Dasar-Dasar Hukum Tata Negara

Agus Pratiwi

Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum mengnai susunan suatu negara;

Negara adalah suatu organisasi yang mengatur keseluruhan hubungan antara manusia satu sama lain dalam masyarakat, dan menegakkan aturan tersebut dengan kewajibanya;

Negara adalah organisasi kekuasaan/kewibawaan dan kelompok manusia yang ada dibawah pemerintahnya, merupakan masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan/kewibawaannya.;

Pengertian-Pengertian (Dedi Sumardi, PHI)

Disamping itu, negara mempergunakan kewibawaan tersebut untuk menjamin dan mengelola kepentingan-kepentingan materiil dan spiritual para anggotanya (warga negara).

Pengertian-Pengertian (Dedi Sumardi, PHI)

Sumber HTN Materiil (dasar dan pandangan hidup, serta kekuatan politik yang berpengaruh pada saat perumusan HTN);

Sumber HTN Formal (hukum perundang-undangan ketatanegaraan, traktat, doktrin, konvensi, dan hukum adat ketatanegaraan)

Sumber-Sumber HTN (Bagir Manan)

Perwujudannya sebagai sumber segala sumber hukum melalui: Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,

yang merupakan tindakan pertama bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Pancasila;

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang merupakan dasar berlakunya kembali UUD 1945 yang keluar atas dasar hukum darurat negara dengan penilaian dari penguasa sendiri;

Pancasila sebagai Sumber HTN Materiil Indonesia

UUD 1945, yang pasal-pasalnya merupakan perwujudan dari Pancasila, dan dapat dikatakan bahwa UUD merupakan pelaksana Pancasila yang memiliki bentuk yang formal sebagai konstitusi;

Surat Perintah Sebelas Maret, bagian 1 Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 (???)

Pancasila sebagai Sumber HTN Materiil Indonesia

UUD 1945-merupakan dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan, ketentuan, pokok atau dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara dan merupakan sumber hukum utama;

TAP MPR RI; Dst.. Lihat kembali sejarah tata urutan

perundang-undangan Indonesia!

Sumber HTN Formal Indonesia

Traktat (Perjanjian)-isi perjanjian mengikat pihak-pihak negara termasuk juga warga negara. Sehingga, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuannya merupakan pula hukum positif dari negara yang bersangkutan masing-masing;

Konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan merupakan perbuatan ketatanegaraan yang terpelihara dan dilakukan berulang-ulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan suatu negara;

Sumber HTN Lainnya

Hukum Adat Ketatanegaraan adalah hukum di bidang ketatanegaraan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari dari rakyat, yang diakui berlaku oleh penguasa.

Sumber HTN Lainnya

Asas Kekeluargaan(Pasal 33 ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”);

Asas Kedaulatan Rakyat(Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”);

Asas-Asas Hukum Tata Negara

Asas Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan(Pemisahan kekuasaan (Montesquieu) merupakan pemisahan kekuasaan yang tegas mengenai pembagian tugas ketatanegaraan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan (Jhon Locke) membagi kekuasaan negara ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif yang masih berhubungan antara satu dengan yang lainnya);

Asas-Asas Hukum Tata Negara

Setelah amandemen UUD 1945 Indonesia menganut asas pemisahan kekuasaan dengan system check and balances, hal ini nampak dalam kekuasaan antar lembaga negara oleh pembuat UUD dipandang seimbang (balances) dan kewajiban penerima kekuasaan untuk memberi pertanggungjawaban kepada pemberi kekuasaan dipandang sebagai check (pengawasan). Hal ini dapat dilihat dalam proses pembuatan UU yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 “Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR”.

Asas-Asas Hukum Tata Negara

Asas Negara Hukum(Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Hal ini berarti setiap tindakan aparatur negara harus didasarkan atas hukum. Ketatanegaraan Indonesia menganut asas negara hukum yang dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”).

Asas-Asas Hukum Tata Negara

Ciri-ciri Negara Hukum antara lain ; adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang penegakannya dijamin oleh hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, legalitas dalam segala bentuk, adanya pembagian kekuasaan, adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.

Asas-Asas Hukum Tata Negara