
b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila pengurus tidak ditemui;
c. Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit;
d. Likuidator atau orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan dalam hal WajibPajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi;
e. Seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan;
f. Melalui Pemerintah Daerah setempat minimal Lurah/Kepala Desa apabila huruf a s.d. b tidak dapat dilaksanakan.
Bagaimana pemberitahuan Surat Paksa dapat dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya? Pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya atau mengumumkan melalui media massa .
Bagaimanakah pemberitahuan Surat Paksa dapat dilakukan apabila di luar wilayah kerja pejabat Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
Siapakah yang membayar biaya penyampaian Surat Paksa dan berapa besarnya?Besarnya biaya penyampaian Surat Paksa yang harus dibayar oleh Penanggung Pajak adalah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Surat Paksa.
F. Penolakan
Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa? Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan dianggapnya telah diberitahukan
G. Keberatan
Bagaimana apabila Penanggung Pajak keberatan atas pelaksanaan Surat Paksa? Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak
Apa syarat pengajuan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa?
1. Gugatan diajukan kepada Badan Peradilan Pajak2. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa
Bilamana diterbitkan Surat Paksa Pengganti? Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain misalnya kecurian, kebanjiran, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak terbaca, atau sebab lain misalnya Surat Paksa hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, Pejabat karena jabatannya dapat menerbitkan Surat Paksa Pengganti yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa
Surat PaksaUndang-undang Nomor 19 TAHUN 2000
PP No 135 TAHUN 2000561/KMK.04/2000
A. Definisi
Apa yang dimaksud dengan Surat Paksa? Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
B. Penerbitan
Dalam hal bagaimana Surat Paksa diterbitkan ?
1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
C. Kekuatan Hukum
Apakah maksud dari Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap? Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
D. Isi
Hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam Surat Paksa?
1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;2. Dasar penagihan;3. Besarnya utang pajak; dan4. Perintah untuk membayar.
E. Penyampaian
Dalam hal bagaimana Surat Paksa tersebut sah disampaikan ?
1. Warisan telah dibagi.2. Untuk Wajib Pajak Badan, Surat Paksa disampaikan kepada:
a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka atau tempat lain yang memungkinkan;
b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila pengurus tidak ditemui;
c. Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit;
d. Likuidator atau orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan dalam hal WajibPajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi;
e. Seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan;
f. Melalui Pemerintah Daerah setempat minimal Lurah/Kepala Desa apabila huruf a s.d. b tidak dapat dilaksanakan.
Bagaimana pemberitahuan Surat Paksa dapat dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya? Pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya atau mengumumkan melalui media massa .
Bagaimanakah pemberitahuan Surat Paksa dapat dilakukan apabila di luar wilayah kerja pejabat Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
Siapakah yang membayar biaya penyampaian Surat Paksa dan berapa besarnya?Besarnya biaya penyampaian Surat Paksa yang harus dibayar oleh Penanggung Pajak adalah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Surat Paksa.
F. Penolakan
Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa? Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan dianggapnya telah diberitahukan
G. Keberatan
Bagaimana apabila Penanggung Pajak keberatan atas pelaksanaan Surat Paksa? Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak
Apa syarat pengajuan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa?
1. Gugatan diajukan kepada Badan Peradilan Pajak2. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa
Bilamana diterbitkan Surat Paksa Pengganti? Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain misalnya kecurian, kebanjiran, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak terbaca, atau sebab lain misalnya Surat Paksa hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, Pejabat karena jabatannya dapat menerbitkan Surat Paksa Pengganti yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa
PenyitaanUndang-undang Nomor 19 TAHUN 2000
PP No 135 TAHUN 2000561/KMK.04/2000
A. DefinisiTindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. DasarSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan
C. Objek SitaApa yang dimaksud dengan objek sita? Barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak
Apa yang menjadi objek sita? Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal, dengan isi kotor tertentu.
Dalam hal Wajib Pajak badan, maka yang menjadi objek sita adalah aset Penanggung Pajak. Apabila nilai aset tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap aset Penanggung Pajak lainnya yaitu pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, tempat tinggal mereka maupun di tempat lain
Kepada siapa barang yang telah disita dititipkan?
1. Kepada Penanggung Pajak; atau2. Di kantor Pejabat atau di tempat lain (antara lain Kantor Pegadaian atau Kantor
Pos), berdasarkan pertimbangan Jurusita Pajak; atau3. Kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam
pelaksanaan sita, dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak.
Siapakah yang bertanggung jawab terhadap keamanan barang yang disita? Pihak yang dititipi barang yang disita.
C. Bukan Objek SitaBarang-barang apa yang dikecualikan dari penyitaan? Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang berupa :
1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan masak yang berada di rumah;
3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan
alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan
pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan 6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
D. Penanggung Pajak Tidak HadirBagaimana apabila penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak? Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah satu saksi harus berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
E. Berita Acara SitaDimana salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan? Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
Bagaimana apabila Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita? Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan tersebut ditandangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
F. Segel SitaApa isi segel sita?
1. Segel sita memuat sekurang-kurangnya : - kata "DISITA"; - nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita - larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.
2. Tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.3. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan
untuk pelunasan utang tertentu4. Merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita
atau segel sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
Dimana Segel Sita dapat ditempelkan? Undang-undang memungkinkan Jurusita Pajak untuk menempelkan Segel Sita atas barang yang disita.
G. Penyitaan TambahanDalam hal bagaimana penyitaan tambahan terhadap barang milik Penanggung Pajak dapat dilakukan?
Apabila hasil penjualan barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang
Bagaimana tata cara pelaksanaan penyitaan tambahan? Dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang baru, dan selanjutnya diikuti dengan prosedur penyitaan.
H. BiayaBerapa besarnya biaya penagihan untuk setiap Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)? Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
I. PemblokiranApa yang dimaksud dengan pemblokiran? Tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.
Penyitaan terhadap apa yang harus dilakukan pemblokiran terlebih dahulu? Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
Kapan Pejabat diwajibkan mengajukan permohonan pemblokiran atas rekening Penanggung Pajak? Segera setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Siapa yang melaksanakan pemblokiran dan kapan dilaksanakannya? Pimpinan Bank, yang dilaksanakan seketika setelah menerima permohonan pemblokiran dari Pejabat dan membuat Berita Acara serta menyampaikan salinannya kepada Kepala KPP/KP PBB dan Penanggung Pajak
Bagaimana tindak lanjut tindakan penagihan setelah dilakukan pemblokiran? 1. Apabila utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar, Kepala KPP/KPPBB
segera memberi tahu bank untuk membuka rekening yang telah diblokir;2. Apabila utang pajak dan biaya penagihan tidak dibayar, atas rekening yang telah
diblokir tersebut dilakukan penyitaan;3. Apabila dalam kurun waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan, utang pajak dan
biaya penagihan tidak dibayar, atas rekening yang telah disita tersebut dipindahbukukan ke Kas Negara sebagai pembayaran utang pajak dan biaya penagihan.
Bagaimana tata cara pemblokiran dan penyitaan rekening?
4. Pejabat menyampaikan surat permohonan pemblokiran kepada pimpinan bank dengan dilampiri Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5. Pimpinan bank, seketika setelah menerima permohonan pemblokiran dari Pejabat membuat Berita Acara serta menyampaikan salinannya kepada Kepala KPP/KP PBB dan Penanggung Pajak.
6. Jurusita Pajak setelah menerima Berita Acara Pemblokiran memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut;
7. Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank, pejabat meminta gubernur BI melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.
8. Setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank di ketahui Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan;
9. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan ditandatangani Jurusita Pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk.
10. Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan pimpinan bank bersangkutan.
Apa yang dilakukan setelah pemblokiran dan penyitaan rekening Penanggung Pajak apabila utang pajak dan biaya penagihan tidak dibayar? Dalam kurun waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan rekening, utang pajak dan biaya penagihan tidak dibayar, rekening yang telah disita tersebut dipindahbukukan ke Kas Negara sebagai pembayaran utang pajak dan biaya penagihan
J. SanggahanApakah pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita kepada Pengadilan Negeri? Pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita kepada Pengadilan Negeri
Apakah pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita kepada Pengadilan Negeri? Pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita kepada Pengadilan Negeri Dalam hal bagaimana sanggahan oleh pihak ketiga tidak dapat dilakukan? Sanggahan Pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.
K. KeberatanApakah pengajuan keberatan dapat menunda pelaksanaan penyitaan? Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.
L. Belum LunasTindakan apakah yang akan dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan belum dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan? Dalam hal penyitaan dilaksanakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak, akan ditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang. Dalam hal penyitaan dilaksanakan atas rekening bank Penanggung Pajak, akan ditindaklanjuti dengan memindahbukukan rekening yang telah disita tersebut ke Kas Negara.
Apakah Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang?Dapat
M.
Apa syarat pengajuan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang? 1. Gugatan diajukan kepada Badan Peradilan Pajak2. Gugatan dajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang dilaksanakan
N.
Apa syarat pengajuan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang? 1. Gugatan diajukan kepada Badan Peradilan Pajak2. Gugatan dajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang dilaksanakan
LelangUndang-undang Nomor 19 TAHUN 2000
PP No 136 TAHUN 2000
Apa yang dimaksud dengan lelang? Setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
Bagaimana pelaksanaan lelang? 1
. Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
2.
Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan.
3.
Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
4.
Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli risalah Lelang.
5.
Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
6.
Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
7.
Bila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
8.
Pejabat dan Jurusita Pajak termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, dan anak angkatnya tidak diperbolehkan membeli barang sitaan
yang dilelang. 9.
Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.
Apa yang dilakukan terhadap hasil lelang barang yang disita? Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Bilamana lelang tidak dilaksanakan? Lelang tidak dilaksanakan apabila: 1. Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan , atau 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak yang mengabulkan
gugatan Penanggung Pajak; atau 3. objek lelang musnah (karena keaadaan di luar kuasanya/force majeur). Barang-barang apa yang dikecualikan dari penjualan secara lelang? 1. uang tunai, 2. kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka,
tabungan, saldo rekening , giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, 3. obligasi, 4. saham, 5. piutang, 6. penyertaan modal dan surat berharga lainnya, dan 7. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
Kapan dilakukan penjualan, penggunaan, dan atau pemindahbukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang? Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang dan biaya penagihan setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan.
Berapa besarnya tambahan Biaya Penagihan Pajak yang dibayar oleh Penanggung Pajak dalam hal barang yang disita dijual secara lelang dan dijual tidak secara lelang? 1. Untuk barang yang disita dijual secara lelang sebesar 1% (satu persen) dari pokok lelang 2. Untuk barang yang disita dijual tidak secara lelang sebesar 1% (satu persen) dari hasil
penjualan. Siapa yang menanggung biaya pembatalan lelang? Negara
Siapa yang menanggung biaya pembatalan lelang? Negara
PencegahanUndang-undang Nomor 19 TAHUN 2000
Syarat-syarat apakah yang diperlukan untuk dapat dilakukan pencegahan? 1. Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah); 2. Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
Berapa lama jangka waktu pencegahan? Paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Pencegahan diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
Apakah pencegahan dapat mengakibatkan hapusnya utang dan terhentinya pelaksanaan penagihan? Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang dan terhentinya pelaksanaan penagihan.
Siapa yang berwenang menerbitkan Keputusan Pencegahan? Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat (Kepala Kantor) atau atasan Pejabat yang bersangkutan (Direktur Jenderal)
Penyanderaan (Gizjeling)Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2000
PP No 137 TAHUN 2000
Apa yang dimaksud dengan penyanderaan (gijzeling)?Pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
Apa syarat penyanderaan (gijzeling)?1. Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000
(seratus juta rupiah);2. Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
Kapan penyanderaan (gijzeling) dilaksanakan?penyanderaan (gijzeling) dilaksanakan pada saat Surat Perintah penyanderaan (gijzeling) diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan.
Berapa lama masa penyanderaan (gijzeling)?Paling lama 6 (enam) bulan sejak Penanggung Pajak dimasukan pada tempat penyandraan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.Berapa lama masa penyanderaan (gijzeling)?Paling lama 6 (enam) bulan sejak Penanggung Pajak dimasukan pada tempat penyandraan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.Apa saja yang termasuk dalam biaya penyanderaan (gijzeling)? 1. Biaya selama dalam penyanderaan (gijzeling) di rumah tahanan dan2. Biaya penangkapan dalam hal Penanggung Pajak melarikan diri dari rumah tahanan
Siapa yang menanggung biaya penyanderaan (gijzeling) ?Biaya penyanderaan (gijzeling) dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.
Apakah penyenderaan dapat mengakibatkan hapusnya utang dan terhentinya pelaksanaan penagihan?Penyanderaan (gijzeling) tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihanKemana gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penyanderaan (gijzeling) dapat diajukan?Hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.Kapan gugatan terhadap penyanderaan (gijzeling)?Selama Penanggung Pajak dalam penyanderaan.Kapan gugatan terhadap penyanderaan (gijzeling) tidak dapat diajukan?Setelah masa penyanderaan (gijzeling) berakhir.Apakah gugatan terhadap penyanderaan (gijzeling) dapat menunda pelaksanaan penagihan?Gugatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.
Dalam hal bagaimana Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas penyanderaan (gijzeling)?1 Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan, dan putusan pengadilan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.2 Permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi diajukan kepada Pejabat yang
menerbitkan Surat Perintah penyanderaan (gijzeling).Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi nama baik atas penyanderaan (gijzeling) ?Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak.Berapa besarnya ganti rugi yang diberikan pejabat kepada Penanggung Pajak yang mendapat rehabilitasi nama baik atas penyaderaan?Besarnya ganti rugi yang diberikan Pejabat kepada Penanggung Pajak adalah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan (gijzeling) yang telah dijalaninya.
Kapan ganti rugi atas penyanderaan (gijzeling) diberikan?Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak.
