DASAR-DASAR PERBANKANPENGERTIAN BANK ADALAH LEMBAGA KEUANGAN YANG MELALUI KEGIATAN USAHANYA MENGHIMPUN DANA DAN MENYALURKAN DANA KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERBANKAN NO.7 TAHUN 1992 YANG TELAH DISEMPURNAKAN UNDANG UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 MENJELASKAN BAHWA BANK YANG ADA DI INDONESIA ADALAH BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR )

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN BANK UMUM DENGAN BPR

• PERSAMAAN ANTARA LAIN : • LEMBAGA KEUANGAN • MENGHIMPUN DANA DAN MENYALURKAN

KREDIT• SUMBER PENDAPATAN BAGI PEMILIK BERUPA

DEVIDENT• KEPENGURUSAN DLL

PERBEDAAN BANK UMUM DENGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR )

• BANK UMUM ANTARA LAIN :• MENGHIMPUN DANA SELAIN TABUNGAN DAN

DEPOSITO JUGA BERUPA GIRO• MELAKUKAN TRANSAKSI KLIRING• PENYALURAN KREDIT SELAIN MIKRO KECIL

DAN MENENGAH JUGA DEBITUR CORPORITE DENGAN PLAFOND LEBIH BESAR

• MODAL DISETOR LEBIH BESAR

• BANK PERKREDITAN RAKYAT ANTARA LAIN :• TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGHIMPUN DANA

MELALUI GIRO• TIDAK MENGIKUTI KLIRING• PENYALURAN KREDIT KE PENGUSAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH• MODAL DISETOR LEBIH KECIL• WILAYAH OPERASIONAL RELATIF TERBATAS

APAKAH BPR ITU ?

BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG BIASA DISINGKAT BPR ADALAH SALAH SATU JENIS BANK YANG DIKENAL MELAYANI PENGUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN LOKASI YANG PADA UMUMNYA DEKAT DENGAN TEMPAT MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN

SEJAK KAPAN BPR DIKENAL MASYARAKAT ?

• BPR SUDAH ADA SEJAK JAMAN SEBELUM KEMERDEKAAN YANG DIKENAL DENGAN SEBUTAN LUMBUNG DESA, BANK DESA, DAN BANK TANI BANK DAGANG DESA DAN BANK PASAR

• SEJAK TAHUN 1992 BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERBANKAN SECARA RESMI OLEH PEMERINTAH DIAKUI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN BANK

FUNGSI BPR

• FUNGSI BPR TIDAK HANYA SEKEDAR MENYALURKAN KREDIT TETAPI JUGA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT

• JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN BPR ADALAH • PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT BERUPA

DEPOSITO BERJANGKA, TABUNGAN DAN ATAU BENTUK LAIN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU.

• PENYALURAN KREDIT BERUPA MODAL KERJA, INVESTASI DAN KONSUMTIF

JARINGAN PELAYANAN BPR• PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/26/PBI/2006 MENJELASKAN

BAHWA BPR DIBERI KESEMPATAN MEMBUKA KANTOR CABANG, KATOR KAS GUNA MEMEPERLUAS LAYANAN MASYARAKAT DAN PENGUSAHA MIKRO, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

• KANTOR CABANG BPR ADALAH KANTOR CABANG YANG BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA KANTOR PUSAT BPR YANG BERSANGKUTAN DENGAN ALAMAT TEMPAT USAHA DIMANA KANTOR CABANG MELAKUKAN USAHANYA

• KANTOR KAS BPR ADALAH KANTOR BPR YANG MELAKUKAN PELAYANAN KAS TIDAK MENYALURKAN KREDIT

• KEGIATAN KAS DILUAR KANTOR ADALAH : KAS MOBIL, KAS TERAPUNG, PAYMENT POINT LAYANAN PEMBAYARAN MELALUI KERJSASMA DENGAN PIHAK LAIN , DAN ATM

PENDIRIAN BPR

• ATAU BPR HANYA DAPAT DIDIRIKAN DAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN IZIN BANK INDONESIA

• BPR HANYA DAPAT DIDIRIKAN DAN DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA INDONESIA,BADAN HUKUM INDONESIA DAN SELURUH PEMILIKNYA WARGA NEGARA INDONESIA, PEMERINTAH DUA PIHAK ATAU LEBIH.

JENIS DAN BENTUK BADAN HUKUM BPR

• JENIS BPR ADALAH BPR KONVENSIONAL DAN BPR SYARIAH

• BENTUK BADAN HUKUM BERUPA KOPERASI, PERSEROAN TERBATAS ( PT ), ATAU PERUSAHAAN DAERAH

MODAL DISETOR UNTUK PENDIRIAN BPR BERDASARKAN /PBI NO.8/26/PBI/2006

• BAGI BPR YANG DIDIRIKAN DI WILAYAH IBUKOTA JAKARTA Rp. 5 MILYARD

• PENDIRIAN BPR DI IBU KOTA PROPINSI DAN KABUPATEN JABOTABEK Rp. 2 MILYARD

• PENDIRIAN BPR DI IBU KOTA PROPINSI DILUAR JAWA DAN BALI DAN WILAYAH PULAU JAWA DAN BALI DILUAR PROPINSI DAN JABOTABEK Rp. 1 MILYARD

• PENDIRIAN DI LUAR TERSEBUT DIATAS RP. 5OO JUTA

• MODAL DISETOR BAGI BPR BADAN HUKUM KOPERASI ADALAH SIMPANAN POKOK, WAJIB DAN SUKARELA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG UNDANG PERKOPERASIAN

• PALING SEDIKIT 50 % DARI MODAL DISETOR HARUS DIJADIKAN MODAL KERJA

PERIZINAN BPR

• TAHAP PERTAMA PERMOHONAN IZIN PRINSIP YANG DILAMPIRI, RANCANGAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM TERMASUK RANCANGAN ANGGARAN DASAR, DATA KEPEMILIKAN; DAFTAR CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BPR; RENCANA STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH PERSONAL; ANALISA POTENSI KELAYAAN; RENCANA SISTEM DAN PROSEDUR KERJA; BUKTI SETORAN MODAL; SURAT PERNYATAAN BAHWA MODAL DISETOR BUKAN BERASAL DARI PINJAMAN ATAU UANG YANG TIDAK JELAS ASALNYA;

• PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN IZIN PRINSIP DIBERIKAN 60 HARI KERJA SEJAK DOKUMEN DAN PERSYARATAN LENGKAP

• BANK INDONESIA MELAKUKAN PENELITIAN KEBENARAN DOKUMEN; FIT AND PROPER TEST PENGURUS; ANALISA POTENSI

• PENDIRI BPR MELAKUKAN PRESENTASI POTENSI DAN KELAYAAN PENDIRIAN BPR

• PERSETUJUAN PRINSIP BERLAKU 360 HARI KERJA SEJAK PERSETUJUAN PRINSIP DIBERIKAN

• PIHAK PENDIRI BPR TIDAK DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBELUM MENDAPAT IZIN USAHA DARI BI

PERMOHONAN IZIN USAHA

• DIAJUKAN OLEH DIREKSI BPR STL DILAMPIRI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN

• PEMBERIAN IZIN ATAU PENOLAKAN IZIN USAHA DIBERIKAN PALING LAMBAT 60 HARI KERJA OLEH BI

• BPR YANG MENDAPAT IZIN USAHA HARUS SEGERA OPERASIONAL PALING LAMBAT 60 HARI KERJA SETELAH IZIN USAHA DIBERIKAN OLEH BANK INDONESIA

• SETELAH BEROPERASIONAL HARUS SEGERA LAPOR KE BANK INDONESIA PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SEJAK OPERASIONAL

KEPEMILIKAN BPR

• BESARAN KEPEMILIKAN MODAL BPR PALING TINGGI SEBESAR MODAL SENDIRI BERSIH

• MODAL SENDIRI BERSIH ADALAH • PENJUMLAHAN MODAL DISETOR,CADANGAN DAN LABA

DIKURANGI KERUGIAN DAN PENYERTAAN BAGI PT DAN PD• PENJUMLAHAN DARI SIMPANAN POKOK WAJIB, HIBAH

MODAL PENYERTAAN DANA CADANGAN DAN SISA HASIL USAHA STL DIKURANGI KERUGIAN KOPERASI

• PENJUMLAHAN SUMBANGAN, BANTUAN,WAKAF, HIBAH BAGI YAYASAN

SUMBER DANA KEPELIKAN BPR YANGTIDK DIPERBOLEHKAN

• BERASAL DARI PINJAMAN, FASILITAS PEMBIAYAAN DALAM BENTUK APAPUN DARI PIHAK LAIN KECUALI APBD

• DANA YANG BERASAL DARI DAN UNTUK PENCUCIAN UANG

YANG DIPERBOLEHKAN MENJADI PEMILIK BPR

• WARGA NEGARA INDONESIA YANG TIDAK TERMASUK DAFTAR ORANG-ORANG YANG DILARANG MENJADI PEMEGANG SAHAM ATAU PENGURUS BPR ATAU BANK UMUM SESUAI KETENTUAN BANK INDONESIA

• MEMILIKI INTEGRITAS; MEMILIKI AKHLAK DAN MORAL YANG BAIK; BERSEDIA MEMATUHI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

• BERSEDIA MENGEMBANGKAN OPERASIONAL BPR SECARA SEHAT

• PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DISAMPING DIATAS JUGA HARUS MEMILIKI KELAYAKAN KEUANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN BANK INDONESIA

PEMBUKAAN KANTOR CABANG BPR

• DIWILAYAH PROPINSI YANG SAMA DENGAN KANTOR PUSATNYA

• HARUS MEMPEROLEH IZIN DARI BANK INDONESIA

• DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, BOGOR, DEPOK,TANGERANG,BEKASI DAN KRAWANG DIANGGAP SATU PROPINSI UNTUK KEPERLUAN PEMBUKAAN CABANG BPR

• TERMASUK UNTUK KETENTUAN MARGER BPR

PERSYARATAN PEMBUKAN KANTOR CABANG

• TELAH DICANTUMKAN DIDALAM RENCANA KERJA TAHUNAN KANTOR PUSAT BPR

• SELAMA 12 BULAN TERAKHIR MEMILIKI TINGKAT KESEHATAN TERGOLONG SEHAT

• SELAMA 3 BULAN TERAKHIR MEMILIKI RASIO CAR PALING SEDIKIT 10 %

• MEMILIKI TEHNOLOGI INFORMASI YANG MEMADAI • PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN SETIAP KANTOR CABANG • PENGAJUAN PEMBUKAAN CABANG BERIKUTNYA PALING

CEPAT 3 BULAN

PEMBUKAN KANTOR KAS

• PEMBUKAAN KANTOR KAS HANYA DIPERBOLEHKAN DALAM SATU WILAYAH KABUPATEN/KOTA DENGAN INDUKNYA

• TERCANTUM DALAM RENCANA KERJA INDUKNYA;

• TINGKAT KESEHATAN 12 BULAN TERAKHIR TERGOLONG CUKUP SEHAT

• MENGAJUKAN PERMOHONAN KE BANK INDONESIA

KEGIATAN KAS DILUAR KANTOR

• KANTOR KAS MOBIL, TERAPUNG DAN PAYMENT POINT DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA YANG SAMA DENGAN INDUKNYA

• KEGIATAN KAS DILUAR KANTOR BERUPA ATM DISELENGGARAKAN SENDIRI OLEH BPR YANG DAPAT DILAKUKAN DIWILAYAH PROPINSI YANG SAMA DENGAN KANTOR INDUKNYA

• ATM KERJA SAMA BISA DIBUKA SAMPAI DILUAR WILAYAH PROPINSI

• HARUS DILAPORKAN KEPADA BANK INDONESIA

PENUTUPAN KANTOR

• PENUTUPAN KANTOR CABANG DILAKUKAN PERSETUJUAN BANK INDONESIA

• ALASAN PENUTUPAN YANG KUAT DAN PENYELESAIAN SELURUH KEWAJIBAN KEPADA NASABAH DAN PIHAK LAIN

• PERSWETUJUAN DAN PENOLAKAN BI PALING LAMBAT 15 HARI SETELAH PENGAJUAN PERMOHONAN LENGKAP SESUAI YANG DIPERSYARATKAN

• WAJIB DIUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT PALING LAMBAT 10 HARI SEJAK PERSETUJUAN BI

• PELAKSANAAN PENUTUPAN WAJIB DILAPORKAN BI PALING LAMBAT 10 HARI SETELAH PENUTUPAN

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

• BPR DAPAT MENGUBAH KEGIATAN USAHANYA MENJADI BPRS DENGAN IZIN GUBERNUR BANK INDONESIA

• KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN KEGIATAN DARI BPR MENJADI BPRS HARUS TUNDUK PADA PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BPR BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN

• BPR DINYATAKAN TERLAMBAT MENYAMPAIKAN LAPORAN APABILA MENYAMPAIKAN PELAPORAN MELAMPAUI BATAS AKHIR PENYAMPAIAN PELAPORAN TETAPI BELUM MELAMPAUI 30 HARI SEJAK BATAS AKHIR PENYAMPAIAN LAPORAN

• BPR DINYATAKAN TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN APABILA TELAH MELAMPAUI 30 HARI DARI BATAS KAHIR LAPORAN

SANKSI TIDAK LAPORAN

• APABILA BPR LAPORAN TERLAMBAT MAKA MENDAPAT TEGURAN TERTULIS DARI BANK INDONESIA DAN DENDANYA RP. 100 RIBU SETIAP KETERLAMBATAN

• APABILA BPR TIDAK MELAPORKAN MENDAPAT TEGURAN DARI BANK INDONESIA DAN DENDANYA RP. 250 RIBU SETIAP KETERLAMBATAN

STUKTUR ORGANISASI/SATUAN KERJA BPR

• KOMISARIS• DIREKSI• PEGAWAI• SATUAN KERJA OPERASIONAL BPR PADA

UMUMNYA ADALAH SEKSI KREDIT, PEMASARAN DANA, AKUNTANSI SEKSI UMUM DAN PENGAWASAN KREDIT

PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT BPR

• YANG DIMAKSUD PENGHIMPUNAN DANA MASAYARAKAT ADALAH SALAH SATU KEGIATAN LEMBAGA KEUANGAN MEMPEROLEH DANA DARI MASYARAKAT UNTUK DISALURKAN KEPADA MASYARAKAT KEMBALI.

• JENIS PENGHIMPUNAN DANA DI BPR BERUPA TABUNGAN YAITU SIMPANAN MASYARAKAT YANG PENYETORAN SETIAP SAAT DAN PENARIKANNYA SEWAKTU WAKTU OLEH PEMILIK DANA

PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT

• DEPOSITO/SIMPANAN BERJANGKA ADALAH SIMPANAN YANG PENYETORANNYA SEKALIGUS PENARIKANNYA SEKALIGUS DALAM WAKTU TERTENTU

• KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DALAM RANGKA PELAYANAN TELEPON, LISTIK DAN LAIN-LAIN

TATACARA MENABUNG

• NASABAH MENGISI BLANKO PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN YANG DISEDIAKAN OLEH BPR

• NASABAH MENYERAHKAN BUKTI DIRI BERUPA PHOTO COPY KTP ATAU SIM

• MELAKUKAN PENYETORAN UANG PERTAMA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU DI BPR

• MENERIMA BUKU TABUNGAN

TATACARA PEMBUKAAN SIMPANAN BERJANGKA/DEPOSITO

• MENGISI BLANKO PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO YANG DISEDIAKAN OLEH BPR

• MELAMPIRKAN BUKTI DIRI• MELAKUKAN PENYETORAN UANG • MEMPEROLEH SERTIFIKAT DEPOSITO

PERKREDITAN

• SASARAN NASABAH KREDIT BPR ADALAH PENGUSAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

• JENIS KREDIT YANG DISALURKAN OLEH BPR ADALAH KREDIT MODAL KERJA; INVESTASI DAN KONSUMTIF

PROSES PEMBERIAN KREDIT

• CALON DEBITUR MENGISI BLANKO PERMOHONAN KREDIT

• PETUGAS KREDIT MENGANALISA PERMOHONAN KREDIT TERMASUK PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI

• MENGUSULKAN KEPADA PIMPINAN ATAU DIREKTUR BPR UNTUK MEMPEROLEH KEPUTUSAN DI SETUJUI ATAU DITOLAK

• APABILA DISETUJUI MAKA PETUGAS KREDIT MEREALISASI KREDIT

TATACARA PENDEKATAN ANALISA KREDIT

• ANALISA WATAK DEBITUR/CARAKTER• ANALISA PERMODALAN/CAPITAL• ANALISA KEMAMPUAN NGASURAN/CAPASITY• ANALISA JAMINAN KREDIT/COLATERAL• ANALISA PROSPEK USAHA/CAPABILITAS

PENGAWASAN KREDIT

• MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA DEBITUR YANG SUDAH REALISASI KREDIT

• MELAKUKAN PENAGIHAN ANGSURAN KREDIT YANG BERMASALAH

• MELAPORKAN KREDIT YANG DIKLASIFIKASIKAN/COLLECTIBILITAS

• MENGUSULKAN PH KREDIT MACET

AKUNTANSI

• MENGADMINISTRASIKAN/MEMBUKUKAN SERTA MENGARSIP SEMUA DOKUMEN TRANSAKSI YANG TERJADI PADA BPR

• MEMBUAT NERACA HARIAN DAN RUGI LABA • MEMBUAT LAPORAN BULANAN KEPADA BANK

INDONESIA• MEMBUAT NERACA TAHUNAN DAN RUGI LABA• LAIN LAIN YANG BERSANGKUTAN DENGAN

AKUNTASI

SEKSI UMUM/SDM

• MELAYANI KELANCARAN OPERASIONAL BANK• MEMBUKUKAN/MENCATAT TRANSAKSI YANG

BERKAITAN DENGAN SDM, UMUM• PERHITUNGAN PAJAK PEGAWAI• KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

INTERN BANK

TERIMA KASIH SELAMAT MENGIKUTI PELATIHAN SEMOGA SUKSES