Click here to load reader

Dana BOS Rp561 miliar Diduga Bocor - bpk.go.id fileVIII DPR yang membahas soal RUU Penyelenggaraan Haji, belum lama ini. Berdasarkan penelusuran KPK, paparnya, hingga hari ini tercatat

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dana BOS Rp561 miliar Diduga Bocor - bpk.go.id fileVIII DPR yang membahas soal RUU Penyelenggaraan...

JAKARTA : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menyusun aturan yang mewajibkan pegawai negeri sipil melaporkan kekayaannya.

Laporan tersebut bisa disampaikan ke KPK atau kementerian tempatnya bekerja. Kami sedang berembuk dengan BPK dan kementerian untuk membahas aturan ini, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar seperti dikutip Koran Tempo, belum lama ini.

Dia menjelaskan aturan itu akan mengatur mekanisme pelaporan. Pasalnya, selama ini pegawai cukup melaporkannya ke inspektorat jenderal masing-masing kementerian. Aturan ini sekaligus merupakan salah satu cara pengawasan terhadap rekening PNS.

Menurut dia, rekening PNS selama ini sulit diawasi karena tidak semua pegawai diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Hanya pegawai berkategori penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya, seperti pejabat eselon 1 dan anggota Dewan.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) pernah menyampaikan kepada penegak hukum

mengenai puluhan rekening genduk yang diduga milik PNS.

PPATK juga akan membuat pertemuan reguler untuk melihat perkembangannya, kata Azwar. aiz

Dana BOS Rp561 miliar Diduga Bocor

PNS Wajib Laporkan Kekayaan

JAKARTA :Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk murid sekolah dasar (SD) dan madrasah untuk triwulan I/2012 diduga mengalami kebocoran. Hal ini terjadi karena ada pungulan liar (pungli) senilai Rp561 miliar atau 10% dari dana BOS Rp5,61 triliun untuk triwulan I.

Modusnya, sekolah diminta menyetor atau dipaksa memberi sumbangan atau membeli barang dan jasa yang telah diatur oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor wilayah Kementerian Agama.

Hal ini terungkap dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), Garut Govertment Watch (GGW), dan Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT) di Jakarta belum lama ini.

Sekjen GGW Agus Rustandi mengatakan modus yang umum terjadi adalah kepala sekolah atau kepala madrasah diminta menyetor dana BOS sebesar rata-rata antara Rp5.000 sampai Rp15.000 per murid/bulan.

Kepala sekolah menjadi korban dari kebijakan sistem pendidikan yang korup di tingkat daerah. Kalau menolak

bisa dimutasi atau dikucilkan, sudah ada kasus seperti itu, katanya kepada Suara Pembaruan belum lama ini.

Plt Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar berjanji akan menindaklanjuti temuan pungli dana BOS di sejumlah daerah.

Kami akan menurunkan tim untuk melihat bagaimana penggunaannya. Penyaluran sudah 100% itu bagus. Sekarang kami akan melihat penggunaannya apakah sesuai dengan seharusnya atau tidak, jelasnya.

Dia menegaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.60/2011 mengatakan SD/SMP negeri tidak boleh memungut dalam bentuk apapun. Peraturan sudah jelas, pungutan apa pun, baik operasional atau bangunan sudah dilarang. aiz

Agus Rustandi

Azwar Abubakar(istimewa)

62 Warta BPKFEBRUARI 2012

Lintas PERISTIWA

62 - 63 - lintas peristiwa.indd 62 3/30/2012 1:19:33 PM

JAKARTA : KPK menyarankan adanya moratorium pendaftaran haji untuk menghindari potensi penyelewengan dana setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Dengan dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun dan terus-menerus, jumlah dana setoran awal akan terus bertambah. Padahal kuota relatif tetap. Ini tidak sejalan dengan Pasal 22 ayat 2 yang menghendaki setoran BPIH dihentikan setelah kuota tahun berjalan terpenuhi, kata Wakil Ketua KPK Busyo Muqoddas dalam RDP dengan Panja Komisi VIII DPR yang membahas soal RUU Penyelenggaraan Haji, belum lama ini.

Berdasarkan penelusuran KPK,

paparnya, hingga hari ini tercatat 1,4 juta orang yang masih antre untuk menunaikan ibadah haji dengan setoran awal Rp33 triliun.

Menurut Busyro, ada dua jenis dana penyelenggaraan haji yakni direct cost berasal dari dana setoran awal dan indirect cost dari bunga hasil investasi.

Dana awal calon jemaah haji juga terus menumpuk. Hingga awal Februari mencapai Rp32 triliun yang masuk ke rekening Menteri Agama.

Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan BPIH direct dan indirect cost harus diaudit oleh BPK atau kantor akuntan publik, kemudian diumumkan ke publik, paparnya. aiz

JAKARTA : Menteri Keuangan Agus Martowardojo berencana melakukan peninjauan remunerasi terkait dengan penilaian reformasi birokrasi. Namun hal ini bukanlah karena adanya kasus-kasus korupsi dalam suatu Kementerian/Lembaga (K/L). Saya intinya kalau seandainya ada program untuk melakukan review remunerasi, itu kaitannya pertama adalah reformasi birokrasinya, ujarnya, sebagaimana dilansir detikFinance, baru baru ini.

Agus Marto menegaskan jika para pegawainya sudah meningkatkan produktivitasnya maka kenaikan remunerasi bisa direncanakan. Jadi PNS harus ditingkatkan produktivitasnya, pola sistem

bekerjanya, berpikirnya, harus ditingkatkan sehingga produktivitasnya meningkat, kalau produktivitasnya meningkat, nanti salah satu bentuk yang bisa ditindaklanjuti adalah remunerasinya disesuaikan, paparnya.

Selain produktivitas, lanjut Agus Marto, terdapat 8 tahap perubahan yang merupakan penilaian dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus diperbaiki jika ingin mendapatkan penambahan remunerasi.Jadi kita memang tidak bisa langsung ke proses remunerasi tapi ada upaya istilahnya 8 langkah perubahan dan di dalam langkah perubahan itu kalau ada kemajuan itu bisa dilakukan remunerasi, pungkasnya. dr

JAKARTA : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menangani kasus dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana di PT Liga Indonesia. Siang ini KPK memanggil pihak pelapor, yakni Presiden Direktur PT Bontang Football Mandiri, Udin Mulyono.

Saya dipanggil KPK sore nanti untuk mengkonfimasi data yang saya berikan beberapa waktu lalu tentang dugaan penyalahgunaan dana di PT Liga Indonesia, kata Udin ketika ditemui di Kantor Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Demikian dilansir dari Tempo.Co.

Udin melaporkan CEO PT Liga Indonesia Djoko

Driyono dan mantan Direktur Badan Liga Indonesia Andi Darussalam Tabussalla ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 22 Desember 2011. Keduanya diduga bertanggung jawab atas kejanggalan dana pengelolaan liga pada musim 2009/2010.

Udin mengaku data yang ia serahkan ke KPK sebagian berasal dari hasil audit terhadap PSSI oleh auditor internasional Deloitte. Deloitte adalah auditor yang juga mengaudit tim-tim besar Eropa. Dalam hasil audit tersebut memang terlihat betapa amburadulnya sistem pencatatan keuangan PSSI era Nurdin Halid. dr

KPK Usulkan Moratorium Pendaftaran Haji

Syarat Kenaikan Remunerasi PNS KemenkeuDiperketat

KPK Tangani Dugaan Penyelewengan PT Liga Indonesia

Busyo Muqoddas

63Warta BPK FEBRUARI 2012

Lintas PERISTIWA

62 - 63 - lintas peristiwa.indd 63 3/30/2012 1:19:34 PM

64 Warta BPKFEBRUARI 2012

UMUM

Gagal Uji Emisitapi Tetap Undang Simpati

Di suatu pagi yang cerah, Walikota Solo Joko Widodo yang akrab disapa dengan panggilan Jokowi, tampak tertegun di depan sebuah mobil tipe Sport Utility Vehicle (SUV) warna hitam. Cukup lama dia mengamati mobil tersebut, seolah olah dia tidak percaya bila anak-anak SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di kota yang dipimpinnya itu mampu menciptakan mobil semewah itu.

Apalagi setelah dia menghidupkan mesin mobil dan melihat fitur-fitur yang tersedia. Decak kagum , haru dan bangga campur aduk menjadi satu.

ini benar-benar karya anak-anak bangsa yang mmbanggakan dan harus mendapatkan apresiasi. Linat saja, desain mobil ini tak kalah menarik dengan mobil bikinan luar

negeri. Suara mesin halus, AC dingin, tempat duduk nyaman, power stering dan dilengkapi sound system. Biaya produksinya juga murah. ini luar biasa, katanya.

Tanpa ragu, Jokowi langsung menetapkan mobil yang diberi merek Kiat Esemka tersebut sebagai mobil dinas dia dan wakilnya. Lalu, dia menyematkan pelat mobil AD 1 A yang menandakan itu mobil dinas orang nomor satu di Surakarta.

Mobil Kiat Esemka yang kini menjadi perbincangan banyak orang, sejatinya memang dibuat untuk belajar siswa SMK. Belum dibuat untuk diproduksi secara massal. Menurut Sukiat, penggagas mobil itu, ide awalnya hanya untuk belajar siswa agar mereka tak hanya menguasai teori, tetapi juga terampil di lapangan.

Munculnya Kiat Esemka kembali membangkitkan semangat untuk melahirkan mobil nasional yang telah lama diimpikan. Sayang dalam uji emisi Kiat Esemka dinyatakan gagal sehingga karya anak bangsa itu harus di bedah kembali.

Setelah dijadikan sebagai mobil dinas walikota dan wakil walikota Surakarta, Kiat Esemka langsung menjadi perhatian publik. Berbagai kalangan mengharapkan mobil yang penampilannya cukup keren itu menjadi mobnas karya anak bangsa. Bahkan, secara spontan banyak pihak yang berharap mobil yang dibandrol dengan harga Rp 95 juta itu bisa diproduksi secara massal.

Mengenai desain mobil, awalnya Sukiat sempat melakukan studi banding di China mengenai dunia industri mobil. Setelah pulang dari China, akhirnya dia memilih model SUV yang dibuat rumahan (home industry) di Guangdong, China, untuk menjadikan model mobil yang akan dibuatnya bersama anak-anak SMK.

Sekalipun modelnya masih berbau mobil buatan China, menurut Sukiat mobil Esemka ini murni 80% dari rakitan lokal anak SMK yang dikerjakan secara manual selama 2,5 bulan. Dalam pengerjaannya, siswa SMK dibantu oleh beberapa karyawan dalam pembuatan chasis dan karoseri bodi. Untuk komponen lain diakui masih mengadopsi dari beberapa kendaraan lain, seperti lampu depan mengambil dari Honda CR-V, lampu belakang dari isuzu Panther.

Muncu

Search related